BAB 2 TINJAUAN TEORETIS DAN PENYUSUNAN HIPOTESIS 1.1 TINJAUAN TEORETIS 1.1.1
Teori Entitas
Menurut Paton (dalam Suwardjono, 2005) dalam teorinya, bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan sebagai kesatuan usaha bukan pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya. Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas telah diaplikasikan. Istilah pelaporan masuk dalam perundang-undangan melalui penjelasan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “Tiap-tiap kementrian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan dari ketentuan hukum di atas, maka dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dibakukan dan dipertegas eksistensi Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi, sebagai berikut :
8
9
1. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang, oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Satuan kerja sebagai unit pemerintahan yang menerima anggaran atau mengelola barang merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi atas transsaksi keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Srandar Akuntansi Pemerintahan.
2.1.2
Pengertian Kompetensi
Kompetensi sebagai kemampuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dalam entitas publik, peran sumber daya manusia lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga entitas tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat. Oleh karenanya, kompetensi sumber daya manusia pada setiap level manajemen menjadi urgent baik level pimpinan maupun staf pemerintahan.
10
Seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan ketrampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan. Tiga kecenderungan ini juga selaras dengan pengertian kompetensi dalam penjelasan PP No. 101 Tahun 2000 pasal 3 bahwa, yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Hutapea dan Thoha (2008), mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan dan perilaku individu. a. Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi organisasi. Namun bagi karyawan yang belum mempunyai pengetahuan yang cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat. b. Ketrampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal. c. Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan organisasi. Apabila karyawan mempunyai sifat yang mendukung pencapaian
11
tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2.1.3 NPM dan Reformasi Akuntansi Sektor Publik Konsep New Public Management yang berfokus pada efisiensi memaksa seluruh pemerintahan yang mengadopsinya untuk bekerja lebih keras dan bertanggungjawab secara akuntabel kepada masyarakat mengenai sumber daya yang digunakan, sehingga akuntansi memainkan peranan penting dalam perkembangan New Public Management berkaitan dengan pengukuran kinerja pengguna sumber daya. Mahmudi (2003) menjelaskan tentang konsep New Public Mamanagement yaitu juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik karena pengukuran kinerja
menjadi salah satu prinsip New Public
Mamanagement yang utama. New Public Mamanagement telah mereformasi pengelolaan
keuangan
sektor publik dengan menggunakan pendekatan-
pendekatan yang ada pada sektor swasta dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sektor publik. Secara ringkas, karakteristik NPM sebagai berikut : 1. Manajemen profesional di sektor publik 2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja 3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome 4. Pemecahan unit-unit kerja disektor publik 5. Menciptakan persaingan di sektor publik
12
6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor swata ke dalam sektor publik. 7. Penekanan pada disiplin dan penghematan dalam menggunakan sumber daya.
2.1.4
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Halim dan Kusufi, 2012). Akuntansi sebagai aktivitas jasa, yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, mengenai entitas yang dipandang akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan pilihan yang tetap diantaranya alternatif tindakan (Smith dan Skousen, 2009). Nordiawan et al. (2007), menyatakan bahwa akuntansi kepemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di bidang pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara, pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UndangUndang yang berlaku.
2.1.5
Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010). Manfaat yang diperoleh dengan adanya standar akuntansi
13
pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan memiliki beberapa manfaat, yaitu : 1. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan. 2. Digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya. 3. Digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan. 4. Diperlukan
untuk
meningkatkan
kualitas
laporan
keuangan
yaitu
meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan. 5. Sebagai acuan dalam penyusunan sistem akuntansi karena keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.
Afifah (2009) menyatakan standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur tiga hal, meliputi : 1. Pengakuan Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan
suatu
kejadian
atau
peristiwa
dalam
catatan
akuntansi
14
sehinggaakan menjafdi bagian yang melengkapi unsur aaset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. 2. Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran dalam pos-pos laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. 3. Pengungkapan Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
2.1.6
Akuntansi Berbasis Akrual
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar. Halim dan Kusufi (2012) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan. Beberapa masalah implementasi basis akrual yang dapat diidentifikasikan antara lain (Bastian, 2010) : 1. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat.
15
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi. 3. Dalam pembandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya admnistrasi menjadi lebih mahal.
2.1.7
Kualitas Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Laporan keuangan selain sebgaia alat untuk memberikan informasi keuangan juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja khususnya kinerja keuangan (Mahmudi, 2013). Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Indikator yang digunakan peneliti untuk mengukur kualitas laporan keuangan, yaitu : 1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa
16
sekarang, dan memprediksi masa yang akan datang serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi yang relevan adalah : a. Memiliki manfaat umpan balik b. Memiliki manfaat prediktif c. Tepat waktu d. Lengkap 2. Andal Laporan keuangan bebas dari informasi yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Laporan keuangan yang andal memiliki karakteristik sebagai berikut : a. Penyajian jujur b. Dapat dipercaya c. Netralitas 3. Dapat diperbandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuanagan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umunya. 4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 terdapat beberapa kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak berbatas pada :
17
a. Masyarakat b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman d. Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang berkekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Kesesuaian laporan keuangan dengan SAP sangat menentukan kualitas laporan keuangan Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh entitas pemerintah, meliputi : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, lokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, yang menggambarkan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih menyajikan informasi kenaikkan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. c. Neraca
18
Merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk suatu entitas pada saat tertentu. d. Laporan Operasional Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. e. Laporan Arus Kas Laporan ini menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktifitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldoakhir kas pemerintah pusa tatau daerah pada periode tertentu. f. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan ini menyajikan informasi mengenai kenaikkan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. g. Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan ini merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, danlaaporan arus kas. 2.1.8
Penelitian Terdahulu
Dalam mengembangkan suatu penelitian tidak terlepas dari penelitian yang sudah ada. Dari penelitian yang sudah ada tersebut peneliti mencoba untuk mengembangkan lagi varibel independen maupun varibel dependen untuk dijadikan suatu penelitian yang baru. Penelitian ini menggunakan dua variabel
19
independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual (AKR). Sedangkan variabel dependennya adalah Kualitas Laporan Keuangan Daerah (KLKD). Untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh : 1. Wati et al. (2014) melakukan penelitian terhadap 28 SKPD Kabupaten Buleleng yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia dan standar akuntansi pemerintah serta sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 2. Syarifudin (2014) melakukan penelitian terhadap 29 SKPD pada pemerintah Kabupaten Kebumen yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 3. Roviyantie (2011) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan untuk variabel Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dalam penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh, yaitu 1. Juwita (2013) melakukan penelitian pada pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat menunjukkan hasil bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
20
2. Ningtyas (2015) melakukan penelitian pada pemertintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan hasil bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2.2 RERANGKA PEMIKIRAN Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang SAP dimana dalam SAP tersebut menggunakan metode Full Acrual Basis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Atas dasar tersebut pemerintah daerah harus
memiliki
sumber
daya
manusia
yang
kompeten
dalam
mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual tersebut, supaya menghasilkan laporan keuagan yang berkualitas. Hal ini tercermin dalam rerangka pemikiran pada gambar 1 sebagai berikut :
21
Pemerintah Pusat
PP No. 71 Tahun 2010
Pemerintah Daerah
Kompetensi Sumber Daya
Implementasi Akuntansi
Manusia
Berbasis Akrual
Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Gambar 1 Rerangka Pemikiran
2.3 PENYUSUNAN HIPOTESIS Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang diteliti maka peneliti akan menjelaskan mengenai
hipotesis dalam penelitian ini yang diduga memiliki
pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai berikut :
22
2.3.1 Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang profesional dibutuhkan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. PNSD yang profesional akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tuntas dengan kompetensi yang dimilikinya. PNSD yang profesional akan dapat memenuhi standar dan target kinerja yang telah ditetapkan. PNSD yang kompeten di bidang akuntansi diharapkan akan mampu menyelesaikan tugas dan kewajibannya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu : H1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Madiun.
2.3.2
Hubungan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap KualitasLaporan Keuangan Daerah
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjamin bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SAP yang merupakan standar yang menjamin laporan keuangan disusun memenuhi kualifikasi informasi yang berguna bagi penggunanya. Informasi yang berguna merupakan indikator bahwa laporan keuangan memenuhi kualifikasi informasi. Sehingga laporan keuangan yang disusun oleh entitas pemerintah tersebut akan berkualitas. Dengan demikian peneliti berfikir bahwa terdapat hubungan yang
23
positif antara implementasi akuntansi berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini yaitu : H2 : Implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah kabupaten Madiun.
