BAB 2 TINJAUAN TEORETIS DAN RERANGKA PEMIKIRAN
2.1 Tinjauan Teoretis 2.1.1 Pelaporan Keuangan Secara umum pengungkapan adalah konsep, metode, dan media tentang bagaimana suatu informasi akuntansi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Pelaporan keuangan dasar dan penyajian informasi selain melalui laporan keuangan merupakan bentuk pengungkapan informasi. Dalam arti sempit, pengungkapan merupakan penyampaian informasi yang relevan selain melalui laporan keuangan termasuk penyampaian sarana interpretif, yang berarti pengungkapan secara kuantitatif, kualitatif, atau deskriptif yang termuat dalam laporan keuangan sebagai cirri pokok pelaporan keuangan. Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana informasi disajikan melalui pelaporan keuangan. Standar akuntansi dan peraturan lain menentukan cara pengungkapan dalam pelaporan keuangan. Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai pos pernyataan keuangan, catatan kaki, penjelasan dalam kurung, istilah teknis, lampiran, komunikasi manajemen, dan catatan dalam laporan auditor. Dengan demikan, pelaporan keuangan dalam entitas nirlaba kepada publik tidak hanya mengarah pada kesesuaian laporan dengan standar, bagi penyusunnya juga diharuskan untuk mengkomunikasikan laporan tersebut kepada pihak-pihak
7
8
yang berkepentingan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan.
2.1.2 Laporan Keuangan laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatat dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh harga (IAI, 2012).
2.1.3 Pengguna dan Kebutuhan Informasi Pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi (IAI, 2012): a. Investor, penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, Manahan, atau menjual investasi
9
tersebut. Pegam saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas untuk membayar deviden. b. Karyawan, karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja. c. Pemberi pinjaman, pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. d. Pemosok dan kreditor yang lainnya, pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada entitas dalam tenggang waktu yang lebih pendek dari pada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup entitas. e. Pelanggan, para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada entitas. f. Pemerintah, pemerintah dan berbagai lembaga yang berada dibawah kekuasaanya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas, mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak,
10
dan sebagai dasar untuk menyusun statistic pendapatan nasional dan statistic lainnya. g. Masyarakat, perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, misalnya, entitas dapat memberikan kontribusi berarti dalam perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas serta rangkaian aktivitasnya.
2.1.4 Pengertian Yayasan Pengertian yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan, dimana yayasan di Indonesia pada saat ini telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasrkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan suatu regulasi tentang yayasan. Undang-undang N0. 16 Tahun 2001 yang mengatur tentang yayasan dimaksudkan agar yayasan yang berdiri di Indonesia memiliki acuan yang jelas tentang cara pelaksanaan yang mengatur yayasan tersebut, baik mengatur tentang organ keanggotaan (pengurus), tata cara pendiriannya, serta anggaran dasarnya.
11
Menurut nainggolan (2005:1) berdirinya yayasan sudah dimulai sejak zaman pra sejarah kemerdekaan. Karena itu, tujuan pendiriannya lebih banyak untuk ikut mengatasi masalah-masalah sosial dalam masyarakat di suatu daerah. Yayasan secara mudah dikatakan sebagai suatu lembaga yang didirikan bukan untuk mencari laba semata (nirlaba). Walaupun dalam perjalanannya yayasan membutuhkan dana yang diperoleh dari kegiatan bisnis, hal ini tetap berarti bahwa kegiatan bisnis hanya untuk perolehan dana saja dan merupakan kegiatan utama yayasan. Yayasan merupakan badan hukum. Artinya, yayasan secara umum dianggap bisa melakukan tindakan-tindakan yang sah dan mempunyai akibat hukum walaupun nanti secara nyata yang bertindak adalah organ-organ yayasan, baik Pembina, pengawas, maupun pengurus. Tentang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Hal ini menunjukan bahwa yayasan sebagai organisasi nirlaba yang tidak bersifat untuk mencari keuntungan. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2001 menegaskan bahwa yayasan hanya diperolehkan bergerak dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam rumusan pasal 5 yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang yayasan, dikatakan bahwa kekayaan maupun kekayaan lain yang diperoleh dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Pembina, pengurus, dan pengawas, karyawan, atau pihak lain
12
yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Dari rumusan-rumusan diatas maka terlihat bahwa yayasan adalah salah satu bentuk dari organisasi nirlaba (Bahari, 2010:5). Dalam rangka mencapai tujuan yayasan yaitu melakukan kegiatan yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, maka UndangUndang No. 16 tahun 2001 memperbolehkan yayasan untuk menjalankan atau melaksanakan kegiatan usaha, termasuk untuk mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha (Widjaja, 2002: 23). Sesuai pengertian diatas yayasan merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba sebab bergerak pada bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak memiliki motif untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Struktur organisasi yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang umumnya terdiri atas: 1. Pembina Pembina adalah perseorangan yang merupakan pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedekasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. 2. Pengurus Pengurus yayasan sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketonal ua, seseorang seketaris dan seseorang bendahara. Pengurus bertanggungjawab penuh atas berjalannya kegiatan operasional yayasan dalam memenuhi tujuan yayasan. 3. Pengawas
13
Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan dan member nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Paling sedikit yayasan harus memiliki satu orang pengawas.
2.1.5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pendirian yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan, dimana yayasan di Indonesia pada saat ini telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan, maka untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan dan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan suatu regulasi tentang yayasan. Undang-Undang No. 16 tahun 2001 yang mengatur tentang yayasan dimaksudkan agar yayasan yang berdiri di Indonesia memiliki acuan yang jelas tentang cara pelaksanaan yang mengatur yayasan tersebut, baik mengatur tentang organ keanggotaannya atau pengurus, tata cara pendiriannya, serta anggaran dasarnya. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan tentang pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota, dan organ kepengurusan yayasan. Dalam pasal (2) diatur sebagai berikut, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina,
14
pengurus, dan pengawas. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha, dimana yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usahanya kepada Pembina, pengurus, dan pengawas. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2001 juga mengatur tentang kekayaan yang dimiliki yayasan yaitu pada pasal 26 ayat (1) tentang kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang, selain itu dalam ayat (2) kekayaan yayasan dapat diperoleh dari: 1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat 2. Wakaf 3. Hibah 4. Hibah wasiat 5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai kekayaan yang bersal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan, dimana kekayaan tersebut diatas dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, namun dalam hal-hal tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan, dimana ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam pasal 15 UU No. 16 tahun 2001, yayasan tidak boleh memakai nama yang: 1. Telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau
15
2. Bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Nama yayasan harus didahului dengan kata “yayasan”, dan dalam hal kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat ditambahkan setelah yayasan. Yayasan diwajibkan juga membuat laporan tahunan, sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1), yaitu pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan, selain kewajiban sebaimana dimaksud dalam ayat (1) pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrati keuangan. Pasal 49 ayat (1) juga mengatur tentang jangka waktu paling lambat penyusunan laporan tahunan yayasan yaitu lima bulan terhitung sejak tanggal tahun buku yayasan ditutub, dimana laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya: 1. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. 2. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan akktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan, dalam hal yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan. Pasal 15 juga mengatur mengenai ketidakbenaran dan penyesatan informasi pada dokumen laporan tahunan
16
yayasan,
maka
pengurus
dan
pengawas
secara
tanggung
renteng
bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan. Pemeriksaan pada yayasan juga akan dilakukan jika terdapat dugaan bahwa organ yayasan: 1. Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar. 2. Lalai dalam melaksanakan tugasnya. 3. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga, atau 4. Melakukan perbuatan yang merugikan negara. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 53 UU No. 16 tahun 2001 bahwa pemeriksaan hanya dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.
2.1.6 Standar Akuntansi Keuangan Standar
akuntansi
keuangan
merupakan
pengumuman
resmi
yang
dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Standar akuntansi keuangan memuat konsep standar dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan dalam lingkungan tertentu. Standar ini dapat diterapkan sepanjang masih relevan dengan keadaan perusahaan
yang
bersangkutan. Akuntansi Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Indonesia juga telah memiliki Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang
17
merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Jika terdapat pertentangan antara kerangka dasar dan Standar Akuntansi Keuangan maka ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang harus diunggulkan relatif terhadap kerangka dasar ini. Karena kerangka dasar ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan di masa datang dan dalam peninjauan kembali terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, maka banyaknya kasus konflik tersebut akan berkurang dengan berjalannya waktu (IAI, 2012). Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu: 1. Pengakuan unsur laporan keuangan Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut dengan katakata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur diakui jika: a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 2. Definisi elemen dan pos laporan keuangan 3. Pengukuran unsur laporan keuangan
18
Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui setiap laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan laba rugi. Proses ini menyangkut dasar pemilihan tertentu. 4. Pengungkapan atau penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan Sedangkan menurut Belkaoui (2000) Standar Akuntansi Keuangan diterbitkan karena: a.
Melengkapi pemakaian informasi akuntansi dengan informasi tentang posisi keuangan, prestasi dan pelaksanaan dari suatu perusahaan. Informasi ini dianggap jelas, konsisten, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan.
b.
Melengkapi para akuntan publik dengan pedoman dan aturan-aturan tindakan agar memungkinkan mereka menjalankan ketelitian kebebasan dalam menjual keahliannya dan integritas laporan-laporan kantor akuntan dalam membuktikan keabsahan laporan ini.
c.
Menyediakan pemerintah sebagai sumber data untuk berbagai variabel dianggap esensial untuk menjalankan perpajakan, pengaturan perusaahaan perencanaan dan pengaturan ekonomi, peningkatan efisiensi ekonomi, dan sasaran lainnya.
d.
Membangkit minat terhadap prinsip-prinsip dan teori-teori di antara seluruh jajaran yang berkepentingan dalam disiplin akuntansi ataupun sekedar menyebarluaskan suatu standar akan membangkitkan banyak kontroversi dan debat dalam praktik dan akademi di mana hal itu lebih baik dari bersikap apatis.
19
2.1.7 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik entitas nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya, meskipun tidak ada kepemilikan, entitas nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari hutang dan mendanai kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya pengukuran jumlah, saat dan kepastian arus kas masuk menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para pengguna laporan keuangan, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Berikut ini adalah pengertian-pengertian menurut Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (IAI, 2012): 1.
Tujuan Laporan Keuangan Tujuan Iaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk
memenuhi
kepentingan
pemberi
sumber
daya
yang
tidak
mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur dan pihak lain yang
20
menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Pihak pengguna Iaporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai (IAI, 2012): a. Jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. b. Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerjanya. Secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai: a. Jumlah dan sifat aset, liabilitas, dan asset neto entitas nirlaba. b. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat asset neto c. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya. d. Cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh terhadap likuiditasnya. e. Usaha jasa suatu entias nirlaba. 2.
Unsur-Unsur Laporan Keuangan Nirlaba. Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 meliputi (IAI, 2012): 1. Laporan Posisi Keuangan
21
Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan asset neto, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersam pengungkapan, dan informasi dalam laporan keuangan lain dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk menilai (IAI, 2012:45.3): a.
Kemampuan
entitas
nirlaba
untuk
memberikan
jasa
secara
berkelanjutan. b.
Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan
posisi
keuangan
menyajikan
jumlah
masing-masing
kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Pengertian istilah yang digunakan adalah sebagai berikut (IAI, 2012:45.4): Pembatasan permanen terhadap aset, seperti tanah atau karya seni, yang diberikan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau aset yang diberikan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset neto yang penggunaanya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok dua
22
tersebut barasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi. Pembatasan temporer terhadap sumber daya berupa aktivitas opersi tertentu, investasi untuk jangka waktu tertentu, penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau pemerolehan aset tetap, dapat disajikan pada unsure terpisah dalam kelompok aset neto yang penggunaanya dibatasi secara temporer, atau disajikan atas catatat laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali dapat berbentuk pembatasan waktu atau pembatasan penggunaan, atau keduanya. Aset neto tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan dari barang, sumbangan, dan deviden atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset neto tidak terikat dapat berasal dari sifat entitas nirlaba. Informasi mengenai batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh laporan posisi keuangan bisa dilihat pada tabel 1:
23
Tabel 1 Contoh Laporan Posisi Keuangan Entitas Nirlaba ENTITAS NIRLABA Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 20X2 dan 20X1 (dalam jutaan rupiah) 20X2 20X1 Aset Aset lancar Kas dan setara kas 188 1.150 Piutang bunga 5.325 4.175 Persediaan dan biaya dibayar dimuka 1.525 2.500 Piutang lain-lain 7.562 6.750 Investasi jangka pendek 3.500 2.500 Aset tidak lancar Properti investasi 13.025 11.400 Aset tetap 154.250 158.975 Investasi jangka panjang 545.175 508.750 Jumlah aset 730.000 696.200 LIABILITAS Liabilitas Jangka Panjang Utang dagang Pendapatan diterima di dikembalikan Utang lain-lain Utang wesel Liabilitas Jangka Panjang Kewajiban tahunan Utang Jangka Panjang Jumlah Liabilitas ASET NETO Tidak terikat Terikat temporer (catatan B) Terikat permanen (catatan C) Jumlah aset neto
muka
yang
dapat
6.425
2.625
2.187 -
1.625 3.250 2.850
4.213 13.750 26.575
4.250 16.250 30.850
288.070 60.855 355.050 703.975
259.175 63.675 342.500 665.350
Jumlah liabilitas dan aset neto 730.550 696.200 Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia 2012. Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 45: Pelaporan Entitas Organisasi Nirlaba. Hal 45.8 2. Laporan aktivitas Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer dan tidak terikat dalam suatu periode.
24
Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, dan bagaimana pengguna sumber daya dalam pelaksanaan berbagai progam atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya. Dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode. Menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa dan menilai pelaksanaan tanggung jawab kinerja manager. a. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian: Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan kembali dan menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Sumber daya
disajikan
sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasanya. Dalam hal sumber daya terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat sajikan sebagai sumber daya tidak terikat sepanjang
disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai
kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain atau liabilitas sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika
25
penggunaannya dibatasi. Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam kelompok aset neto tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. Misalnya, dalam suatu kelompok atau beberapa kelompok perubahan dalam aset neto, entitas nirlaba dapat mengklasifikasikan unsure-unsurnya menurut kelompok operasi atau non operasi, dapat dibelanjakan atau tidak dapat dibelanjakan, telah direalisasi atau belum direalisasi, berulang atau tidak berulang, atau dengan cara lain.(IAI, 2012:45.5) b. Informasi Pemberian Jasa: Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Klasifikasi secara fungsional bermanfaat untuk membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali,anggota, kreditur dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Di samping penyajian klasifikasi penyajian beban secara fungsional, entitas nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada penerima manfaat, pelanggan atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. Pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai progam utama. Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program
26
pemberian jasa. Umumnya aktivitas pendukung meliputi manajemen dan umum, pencarian dana, dan pengembangan anggota. Aktivitas manajemen dan umum meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administratif lainnya, dan semua aktivitas manajemen dan administrasi, kecuali program pemberian jasa atau pencarian dana, pengadaan daftar alamat pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, pelaksanaan acara khusus pencarian dana, pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk, dan bahan lainnya, dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari individu, yayasan, pemerintah, dan lain-lain. Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian anggotan baru, pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis (IAI, 2012:45.5). Menurut PSAK Nomor 45 ada tiga bentuk laporan aktivitas dan setiap bentuk memiliki keunggulan sebagai berikut (IAI, 2012:45.9): a.
Bentuk A menyajikan informasi dalam kolom tunggal. Bentuk A ini memudahkan penyusunan laporan aktivitas komparatif.
b.
Bentuk B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto, satu kolom untuk setiap klasifikasi dengan tambahan satu kolom untuk jumlah. Bentuk B menyajikan pembuktian dampak berakhirnya pembatasan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali
aset
tertentu
terhadap
reklasifikasi aset neto. Bentuk B memungkinkan penyajian
27
informasi agregat mengenai sumbangan dan penghasilan dari investasi. c.
Bentuk C menyajikan informasi dalam dua laporan dengan jumlah ringkasan dari laporan pendapatan, beban, dan perubahan terhadap aset neto tidak terikat disajikan dalam laporan perubahan aset neto. Pendekan bentuk C ini menitikberatkan perhatihan pada perubahan aset neto yang tidak terikat. Bentuk ini sesuai untuk entitas nirlaba yang memandang aktivitas operasi sebagai aktivitas yang terpisah dari penerimaan pendapatan terikat dari sumbangan dan investasi. Contoh bentuk laporan aktivitas pada entitas nirlaba dapat dilihat pada tabel 2,3,4,5.
28
Tabel 2 Bentuk A Laporan Aktivitas Pada Entitas Nirlaba ENTITAS NIRLABA Laporan aktivitas untuk berakhir pada 31 desember 20X2 (dalam ribuan rupiah) Perubahan Aset Neto Tidak Terikat Pendapatan Sumbangan Jasa layanan Penghasilan investasi jangka panjang (catatan E) Penghasilan investasi lain-lain (catatan E) Penghasilan neto investasi jangka panjang belum direalisasi Lain-lain Jumlah Aset neto yang berakhir pembatasannya (catatan D): Pemenuhan progam pembatasan Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan Berakhirnya pembatasan waktu Jumlah Jumlah pendapatan
21,600 13,500 14,000 2,125 20,570 375 72,170 29,975 3,750 3,125 36,850 109,020
Beban Progam A Progam B Progam C Manajemen dan umum Pencarian dana Jumlah beban (catatan F) Kerugian akibat kebakaran Jumlah
32,750 21,350 14,400 6,050 5,375 79,925 200 80,125
Kenaikan aset neto tidak terikat
28,895
Perubahan Aset Neto Terikat Temporer Sumbangan Penghasilan investasi jangka panjang (catatan E) Penghasilan neto terealisasikan dari investasi jangka panjang (catatan E) Kerugian aktuarial untuk kewajiban tahunan Aset neto terbebaskan dari pembatasan (catatan D) Penurunan aset neto terikat temporer
20,275 6,450 7,380 (75) (36,850) (2,820) Berlanjut…
29
…lanjutan Perubahan Aset Neto Terikat Permanen Sumbangan Penghasilan investasi jangka panjang (catatan E) Penghasilan neto terealisasikan dan belum terealisasikan dari investasi jangka panjang (catatan E)
11,550
Kenaikan aset neto terikat permanen
12,550
Kenaikan Aset Neto
38,625
700 300
Aset Neto Awal Tahun
665,350
Aset Neto Akhir Tahun
703,975
Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia 2012. Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Hal 45.9-10) Tabel 3 Bentuk B Laporan Aktivitas Pada Entitas Nirlaba ENTITAS NIRLABA Laporan aktivitas untuk berakhir pada 31 desember 20X2 (dalam ribuan rupiah) Tidak Terikat Terikat Terikat Temporer Permanen Pendapatan Sumbangan 21,600 20,275 700 Jasa layanan 13,500 Penghasilan investasi jangka panjang (catatan E) 14,000 6,450 300 Penghasilan investasi lain (catatan E) 2,125 Penghasilan neto terealisasikan dan belum direalisasi dari investasi jangka panjang 20,570 7,380 11,550 Lain-lain 375 -
Jumlah 42,575 13,500 20,750 2,125 39,500 -
Aset neto yang berakhir pembatasannya (catatan D): Pemenuhan progam pembatasan
29,975
(29,975)
-
Berlanjut
30
Lanjutan… Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan Berakhirnya pembatasan waktu Jumlah pendapatan
3,750 3,125 109,020
(3,750) (3,125) (2,745)
12,550
118,450
32,750 21,350 14,400 6,050 5,375 79,925 200
-
-
32,750 21,350 14,400 6,050 5,375 79,925 200
80,125
75 75
-
75 80,200
Perubahan Aset Neto
28,895
(2,820)
12,550
38,625
Aset Neto Awal Tahun
259,175
63,675
342,500
665,350
Aset Neto Akhir Tahun
288,070
60,855
355,050
703,975
Beban Progam A Progam B Progam C Manajemen dan umum Pencarian dana Jumlah beban (catatan F) Kerugian akibat kebakaran Kerugian aktuarial kewajiban tahunan Jumlah beban
dan
Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia 2012. Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Hal 45.11)
31
Tabel 4 Bentuk C bagian 1 Laporan Aktivitas Pada Entitas Nirlaba ENTITAS NIRLABA Laporan pendapatan, baban, dan perubahan aset neto tidak terikat Untuk tahun berakhir pada 31 desember 20X2 (dalam ribuan rupiah) Perubahan Aset Neto Tidak Terikat Pendapatan Sumbangan Jasa layanan Penghasilan investasi jangka panjang (catatan E) Penghasilan investasi lain-lain (catatan E) Penghasilan neto investasi jangka panjang yang telah terealisasi dan belum terealisasi (catatan E) Lain-lain Jumlah Aset neto yang dibebaskan dari pembatasannya (catatan D) Penyelesaian progam pembatasan Penyelesaian pembatasan pemerolehan peralatan Berakhirnya waktu pembahasan Jumlah Jumlah pendapatan tidak terikat
21,600 13,500 14,000 2,125 20,570 375 72,170 29,975 3,750 3,125 36,850
109,020
Beban tidak terikat Progam A Progam B Progam C Manajemen dan umum Pencarian dana Jumlah beban (catatan F) Kerugian akibat kebakaran Jumlah beban tidak terikat
32,750 21,350 14,400 6,050 5,375 79,925 200 80,125
Kenaikan aset neto tidak terikat
28,895
Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia 2012. Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Hal 45.12)
32
Tabel 5 Bentuk C bagian 2 Laporan Aktivitas Pada Entitas Nirlaba ENTITAS NIRLABA Laporan perubahan aset neto untuk tahun berakhir pada 31 desember 20X2 (dalam ribuan rupiah) Aset Neto Tidak Terikat Jumlah pendapatan tidak terikat 72,170 Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan D) 36,850 Jumlah beban tidak terikat (80,125) Kenaikan aset neto tidak terikat 28,895 Aset Neto Terikat Temporer Sumbangan Penghasilan investasi jangka panjang (catatan E) Penghasilan neto dari investasi jangka panjang yang telah terealisasi dan belum terealisasi (catatan E) Kerugian aktuarial untuk kewajiban tahunan Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (catatan D) Penurunan aset neto terikat temporer Aset Neto Terikat Permanen Sumbangan Penghasilan investasi jangka panjang (catatan E) Penghasilan neto dari investasi jangka panjang terealisasikan dan belum terealisasikan dari (catatan E)
yang
20,275 6,450 7,380 (75) (36,850) (2,820) 700 300 11,550
Kenaikan aset neto terikat permanen
12,550
Kenaikan Aset Neto
38,625
Aset Neto Awal Tahun
665,350
Aset Neto Akhir Tahun
703,975
Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia 2012. Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Hal 45.13)
33
3. Laporan arus kas Tujuan umum laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan arus tersebut. Penilaian atas kemampuan menghasilkan kas dikaitkan dengan aktivitas yang dijalankan entitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 1. Aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah (IAI, 2012:2.3): a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa. b. Penerimaan kas dari royalty, fees, komisi, dan pendapatan lain. c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. d. Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan. e. Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lain. f. Pembayaran kas atau atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.
34
g. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan.
2. Aktivitas investasi Arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah penting karena arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi (IAI, 2012:2.4): a.
Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri.
b.
Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain.
c.
Pembayaran kas untuk membeli instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama (selain pembayaran kas untuk instrumen yang diangggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan)
d.
Penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain dan kepemilikan ventura bersama (selain penerimaan kas dari instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
35
e.
Uang muka dari pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan).
f.
Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan).
g.
Pembayaran kas sehubungan dengan future contract, option contract, dan swap contract, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan secara aktivitas pendanaan.
3. Aktivitas pendanaan Mencakup pengadaan sumber daya dari pemilik serta kreditur dan pengembalian jumlah yang dipinjam, beberapa contoh aktivitas pendanaan sebagai berikut (IAI, 2012:45.6): a.
Penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang penggunaanya dibatasi dalam jangka panjang.
b.
Penerimaan kas dari pemberi sumber daya dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi oleh pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi.
c.
Bunga dan deviden yang dibatasi penggunaanya dalam jangka panjang. Contoh laporan arus kas dapat dilihat pada tabel 6.
36
4. Catatan atas laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan-laporan keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Catatan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tambahan yang lebih rinci mengenai perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan sangat berguna karena penjelasan maupu uraian tidak dapat dicantumkan secara langsung pada Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas maupun Laporan Arus Kas, mencakup pengungkapan tentang resiko dan kewajiban yang tidak dapat dicantumkan dalam bagian laporan keuangan yang lain (IAI, 2012:45.19). Informasi yang terkandung dalam catatan atas laporan keuangan (IAI, 2012) adalah: a. Informasi tentang dasar-dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan memahami laporan keuangan dan membandingkan dengan laporan keuangan
37
perusahaan lain, maka catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut (IAI, 2012): a.
Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
b.
Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan.
c.
Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan.
Tabel 6 Contoh Laporan Arus Kas Pada Entitas Nirlaba ENTITAS NIRLABA Laporan arus kas untuk tahun yang 31 desember 20X2 (dalam ribuan rupiah) AKTIVITAS OPERASI Rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi: Perubahan dalam aset neto Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi: Depresiasi Kerugian akibat kebakaran Kerugian aktuarial pada kewajiban tahunan Kenaikan piutang bunga Penurunan dalam persediaan dan biaya dibayar dimuka Kenaikan dalam piutang lain-lain Kenaikan dalam utang dagang Penurunan dalam penerimaan dimuka yang dapat dikembalikan Penurunan dalam utang lain-lain Sumbangan terikat untuk investasi
38,625 8,000 200 75 (1,150) 975 (813) 3,800 (1,625) (1,062) (6,850) Berlanjut…
38
…lanjutan Bunga dan deviden terikat untuk investasi jangka panjang Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang Kas neto diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi
(750) (39,500) (75)
AKTIVITAS INVESTASI Ganti rugi dari asuransi kebakaran Pembelian peralatan Penerimaan dari penjualan investasi Pembelian investasi Kas neto diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi
625 (3,750) 190,250 (187,250) (125)
AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan dari sumbangan terikat dari: Investasi dalam endowment Investasi dalam endowment berjangka Investasi dalam bangunan Investasi perjanjian tahunan Aktivitas pendanaan lain: Bunga dan deviden terikat untuk reinvestasi Pembayaran kewajiban tahunan Pembayaran utang wesel Pembayaran liabilitas jangka panjang Kas neto diterima (digunakan) untuk aktivitas pendanaan
500 175 3,025 500 4,200 750 (362) (2,850) (2,500) (4,962) (762)
Penurunan Neto Dalam Kas dan Setara Kas
(962)
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun
1,150
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun Data tambahan Aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: Peralatan yang diterima sebagai hibah Pembebasan premi asuransi kematian, nilai kas yang diserahkan
188
350 200 Berlanjut…
39
…lanjutan Bunga yang dibayarkan
955
Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia 2012. Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Hal 45.18) 2.2 Rerangka Pemikiran PSAK NOMOR 45 TENTANG PELAPORAN ENTITAS NIRLABA
PELAPORAN KEUANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Gambar 1 Bagan rerangka pemikiran Berdasarkan gambar diatas bahwa rerangka pemikiran yang melandasi penelitian
ini
adalah
apa
media
akuntansi
yang
digunakan
dalam
pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan pondok pesantren Nazhatut Thullab dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan pondok pesantren.
Apakah pelaporan keuangan pondok pesantren
sudah menerapkan PSAK Nomor 45 atau belum dengan teori-teori yang ada dalam literatur, sehingga kemudian dapat ditarik suatu analisis deskriptif tentang bagaimana bentuk pelaporan keuangan pondok pesantren dalam menyajikan laporan keuangan yang dihasilkan yayasan Nazhatut Thullab sehingga nantinya
40
yang digunakan sebagai media pertanggungjawaban pondok pesantren terhadap pengelolaan keuangan pondok pesantren dalam melaksanakan progam dan kegiatannya kepada stakeholder.
