1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah harus dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik. Sebagai wujud pertanggungjawaban daerah atas otonomi pengelolaan keuangan daerah, sudah seharusnya pemerintah daerah meningkatkan kemampuannya dalam menyusun suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang baik. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam paket UU tentang keuangan negara, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain itu adanya perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan munculnya PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran (Halim, 2007 dalam Nurdiono, 2014). Kesadaran dan harapan masyarakat semakin meningkat terhadap transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta aparatur pemerintah yang berdaya guna dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menurut Mardiasmo (1994) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik,
2
yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan yang disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif (abuse of power), pemberian wewenang tersebut harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat. Penguatan fungsi pengendalian dilakukan melalui pembuatan sistem pengendalian internal yang memadai dan pemberdayaan auditor pemerintah. Audit Internal merupakan audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Fungsi dari auditor internal adalah melakukan fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi yang dilakukan (Boynton et al., 2003). Hasil audit internal yang berkualitas menunjukkan pengawasan dan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab. Apabila kualitas audit internal rendah, akan memberikan kelonggaran lembaga pemerintah untuk melakukan kesalahan dan penyimpangan penggunaan anggaran yang mengakibatkan risiko tuntutan hukum terhadap aparat pemerintah. Fungsi pengawasan intern dalam audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu inspektorat. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
3
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun SKPD dikonsolidasikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Salah satu bentuk pengawasan intern yang dilaksanakan oleh inspektorat adalah melakukan reviu atas laporan keuangan SKPD dengan tujuan mendorong penyusunan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan SKPD berdasarkan SAP. Dengan adanya reviu oleh inspektorat diharapkan laporan keuangan pemerintah terbebas dari salah saji material, sehingga kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik dan berkualitas. Dengan demikian, laporan keuangan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK tahun 2013 tentang efektivitas kegiatan audit dan reviu LK oleh APIP pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan bahwa kegiatan audit yang dilakukan oleh inspektorat DIY belum efektif. Hasil pemeriksaan BPK tersebut menyatakan bahwa: (1) Penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) belum mempertimbangkan analisis resiko; (2) pelaksanaan audit dan reviu LK belum dilakukan sesuai standar; (3) pelaporan audit dan reviu LK belum dilakukan secara memadai; (4) pelaksanaan tindak lanjut audit dan reviu LK belum memadai; (5) Inspektorat DIY belum
4
didukung dengan telaahan sejawat atas APIP untuk mendukung tugas dan fungsinya. Pemerintah DIY dalam lima tahun terakhir berturut-turut sejak tahun 2010 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi masih terdapat temuan hasil pemeriksaan. Menurut Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK (2008). Auditor harus melaporkan temuan pemeriksaan dalam laporan auditnya dan auditee berkewajiban untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Status tindak lanjut atas temuan BPK tersebut sampai pemutakhiran data terakhir masih dalam proses, yaitu Inspektorat DIY telah melakukan upaya tindak lanjut, tetapi masih belum sesuai dengan rekomendasi BPK (Asfari, 2015). Penelitian ini pada dasarnya mereplikasi penelitian Windarsih (2015) yang meneliti tentang hubungan kualitas reviu laporan keuangan dengan temuan BPK pada pemerintah kabupaten/kota se-DIY. Dengan mencermati hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih mendalam mengenai kualitas reviu yang dilakukan oleh tim-tim auditor internal atas laporan keuangan SKPD yang berada di DIY. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian “Hubungan Kualitas Reviu Laporan Keuangan SKPD dengan Temuan Pemeriksaan BPK di Pemerintah DIY”.
1.2. Rumusan Masalah Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Inspektorat adalah melaksanakan reviu atas laporan keuangan SKPD dengan tujuan mendorong penyusunan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan SKPD (LK-SKPD) berdasarkan Standar
5
Akuntansi Pemerintah. Pemerintah DIY dalam lima tahun terakhir berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi masih terdapat temuan hasil pemeriksaan. Oleh karena itu penelitian ini akan menelusuri kualitas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat DIY pada seluruh SKPD di DIY dan hubungan antara kualitas reviu dengan temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD di DIY.
1.3. Pertanyaan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka masalah yang diteliti dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1. Bagaimana kualitas reviu LK-SKPD yang dilakukan Inspektorat Provinsi DIY? 2. Bagaimana hubungan antara kualitas reviu LK-SKPD dengan temuan pemeriksaaan BPK?
1.4. Tujuan Penelitian Berdasakan latar belakang serta pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut. 1. Mengevaluasi kualitas reviu LK-SKPD yang dilakukan Inspektorat DIY. 2. Menganalisis hubungan antara kualitas reviu LK-SKPD yang dilakukan Inspektorat DIY dengan jumlah temuan BPK.
6
1.5. Motivasi Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk mengimplementasikan ilmu terkait reviu laporan keuangan yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selain itu, penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bersifat ilmiah terutama pada Inspektorat DIY.
1.6. Kontribusi Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut 1. Manfaat teoretis Bagi peneliti lanjutan, dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan reviu atas laporan keuangan di pemerintah daerah. Penelitian yang melibatkan auditor internal pemerintah terkait reviu LK-SKPD masih tergolong jarang. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur penelitian. 2. Manfaat Praktis Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, dapat menjadi masukan mengenai langkah-langkah yang diperlukan agar pelaksanaan reviu atas laporan keuangan SKPD oleh inspektorat menjadi lebih berkualitas. Selain itu, bagi inspektorat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan evaluasi dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas reviu di Inspektorat DIY.
7
1.7. Sistematika Penulisan Sistematika peulisan tesis terdiri atas lima bab dan dibagi menjadi beberapa subbab yang menggambarkan sistematika penelitian. BAB 1 PENDAHULUAN Bab ini berisi uraian latar belakang masalah pemilihan topik penulisan, rumusan masalah, pertanyaan penelitian. tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Bab ini berisi uraian landasan teori yang menjadi dasar analisis penelitian, yaitu berupa kajian literatur yang menjelaskan pengertian reviu laporan keuangan pemerintah daerah, dasar hukum dan ruang lingkup reviu, proses reviu, kompetensi reviu, kualitas reviu, temuan pemeriksaan, penelitian terdahulu, dan selanjutnya akan diuraikan pengembangan hipotesis disertai kerangka konseptual penelitian BAB 3 METODE PENELITIAN. Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum objek penelitian dan aplikasi teori yang diterapkan di dalam objek penelitian, pembahasan mengenai rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data kualitatif, dan teknik analisis data kuantitatif.
8
BAB 4 PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang uraian mengenai temuan-temuan di lapangan yang menggambarkan fakta-fakta untuk menjawab tujuan penelitian. BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN Bab ini berisi bagian terakhir yang akan menyajikan kesimpulan tentang hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran perbaikan yang diajukan oleh penulis kepada pihak yang berkepentingan.
