BAB 4 PEMBAHASAN. 4.1 Penerapan Drop Box di KPP Pratama Jakarta Kembangan Prosedur Penyampaian SPT Melalui Pelayanan Drop Box

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Drop Box di KPP Pratama Jakarta Kembangan 4.1.1 Prosedur Penyampaian SPT Melalui Pelayanan Drop Box Alur penyampaian SPT Tahunan melalui Drop Box sesuai dengan PER- 19/2009 : 1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan ke KPP dengan cara SPT dimasukkan ke dalam amplop tertutup yang telah ditulis dengan Nama Wajib Pajak, NPWP, Tahun Pajak dan Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar), serta Nomor Telepon yang dapat dihubungi dan menyerahkannya kepada Petugas Penerima SPT di Tempat Drop Box 2. Petugas Penerima SPT menerima amplop tertutup yang berisi SPT Tahunan dari Wajib Pajak, termasuk dari Wajib Pajak yang tidak terdaftar di wilayah kerja KPP dimana Drop Box tersebut berada, dan langsung memberikan tanda terima SPT kepada Wajib Pajak tanpa didahului penelitian atas kelengkapan SPT 3. KPP yang menerima SPT Wajib Pajak selain yang terdaftar di KPP tersebut, mengirimkan SPT Wajib Pajak ke KPP di tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan Surat Pengiriman SPT per KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar dan melampirkan Daftar Nominatif Pengiriman SPT paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, kecuali untuk SPT Lebih Bayar (LB) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak SPT diterima.

42

4. KPP melakukan penelitian atas kelengkapan SPT paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah SPT diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), kecuali untuk SPT Lebih Bayar dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Apabila berdasarkan hasil penelitian SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap, terhadap Wajib Pajak dikirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan. 5. Atas permintaan kelengkapan SPT tersebut, paling lambat 30 hari sejak tanggal

Surat

Permintaan

Kelengkapan

SPT,

Wajib

Pajak

wajib

menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar dan menyerahkannya kepada Petugas TPT. 6. Petugas TPT menerima dan meneliti kelengkapan SPT yang diminta, selanjutnya mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak. 7. Apabila sampai batas waktu 30 hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan telah terlampaui dan Wajib Pajak belum menyampaikan kelengkapan SPT, maka SPT dianggap tidak disampaikan dan kepada Wajib Pajak dikirimkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan. 8. Terhadap SPT yang telah dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap, dilakukan perekaman SPT Lengkap pada menu penerimaan SPT dan dilanjutkan dengan perekaman detil SPT pada aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. 9. Jangka waktu perekaman SPT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SPT Lebih Bayar (LB) diterima lengkap atau 3 (tiga) bulan sejak SPT Kurang Bayar (KB)/Nihil (N) diterima lengkap.

43

4.1.1.1 Perubahan Prosedur Penyampaian SPT Tahunan Melalui Drop Box di KPP Pratama Jakarta Kembangan Prosedur penyampaian SPT Tahunan melalui pelayanan drop box mengalami perubahan di beberapa tahun kecuali pada tahun 2010. Tahun 2010 prosedur penyampaian SPT tidak ada perubahan dari PER- 19/PJ/2009, walaupun peraturan yang mengatur pada tahun 2009 dan 2010 berbeda. Tahun 2010 menggunakan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 1/PJ/2010. 4.1.1.1.1 Perubahan Prosedur Penyampaian SPT Tahunan Melalui Drop Box Tahun 2011 Perubahan di tahun 2011 sesuai dengan PER- 48/PJ/2011. Perubahan yang terjadi tidak mencakup semua tahap, hanya beberapa tahap yang mengalami perubahan. Pada tahun 2011, SPT Tahunan Lebih Bayar, SPT Tahunan Pembetulan dan/atau SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT harus disampaikan ke KPP dimana wajib pajak terdaftar. Wajib pajak yang tidak diizinkan menyampaikan SPT tersebut di KPP lain. Hal tersebut yang menandakan adanya perubahan prosedur dalam menyampaikan SPT Tahunan melalui drop box karena pada tahun 2010 SPT Tahunan Lebih Bayar, SPT Tahunan Pembetulan dan SPT yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian dapat disampaikan di KPP lain. Perubahan lain yang terjadi adalah penelitian SPT Tahunan Lebih Bayar pada tahun 2011 paling lama 18 hari sejak SPT diterima. Penelitian untuk SPT Tahunan Lebih Bayar di tahun 2011 lebih lama 4 hari karena pada tahun 2010 penelitian untuk SPT Tahunan Lebih Bayar dilakukan paling lama dalam jangka waktu 14 hari.

44

4.1.1.1.2 Perubahan Prosedur Penyampaian SPT Tahunan Melalui Drop Box Tahun 2012 Prosedur penyampaian SPT Tahunan melalui drop box tahun 2012 diatur dalam PER- 26/PJ/2012. Pada tahun 2012 terjadi beberapa perubahan, SPT Tahunan yang disampaikan wajib pajak tidak dimasukkan dalam amplop atau kemasan lainnya. Berbeda dengan tahun 2011 SPT Tahunan yang disampaikan dimasukkan dalam amplop tertutup. SPT Tahunan Lebih Bayar, SPT Tahunan Pembetulan, SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu dan/atau SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT harus disampaikan wajib pajak dimana wajib pajak terdaftar. Perbedaan terjadi karena pada tahun 2012, SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT harus disampaikan dimana wajib pajak terdaftar sedangkan pada tahun 2011 tidak diatur hal tersebut. Perubahan lain yang terjadi adalah untuk SPT Tahunan yang disampaikan wajib pajak di KPP terdaftar langsung dilakukan penelitian kelengkapan. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk SPT Tahunan dari wajib pajak KPP lain. SPT Tahunan dari KPP lain akan langsung diberikan tanda terima. Perubahan terjadi karena pada tahun 2011, semua SPT Tahunan baik milik KPP sendiri atau KPP lain tidak langsung dilakukan penelitian, wajib pajak langsung diberikan tanda terima. 4.2

Efektivitas Program Pelayanan Drop Box

4.2.1 Efektivitas Program Pelayanan Drop Box dengan Pendekatan Tujuan (Goal Attachment Approach) Pengukuran tingkat efektivitas dalam penelitian ini menggunakan lima kriteria yang telah ditentukan. Namun, dalam pengukuran tingkat efektivitas dengan pendekatan tujuan hanya diperlukan satu kriteria yaitu dengan mengukur

45

pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud untuk menilai efektivitas pelayanan drop box adalah pertumbuhan tingkat kepatuhan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Penelitian ini hanya mengukur tingkat kepatuhan formal tidak sampai dengan tingkat kepatuhan material. Penghitungan tidak langsung terhadap pertumbuhan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, namun penghitungan dimulai dari menghitung pertumbuhan rasio Wajib Pajak Efektif terhadap Wajib Pajak Terdaftar. Sesuai dengan SE-89/PJ/2009, Wajib Pajak Efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan. 4.2.1.1 Rasio atas Wajib Pajak Efektif terhadap Wajib Pajak Terdaftar Wajib pajak terdaftar merupakan jumlah seluruh wajib pajak yang tercatat di KPP Pratama Jakarta Kembangan dalam suatu tahun pajak. Wajib pajak terdaftar merupakan wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, tidak seluruh wajib pajak terdaftar memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dikatakan wajib pajak non efektif. Sedangkan wajib pajak efektif merupakan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Rasio wajib pajak efektif dapat dihitung dengan cara membandingkan antara wajib pajak efektif dengan wajib pajak terdaftar.

46

Tabel 4.1 Tabel Jumlah Wajib Pajak Tahun 2007 Wajib Pajak

Efektif

Non-efektif

Terdaftar

Orang Pribadi

17371

19

17390

Badan

4999

78

5077

Jumlah

22370

97

22467

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Jakarta Kembangan


Efektif

Non efektif

Terdaftar

Orang Pribadi

31198

19

31217

Badan

5438

81

5519

Jumlah

36636

100

36736



Efektif

Non efektif

Terdaftar

Orang Pribadi

44162

20

44182

Badan

5807

82

5889

Jumlah

49969

102

50071


47


Efektif

Non efektif

Terdaftar

Orang Pribadi

51072

22

51094

Badan

6200

84

6284

Jumlah

57272

106

57378



Efektif

Non efektif

Terdaftar

Orang Pribadi

56008

22

56030

Badan

6724

84

6808

Jumlah

62732

106

62838


Grafik 4.1 Jumlah Wajib Pajak Tahun 2008-2011

48

Tabel 4.6 Tabel Pertumbuhan Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Efektif 2008-2011 Tahun

Pertumbuhan Terdaftar

Efektif

2008

63%

64%

2009

36%

36%

2010

15%

14%

2011

10%

10%


Grafik 4.1 menunjukkan jumlah wajib pajak dari tahun 2008-2011 selalu mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah terjadi pada wajib pajak terdaftar maupun wajib pajak efektif. Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib pajak efektif paling besar terdapat pada tahun 2009. Walaupun setiap tahun jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib pajak efektif meningkat tetapi pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib pajak efektif mengalami penurunan setiap tahunnya. Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pertumbuhan wajib pajak terdaftar tahun 2007 ke 2008 sebesar 63%, sedangkan pertumbuhan wajib pajak efektif 64%. Tahun 2008 ke 2009 pertumbuhan wajib pajak terdaftar sebesar 36% sedangkan pertumbuhan wajib pajak efektif 36%. Tahun 2009 ke 2010 pertumbuhan wajib pajak terdaftar sebesar 15% sedangkan pertumbuhan wajib pajak efektif 14%. Tahun 2010 ke 2011 pertumbuhan wajib pajak terdaftar sebesar 10% sedangkan pertumbuhan wajib pajak efektif 10%. Hal ini berarti pertumbuhan jumlah wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya lebih rendah daripada pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan. 49

Tabel 4.7 Tabel Rasio Wajib Pajak Efektif terhadap Wajib Pajak Terdaftar 2008-2011 Tahun

Jumlah

Rasio

Terdaftar

Efektif

2008

36736

36636

99,72%

2009

50071

49969

99,79%

2010

57378

57272

99,81%

2011

62838

62732

99,83%


Grafik 4.2 Rasio Wajib Pajak Efektif terhadap Wajib Pajak Terdaftar

Grafik diatas menunjukkan rasio wajib pajak efektif terhadap wajib pajak terdaftar mengalami pertumbuhan walaupun tidak signifikan. Besarnya rasio menunjukkan wajib pajak non efektif yang terdapat di KPP Pratama Jakarta Kembangan jumlahnya sedikit. Semakin besar rasionya semakin sedikit jumlah wajib pajak non efektif begitupun sebaliknya semakin kecil rasio semakin besar wajib pajak non efektifnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan fiskus, faktanya jumlah 50

wajib pajak non efektif bisa lebih besar daripada data yang tercatat di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Hal ini mengacu pada SE-89/PJ/2009 yang mengatur penanganan tentang wajib pajak non efektif. Dalam SE-89/PJ/2009 disebutkan bahwa wajib pajak digolongkan sebagai wajib pajak non efektif jika memenuhi salah satu kriteria. Contoh dari kriteria tersebut adalah selama tiga tahun berturut-turut wajib pajak tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran maupun menyampaikan SPT Masa dan/atau SPT Tahunan. Fiskus mempunyai hak untuk menentukan wajib pajak tersebut tergolong wajib pajak non efektif atau tidak. Namun hal itu tidak sepenuhnya berjalan, berdasarkan hasil wawancara tidak semua wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya selama tiga tahun berturut-turut dinyatakan wajib pajak non efektif oleh fiskus. Hal tersebut didasari apabila fiskus menyatakan wajib pajak non efektif maka ini merupakan salah satu kerugian bagi negara yang berkaitan dengan pemasukan kas negara dari sektor pajak. Tabel 4.8 Tabel Register dan Pertumbuhan SPT PPh Tahunan 2008-2011 SPT

SPT Tahun 2008

2009

2010

2011

SPT KPP sendiri

5.848

9.084

11.057

12.085

SPT dari KPP lain

15.653

16.116

18.651

18.838

Total

21.501

25.200

29.708

30.923

17%

18%

4%

Pertumbuhan


51

Grafik 4.3 Register SPT Tahunan

Grafik 4.3 menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan penerimaan SPT Tahunan. Tahun 2011 merupakan tahun dengan penerimaan SPT paling banyak. Peningkatan penerimaan SPT Tahunan selaras dengan peningkatan jumlah wajib pajak efektif setiap tahunnya. Tabel 4.8 menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan jumlah penyampaian SPT, tahun 2009 tumbuh sebesar 17%, tahun 2010 tumbuh sebesar 18% dan tahun 2011 tumbuh sebesar 4%.Kondisi tersebut belum dapat memberikan informasi mengenai tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Tingkat kepatuhan dapat diketahui melalui rasio kepatuhan dengan membandingkan antara SPT Tahunan yang dilaporkan dengan jumlah wajib pajak efektif di tahun sebelumnya dikali 100%. =

_SPT wajib pajak yang diterima tahun ini_ x 100% Wajib pajak efektif di tahun sebelumnya

52

Tabel 4.9 Tabel Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak 2009-2011 SPT Tahun

SPT Patuh

Wajib Pajak efektif

Rasio

Formal

tahun sebelumnya

2009

25.200

36.636

68%

2010

29.708

49.969

59%

2011

30.923

57.272

53%


Grafik 4.4 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

Informasi yang didapat dari Grafik 4.4 bahwa setiap tahun, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh mengalami penurunan. Tahun 2009 menjadi tahun dengan tingkat kepatuhan tertinggi sebesar 68%. Namun, tahun 2010 dan 2011 tingkat kepatuhan mengalami penurunan. Tahun 2010, tingkat kepatuhan sebesar 59% atau turun 9% dari tahun sebelumnya dan tahun 2011 sebesar 53% atau turun 6%. Rasio tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh jumlah SPT yang diterima dan jumlah wajib pajak efektif. Grafik 4.1 menunjukkan jumlah wajib pajak efektif terus meningkat setiap tahunnya. Grafik 4.3 menunjukkan jumlah SPT Tahunan yang 53

diterima mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, peningkatan jumlah wajib pajak efektif tidak seimbang dengan peningkatan jumlah SPT yang diterima. Hal tersebut yang menjadi pengaruh terhadap rasio tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan menurun tiap tahunnya. Potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tahun 2009-2011 tergolong tinggi. Hal ini terlihat pada Tabel 4.7 tentang rasio wajib pajak efektif terhadap wajib pajak terdaftar tahun 2009 sebesar 99,79%, tahun 2010 sebesar 99,81% dan tahun 2011 99,83%. Misal tahun 2009, rasio wajib pajak efektif sebesar 99,79% ini artinya terdapat 99,79% wajib pajak yang bisa dipicu untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Usaha-usaha dari KPP sendiri juga diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 4.2.2 Efisiensi Pelayanan Drop Box Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak, pelayanan drop box tidak menghemat biaya kepatuhan jika wajib pajak mendapat surat permintaan kelengkapan dari KPP. Wajib pajak mengeluarkan biaya ganda untuk menanggapi surat permintaan kelengkapan. Pelayanan drop box tidak mengharuskan wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan ke KPP, namun dalam hal menyampaikan kelengkapan SPT wajib pajak harus menyampaikan langsung ke KPP dimana wajib pajak terdaftar. Waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT lebih singkat karena pelayanan drop box tersebar di beberapa lokasi strategis dan SPT yang disampaikan tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu. Namun, proses penyampaian SPT Tahunan melalui drop box tidak sampai disitu. Wajib pajak masih berkemungkinan mendapatkan surat permintaan kelengkapan SPT apabila SPT yang

54

disampaikan tidak lengkap. Hal tersebut yang membuat waktu yang dibutuhkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya menjadi lebih lama. Berdasarkan hasil wawancara dengan fiskus, pelayanan drop box tidak efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia. Pelayanan drop box tidak menghemat sumber daya manusia karena proses yang panjang dan rumit dan sumber daya manusia yang menjadi petugas pelayanan drop box merasa terbebani dengan tugasnya karena menambah pekerjaan dan mengganggu pekerjaan hariannya. 4.2.3 Kegiatan yang Dilakukan KPP untuk Menyukseskan Pelayanan Drop Box Berdasarkan wawancara dengan fiskus, dalam rangka menyukseskan pelayanan drop box, KPP Pratama Jakarta Kembangan telah melakukan kegiatankegiatan sebagai berikut : 1. Sosialisasi Sosialisai berupa penyuluhan mengenai tata cara pengisian SPT Tahunan yang benar, lengkap dan jelas. Peserta sosialisasi merupakan wajib pajak terdaftar yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan. Kegiatan ini bertujuan agar wajib pajak lebih mengerti mengenai cara pengisian SPT Tahunan. 2. Pojok Pajak Pojok pajak adalah sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat. Pojok pajak ditempatkan di pusat-pusat perbelanjaan, pusatpusat bisnis dan dimana drop box ditempatkan. KPP Pratama Jakarta Kembangan menempatkan pojok pajak di KPP Pratama Jakarta Kembangan, Mall Puri Indah dan Walikota Jakarta Barat. 55

3. Spanduk Spanduk

berisi

himbauan-himbauan

mengenai

pengisian

dan

penyampaian SPT Tahunan diletakkan di halaman KPP Pratama Jakarta Kembangan. Tabel 4.10 Perbandingan Realisasi Rasio Kepatuhan KPP Pratama Jakarta Kembangan dengan Target Rasio Kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak Pusat 2009-2011 Tahun

Rasio

Target

Pencapaian

Kepatuhan

DJP Pusat

DJP Pusat

KPP 2009

68%

50%

Tercapai

2010

59%

67,5%

Tidak Tercapai

2011

53%

70%

Tidak Tercapai

Sumber : Seksi Pengolahan data dan informasi KPP Pratama Jakarta Kembangan

Penilaian efektivitas program pelayanan drop box di KPP Pratama Jakarta Kembangan dengan cara membandingkan realisasi rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan KPP Pratama Jakarta Kembangan dengan target rasio kepatuhan dari Direktorat Jendral Pajak yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Target Rasio Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Nomor SE-68/PJ/2009 untuk SPT tahun pajak 2009, SE-96/PJ/2010 untuk SPT tahun pajak 2010 dan SE-18/PJ/2011 untuk SPT tahun pajak 2011.

56

Tabel 4.11 Efektivitas Program Pelayanan Drop Box KPP Pratama Jakarta Kembangan No

Pendekatan

Indikator

Efektivitas Kesimpulan

1

Pendekatan

a. Rasio tingkat

Tujuan (Goal Attachment Approach)

Keterangan

kepatuhan dari tahun Pertumbuhan

Tidak Efektif

2008 hingga 2011 turun b. Rasio tingkat kepatuhan tahun 2009 tercapai,2010 tidak tercapai, 2011 tidak tercapai

Kesimpulan

Program Pelayanan drop box tidak efektif dalam meningkatkan kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Kembangan

4.3

Kendala Dalam Pelayanan Drop Box di KPP Pratama Jakarta Kembangan

4.3.1 Kendala Internal a. Masalah terjadi bukan karena wajib pajak tidak menanggapi surat permintaan kelengkapan namun seringkali dijumpai alamat wajib pajak yang kurang jelas, kurang tepat dan telah berganti alamat. Dengan kata lain, data yang dimiliki KPP bukan data terbaru sehingga pengiriman surat permintaan kelengkapan tidak diterima oleh wajib pajak bersangkutan. 57

b. Aplikasi atau sistem yang masih mengalami gangguan sehingga menghambat proses pengolahan SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Kembangan. c. Fiskus merasa terbebani dengan adanya layanan drop box karena menambah beban pekerjaan dari biasanya. Fiskus yang merasa terbebani terutama di seksi pelayanan 4.3.2 Kendala Eksternal a. Terlambatnya pengolahan SPT Tahunan karena menunggu SPT Tahunan kiriman dari drop box KPP lain. Koordinasi yang kurang penyebab timbulnya masalah tersebut b. Wajib pajak menilai prosedur penyampaian SPT Tahunan melalui drop box rumit dan berbelit-belit. 4.4

Solusi terhadap Kendala dalam Pelayanan Drop Box

4.4.1

Solusi Internal

a. Perubahan prosedur di tahun 2012 yang diatur dalam PER- 26/PJ/2012 salah satu solusi untuk mengurangi masalah dalam hal data wajib pajak yang tidak valid karena penelitian dilakukan terlebih dahulu terhadap SPT Tahunan yang disampaikan wajib pajak di KPP sendiri. Hal tersebut mengurangi pengiriman surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan. Otomatis surat permintaan kelengkapan hanya dilakukan kepada wajib pajak yang SPT Tahunannya tidak lengkap yang disampaikan di KPP lain. b. Aplikasi yang mengalami gangguan merupakan hal yang wajar. Apabila terjadi gangguan aplikasi KPP akan segera menghubungi kantor pusat untuk melakukan pemeriksaan terhadap gangguan aplikasi tersebut.

58

c. Menambah petugas dalam pelaksanaan drop box yang bertujuan untuk mengurangi beban pekerjaan yang ditanggung oleh petugas sebelumnya 4.4.2 Solusi Eksternal a. Membuat peraturan mengenai penyampaian SPT Tahunan melalui KPP lain. Peraturan tersebut mengenai pembatasan waktu untuk menyampaikan SPT Tahunan di KPP lain dan peraturan mengenai batas waktu kapan SPT Tahunan yang diterima di KPP lain harus dikirim ke KPP yang bersangkutan. b. Perubahan prosedur di tahun 2012 yaitu perubahan mengenai SPT Tahunan yang disampaikan di KPP terdaftar akan langsung diteliti. Sehingga wajib pajak langsung mendapat kepastian apakah SPT Tahunan yang disampaikan lengkap atau tidak dan biaya kepatuhan wajib pajak tidak menjadi ganda karena surat permintaan kelengkapan.

59

BAB 4 PEMBAHASAN. 4.1 Penerapan Drop Box di KPP Pratama Jakarta Kembangan Prosedur Penyampaian SPT Melalui Pelayanan Drop Box

Recommend Documents