II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Perbedaan Syariah dengan Konvensional 2.1.1. Perbandingan Kinerja Bank Syariah dengan Bank Konvensional Kusafarida (2003) dalam skripsinya meneliti tentang perbandingan kinerja keuangan dan efektivitas penyaluran kredit pada BPR konvensional dan BPR Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kondisi dan perkembangan kedua usaha BPR, melihat tingkat kesehatan kedua BPR dan membandingkan kinerja keuangannya, serta menganalisis efektivitas penyaluran kredit yang merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan kinerja suatu lembaga keuangan. Pada penelitian ini, Kusafarida melihat kinerja dari kondisi keuangan dan efektivitas penyalurannya. BPR dengan sistem syariah menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi dalam meningkatkan serta mengembangkan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan hasil perhitungan analisis likuiditas, BPR Bali Dayaupaya Mandiri memiliki rasio yang fluktuatif dibanding BPRS Amanah Ummah. Krisis perekonomian Indonesia yang terjadi di tahun 1997-1998 berpengaruh pada tingkat kesehatan BPR Bali Dayaupaya Mandiri, sedangkan BPRS Amanah Ummah dengan sistem bagi hasilnya, menunjukkan kinerja yang stabil dan mampu mempertahankan pergerakan grafik rasio-rasio keuangan yang relatif konstan. Berdasarkan analisis efektivitas penyaluran kredit yang dilakukan berdasarkan penilaian skor keefektifan tanggapan nasabah responden, maka kedua BPR tergolong kepada kategori efektif. Skor BPR Bali Dayaupaya Mandiri adalah 567 dan BPRS Amanah Ummah 586. Dengan demikian, penilaian keefektifan berdasarkan tanggapan nasabah, BPRS Amanah Ummah relatif lebih efektif dari BPR Bali Dayaupaya Mandiri. Berdasarkan penilaian menurut pihak bank yang didasarkan pada besarnya jumlah pinjaman dan jangkauan pelayanan, BPRS relatif lebih efektif dari BPR Bali Dayaupaya Mandiri. Jika dilihat dari luas jangkauan pelayanan, sektor yang dibiayai oleh BPRS Amanah Ummah lebih banyak dari BPR Bali Dayaupaya
14
Mandiri. Namun dari besarnya tingkat kolektibilitasnya BPR Bali Dayaupaya Mandiri adalah lebih baik. Dari berbagai analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa BPR dengan sistem syariah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memfasilitasi permodalan bagi UMKM. Selain itu, sistem bagi hasil yang diberlakukan pada sistem syariah terbukti mampu mempertahankan kinerja bank dalam kondisi yang stabil. Rindawati (2007) melakukan penelitian untuk melihat perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional pada periode 2001-2007 dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO dan LDR. Berdasarkan dari kriteria sampel yang telah ditentukan, diperoleh dua kelompok sampel penelitian, yaitu dua bank umum syariah dan enam bank umum konvensional. Alat analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah independent sample t-test. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa Bank Syariah memiliki keunggulan dalam analisis rasio NPL dan LDR dibandingkan dengan Bank Konvensional. Akan tetapi, Bank Syariah memiliki kelemahan dalam analisis rasio CAR, ROA, ROE, dan BOPO dibandingkan dengan Bank Konvensional. Setelah diperoleh hasil dari rasio masing-masing bank, tahap selanjutnya adalah menganalisa kinerja bank secara keseluruhan dengan menjumlahkan rasio masing-masing bank yang sebelumnya telah diberi bobot nilai yang sudah ditentukan. Variabel tersebut diberi nama “Kinerja”. Hasil penjumlahan variabel “Kinerja” tersebut kemudian diolah dengan SPSS menggunakan independent sample t-test. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Bank Syariah mempunyai rata-rata (mean) “Kinerja” sebesar 87,96 persen, lebih besar dibanding dari mean “Kinerja” Bank Konvensional yang sebesar 81,84 persen. Hal ini berarti bahwa selama periode Juni 2001-Maret 2007 secara keseluruhan perbankan syariah memiliki kinerja (CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR) lebih baik dibanding dengan perbankan konvensional.
15
Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja BPR syariah lebih baik dibandingkan dengan BPR konvensional. Hal ini terlihat dari kemampuan BPR syariah yang lebih besar dalam memfasilitasi permodalan bagi UMKM. Selain itu, sistem bagi hasil yang diberlakukan pada sistem syariah terbukti mampu mempertahankan kinerja bank dalam kondisi yang stabil. Bank Syariah juga memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan Bank Konvensional. Hal ini terlihat dari hasil analisis rasio keuangan secara keseluruhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Konvensional. 2.1.2. Perbandingan Kinerja Usaha dengan Pembiayaan Syariah dan Konvensional Permana (2007) melakukan penelitian mengenai analisis perbandingan pengembangan usaha budidaya ikan konsumsi dengan pembiayaan syariah dan kredit konvensional. Dalam penelitiannya, ia menggunakan studi kasus dengan satuan kasus yaitu pembudidaya ikan konsumsi yang mendapatkan pembiayaan syariah, kredit konvensional serta modal pribadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan usaha budidaya ikan konsumsi dengan bantuan pembiayaan syariah dan kredit konvensional, dengan menganalisis tingkat keuntungan, kelayakan finansial, serta analisis sensitivitas. Dalam penelitiannya, Permana (2007) menggunakan analisis pendapatan usaha serta R-C Ratio pada budidaya ikan konsumsi. Bantuan pembiayaan dan kredit diuji dengan kelayakan usahanya dengan menggunakan analisis kriteria investasi yaitu NPV, Net B/C, dan IRR juga diadakan analisis sensitivitas dari adanya perubahan harga bahan baku atau suku bunga. Kelayakan usaha yang diketahui dari analisis finansial menunjukkan bahwa pembiayaan ini turut berperan dalam pengembangan usaha budidaya ikan konsumsi. Kelayakan usaha dapat diketahui dari analisis finansial serta memberikan informasi bagi hasil yang layak dan mampu dibayar pembudidaya ikan berdasarkan besar IRR. Penyaluran pembiayaan yang efektif dapat meningkatkan pendapatan para pembudidaya ikan yang dapat dinilai dari semakin layaknya usaha ini, selain itu ia melakukan analisis dengan sensitivitas terhadap perubahan atau kenaikan harga bahan baku serta perubahan suku bunga. Selain itu, untuk melihat perbandingan
16
antara pembiayaan syariah dengan kredit konvensional, juga dikembangkan usaha dengan modal pribadi jika mendapatkan pembiayaan syariah dan kredit konvensional dengan menggunakan analisis finansial. Secara garis besar mekanisme pemberian kredit usaha antara perbankan syariah dan konvensional hampir sama. Hanya saja yang membedakan adalah dari produk serta sistem pengembalian pinjaman yang digunakan. Perbankan konvensional menggunakan sistem suku bunga sedangkan perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil atau margin. Berdasarkan hasil analisis usaha setelah pengembangan menunjukkan bahwa analisis usaha pengembangan dengan menggunakan pembiayaan syariah dengan sistem Musyarakah memiliki keuntungan usaha yang lebih besar jika dibandingkan dengan kredit konvensional. Pengembangan usaha yang dilakukan dengan menggunakan pembiayaan sistem Musyarakah juga memiliki nilai NPV, Net B/C, dan IRR yang lebih besar diandingkan dengan usaha yang dikembangkan dengan bantuan kredit konvensional, sehingga usaha dengan bantuan pembiayaan syariah memiliki kelayakan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Selain itu, analisis sensitivitas yang dilakukan terhadap pembudidaya ikan konsumsi menunjukkan bahwa usaha dengan bantuan pembiayaan syariah memiliki sensitivitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan usaha yang dikembangkan dengan kredit konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa program pengembangan agribisnis di Indonesia akan berjalan dengan lebih baik jika pola-pola pembiayaan yang diberikan menggunakan pola syariah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa pola pembiayaan dengan menggunakan sistem syariah ternyata lebih baik untuk diterapkan pada sektor pertanian secara luas (dalam hal ini sektor perikanan) dibandingkan dengan pola kredit konvensional. Hal ini terbukti dari analisis usaha yang dilakukan menunjukkan bahwa pengembangan usaha dengan menggunakan pembiayaan syariah menghasilkan keuntungan usaha yang lebih besar, memiliki nilai kriteria investasi yang lebih baik, dan lebih tahan terhadap sensitivitas terhadap perubahan harga bahan baku maupun perubahan suku bunga.
17
2.2. Pengaruh Pembiayaan BPRS terhadap Pertumbuhan Usaha Hartati (2005) dalam skripsinya meneliti mengenai pengaruh pembiayaan terhadap pertumbuhan penjualan, laba dan aset nasabah di BPRS Amanah Ummah. Pembiayaan Murabahah sebagai bentuk akad-akad jual beli masih merupakan produk pembiayaan yang dominan pada BPRS, karena dinilai lebih sederhana dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik nasabah pembiayaan Murabahah, mengetahui perbedaan kondisi penjualan dari sektor perdagangan sebelum dan sesudah
mendapatkan
pembiayaan
Murabahah
dan
mengkaji
pengaruh
pembiayaan Murabahah terhadap pertumbuhan laba dan aset nasabah. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif mencakup pembahasan deskriptif dari karakteristik nasabah dan dianalisis secara kuantitatif menggunakan metode analisis statistik uji T-tes sampel berpasangan untuk mengetahui perbedaan laba dan aset sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan, serta dilakukan juga analsisi korelasi product moment dari Pearson untuk mengetahui hubungan pembiayaan Murabahah terhadap laba dan aset. Nasabah
pembiayaan
Murabahah
diklasifikasikan
menjadi
sektor
perdagangan, industri, jasa dan lain-lain. Responden nasabah BPRS Amanah Ummah sebagian besar terdiri dari usaha kecil menengah yang tidak memiliki laporan keuangan utama seperti neraca, laporan rugi laba dan laporan perubahan modal, hanya sebagian yang memiliki pembukuan sederhana dalam bentuk pencatatan penjualan perhari yang diakumulasikan setiap bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi penjualan rata-rata perhari pada responden sektor perdagangan 90 persen mengalami kenaikan setelah mendapatkan pembiayaan Murabahah dan 10 persen tidak mengalami perubahan, hal itu disebabkan karena jenis usaha yang bukan merupakan kebutuhan pokok dan faktor minat konsumen yang berbeda-beda. Rata-rata laba dan aset nasabah mengalami perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Murabahah dari BPRS Amanah Ummah. Pembiayaan Murabahah dengan variabel besarnya pembiayaan berpengaruh positif terhadap laba dan aset nasabah setelah mendapat pembiayaan, dengan derajat hubungan laba sebesar 0,785 dan derajat hubungan aset sebesar 0,792. Dapat disimpulkan bahwa
18
semakin besar pembiayaan Murabahah yang diperoleh nasabah maka semakin tinggi laba dan aset usaha nasabah. Penelitian yang akan dilakukan kali ini memiliki perbedaan dalam ruang lingkup penelitian. Penelitian yang akan dilakukan pada PT. BPRS Amanah Ummah mencakup analisis efektivitas pembiayaan syariah pada sektor agribisnis yang dilihat dari sisi penyaluran menurut pihak bank, keragaan pembiayaan syariah pada pihak nasabah dan pemanfaatan pembiayaan syariah oleh nasabah melalui pengaruh pembiayaan syariah terhadap perubahan keuntungan nasabah serta melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pembiayaan syariah pada sektor agribisnis. Adapun persamaan yang ada adalah dalam hal metode analisis terhadap pengaruh pembiayaan syariah yang dilakukan, yaitu melalui metode uji beda T-tes. 2.3. Efektivitas Pembiayaan Pembiayaan adalah istilah syariah dalam lembaga keuangan mikro ataupun makro untuk meyalurkan dananya. Menurut Aryati (2006) dalam skripsinya menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penyaluran pembiayaan pada BMT dapat
dinilai
berdasarkan
beberapa
parameter
antara
lain:
persyaratan
peminjaman, prosedur peminjaman, prosedur peminjaman, realisasi kredit, besar kecilnya
biaya
administrasi,
pelayanan
petugas
bank,
lokasi
bank,
jaminan/agunan, pengetahuan dan partisipasi nasabah/nasabah, serta memberikan dampak positif. Syafar (2006) menyatakan bahwa untuk menolong permodalan usaha masyarakat perdesaan, efektivitas harus terlebih dahulu dicapai namun tanpa mengabaikan aspek efisiensi. Lembaga keuangan yang ditujukan untuk masyarakat seharusnya suatu lembaga pemerintah untuk melayani golongan miskin, sehingga memiliki tingkat efektivitas yang baik dalam kecepatan dalam mencapai sasaran. Efektivitas
pembiayaan
dapat
dinilai
dari
efektivitas
pengajuan
pembiayaan, penyaluran pembiayaan, penggunaan/pemanfaatan pembiayaan dan pengembalian pembiayaan tersebut. Efektivitas pembiayaan dapat diukur dengan cara melihat kemantapan prosedur pembiayaan atau efektivitas pembiayaan menurut shahibul maal berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: 19
1.
Jumlah nasabah yang menunjukkan bahwa sistem pembiayaan dapat diterima dan mampu menjangkau sasaran secara luas.
2.
Keragaman mata pencaharian nasabah yang menunjukkan jangkauan pembiayaan yang dijalankan.
3.
Frekuensi pinjaman nasabah, sebagai tingkat keseringan nasabah dalam mengambil pembiayaan.
4.
Frekuensi tunggakan, sebagai tingkat keseringan nasabah dalam menunggak pembayaran dalam satu proses peminjaman.
5.
Pelayanan pembiayaan, sejauh mana tingkat pelayanan yang dilakukan, mulai dari pengajuan pembiayaan sampai realisasi pembiayaan. Efektivitas
pembiayaan
menurut
Mudharib
berdasarkan
beberapa
parameter, antara lain (Syafar, 2006): 1.
Prosedur pembiayaan yang menunjukkan kemudahan bagi nasabah untuk memahaminya.
2.
Persyaratan pembiayaan yang menunjukkan kesanggupan/kemudahan bagi nasabah pembiayaan untuk memenuhinya, termasuk ada/tidak adanya jaminan.
3.
Waktu pencairan atau realisasi yang menunjukkan kecepatan pihak BMT untuk mewujudkan pembiayaan yang diajukan.
4.
Lokasi BMT yang menunjukkan kemudahan bagi nasabah pembiayaan untuk mengakses sumber permodalan yang disediakan.
5.
Dampak pembiayaan yang menunjukkan tingkat kemanfaatan pembiayaan. Hasil analisis akan menunjukkan dua kemungkinan yaitu baik atau kurang
baik. Jika terbukti bahwa hasil penelitian menunjukkan pengelolaan pembiayaan agribisnis syariah baik maka hal ini akan tercermin pada diri pelaku shahibul maal maupun mudharib. Namun, jika hasil evaluasi ternyata menunjukkan pengelolaan pembiayaan agribisnis kurang baik, maka harus ada umpan balik (feed back) kepada pihak shahibul maal guna memberikan solusi dan strategi dalam melaksanakan perbaikan-perbaikan atas kekurangan pengelolaan pembiayaan tersebut.
20
Kurnia (2009) menyatakan salah satu indikator yang digunakan dalam melihat keberhasilan suatu program pembiayaan dan program-program sejenis adalah perubahan pendapatan sasaran program pembiayaan. Program pembiayaan selain berorientasi pada peningkatan produk atau optimalisasi penggunaan sumberdaya yang lain, pada akhirnya juga dimaksudkan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sasaran program. Program keuangan juga dikatakan efektif apabila dapat menghapuskan hambatan-hambatan yang ada. Keberhasilan suatu program keuangan tidak hanya dilihat dari jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan
oleh
lembaga
keuangan,
tetapi
juga
dilihat
dari
tingkat
pengembaliannya karena tingkat pengembalian pembiayaan akan mempengaruhi program keuangan selanjutnya. Faktor-faktor
yang
diduga
mempengaruhi
peluang
pengembalian
pembiayaan oleh nasabah BMT Renggani (1998) diacu dalam Syafar (2006): 1.
Faktor ekonomi yaitu jumlah pinjaman, jumlah selisih pendapatan dan pengeluaran keluarga, biaya transportasi ke BMT dan borrowing cost.
2.
Faktor-faktor non ekonomi yaitu tingkat pendidikan nasabah, jangka waktu realisasi pembiayaan dan jenis penggunaan pembiayaan. Tingkat pengembalian pembiayaan merupakan kemampuan nasabah dalam
membayar kembali pembiayaannya. Selain itu, efektivitas program pembiayaan juga dapat ditunjukkan dengan penunggakkan yang terjadi. Hasil penelitian tim Unibraw (1998) diacu dalam Syafar (2006) menunjukkan bahwa penyebab lemahnya pengembalian pembiayaan oleh petani dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: prosedur yang berbelit, rendahnya hasil usaha (pendapatan rendah), penyimpangan penggunaan pembiayaan (untuk memenuhi kebutuhan konsumsi), tidak adanya hukuman atas keterlambatan dalam pengembalian pembiayaan, kurangnya perangsang pengembalian, adanya permintaan pembiayaan fiktif dan rendahnya efektivitas penagihan oleh petugas pembiayaan. Sedangkan, menurut Hidayat (2004) menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penyaluran pembiayaan dapat dinilai berdasarkan beberapa parameter, antara lain persyaratan peminjaman, prosedur peminjaman, realisasi kredit, besar kecilnya biaya administrasi, pelayanan petugas bank, lokasi bank,
21
jaminan/agunan, pengetahuan dan partisipasi nasabah/nasabah, serta dapat memberikan dampak positif. Dalam penelitian yang akan dilakukan pada BPRS Amanah Ummah ini efektivitas pembiayaan dilihat dari: 1.
Prosedur pembiayaan, melalui mekanisme penyaluran pembiayaan
2.
Pengaruh pembiayaan terhadap kinerja usaha nasabah, melalui pemanfaatan pembiayaan oleh nasabah. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk modal atau tambahan
modal usaha dikatakan efektif apabila prosedur pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan usaha nasabah. Analisis keefektifan pembiayaan ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kinerja pembiayaan yang telah dilakukan BPRS Amanah Ummah, Leuwiliang, Bogor. 2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Syariah Pembiayaan dilihat dari tahap-tahap pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan kepada nasabah, yaitu a) Prosedur pengajuan pembiayaan, b) Pelaksanaan
penyaluran
pembiayaan,
c)
Pelaksanaan
pemanfaatan
atau
penggunaan dana pembiayaan, dan d) Pelaksanaan pengembalian pembiayaan. Irvansyah (2005) dalam penelitiannya membahas mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan menurut pihak UKM dan menurut pihak BMT. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan menurut pihak UKM (permintaan pembiayaan) antara lain adalah a) Pengetahuan Prosedur, b) Tingkat kesulitan prosedur, c) Tingkat pengembalian/Nisbah yang diharapkan oleh Lembaga Keuangan, d) Besarnya jaminan, dan e) Minat. Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan menurut pihak BMT adalah a) Kredibilitas UKM yang terbagi dalam 5C (Character, Capital, Collateral, Capacity, Condition), b) Tingkat profit, c) Besarnya biaya dana (biaya operasional, biaya administrasi, dan besarnya bagi hasil untuk nasabah penyimpan dana ke BMT), dan d) Pencatatan keuangan UKM. Berdasarkan penelitiannya, Irvansyah menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan dan
22
berpengaruh nyata adalah tingkat pengembalian yang diharapkan, tingkat besarnya jaminan, pengaruh jaminan dan pencatatan keuangan. Indriyani (2007) menjelaskan bahwa ada tujuh faktor yang mempengaruhi pengajuan pembiayaan, yaitu: prosedur pembiayaan yang ditetapkan BPRS (persyaratan, biaya administrasi, jangka waktu pembayaran, besar angsuran, jangka waktu pencairan, nisbah bagi hasil), karakter nasabah (keberanian mengambil risiko, pengetahuan tentang prosedur, kredibilitas, informasi yang lengkap), atribut bank (sikap dan penampilan karyawan, lokasi, jam dan hari buka, pengalaman mengajukan), pengaruh lingkungan disekitar nasabah (teman, media, promosi), karakter usaha (keuntungan dan prospek), pengalaman usaha nasabah, dan kebutuhan akan tambahan modal usaha nasabah Sedangkan, Kurnia (2009) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pembiayaan syariah untuk sektor agribisnis, antara lain pengalaman usaha, profit usaha, frekuensi pembiayaan, nisbah bagi hasil, tahun pendidikan, komposisi modal, dan sektor usaha. Berdasarkan penelitiannya, Kurnia menyatakan bahwa faktor yang signifikan mempengaruhi realisasi pembiayaan untuk sektor agribisnis adalah nisbah bagi hasil. Adapun dalam penelitian yang dilakukan pada BPRS Amanah Ummah kali ini juga akan membahas analisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pembiayaan syariah pada sektor agribisnis. Ada delapan faktor yang diduga memiliki pengaruh dalam realisasi pembiayaan syariah pada sektor agribisnis. Faktor-faktor tersebut antara lain: jumlah tanggungan keluarga, keuntungan usaha, frekuensi pembiayaan, nisbah bagi hasil, tahun pendidikan, komposisi modal usaha, pengetahuan mengenai akad, dan sektor usaha nasabah.
23
