OTONOMI SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI SMA NEGERI 1 PINOGALUMAN KEC. PINOGALUMAN KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA Oleh: Fadlan Salindeho, Dr. Hj. Forry A. Naway * dan Dr. Hj. Nina Lamatenggo, M.Pd ** ABSTRAK
Fadlan Salindeho. 2013. Otonomi Sekolah Dalam pengelolaan keuangan Di SMA Negeri 1 Pinogaluman Kecamatan Pinogaluman. Skripsi. Program Studi Manajemen Ilmu Pendidikan Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Dr. Hj. Forry A. Naway, M.Pd, dan Pembimbing II Dr. Hj. Nina Lamatenggo, M.Pd. Adapun tujuan penelitiannya adalah Untuk mengetahui perencanaan keuangan, pemanfaatan keuangan dan untuk mengetahui evaluasi (pertanggung jawaban) keuangan di SMA Negeri 1 Pinogaluman Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara., Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu; 1) Perencanaan keuangan sekolah di SMA Negeri 1 Pinogaluman melalui penyusunan program dengan melibatkan seluruh elemen sekolah dengan menghimpun data pendukung sekolah dengan mewujudkan melalui adanya Rencana Anggaran Pembelanjaan Sekolah, 2) Pemanfaatan keuangan di SMA Negeri 1 Pinogaluman berupa pemanfaatan keuangan sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran, tata usaha, sarana dan prasarana yang merupakan fasilitas sekolah umumnya alokasi dananya untuk biaya perbaikan prasarana yang dalam kondisi yang rusak berat, pengeluaran untuk kesejahteraan pegawai yaitu pemberian insentif dan akomodasi bagi guru yang melakukan jam pelajaran tambahan diluar jam sekolah serta pada kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kesejahtraan pegawai terutama pegawai Non PNS maka dibebankan pada anggaran Komite Sekolah, biaya administrasi sekolah serta untuk pembinaan teknis pendidikan dan untuk pendataan, 3) Evaluasi (pertanggung jawaban) keuangan di SMA Negeri 1 Pinogaluman melalui pemanfaatan keuangan sekolah telah dibelanjakan sesuai dengan rencana namun seringkali mengalami kendala bila anggaran sekolah belum mencukupi untuk pelaksanaan rencana program.
Kata Kunci : Otonomi Sekolah, Pengelolaan Keuangan
seorang siswa berkaitan dengan kegiatan sekolah
Pendahuluan Otonomi sekolah, sesungguhnya telah lama
dapat berupa (1) uang pangkal/uang masuk, (2)
diperkenalkan di lingkungan pendidikan sejalan
luaran rutin sekolah, (3) ulangan, (4) kegiatan
dengan berlangsungnya reformasi (pembaharuan)
ekstra-kurikuler,
di bidang pendidikan. Otonomi sekolah pada
pelajaran/latihan/LKS, (7) buku dan alat-alat tulis,
prinsipnya memberikan otoritas kepada sekolah
(8)
(dibawah kendali kepala sekolah) untuk mengtur
transportasi
rumah tangganya sendiri. Rumah tangga sekolah
kesekolah, (12) pakaian olahraga, (13) les di
itu
aspek
sekolah oleh guru, (14) kursus/les di luar sekolah,
kependidikan dari proses pembelajaran, penentuan
(15) karya wisata, (16) sumbangan insidental, (17)
sarana-prasarana,
uang saku/jajan siswa, dan (18) biaya lainnya
menyangkut
manusia
hampir
seluruh
pendukung,
(tenaga
sumber
kependidikan),
daya
kesiswaan,
tas
sekolah,
pratikum,
(9)
keekolah,
sepatu (11)
(6)
buku
sekolah,
pakaian
(10)
seragam
(Supriadi, 2013:192).
kebutuhan finansial. Melalui
(5)
Dalam konsep pembiayaan pendidikan ada
otonomi
seluruh
dua hal penting yang perlu di kaji atau dianalisis,
komponen yang terkait dengan sekolah punya
yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan dan
kewajiban
demi
biaya satuan per siswa. Biaya satuan merupakan
optimalisasi peran sekolah dalam mendampingi
keseluruhan biaya pendidikan tingkat sekolah, baik
anak bangsa menuju pada tingkat kedewasaan
yang bersumber dari pemerintah, orang tua siswa,
secara
dan
untuk
mental,
saling
fisik
dan
sekolah,
mendukung
intelektual.
Guru,
masyarakat
yang
dikeluarkan
untuk
karyawan, orang tua siswa, siswa, alumni dan
penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun
masyarakat yang peduli terhadap peningkatan
pelajaran. Biaya satuan per siswa merupakan
kualitas sekolah itu,memiliki tanggungjawab yang
ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang
besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di
yang dialokasikan kesekolah secara efektif untuk
sebuah sekolah.
kepentingan murid dalam menempuh pendidikan
Pengeluaran biaya pendidikan di atas
(fattah,2002:11).
terlihat bahwa secara keseluruhan merupakan
Sebagaimana kita pahami bersama bahwa
beban yang harus dikeluarkan oleh sekolah. Di sisi
pelaksanaan otonomi daerah (pendidikan) telah
lain,
harus
memiliki dasar yang kuat. Beberapa aturan yang
dikeluarkan oleh siswa atau keluarganya berkaitan
merupakan dasar pelaksanaan otonomi tersebut
dengan beban kegiatan sekolah. Oleh karena itu,
antara lain, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
pemanfaatan biaya pendidikan yang terjadi pada
tentang
terdapat
juga
biaya-biaya
yang
Pemerintahan
Daerah
(UUPD:1999).
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
harus segera direspon, (2) sekolah harus mengelola
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
sendiri sumber daya yang diperlukan (mencari dan
Provinsi sebagai daerah otonom, dan banyak lagi
mamanfaatkannya, (3) masing-masing sekolah
Peraturan Pemerintah lainnya.
harus memiliki sumber daya manusia yang benar-
Konsep
daerah
benar profesional, (4) sekolah perlu memiliki
(pendidikan) didasarkan pada pola pemikiran yang
kecerdasan yang memadai untuk dapat menyusun
sangat baik. Yaitu menumbuhkembangkan inisiatif
kurikulum yang benar-benar menjawab kebutuhan,
dan kreatifitas di tingkat daerah dan sekolah.
(5) penyelenggaraan sekolah harus berbasis pada
pemerintah daerah berani mengatasi kekurangan
sosial budaya lokal di mana sekolah bertempat.
guru,
sekolah
munculnya
otonomi
untuk
Sekolah adalah sebuah aktifitas besar yang
memiliki
di dalamnya ada empat komponen yang saling
anggaran yang memadai untuk pengadaan buku,
berkaitan. Empat komponen yang di maksud
daerah berani meningkatkan kesejahteraan guru,
adalah Staf Tata laksana Administrasi, Staf Teknis
dan masih banyak pemikiran yang mendasari
pendidikan didalamnya ada Kepala Sekolah dan
munculnya otonomi daerah (sekolah). Namun satu
Guru, Komite sekolah sebagai badan independent
hal yabg perlu dipahami bahwa untuk membuat
yang
kebijakan yang selaras dengan kearifan lokal bukan
pendidikan, dan siswa sebagai peserta didik yang
merupakan hal yang mudah dilakukan. Sekolah
bisa di tempatkan sebagai konsumen dengan
dan daerah sangat memerlukan tenaga ahli yang
tingkat pelayanan yang harus memadai.
meningkatkan
sesuai
untuk
memiliki mutu
guru,
dapat
inisiatif daerah
meningkatkan
dan
membantu
Keempat
terlaksananya
komponen
operasional
tersebut
karena
mengembangakan sekolah. Selama ini sumber daya
kebutuhan akan pendidikan demikian tinggi,
manusia yang ada sudah terbiasa melakukan
tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang
kegiatan yang bersifat rutin.
optimal
semata-mata
demi
kebutuhan
anak
Satu hal yang harus diakui bahwa dengan
didik.Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh
desentralisasi pendidikan akan terwujud sebuah
suatu sekolah agar menjadi sekolah yang dapat
sistem manajemen sekolah yang benar-benar
mencetak anak didik yang baik adalah dari segi
menekankan pada konsep kebhinekaan. Beberapa
keuangan. Pengelolaan keuangan sekolah sangat
permasalahan yang mungkin dihadapi oleh sekolah
penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan
dalam
sekolah.
pelaksanaan
otonomi
pendidikan
diantaranya berupa (1) kebijakan yang dibuat oleh
Ada beragam sumber dana yang dimiliki
sekolah dihadapkan pada kondisi faktual yang
oleh suatu sekolah, baik dari pemerintah maupun
pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak
dilakukan
ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan
pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian,
sistem pengelolaan keuangan yang professional
pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan
dan jujur. Pengelolaan keuangan secara umum
manajemen keuangan yaitu memperoleh dan
sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh
menetapkan
semua
pemanfaatan dana pelaporan, pemeriksaan dan
sekolah.
Hanya
kadar
substansi
pelaksanaanya yang beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya.
melalui
proses
perencanaan,
sumber-sumber
pendanaan,
pertanggung jawaban. Pada observasi awal di SMA Negeri 1
Adanya keragaman ini bergantung kepada
Pinogaluman
peneliti menemukan beberapa
besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan
permasalahan terkait dengan pelaksanaan otonomi
julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang
sekolah khususnya dalam pengelolaan keuangan
daya dukung masyarakatnya masih tergolong
yaitu; 1) masih tidak adanya signifikansi hubungan
rendah, pengelolaan keuangannya pun masih
antara pengeluaran uang dengan keberhasilan
sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa
penyelenggaraan program sekolah, 2) Adanya
yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan
kekeliruan
mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan
sekolah yang disusun melalui RAPBS, 3) belum
keuangannya cenderung menjadi lebih rumit.
lagi pemanfaatan anggaran yang kurang efektif
Kecenderungan sekolah
harus
ini
mampu
dilakukan
menampung
karena berbagai
kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh
dalam
Pinogaluman. Akhirnya manajemen
semakin besar pengeluaran anggarannya.
Pinogaluman
keuangan merupakan
di
adanya SMA solusi
kegiatan Negeri
yang
1
efektif
sehingga kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah
pembayaran keuangan sekolah untuk pembelian
dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya,
berbagai macam sumber daya atau masukkan
dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk
(input) proses sekolah seperti tenaga administrasi,
membiayai pelaksanaan program sekolah secara
guru-guru,
perlengkapan-
efektif dan efisien. Dengan harapan keuangan
perlengkapan, dan fasilitas sehingga dibutuhkan
sekolah dan untuk meminimalkan penyalahgunaan
manajemen keuangan yang baik dari stakeholder
anggaran sekolah. Berdasarkan uraian pada latar
yang
belakang tersebut, maka peneliti melaksanakan
bahan-bahan,
berada
disekolah.
kegiatan
berkaitan
melalui
dengan
(2002:12)
sekolah
pembelanjaan
sesuai dengan tujuan sekolah di SMA Negeri 1
masyarakatnya yang menyebabkan sekolah pun
Pengeluaran
perencanaan
Menurut
Depdiknas
manajemen
keuangan
rancangan
yang
diformulasikan
dalam
judul
“Otonomi Sekolah Dalam pengelolaan keuangan
3. Untuk
mengetahui
evaluasi
Di SMA Negeri 1 Pinogaluman Kecamatan
jawaban)
Pinogaluman”Masalah
Pinogaluman
Fokus Masalah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Berdasarkan
di
SMA
Kecamatan
Negeri
1
Pinogaluman,
penelitian
yang
menjadi
fokus
Otonomi secara etimologi berasal dari kata
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian
“autos“ yang berarti sendiri, an “nomos” yang
ini adalah :
berarti aturan, Jadi otonomi dapat diartikan
1. Perencanaan keuangan di SMA Negeri 1
mengatur sendiri, tonomi juga bisa diartikan
dikemukakan,
konteks
keuangan
(pertanggung
maka
Pinogaluman
yang
Kecamatan
Pinogaluman,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 2. Pemanfaatan keuangan di SMA Negeri 1 Pinogaluman
Kecamatan
kebebasan atau kemerdekaan. Sekolah artinya tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar.
Pinogaluman,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 3. Evaluasi (pertanggung jawaban) keuangan di SMA Negeri 1
Tinjauan Pustaka
Pinogaluman
Kecamatan
Otonomi kewenangan
Sekolah
sekolah
adalah
untuk
merupakan
mengatur
dan
mengurus kepentingan sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sekolah
Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow
dan
Utara
perundang-undangan yang berlaku. Prinsip yang harus
Tujuan Penulisan Sehubungan dengan fokus permasalahan yang telah
dirumuskan, maka tujuan dari
stakeholder
dipegang
lainnya
dalam
menurut
peraturan
pelaksanaan
otonomi
sekolah adalah mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sendiri, baik dari segi
penelitian ini adalah;
keuangan,
prasarana
maupun
1. Untuk mengetahui perencanaan keuangan di
Kepentingan/kebutuhan pendidikan
yang lain.
SMA Negeri 1
Pinogaluman
sarana
Kecamatan
Wujud pemberian kesempatan bagi sekolah harus
Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow
dipertanggungjawabkan kepada yang memberi
Utara.
wewenang, masyarakat terutama kepada Tuhan
2. Untuk mengetahui pemanfaatan keuangan di SMA Negeri 1
Pinogaluman
Yang Maha Esa.
Kecamatan
Undang-undang no. 22 tahun 1999 yang
Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow
dirubah dengan Undang-undang no. 32 tahun 2004
Utara.
tentang otonomi Daerah adalah sebagai landasan diberlakukannya Otonomi Daerah di seluruh
Indonesia. Dengan demikian imbasnya pun sampai
pembelajaran yang ada di sekolah internasional
terasa
kemasan
dengan tetap berbasis pada kurikulum sekolah
otonomi sekolah itu terlintas sebagai berikut: (1)
nasional. Sekolah semacam ini selain menjadikan
Terhadap
tahapan
siswa sebagai pusat pembelajaran dalam proses
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, untuk
pendidikannya, juga menggunakan pendekatan
diprogram dilaksanakan, dikaji dan dikritisi dengan
penilaian yang holistik, dan menjadikan bahasa
bukti autentik bahkan pembukuannya pun
Inggris sebagai bahasa kedua. Tak jarang mereka
di
sekolah-sekolah.
RAPBS
Adapun
terbuka
mulai
harus
transparan. (2) Program Sekolah harus
menggunakan staf asing sebagai tenaga ahli dalam
dibuat, dilaksanakan, dan dikritisi oleh Kepala
mentransfer
Sekolah sendiri, guru, orang tua siswa, Komite,
pendidikan kepada staf Indonesia yang kebetulan
Pengurus Sekolah bahkan oleh Stakeholder yang
mengajar di sekolah tersebut. Atmosfer sekolah ini
lain. (3) Program Komite Sekolah harus
teknologi
pembelajaran
dan
adalah antara sekolah nasional dan internasional.
dibuat, dilaksanakan, juga dikritisi dan harus selalu
Sekolah dengan ciri seperti ini menjadi
dipampang untuk ditunjukkan dan dievaluasi oleh
pilihan bagi sebagian kelompok masyarakat dalam
masyarakat sekolah.
mempersiapkan
masa
depan
putra-putrinya.
Di sebuah lembaga persekolahan benar-
Mereka berpikir, masa depan akan dapat dihadapi
memiliki
beberapa
dengan beberapa keterampilan dasar yang perlu
sekolah yang berafiliasi pada agama menentukan
dibelajarkan pada putra-putrinya. Keterampilan
kegiatan pembelajaran, kalender pendidikan, dan
dasar tersebut, antara lain, adalah: menjadikan
menetapkan kekuatan pada sisi kurikulum tertentu
siswa untuk terlatih berpikir kritis dan tidak taklid;
sebagai
Sekolah-sekolah
respek pada sesama; biasa berdialog dan terbuka
macam ini, selain terakreditasi juga memiliki
menerima kritik-karena pembelajaran di sekolah
performance terpuji. Bahkan, karateristik yang
dirancang
mereka punyai menjadi kekhususan bagi sekolah
melaksanakan intruksi satu arah; biasa hidup dalam
tersebut, yang kemudian dijadikan unggulan bagi
kelompok-karena tujuan pembelajaran menjadikan
siswa,
Kedua,
siswa sebagai anggota atau pemimpin kelompok;
berdirinya beberapa sekolah, terutama di Jakarta
juga melatih siswa berkomunikasi-tidak saja
dan ibu kota provinsi lainnya, yang menempatkan
dengan bangsa sendiri tetapi juga dengan bangsa
sekolahnya sebagai sekolah in between; antara
lain sebagai warga dunia. Sekolah model ini
sekolah nasional dengan sekolah internasional.
memiliki arah yang jelas, yang menjadikan para
benar
sisi
otonomi.
Pertama,
keunggulannya.
orangtua,
Sekolah-sekolah
dan
ini
masyarakat.
mengadopsi
pendekatan
untuk
berdialog
dan
bukan
staf dan pendidik yang ada di dalamnya bangga
harus terkait dengan aturan – aturan kurikulum
pada 'budayanya'.
yang ketat. Dalam hal ini Caldwell dan Spinks
Dari dua indikator tersebut, cukuplah bagi penulis
untuk
bahwa
merefleksikan kepentingan otonomi sekolah, yaitu :
sesungguhnya pemerintah telah memberikan pintu
(1) terjaganya akuntabilitas sekolah, (2) terjaminya
keterbukaan bagi lembaga persekolahan untuk
keterlibatan guru, karyawan, siswa, orang tua siswa
bergerak dinamis sepanjang dalam koridor yang
dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan
ada.
(3) tercapainya program – program pengembangan
Jika
dapat
demikian,
mengatakan
(1992:12) mengidentifikasi adanya tiga faktor yang
sepantasnyalah
maka
hendaknya sekolah membangun kesadaran baru.
propesi
Kesadaran akan kemampuan untuk menentukan
keterampilan, dan pola fikir semua perilaku dalam
diri harus berdiri di posisi mana, dan kemauan
proses manajemen.
untuk introspeksi tanpa harus menunggu sistem yang berubah terlebih dahulu.
dalam
meningkatkan
Otonomi
dapat
pengetahuan,
diartikan
sebagai
kewenangan atau kemandirin, yaitu kemandirian
Otonomi dalam system dan pengelolaan
dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan
pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu
tidak tergantung pada pihak lain. Jadi otonomi
pendidkan
sekolah
bagi
seluruh
lapisan
masarakat
adalah
untuk
kepentingan
warga
mengatur
merupakan suatu bentuk pengelolaan sekolah yang
sekolah (Stakeholders) menurut prakarsa sendiri
menjamin sekolah memiliki otonomi yang luas
berdasarkan
dalam mengelola pembelajaran, sumber daya,
peraturan
perundang
menetukan
nasional
yang
yang
sesuai
dengan
mengurus
sekolah
(Caldwell dan Spinks, 1992:31). Konsep ini
kebijakan
dan
kewenangan
aspirasi
warga –
undangan
berlaku.
sesuai
pendidkan
Kemandirian
dimaksud
pengelolaanya
dan
kemampuan
masyarakat, dan tidak mengabaikan kebijakan
keputusamn
nasional. Melalui kebijakan ini, pihak sekolah
berdemokrasi, menghargai perbedaan pendapat,
memiliki
pengambilan
kemampuan
memobilisasi
sumber
keputusan tantang pengelolaan sumber daya,
kemampuan
berkomunikasi
yang
kurikulum, dan peningkatan profesionalisme guru
kemampuan
dan staf. Hal ini tentu menuntut keleluasaan guru
sekolah,
dan karyawan dalam berapresiasi dan berinovasi
kemampuan bersibergi dan berkolaborasi.
keleluasaan
orang
dalam
tua
sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada, tanpa
yaitu
didukung
oleh
yang
keinginan lembaga dan masyarakat, serta dalam melibatkan
harus
sekolah
sejumlah
kemampuan
mengambil
terbaik,
kemampuan
yang
memecahkan kemampuan
daya, efektif,
persoalan-persoalan adabtif,
antisipatif,
Dalam
memikul
administrator
di
dihadapkan
tanggung
sekolahnya,
dengan
jawab
kepala
berbagai
sekolah
masalah
yang
Undang-Undang
Sistem
Pendidikan
Nasional menegaskan bahwa karena keterbatasan kemampuan
pemerintah
dalam
pemenuhan
beragam dan kompleks sehingga memerlukan
kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas
pemahaman dan keterampilan untuk menemukan
pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung
dan mempertimnbangkan sejumlah alternative
jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan
pemecahanya.
orang tua. Adapun dimensi pengeluaran meliputin
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dalam
biaya rutin dan biaya pembangunan.
kenyataanya kepala sekolah memiliki otonomi
Biaya rutin adalah biaya yang harus
yang terbatas dalam mengelola sumber daya dan
dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji
manajemen sekolah. Dalam aspek lain, kepala
pegawai (guru dan non guru), serta biaya
sekolah
kemampuan
operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas
yang
baik
dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis
sekolah
akan
pakai). Sementara biaya pembangunan, misalnya,
tidak
kepemimpianan rendahnya
dibekali dan
dengan
manajerial
kemampuan
kepala
berpengaruh terhadap perolehan dukungan dari
biaya
masyarakat khususnya dukungan dalam mengambil
pembangunan
kepututsan
terkait
gedung, penambahan furnitur, serta biaya atau
program
pengeluaran lain unutk barang-barang yang tidak
dengan
yang
dikeluarkan
kebijakan
dan
sekolah
rencana
pengembangan sekolah. Dalam keuangan
habis
penyelenggaraan
merupakan
gedung,
pakai.
Dalam
manajemen
pengembangan perbaikan
atau
implementasi
komponen
keuangan
tanah, rehab
MBS, harus
dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai dari
menentukan dan merupakan bagian yang tak
tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai
terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan.
pengawasan
Setiap lembaga pendidikan selalu berhubungan
dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana
dengan masalah keuangan, yang berkisar pada:
sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif,
uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP),
efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran, serta bebas
uang
dari penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme.
personel
yang
atau
sangat
kesejahteraan
potensi
pendidikan,
pembelian
dan
gaji
serta
keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan
lembaga
pendidikan
perbaikan sarana prasarana dan sebagainya.
seperti
dan
Dalam
pertanggungjawaban
pelaksanaannya
sesuai
manajemen
keuangan ini menagnut azas pemisahan tugas antara
fungsi
otorisator,
ordonator
dan
bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang
diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang
substansi manajemen sekolah yang akan turut
mengakibatkan
menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di
anggaran.
penerimaan
Ordonator
berwenang
dan
adalah
melakukan
pengeluaran
pejabat
yang
pengujian
dan
sekolah. Metode Penulisan
memerintahkan pembayaran atas segala tindakan
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri
yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah
1 Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow
ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat
Utara dan setting dalam penelitian ini adalah
yang
Pengelolaan
berwenang
melakukan
penerimaan,
Keuangan
di
SMA
Negeri
1
penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-
Pinogaluman yang meliputi : (1) perencanaan
surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan
keuangan (2) pemanfaatan keuangan di SMA
uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan
Negeri 1 Pinogaluman 3) evaluasi (pertanggung
pertanggungjawaban.
jawaban).
Kepala sekolah dalam hal ini, sebagai manajer,
berfungsi
sebagai
otorisator,
Metode penelitian yang digunakan adalah
dan
pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus.
dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan
Rancangan penelitian ini menggunakan studi kasus
pembayaran.
Namun,
yang
melaksanakan
fungsi
tidak
dibenarkan
bendaharawan
karena
berkewajiban melakukan pengawasan kedalam.
bendaharawan,
juga
dilimpahi
fungsi
ordonator untuk menguji hak atas pembayaran. Sehingga
secara
SMA Negeri 1 Pinogaluman. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003:46). Sebagai sebuah studi kasus
proses
maka data yang dkumpulkan berasal dari berbagai
melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan
sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada
menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini
kasus yang diselidiki. Lebih lanjut Arikunto
dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian,
(2007:34) mengemukakan bahwa metode studi
pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam
kasus
manajemen keuangan di sekolah tersebut dimulai
deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara
dengan perencanaan anggaran sampai dengan
intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu
pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan,
organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu
Manajemen keuangan
dengan daerah atau subjek yang sempit.
keuangan
disimpulkan
memahami
bahwa
manajemen
dapat
untuk
menyeluruh mengenai Pengelolaan Keuangaan di
Bendaharawan, disamping mempunyai fungsifungsi
bertujuan
adalah
suatu
merupakan salah
satu
sebagai
salah
satu
jenis
pendekatan
Data dalam penelitian ini berasal dari berbagai
sumber
yang
dikumpulkan
dengan
Hasil Penelitian 1.
Perencanaan keuangan di SMA Negeri 1
menggunakan berbagai teknik selama kegiatan
Pinogaluman
penelitian berlangsung.
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Data
yang diperoleh
Kecamatan
Pinogaluman,
merupakan bahan mentah yang diolah dengan baik melalui berbagai analisis dan melahirkan berbagai
Melalui kegiatan manajemen keuangan
informasi. Seluruh data yang diperoleh peneliti
maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat
mengenai Pengelolaan Keuangan di SMA Negeri 1
direncanakan,
Pinogaluman yang meliputi : (1) perencanaan
dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk
keuangan di SMA Negeri 1 (2) pemanfaatan
membiayai pelaksanaan program sekolah secara
keuangan di SMA Negeri 1 Pinogaluman (3)
efektif dan efisien.
evaluasi (pertanggung jawaban) keuangan di SMA Negeri 1 Pinogaluma
Pengelolaan
stakeholder Keuangan
pengadaannya,
Sekolah dalam menginventaris program sekolah yang direncanakan dalam setahun atau
Sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa
diupayakan
yang di
terlibat SMA
dalam
Negeri
1
Pinogaluman. Sumber data merupakan objek atau subjek dimana data diperoleh Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :
tahun ajaran berikutnya melalui pendapat dan usulan dari seluruh elemen sekolah dengan melibatkan guru dan komite sekolah. Perencanaan keuangan sekolah melalui inventaris
dan
menyusun
program
dengan
melibatkan seluruh elemen sekolah yang terdiri dari elemen komite sekolah dan elemen guru
1.
Wawancara
dengan pokok pembahasan rencana program
2.
Observasi
mengacu
3.
Dokumentasi
kurikulum, sarana prasarana, urusan humas, urusan
Analisis menurut Milles dan Hubbermand dalam (Sugiyono, 2008:91) mengemukakan bahwa
pada
kegiatan
kesiswaan,
urusan
administrasi dan tata usaha serta untuk urusan insentif pegawai
aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara
Perencanaan keuangan sekolah melalui
intensif dan berlangsung secara terus menerus
penghitungan volume anggaran untuk setiap
sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Dalam
komponen kegiatan program disesuaikan dengan
analisis data ini peneliti menggunakan metode
anggaran yang dimiliki atau yang tersedia di
kualitatif
sekolah
dengan
memperhatikan
berdasarkan skala prioritas
kebutuhan
Perencanaan keuangan sekolah melalui
aturan
dalam
pengelolaan
keuangan
secara
lembaran kerja dan menghimpun data pendukung
sistematis dan berdasarkan asas-asas keuangan.
dengan mewujudkan melalui adanya Rencana
Pedoman pengelolaan keuangan perlu mendapat
Anggaran Pembelanjaan Sekolah (RAPS) yang
perhatian yang sungguh-sungguh agar harapan
dilengkapi rincian data pendukung sumber dana
sekolah, orang tua dan masyarakat berkaitan
dari Komite Sekolah dan Bantuan operasional
dengan
Sekolah Daerah
terlaksananya proses pembelajaran yang baik.
Akhirnya
dapat
disimpulkan
bahwa
pengelolaan
keuangan
sekolah
demi
Pemanfaatan keuangan melalui pengeluaran
perencanaan keuangan sekolah di SMA Negeri 1
untuk
Pinogaluman melalui inventaris dan menyusun
pembelian pengadaan buku pelajaran dan buku
program
pengayaan,
dengan
melibatkan
seluruh
elemen
pelaksanaan
pembelajaran
pendanaan
ekstrakurikuler
dan elemen guru dengan pokok pembahasan
transport bagi guru yang melakukan pengayaan dan
rencana
remedial pada sore hari serta pembelian bahan
mengacu
pada
kegiatan
kesiswaan, urusan kurikulum, sarana prasarana,
habis
pakai
urusan humas, urusan administrasi dan tata usaha
pembelajaran
juga
sekolah,
pembelajaran
sekolah yang terdiri dari elemen komite sekolah
program
di
kegiatan
melalui
alat
pemberian
tulis
menulis
uang
untuk
serta untuk urusan insentif pegawai, penghitungan
Pemanfaatan keuangan sekolah untuk tata
volume anggaran untuk setiap komponen kegiatan
usaha sekolah berjalan dengan efektif dan efesien
program
sesuai
disesuaikan
dengan
anggaran
yang
sebagaimana
mestinya
yaitu
bagian
dimiliki atau yang tersedia di sekolah dengan
administrasi untuk sekolah, yang membutuhkan
memperhatikan
skala
dana untuk fotocopy berkas dan penjilidan berkas,
prioritas serta membuat lembaran kerja dan
belum lagi untuk pembelian kertas yang dipakai
menghimpun data pendukung sekolah dengan
untuk print dokumen serta penanganan berkas
mewujudkan melalui adanya Rencana Anggaran
sekolah untuk pembuatan soal semester dan
Pembelanjaan Sekolah
penggandaan soal
kebutuhan
berdasarkan
2. Pemanfaatan keuangan di SMA Negeri 1 Pinogaluman
Kecamatan
Pinogaluman,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pemanfaatan
Keuangan
Pemanfaatan
keuangan
sekolah
untuk
sarana dan prasarana yang merupakan fasilitas sekolah umumnya alokasi dananya hanya untuk
sekolah
mempunyai arti penting di lingkungan sekolah bahkan lingkungan masyarakat apalagi adanya
biaya perawatan sekolah untuk biaya perbaikan prasarana yang dalam kondisi yang rusak berat.
Pemanfaatan
keuangan
sekolah
dalam
pengeluaran untuk kesejahteraan pegawai yaitu
Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
pemberian insentif dan akomodasi bagi guru yang
Pengawasan
itu
terdiri
dari
berbagai
melakukan jam pelajaran tambahan diluar jam
aktivitas yang bertujuan agar pelaksanaan menjadi
sekolah serta pada kegiatan ekstrakurikuler. Untuk
sesuai
kesejahtraan pegawai terutama pegawai Non PNS
pengawasan itu merupakan proses, yaitu kegiatan
maka
honorium
yang berlangsung secara berurutan.Pengawasan
dibebankan pada anggaran dana Komite Sekolah.
keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah
Dan untuk pembinaan teknis pendidikan dan untuk
dan instansi vertikal di atasnya, serta aparat
pendataan kepala sekolah memberikan akomodasi
pemeriksa keuangan pemerintah. Terkait dengan
kepada guru selaku pelaksana kegiatan.
pengawasan dari dalam sekolah, kepala sekolah
anggaran
Akhirnya pemanfaat
untuk
dapat
keuangan
Pinogaluman
gaji
berupa
atau
disimpulkan di
SMA
bahwa
Negeri
pemanfaatan
1
keuangan
dengan
rencana.
Dengan
demikian
bertugas mengawasi dan menggerakkan semua unsur yang terkait pemanfaatan dana oleh pihak sekolah.
sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran, tata
Evaluasi
keuangan
sekolah
melalui
usaha, sarana dan prasarana yang merupakan
pemanfaatan keuangan sekolah telah dibelanjakan
fasilitas sekolah umumnya alokasi dananya untuk
sesuai
biaya perbaikan prasarana yang dalam kondisi
mengalami kendala bila anggaran sekolah belum
yang rusak berat, pengeluaran untuk kesejahteraan
mencukupi untuk pelaksanaan rencana program
dengan
rencana
namun
seringkali
pegawai yaitu pemberian insentif dan akomodasi
Kelonggaran dalam penganggaran untuk
bagi guru yang melakukan jam pelajaran tambahan
pembayaran pajak untuk sekolah tidak mengambil
diluar
kegiatan
dana dari komite sekolah pembayaran pajak
ekstrakurikuler. Pemanfaatan dana dimaksimalkan
sekolah dikhususkan pada anggaran pembangunan
untuk
dan Bosda
jam
sekolah
menunjang
pembelajaran.
serta
pada
pelaksanaan
Pelaksanaan
proses
kegiatan
sekolah
Cara
sekolah
menggunakan
seluruh indikator pemanfaatan dalam pengelolaan
anggaran/pembelanjaan
keuangan dimanfaatkan pada anggaran yang
sumber daya yang tersedia yaitu melalui komite
tersedia dan melalui perencanaan anggaran sekolah
sekolah serta mengikutsertakan partisipasi orangtua
3. Evaluasi (pertanggung jawaban) keuangan di
dalam
SMA Negeri 1
Pinogaluman
Kecamatan
kegiatan
dengan
misalnya
memanfaatkan
pengadaan
atribut
pramuka untuk siswa di sekolah dalam mengikuti kegiatan
Dana sekolah memang tidak dihabiskan
2. Pemanfaatan keuangan di SMA Negeri 1
untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau
Pinogaluman
diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan
keuangan
seluruh elemen sekolah malahan dana akan habis
pembelajaran,
terpakai bahkan selalu mengalami devisit anggaran
prasarana yang merupakan fasilitas sekolah
setiap tahunnya
umumnya alokasi dananya untuk biaya
Akhirnya
dapat
disimpulkan
bahwa
berupa
sekolah tata
pemanfaatan
untuk
pelaksanaan
usaha,
sarana
dan
perbaikan prasarana yang dalam kondisi
Evaluasi (pertanggung jawaban) keuangan di SMA
yang
Negeri
pemanfaatan
kesejahteraan pegawai yaitu pemberian
keuangan sekolah telah dibelanjakan sesuai dengan
insentif dan akomodasi bagi guru yang
rencana namun seringkali mengalami kendala bila
melakukan jam pelajaran tambahan diluar
anggaran
jam
1
Pinogaluman
sekolah
melalui
belum
mencukupi
untuk
rusak
berat,
sekolah
pengeluaran
serta
pada
kegiatan
pelaksanaan rencana program. Kelonggaran dalam
ekstrakurikuler.
penganggaran untuk pembayaran pajak untuk
pegawai terutama pegawai Non PNS maka
sekolah dikhususkan pada anggaran pembangunan
dibebankan pada anggaran Komite Sekolah,
dan
Bosda.
Cara
Untuk
untuk
kesejahtraan
sekolah
menggunakan
biaya administrasi sekolah serta untuk
dengan
memanfaatkan
pembinaan teknis pendidikan dan untuk
anggaran/pembelanjaan
sumber daya yang tersedia yaitu melalui iuran
pendataan.
komite sekolah serta dana sekolah tidak dihabiskan
Evaluasi (pertanggung jawaban) keuangan di SMA
untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui
Negeri
malahan dana akan habis terpakai bahkan selalu
keuangan sekolah telah dibelanjakan sesuai dengan
mengalami devisit anggaran setiap tahunnya
rencana namun seringkali mengalami kendala bila
Kesimpulan Saran
anggaran
1. Perencanaan keuangan sekolah di SMA Negeri 1 Pinogaluman melalui penyusunan program dengan melibatkan seluruh elemen sekolah
dengan
menghimpun
data
1
Pinogaluman
sekolah
melalui
belum
pemanfaatan
mencukupi
untuk
pelaksanaan rencana program. Adapun saran penelitian yaitu: 1. Bagi kepala sekolah, penelitian ini akan memberikan
manfaat
dalam
upaya
pendukung sekolah dengan mewujudkan
meningkatkan pengelolaan keuangan secara
melalui
efektif dan efisien untuk mencapai hasil
adanya
Rencana
Pembelanjaan Sekolah.
Anggaran
pendidikan yang optimal.
2. Bagi guru dapat memberikan pemahaman dan manfaat dalam proses pengelolaan keuangan sekolah agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. 3. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam upaya melaksanakan penelitian khususnya peningkatan pemahaman peneliti berkaitan dalam pengelolaan keuangan sekolah
Sumber Literatur Al Muchtar, Suwarma, dkk., 2007. Strategi Manajemen Keuanagan. Jakarta: Bumi Aksara. Arikunto, Suharsimi. 2007. Prosedur Penelitian. Jakarta : Bina Aksara. Bafadal, Ibrahim. 2004. Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar,. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Caldwell, B.J., & Spinks, J.M. 1992. Leading the self managing school. London: The Falmer Press Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Keputusan Menteri Pendidika Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah. Jakarta:Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama __________________., 2007. Manajemen keuangan sekolah: Materi pendidikan dan
pelatihan. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan __________________., 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Manajemen keuangan: materi pelatihan terpadu untuk kepala sekolah. Jakarta:Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama Dinas Pendidikan Kota Semarang. 2012. Pembiayaan pendidikan dari BOS dan pendamping BOS (BPP/BPPP). (Online) http://www.disdikkotasmg. Diakses pada tanggal 25 April 2013 Garner, Ackley. 2004, Teori Ekonomi Makro. Jakarta: UI Press. Hallak, J. 1985. Analisis biaya dan pengeluaran untuk pendidikan. Paris: International Institute For Education Planning, UNESCO Harsoyo, 2008. Pengertian pengelolaan (Artikel Online) http://id.shvoong.com/writing-andspeaking/presenting/2108155-pengertianpengelolaan/#ixzz2UTWOwwIE diakses tanggal 24 Mei 2013. Hidayat, Ary, Machali, Imam, 2010. Pengelolaan Pendidikan, Pustaka Educa: Bandung, Husnan, Suad. 1992. Manajemen keuangan: teori dan penerapan. Yogyakarta: BPFE Mintarsih, Danumihardja. 2004. Manajemen Keuangan Sekolah. Jakarta: Uhamka Press Muchdarsyah, Sinungan. 2005. Produktivitas Apa dan Bagaimana. Jakarta: Bumi Aksara Nanang Fattah, 2002. Landasan Manjemen Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya Nawawi, Hadari, 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: UGM Press Sulistyorini, 2009. Manajemen Pendidikan Islam,
Teras, Yogyakarta, Supriadi, Dedi. 2013. Satuan biaya pendidikan dasar dan menengah. Bandung: Rosda Karya Syafaruddin, 2005. Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, Jakarta: PT. Ciputat Press Widjanarko, M dan P.A. Sahertian. 1997. Manajemen keuangan sekolah: Bahan pelatihan manajemen pendidikan bagi kepala SMU se-Indonesia Vincent, P. Costa, dkk , 2000. Panduan Pelatihan Untuk Pengembangan Sekolah, Jakarta: Depdiknas.
