BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. menawarkan fungsi dan jasa yang sama dengan sistem bank konvensional

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hubungan Perbankan dengan Islam Bank Islam didasarkan pada prinsip hukum Islam. Sistem bank Islam menawarkan fungsi dan jasa yang sama dengan sistem bank konvensional meskipun diikat oleh prinsip-prinsip Islam. Sistem operasi dari bank Islam berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Bank Islam tidak mengenakan bunga untuk dana yang ditawarkan ke konsumen tetapi memperkirakan pertambahan dana yang akan datang yang merupakan hasil dari penggunaan dana tersebut. Di sisi lain, nasabah mendapatkan bagiannya dari keuntungan bank yang berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya. Dengan perkembanganan keuangan Islam, bank-bank sekarang memperkenalkan berbagai jenis produk dan jasa yang tanpa riba untuk mengembangkan lingkup bank dan penambahan konsumen. Agama Islam memandang bahwa semua bentuk kegiatan ekonomi adalah bagian dari muamalah. Sedangkan muamalah termasuk bahagian dari syariah, salah satu dari kedua ajaran Islam yang pokok lain yang tidak dapat dipisahpisahkan : aqidah dan akhlak. Ekonomi Islam dibangun dan dilaksanakan berdasarkan ruh dan spirit serta menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut : (1) aqidah tauhid, (2) keadilan, (3) kebebasan, dan (4) kemashlahatan (akhlak yang terpuji).

Universitas Sumatera Utara

Dalam kaitan ini Alquran telah menyerukan agar setiap muslim melakukan segala aktivitas kehidupannya termasuk dalam bidang ekonomi selalu bertumpu pada aqidah tauhid. Dalam hal ini berarti bahwa pencipta, pemilik dan penguasa segala yang ada hanyalah Allah. Karena itu, manusia sebagai mahkluk ciptaanNya dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu bertumpu pada keimanan kepada Allah dan bertujuan mencari ridho-Nya. Kegiatan ekonomi yang berlandaskan ‘aqidah tauhid menjamin terwujudnya kemashlahatan dan kebaikan perekonomian untuk masyarakat luas-bukan hanya masyarakat luas atau masyarakat muslim. Hal ini, karena ekonomi dalam pandangan Islam merupakan sarana dan fasilitas yang dapat membantu pelaksanaan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi yang demikian dilaksanakan oleh pelaku-pelaku ekonomi yang selalu merasakan kehadiran dan pengawasan Allah sehingga selalu berhias dan menjunjung tinggi akhlak yang terpuji, keadilan, bebas dari segala tekanan untuk meraih kebaikan hidup yang diridhai aqidah tauhid dengan akhlak yang terpuji tidak dapat dipisahkan. Peranan aqidah tauhid dan akhlak yang terpuji dalam semua kegiatan setiap manuisia, termasuk didalamnya kegiatan bidang ekonomi adalah sangat penting. Sasaran utama pendirian bank Islam adalah untuk menyebarkan kemakmuran ekonomi dalam struktur ekonomi dalam struktur Islam dengan mempromosikan dan mengembangkan prinsip Islam dala area bisnis. Point sasarannya adalah sebagai berikut : 1. Menawarkan Jasa Keuangan : aturan dan hukum dari bank Islam dengan cepat menerapkan prinsip Islam untuk transaksi keuangan,


dimana riba dan gharar diidentifikasi sebagai tidak Islami. Pendorong utamanya adalah kearah keuangan yang berbagai risiko dan fokus pada kegiatan-kegiatan yang halal. Fokusnya adalah menawarkan transaksi perbankan yang melekat pada prinsip syariah dan menolak transaksi bank konvensional yang berdasarkan bunga. 2. Menjaga stabilitas nilai uang : Islam mengakui uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, di mana harga dapat digunakan, Jadi, sistem tanpa bunga membawa ke stabilitas dalam nilai uang sehingga bisa menjadi alat tukar yang dapat dipercaya dalam unit transaksi. 3. Pengembangan Ekonomi : Bank Islam mengembangkan ekonomi melalui fasilitas seperti Musyarakah, Mudharabah dan lain lain, dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian yang khusus. Hal ini membangun relasi yang langsung dan dekat antara hasil atas investasi bank dan keberhasilan operasi dari bisnis oleh pengusaha, dimana akan berdampak pada perkembangan ekonomi suatu negara. 4. Alokasi Sumber daya yang optimum : bank Islam optimis dalam mengalokasikan sumber dana melalui investasi dari sumber keuangan ke proyek-proyek yang diyakini sangat menguntungkan, diizinkan agama dan memberi keuntungan secara ekonomi 5. Mendistribusikan sumber daya secara seimbang : bank Islam yakin keseimbangan pendistribusian dari pendapatan dan sumber daya diantara pihak-pihak yang mengambil bagian bank, nasabah dan pengusaha dengan pendekatan pembagian keuntungan.


6. Pendekatan yang optimis : prinsip pembagian keuntungan mendorong bank untuk memilih proyek-proyek dengan keuntungan yang jangka panjang dari pada keuntungan jangka pendek. Hal ini memimpin bank untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam suatu proyek yang aman baik bagi bank dan investor. Hasil yang tinggi yang diperoleh kemudian didistribusikan ke shareholder yang memberikan keuntungan sosial dan membawa kemakmuran secara ekonomi( Rivai, 2010).

2.2. Perkembangan Perbankan Islam di Dunia Pendirian sebuah local saving bank yang beroperasi tanpa bunga di Desa Mit Ghamir di tepi sungai Nil, Mesir, pada tahun 1960-an oleh Dr Abdul Hamid An Naggar, telah menjadi tonggak berdirinnya lembaga perbankan Islam modern pertama di dunia. Meskipun beberapa tahun kemudia tutup, namun bank ini telah mengilhami diadakannya Konferensi Ekonomi Islam pertama yang diadakan di Mekkah pada tahun 1975. sebagai tindak lanjut dari konferensi tersebut, dua tahun kemudian lahirlah (IDB) Islamic Development Bank (Zainul, 2003). Berdirinya IDB ini mendorong negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Sehingga pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, lembaga keuangan syariah bermunculan di negara Mesir, Sudan, negaranegara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, serta Turki. Selain ada negara-negara non muslim yang mendirikan bank Islam, seperti Inggris, Denmark, Bahamas, Swiss, dan Luxemburg. Hinga tercatat sebanyak 28 bank Islam yang tersebar di berbagai


negara baik negara muslim maupun negara non muslim dari tahun 1973 sampai tahun 1984 (Muhammad, 2004).

2.3. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Berkembangnya bank- bank Islam di negara-negara muslim berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah mulai dilakukan. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank syariah baru dilakukan pada tahun 1990. Hasil Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990, berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam Di Indonesia, yang disebut Tim Perbankan. Setahun kemudian, Bank Muamalat Indonesia lahir pada tanggal 1 November 1991 sebagai hasil hasil kerja dari tim Perbankan ini yang sekaligus merupakan awal kelahiran perbankan syariah di Indonesia (Antonio, 2002). Sejalan dengan kebutuhan tentang perbankan syariah, pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil. Namun perkembangan perbankan syariah mengalami perlambatan yang terlihat dari selama berjalan kurang lebih tujuh tahun dari periode 1992 sampai dengan tahun 1998 hanya terdapat satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat yang beroperasi. Tahun 1998 pemerintah mengeluarkan UU. No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Setahun kemudian pemerintah kembali mengeluarkan UU. No. 23 tahun 1999


tentang Bank Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah.

2.4. Pengertian Bank UU RI No. 10 Th. 1998 tentang perbankan yaitu Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

2.5. Pengertian Bank syariah Bank syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsipprinsip syariah Islam; adalah (2) bank yang tatacara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinnya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam, yaitu menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. (Antonio dan Perwataatmadja, 2002). Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Hadits, maka diharapkan bank syariah dapat menghindari praktek-prektek yang mengandung unsur-unsur riba


dan melakukan usaha dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. (Mudrajad kuncoro dan Suharjono, 2002). Bank syariah adalah (1) bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga; adalah (2) lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW; adalah (3) lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (Muhammad, 2004).

2.6. Bank Syari’ah dan Strategi Pengembangannya Perkembangan

bank

syari’ah

bergantung

pada

kredibilitas

dan

profesionalitasnya bukan karena faktor dana dalam jumlah besar dari hasil produksinya sendiri. Kredibiltas dan profesionalitas memungkinkan sebuah lembaga keuangan dapat memelihara kepercayaan nasabah bahkan masyarakat luas serta dapat beroperasi dengan efisiensi. Efisiensi memungkinkan lembaga keuangan untuk bertahan dan berkembang. Lembaga keuangan yang tidak kredibel atau tidak profesional niscaya tidak akan bisa survive apalagi untuk berkembang. Bank Syari’ah akan dapat berkembang jika melakukan tindakantindakan sebagai berikut (Muhammad, 2002:10) : 1. Mendukung strategi pengembangan ekonomi regional. 2. Memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau. 3. Memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui

skema Sewa-menyewa ( Ijarah ).


4. Mampu mengelola persepsi masyarakat pada umumnya atau masyarakat pengelola Bank Syari’ah itu sendiri secara baik.

2.7. Peranan Bank Syari’ah Fungsi dan peran bank syari’ah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan Standar Akutansi yang dikeluarkan oleh Accounting And Auditing Organization

For

Islamic Financial Institution (AAOIFI) sebagai berikut

(Sudarsono, 2004:39) : 1. Manajer investasi bank syari’ah dapat mengelola investasi dana nasabah. 2. Investor bank syari’ah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. 3. Penyedia jasa, lalu lintas keuangan dan lalu lintas pembayaran bank syari’ah dapat melakukan kegiatan pelayanan jasa perbankan sebagaimana lazimnya. 4. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syari’ah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasi dan mendistribusikan) Zakat serta dana-dana sosial lainnya. Donnely Jr, sebagaimana dikutip Ratih Huriyati, menjelaskan bahwa terdapat enam karakteristik pemasaran jasa perbankan yang mempengaruhi distribusinya, yaitu sebagai berikut (Ibid., : 43-44):


1. Intangibility (Tidak berwujud): Bisnis perbankan berkaitan dengan unsur kepercayaan, pada hakekatnya nasabah menaruh kepercayaan kepada bank

dalam hal pengelolaan investasi keuangannya. Hal

tersebut sulit untuk dilihat seperti halnya pemasaran barang sehingga mempengaruhi kebijakan promosi jasa perbankan. 2. Inseparability (Ketergantungan): Jasa perbankan

tidak dapat

dipisahkan dari individu penjualnya karena jasa tersebut dibuat dan disalurkan langsung pada saat yang sama. 3. Perishability (Tidak tahan lama): Jasa merupakan suatu hal yang tidak dapat disimpan, dijual atau dikembalikan, dan mudah usang, sehingga terjadi permasalahan jika permintaan akan jasa tersebut berfluktuasi. 4. High Individualized Marketing System: Pemasar yang baik akan menggunakan suatu sistem pemasaran yang dapat dimanfaatkan, khusus dan cocok dengan jenis produk yang akan dipasarkan. 5. Lack Of Need For Logistic Function: Bank memasarkan produk yang tidak berwujud maka penghapusan atau pengurangan fungsi marketing tertentu sangat dimungkinkan, hal ini dapat terlihat dari sisi logistik dimana para pemasar jasa bank tidak memerlukan perhatian khusus pada tempat penyimpanan, transportasi, dan inventori control. 6. Client Relationship: Transaksi perbankan memungkinkan hubungan antara penjual dan pembeli sangat erat, dan bukan sekedar hubungan langganan biasa saja akan tetapi lebih erat lagi sehingga merupakan “Client Relationship”.


2.8. Karakteristik Dasar Bank Syari’ah Karakteristik dasar bank syari’ah selain adanya akad dalam transaksi dengan nasabahnya adalah menerapkan sistem bebas bunga (interest free) dalam operasionalnya dengan instrumen bagi hasil (profit sharing) dan berdasarkan prinsip-prinsip syari’at Islam, sedangkan perbankan konvensional tidak ada akad pada

transaksi

dan

menggunakan

instrumen

bunga

dalam

kegiatan

operasionalnya. Istilah bunga merupakan terjemahan dari interest yang berarti tanggungan kepada pihak peminjam uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan atau sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal (Muhammad, 1999:146-147), sedangkan mengenai istilah riba secara formal adalah suatu keuntungan moneter tanpa ada nilai imbangan yang ditetapkan untuk salah satu pihak (dari dua pihak) yang mengadakan transaksi dalam pertukaran dua nilai moneter (Latifa, 2001:56). Dalam hal mendapatkan keuntungan perbankan konvensional dan perbankan syariah mempunyai perbedaan. Bank syariah berprinsip bagi hasil serta margin jual beli yang disertai akad dalam mendapatkan keuntungan sedangkan bank konvensional dari bunga pinjaman yang melebihi bunga tabungan, sehingga tampak jelas perbedaan prinsip yang dianut antara bank syariah dan konvensional, untuk lebih jelasnya perbedaan dari keduanya disajikan dalam tabel berikut :


Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Bank Konvensional 1. Investasi halal dan haram 2. Memakai perangkat bunga

Bank Syariah 1. Melakukan investasi yang halal saja 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa 3. Profit oriented 3. Profit dan falah oriented 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor – kreditor hubungan kemitraan 5. Tidak terdapat dewan sejenis 5.Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah Sumber Antonio, 2001 : 34

2.9. Prinsip Operasional Bank Syari’ah Bank syari’ah sebagai lembaga perantara keuangan juga harus melaksanakan mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana secara seimbang, yaitu harus sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai sistem operasional bank syari’ah. Berdasarkan surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, ada beberapa prinsip dari produk-produk bank syari’ah

yang sudah

ditawarkan kepada masyarakat (Direktorat Perbankan Syari’ah, 2004:1-4) : 1. Bank syari’ah sebagai lembaga penghimpun dana dari pihak yang surplus dana, yaitu pihak yang mempercayakan uangnya kepada bank untuk disimpan dan dikelola sesuai dengan prinsip syari’ah, yang dimaksud dana adalah dana dari pihak pertama (pemodal dan pemegang saham), dana dari pihak kedua (pinjaman dari bank dan bukan bank, serta dari Bank Indonesia), dan dana dari pihak ketiga /nasabah.


2. Bank syari’ah sebagai penyalur dana bagi pihak yang membutuhkan berupa pembiayaan. Secara umum pembiayaan yang diberikan oleh bank syari’ah meliputi tiga kerangka yaitu pembiayaan Ijarah (Jual Beli), pembiayaan Syirkah (kerjasama atau kongsi) dan pembiayaan Al-Qardhul Hasan (kebajikan).

2.10. Produk-Produk Bank Syari’ah Bank syari’ah memiliki peran sebagai lembaga perantara antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus unit) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (deficit unit). Melalui bank kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas bank syari’ah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syari’ah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum piranti-piranti yang digunakan bank syari’ah, yaitu Produk Penyaluran dana (Financing) dan Produk Penghimpunan dana (Funding) (Sudarsono, 2003:56) 2.10.1. Produk Penyaluran Dana Penyaluran dana dari masyarakat oleh bank syari’ah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :


1. Prinsip Al-Wadi’ah Untuk Simpanan Lancar Al-Wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan dan amanat dari pihak lain dimana pihak yang menerima amanat diwajibkan untuk menjaga dengan baik barang tersebut karena dapat diambil oleh pemiliknya setiap waktu yang dikehendakinya. Landasan hukum dalam Al-Qur’an : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan

amanat

(titipan)

kepada

yang

berhak

menerimanya” (QS. An-Nisaa : 58). Hukum menitipkan dan menerima titipan adalah Jaiz (Syabiq, 2006:235), orang yang merasa

sanggup

menerima

menerimanya. Menurut

amanat

tersebut

lebih

baik

Ar-Rafi’i orang yang merasa sanggup

hendaknya menerima dengan syarat: tidak memberatkan pada dirinya sendiri dan tidak memungut biaya pemeliharaannya (Abdul Fatah, 1994:179). Aplikasi dalam dunia perbankan biasanya diterapkan untuk penghimpunan dana seperti Giro (Current Account) dan Tabungan Berjangka (Saving Account) (Arifin, :24). 2. Prinsip Al-Mudharabah Untuk Simpanan Yang Diinvestasikan Al-Mudharabah sebenarnya merupakan suatu bentuk penyertaan yang berakar dari Al-Musyarakah. Al-Musyarakah sendiri adalah suatu bentuk perkongsian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha atau proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan porsi penyertaannya masing-masing.


Berbeda dengan Al-Musyarakah pada Al-Mudharabah ada pihak yang menyediakan dana saja (Shahibul ‘mal) dan ada pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha saja (Mudharib). Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama sebelumnya dan manakala rugi Shahibul Mal akan kehilangan sebagian dari modalnya, sedang mudharib akan kehilangan imbalan dari kerja keras dan manajerial skill yang disumbangkannya (Shiddieqy, 1970:426). Aplikasi dalam dunia perbankan

mudarabah

biasanya

diterapkan

dalam

sisi

penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan pada sisi pembiayaan digunakan pada produk-produk pembiayaan modal kerja pada bidang jasa dan perdagangan. 2.10.2. Produk Penghimpunan Dana Penghimpunan

dana

kepada

masyarakat

oleh

bank

syari’ah

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Al-Mudharabah Perjanjian usaha antara pemilik modal (bank syari’ah) dan pengusaha di mana pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha, misalnya kendaraan dan rumah. Menurut Hasbi AshShiddiqy qiradh atau mudarabah adalah seseorang memberikan modal kepada orang lain untuk diperniagakan dan dipersekutui untung atau laba diharuskan. Hukum tersebut disepakati oleh para


Mudjtahidin, begitu juga Imam Malik, Ahmad dan Abu Hanifah. Namun menurut para Mudjtahidin Qiradh dengan mata uang (bukan mata uang perak) adalah tidak sah. Sedangkan Asyhab dan Abu Yusuf membolehkan, jika mata uang tersebut laku (Ibid, : 5). Pada dasarnya Mudharabah dapat dikategorikan sebagai salah satu Musyarakah, namun para Cendekiawan fiqh Islam menempatkan Mudarabah dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum

tersendiri

(Perwataatmaja

dan

Antonio,

1992:19).

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surat Al-Muzzammil ayat 20: “ Orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Muzzammil: 20). Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa mudarib adalah enterpreneur atau sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia Allah dari keuntungan investasinya. Aplikasinya dalam dunia perbankan mudarabah


biasanya diterapkan dalam sisi penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan pada sisi pembiayaan digunakan pada

produk-produk pembiayaan modal kerja pada

bidang jasa dan perdagangan. 2. Al-Musyarakah Suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha atau proyek tertentu, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing, contohnya modal kerja misalnya, perusahaan C bekerja sama dengan A untuk menjual

produknya.

Dalam

kesepakatan,

perusahaan

C

menyediakan barang, sedang A menanggung biaya transportasi pemasaran (sesuai dengan kesepakatan). Syirkah berarti ikhtilath atau percampuran, menurut imam Hanafi syirkah berarti akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal

modal/keuntungan (Sabiq, 2006:294). Definisi lain

mengenai syirkah adalah perjanjian antara pihak-pihak yang menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan nisbah yang disepakati (Arifin, 2000: 24). Landasan mengenai Musyarakah terdapat dalam surat Ash-Shaad ayat 24: " Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta Kambingmu itu untuk ditambahkan kepada Kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan


dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat ”. 3. Al-Murabahah Murabahah

adalah

pembelian

barang

dengan

pembayaran

ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dst). Sedangkan pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan Produksi (Inventory). Landasan Syari’ah mengenai Murabahah terdapat dalam Surat AnNisa’ 29: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara

kamu.

Dan

janganlah

kamu

membunuh

dirimu,

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu “. Selanjutnya aplikasi dalam dunia perbankan biasanya diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui Letter of Credit (L/C).


4. Salam Secara etimologis, Salam berarti Salaf (pendahuluan). Sedangkan Ba’i As-Salam adalah akad jual beli suatu barang, di mana harga dibayar segera dan barangnya diserahkan kemudian, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati (Syabiq, 2006:171). Aplikasi dalam dunia perbankan sering digunakan pada pembayaran para petani jangka pendek dan pada pembiayaan barang-barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi). Adapun harga yang dibayarkan bukan berupa utang, melainkan dalam bentuk tunai dan segera dibayarkan, karena bank tidak bermaksud melakukan Salam untuk memperoleh barang melainkan menjual barang tersebut untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, transaksi dalam bentuk Salam yang dilakukan oleh bank, selalu diikuti dengan transaksi penjualan kepada pihak atau nasabah lain. 5. Al-Ijarah ( Jasa-jasa ) Menurut Martono (2002:99) Ijarah merupakan pembiayaan bank untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan pemilikan. Sedangkan menurut Terminologi Syara’ Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Misalnya Ijarah sama dengan Transaksi Jual Beli, hanya saja yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah dalam bentuk manfaat. Pada akhir masa sewa dapat saja diperjanjian bahwa barang yang


diambil manfaatnya selama masa sewa akan dijual belikan antara pemilik barang. Selanjutnya, hikmah di Syari’atkannya Ijarah karena semua manusia membutuhkannya bagi kelangsungan hidup mereka (Sabiq, 2006: 200). Jika terdapat kesepakatan pemilikan barang pada akhir masa sewa disebut Ijarah Mumtahiya Bittamilk (Financial Lease With Purchase Option). Aplikasi dalam Dunia Perbankan adalah Leasing, baik dilakukan dalam bentuk Operating Lease maupun Financial Lease. 2.10.3. Dasar Hukum Ekonomi Syariah Sebuah ilmu pengetahuan tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan, demikian pula dengan ekonomi syariah. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi syariah. Beberapa dasar hukum ekonomi syariah tersebut diantaranya adalah : 1. Al-qur,an merupakan amanah sesungguhnya yang disampaikan secara lanngsung oleh Allah kepada nabi Muhammad SAW untuk membimbing ummat manusia, dan al-qur,an merupakan sumber hukum Islam yang abadi dan merupakan kitab suci ummat Islami yang berasal dari Allah. 2. Hadits adalah sebuah perkataan, perbuatan dan perilaku nabi Muhammad yang tidak wajib dilakukan ummat manusia, namun apabila mengerjakan apa yang di lakukan nabi Muhammad, maka manusia akan mendapatkan pahala.


3. Ijma adalah sumber hukum ke tiga merupakan pendapat / fatwa baik yang telah disepakati bersama oleh masyarakat maupun cendikiawan agama. dengan berdasar pada al-qur,an sebagai sumber hukum utama. 4. Ijtihad dan qiyas merupakan kebiasaan dari para pemuka agama untuk memecahkan masalah yang muncul dalam masyarakat, dimana masalah tersebut

tidak dijelaskan secara rinci dalam

hukum Islam. Dengan merujuk beberapa ketentuan yang ada, maka ijtihad berperan untuk membuat sebuah hukum yang bersifat aplikatif dengan dasar al-qur,an dann hadits. (Rianto dan Amalia, 2010 : 40)

2.11. Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah Istilah bagi hasil sebenarnya bukan hal baru dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. System bagi hasil sudah di kenal sejak dahulu melalui bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan. Bagi hasil sendiri menurut terminologi asing (Inggris) di kenal dengan profit sharing. Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Bagi hasil dapat berbentuk suatu bonus uang tahunan yang didasarkan pada laba yang di peroleh pada tahun tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk


pembayaran mingguan atau bulanan. Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada ekonomi syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi atas kesepakatan bersama sejak awal perjanjain antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Bentuk bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup alokasi saham-saham (penyertaan) perusahaan pada para pelaku usaha dibayar melalui laba perusahaan dan memberikan pilihan pada para pelaku usaha untuk membeli saham perusahaan sampai pada jumlah tertentu dimasa yang akan datang pada tingkat harga sekarang, sehingga memungkinkan para pelaku usaha memperoleh keuntungan baik dari pembagian keuntungan maupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan perusahaan memperoleh laba. Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan dalam kegiatan usaha tadi harus melakukan trasnparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan usaha.

2.12. Sistem Kemitraan Dalam Ekonomi Syariah Islam memiliki system ekonomi yang berbeda dengan system system ekonomi yang sedang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syari’at yang


membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran sasaran dan maqashid asysyari’ah (strategi) yang bebrbeda dari system sekuler yang menguasai dunia saat ini. Sasaran yang di kehendaki islam secara mendasar bukanlah material. Merreka di dasarkan atas konsep konsep islam sendiri tentang falah (kebahagiaan manusia) dan

kehidupan

yang

baik

yang

sangat

menekankan

aspek

ukhuwah

(persaudaraan), keadilan sosioekonomi, dan pemenuhan kebutuhan kebutuhan spiritual manusia. Untuk mewujudkan kesejahtraan bagi seluruh masyarakat, di butuhkan sebuah bentuk kemitraan yang di artikan sebagai kerjasama pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Esensi kemitraan atau perkongsian jika di tinjau dari sudut pandang tujuan perlindungan usaha adalah agar kesempatan usaha yang ada dapat di manfaatkan pula oleh yang tidak mempunyai modal tetapi punya keahlian untuk memupuk jiwa wirausaha, bersama sama dengan pengusaha yang telah diakaui keberadaannya. Pada dasarnya kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dapat di pertahankan dan di jadikan komitmen dasar yang kuat di antara para pelaku kemitraan. Implementasi kemitraan yang berhasil harus bertumpu kepada persaingan sehat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan dalam persekutuan untuk menhindari persaingan. Pola yang dijalankan dalam konsep kemitraan harus dilandasi denngan prinsip prinsippartisipatif (saling berperan


aktif) dan kolaboratif (saling bekerjasama bergabung menjadi satu) yang melibatkan seluruh pihak yang bersangkutan dalam kemitraan yang dijalankan. Disamping itu juga harus memiliki system manajemen yang bagus. Islam tidak menolak setiap kerjasama yang memungkinkan terbentuknya organisasi bisnis yang menguntungkan. Sesungguhnya salah satu tujuan dasar islam adalah menggunakan semua sumber dan kekuatan Negara dalam memproduksi kekayaan serta untuk mengkordinasikan persediaan tenaga kerja dan modal yang dapat di gunakan dalam kepentingan masyarakt. Semua bentuk organisasi bisnis seperti perkebunan, perdagangan, pendidikan, transportasi, pembangunan, dan masih banyak lagi dibentuk kaum muslimin untuk melangsungkan perekonomian. Organisasi bisnis dapat di bentuk berdasarkan prinsip prinsip yang sama untuk pembangunan ekonomi kita dan untuk memenuhi tuntutan zaman modern pada saat ini. Kerjasama untuk saling memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan etika bisnis dalam islam, maka hal tersebut dibilehkan, bahkan dianjurkan. Keterlibatan muslim di dunia bisnis telah berlangsung empat belas abad yang lalu. Semua bentuk organisasi bisnis yang di dalamnya dua orang atau lebih bekerjasama dalam hal dana, kewiraswastaan, keterampilan, dan niat baik untuk menjalankan suatu usaha oleh para fuqaha dikategorikan dalam bentuk oranisasi mudarabah ataupun syirkah. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada apakah semua partner dalam kerjasama itu memberikan konstribusi terhadap manajemen dan keuangan atukah hanya salah satu diantaranya. Dalam literatur fiqih, mudharabah dan syirkah sama sama dilihat sebagai perjanjian atas dasar


uqud al-amanah (saling percaya), ketulusan dan kejujuran mempunyai peran sentral dalam terlaksananya kerjasama ini. Perintah kerja harus benar benar dapat dipercaya agar dapat saling menguntungkan dan setiap upaya untuk melakukan kecrangan dan pembagian pendapatan yang tidak jujur harus didasari sebagai pelanggaran atas ajaran ajaran islam. Upah merupakan sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan atas perjanjian atau kontrak oleh seorang majikan pada seorang pekerja karena jasa yang telah ia berikan. Dalam praktek pembagian atau pemberian upah ini memamng kadang kadang terjadi adanya manipilasi. Hal inilah yang tidak dibenarkan oleh islam, sebab bertentangan dengan nilai kejujuran dalam islam. Islam tidak menghalang halangi kerjasama capital dan pengetahuan, atau antara uang dan pekerjaan, sebagaimana dibenarkannya oleh fiqih islam, tetapi kerjasama ini harus dilandasi dengan suatu perencanaan yang baik. Kalau sipemilik uang telah merelakan uangnya itu untuk syirkah dengan orang lain, maka dia harus berani menanggung segala resiko karena syirkahnya itu. Dalam sebuah system perekonomian dengan perbedaan perbedaan kekayaan yang begitu substansial, dan pemberian pinjaman modal yang menginginkan keuntungan tanpa terlibat resiko bisnis, adalah irrasional untuk dapat memberikan pinjaman kepada orang miskin sama banyaknya seperti halnya yang diberikan kepda orang orang kaya, atau mengulurkan pinjaman sama banyaknya karena persyaratan yang sama bagi keduanya, seperti tingkat bagi hasil yang sama atau bahkan lebih tinggi kepada pengusaha kecil dariipada yang dikenakan kepada pengusaha besar, dan keharusan memiliki kolateral (jaminan) dengan nilai yang lbih tinggi dari


pinjaman modal dengan mengabaikan kenyataan apakah mereka akan menghasilkan keuntungan di atas rata rata dari investasi modal mereka. Hal ini merupakan sesuatu yang buruk bagi masyarakat karena akan mengakibatkan pemihakan kepada satu kelas social tertentu saja, dan menimmbulkan kegagalan masyarakat dalam memanfaatkan bakat wirausahanya secara maksimal.

2.13. Kerangka Konseptual Bank syariah merupakan salah satu bentuk bisnis yang bergerak dengan standar operasional atas dasar nilai-nilai Islam. Perusahaan perbankan akan dapat bertahan dengan mendapatkan keuntungan, dalam pembahasan potensi dan prospek pembiayaan syariah bagi petani sawit tidak lepas dari penerapan bagi hasil dan kemitraan. Adapun yang menjadi variabel variabel dari potensi dan prospek pembiayan syariah bagi petani sawit adalah seperti bagi hasil dan kemitraan. Dengan penerapan sistem bagi hasil dan kemitraan diharapkan terjadinya peningkatan atau pengembangan taerhadap petani sawit. Untuk lebih jelas dikemukakan skema kerangka konseptual seperti dibawah ini :


Bagi Hasil (X1) Potensi dan Prospe ek Pembiay yaan Syariah h (X)

per rkemban ga an Petani Sa awit (Y)

Ke emitra an a (X2)

Gam mbar 2.1. Skeema Keran ngka Konseeptual. Keterangaan :

X1 = Bagii Hasil X2 = Kem mitraan

2.14. Hipootesis Hiipotesis adaalah merupaakan jawabaan sementarra dari pertaanyaan yan ng ada dalam perrumusan masalah m yanng harus dibuktikan d kebenarann k nya atau keetidak benarannyya dengan alat uji m melalui pen ngumpulan dan pengganalisisan data. Berdasarkkan latar bellakang masaalah, perum musan masalah, dan keraangka pikirr yang telah dikeemukakan sebelumnya s a, maka pen nulis merum muskan hippotesis peneelitian sebagai beerikut : 1. Terdapat potensi p dann prospek pembiayaan syariah meelaului bagi hasil bagi tehaadap perkem mbangan petani p sawitt di Kabupaaten Mandaailing Natal. 2. Terdapat potensi p dann prospek pembiayaan syariah meelaului kemiitraan terhadap perkembanggan petani sawit s di Kab bupaten Maandailing Natal.


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. menawarkan fungsi dan jasa yang sama dengan sistem bank konvensional

Recommend Documents