28
BAB 3
ANALISIS SISTEM BERJALAN
Dalam bab tiga ini akan menjelaskan analisis sistem yang sedang berjalan dan pemecahan masalah. Analisis dan pemecahan masalah di dapat dari sumber data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. 3.1
Riwayat Organisasi KPU Provinsi Pemilu sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi, pada prinsipnya
diselenggarakan sebagai
sarana kedaulatan dan sarana partisipasi. Sukses pemilu
setidaknya ditentukan oleh tiga hal yaitu proses penyelenggaraan, aturan-aturan hukum, dan penegakan hukum. Proses pemilihan menyangkut tentang penyelenggaranya, pesertanya, tahapan, logistik dan distribusi serta pemantau. Adapun aturan pemilu terkait dengan sistem pemilihan umumnya, bagaimana metode pembagian daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, serta metode penetapan pemenang. Salah satu unsur dalam proses penyelenggaraannya adalah perlu penyelenggara pemilihan umum yang mandiri dan profesional. UU pasal 22 E telah menegaskan tentang perlunya suatu lembaga penyelenggara pemilihan umum, yang disebut sebagai komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kemudian diatur lebih lanjut dengan UU Nomor 22 Tahun 2007
29
tentang penyelenggara pemilu, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bersifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggaraan pemilu mencakup seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan, meskipun keanggotaan komisioner dibatasi oleh masa jabatan tertentu tetapi dalam proses penyelenggaraan pemilu harus bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Serta harus melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang dan melaporkan pelaksanaanya secara periodik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk menyeleksi keanggotaan KPU, Presiden membentuk tim seleksi berjumlah lima orang. Berasal dari unsur akademis, profesional dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dalam memilih calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) , tim seleksi melakukan penelitian administrasi, ujian tertulis, rekam jejak, dan wawancara. Hasil dari proses seleksi tersebut, tim seleksi menyampaikan 21 nama bakal calon anggota KPU kepada Presiden. Presiden menetapkan 21 nama calon anggota KPU kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. DPR memilih dan menyusun urutan peringkat dari 21 nama calon anggota KPU berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. DPR menetapkan tujuh peringkat teratas dari 21 nama calon anggota KPU kepada Presiden untuk disahkan sebagai anggota KPU dengan keputusan Presiden.
30
Untuk seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota, KPU membentuk tim seleksi sebanyak lima orang. Terdiri dari satu orang anggota yang diusulkan oleh Gubernur, dua orang ditunjuk oleh DPRD Provinsi melalui rapat paripurna, dan dua orang diajukan oleh KPU. Tim seleksi melakukan penelitian administrasi, ujian tertulis, rekam jejak, dan wawancara. Setelah itu tim seleksi mengajukan 10 nama calon anggota KPU Provinsi hasil seleksi kepada KPU. Kemudian KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 nama calon anggota KPU Provinsi dan menyusun peringkat nama calon berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan tersebut. KPU menetapkan lima peringkat teratas dari 10 nama calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud sebagai anggota KPU Provinsi terpilih. Masa keanggotaan adalah 5 tahun sejak pengambilan sumpah atau janji. Dalam melaksanakan pemilu berlandaskan pada asas-asas Jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara
pemilu,
kepentingan
umum,
keterbukaan,
proporsionalitas,
profesionalitas, dan akuntabilitas. 3.1.1
Visi dan Misi
Visi dan Misi KPU Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut: •
Visi
Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31
•
Misi
a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum. b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden, dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan tersebut secara langsung, umum, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab. c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih. d. Melayani dan memberlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. 3.2
Struktur Organisasi Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai struktur organisasi dari KPU Provinsi
DKI Jakarta. Struktur organisasi dasar pada KPU Provinsi DKI Jakarta secara garis besar terdiri dari Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai pemimpin tertinggi yang secara langsung mengontrol anggota KPU yang membawahi bagian Pokja Pencalonan, Pokja Pendaftaran Pemlih, Pokja Sosialisasi, dan Kesekertariatan.
32
Gambar 3. 1 Bagan sususan organisasi anggota KPU Provinsi DKI Jakarta
Deskripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing personil berdasarkan struktur organisasi yang digambarkan pada struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut: 1. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut : • Memimpin pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh KPU. • Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Subbagian, Pokja, dan lain-lain. 2. Anggota KPU Subbagian Kelompok Kerja Pencalonan. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Subbagian Pokja Pencalonan adalah sebagai berikut : •
Melaksanakan koordinasi, supervisi, dan pemantauan terhadap calon pemilih.
•
Melakukan tindak lanjut terhadap calon pemilih yang bermasalah.
3. Anggota KPU Subbagian Kelompok Kerja Pendaftaran Pemilih.
33
Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Subbagian Pokja Pendaftaran Pemilih adalah sebagai berikut : •
Menyiapkan draft surat keputusan KPU tentang petunjuk teknis pendaftaran peserta pemilihan dan metode verifikasinya.
•
Menyiapkan bahan dan data persiapan pendaftaran peserta Pemilu.
•
Menyiapkan formulir aplikasi pendaftaran peserta pemilihan.
4. Anggota KPU Subbagian Kelompok Kerja Sosialisasi. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Subbagian Pokja Sosialisasi adalah sebagai berikut: •
Menyiapkan laporan hasil pemilihan dan pemungutan suara.
•
Menyerahkan hasil dari penghitungan suara secara keseluruhan dari masing-masing wilayah.
Gambar 3.2 Bagan susunan organisasi kesekertariatan KPU Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Pasal 67 Undang-undang nomor 15 tahun 2011, Tugas, tanggung jawab, dan kewajiban sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat KPU Provinsi bertugas antara lain : • Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
34
• Memberikan dukungan teknis administratif. • Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu. • Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi. • Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur. • Membantu
penyusunan
laporan
penyelenggaraan
kegiatan
dan
pertanggungjawaban KPU Provinsi. • Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab antara lain : • Mengadakan
dan
mendistribusikan
perlengkapan
penyelenggaraan
pemilihan gubernur. Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU. • Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban antara lain : • Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan. •
Memelihara arsip dan dokumen Pemilu.
• Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.
35
3.3
Wewenang Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang tugas dan
kewenangan KPU Provinsi dalam melakukan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur adalah sebagai berikut : 1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Gubernur. 2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemlihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU. 3. Menyusun
dan
menetapkan
pedoman
teknis
untuk
setiap
tahapan
penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangn dengan memperhatikan pedoman dari KPU. 5. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur. 6. Memutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukam yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah. Dengan memperhatikan data pemilu atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. 7. Menetapkan calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan. 8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di
36
KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. 9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU. 10. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi. Yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. 11. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan Gubernur dan kemudian segera mengumumkannya. 12. Mengumumkan calon Gubernur terpilih dan membuat berita acara. 13. Melaporkan hasil pemilihan Gubernur kepada KPU. 14. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. 15. Mengenakan sanksi administratif atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi. Jika terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
37
17. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU. 18. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu Gubernur. 20. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. 21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.4
Sistem yang sedang berjalan Sistem yang sedang berjalan saat ini adalah pemilihan umum yang dilakukan
secara manual, dengan cara antara lain: 1. Persiapan Berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku bahwa setiap kegiatan harus dilakukan dengan persiapan. Maka persiapan tersebut dilakukan dengan cara: a. Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah. b. Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi. c. Penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPS, petugas pengawas lapangan dan saksi para pasangan calon. d. Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.
38
e. Persiapan TPS. 2. Pelaksanaan. Berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku setelah melakukan persiapan, maka selanjutnya melakukan pelaksanaan. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan cara, yaitu: a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS. b. Peyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara. Kemudian sertifikasi hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPS. c. Penyusunan dan peyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kelurahan oleh PPS kepada PPK. d. Penyusunan dan peyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan acara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten atau Kota. e. Penyusunan
dan
penyampaian
berita
acara
dan
rekapitulasi
hasil
penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi. 3.5
FlowChart Berdasarkan prosedur yang sudah di dapat, maka dibuatlah flowchart seperti
gambar dibawah ini :
39
Gambar 3. 3 Flowchart KPU Provinsi DKI Jakarta.
40
3.6
Analisis Data Pada Sistem Berjalan Sistem yang sedang berjalan saat ini adalah pemilihan umum yang dilakukan
secara manual. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dan memperoleh keadaan yang ada seperti berikut ini, yaitu : 1. Jumlah penduduk DKI Jakarta 10.13.498 jiwa. 2. Jumlah DPS 7.044.991. 3. Jumlah DPS putaran 1 adalah 6.962.348 pemilih. 4. Jumlah DPS Putaran 2 adalah 6.996.951 pemilih. 5. Jumlah PPK (Kecamatan) 44. 6. Jumlah PPS (Kelurahan) 267. 7. Jumlah TPS 15.059. 3.7
Permasalahan dan Penyebab Dalam melakukan analisis permasalahan digunakan metode Cause - Effect
Analysis, permasalahan yang ada pada pemilihan umum adalah sebagai berikut :
41
Tabel 3. 1 Permasalahan dan Penyebab
No
Masalah
Penyebab
Akibat
1.
Terdapat sekitar 1000 sampai 2000 jumlah NIK dan identitas yang ganda.
-Adanya NIK dan identitas ganda disebabkan karena adanya kesalahan pihak petugas pada saat input data. -Adanya NIK dan identitas ganda disebabkan karena terjadi kesalahan data KTP pada data kependudukan.
-Terjadi duplikasi sehingga datanya valid. -Akibatnya dua yang berbeda medapatkan satu panggilan.
2.
Proses penghitungan suara berjalan lambat.
Proses penghitungan suara berjalan lambat disebabkan karena hasil dari penghitungan suara di TPS oleh KPPS ke PPS dan kemudian hasil rekapitulasi penghitungan suara pada PPS akan diserahkan ke PPK, hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK akan diserahkan kepada KPU Kabupaten atau Kota untuk selanjutnya diserahkan pada KPU Provinsi.
Proses penghitungan suara akan memakan waktu kurang lebih 2 minggu.
3.
Permasalahan saat pendataan pemilih, karena adanya calon pemilih yang tidak mendapatkan hak pilihnya. 4 Proses yang dilakukan pemilih untuk mutasi masih terlalu rumit.
Disebabkan karena data pemilih yang ada pada Dinas Kependudukan belum di Update, sehingga pada saat pihak KPU ingin mengambil data pemilih untuk pemilu masih menggunakan daftar data yang lama. Disebabkan apabila pemilih ingin melakukan mutasi maka pemilih harus melaporkan kepindahan di TPS tempat asal dan TPS tempat yang akan di tuju.
Akibatnya banyak pemilih yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT.
data, tidak orang akan surat
Banyak pemilih yang tidak memilih atau golput. Karena merasa prosesnya terlalu rumit.
42
3.8
Pemecahan Masalah Setelah melakukan analisis terhadap sistem berjalan yang ada saat ini. Maka dapat
diberikan beberapa usulan pemecahan masalah, antara lain : Tabel 3. 2 Pemecahan Masalah
No 1.
2.
3.
4.
Masalah
Pemecahan Masalah
Terdapat sekitar 1000 sampai 2000 Menetapkan NIK sebagai kode unik jumlah NIK dan identitas yang ganda. (primary key) pada data pemilih sehingga tidak akan terjadi duplikasi data. Proses penghitungan suara berjalan Sistem dibuat terkoneksi sampai pada lambat. level provinsi dalam melakukan validasi penghitungan suara dari tingkat TPS, PPS, PPK, Kota/Kabupaten dan sampai ke Provinsi. Permasalahan pada saat pendataan Sistem dibuat agar panitia saling pemilih, karena adanya calon pemilih terhubung untuk memvalidasikan data yang tidak mendapatkan hak pilihnya. pemilih dengan mudah. Proses yang dilakukan pemilih untuk Sistem dibuat terkoneksi oleh semua mutasi masih terlalu rumit. panitia pemutasi pemilih antar kelurahan, sehingga pemilih cukup melaporkan kepindahan disalah satu kelurahan saja.
