EFEKTIVITAS SISTEM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN MELALUI DROP BOX di KPP PRATAMA KARANGANYAR

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

EFEKTIVITAS SISTEM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN MELALUI DROP BOX di KPP PRATAMA KARANGANYAR

Tugas Akhir Diajukan Untuk Melengkapi Tugas -Tugas Dan Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Ahli Madya Pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : DEVI RAHMAWATI NIM : F3409022

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2012 i


digilib.uns.ac.id

ABSTRAKSI

EFEKTIVITAS SISTEM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN MELALUI DROP BOX DI KPP PRATAMA KARANGANYAR

DEVI RAHMAWATI F3409022 Tujuan dari penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah sistem penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar sudah efektif, selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar untuk meningkatkan efektivitas penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus, yaitu mengambil satu objek tertentu untuk dianalisis dengan memfokuskan pada satu masalah. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak KPP Pratama Karanganyar, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku maupun sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam menyusun tugas akhir. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh kesimpulan bahwa tingkat efektivitas sistem penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan setiap tahun sudah melebihi dari target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun dalam hal kontribusi penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box mengalami penurunan sebesar 12,75%. Penulis memberikan rekomendasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar untuk masa depan sebaiknya lebih ditingkatkan lagi untuk sosialisasi tentang drop box agar wajib pajak paham tentang kegunaan dan lokasi mana saja yang digunakan untuk drop box, kemudian petugas memeriksa dan mengawasi pada saat wajib pajak melaporkan SPT Tahunan dapat mengurangi tejadi kesalahan.

Kata Kunci: Efektivitas, Drop box, KPP Pratama Karanganyar.

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF INCOME TAX ANNUAL NOTIFICATION (SPT) THROUGH DROP BOX IN KARANGANYAR PRATAMA TAX SERVICE OFFICE

DEVI RAHMAWATI F3409022

The objectives of research are to find out whether or not the annual notification (SPT) system through Drop Box in KPP Pratama Karanganyar (Karanganyar Pratama Tax Service Office) has been effective, to find out the measures taken by the Karanganyar Pratama Tax Service Office to improve the effectiveness of income tax annual notification (SPT). The research method used by the writer was the case study, namely to take a certain object to be analyzed by focusing on one problem. The data used consisted of primary and secondary data. The primary data was collected using direct interview with the management of KPP Pratama Karanganyar, while the secondary data was obtained from books or other reading sources relevant to the subject matter in writing the final project. From the result of research conducted, the writer could be concluded that the effectiveness level of income tax annual notification (SPT) had exceeded the target defined by the Tax Directorate General every year. However, in the term of contribution of income tax annual notification (SPT) through drop box decreased of 12.75%. The writer recommended the KPP Pratama Karanganyar to improve the socialization about drop box in the future to make the taxpayers understand better the utility of and the location of drop box used, and recommended the officers to examine and to oversee the taxpayers’ annual SPT report to mitigate error.

Keywords: Effectiveness, Drop Box, KPP Pratama Karanganyar.

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS: Al- Insyiroh: 5) “Keinginan adalah kunci motivasi, tapi tekad dan komitmen itu pengejaran tanpa henti untuk sebuah tujuan yaitu komitmen menuju keunggulan yang akan memungkinkan anda untuk mencapai keberhasilan yang anda cari” (Mario Andretti) “A little knowledge that acts is worth infinitely more than much knowledge that is idle” (Kahlil Gibran) “Hiduplah seperti pohon yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah” (Abu Bakar as-Sibli)

Penulis persembahkan kepada: 1. Bapak dan Ibuku tercinta 2. Kakek dan Nenekku tersayang 3. Saudara dan sahabat-sahabatku 4. Almamaterku. 5. Untuk kekasihku tersayang 6. Semua orang yang menyayangi penulis. commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Akhirnya dengan kemampuan dan waktu terbatas penulis mampu menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul ”Efektivitas Sistem Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Melalui Drop Box di KPP Pratama Karanganyar”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat mencapai Gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Kesuksesan dan keberhasilan bukan hanya berasal dari kerja keras semata, melainkan kekuatan dan dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1.

Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta karunia-Nya.

2.

Bapak Drs. Wisnu Untoro, M.S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

3.

Bapak Arif Lukman Santoso, SE, MM, Ak selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir.

4.

Bapak Drs. Hanung Triatmoko, M.Si, Ak selaku dosen Pembimbing Akademik dan selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. commit to user

vii


5.

digilib.uns.ac.id

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat mempunyai pengetahuan yang lebih luas.

6.

Bapak Haryoto selaku kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar beserta staff yang telah menerima penulis untuk melaksanakan kegiatan magang kerja.

7.

Bapak Ibu yang ada di bagian pelayanan yang telah memberikan bimbingan dan membantu penulis dalam memperoleh data.

8.

Orang tuaku Bapak Dalyono dan Ibu Hariastuti yang telah memberikan doa, dukungan dan kasih sayang.

9.

Kakaku mbak Kiky dan mas Andre yang telah membantu, dan menyemangatiku dalam mengerjakan Tugas Akhir.

10. Teman-teman pajak angkatan 2009 atas kebersamaan dalam susah maupun senang. 11. Teman-teman

seperjuangan

magang

di

KPP

Pratama

Karanganyar. 12. Sahabat-sahabatku Dessy, Bunda, Elysa, Ery, Fitri, Yunda yang sudah membantuku, memberiku semangat, kritik dan saran serta menghiburku, selalu ada untukku baik dalam suka maupun duka. 13. My inspiration yang selalu memberi semangat dan dukungan. 14. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan laporan ini. commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini belum sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun atas penulisan laporan ini sangat penulis harapkan. Penulis berharap agar penulisan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya.

Surakarta,

Juni 2012

Penulis

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................

i

ABSTRACT ....................................................................................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................

iii

HALAMAN PENGESAHAN..........................................................................

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................................

v

KATA PENGANTAR .....................................................................................

vi

DAFTAR ISI ....................................................................................................

ix

DAFTAR TABEL ............................................................................................

xi

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................

xii

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................

xiii

BAB I.PENDAHULUAN A.Gambaran Umum KPP Pratama Karanganyar........................

1

B.Latar Belakang Masalah .........................................................

19

C.Rumusan Masalah ..................................................................

22

D.Tujuan Penelitian ...................................................................

22

E.Manfaat Penelitian ..................................................................

23

F.Metode Penelitian ...................................................................

23

G.Sistematika Penulisan ............................................................

26

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

II.ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A.Tinjauan Pustaka .....................................................................

28

B.Analisis Data dan Pembahasan ...............................................

42

III.TEMUAN A.Kelebihan ...............................................................................

53

B.Kelemahan .............................................................................

53

IV.PENUTUP A.Simpulan .................................................................................

55

B.Saran dan Rekomendasi ..........................................................

56

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

TABEL II.1

Halaman

Daftar penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui TPT, pos, drop box, dan online di KPP Pratama Karanganyar per 31 April 2011 ................................................................................

II.2

Jumlah penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Melalui drop box di KPP Pratama Karanganyar ..............................................

II.3

43

Tingkat efektivitas penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Karanganyar ..............................................................

II.5

42

Daftar penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Karanganyar ..........................................................................

II.4

42

44

Kontribusi drop box dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Karanganyar .........................................

commit to user

xii

46


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I.1

Halaman

Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar ..................................

commit to user

xiii

7


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Tugas Akhir 2. Surat Permohonan Izin Magang 3. Surat Jawaban dari Instansi Magang 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Magang 5. Lembar Penilaian 6. Memo Tanda Terima Laporan Magang 7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2009 Tentang Tempat Lain Yang Dapat Digunakan Untuk Menerima SPT. 8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-19/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. 9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2010 Tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-19/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. 10. Surat Edaran No. SE-15/PJ/2009 Tentang Penggunaan Drop Box Sebagai Media Penyampaian SPT Tahunan. 11. Surat Edaran No. SE-68/PJ/2009 Tentang Target Rasio Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pada Tahun 2009 12. Surat Edaran No. SE-96/PJ/2010 Tentang Perubahan Target Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Tahun 2010 Sebagaimana Ditetapkan dalam SE-10/PJ/2010 commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

13. Surat Edaran No. SE-18/PJ/2011 Tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Tahun 2011

commit to user

xv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

EFEKTIVITAS SISTEM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN MELALUI DROP BOX DI KPP PRATAMA KARANGANYAR

DEVI RAHMAWATI F3409022 Tujuan dari penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah sistem penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar sudah efektif, selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar untuk meningkatkan efektivitas penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus, yaitu mengambil satu objek tertentu untuk dianalisis dengan memfokuskan pada satu masalah. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak KPP Pratama Karanganyar, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku maupun sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam menyusun tugas akhir. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh kesimpulan bahwa tingkat efektivitas sistem penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan setiap tahun sudah melebihi dari target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun dalam hal kontribusi penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box mengalami penurunan sebesar 12,75%. Penulis memberikan rekomendasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar untuk masa depan sebaiknya lebih ditingkatkan lagi untuk sosialisasi tentang drop box agar wajib pajak paham tentang kegunaan dan lokasi mana saja yang digunakan untuk drop box, kemudian petugas memeriksa dan mengawasi pada saat wajib pajak melaporkan SPT Tahunan dapat mengurangi tejadi kesalahan.

Kata Kunci: Efektivitas, Drop box, KPP Pratama Karanganyar.

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF INCOME TAX ANNUAL NOTIFICATION (SPT) THROUGH DROP BOX IN KARANGANYAR PRATAMA TAX SERVICE OFFICE

DEVI RAHMAWATI F3409022

The objectives of research are to find out whether or not the annual notification (SPT) system through Drop Box in KPP Pratama Karanganyar (Karanganyar Pratama Tax Service Office) has been effective, to find out the measures taken by the Karanganyar Pratama Tax Service Office to improve the effectiveness of income tax annual notification (SPT). The research method used by the writer was the case study, namely to take a certain object to be analyzed by focusing on one problem. The data used consisted of primary and secondary data. The primary data was collected using direct interview with the management of KPP Pratama Karanganyar, while the secondary data was obtained from books or other reading sources relevant to the subject matter in writing the final project. From the result of research conducted, the writer could be concluded that the effectiveness level of income tax annual notification (SPT) had exceeded the target defined by the Tax Directorate General every year. However, in the term of contribution of income tax annual notification (SPT) through drop box decreased of 12.75%. The writer recommended the KPP Pratama Karanganyar to improve the socialization about drop box in the future to make the taxpayers understand better the utility of and the location of drop box used, and recommended the officers to examine and to oversee the taxpayers’ annual SPT report to mitigate error.

Keywords: Effectiveness, Drop Box, KPP Pratama Karanganyar.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum KPP Pratama Karanganyar Modernisasi Direktorat Jenderal Pajak yang mulai diterapkan tahun 2007, salah satunya dengan modernisasi KPP yang hingga saat ini telah mencapai kemajuan yang signifikan. Sekarang ini hampir semua KPP di Jawa telah menjadi KPP modern. Hampir semua kabupatan telah memiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah Instansi Vertikal Dirjen Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, dan selanjutnya untuk KPP Pratama Karanganyar bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah II. KPP pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang commit to user

1

2 digilib.uns.ac.id


berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan subjek dan objek pajak, serta penilaiaan objek PBB. b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya. d. Penyuluhan perpajakan. e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak. f. Pelaksanaan ekstensifikasi. g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak. i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. k. Pelaksanaan intensifikasi. l. Pembetulan ketetapan pajak. m. Pengurangan PBB serta BPHTB. n. Pelaksanaan administrasi kantor. Gambaran umum tentang KPP Pratama Karanganyar diuraikan sebagai berikut:

commit to user

3 digilib.uns.ac.id


1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Karanganyar KPP Pratama Karanganyar merupakan pecahan dari KPP Surakarta yang dulunya meliputi kabupaten Karanganyar, kabupaten Sragen, kotamadya Surakarta, dan kabupaten Boyolali. KPP Pratama Karanganyar berdiri sendiri seiring dengan adanya reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada awal berdirinya, KPP Pratama Karanganyar menggunakan ex Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surakarta. Sehubungan digunakannya tersebut sebagai kantor wilayah DJP Jawa Tengah II sekitar bulan Januari 2007 maka untuk sementara waktu kegiatan operasional KPP Pratama Karanganyar dipindahkan ke ex Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Surakarta. Pada akhir bulan Desember 2007 tanpa perencanaan yang matang KPP Pratama pindah dari ex Karikpa Surakarta ke gedung megaria jalan raya Palur, karena banjir bandang sungai Bengawan Solo yang mengakibatkan sebagian besar dokumen hanyut terbawa banjir. Kemudian KPP Pratama Karanganyar pindah di jalan

KH.

Samanhudi

No.

7

kompleks

perkantoran

cangakan,

Menteri

Keuangan

Nomor:

Karanganyar. Berdasarkan

Peraturan

55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka kode wilayah KPP Pratama Karanganyar di NPWP yang sebelumnya 526 (KPP Pratama Surakarta) menjadi 528 (KPP Pratama Karanganyar). Adapun wilayah commit to user

4 digilib.uns.ac.id


kerja KPP Pratama Karanganyar meliputi wilayah Karanganyar yang terdiri dari 17 kecamatan dan wilayah sragen yang terdiri dari 20 kecamatan. Total jumlah pegawai per 15 Maret 2011 adalah 83 orang, dengan rincian 1 orang kepala kantor, 8 orang kepala seksi, 1 orang kepala KP2KP Sragen, 1 orang kepala subag umum, 21 account representative, 12 orang fungsional pemeriksa, 1 orang supervisor, 3 orang jurusita pajak, 38 orang pelaksana, dari 38 orang tersebut 7 orang di subbag umum, 11 orang di seksi pelayanan, 8 orang di seksi PDI, 5 orang di seksi penagihan, 5 orang di seksi ekstensifikasi dan 2 orang di seksi pemeriksaan. 2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak a. Visi Dirjen Pajak Visi Dirjen pajak adalah menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat yang bercirikan sebagai berikut: 1) Aparat berintegrasi tinggi dan profesional. 2) Memiliki kinerja tinggi dan setara dengan kinerja instansi perpajakan negara maju. 3) Kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan secara menyeluruh. 4) Kewibawaan yang tinggi di mata masyarakat domestik dan internasional. commit to user

5 digilib.uns.ac.id


5) Memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang tinggi. b. Misi Dirjen Pajak Misi Dirjen Pajak adalah menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi dengan batasanbatasan sebagai berikut: 1) Tingkat tax ratio, coverage ratio, dan complience ratio yang tinggi. 2) Pajak mampu berperan utama dalam membiayai defisit APBN 3) Kebijaksanaan perpajakan netral dan non disortion. 4) Mampu

mendukung

kebijaksanaan

pemerintah

dibidang

ekonomi, sosial, dan politik. 5) Cost of Collection rendah. 3. Wewenang Direktorat Jenderal Pajak a. Memberikan bukti penerimaan pendaftaran Wajib Pajak dan bukti penerimaan laporan usaha untuk di kukuhkan menjadi Pengusaha Kena pajak. b. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan menerbitkan secara jabatan. c. Menerbitkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak dan menerbitkan secara jabatan.

commit to user

6 digilib.uns.ac.id


d. Menerbitkan keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak. e. Menerbitkan ijin perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. f. Mengeluarkan surat permintaan kelengkapan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. g. Mengeluarkan Surat Pemberitahuan hasil penelitian atau pemeriksaan Surat

Pemberitahuan

Tahunan

Pajak

Penghasilan

dan

Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. 4. Lokasi KPP Pratama Karanganyar Berkaitan dengan perannya untuk selalu memberikan pelayanan dibidang perpajakan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar berada di lokasi yang sangat strategis sehingga mudah ditemukan. Saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar berada di Jalan KH. Samanhudi No.7 Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar. 5. Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

Nomor

132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Dirjen Pajak yang tercantum pasal 60, struktur organisasi KPP Pratama Karanganyar seperti yang terlihat dalam gambar I.1 berikut ini:

commit to user

7

Kepala Kantor

Subbag Umum

Kepala KP2KP Sragen

Seksi Pelayanan

Seksi PDI

Seksi Penagihan

Seksi Pemeriksaan

Seksi Waskon I

Seksi Waskon II

Seksi Waskon III

Seksi Ekstensifikasi

Gambar I.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar

8 digilib.uns.ac.id


6. Deskripsi Masing-Masing Jabatan a. Kepala Kantor Kepala kantor bertugas mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan operasional pelayanan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. b. Sub Bagian Umum Sub

bagian

Umum

memiliki

tugas

melakukan

urusan

kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga. Uraian tugas Sub bagian umum yaitu: 1) Mengkoordinasikan pengurusan surat masuk dan surat keluar. 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tata usaha perpajakan. 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi DP3, LP2P, KGB, dan Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) Mengkoordinasikan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional. 5) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga (RKA-KL). 6) Mengkoordinasikan penerimaan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dari Kantor Wilayah/ Kantor Pusat. 7) Mengkoordinasikan inventarisasi alat perlengkapan kantor/alat tulis kantor.

commit to user

9 digilib.uns.ac.id


8) Mengkoordinasikan rencana penghapusan inventaris kantor. 9) Mengkoordinasikan penyusunan laporan mutasi barang milik Negara/ kekayaan Negara triwulanan dan laporan inventaris tahunan. 10) Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan dan barang berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). 11) Mengkoordinasikan bahan masukan peyusunan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Wilayah. 12) Mengkoordinasikan penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Aparatur Pengawasan Fungsional. c. Seksi Pelayanan Tugas-tugas yang dilakukan oleh seksi pelayanan antara lain, sebagai berikut : 1) Mengadministrasikan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak dan surat-surat lainnya pada Tempat Pelayanan Terpadu(TPT). 2) Menyelesaikan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak yang masuk ke Seksi Pelayanan. 3) Memberikan jawaban permintaan konfirmasi dan klarifikasi dari KPP lain. 4) Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

commit to user

10 digilib.uns.ac.id


5) Menatausahakan Surat Pemberitahuan baik SPT masa / SPT Tahunan maupun SPOP PBB. 6) Menerbitkan Surat Teguran sehubungan dengan SPT masa atau SPT Tahunan atau SPOP yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. 7) Menatausahakan berkas yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak meliputi; pengarsipan, pemenuhan peminjaman berkas, sampai dengan pemisahan terhadap berkas Wajib Pajak yang masa pajak telah melampaui 10 tahun (daluwarsa). 8) Menerima keputusan keberatan dan banding. 9) Melakukan penyuluhan perpajakan. d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Tugas-tugas yang dilakukan oleh seksi Pengolahan Data dan Informasi antara lain, sebagai berikut: 1) Melakuan perekaman surat pemberitahuan objek pajak(SPOP). 2) Membantu instalasi aplikasi e-NPWP di seksi Ekstensifikasi. 3) Melakukan pendaftaran wajib pajak secara massal dan pencetakan kartu NPWP. 4) Mensosialisasi aplikasi SIDJP. 5) Memperbaharui data user untuk aplikasi SIDJP sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan masing-masing pegawai, serta melakukan up date kepada masing-masing SIDJP. 6) Melakukan perekaman SPT masa menggunakan SIDJP. commit to user



7) Menyiapkan data-data informasi perpajakan untuk keperluan penyajian data. 8) Membantu seksi lain jika mengalami kesulitan atau kerusakan pada komputer. 9) Memberikan aplikasi e-SPT PPN versi terbaru kepada wajib pajak dan membantu proses pelaporan jika mengalami kesulitan. 10) Membuat laporan penerimaan PBB dan BPHTP baik mingguan, bulanan, maupun triwulan. 11) Melakukan persiapan hardware dan software sehubungan dengan kegiatan cetak. 12) Membantu seksi pelayanan dalam mencetak lebel SPT Tahunan. 13) Melakukan perekaman data objek PBB berdasarkan permohonan wajib pajak meliputi pembetulan, pembatalan, keberatan, dan perubahan data objek PBB berdasarkan laporan pihak ketiga yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Ekstensifikasi. e. Seksi Penagihan Tugas-tugas yang dilakukan oleh seksi Penagihan antara lain, sebagai berikut: 1) Melakukan konfirmasi surat tanda terima setoran (STTS) PBB. 2) Melakukan penagihan dan himbauan pembayaran tunggakan pajak atas wajib pajak penunggak pajak dalam wilayah kantor wilayah. 3) Bedah tunggakan wajib pajak. commit to user



4) Melakukan penagihan aktif terhadap tunggakan yang telah jatuh tempo. 5) Menyusun data tunggakan. f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Tugas-tugas yang dilakukan oleh seksi Ekstensifikasi antara lain, sebagai berikut: 1) Menyampaikan usulan surat keputusan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar penetapan PBB ke Kantor Wilayah DJP Jateng II. 2) Membuat

laporan

data

potensi

wilayah

KPP

Pratama

Karanganyar. 3) Menyelesaikan laporan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 4) Membuat laporan pembentukan basis data. 5) Menyelesaiakan pemberian NPWP Objek Pajak melalui pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah. g. Seksi Pemeriksaan Tugas-tugas yang dilakukan oleh seksi Pemeriksaan antara lain, sebagai berikut: 1) Menyusun rencana kerja. 2) Menyusun dan mengkoordinasi daftar nominatif wajib pajak yang akan diperiksa. 3) Menerbitkan surat perintah pemeriksaan pajak (SPPP) dan mendistribusikan ke seksi fungsional. commit to user



4) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. 5) Melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan. 6) Memproses permohonan SPT LB wajib pajak patuh. 7) Melakukan administrasi pemeriksaan pajak lainnya seperti menatausahakan surat masuk dan surat keluar dan memberi tanggapan atas surat masuk. 8) Menyusun laporan atau surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan seksi pemeriksaan. h. Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) Seksi pengawas dan konsultasi terdiri dari 3 waskon, yaitu Waskon I, Waskon II, Waskon III. Seksi waskon masing-masing mempunyai tugas yang sama yaitu melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, pengawasan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan wajib Pajak. Usulan PBB serta BPHTB dalam melakukan evaluasi hasil banding. Setiap masing-masing waskon membawahi beberapa daerah atau kecamatan, antara lain: 1) Waskon I membawahi 13 kecamatan, yaitu: a. Kecamatan Karanganyar b. Kecamatan Karangpandan commit to user



c. Kecamatan Tangen d. Kecamatan Mondokan e. Kecamatan Gemolong f. Kecamatan Mojogedang g. Kecamatan Jenawi h. Kecamatan Kalijambe i. Kecamatan Sumberlawang j. Kecamatan Tasikmadu k. Kecamatan Tanon l. Kecamatan Sidoharjo m. Kecamatan Masaran n. Kecamatan Kebak Kramat 2) Waskon II membawahi 9 kecamatan, yaitu: a. Kecamatan Jaten b. Kecamatan Sragen c. Kecamatan Gondang d. Kecamatan Jatipuro e. Kecamatan Jenar f. Kecamatan Tawangmangu g. Kecamatan Sukodono h. Kecamatan Kedawung i. Kecamatan Matesih commit to user



3) Waskon III membawahi 13 kecamatan, yaitu: a. Kecamatan colomadu b. Kecamatan Gondangrejo c. Kecamatan Ngargoyoso d. Kecamatan Kerjo e. Kecamatan Jatiyoso f. Kecamatan Jumantono g. Kecamatan Plupuh h. Kecamatan Ngrampal i. Kecamatan Karang Malang j. Kecamatan Jumapolo k. Kecamatan Miri l. Kecamatan Gesi m. Kecamatan Sambirejo Tugas-tugas yang dilakukan oleh seksi Waskon antara lain, sebagai berikut: 1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen yang masuk di seksi pengawas dan konsultasi. 2) Penerbitan SPMKP, SPMIB, SKBKBN/ SKBKBT/ STB, SKP, PBB, teguran pengembalian SPOP, surat himbauan SPT. 3) Penerbitan SPMKP/ SPMIB pengganti karena kadaluarsa. 4) Penerbitan SPMKP/ SPMIB yang salah/ rusak. 5) Penyeleasian permohonan WP. commit to user



6) Pembuatan SPMKP/ SPMIB yang hilang. 7) Penyelesaian pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke KPP lain. 8) Penyelesaian pembetulan STB/ SKBKB/ SKBKBT secara jabatan. 9) Pelaksanaan putusan gugatan/ banding. 10) Penyelesaian penghitungan lebih bayar. 11) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB. 12) Pemberi bimbingan kepada WP. 13) Menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi WP. 14) Layanan permintaan perubahan metode penilaian persediaan. 15) Penetapan WP patuh. 16) Pemutakhiran profil WP. 17) Pelaksanaan ekulisasi. 18) Pengusulan PKP fiktif. 19) Penatausahaan SK pembetulan dari seksi pengawas dan konsultasi. 20) Penatausahaan SKK/ PB/ pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di seksi pengawas dan konsultasi. 21) Penyusunan estimasi penerimaan pajak ber-NPWP. 22) Pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan material WP. commit to user



i. Seksi Fungsional Seksi Fungsional mempunyai tugas untuk menyampaikan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP), melakukan pemeriksaan, dan melakukan penilaian terhadap objek pajak di lapangan. j. KP2KP Sragen Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan Sragen mempunyai peran melakukan urusan penyuluhan dan konsultasi di bidang perpajakan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan peran tersebut, KP2KP mempunyai tugas sebagai beikut: 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar dan terpadu. 2) Mengawasi dan mengkoordinasikan pengurusan surat masuk dan surat keluar serta mengarahkan sesuai dengan unit organisasi pengolah atau alamat yang dituju agar surat tersebut dapat dikendalikan dengan lancar, menindak lanjuti/merespon dengan cepat dan tepat. 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian agar pegawai menerima hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) Mengawasi dan mengkoordinasikan penataan berkas arsip umum (non Wajib Pajak) serta penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip di lingkungan commit to user



Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan agar tidak terjadi penumpukan atau akumulasi arsip. 5) Mengawasi dan mengkoordinasikan pengetikan dan reproduksi surat-surat dinas yang berhubungan dengan kesekretariatan dan dokumen lainnya guna menunjang kelancaran tugas. 6) Mengawasi dan mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan, pelaksanaan

penyalurannya,

serta

penginventarisan

alat

perlengkapan kantor/alat tulis kantor/ formulir untuk mengetahui keadaan

dan

kebutuhannya

guna

menunjang

kelancaran

pelaksanaan tugas. 7) Mengawasi dan mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan atau perbaikan alat perlengkapan kantor/gedung kantor/rumah dinas serta pemeliharaan kebersihan seluruh ruangan dan halaman kantor. 8) Mengkoordinasikan penyuluhan di bidang PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai, PBB melalui tatap muka. 9) Mengkoordinasikan pembuatan buletin perpajakan. 10) Mengkoordinasikan pelayanan konsultasi secara tertulis / tatap muka / telepon di bidang PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai dan PBB. 11) Mengkoordinasikan

pelayanan

kepada masyarakat. commit to user

formulir-formulir

perpajakan



12) Mengkoordinasikan

pembuatan

laporan

rencana

analisis

penyuluhan semesteran. 13) Mengkoordinasikan

Penyuluhan

Pajak

dengan

pemberian

penataran melalui diklat. 14) Mengkoordinasikan Penyuluhan pajak dalam rangka pemberian informasi kepada pelajar/mahasiswa. 15) Mengkoordinasikan penyuluhan perpajakan melalui media masa elektronik, media cetak, konperensi pers, information desk, sarasehan/simulasi. 16) Mengkoordinasikan penyuluhan perpajakan melalui penerbitan brosur/leaflet. 17) Melakukan pengamatan potensi pajak dan pencarian informasi secara langsung maupun tidak langsung. 18) Mengkoordinasikan dengan seksi Ektensifikasi KPP Pratama Karanganyar dalam menyelenggarakan ekstensifikasi Wajib Pajak berdasarkan data Wajib Pajak yang tidak dikenal. 19) Meningkatkan

pengetahuan

perpajakan

untuk

kelancaran

pelaksanaan tugas. 20) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bulanan dan tahunan.

commit to user



B. Latar Belakang Masalah Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam paragraf 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan semua itu maka pembangunan di negara Indonesia harus selalu dilakukan. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut tentunya pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit. Berbagai potensi yang ada harus diberdayakan secara maksimal, baik potensi dari dalam maupun dari luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri dapat berasal dari migas dan nonmigas, sedangkan penerimaan dari luar negeri berupa pinjaman. Namun penerimaan nonmigas yang menjadi andalan pemerintah saat ini adalah pajak. Subsidi dari pinjaman luar negeri mulai dikurangi, karena ketergantungan terhadap subsidi dan pinjaman dari luar negeri yang berlebihan akan membawa efek yang buruk bagi kondisi keuangan di masa yang akan datang. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983. Sejak reformasi, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu dari yang commit to user



semula menggunakan official assessment menjadi self assessment system. Dalam self assessment system, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat. Namun demikian penerimaan pajak belum optimal karena dari sekian banyak penduduk Indonesia belum sadar untuk menjadi wajib pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat masih menganggap pajak sebagai beban. Untuk mengoptimalkan jumlah wajib pajak, pemerintah terus berusaha menggali potensi pajak yang dapat dikembangkan. Potensi ini telah menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak untuk mengajak wajib pajak baru untuk meningkatkan penerimaan di bidang pajak. Salah satu program yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah mengeluarkan peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan Peraturan ini Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan jumlah penerimaan pajak meningkat. Salah satu program yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan adalah commit to user



dengan memberikan bentuk pelayanan keliling yang menggunakan sistem drop box agar bisa dijangkau oleh wajib pajak yang jauh dari Kantor Pajak. Drop box merupakan kotak yang digunakan untuk menyampaikan dan menempatkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak. Kotak tersebut diletakkan tempat-tempat tertentu dan didampingi oleh petugas KPP, yang selajutnya petugas memberikan tanda terima sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan. Berkenaan dengan hal diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ EFEKTIVITAS SISTEM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN MELALUI DROP BOX di KPP PRATAMA KARANGANYAR” dalam laporan ini. C. Rumusan Masalah 1. Bagaimana tata cara penyampaian dan pengolahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box di KPP Pratama Karanganyar? 2. Apakah sistem penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box di KPP Pratama Karanganyar sudah efektif? 3. Apa kendala yang dihadapi dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box di KPP Pratama Karanganyar dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasinya? D. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara penyampaian dan pengolahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box di KPP Pratama Karanganyar

commit to user



2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan sistem penyampaian SPT Tahunan Pajak penghasilan melalui drop box di KPP Pratama Karanganyar sudah efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box di KPP Pratama Karanganyar dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. E. Manfaat Penelitian 1. Bagi mahasiswa Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan serta untuk menerapkan ilmu dan teori yang telah didapat pada bangku perkuliahan. 2. Bagi KPP Pratama Karanganyar Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja agar dapat menjadi lebih baik. 3. Bagi pihak lain Dapat digunakan sebagai informasi untuk pihak luar serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. F. Metode Penelitian Pada dasarnya suatu penelitian adalah suatu bagian mencari data, mendapatkan data yang selanjutnya untuk dilakukan penelitian terhadap data yang sudah diperoleh, selanjutnya dilakukan penyusunan laporan hasil commit to user



dari penelitian yang telah dilakukan. Supaya semua proses tersebut bisa berjalan dengan baik, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian. Metode ini terdiri dari: 1. Obyek Penelitian Obyek penelitian untuk penulisan Tugas Akhir ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar yang beralamat di Jalan KH. Samanhudi No.7 Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar, Jawa Tengah. Waktu penelitian selama 2 (dua) bulan, mulai 1 Februari – 31 Maret 2012. 2. Sumber Data a. Data Primer Adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau obyek dilakukan. Data ini meliputi gambaran umum dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar yang berisi lokasi, sejarah, struktur organisasi, dan deskripsi tugas masing-masing jabatan atau bagian. b. Data Sekunder Adalah data pendukung yang diperoleh penulis dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data ini diperoleh dari buku maupun sumber bacaan lainnya.

commit to user



3. Metode Pengumpulan Data a. Metode Penelitian Kepustakaan Metode kepustakaan yang penulis lakukan adalah melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai informasi dan teori dengan materi yang dianalisis dalam Tugas Akhir ini. Informasi dan teori tersebut bersumber dari literatur, artikel, diktat, Peraturan Perundangundangan Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya, catatancatatan selama kuliah, majalah, surat kabar, internet, dan sumber tertulis lainnya. b. Metode Penelitian Lapangan 1. Metode Observasi Metode observasi yang penulis lakukan adalah melakukan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung objek penelitian ini di KPP Pratama Karanganyar. 2. Metode Wawancara Metode Wawancara yang penulis lakukan adalah melakukan wawancara secara langsung dengan petugas pajak di KPP Pratama Karanganyar. 3. Metode Dokumentasi Metode Dokumentasi yang penulis lakukan adalah dengan cara mengumpulkan data, laporan, dan tulisan dari KPP Pratama Karanganyar yang mendukung teori penelitian. commit to user



4. Jenis Data a. Data Kualitatif Data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Jenis data ini adalah data sekunder yaitu data yang telah mengalami proses pengolahan oleh sumbernya. b. Data Kuantitatif Data yang dinyatakan atau disajikan dengan angka. Data ini menunjukkna nilai atau besaran variabel yang diwakilinya. Sifat data ini adalah rentet waktu yaitu data merupakan hasil pengamatan dalam periode tertentu. G. Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Berisi gambaran umum perusahaan, latar belakang masalah, tujuan Tugas Akhir, manfaat Tugas Akhir, dan metodeologi pengumpulan data.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Berisi tentang landasan teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas, menganalisis data dan fakta hasil penelitian serta mengidentifikasi masalah yang ada di KPP Pratama Karanganyar.

BAB III

TEMUAN Berisi tentang kelebihan dan keterbatasan yang relevan dengan masalah yang dibahas. commit to user



BAB IV

PENUTUP Berisi kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dari babbab sebelumnya dan saran-saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Pajak a.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan sebagai berikut: dapat dipaksakan artinya bila utang pajak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

b.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. commit to user

28



c.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan

untuk

keperluan

negara

bagi

sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Fungsi Pajak 1. Fungsi penerimaan (budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 2. Fungsi mengatur (regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakanya pajak lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

commit to user



a. Pengelompokan Pajak Berdasarkan golongannya: 1. Pajak Langsung Adalah pajak yang bebanya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya: pajak penghasilan. 2. Pajak Tidak Langsung Adalah pajak yang bebanya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain sehingga sering disebut juga pajak tidak langsung. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Berdasarkan sifatnya: 1. Pajak subjektif Adalah pajak yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak untuk penetapan besarnya pajak. 2. Pajak objektif Adalah pajak yang memperhatikan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya: 1. Pajak pusat Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. commit to user



2. Pajak daerah Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. b. Sistem Pemungutan Pajak 1. Official assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus. b) Wajib pajak bersifat pasif c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. 2. Self assessment system Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan sendiri pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri. b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. commit to user



c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3. With hollding system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang mencantumkan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 2. Wajib Pajak a. Pengertian Wajib Pajak Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hak-hak yang dimiliki wajib pajak: 1) Memperoleh NPWP 2) Mengajukan penundaan pembayaran atau mengangsur utang pajak yang telah jatuh tempo. 3) Meminta perpanjangan batas waktu penyampaian SPT. 4) Melakukan pembetulan SPT dalam jangka waktu 2 tahun sepanjang Dirjen pajak belum melakukan pemeriksaan. 5) Mengajukan keberatan dan banding. commit to user



Kewajiban yang harus dipenuhi setiap wajib pajak: 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, terutama yang berpenghasilan melebihi PTKP dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) bagi pengusaha. 2) Melunasi semua utang pajaknya. 3) Melaporkan SPT ke KPP setempat atau ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. 4) Untuk wajib pajak badan diwajibkan melakukan pembukuan dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas maupun wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang diijinkan melakukan pencatatan. 5) Memberikan bukti-bukti yang diminta petugas pajak ketika dilakukan pemeriksaan. b. Jenis-jenis wajib pajak 1) Wajib Pajak Orang Pribadi Adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, dan tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku untuk semua. 2) Wajib Pajak Badan Adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan commit to user



usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya. 3) Wajib Pajak Bendaharawan Adalah bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya dan kedutaan besar republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. 3. Surat Pemberitahuan (SPT) a. Definisi Surat Pemberitahuan Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak

dilakukan

untuk

melaporkan

penghitungan

dan

atau

pembayaran pajak, obyek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan. b. Fungsi Surat Pemberitahuan 1. Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan adalah sarana untuk melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

penghitungan

jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan:

commit to user



a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. b) Penghasilan merupakan obyek pajak dan atau bukan obyek pajak. c) Harta dan kewajiban. d) Pembayaran

dari

pemotong

atau

pemungut

tentang

pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai

sarana untuk

melaporkan

dan

mempertanggung

jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a) Pengkreditan Pajak masukan terhadap pajak keluaran. b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 3. Bagi

pemotong

atau

pemungut

pajak,

fungsi

Surat

Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan commit to user



mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. c. Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT) 1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Adalah surat pemberitahuan (SPT) yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang pada suatu masa pajak tertentu. Seperti: a) SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 b) SPT Masa PPh Pasal 15 c) SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 23 d) SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 e) SPT Masa PPh Pasal 25 f)

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

g) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi pemungut 2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, seperti: a. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha (formulir 1770 dan lampirannya), meliputi: commit to user



1) Penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan/atau

pekerjaan

bebas

bagi

wajib

pajak

yang

menggunakan pembukuan. 2) Penghitungan penghasilan neto dalam negeri yang mengunakan norma penghitungan penghasilan neto. 3) Penghasilan

neto

dalam

negeri

sehubung

dengan

pekerjaan. 4) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan dalam negeri lainnya. 5) Daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayarkan/dipotong dari luar negeri dan PPh dianggung pemerintah. 6) Penghasilan yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final. 7) Penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. 8) Harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun. 9) Daftar susunan anggota keluarga. b. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha tetapi menerima penghasilan dari suatu pemberi kerja, menerima pengasilan dalam negeri lainnya dan menerima penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final (formulir 1770S dan lampirannya), meliputi: commit to user



1) Penghasilan neto dalam negeri lainnya. 2) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. 3) Daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh ditanggung pemerintah. 4) Penghasilan yang dikenakan pajak final dan/atau bersifat final. 5) Harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun. 6) Daftar susunan anggota keluarga. c. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha yang pengasilan brutonya tidak melebihi Rp 60 juta per tahun (formulir 1770SS dan lampirannya) sesuai SE-21/PJ./2009 dan PP 07/PJ/2009. Formulir 1721-A1 dan/atau formulir 1721-A2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan sesuai dengan PER-34/PJ/2009. d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (formulir 1771 dan lampirannya), meliputi: 1) Penghitungan penghasilan neto fiskal. 2) Perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial. 3) Kredit pajak dalam negeri. 4) PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak.

commit to user



5) Daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah deviden yang dibagikan. 6) Daftar susunan pengurus dan komisaris. 7) Daftar utang dan piutang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi. 8) Lampiran khusus daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. 9) Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. d. Batas Penyampaian SPT Batas waktu penyampaian SPT untuk SPT Tahunan adalah: 1. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. 2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. 4. Pengertian Efektivitas a. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang cepat untuk tujuan yang telah ditetapkan (Handoko) b. Efektivitas adalah tingkat dimana kinerja sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan ( Syahrul dan Muhammad Afdinizar) commit to user



c. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya (Hidayat) 5. Drop Box a. Pengertian drop box Drop box merupakan kotak khusus yang dapat dipergunakan untuk menerima Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang ditempatkan di kantor Pelayanan Pajak, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat strategis lainnya. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan disampaikan lewat drop box adalah SPT Tahunan Orang Pribadi (1770 SS, 1770 S, dan 1770) serta SPT Tahunan Badan (1771). Untuk SPT Tahunan Pasal 21 (1721) sendiri untuk tahun pelaporan 2009 sudah dihapuskan karena sudah tercakup dalam SPT Masa Pasal 21/26 bulan Desember. Jika wajib pajak hendak melaporkan SPT Tahunan pembetulan untuk SPT Tahunan tahun-tahun yang lalu dapat disampaikan melalui drop box. b. Fungsi drop box Drop memudahkan

box mempunyai wajib

pajak

fungsi

sebagai

dalam

menyampaikan

Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan.

commit to user

tempat

untuk Surat



c. Ukuran drop box Dalam Surat Edaran No.SE-15/PJ/2009 tentang penggunaan drop box sebagai media penyampaian SPT Tahunan dan spanduk sosialisasinya adalah panjang 50cm, lebar 37cm, dan tinggi 80cm dengan pembatas ditengahnya. Bahan dapat dibuat dengan kardus, triplek maupun bahan lainnya yang dapat membentuk kotak. d. Lokasi drop box Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dulunya hanya ditempatkan di beberapa lokasi yaitu di Kantor kecamatan Colomadu, Kantor Kecamatan Gemolong, Kantor Kecamatan Karanganyar, Kantor Kecamatan Jumapolo, Mall Palur Plasa, sekarang diperluas menjadi lebih banyak lokasi yaitu: 1) KP2KP Sragen 2) Kecamatan Gondangrejo 3) RSU Karanganyar 4) Pos Ekspedisi 5) Kecamatan Tawangmangu 6) Bank BRI

commit to user



B. Analisis data dan Pembahasan 1. Tata cara penyampaian dan pengolahan SPT Tahunan pajak penghasilan melalui drop box di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar: a. Wajib pajak menyerahkan SPT Tahunan dalam amplop tertutup yang di atasnya diberi tulisan nama, NPWP, tahun pajak, status SPT (nihil/kurang bayar/lebih bayar) dan nomor telepon kepada petugas drop box di lokasi dimana drop box ditempatkan. b. Petugas drop box menerima amplop tertutup yang berisi SPT Tahunan dari wajib pajak, termasuk dari wajib pajak yang tidak terdaftar di wilayah kerja Kantor Pelayanan dimana drop box tersebut berada tanpa diteliti terlebih dahulu oleh petugas. c. Petugas drop box mengisi 2 (dua) tanda terima untuk ditempelkan pada amplop SPT Tahunan dan satunya lagi untuk diberikan kepada wajib pajak dan membubuhkan stempel Kantor Pelayanan Pajak, tanggal penerima, nama terang petugas, NIP petugas dan tanda tangan pada tanda terima kepada wajib pajak. d. Petugas drop box memisahkan antara SPT Tahunan wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak sendiri dengan wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak lain, serta per status SPT (nihil/ kurang bayar/lebih bayar) dan per jenis wajib pajak (orang pribadi/badan). commit to user



e. Membuat berita acara serah terima berkas penerimaan SPT Tahunan melalui drop box. f. Menyerahkan SPT Tahunan yang diterima dan berita acara serah terima berkas penerimaan SPT Tahunan kepada petugas seksi Pelayanan. g. Petugas Pelayanan menerima dan meneliti SPT Tahunan dan berita acara serah terima SPT Tahunan dari petugas penerima SPT Tahunan, selanjutnya

meneruskan

ke

Kepala

seksi

Pelayanan

untuk

ditandatangani. h. Petugas Pelayanan kemudian merekam tanda terima dan informasi wajib pajak pada amplop ke dalam aplikasi pengawasan drop box dan mengelompokkan SPT Tahunan berdasarkan tempat wajib pajak terdaftar. i. Petugas pelayanan melakukan penelitian terhadap SPT Tahunan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. j. Dari hasil penelitian tersebut untuk SPT Tahunan yang dinyatakan lengkap dicetak daftar nominatif SPT lengkap dan diteruskan ke petugas TPT. k. Untuk SPT yang dinyatakan tidak lengkap akan diteruskan ke Account Representative (AR) untuk dimintakan kelengkapan SPT nya, terhadap wajib pajak dikirimkan surat permintaan kelengkapan SPT. Bila sampai batas waktu 30 hari sejak tanggal surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan telah terlampaui dan wajib pajak belum commit to user



menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan, maka AR akan membuat dan

mengirimkan

surat

pemberitahuan

SPT

dianggap

tidak

disampaikan. l. Account

Representative

membuat

konsep

surat

permintaan

kelengkapan SPT Tahunan untuk selanjutnya diteruskan ke Kepala Pengawasan dan Konsultasi untuk diteliti dan diparaf kemudian diteruskan ke Kepala kantor untuk disetujui dan ditandatangani. m. Untuk Account Representative surat kelengkapan SPT Tahunan yang sudah ditandatangani diberikan kepada seksi Pelayanan untuk dikirimkan kepada wajib pajak yang bersangkutan. n. Untuk SPT Tahunan yang tidak terdaftar di KPP Pratama karanganyar dibuatkan daftar nominatif pengiriman SPT Tahunan. o. Petugas seksi Pelayanan meneruskan daftar nominatif pengiriman SPT Tahunan

ke

Kepala

seksi

Pelayanan

untuk

disetujui

dan

ditandatangani. p. Petugas bagian Umum mengirimkan SPT Tahunan, surat pengiriman dan daftar nominatif ke KPP dimana wajib pajak terdaftar. q. Untuk SPT yang dinyatakan lengkap dari petugas seksi Pelayanan maka dilakukan perekaman penerimaan SPT. r. Setelah itu, petugas mencetak Lembar Pengawas arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS) register harian.

commit to user



s. SPT Tahunan yang telah dicetak LPAD dan BPS diteruskan ke seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) untuk dilakukan perekeman detail isi SPT. t. SPT Tahunan yang sudah direkam oleh petugas seksi PDI, akan diteruskan ke seksi Pelayanan untuk selanjutnya diproses sesuai tata cara penatausahaan dokumen wajib pajak.

2. Efektivitas

penggunaan

sarana

drop

box

di

KPP

Pratama

Karanganyar. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar dibagi menjadi dua jenis wajib pajak, yaitu: a.

Wajib pajak efektif Wajib pajak efektif adalah wajib pajak terdaftar dikurangi dengan wajib pajak non efektif.

b.

Wajib pajak non efektif Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak menyampaikan SPT Tahunan, wajib pajak orang pribadi

telah

meninggal

dunia

dan

ahli

warisnya

belum

memberitahukan secara resmi sehingga masih terdaftar di dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak orang pribadi yang telah pindah alamat tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana wajib pajak tersebut terdaftar sehingga keberadaannya sulit ditemukan. Sedangkan untuk commit to user



wajib pajak badan, wajib pajak non efektif terjadi karena badan usaha tersebut sudah tidak menjalankan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut ini tabel jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), pos, drop box dan online di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

Tabel II.1 Daftar penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Melalui TPT, Pos, drop box, online di KPP Pratama Karanganyar Per 31 April 2011 No 1.

SPT Tahunan PPh diterima melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) a. WP orang pribadi b. Badan 2. Pos a. WP orang pribadi b. Badan 3. Drop Box a. WP orang pribadi b. Badan 4. Online (eFiling) a. WP orang pribadi b. Badan Total a. WP orang pribadi b. Badan (Sumber: Seksi Pelayanan)

Jumlah 18.099 1.165 298 26 23.677 522 17 43.804 42.091 1.713

Dari tabel II.1 di atas dapat dilihat secara rinci penyampaian SPT Tahunan sampai dengan 31 April 2011 melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), pos, commit drop box to dan useronline. Di atas dijelaskan jumlah



wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 42.091, sedangkan wajib pajak badan sebanyak 1.713.

Tabel II.2 Jumlah penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box di KPP Pratama Karanganyar Menyanpaikan SPT melalui Drop Box 2009 19.864 2010 19.920 2011 24.199 (Sumber: Seksi Pelayanan) Tahun

Berdasarkan tabel II.2 jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan, walaupun dari tahun 2009 ke 2010 hanya sedikit peningkatan yang menyampaikan melalui drop box. Hal tersebut dikarenakan lokasi drop box yang jauh dari tempat tinggal wajib pajak dan masih sedikit lokasi drop box. Sehingga wajib pajak malas untuk menuju lokasi yang jauh dan menunggu antrian yang panjang. Dari tahun 2010 ke tahun 2011 wajib pajak yang menyampaikan melalui drop box mengalami peningkatan sebanyak 4.279 wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan lokasi drop box sudah diperluas di beberapa kecamatan, sehingga wajib pajak tidak malas untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Untuk lebih jelas penulis menyajikan data keseluruhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

commit to user



Tabel II.3 Daftar Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Karanganyar Tahun Nihil Kurang Bayar 2008 16.145 1.998 2009 42.406 2.139 2010 60.836 1.797 (Sumber: Seksi Pelayanan)

Lebih Bayar 20 52 10

Total 18.163 44.597 62.643

Berdasarkan tabel II.3 di atas dapat dilihat tingkat penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar pada tahun 2008 yang menggunakan program sunset policy sebanyak 18.163 dan pada tahun 2009 yang menggunakan program drop box dalam penyampaian SPT Tahunan yaitu sebanyak 44.597 wajib pajak, dari jumlah tersebut telah mengalami peningkatan dalam jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebanyak 26.434 wajib pajak. Untuk tahun 2009 ke 2010 wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box terjadi peningkatan tetapi lebih sedikit yaitu sebanyak 18.046 wajib pajak. Untuk mengetahui tingkat efektivitas wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, penulis menyajikan data persentase tingkat efektivitas penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

Wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan Wajib pajak efektif commit to user

x 100%



Dari perhitungan dengan menggunakan rumus di atas dapat dilihat seberapa besar tingkat efektivitas wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar sebagai berikut:

Tabel II.4 Tingkat Efektivitas Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Karanganyar Menyampaikan Wajib Pajak SPT Tahunan Efektif 2008 18.163 34.119 2009 44.597 54.559 2010 62.643 94.575 2011* 43.804* 109.549* (Sumber: Seksi Pelayanan) Tahun

Persentase Efektivitas 53,23% 81,74% 66,24% 39,99%*

Target 50% 50% 62,5% 70%

Berdasarkan tabel II.4 di atas dapat dilihat tingkat efektivitas wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun 2008 sebanyak 18.163 wajib pajak atau sebesar 53,23% sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 44.597 wajib pajak atau sebesar 81,74%. Hasil tersebut sudah melebihi target sebesar 50%. Untuk tahun 2010 yang menyampaikan sebanyak 62.643 wajib pajak atau sebesar 66,24% dari target sebesar 62,5% yang berarti sudah melebihi target. Sedangkan tahun 2011 penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebesar 43.804 wajib pajak atau sebesar 39,99%. Berdasarkan persentase tersebut masih dibawah target yaitu sebesar 70%. Hal ini disebabkan karena SPT Tahunan yang masih menumpuk, belum direkap dan *

commit to user Data belum valid, karena masih dalam tahun berjalan (sampai bulan Desember 2012)



terlambat melaporkan. Untuk mengetahui seberapa besar peran drop box dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, penulis menyajikan data kontribusi drop box dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar menggunakan rumus:

Persentase penyampaian SPT Tahunan melalui drop box Persentase efektivitas penyampaian SPT Tahunan

x 100%

Dari perhitungan menggunakan rumus diatas dapat dilihat kontribusi drop box dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar sebagai berikut:

Tabel II.5 Kontribusi Drop Box dalam Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Karanganyar Menyampaikan Tahun Melalui Drop Box 2009 19.864 2010 19.920 * 2011 24.199* (Sumber: Seksi Pelayanan)

Wajib Pajak Efektif 54.559 94.575 109.549*

Persentase dengan Drop Box 36,41% 21,06% 22,09%*

Persentase Kontribusi 44,54% 31,79% 55,24%*

Berdasarkan tabel II.5 dapat dilihat persentase kontribusi terhadap penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 44,54% dari persentase penyampaian SPT Tahunan secara keseluruhan sebesar 81,74%, untuk tahun 2010 persentase kontribusi sebesar 31,79% dari persentase *

commit to user Data belum valid, karena masih dalam tahun berjalan (sampai bulan Desember 2012)



penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan secara keseluruhan sebesar 66,24%, sedangkan pada tahun 2011 karena penghitungan belum maksimal penulis hanya bisa menyajikan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sampai dengan bulan April sebesar 55,24% dari persentase penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebesar 39,99%.

3. Kendala dalam penyampaian SPT Tahunan melalui drop box dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyampaian SPT Tahunan melalui drop box di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar: a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak yang belum mengetahui fungsi drop box. b. Masih ada beberapa SPT Tahunan yang kurang lengkap dan kesalahan dalam penulisan, hal ini dikarenakan tidak adanya penelitian terlebih dahulu oleh petugas pajak. c. Kurangnya

petugas

di

bagian

pelayanan

untuk

melakukan

penghitungan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang diterima sehingga banyak SPT Tahunan yang masih menumpuk. Upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Karanganyar

untuk

mengatasi

kendala-kendala

dalam

penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box adalah: commit to user



a. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak apa saja hak dan kewajiban dan syarat yang harus dilengkapi wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, bagaimana cara penyampaian dan batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. b. Memberikan informasi kepada semua wajib pajak dengan cara memasang spanduk disetiap wilayah yang termasuk dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, memasang iklan dalam media cetak maupun elektronik. c. Memeriksa dan mengawasi pada saat wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan melalui drop box dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam penulisan maupun kelengkapan SPT Tahunan. d. Menambah jumlah pegawai agar penghitungan jumlah penyampaian SPT Tahunan dapat dioptimalkan, sehingga tidak terjadi penumpukan SPT Tahunan yang belum direkap.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III TEMUAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan data, maka penulis menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan mengenai pelaksanaan drop box dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Karanganyar, kelebihan dan kelemahan tersebut antara lain: A.

KELEBIHAN 1. Memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, sehingga wajib pajak tidak kehilangan banyak waktu untuk mengurusi penyampaian SPT Tahunan dan menunggu antrian yang panjang. 2. Dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box telah terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan melalui drop box untuk setiap tahunnya.

B.

KELEMAHAN 1. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box agak rumit. Hal ini disebabkan SPT Tahunan harus dipisahkan berdasarkan wilayah masing-masing wajib pajak terdaftar. Drop box tidak hanya menerima wajib pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak sendiri, commit to user

53



tetapi juga menerima SPT Tahunan dari wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak lain. 2. Wajib pajak belum mengetahui kegunaan drop box dan dimana drop box ditempatkan. 3. Penegakan hukum kepada wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban melaporkan SPT Tahunan belum optimal, karena masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan

pembahasan

yang

disampaikan

pada

bab-bab

sebelumnya yang berhubungan dengan sistem penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1.

Sistem penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box masih belum efektif, hal ini dapat dilihat dari data kontribusi penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan melalui drop box yang mengalami penurunan sebesar 12,75% yang semula 44,54% pada tahun 2009 menjadi 31,79% pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011 hasilnya belum bisa diketahui secara keseluruhan, karena penghitungan hanya sampai bulan April 2012 dan masih banyak wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

2.

Kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar melalui drop box adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa drop box merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan SPT Tahunan.

commit to user

55



B. Saran dan Rekomendasi Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang menjelaskan tentang kendala dan masalah yang dihadapi baik wajib pajak maupun petugas dalam pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan melalui drop box, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Saran tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Untuk mengurangi dua kali pekerjaan, sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar menyiapkan dua drop box. Satu untuk SPT Tahunan wajib pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dan satunya untuk SPT Tahunan wajib pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak lain.

2.

Agar tidak terjadi penumpukan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar menambah jumlah pegawai di bagian pelayanan untuk merekap dan melakukan perekaman SPT Tahunan.

3.

Apabila wajib pajak yang belum mengetahui kegunaan drop box dan dimana drop box ditempatkan, sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar mengadakan sosialisasi tentang drop box dan membuat iklan pengumuman melalui media cetak maupun elektronik tentang tempat drop box.

commit to user

EFEKTIVITAS SISTEM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN MELALUI DROP BOX di KPP PRATAMA KARANGANYAR

Recommend Documents