BAB 2 TINJAUAN TEORITIS 2.1
Tinjauan Teoritis
2.1.1
Pengertian Audit Pengertian audit menurut para ahli ekonomi dapat diartikan secara umum
sebagai suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadiankejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan (Konrath, 2002:5). Berbeda dengan Arens dan Beasley (2011:4) lebih menjelaskan bahwa audit merupakan pengumpulan serta evaluasi bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Audit harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dan merupakan pihak independen. Arens et al (2006;4) mengemukakan pengertian audit adalah”Auditing is accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.” Artinya bahwa auditing merupakan suatu proses penghimpunan dan pengevaluasian buktibukti mengenai informasi untuk meneliti dan melaporkan tingkat hubungan antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing ini harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten.
Menurut
Boynton,
Johnson,
dan
Kell,
terjemahan
Indonesia
(2003:2)”Report of the Commite On Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association” (Accounting Review, Vol. 47) memberikan definisi auditing sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Guy (2002:5) telah mendefinisikan audit adalah suatu proses sistematis yang secara obyektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2.1.2
Fungsi dan Tujuan Audit Internal Fungsi audit internal adalah membantu manajemen dengan jalan memberi
landasan tindakan manajemen selanjutnya. Mulyadi dan Puradiredja (1998:2013) menyatakan fungsi audit internal sebagai berikut: (1) Audit dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian intern dan mendorong penggunaan struktur pengendalian intern yang efektif dengan biaya yang minimum, (2) menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi, (3) menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggung jawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian, (4) menentukan keandalan informasi
yang dihasilkan oleh perusahaan dan (5) memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. Dapat disimpulkan secara singkat bahwa fungsi audit internal adalah sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian intern perusahaan, kemudian memberikan hasil yang berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan untuk mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya. Menurut Hery (2010:39) tujuan dari audit internal adalah audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa. Sedangkan menurut Akmal (2007:5) tujuan audit intern adalah memberikan nilai tambah dan melakukan perbaikan-perbaikan operasi organisasi yaitu membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses yang jujur, bersih dan baik. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah : (1)menilai ketepatan dan kecukupan pengendalian manajemen termasuk pengendalian manajemen pengolahan data elektronik, (2) mengidentifikasi dan mengukur resiko, (3) menentukan tingkat ketaatan terhadap kebijaksanaan, rencana,
prosedur, peraturan dan perundang-undangan, (4) memastikan pertanggung jawaban dan perlindungan terhadap aktiva, (5) menentukan tingkat keandalan data atau informasi, (6) menilai apakah penggunaan sumber daya sudah ekonomis dan efisien serta apakah tujuan organisasi sudah tercapai, (7) mencegah dan mendeteksi kecurangan, dan (8) memberikan jasa konsultasi. Dari penjelasan diatas, tujuan dan luas pemeriksaan intern tersebut dalam membantu semua anggota manajemen dalam pelaksanaan tugasnya secara efektif dengan menyediakan data yang objektif mengenai hasil analisa, penilaian, rekomendasi, dan komentar atas aktivitas yang diperiksanya. Sebab itu internal auditing haruslah memperhatikan semua tahap-tahap dari kegiatan perusahaan dimana dia dapat memberikan jasa-jasanya dalam rangka usaha pencapaian tujuan perusahaan. 2.1.3 Unsur-Unsur Audit Internal Menurut
Tugiman (2005:19), tiga unsur audit internal yaitu pertama,
Memastikan/memverifikasi (Verification) yaitu, merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan atas kebenaran data daninformasi yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi sehingga dapat dihasilkan laporan akuntansi yang akurat yaitu cepat dan dapat dipercaya. Catatan yang telah diverifikasi dapat ditentukan oleh audit internal tertentu apakah terdapat kekurangan dan kelemahan dalam prosedur pencatatan untuk diajukan saran-saran perbaikan. Kedua, Menilai/mengevaluasi (Evaluation) yaitu, merupakan aktivitas penilaian secara menyeluruh atas pengendalian akuntansi keuangan dari kegiatan menyeluruh berdasarkan kriteria yang sesuai. Hal ini merupakan
suatu cara untuk memperoleh kesimpulan yang menyeluruh dari kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan. Ketiga, Rekomendasi (Recommendation) yaitu, merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan pelaksanaan dan prosedur operasi, prosedur akuntansi, kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (tindakan korektif kepada manajemen), sehingga dapat disimpulkan bahwa
unsur-unsur
(verification),
audit
menilai,
internal,
mengevaluasi
yaitu
memastikan/memverifikasi
(evaluation)
dan
rekomendasi
(recomendation). 2.1.4 Ruang Lingkup Audit Internal Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh Boynton, et al (2001:183) adalah “The scope of internal audit should encompass the examination and evaluation of adequacy and effectiveness the organization’s system of internal control and the quality of performance in carrying out assigned responsibilities: (1) Reliability and integrity of information, (2) Compliance with policies, plans, procedures, laws, regulations and contracts. (3) Safeguarding assets, (4) Economical efficient use of resources, (5) Accomplishment of established objectives and goals for operations and program.” Dinyatakan kembali oleh The Institue of Internal Auditors (2004:153) sebagai “The scopes of internal auditor work encompass a systematic: disciplined approach to evaluating and improving the adequacy and effectiveness of risk management, control and governance process and the quality of performance in carrying out assigned responsibilities”. Pernyataan tersebut mencakup “scope of
mission” dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah rencana-rencana manajemen, kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang telah disepakati. Ruang lingkup audit internal menurut The Institute of Internal auditors (IIA) yang dikutip oleh Boynton et al (2001:983) “The scope of audit internal should encompass of the adequacy and effectiveness the organizations system of performance in carrying out assigned responsibilities; (1) reability and integrying of information; (2) compliance with policies, plans, procedures, laws, regulations and contacts; (3) safeguarding of assets; (4) economical and efficient use of resources; (5) accomplishment of established objectives and goals for operations programs”. (Ruang lingkup audit internal harus mencakup kecukupan dan efektivitas sistem kinerja organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan; (1) keandalan dan menyokong informasi; (2) sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan kontak; (3) pengamanan aktiva; (4) penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien; (5) tercapainya target yang ditetapkan dan tujuan program operasi). 2.1.5
Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal Mengenai wewenang dan tanggung jawab audit internal, Konsorsium
Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15), menyatakan bahwa “Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan Dewan Pengawas
Organisasi”. Jadi dimaksudkan agar tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis secara formal. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001:322.1) menyatakan secara terperinci mengenai tanggung jawab audit internal adalah “Audit Internal bertanggung jawab untuk menyediakan data analisis dan evaluasi, memberi keyakinan dan rekomendasi, menginformasikan kepada manajemen satuan usaha dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara dengan wewenang dan tanggung jawab tersebut. Audit Internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya”. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan wewenang dan tanggung jawab audit internal adalah: (1) Memberikan saran-saran kepada manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kode etik yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi dan (2) Audit internal bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan dari manajemen senior dan dewan terhadap dokumen tertulis yang formal untuk bagian audit internal, menegaskan lingkup pekerjaan yang tidak dibatasi, dan menyatakan bahwa bagian audit internal tidak memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam kegiatan yang mereka periksa. 2.1.6 Manfaat Audit Internal Dalam perkembangan dunia usaha, perusahaan tidak bisa menghindar dari penarikan dana dari pihak luar, yang tidak selalu dalam penyertaan modal dari investor, tetapi penarikan berupa pinjaman dari kreditur. Dengan demikian, pihakpihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tidak lagi
hanya terbatas pada para pemimpin perusahaan, tetapi meluas kepada para investor dan kreditur serta calon investor dan calon kreditur. Mulyadi (2002), menjelaskan bahwa pihak-pihak luar memerlukan informasi mengenai perusahaan untuk pengambilan keputusan tentang hubungan mereka dengan perusahaan. Umumnya mereka mendasarkan keputusan mereka berdasarkan informasi yang disajikan oleh manajemen dalam laopran keuangan perusahaan. Dengan demikian, manfaat audit dikelompokkan menjadi tiga kelompok dasar yaitu : Manfaat audit bagi pihak yang diaudit yaitu : (a) Menambah kredibilitas laporan keuangannya sehingga laporan tersebut dapat dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan lain-lain ; (b) Mencegah dan menemukan fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diaudit ; (c) Memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya untuk penyiapan surat pemberitahuan pajak yang diserahkan kepada pemerintah ; (d) Membuka pintu bagi masuknya sumber pembiayaan dari luar ; (e) Menyingkap kesalahan dan penyimpangan moneter dalam catatan keuangan. Manfaat audit bagi anggota lain dalam dunia usaha : (a) Memberikan dasar yang lebih meyakinkan para kreditur atau para rekanan untuk mengambil keputusan pemberian kredit ; (b) Memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim atas kerugian yang diasuransikan ; (c) Memberikan dasar yang terpercaya kepada para investor dan calon investor untuk menilai prestasi investasi dan kepengurusan manajemen ; (d) Memberikan dasar yang objektif kepada serikat buruh dan pihak yang diaudit
untuk menyelesaikan sengketa mengenai upah dan tunjangan ; (e) Memberikan dasar yang independen kepada pembeli maupun penjual untuk menentukan syarat penjualan, pembelian atau penggabungan perusahaan ; (f) Memberikan dasar yang lebih baik, meyakinkan kepada para langganan atau klien untuk menilai profitabilitas atau Audit Finansial, Audit Manajemen, dan Sistem Pengendalian intern, efisiensi operasional, dan keadaan keuangannya. 2.1.7
Kedudukan dan Peran Auditor Internal Kedudukan
auditor
internal
dalam
struktur
organisasi
sangat
mempengaruhi keberhasilannya menjalankan tugas, sehingga dengan kedudukan tersebut memungkinkan auditor internal dapat melaksanakan fungsinya dengan baik serta dapat bekerja dengan luwes dalam arti independen dan objektif. Struktur organisasi penetapan bagian auditor internal secara jelas disertai dengan job description yang jelas akan membawa dampak yang positif dalam proses komunikasi antara auditor internal dengan pihak pemilik perusahaan atau manager. Namun sebaliknya, penempatan yang tidak jelas akan menghambat jalannya arus pelaporan dari auditor internal karena itu perlu ditentukan secara tegas kedudukan auditor internal ini. Peranan auditor internal dalam menemukan indikasi terjadinya kecurangan dan melakukan investigasi terhadap kecurangan, sangat besar. Jika auditor internal menemukan indikasi dan mencurigai terjadinya kecurangan di perusahaan, maka ia harus memberitahukan hal tersebut kepada top management. Jika indikasi tersebut cukup kuat, manajemen akan menugaskan suatu tim untuk melakukan investigasi. Tim tersebut biasanya terdiri dari internal auditor, lawyer,
investigator, security dan spesialis dari luar atau dalam perusahaan (misalkan ahli komputer, ahli perbankan dan lain-lain). Hasil investigasi tim harus dilaporkan secara tertulis kepada top management yang mencakup fakta, temuan, kesimpulan, saran dan tindakan perbaikan yang perlu dilaporkan. 2.1.8
Kualifikasi Audit Internal yang Memadahi
Independensi Audit Internal Independensi menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh Boynton et al (2001; 983) adalah: “Independence, internal auditors should be independent of the activities they audit. (a) Organizational status. The organizational status of internal auditing department should be sufficient to permit the accomplishment of its audit responsibilities. (b) Objectivily. Internal Auditors should be objective in performing audits.” Independensi memungkinkan audit internal untuk melakukan pekerjaan audit secara bebas dan objektif, juga memungkinkan audit internal membuat pertimbangan penting secara netral dan tidak menyimpang. Independensi dapat dicapai melalui status organisasi dan objektivitas. Independensi menyangkut dua aspek yaitu : Status organisasi, haruslah berperan sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tugas dengan baik serta mendapat dukungan dari pimpinan tingkat atas, status yang dikehendaki adalah bahwa bagian audit internal harus bertanggung jawab pada pimpinan yang memiliki wewenang yang cukup untuk menjamin jangkauan audit yang luas, pertimbangan dan tindakan yang efektif atas temuan audit dan saran perbaikan.
Objektivitas, yaitu bahwa audit internal dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya harus memperhatikan sikap mental dan kejujuran dalam melaksanakan pekerjaannya. Agar dapat mempertahankan sikap tersebut hendaknya audit internal dibebaskan dari tanggung jawab operasionalnya. Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15), menyatakan bahwa fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkatkan jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi. Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan. Audit internal haruslah memperoleh dukungan dari manajemen senior dan dewan, sehingga mereka akan mendapatkan kerjasama dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara bebas dari campur tangan pihak lain. Kompetensi Audit Internal Dengan audit internal memiliki kompetensi yang baik, maka tujuan perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan. Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:16) menyatakan bahwa : “Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional”. Keahlian, Audit Internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi audit Internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung
jawabnya. Kecermatan Profesional, Audit Internal menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layaknya dilakukan oleh seorang audit internal yang kompeten dengan mempertimbangkan ruang lingkup penugasan, kompleksitas dan materialitas yang cukup dalam penugasan, kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan penggunaan sumber daya dalam penugasan, penggunaan teknik-teknik audit dan teknik analisis lainnya. Program Audit Internal Untuk dapat melakukan audit yang sistematis dan terarah maka pada saat audit dimulai, audit internal terlebih dahulu menyusun suatu perencanaan atau program audit yang akan dilakukan. Program audit ini dapat dipergunakan sebagai alat perencanaan dan pengawasan yang efektif atas pekerjaan audit secara keseluruhan. Program audit mempunyai rencana tindakan-tindakan yang terperinci atau kerangka pekerjaan auditor yang meliputi pengalokasian waktu setiap prosedur bagi setiap orang yang melakukan audit dengan tujuan untuk membatasi ruang lingkup audit dan sebagai petunjuk serta sebagai bahan pengawasan terhadap para asisten. Program audit ini sangat penting karena sebagai landasan atau pedoman mengenai pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan. Pengertian program audit menurut Moeller dan Witt (1999:10-20) adalah sebagai berikut: “An audit program is a tool for planning, directing and controlling audit work and a blueprint for action, specifying the procedures to be followed and delineating steps to be performed to meet the audit objectives”.
Pengertian tersebut menyatakan bahwa program audit merupakan alat untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian pekerjaan audit dan merupakan pedoman untuk tindakan mengurutkan prosedur-prosedur yang akan dikerjakan dan menggambarkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan audit terdapat pembuatan program audit. Untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam melaksanakan fungsi audit internal, perlu dibuat program audit yang sistematis dan terarah. 2.1.9
Pelaksanaan Audit Internal Pelaksanaan audit menurut Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal
(2004:16), dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. Seperti yang dikemukakan oleh The Institute of Internal auditors (IIA) yang dikutip oleh Boynton et al (2001:983).Audit work should include planning the audit, examining and evaluating information performance of audit work should include: (a) Planning the audit ; (b) Examining and evaluation information ; (c) Communicating result ; (d) Following up. Menurut Tugiman (2006:53), tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal adalah sebagai berikut : Perencanaan Audit, yaitu tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit intenal, perencanaan dibuat bertujuan untuk menentukan objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan
pendekatan audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses audit. Menurut Tugiman (2006:53), audit intern haruslah merencanakan setiap pemeriksaan. Perencanaan haruslah didokumentasikan dan harus meliputi : (a) Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan ; (b) Peroleh informasi dasar (background information) tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa ; (c) Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit ; (d) Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu ; (e) Melaksanakan survey untuk mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasanpengawasan ; (f) Penulisan program audit ; (g) Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan ; (h) Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi, yaitu pada tahap ini audit intern haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterprestasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Menurut Tugiman (2006:59), proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut: (a) dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja ; (b) informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untukmembuat suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi-rekomendasi ; (c) adanya prosedur-prosedur audit, termasuk teknik-teknik pengujian ; (d) dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi ; (e) dibuat kertas kerja pemeriksaan.
Penyampaian Hasil Pemeriksaan, yaitu laporan audit internal ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit intern, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur/kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit intern harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan/penyimpangan - penyimpangan yang terjadi
di
dalam
suatu
fungsi
perusahaan
dan
memberikan
saran-
saran/rekomendasi untuk perbaikannya. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, yaitu audit intern terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (follow up) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan. Laporan Audit Internal, yaitu hasil akhir dari pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu bentuk laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik dan teratur. Laporan ini merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada manajemen. Menurut Arens et al (2008:6), tahap terakhir dalam proses audit adalah menyiapkan laporan audit (audit report), yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan seperti ini memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi semuanya harus memberi tahu para pembaca tentang derajat kesesuaian
antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan juga memiliki bentuk yang berbeda dan dapat bervariasi mulai dari jenis yang sangat teknis yang biasanya dikaitkan dengan audit laporan keuangan hingga laporan lisan yang sederhana dalam audit operasional atas efektivitas suatu departemen kecil. Menurut Agoes (2004:236), sebagai hasil dari pekerjaannya, internal auditor harus membuat laporan kepada manajemen. Laporan tersebut merupakan suatu alat dan kesempatan bagi internal auditor untuk menarik perhatian manajemen dan membuka mata manajemen mengenai manfaat dari Internal Audit Department (IAD), apa saja yang sudah dan dapat dikerjakan IAD, hal penting apa saja yang terjadi di perusahaan dan memerlukan perhatian dan tindakan perbaikan dari manajemen.
2.2
Standar Operasional Prosedur (SOP)
2.2.1 Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP) Standard Operating Procedure atau SOP diartikan sebagai proses non klinis yang dilaksanakan secara rutin, misalnya selalu tersedianya masukan (input) pelayanan seperti obat-obatan, alat-alat yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan sebagainya (Bustami, 2011:27). Sedangkan menurut Insani (2010:1), pengertian SOP dalam bukunya yang berjudul standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja organisasi pemerintah menyatakan bahwa SOP atau standar operasional prosedur adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Secara umum, Standar Operasional Prosedur merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah.
Standar
Operasional
Prosedur
(SOP)
sebagai
suatu
dokumen/instrumen memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien berdasarkan suatu standar yang sudah baku. Pengembangan instrumen manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di seluruh unit kerja pemerintahan dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Standard Operating Prosedure (SOP) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis. SOP memuat serangkaian instruksi secara tertulis tentang kegiatan rutin atau berulang-ulang yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Untuk itu SOP juga dilengkapi dengan referensi, lampiran, formulir, diagram dan alur kerja (flow chart). 2.2.2 Dasar Hukum Standar Operasional Prosedur Dasar hukum standar operasional prosedur adalah : (a) undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ; (b) undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (lembaran Negara Repulik Indonesia tahun 2009 nomor 152 , tambahan lembaran Negara
nomor 5071) ; (c) permen PAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2.2.3 Tujuan dan Manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP) Tujuan dari SOP menurut Hartatik (2014:30) meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum adalah agar berbagai proses kerja rutin terlaksanan dengan efisien, efektif, konsisten/uniform dan aman, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku. Tujuan Khusus adalah : (a) Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja tertentu dan keamanan petugas dan lingkungan, dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu ; (b) Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor ; (c) Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan ; (d) Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan ; (e) Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif ; (f) Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas yang terkait ; (g) Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan. Tambunan (edisi 2, 2013), Standar Operasional Prosedur (SOP) bertujuan untuk meyusun standar langkah-langkah/alur kerja secara efektif dan efisien dalam mengatur pembuatan semua keputusan dan tindakan di dalam organisasi, baik untuk aspek operasional maupun administratif. Dengan SOP, kita akan memahami dengan jelas, apa, mengapa, dan bagaimana langkah-langkah/alur
pekerjaan tersebut. Sistem manajemen kualitas berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini mencakup beberapa tingkat dokumentasi terhadap standarstandar kerja. Sistem ini berlandaskan pada pencegahan kesalahan, sehingga bersifat proaktif, bukan pada deteksi kesalahan yang bersifat reaktif. Secara konseptual, Standar Opersional Prosedur merupakan bentuk konkrit dari penerapan prinsip manajemen kualitas yang diaplikasikan untuk organisasi pemerintahan(organisasi publik). Oleh karena itu, tidak semua prinsip-prinsip manajemen kualitas dapat diterapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) karena sifat organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi privat. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dokumen yang berisi langkah-langkah/sistematika kerja dalam sebuah organisasi. Dari beberapa pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP) menurut para ahli, tujuan utama dari penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)adalah untuk mempermudah setiap proses kerja dan meminimalisir adanya kesalahan di dalam proses pengerjaannya. Adapun tujuan dari penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) diantaranya : (a) Agar petugas atau pegawai menjaga konsisitensi dan tingkat kinerja petugas atau pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja ; (b) Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap–tiap posisi dalam organisasi ; (c) Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai terkait ; (d) Melindungi organisasi atau unit kerja dan petugas atau pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya ; (e) Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi ; (f) Memberikan
keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja. Jika Standar Operasional Prosedur (SOP) dijalankan dengan benar, maka perusahaan
akan
mendapat banyak manfaat dari penerapan SOP tersebut,
menurut Indah Puji (2014:36) manfaat dari Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut: (a) Memberikan penjelasan tentang prosedur kegiatan secara detail dan terinci dengan jelas dan sebagai dokumentasi aktivitas proses bisnis perusahaan ; (b) Meminimalisasi variasi dan kesalahan dalam suatu prosedur operasional kerja ; (c) Mempermudah dan menghemat waktu dan tenaga dalam program training karyawan ; (d) Mensamaratakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak ; (e) Membantu dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap setiap proses operasional dalam perusahaan ; (f) Membantu mengendalikan dan mengantisipasi apabila terdapat suatu perubahan kebijakan ; (g) Mempertahankan kualitas perusahaan melalui konsistensi kerja karena perusahaan telah memiliki sistem kerja yang sudah jelas dan terstruktur secara sistematis. 2.2.4 Hambatan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Setiap kegiatan yang ada di perusahaan dipastikan sekecil apapun terdapat hambatan-hambatan yang ditemukan. Begitu juga dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), menurut Hartatik (2014:40) hambatan yang ditemukan adalah sebagai berikut : (a) Hambatan Organisasional, aspek manajemen, fleksibilitas organisasi, jumlah lapisan jabatan/panjangnya birokrasi, jumlah rentang kendali jabatan, pola komunikasi dalam organisasi, kualitas SDM dan budaya organisasi ; (b) Hambatan Operasional, karakteristik operasional
(jenis kegiatan, ciri-ciri produk atau jasa, budaya masyarakat, kemapanan operasional), keterikatan terhadap peraturan pemerintah, dan ukuran operasional ; (c) Hambatan Manajerial, Visi, misi dan strategi organisasi, dukungan manajerial, pengawasan manajerial (terhadap perubahan bisnis atau lingkungan bisnis), dan tekanan manajerial ; (d) Hambatan Personal, tidak memiliki kemampuan dalam mengikuti perubahan, tidak memiliki motivasi, dan memiliki kepentingan pribadi.
2.3
Penelitian Terdahulu Sebagai bahan referensi dan rujukan terhadap analisis hasil penelitian ini,
maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya penelitian menurut Duma, (2015) dengan judul “Peranan Audit Internal Terhadap Kepatuhan Manjemen Perusahaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan”, dapat disimpulkan bahwa peranan audit internal terhadap kepatuhan manajemen perusahaan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan setiap kegiatan dalam perusahaan. Hal ini disebabkan karena audit internal tidak hanya memeriksa kebenaran catatan dan dokumen, menilai struktur pengendalian intern, serta mengecek terhadap prosedur dan kebijakan yang ditetapkan tetapi juga audit internal di dalam kegiatan tersebut melakukan analisis, penilaian serta penelaahan terhadap kinerja manajemen tersebut. Penelitian kedua dilakukan oleh Luayyi (2012) dengan judul “Peranan Audit Internal dalam Mencegah dan Mendeteksi adanya Kecurangan Fraund pada CV Sarana Optikal Terpadu”, dalam penelitiannya diperoleh bahwa perusahaan
mempunyai kelemahan dalam hal internal kontrol yang menyebabkan tidak sesuainya data stock barang dengan laporan stock barang sehingga terjadi selisih barang yang berkepanjangan dan terus menerus terjadi. Penelitian ketiga dilakukan oleh Noviana dengan judul “Pengaruh Audit Internal Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan studi kasus pada perbankan di kota Gorontalo”, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di kota Gorontalo dan berpengaruh positif. Berdasarkan masalah–masalah dari penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan audit internal terhadap kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PT Penerbit Erlangga cabang Surabaya. Hal ini sangat diperlukan bagi perusahaan agar bisa mengetahui tingkat keberhasilan manajemen dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan untuk mengetahui tingkat dan dorongan karyawan untuk senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
2.4
Rerangka Pemikiran Audit Internal sangat diperlukan bagi perusahaan yang membutuhkan
informasi dari pihak yang independen mengenai berbagai aktivitas perusahaan guna pengambilan keputusan yang lebih obyektif dan accountable. Audit internal memiliki peran yang penting dalam membantu manajemen mencapai kinerja perusahaan yang baik dan ditujukan untuk membantu memperbaiki kinerja perusahaan. Audit internal membantu manajemen mencapai kinerja yang baik
dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern serta memberikan catatan atas kekurangan yang ditemukan selama melakukan evaluasi. Auditor internal juga bertanggung jawab dalam mendeteksi fraud yang mungkin telah terjadi sedini mungkin, sebelum membawa dampak yang lebih buruk pada organisasi. Pendeteksian tersebut dapat dilakukan pada saat menjalankan kegiatan internal auditing. Hasil audit akan sangat mempengaruhi manajemen untuk pengambilan keputusan, oleh sebab itu peranan audit internal sangatlah penting dalam perusahaan, diharapkan bisa membawa dampak yang baik untuk kemajuan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan audit internal terhadap kepatuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terjadi pada PT Penerbit Erlangga cabang Surabaya yang dilakukan oleh pihak internal yaitu karyawan perusahaan. Maka sangat penting dilakukankontrol oleh auditor internal dengan cara melakukan internal auditing untuk mencegah terjadinya pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut. Dari uraian diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang bagaimana peranan audit internal tersebut dalam kepatuhan karyawan dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan.
PT. Penerbit Erlangga
Standar Operasional Perusahaan
Proses Internal Auditing
Hasil/Temuan dari Internal Auditing
Pelaporan
Rekomendasi/Perbaikan
Tindak Lanjut
Gambar 1 Rerangka Pemikiran
2.5
Proposisi Penelitian Perumusan proposisi adalah pernyataan yang diterima secara sementara
sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar serta kerja panduan dalam verifikasi. Perumusan proposisi merupakan jawaban sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks (Soeratno dan Arsyad, 2008:64). Pada dasarnya internal audit dibutuhkan perusahaan untuk mendeteksi terjadinya fraud/kecurangan yang mungkin dilakukan oleh karyawan perusahaan, dan hasil temuan auditor akan mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen untuk perbaikan perusahaan. Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang ada, maka proposisi penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Tabel 1 Proposisi Penelitian Rumusan Proposisi Masalah Penelitian Apakah Audit Internal Setiap karyawan berpengaruhterhadap kepatuhan harus bekerja sesuai karyawan dalam menjalankan dengan peraturan Standar Operasional Prosedur yangtelah ditetapkan (SOP)di perusahaan? termasuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan.
Permasalahan Apakah semua karyawan telah taat dan patuh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan.
