BAB 4 ANALISIS PEMBERIAN PERNYATAAN EFEKTIF OLEH BAPEPAM-LK KEPADA P.T. BAYAN RESOURCES, Tbk

67

BAB 4 ANALISIS PEMBERIAN PERNYATAAN EFEKTIF OLEH BAPEPAM-LK KEPADA P.T. BAYAN RESOURCES, Tbk

4.1. Riwayat Umum P.T. Bayan Resources, Tbk. P.T. Bayan Resources, Tbk. (Bayan) adalah sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta. Bayan didirikan berdasarkan dan diatur menurut UndangUndang Republik Indonesia berdasarkan akta Nomor 12 tanggal 7 Oktober 2004, dibuat di hadapan notaris Yany Indrawati Wibawa, S.H. di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor C-30690 HT.01.TH. 2004 tanggal 21 Desember 2004 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1886/BH.09.03/VIII/2005 tanggal 16 Agustus 2005. Akta pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 65, tanggal 16 Agustus 2005, Tambahan Berita Negara Nomor 8773. Anggaran Dasar Bayan telah beberapa kali diubah dan perubahan Anggaran Dasar Bayan yang Terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 7 tanggal 2 Juni 2008 dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H. yang merupakan Notaris Pengganti dari

Notaris Sutjipto,S.H. Akta ini memuat perubahan beberapa ketentuan di

Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta seluruh peraturan pelaksananya. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.10. TH.2008 tanggal 9 Juni 2008. Berdasarkan surat keterangan Notaris Sutjipto, S.H. tertanggal 15 Juli 2008. Tanda Daftar Perusahaan dan Berita Negara Republik Indonesia untuk akta ini sedang dalam proses pengurusan. Bayan Group merupakan grup perusahaan batubara terbesar kedelapan di Indonesia, menurut AME, yang melakukan penambangan, pemrosesan dan operasi

Universitas Indonesia Keterbukaan informasi..., Selvy, FHUI, 2009

68

logistik secara terintegrasi.126 Pada tahun 2007 produksi batubaranya mencapai 4,7 juta ton. Kinerja perseroan tahun 2007 mencatat pendapatan Rp 3,451 triliun dan laba bersih Rp. 252,7 milyar. 127 Bayan Group memiliki konsesi pertambangan pertama pada bulan November 1997 yaitu cadangan Muara Tae di Kalimantan Timur melalui akuisisi P.T. Gunungbayan Pratamacoal oleh pemegang saham pendiri Bayan Group. Bayan Group memiliki hak eksklusif melakukan penambangan melalui delapan perusahaan tambang, lima di antaranya berdasarkan PKP2B yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia (Pemerintah Pusat) dan tiga tambang lainnya berdasarkan Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dengan total area konsesi 81,165

hektar.

Kedelapan

perusahaan

ini

mengoperasikan

enam

proyek

pertambangan yang di dalamnya terdapat delapan area konsesi: 1. Proyek Blok II Gunungbayan, terdiri dari satu PKP2B yang dimiliki oleh P.T. Gunungbayan Pratamacoal. 2. Proyek Blok I Gunungbayan, merupakan PKP2B yang sama dengan Proyek Blok II Gunungbayan, namun terpisah secara geografis dan opersional. 3. Proyek Wahana, terdiri dari 1 PKP2B yang dimiliki oleh P.T. Wahana Baratama Mining 4. Proyek Perkasa, terdiri dari 1 PKP2B yang dimiliki oleh P.T. Perkasa Inakakerta 5. Proyek Teguh/Firman, terdiri dari 2 PKP2B yang dimiliki oleh P.T. Teguh Sinar Abadi dan P.T. Firma Ketaun Perkasa 6. Proyek FTB, terdiri dari tiga KP yang dimiliki oleh P.T. Fajar Sakti Prima, P.T.Bara Tabang dan P.T. Brian Anjat Sentosa.

126

Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk., op.cit.,hal. viii

127

Irna Gustia, op.cit.,


69

Dalam bagan 4.1. di bawah ini dapat dilihat struktur kepemilikan pada P.T. Bayan Resources, Tbk. dan anak perusahaan:

Bagan 4.1. Struktur kepemilikan pada P.T. Bayan Resources, Tbk. dan anak perusahaan

Bayan Group memiliki cadangan terbukti dan terduga yang signifikan untuk memenuhi permintaan konsumen batubara. Per tanggal 31 Maret 2008, cadangan terbukti dan terduga di area konsesi Bayan Group berjumlah sekitar 476,9 juta ton, yang terdiri dari cadangan terbukti sebesar 78,7 juta ton dan cadanga nterduga sebesar 398,2 juta ton. Cadangan terbukti ini telah diestimasi secara independen oleh MinarcoMineConsult. 128

128

Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk. op.cit., hal. viii.


70

Berdasarkan Akta 88/2008, permodalan Bayan adalah sebagai berikut: 129 Modal dasar : Rp 1.200.000.000.000,00 Modal ditempatkan : Rp 300.000.000.000,00 Modal disetor : Rp 300.000.000.000,00 Modal dasar perseroan terbagi atas 12.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100,00 per lembar saham. Dari modal dasar tersebut, telah diambil bagian oleh pemegang saham Bayan dengan susunan seperti dalam tabel 4.1. di bawah ini:

Tabel 4.1. Daftar Nama Pemegang Saham P.T. Bayan Resources, Tbk. Sebelum Penawaran Umum

No

Nama Pemegang Saham

Modal Ditempatkan dan Disetor Nominal (Rp.)

Jumlah Saham

%

1

Dato’ Low Tuck Kwong

225.000.000.000

2.250.000.000

75

2

Engki Wibowo

30.000.000.000

300.000.000

10

3

Jenny Quantero

45.000.000.000

450.000.000

15

Jumlah

300.000.000.000

3.000.000.000

100

Saham dalam Portepel

900.000.000.000

9.000.000.000

Pemegang saham Bayan setelah dilakukannya IPO adalah Dato' Low Tuck Kwong (sebesar 67,5%), Jenny Quantero (sebesar 4,5%), Engki Wibowo (sebesar 3%) dan publik (sebesar 25%).130

4.1.2. Riwayat P.T. Perkasa Inakakerta (PIK) PIK merupakan anak perusahaan Bayan yang bergerak di bidang usaha pertambangan di daerah Kutai Timur. PIK didirikan pada tanggal 5 Agustus 1988 dengan Akta Pendirian Nomor 50 Tanggal 5 Agustus 1988 oleh Notaris Benny Kristianto S.H. di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari 129

Ibid., hal. 104.

130

Ibid., hal. 2.


71

Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C111289.HT.01.TH.88 Tanggal 12 Desember 1988. Anggaran Dasar PIK telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir mengubah ketetuan mengenai Direksi sehingga mengubah pasal 10 Anggaran Dasar PIK. PIK menandatangani PKP2B dengan Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan batasan waktu sehubungan dengan pekerjaan penelitian umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan produksi serta berjangka waktu 30 tahun untuk kegiatan pertambangan. PKP2B meliputi 20.027 hektar di Desa Sepaso, Kalimantan Timur. Pemegang saham PIK adalah P.T. Bayan Energy (25%) dan P.T. Bayan Resources, Tbk. (75%).131

4.2. Penawaran Umum P.T. Bayan Resources, Tbk. Dalam penawaran umum yang dilaksanakannya, Bayan menjual 833.333.500 saham biasa atas nama yang terdiri dari sebanyak 500.000.000 lembar saham biasa atas nama milik pemegang saham penjual (saham divestasi) dan sebanyak 333.333.500 lembar saham biasa atas nama baru (saham baru) dengan nilai nominal Rp 100,00 setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp. 5800,00 setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah penawaran umum adalah sebesar Rp 4.833.334.300.000,00. Selain itu, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dalam penawaran umum, pemegang saham penjual memberikan opsi kepada Penjamin Emisi Efek untuk dapat melakukan penjatahan lebih (over allotment) sampai dengan sebanyakbanyaknya 125.000.000 saham biasa atas nama dengan harga penawaran Rp.5800,00. Untuk keperluan penjatahan tersebut, Jenny Quantero dan Engki Wibowo (pemegang saham Bayan) akan meminjamkan sahamnya sampai dengan jumlah sebanyakbanyaknya 125.000.000 saham. Pembelian saham tersebut dapat dilakukan dalam

131

Ibid., hal. 124-125.


72

jangka waktu 30 hari kalender sejak tanggal pencatatan dan dapat dihentikan setiap saat.132 Atas dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham lama milik pemegang saham penjual (saham divestasi), termasuk bila opsi penjatahan lebih dilaksanakan secara penuh, pemegang sahampenjual menerima Rp 3.625.000.000.000,00 dan Perseroan tidak menerima apapun juga, sedangkan dana yang diperoleh dari hasil penerbitan saham baru yaitu sebesar Rp 1.993.000.000.000,00 setelah dikurangi biaya-biaya emisi dan komisi penjaminan emisi serta biaya-biaya lain akan digunakan Perseroan untuk: 1. Sekitar Rp 313.400.000.000,00 untuk mengakuisisi Floating Transfer Station 2. Sekitar Rp 360.200.000.000,00 untuk pengembangan proyek Wahana 3. Sekitar Rp 322.800.000.000,00 untuk pengembangan proyek Perkasa 4. Sekitar Rp 148.300.000.000,00 untuk pengembangan proyek FTB 5. Sisanya sekitar Rp 711.900.000.000,00 untuk modal kerja Bayan dan kepentingan umum lainnya ( Bayan akan mencari asset batubara dan asset-aset lainnya untuk diambilalih).133 Penawaran umum Bayan mendapat tanggal efektif dari Bapepam-LK pada tanggal 4 Agustus 2008. Masa penawaran dari tangal 6 Agustus sampai dengan 8 Agustus 2008. Tanggal penjatahan yaitu tanggal 9 Agustus 2008. Tanggal pengembalian uang pemesanan dan tanggal distribusi saham secara elektronik yaitu tanggal 11 Agustus 2008. Tanggal pencatatan di Papan Utama Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 12 Agustus 2008 dengan kode emiten BYAN. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

telah

menyetujui

pencatatan

saham

Bayan

melalui

surat

S-

04274/BEI.PSR/08-2008 tanggal 11 Agustus 2008.

132

Ibid., hal. 1

133

Ibid., hal. 8-9.


73

4.2.1. Pokok Permasalahan Dalam Penawaran Umum Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Bayan bermaksud melakukan penawaran umum dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dalam penawaran umum yang dilaksanakannya itu, Bayan melepas 833.333.500 saham (atau setara 25% dari seluruh saham Bayan) ke publik di harga Rp 5.800 per saham. Target dananya Rp 4.833.334.300.000,00. Awalnya pernyataan efektif diharapkan keluar pada 25 Juli 2008, sehingga masa penawaran dapat dilaksanakan pada 29 Juli sampai 1 Agustus mendatang dan pencatatan di Bursa pada 8 Agustus 2008.134 Namun dalam kenyataannya, penawaran umum Bayan menjadi tertunda karena adanya masalah hukum yang menimpa anak perusahaannya yaitu P.T. Perkasa Inakakerta (PIK). Pada tanggal 11 Juli 2008, PIK mendapat surat dari Plt. Bupati Kutai Timur (Isran Noor) yang isinya menyatakan bahwa PIK harus menghentikan operasinya.135 Isran Noor berpegang pada Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan. Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang itu melarang penggunaan area hutan tanpa izin pejabat berwenang, yaitu Menteri Kehutanan.136 Adapun penghentian operasi dilakukan karena perusahaan tambang ini dianggap melakukan eksploitasi, penebangan pohon, dan membangun jalan di wilayah hutan produksi milik negara yang dioperasikan oleh P.T. Porodisa Trading & Industrial tanpa izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. Berdasarkan audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Kutai Timur, PIK diindikasikan melanggar UndangUndang No. 41/1999 tentang Kehutanan.137 Tindakan Isran Noor tersebut seharusnya mendapat dukungan Menteri Kehutanan M.S. Kaban. Anehnya, Menteri Kehutanan justru mengatakan bahwa Plt. Bupati Kutai Timur harus membaca hasil audit tersebut dengan cermat sebelum melakukan tindakan. Sebelum menentukan penghentian operasi penambangan, 134

Irna Gustia, op.cit.,

135

Indro Bagus, op.cit.,

136

“Kisruh karena Aturan Usang,” < http://Tempointeraktif_com - Kisruh karena Aturan

Usang.htm>, 4 Agustus 2008. 137

Setiawan Ananto,op.cit.,


74

pemerintah Kutai seharusnya mengklarifikasinya ke Departemen Kehutanan. Kaban menyatakan hasil audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan hanya menginstruksikan kepada PIK agar mengikuti ketentuan penambangan di area hutan yang berlaku dan tidak ada bahasan penutupan dari hasil audit Inspektorat Jenderal.138 Sebagai tambahan, selain menghentikan opersi PIK, dengan alasan yang sama, Plt. Bupati Kutai Timur juga mengeluarkan surat penghentian kegiatan penambangan bagi P.T. Kaltim Prima Coal (anak perusahaan Bumi Resources). Mendengar hal tersebut, maka Bapepam melakukan penundaan pemberian pernyataan efektif kepada Bayan karena pihak Bapepam harus menelaah lebih lanjut lagi mengenai penghentian operasi PIK tersebut. Setelah menelaah lebih lanjut, Bapepam pun menyatakan bahwa penghentian kegiatan penambangan tersebut tidak menghalangi penawaran umum Bayan.139 Pada tanggal 4 Agustus 2008, Bayan resmi mendapat pernyataan efektif dari Bapepam untuk melakukan penawaran umum. Selanjutnya, tanggal 12 Agustus 2008, Bayan mencatatkan saham perdananya di lantai bursa.140 Walaupun Bayan kini sudah mendapatkan pernyataan efektif dan telah mencatakan sahamnya di Bursa, namun hingga kini masih ada masalah yang menyelimuti penawaran umum tersebut. Permasalahannya adalah perselisihan antara Pemerintah Pusat (Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM) dengan Pemerintah Daerah (Plt. Bupati Kutai Timur). Belakangan diketahui bahwa perselisihan ini muncul karena beredar dua audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan yang berbeda isinya. Beredarnya dua audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan inilah yang menimbulkan perbedaan pendapat antara Plt Bupati Kutai Timur (Isran Noor) dengan Menteri Kehutanan. Di satu pihak, Isran Noor mengatakan bahwa penghentian kegiatan tambang PIK yang ia lakukan sudah sesuai dengan aturan. Ia juga menegaskan kebijakannya menindaklanjuti hasil audit Inspektorat Jenderal 138

Ismi wahid,”Kaban: Audit Tak Bahas Penutupan Kaltim Prima,”

, 31 Juli 2008. 139

Setiawan Ananto, op.cit.,

140

Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk., op.cit.,


75

Departemen Kehutanan. Hasil audit itu termuat dalam laporan berjudul "Matriks Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan" tertanggal 18 Juni 2008. Salah satu poinnya berisi tentang temuan kegiatan tambang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan temuan itu, laporan tersebut pun memuat rekomendasi agar Kepala Dinas Kehutanan Kutai Timur segera menyurati Bupati agar menghentikan kegiatan lapangan P.T. Kaltim Prima Coal dan PIK di area hak penguasaan hutan PT Porodisa Trading & Industrial dan mengenakan sanksi sesuai dengan UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Di pihak lain, Kaban mengatakan bahwa keputusan penghentian operasi terhadap PIK maupun Kaltim Prima Coal oleh Isran Noor dibuat tanpa koordinasi dengan pihaknya.141 Kaban menambahkan bahwa audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan hanya menginstruksikan agar PIK dan P.T. Kaltim Prima Coal mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembukaan lahan, namun tidak ada perintah penghentian operasi.142 Sedangkan dari pihak Menteri ESDM, Menteri ESDM berdasarkan Surat Nomor 1721/30/DJB/2008 tanggal 31 Juli 2008 menyatakan bahwa PIK tetap dapat meneruskan kegiatan usahanya dalam wilayah PKP2B.143 Permasalahan tersebut di atas sampai sekarang juga tak kunjung menemukan ujung pangkalnya. Baik Isran Noor maupun Menteri Kehutanan sama-sama berpegang pada pendiriannya bahkan bisa dikatakan saling menyalahkan satu sama lain. Hal ini tentunya sangat disayangkan, mengingat Bayan yang harus menanggung akibatnya yaitu harus mengalami penundaan pelaksanaan penawaran umum dari jadwal yang semula direncanakan. Untuk menyelami lebih jauh mengenai penawaran 141

“Bupati Kutai Timur Tentang Kaban: “Saya atau Menteri Kehutanan yang Ngawur?”,

“, 31 Juli 2008 142

Ismi Wahid dan Firman Hidayat, “Kisruh Area Tambang Bakrie Beredar Dua Versi

Audit,” <“http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2008/08/04/Ekonomi_dan_Bisnis/krn.20080804.138 630.id.html>, 4 Agustus 2008 143

Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk., op.cit., hal. 126.


76

umum Bayan, maka penulis di bawah ini akan menguraikan mengenai lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut serta terlibat dalam penawaran umum Bayan.

4.2.2. Lembaga dan Profesi Penunjang Dalam Penawaran Umum Dalam sebuah penawaran umum, banyak pihak yang terlibat untuk memperlancar proses penawaran umum tersebut. Dalam penawaran umum yang dilakukan Bayan, terdapat lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang terlibat di dalamnya. Lembaga dan profesi penunjang tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penjamin Emisi Efek144 Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum P.T. Bayan Resources, Tbk. sebagaimana termaktub dalam Akta Addendum No. 118 tanggal 24 Juli 2008 dan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual sahal divestasi maupun saham portepel

sebesar

bagian

penjaminannya

masing-masing

dengan

kesanggupan penuh (full commitment). Sisa saham yang tidak terjual maka akan diserap oleh penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek sesuai porsi masing-masing. Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta presentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam penawaran umum Bayan adalah sebagai berikut: Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah P.T. Trimegah Securities, Tbk. sebanyak 816.216.500 lembar saham atau setara dengan 97,95%. Sedangkan para penjamin emisi efek adalah sebagaimana dilihat di tabel 4.2. berikut ini: 145

144

Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk., op.cit., hal. 242

145

Ibid., hal. 243.


77

Tabel 4.2. Nama Para Penjamin Emisi Efek Bayan: No

Nama Para Penjamin Emisi Efek

Porsi Penjaminan Saham

%

1

P.T. AmCapital Indonesia

250.000

0.03%

2

P.T. Andalan Artha Advisindo Sekuritas

250.000

0.03%

3

P.T. Asia Kapitalindo Sekuritas, Tbk.

250.000

0.03%

4

P.T. Bahana Securities

400.000

0.05%

5

P.T. Bapindo Bumi Sekuritas

100.000

0.01%

6

P.T. Bumiputera Capital Indonesia

100.000

0.01%

7

P.T. CIMB-GK Securities Indonesia

525.000

0.06%

8

P.T. Ciptadana Sekuritas

173.000

0.02%

9

P.T. Danareksa Sekuritas

9.400.000

1,13%

10

P.T. Danatama Makmur

200.000

0.02%

11

P.T. Dhanawibawa Arthacemerlang

200.000

0.02%

12

P.T. e-Capital Securities

250.000

0.03%

13

P.T. Indomitra Securities

250.000

0.03%

14

P.T. Indopremier Securities

300.000

0.04%

15

P.T. Kim Eng Securities

300.000

0.04%

16

P.T. Kresna Graha Securindo, Tbk.

100.000

0.01%

17

P.T. Lauthandana Securindo

300.000

0.04%

18

P.T. Madani Securities

400.000

0.05%

19

P.T. Mandiri Sekuritas

450.000

0.05%

20

P.T. Mega Capital Indonesia

100.000

0.01%

21

P.T. Minna Padi Investama

250.000

0.03%

22

P.T. Optima Kharya Capital securities

300.000

0.04%

23

P.T. Panca Global securities

250.000

0.03%

24

P.T. Panin Sekuritas, Tbk.

450.000

0.05%

25

P.T. Philip Securities

250.000

0.03%

26

P.T. Pratama Capital Indonesia

350.000

0.04%

27

P.T. Recapital Securities

100.000

0.01%

28

P.T. Reliance Securitues, Tbk.

173.000

0.02%

29

P.T. Semesta Indovest

250.000

0.03%

30

P.T. Transpacific Securindo

100.000

0.01%


78 31

P.T. Victoria Sekuritas

173.000

0.02%

32

P.T. Yulie Securindo Tbk.

173.000

0.02%

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Aswin Chandra yang menjabat sebagai Assocciate bagian Investment Banking P.T. Trimegah Securities, Tbk., ketika penandatanganan kontrak penjaminan emisi efek dilaksanakan, belum ada masalah penghentian operasi PIK oleh Plt. Bupati Kutai Timur. Beliau menambahkan bahwa penghentian operasi PIK tidak menimbulkan masalah yang berarti dalam pelaksanaan penawaran umum Bayan.146 2. Notaris : Sutjipto, S.H. 3. Akuntan Publik: KAP Haryanto Sahari & Rekan 4. Konsultan Hukum : Hadiputranto, Hadinoto & Partners 5. Perusahaan Penilai: P.T. Ujatek Baru 6. Biro Administrasi Efek: P.T. Raya Saham Registra147

4.3. Analisis Pemberian Pernyataan Efektif oleh Bapepam-LK Kepada P.T. Bayan Resources, Tbk. di Tengah Masalah Penghentian Kegaiatan Usaha Anak Perusahaan (yaitu P.T. Perkasa Inakakerta) Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Bapepam memberikan pernyataan efektif melaksanakan penawaran umum kepada Bayan pada tanggal 4 Agustus 2008. Pemberian pernyataan efektif ini menimbulkan banyak pro dan kontra dari berbagai pihak sehubungan dengan penghentian operasi penambangan PIK yang merupakan anak usaha Bayan. PIK merupakan salah satu konsesi tambang utama Bayan. Dari total tujuh konsesi tambang yang dimiliki Bayan, hingga saat ini baru tiga tambang yang sudah beroperasi, yaitu Gunungbayan Blok II, Wahana dan PIK.148

146

Berdasarkan wawancara penulis melalui telepon dengan Bapak Aswin Chandra yang

menjabat sebagai Associate P.T. Trimegah Securities, Tbk. pada tanggal 9 Oktober 2008. 147 148

Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk., op.cit., hal 249-250. Indro Bagus, op.cit.,


79

Untuk mengetahui apakah pernyataan efektif untuk melakukan penawaran umum

yang

diberikan

oleh

Bapepam

kepada

Bayan

sudah

memenuhi

ketentuan/peraturan yang berlaku di bidang pasar modal maka perlu diingat bahwa prinsip paling utama dan fundamental dalam pasar modal adalah prinsip keterbukaan.149 Dalam rangka pemenuhan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal, sebelum perusahaan melaksanakan penawaran umum, perusahaan tersebut harus mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK (pasal 70 ayat (1) UUPM dan Peraturan Bapepam IX A.1). Dari pernyataan pendaftaran (termasuk prospektus di dalamnya), Bapepam akan melakukan penilaian terhadap calon emiten dan melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam penawaran umum. Setelah Bapepam menganggap bahwa seluruh prosedur maupun persyaratan melakukan penawaran umum telah terpenuhi maka Bapepam akan memberikan pernyataan efektif bagi calon emiten sebagai “tiket” untuk memperdagangkan sahamnya di pasar perdana.150 Tujuan utama penelahaan kelengkapan dokumen-dokumen emiten oleh Bapepam ini adalah untuk melihat kecukupan, objektivitas, kemudahan dimengerti sesuai dengan persyaratan kewajiban keterbukaan, agar investor khususnya investor yang tidak profesional mempunyai kejelasan mengenai hal-hal yang relevan terhadap perlindungan mereka dalam penawaran umum setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif (the effectiveness of the registration statement).151 Dalam kasus ini, Bayan telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Ketua Bapepam-LK dengan surat Nomor 330/BR-BPPM-LK/VI/2008 pada tanggal 16 Juni 2008.152 Berdasarkan Peraturan Bapepam IX C.1, prospektus merupakan dokumen yang harus disertakan dalam pengajuan pernyataan pendaftaran ke Bapepam. Ketika Bayan mengajukan pernyataan pendaftaran, Bayan juga telah memberikan prsopektus ke 149

Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, op.cit., hal. 225

150

Hendy M. Fakhruddin, op.cit., hal. 99.

151

Bismar Nasution (C), op.cit.,

152

Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk., op.cit.,


80

Bapepam. Hal ini berarti telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam IX C.1. Prospektus merupakan pelaksanaan keterbukaan di bidang pasar modal pada saat melakukan penawaran umum. Prospektus merupakan dokumen yang utama dan pertama dalam pemenuhan prinsip keterbukaan di pasar modal. Dikatakan demikian karena prospektus merupakan dokumen yang pertama-tama harus dikeluarkan suatu perusahaan ketika hendak mendapatkan status sebagai emiten maupun perusahaan publik.153 Selain itu, di samping sebagai dokumen penawaran yang memberikan gambaran kepada masyarakat tentang penjualan saham, pada saat yang sama prospektus juga menyediakan informasi yang lengkap bagi investor mengenai faktor resiko yang dihadapi perusahaan dan menyediakan informasi yang terbuka mengenai semua

hal

yang

relevan

untuk

memberikan

perlindungan

terhadap

pertanggungjawaban manajemen bila terdapat hal-hal yang material yang disembunyikan ataupun hal-hal yang menyesatkan.154 Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa prospektus merupakan dokumen keterbukaan. Pengertian prinsip keterbukaan diatur dalam pasal 1 angka 25 UUPM. Ketentuan pasal tersebut mengharuskan diinformasikannya segala informasi material yang dapat mempengaruhi harga efek maupun keputusan pemodal terhadap efek tersebut (Pasal 1 angka 25 UUPM). Dari ketentuan ini, maka dapat dikatakan bahwa prospektus, sebagai dokumen keterbukaan, haruslah memuat segala informasi / fakta material yang dapat mempengaruhi harga suatu efek maupun keputusan pemodal terhadap efek tersebut. Salah satu bentuk pelanggaran prinsip keterbukaan adalah pernyataan menyesatkan karena adanya pernyataan fakta material yang salah, atau penghilangan informasi material. Dengan perkataan lain, pelanggaran prinsip keterbukaan juga dapat terjadi disebabkan pernyataan yang salah atau pernyataan yang menghilangkan fakta material, baik dalam transaksi saham maupun dalam dokumen-dokumen 153

Hamud M. Balfas, op.cit., hal. 177.

154

Asril Sitompul, op.cit., hal. 58.


81

penawaran umum lainnya. Yang perlu diingat adalah pelanggaran prinsip keterbukaan merupakan inti (essence) kejahatan di pasar modal.155 Menurut Ibu Neviyanti yang bekerja di Bapepam pada Bagian Hukum (Legal) Penilaian Perusahaan Non-Pabrikan (PPNS) Bidang Pertambangan dan Agrobisnis, informasi mengenai penghentian operasi penambangan PIK dianggap Bapepam sebagai informasi material karena PIK mempunyai kontribusi yang besar (sekitar 80%) terhadap Bayan sehingga dengan dihentikannya kegiatan PIK, maka PIK tidak bisa beroperasi lagi sehingga akan menurunkan pendapatan Bayan yang tentunya akan berimbas pada penurunan harga saham Bayan dan mempengaruhi keputusan investor dalam membeli saham Bayan. Oleh karena itulah, perihal penghentian operasi PIK harus diungkapkan kepada investor.156 Oleh karena kasus penghentian operasi PIK merupakan fakta material, maka dalam rangka pemenuhan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal, Bapepam mengharuskan pencantuman mengenai hal tersebut di prospektus. Dalam kasus ini, Bayan sudah mengemukakan perihal penghentian operasi PIK oleh Plt. Bupati Kutai Timur di dalam prospektus.157 Pencantuman perihal penghentian operasi tersebut harus dicantumkan di dalam prospektus karena penghentian operasi PIK dapat mempengaruhi harga saham Bayan maupun keputusan calon investor ketika ingin membeli saham Bayan. Dengan pencantuman penghentian operasi PIK di prospektus, maka calon investor dapat mengetahui hal tersebut dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam membeli saham Bayan ketika penawaran umum. Dengan demikian maka Bayan sudah memenuhi prinsip keterbukaan dalam pasar modal yang notabene perlu dijunjung tinggi untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal (Pasal 4 UUPM).

155

Bismar Nasution (C), op.cit.,

156

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Neviyanti yang bekerja di Bapepam pada Bagian

Hukum (Legal) Penilaian Perusahaan Non-Pabrikan (PPNS) Bidang Pertambangan dan Agrobisnis di gedung Bapepam lantai 9 pada tanggal 22 Desember 2008. 157

Prospektus P.T. Bayan Resources, Tbk., hal 125.


82

Ketua Bapepam yaitu Fuad Rahmany menyatakan bahwa pemberian pernyataan efektif pada tanggal 4 Agustus atas penawaran perdana saham Bayan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Beliau menambahkan bahwa kasus yang dialami PIK tidak menghalangi penawaran umum, yang penting kasus tersebut telah diungkapkan di prospektus dan investor mengetahui hal itu..158 Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Ibu Neviyanti. Beliau mengatakan bahwa yang paling utama dalam bidang pasar modal adalah prinsip keterbukaan, sehingga apabila ada suatu masalah yang menyelimuti calon emiten, maka masalah tersebut harus diungkap kepada investor. Apabila telah diungkap ke investor, maka semua keputusan berada di tangan investor. Hal ini dikarenakan dengan pemberian pernyataan efektif oleh Bapepam, bukan berarti Bapepam memberikan persetujuan, melainkan hanya memberikan arahan kepada investor yang ingin menanamkan modalnya di pasar modal. Dari sini terlihat bahwa kasus penghentian operasi usaha anak perusahaan tidak menghalangi penawaran umum Bayan. Hal ini dikarenakan Bayan tidak menutupi perihal penghentian operasi PIK dengan mencantumkan hal tersebut di prospektus sehingga tidak menyesatkan calon investor yang akan membeli saham Bayan. Dengan pencatuman mengenai hal tersebut dalam prospektus, maka calon investor dapat melakukan penilaian secara obyektif dan tepat atas efek yang di kemudian hari akan dibelinya. Dengan melakukan penilaian, maka kepentingan investor (sebagai konsumen) dapat terlindungi sehingga sesuai dengan bagian menimbang huruf c dari UUPM.159 Penghentian operasi PIK oleh Plt. Bupati Kutai Timur yang menuai banyak kontroversi timbul karena adanya disharmonisasi antara Pemerintah Pusat (Menteri ESDM dan Menteri Kehutanan) dengan Pemerintah Daerah (Plt. Bupati Kutai Timur). Seperti yang sudah diuraikan di atas, disharmonisasi antara Menteri Kehutanan dan Plt. Bupati Kutai Timur dikarenakan audit Inspektorat Jenderal 158

Setiawan Ananto, op.cit.,

159

Hamud M. Balfas, op.cit., hal. 167.


83

Departemen Kehutanan menurut Menteri Kehutanan berbeda dengan audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan yang diterima oleh Plt. Bupati Kutai Timur. Sedangkan disharmonisasi yang terjadi antara Menteri ESDM dan Plt. Bupati Kutai Timur dilihat dari diterimanya surat dari Menteri ESDM Nomor 1721/30/DJB/2008 tanggal 31 Juli 2008 oleh Bayan yang menyatakan bahwa PIK tetap dapat beropersi di wilayah PKP2B dan penghentian kegiatan usaha PKP2B merupakan wewenang Pemerintah Pusat.160 Namun, tidak demikian menurut Plt.Bupati Kutai Timur. Menurut Isran Noor, kegiatan usaha PIK harus dihentikan mengingat tidak dimilikinya izin pinjam pakai oleh PIK (sesuai audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan yang diterimanya). Mengenai masalah disharmonisasi ini sudah bukan hal baru lagi dalam sektor pertambangan maupun sektor kehutanan di Indonesia. Dalam Bab 2 telah diutarakan bahwa disharmonisasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah muncul karena Kepala Daerah memiliki paradigma bahwa sejak diundangkannya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka segala urusan pengelolaan sumber daya di bidang pertambangan umum (migas dan batubara) menjadi kewenangan daerah secara mutlak. Bila dikaji maka dapat dilihat dari pasal 13 dan pasal 14 UU tersebut bahwa kewenangan bidang pertambangan bukanlah kewenangan yang wajib harus dilakukan oleh pemerintah provinsi atau oleh pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itulah, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya tetap harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.161 Dalam kasus ini, terlihat disharmonisasi yang sangat fatal antara Pemerintah Pusat (Menteri Kehutanan) dengan Pemerintah Daerah (Plt. Bupati Kutai Timur). Plt. Bupati Kutai Timur langsung menghentikan kegiatan usaha PIK karena menganggap tindakan tersebut didasarkan pada audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan yang diterimanya tanpa melakukan koordinasi lebih lanjut lagi dengan Menteri Kehutanan (Pemerintah Pusat), padahal ternyata audit 160


161

Ainur Rasyid, op.cit., hal. 129-130.


84

Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan menurut versi Menteri Kehutanan berbeda dengan audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan yang diterima olehnya. Hal inilah yang merupakan pangkal terjadinya kekisruhan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan masalah disharmonisasi ini, menurut ibu Neviyanti, hal lain yang menjadi alasan Bapepam memberikan pernyataan efektif kepada Bayan (selain alasan keterbukaan tersebut di atas) adalah adanya pernyataan dari Departemen ESDM bahwa PIK sudah memiliki PKP2B yang masih berlaku sehingga tidak ada masalah. Lain halnya apabila PIK tidak mempunyai izin tersebut, maka walaupun sudah di disclose, Bapepam tidak akan memberikan pernyataan efektif. Untuk bisa mendapatkan pernyataan efektif, maka setidaknya calon emiten maupun anak perusahaannya harus sudah memiliki bukti pengurusan (bukti bahwa izinnya sedang diproses). Selain itu, dalam pemberian pernyataan efektif, Bapepam juga berpegang pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 Romawi II angka 11 butir ii yang mengatakan bahwa apabila ada tumpang tindih antara kehutanan dan pertambangan, maka pertambangan yang diprioritaskan. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Bayan telah mendapatkan surat dari Menteri ESDM yang menyatakan bahwa PIK tetap dapat meneruskan kegiatan usahanya dalam wilayah PKP2B.162 Berdasarkan pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996, PKP2B merupakan perjanjian antara pemerintah dengan kontraktor swasta untuk melaksanakan perusahaan pertambangan bahan galian batubara. PKP2B ditandatangani dan diawasi pelaksanaannya oleh Menteri ESDM yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah. (pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996). Dari ketentuan ini bisa dilihat bahwa Menteri ESDM (sebagai wakil pemerintah dalam PKP2B) memiliki kewenangan untuk menentukan apakah PIK dapat meneruskan kegiatannya dalam wilayah PKP2B atau tidak.

162



85

Surat dari Menteri ESDM tersebut di atas diperkuat dengan pernyataan Menteri Kehutanan bahwa kegiatan operasi PIK tidak semestinya dihentikan.163 Hal ini menunjukkan bahwa PIK tidak perlu menghentikan usaha tambangnya walaupun PIK telah menerima surat penghentian operasi dari Plt. Bupati Kutai Timur. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bapepam akhirnya pada tanggal 4 Agustus 2008 mengeluarkan pernyataan efektif penawaran umum P.T. Bayan Resources, Tbk.

163

Ismi Wahid dan Firman Hidayat, op.cit.,


BAB 4 ANALISIS PEMBERIAN PERNYATAAN EFEKTIF OLEH BAPEPAM-LK KEPADA P.T. BAYAN RESOURCES, Tbk

Recommend Documents