BAB 1. PENDAHULUAN. 1.1 Program dan Kegiatan

BAB 1. PENDAHULUAN Dalam Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 15/SE/IX/2015 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dijelaskan bahwa perjanjian kinerja (PK) merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu, yang juga menjadi kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah sebagai pimpinan kepada atasan langsungnya. Dokumen ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Hal ini tercermin dari penyusunan Perjanjian Kinerja yang dilakukan setelah ada kejelasan tentang alokasi anggaran agar target yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja dapat lebih realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dapat dipergunakan. 1.1 Program dan Kegiatan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dengan outcome: 1. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; 2. Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Dalam mengukur kinerja pencapaian Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, digunakan Indikator Kinerja Program (IKP) yang dibagi menjadi 4 (empat) aspek sebagaimana termuat pada tabel 1.4. Keempat IKP tersebut memiliki keterkaitan dengan perwujudan sasaran program yang dimiliki oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. IKP 1 “Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota”dan IKP 2 “Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang” menjadi tolak ukur pencapaian sasaran program Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Sedangkan, IKP 3 “Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan” dan IKP 4 “Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar” menjadi parameter perwujudan sasaran program Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2 | 1

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah No

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

SATUAN

1.

Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota

% (Persen)

2.

Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Pulbaket

3.

Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Dokumen

4.

Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Dokumen

Sumber: Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019

Masing-masing rumusan IKP tersebut merefleksikan kinerja yang dijalankan oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam mewujudkan sasaran program dan outcome yang telah ditetapkan. Melalui IKP 1, kinerja yang direfleksikan terkait dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal (1)pengawasan teknis, pengawasan khusus, dan pemenuhan SPM, (2)pembinaan pengendalian, (3)pengembangan kelembagaan dan prosedur, (4) pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang. Lebih lanjut, kinerja yang digambarkan melalui IKP 2 menyangkut upaya penertiban pemanfaatan ruang, yang terkait dengan penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan melalui pelaksanaan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) ataupun Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, Pemeriksaan (Wasmalitrik) yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan tahapan selanjutnya yakni penyidikan dan rekomendasi pengenaan sanksi (administratif ataupun pidana). Berikutnya melalui IKP 3, kinerja yang direfleksikan terkait dengan upaya pengendalian pemantauan pertanahan dimana dilakukan inventarisasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi pemenuhan kewajiban pemegang hak dan perijinan tanah pertanian dan non pertanian dalam rangka penyusunan rekomendasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah. Terakhir, kinerja yang digambarkan melalui IKP 4 terkait dengan upaya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dalam rangka penyusunan rekomendasi penetapan tanah terlantar dan peruntukan tanah cadangan umum negara. Dalam rangka menjalankan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dilakukan penetapan kegiatan yang merupakan penjabaran ataupun operasionalisasi dari program dimaksud. Adapun pembagian kegiatan sebagaimana termuat dalam Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah 2015-2019, dilakukan berdasarkan pengelompokkan unit eselon II di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah, yaitu: 1. Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2 | 2

2. 3. 4. 5.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penertiban Pemanfaatan Ruang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditunjukkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun, pencapaian IKK tersebut dilaksanakan melalui pemenuhan output yang menjadi pendukungnya. Berikut disajikan IKK dan output yang berada dalam lingkup Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Tabel 1.2 Indikator Kinerja Kegiatan dan Output Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah dokumen kebijakan dan strategi serta administrasi kerjasama Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Output: 1. Dokumen kebijakan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2. Dokumen kegiatan administrasi kegiatan kerjasama Indikator Kinerja Kegiatan 2: Jumlah dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Output: Dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Indikator Kinerja Kegiatan 3: Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Output: Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundang-undangan Output: Dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundangundangan Indikator Kinerja Kegiatan 5: Jumlah dokumen administrasi umum (tatausaha dan rumah tangga) Output: 1. Dokumen administrasi umum dan rumah tangga 2. Dokumen pelaksanaan dokumentasi dan kepustakaan


Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Indikator Kinerja Kegiatan 6: Jumlah dokumen Keuangan dan BMN Output: 1. Dokumen Keuangan 2. Dokumen BMN Indikator Kinerja Kegiatan 7: Jumlah dokumen kepegawaian dan ortala Output: 1. Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian 2. Dokumen Pengembangan Pegawai 3. Dokumen Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Indikator Kinerja Kegiatan 8: Jumlah Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS Output: Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: 1. Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Dokumen Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 2: Jumlah Rancangan Perundang-undangan bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 3: Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Output: Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2 | 4

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 5: Jumlah Dokumen Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pusat dan Daerah Output: Dokumen Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pusat dan Daerah Indikator Kinerja Kegiatan 6: Prosentase Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Output: Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota Indikator Kinerja Kegiatan 7: Jumlah Dokumen Pengawasan Terhadap Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang Output: Dokumen Pengawasan Terhadap Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 8: Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Output: Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN Indikator Kinerja Kegiatan 9: Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota Output: Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 10: Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Output: Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 11: Jumlah Dokumen arahan peraturan zonasi sistem nasional Output: Dokumen arahan peraturan zonasi sistem nasional Indikator Kinerja Kegiatan 12: Jumlah Dokumen pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis (clearance ) perijinan pemanfaatan ruang Output: Dokumen pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis (clearance ) perijinan LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2 | 5

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pemanfaatan ruang Indikator Kinerja Kegiatan 13: Jumlah Dokumen pengembangan instrumen insentif dan disinsentif bidang penataan ruang Output: Dokumen pengembangan instrumen insentif dan disinsentif bidang penataan ruang Indikator Kinerja Kegiatan 14: Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perkantoran Output: 1. Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran 2. Dokumen Pembinaan SDM

Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Program Operasional Pemanfaatan Ruang Output: 1. Dokumen Kebijakan dan Strategi Penertiban Pemanfaatan Ruang 2. Dokumen Program Operasional Penertiban Pemanfaatan Ruang

Penertiban

Indikator Kinerja Kegiatan 2: Jumlah Rancangan Perundang-undangan bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang Output: Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 3: Jumlah Rancangan Pedoman Perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang Output: Rancangan Pedoman Perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah Data Base Penertiban Pemanfaatan Ruang Output: 1. Data Base Indikasi Pelanggaran 2. Data Base Pelaksanaan Program Penertiban Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 5: Jumlah Pulbaket terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Output: 1. Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (I) 2. Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II) 3. Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (III) 4. Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (IV) LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2 | 6

Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 6: Jumlah pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Output: 1. Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Sumatera (IA) 2. Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Jawa dan Bali (IB) 3. Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (IIA) 4. Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (IIB) Indikator Kinerja Kegiatan 7: Jumlah Dokumen Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Output: Dokumen Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Indikator Kinerja Kegiatan 8: Jumlah Kegiatan Pembinaan PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah Output: Dokumen Pembinaan PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah Indikator Kinerja Kegiatan 9: Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Output: Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Indikator Kinerja Kegiatan 10: 1. Tersedianya Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran 2. Tersedianya Dokumen Pembinaan SDM

Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah Rancangan Perundang-undangan Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Output: Rancangan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan 2: Jumlah Dokumen Pembinaan dan Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Output: 1. Dokumen Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 2. Dokumen Bimbingan Teknis Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 3. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Indikator Kinerja Kegiatan 3: Jumlah data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah dan dikelola LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2 | 7

Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Output: Dokumen Data Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Output: 1. Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian 2. Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian Indikator Kinerja Kegiatan 5: Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perkantoran Output: 1. Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran 2. Dokumen Pembinaan SDM Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: Rancangan NSPK Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Indikator Kinerja Kegiatan 2: Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: 1. Dokumen Pembinaan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 2. Dokumen Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Indikator Kinerja Kegiatan 3: Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar


Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Output: Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Indikator Kinerja Kegiatan 5: Jumlah Rekomendasi Penertiban Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara Output: Rekomendasi Penertiban Tanah Terlantar dan Peruntukan Tanah cadangan umum Negara

1.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 sebagaimana menjadi arahan Presiden Republik Indonesia, menjadi dasar ataupun acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arahan pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Visi Mengacu kepada peraturan teknis penyusunan Renstra K/L sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2014, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dalam menyusun Renstra, tidak lagi menyusun Visi dan Misi-nya masing-masing tetapi hanya menindaklanjuti Visi dan Misi Pemerintah yang sudah ada, sebagaimana yang tertuang dalam visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019, yakni: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.” Misi Dalam rangka mewujudkan visi yang telah dicanangkan di atas, terdapat 7 (tujuh) misi yang harus dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga meliputi: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mewujudkan keamanan Nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah , menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandasakan negara hukum; Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jatidiri sebagai negara maritim; Mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju dan sejahtera; Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, kuat dan berbasisikan kepentingan nasional; Mewujudkan manusia Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2 | 9

Tujuan Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendasarkan kepada arah kebijakan dan strategi nasional yang telah ditetapkan. Dalam arah kebijakan dan strategi tersebut, terdapat 6 (enam) agenda yang menjadi prioritas nasional. Pada agenda ketujuh yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor–Sektor Ekonomi Strategik, terdapat arah kebijakan meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang, untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat dilaksanakan dengan strategi: 1. Pembangunan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi; 2. Pembentukan perangkat PPNS yang handal dengan menyusun pedoman perlindungan PPNS bidang tata ruang; 3. Membuka partisipasi publik melalui pembentukan forum masyarakat dan dunia usaha untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal. Dari arah kebijakan dan strategi nasional tersebut, maka dapat dijabarkan tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah adalah sebagai berikut: “Menjamin terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang sesuai dengan kebijakan Penataan Ruang dan kebijakan Agraria”. Sasaran Adapun dalam mewujudkan tujuan tersebut, sasaran yang ingin dicapai oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah adalah: 1. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; 2. Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

1.4.2 Kebijakan, Program, dan Kegiatan A. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 merupakan acuan pembangunan nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMN ini adalah tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sasaran pembangunan bidang tata ruang untuk Tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN adalah (1)tersedianya peraturan perundang-undangan bidang tata ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas; (2)meningkatnya kapasitas kelembagaan bidang tata ruang, dalam jangka pendek, yang akan segera diselesaikan adalah penyusunan pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang; (3)meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam jangka pendek, yang akan segera diselesaikan adalah penetapan Revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2 | 10

dilengkapi dengan lembaga dan/atau pengelola Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekjur, penyediaan peta dasar skala 1:5000 atau penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada KSN dan daerah yang diprioritaskan, serta penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan (4)meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan penataan ruang. Sasaran tersebut kemudian diterjemahkan kedalam kebijakan dan strategi yang akan menjadi arahan pelaksanaan di tiap-tiap bidang. Adapun, kebijakan dan strategi yang dirumuskan terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana terlihat pada tabel 1.2. Tabel 1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah RPJMN 2015-2019 Kebijakan Meningkatkan Pembinaan Penataan Ruang

Kelembagaan

Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang

Pelaksanaan

Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Reforma Agraria Melalui Redistribusi Tanah, Pemberian Tanah, dan Bantuan Pemberdayaan Masyarakat

Strategi 1. Pembentukan Perangkat PPNS yang handal 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha 1. Penyusunan Peraturan Zonasi yang Lengkap Untuk Menjamin Implementasi RTR 2. Peningkatan Efektivitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Terukur 1. Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset 2. Pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah (reforma aset) yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset

Sumber: Renstra Ditjen PPRPRT 2015-2019

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran yang dimiliki sekaligus menjalankan garis kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, maka dirumuskan kebijakan operasional Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah yang meliputi kebijakan kelembagaan, pengendalian pemanfaatan ruang, penertiban pemanfaatan ruang, pengendalian dan pemantauan pertanahan, serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Kebijakan tersebut mencakup lingkup kegiatan yang menjadi bagian dari program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah. Adapun, kebijakan dan strategi dimaksud sebagaimana tersaji pada tabel 1.3.


Tabel 1.4 Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2015-2019 Kebijakan Kelembagaan: Melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM di Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Strategi: •

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap SDM bidang Penataan Ruang di tingkat Pusat dan Daerah.

•

Mengembangankan sistem informasi terpadu di bidang Penataan Ruang.

•

Mewujudkan konsep reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang

•

Meningkatkan kuantitas dan kualitas Jabatan Fungsional Penataan Ruang.

Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang Strategi: •

Mengembangkan sistem pengaduan masyarakat dan tindaklanjutnya (P5R);

•

Pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang dTingkat Pusat dan Daerah;

•

Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.

•

Melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus penataan ruang.

•

Melaksanakan pemberian pertimbangan teknis (clearance ) perijinan pemanfaatan ruang

•

Melakukan pengembangan instrumen insentif dan disinsentif bidang penataan ruang

Kebijakan Penertiban Pemanfaatan Ruang: Meningkatkan efektivitas penertiban pemanfaatan ruang Strategi: •

Menyiapkan pedoman operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

•

Melaksanakan audit pemanfaatan ruang di tingkat Pusat dan Daerah;

•

Memenuhi kebutuhan operasionalisasi PPNS di seluruh Indonesia;

•

Melakukan penindakan terhadap pelanggaran Rencana Tata Ruang

•

Melaksanakan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) atau pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan (Wasmatlitrik) terhadap serta penyidikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

•

Pelaksanaan koordinasi nasional, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2 | 12

pelaksanaan tugas PPNS bidang penataan ruang; •

Pengelolaan pelaporan masyarakat atas pelanggaran pemanfaatan ruang.

Kebijakan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan: Meningkatkan efektivitas pengendalian dan pemantauan pertanahan Strategi: •

Melakukan Pemantauan dan Evaluasi tanah pertanian dan non pertanian

•

Melakukan pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan

Kebijakan Pengendalian Pertanahan dan Penertiban Tanah Terlantar: Meningkatkan efektivitas penertiban tanah terlantar Strategi: •

Penyusunan NSPK penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;

•

Pengolahan data dan informasi tanah terindikasi terlantar

•

Penertiban dan penetapan tanah terlantar

•

Penyiapan rekomendasi dan

•

pendayagunaan tanah terlantar


B. Program dan Kegiatan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban melalui Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dengan outcome: 1. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; 2. Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Dalam mengukur kinerja pencapaian Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, digunakan Indikator Kinerja Program (IKP) yang dibagi menjadi 4 (empat) aspek sebagaimana termuat pada tabel 1.4. Keempat IKP tersebut memiliki keterkaitan dengan perwujudan sasaran program yang dimiliki oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. IKP 1 “Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota”dan IKP 2 “Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang” menjadi tolak ukur pencapaian sasaran program Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Sedangkan, IKP 3 “Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan” dan IKP 4 “Jumlah Rekomendasi Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar” menjadi parameter perwujudan sasaran program Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.


Tabel 1.5 IKP Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah No

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

SATUAN

1.

Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota

% (Persen)

2.

Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Pulbaket

3.


Dokumen

4.


Dokumen


Masing-masing rumusan IKP tersebut merefleksikan kinerja yang dijalankan oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam mewujudkan sasaran program dan outcome yang telah ditetapkan. Melalui IKP 1, kinerja yang direfleksikan terkait dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam hal (1)pengawasan teknis, pengawasan khusus, dan pemenuhan SPM, (2)pembinaan pengendalian, (3)pengembangan kelembagaan dan prosedur, (4) pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang. Lebih lanjut, kinerja yang digambarkan melalui IKP 2 menyangkut upaya penertiban pemanfaatan ruang, yang terkait dengan penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan melalui pelaksanaan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) ataupun Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, Pemeriksaan (Wasmalitrik) yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan tahapan selanjutnya yakni penyidikan dan rekomendasi pengenaan sanksi (administratif ataupun pidana). Berikutnya melalui IKP 3, kinerja yang direfleksikan terkait dengan upaya pengendalian pemantauan pertanahan dimana dilakukan inventarisasi, verifikasi, monitoring, dan evaluasi pemenuhan kewajiban pemegang hak dan perijinan tanah pertanian dan non pertanian dalam rangka penyusunan rekomendasi pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah dan dasar penguasaan atas tanah. Terakhir, kinerja yang digambarkan melalui IKP 4 terkait dengan upaya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dalam rangka penyusunan rekomendasi penetapan tanah terlantar dan peruntukan tanah cadangan umum negara. Dalam rangka menjalankan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dilakukan penetapan kegiatan yang merupakan penjabaran ataupun operasionalisasi dari program dimaksud. Adapun pembagian kegiatan sebagaimana termuat dalam Renstra Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah 2015-2019, dilakukan berdasarkan pengelompokkan unit eselon II di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah, yaitu: 1. Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3. Penertiban Pemanfaatan Ruang LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2 | 14

4. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 5. Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditunjukkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun, pencapaian IKK tersebut dilaksanakan melalui pemenuhan output yang menjadi pendukungnya. Berikut disajikan IKK dan output yang berada dalam lingkup Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. 1.3 Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Penetapan Kinerja tahun berjalan kemudian dituangkan dalam tabel-tabel berikut yang sesuai dengan renstra. Tabel 1.6 Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang TARGET

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SATUAN

(1)

(2)

(3)

(3)

(5)

(6)

Dokumen

13,98%

9,08%

1

Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota Kawasan Strategis Nasional.

2015-2019

TARGET 2016

Persentase

Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Pulbaket)

Pulbaket

138 Pulbaket

13 Pulbaket


Bidang

288 Bidang

64 Bidang

207 Bidang

39 Bidang


Rekomendasi Bidang Rekomendasi

1.4 Indikator Kinerja Kegiatan Untuk melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dibantu oleh unit kerja eselon 2 yang terdiri dari Setditjen, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan, dan Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Unit kerja eselon 2 tersebut juga telah menetapkan target kinerja tahun 2016 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara direktur kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Di bawah ini telah tersaji LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2 | 15

beberapa tabel indikator kinerja kegiatan unit eselon 2 yang berisi target pencapaian kinerja tahun 2016. Tabel 1.7 Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah SASARAN STRATEGIS

NO (1) 1

(3) Tersusunnya kebijakan dan strategi perencanaan, pemrograman, evaluasi kinerja, kerjasama, dan terselenggaranya pengelolaan hukum

Terselenggaranya pengelolaan umum dan kepegawaian ortala Direktorat Jenderal dan terbentuknya PPNS penataan ruang

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (4) Jumlah dokumen kebijakan dan strategi serta administrasi kerjasama Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

Jumlah dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Jumlah dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundangundangan Jumlah dokumen administrasi umum (tatausaha dan rumah tangga)

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(5) Dokumen kebijakan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

(6) Dokumen

(7) 13 Dokumen

(8) 2 Dokumen

Dokumen kegiatan administrasi kegiatan kerjasama

Dokumen

12 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

24 Dokumen

3 Dokumen

Dokumen

24 Dokumen

4 Dokumen

Dokumen

22 Dokumen

4 Dokumen

Dokumen

34 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

13 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen Dokumen

34 Dokumen 12 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen

12 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

26 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

28 Dokumen

1 Dokumen

Orang

1.000 orang

200 Orang

OUTPUT

Dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundang-undangan

Dokumen administrasi umum dan rumah tangga

Dokumen pelaksanaan dokumentasi dan kepustakaan Dokumen Keuangan Jumlah dokumen Keuangan dan BMN Jumlah dokumen kepegawaian dan ortala

Jumlah Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

Dokumen BMN Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dokumen Pengembangan Pegawai Dokumen Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

Target indikator kinerja 2016 kegiatan pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dengan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Kegiatan Dukungan Manajemen Program Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfataan Ruang dan Penguasaan Tanah memiliki 8 indikator kinerja kegiatan dan 13 output kegiatan


Tabel 1.8 Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

OUTPUT

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) 9,08%

Indikator Kinerja Program: Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 1

2

3

4

Terwujudnya Kebijakan, Strategi, Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tersusunnya Rancangan NSPK bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang (PZ, Insentif & Disinsentif, Perizinan, Sanksi)

Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prosentase Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya Pengawasan Teknis, Pengawasan Khusus, dan Pengawasan SPM Bidang Penataan Ruang

5

Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah Rancangan Perundang-undangan bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen

20 Dokumen

3 Dokumen

Dokumen Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen

22 Dokumen

3 Dokumen

Dokumen

24 Dokumen

4 Dokumen

Dokumen

17 Dokumen

3 Dokumen

Dokumen

20 Dokumen

4 Dokumen

Dokumen

185 Dokumen

37 Dokumen

Dokumen

159 Dokumen

12 Dokumen

Dokumen

29 Dokumen

2 Dokumen

Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota

Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Target indikator kinerja 2015 kegiatan pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang memiliki 9 Sasaran Program, 13 indikator kinerja kegiatan, dan 15 output.


Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang SASARAN PROGRAM

NO


OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 1 Terwujudnya Jumlah Dokumen Dokumen Kebijakan dan Kebijakan, Strategi, Kebijakan, Strategi, dan Strategi Penertiban Program Program Operasional Pemanfaatan Ruang Operasional Penertiban Pemanfaatan Pembinaan Ruang Pengendalian Dokumen Program Pemanfaatan Ruang Operasional Penertiban Pemanfaatan Ruang 2 Tersusunnya Jumlah Rancangan Rancangan NSPK Bidang Rancangan NSPK Perundang-undangan Pengendalian Pemanfaatan bidang Penertiban bidang Penertiban Ruang Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Jumlah Rancangan Rancangan Pedoman Pedoman Perlindungan Perlindungan PPNS Bidang PPNS Bidang Tata Ruang Tata Ruang 3

Tersedianya Sistem Informasi Penertiban Pemanfaatan Ruang

Jumlah Data Base Penertiban Pemanfaatan Ruang

Data Base Pelanggaran

Terlaksananya Pulbaket terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Jumlah Dokumen terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Jumlah pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan

5

Terlaksananya Pembinaan dan Operasionalisasi PPNS Penataan

Jumlah Kegiatan Pembinaan PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(5)

(6)

(7)

Dokumen

17 Dokumen

13 Pulbaket 2 Dokumen

Dokumen

8 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

3 Dokumen

4 Dokumen

Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

49 Dokumen

Indikasi

Data Base Pelaksanaan Program Penertiban Pemanfaatan Ruang 4

SATUAN

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (I)

3 Dokumen

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II)

Dokumen

49 Dokumen

4 Dokumen

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (III)

Dokumen

51 Dokumen

2 Dokumen

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (IV)

Dokumen

51 Dokumen

4 Dokumen

Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Sumatera (IA)

Dokumen

10 Dokumen

Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Jawa dan Bali (IB)

Dokumen

7 Dokumen

1 Dokumen

Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (IIA)

Dokumen

10 Dokumen

1 Dokumen


Dokumen

6 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen Pembinaan PPNS Penataan Ruang

Dokumen

123 Dokumen

6 Dokumen

1 Dokumen


SASARAN PROGRAM

NO


OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Ruang Pusat dan Jumlah Dokumen Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Daerah Operasionalisasi Pembinaan PPNS 6 Terselenggaranya Jumlah Dokumen Tersedianya Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Pengelolaan Pengelolaan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(5)

(6)

(7)

Dokumen

179 Dokumen

Dokumen

16 Dokumen

13 Pulbaket 35 Dokumen

16 Dokumen

Target indikator kinerja 2016 kegiatan pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Plt. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang dengan Plt. Direktur Jenderal Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

dan

Penguasaan

Tanah. Kegiatan

Penertiban

Pemanfaatan Ruang memiliki 6 Sasaran Program, 9 Indikator Kinerja Kegiatan dan 17 output.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan NO

SASARAN PROGRAM


OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program 3: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(5)

(6)

(7) 64 Bidang

1

Tersusunnya Rancangan Dokumen NSPK Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Jumlah Rancangan Perundang-undangan Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Rancangan NSPK Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Dokumen

15 Dokumen

4 Dokumen

2

Terselenggaran ya pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Jumlah Dokumen Pembinaan dan Bimbingan Teknis Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Dokumen Pembinaan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Dokumen

11 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Dokumen

14 Dokumen

3 Dokumen

3

Tersedianya data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah dan dikelola

Jumlah data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah dan dikelola

Dokumen Data Tanah Pertanian dan Tanah Non Pertanian

Dokumen

9 Dokumen

2 Dokumen

4

Tersusunnya Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah

Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah

Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Pertanian

Bidang dan Rekomendasi

288 Bidang

1 Dokumen

Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas

Dokumen

5 Dokumen

1 Dokumen


NO

SASARAN PROGRAM


OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program 3: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Non Pertanian 5 Terselenggaran Jumlah Dokumen Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran ya Pengelolaan Pengelolaan Administrasi Administrasi Perkantoran Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

SATUAN

TARGET 2015-2019

TARGET 2016

(5)

(6)

(7) 64 Bidang

Dokumen

23 Dokumen

2 Dokumen

Dokumen

4 Dokumen

1 Dokumen

Target indikator kinerja 2016 kegiatan pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Plt. Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan dengan Plt. Direktur Jenderal

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

dan

Penguasaan

Tanah.

Kegiatan

Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan memiliki 5 sasaran kegiatan, 5 indikator kinerja kegiatan, dan 8 indikator output. Tabel 2.6 Indikator Kinerja Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar SASARAN KEGIATAN

NO


OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1 Tersusunnya Jumlah Rancangan Rancangan NSPK Bidang Rancangan Peraturan PerundangPenertiban dan Pendayagunaan Dokumen NSPK undangan Bidang Tanah Terlantar Penertiban dan Penertiban dan Pendayagunaan Pendayagunaan Tanah Tanah Terlantar Terlantar

2

Terselenggaranya Pembinaan/ Pendampingan/ Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

SATUAN

TARGET 2016-2019

(5)

(6)

TARGET 2016 (7) 39 Bidang

Dokumen

18 Dokumen

4 Dokumen

Dokumen Pembinaan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Dokumen

40 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Dokumen

39 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen

20 Dokumen

10 Dokumen

Target indikator kinerja 2016 kegiatan pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Plt. Direktur Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar memiliki 2 sasaran kegiatan, 3 indikator kinerja kegiatan, dan 4 output. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2 | 20

1.5 Target Kinerja Triwulan 2 Pada subbab ini ditampilkan rencana pencapaian target triwulan kedua baik untuk Indikator Kinerja Program, maupun Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi di beberapa tabel di bawah ini. Tabel 1.12 Target Capaian Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Triwulan II NO.


(1)

(2)

1

TARGET

Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota Kawasan Strategis Nasional. Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Pulbaket)

PK 2016

Triwulan II (%)

(3)

(4) 46,85

9,08%

13 Pulbaket


64 Bidang


39 Bidang

49,60 56,00

55,90

Tabel 1.13 Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Triwulan II SASARAN STRATEGIS

NO (1) 1

(2) Tersusunnya kebijakan dan strategi perencanaan, pemrograman, evaluasi kinerja, kerjasama, dan terselenggaranya pengelolaan hukum

TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

OUTPUT

(3) Jumlah dokumen kebijakan dan strategi serta administrasi kerjasama Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

(4) Dokumen kebijakan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Dokumen kegiatan administrasi kegiatan kerjasama Dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundang-undangan

Jumlah dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Jumlah dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundang-undangan

Terselenggaranya pengelolaan umum dan kepegawaian ortala Direktorat Jenderal dan terbentuknya PPNS penataan ruang

Jumlah dokumen administrasi umum (tatausaha dan rumah tangga)

PK 2016

TRIWULAN II (%)

(5) 2 Dokumen

(6) 48,00

1 Dokumen

48,00

3 Dokumen

46,67

4 Dokumen

49,00

4 Dokumen

47,25

1 Dokumen

61,00

1 Dokumen

55,00

Dokumen administrasi umum dan rumah tangga

Dokumen pelaksanaan


TARGET

NO

SASARAN STRATEGIS


OUTPUT

(1)

(2)

(3)

(4) dokumentasi dan kepustakaan Dokumen Keuangan Dokumen BMN Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dokumen Pengembangan Pegawai Dokumen Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

Jumlah dokumen Keuangan dan BMN Jumlah dokumen kepegawaian dan ortala


PK 2016

TRIWULAN II (%)

(5)

(6)

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

74,00 50,00 69,00

1 Dokumen

50,00

1 Dokumen

45,00

200 Orang

45,00

Target indikator kinerja 2016 kegiatan pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dengan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Kegiatan Dukungan Manajemen Program Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfataan Ruang dan Penguasaan Tanah memiliki 8 indikator kinerja kegiatan dan 13 output kegiatan Tabel 1.14 Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 1 Terwujudnya Kebijakan, Jumlah Dokumen Kebijakan, Dokumen Kebijakan dan Strategi, Program Strategi, dan Program Strategi Pengendalian Operasional Pembinaan Operasional Pembinaan Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Dokumen Program Pemanfaatan Ruang Ruang Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2 Tersusunnya Rancangan Jumlah Rancangan NSPK bidang Perundang-undangan bidang Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pengendalian Pemanfaatan Pengendalian Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang (PZ, Ruang Ruang Insentif & Disinsentif, Perizinan, Sanksi) 3 Terwujudnya Pembinaan Jumlah Dokumen Kegiatan Dokumen Kegiatan Terkait Pengendalian Terkait Pembinaan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang di Ruang di Tingkat Nasional, Tingkat Nasional, Provinsi, Provinsi, Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembentukan dan Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ruang 4

Terlaksananya Pengawasan Teknis, Pengawasan Khusus, dan Pengawasan SPM Bidang Penataan Ruang

Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis, dan Pengawasan Khusus Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota

Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota

Jumlah Dokumen Monitoring

Dokumen Kegiatan

PK 2016

TRIWULAN II (%)

(5)

(6) 9,08%

3 Dokumen

47,67

3 Dokumen

55,00

4 Dokumen

41,67

3 Dokumen

47,00

4 Dokumen

41,50

37 Dokumen

53,89

12 Dokumen

45,00


NO

SASARAN STRATEGIS


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pemanfaatan Ruang Provinsi/Kab/Kota 5 Terlaksananya Jumlah Dokumen Kegiatan Dokumen Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang

TRIWULAN II (%)

PK 2016 (5)

(6) 9,08%

2 Dokumen

45,00

Target indikator kinerja 2015 kegiatan pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah. Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang memiliki 9 Sasaran Program, 13 indikator kinerja kegiatan, dan 15 output.

Tabel 1.15 Indikator Kinerja Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang SASARAN PROGRAM

NO

TARGET


OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 1 Terwujudnya Jumlah Dokumen Dokumen Kebijakan dan Strategi Kebijakan, Strategi, Kebijakan, Strategi, dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Program Program Operasional Operasional Penertiban Pemanfaatan Pembinaan Ruang Pengendalian Dokumen Program Operasional Pemanfaatan Ruang Penertiban Pemanfaatan Ruang 2 Tersusunnya Jumlah Rancangan Rancangan NSPK Perundang-undangan Rancangan NSPK Bidang bidang Penertiban bidang Penertiban Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Jumlah Rancangan Rancangan Pedoman Perlindungan Pedoman Perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang PPNS Bidang Tata Ruang Jumlah Data Base 3 Tersedianya Sistem Data Base Indikasi Pelanggaran Informasi Penertiban Penertiban Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang Ruang Data Base Pelaksanaan Program Penertiban Pemanfaatan Ruang 4

Terlaksananya Pulbaket terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Jumlah Pulbaket terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Jumlah pengawasan langsung dan pengelolaan

PK 2016

TRIWULAN II (%)

(5)

(6) 13 Pulbaket

2 Dokumen

51,50

1 Dokumen

55,00

4 Dokumen

42,50

1 Dokumen

55,00

2 Dokumen

42,50

1 Dokumen

55,00 55,00

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (I)

3 Dokumen

Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II)

4 Dokumen

55,00


2 Dokumen

55,00


4 Dokumen

55,00

Pengawasan pengelolaan

langsung dan pengaduan Wilayah

1 Dokumen

48,00


SASARAN PROGRAM

NO

TARGET


OUTPUT

(1) (2) (3) Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Sumatera (IA) pengaduan

6

Terlaksananya Pembinaan dan Operasionalisasi PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah

7

Jumlah Kegiatan Pembinaan PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Perkantoran

(4)

PK 2016

TRIWULAN II (%)

(5)

(6) 13 Pulbaket


1 Dokumen

48,00


1 Dokumen

48,00


1 Dokumen

48,00

Dokumen Pembinaan Penataan Ruang

PPNS

6 Dokumen

49,17

Operasionalisasi

35 Dokumen

45,80

Dokumen Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran

16 Dokumen

45,88

Dokumen Pembinaan PPNS

Target indikator kinerja 2016 kegiatan pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Plt. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang dengan Plt. Direktur Jenderal Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

dan

Penguasaan

Tanah. Kegiatan

Penertiban

Pemanfaatan Ruang memiliki 7 Sasaran Program, 9 Indikator Kinerja Kegiatan dan 18 output.

Tabel 1.16 Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan SASARAN PROGRAM

NO

TARGET


OUTPUT

(1) (2) (3) Indikator Kinerja Program 3: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

(4)

PK 2016

TRIWULAN II (%)

(5)

(6) 64 Bidang

1

Tersusunnya Rancangan Dokumen NSPK Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan



4 Dokumen

50,75

2

Terselenggaranya pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan



1 Dokumen

59,00


2 Dokumen 50,00


SASARAN PROGRAM

NO

TARGET


OUTPUT

(1) (2) (3) Indikator Kinerja Program 3: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 3

4

5

(4)

PK 2016

TRIWULAN II (%)

(5)

(6) 64 Bidang

1 Dokumen

Tersedianya data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah dan dikelola



Tersusunnya Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Perkantoran



1 Dokumen

55,50

Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Dokumen Kinerja Pelaksanaan Anggaran

dan

2 Dokumen

56,00

Dokumen Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1 Dokumen

48,00

50,00

Target indikator kinerja 2016 kegiatan pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Plt. Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan dengan Plt. Direktur Jenderal

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

dan

Penguasaan

Tanah.

Kegiatan

Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan memiliki 5 sasaran kegiatan dan 5 indikator kinerja kegiatan. Tabel 1.17 Indikator Kinerja Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar SASARAN KEGIATAN

NO


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1 Tersusunnya Jumlah Rancangan Rancangan NSPK Bidang Rancangan Peraturan PerundangPenertiban dan Pendayagunaan Dokumen NSPK undangan Bidang Tanah Terlantar Penertiban dan Penertiban dan Pendayagunaan Pendayagunaan Tanah Tanah Terlantar Terlantar

2

Terselenggaranya Pembinaan/ Pendampingan/ Evaluasi dan Pelaporan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

PK 2016 (5)

TRIWULAN II (%) (6) 39 Bidang

4 Dokumen

55,75

Dokumen Pembinaan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

1 Dokumen

56,00

Dokumen Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

1 Dokumen

56,00


SASARAN KEGIATAN

NO


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Jumlah Dokumen Dokumen Evaluasi dan Evaluasi dan Pelaporan Pelaporan Bidang Penertiban Bidang Penertiban dan dan Pendayagunaan Tanah Pendayagunaan Tanah Terlantar Terlantar

PK 2016 (5)

TRIWULAN II (%) (6) 39 Bidang

10 Dokumen

55,90


BAB 2. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN KEDUA Pada Bab 2 ini diuraikan tentang hasil pencapaian kinerja per-triwulan dan sekaligus dibandingkan terhadap rencana. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran mengenai tercapai atau tidaknya target per triwulanan, maka dilakukan pengukuran sesuai tabel kriteria yang ditetapkan berdasarkan Permen PAN No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Kategori warna disesuaikan dengan angka pencapaian yang kemudian

diisikan

ke

dalam

kolom

evaluasi

sehingga

dapat

diketahui

keberhasilan/kegagalan indikator kinerja selama triwulan yang dilaporan. Tabel 2.1 Tabel Kriteria Penilaian No

Kategori

Menjadi

Interpretasi

1

AA

> 90 - 100 Sangat Memuaskan,

2

A

> 80 – 90

3

BB

> 70 – 80

4

B

> 60 - 70

5

CC

> 50 - 60

6

C

> 30 - 50

7

D

0 - 30

Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Kategori Warna


2.1 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Program Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tahun 2016 TARGET

NO.


PK 2016

(1)

(2)

(3)

1

Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota Kawasan Strategis Nasional.

9,08%

Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Pulbaket)

13 Pulbaket


64 Bidang


39 Bidang

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

(4) 46,85

(5) 34,40

(6) 73,43

49,60

32,63

59,33

56,00

8,15

6,67

55,90

24,00

42,93

Triwulan II (%)

2.2 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Realisasi capaian kinerja program sebagaimana pada tabel di atas merupakan agregat dari realisasi capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan pada Unit Kerja Eselon 2. Adapun kemajuan kegiatan lengkap dengan uraian permasalahan maupun langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk meminimalsir permalahan tersebut pada triwulan selanjutnya. Permasalahan diisi dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pencapaian target. Sementara itu, rencana tindak yang perlu dan akan diambil dalam tindak lanjut ke dapan dalam mengejar ketertinggalan dari target pencapaian. Permasalahan dan tindak lanjut diuraikan di bawah tabel capaian indikator kinerja kegiatan.


2.2.1

Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah NO (1) 1

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (2) Jumlah dokumen kebijakan dan strategi serta administrasi kerjasama Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

Jumlah dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Jumlah dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundangundangan Jumlah dokumen administrasi umum (tatausaha dan rumah tangga)

Jumlah dokumen Keuangan dan BMN Jumlah dokumen kepegawaian dan ortala


TARGET OUTPUT

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

PK 2016

TRIWULAN II (%)

(3) Dokumen kebijakan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

(4) 2 Dokumen

(5) 48,00

(6) 23,30

(7) 48,54

Dokumen kegiatan administrasi kegiatan kerjasama Dokumen penyiapan dan penyusunan program dan anggaran tahunan Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah Dokumen penyelenggaraan bantuan hukum dan penyiapan peraturan perundang-undangan Dokumen administrasi umum dan rumah tangga Dokumen pelaksanaan dokumentasi dan kepustakaan Dokumen Keuangan

1 Dokumen

48,00

41,79

87,06

3 Dokumen

46,67

29,68

63,61

4 Dokumen

49,00

3,00

65,60

4 Dokumen

47,25

26,90

56,93

1 Dokumen

61,00

48,16

78,94

1 Dokumen

55,00

47,73

86,78

1 Dokumen 1 Dokumen

74,00 50,00

68,08 37,01

92,00 74,02

1 Dokumen

69,00

42,23

61,20

1 Dokumen

50,00

8,23

16,46

1 Dokumen

45,00

81,82

96,26

200 Orang

45,00

45,90

102,2

Dokumen BMN Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dokumen Pengembangan Pegawai Dokumen Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Pegawai yang dibentuk menjadi PPNS

Permasalahan: 1. Pelaksanaan pekerjaan masih menggunakan dana UP dan TUP 2. Backlog target PPNS 2015 yang sebanyak 200 orang, tidak dapat diakomodasi di tahun 2016 karena : a. Kapasitas PUSDIK RESKIM yang terbatas b. Adanya calon peserta pelatihan yang membatalkan keikutsertaan di saat menjelang pelatihan akan dimulai


Rencana Tindak: 1. Penjadwalan ulang dan persiapan pelaksanaan pekerjaan 2. Ada beberapa hal terkait PPNS: a. Lebih Meningkatkan koordinasi dengan PUSDIK RESKIM untuk pelatihan PPNS pada tahun – tahun berikutnya. b. Meningkatkan proses penjaringan calon peserta sehingga fenomena last minute cancel dapat dikurangi.

2.2.2

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Triwulan II NO


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) Indikator Kinerja Program: Prosentase implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 1

2

3

Jumlah Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah Rancangan Perundang-undangan bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4

5

Prosentase Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dokumen Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen Program Operasional Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

PK 2016

TRIWULAN II (%)

(4)

(5)

PROPORSI (%)

(6)

(7) 9,08%

3 Dokumen

47,67

34,81

73,02

3 Dokumen

55,00

42,07

76,49

4 Dokumen

41,67

30,82

73,98

3 Dokumen

47,00

30,66

65,23

4 Dokumen

41,50

29,37

70,77

37 Dokumen

53,89

47,56

88,25

12 Dokumen

45,00

30,00

66,67

4 Dokumen

45,00

30,00

66,67

Dokumen Kegiatan Terkait Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Dokumen Pembentukan dan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

REALISASI (%)

Dokumen Pengawasan Teknis dan Pengawasan Khusus Provinsi/Kab/Kota Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Provinsi/Kab/Kota Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Permasalahan: 1.

Penyerapan paket pekerjaan sudah banyak yang dilaksanakan namun masih ada beberapa administrasi pertanggungjawaban yang belum diselesaikan LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2 | 30

2.

Terdapat progres keuangan yang belum diupdate oleh petugas e-Monitoring

3.

Beberapa SKPD Dekonsentrasi yang progres keuangannya masih rendah yakni Sulbar, Kalsel, Maluku, DIY, Kaltara, Banten dan Papua

Rencana Tindak: 1. 2. 3.

2.2.3

Pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan dan administrasi keuangan harus diselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditentukan\ Petugas e-Monitoring dimohon untuk segera mengupdate data progress keuangan yang terbaru satker daerah yang memiliki hambatan dalam pelaksanaan pekerjaannya menjadi tugas satker pusat untuk membina dengan memanfaatkan perjalanan dinas terkait wasdal dan monev yang dimiliki Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang

Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang Triwulan II NO


TARGET OUTPUT

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

PK 2016

TRIWULAN II (%)

(4)

(5)

(6)

(7) 13 Pulbaket

2 Dokumen

51,50

32,60

63,29

1 Dokumen

55,00

51,14

92,98

4 Dokumen

42,50

30,00

70,59

1 Dokumen

55,00

30,00

54,55

2 Dokumen

42,50

31,11

73,20

1 Dokumen

55,00

40,21

73,11

55,00

43,04

78,25

4 Dokumen

55,00

23,30

42,36


2 Dokumen

55,00

34,47

62,66


4 Dokumen

55,00

25,73

46,77

(1) (2) (3) Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 1 Jumlah Dokumen Dokumen Kebijakan dan Kebijakan, Strategi, dan Strategi Penertiban Program Operasional Pemanfaatan Ruang Penertiban Pemanfaatan Ruang Dokumen Program Operasional Penertiban Pemanfaatan Ruang 2 Jumlah Rancangan Rancangan NSPK Bidang Perundang-undangan Pengendalian Pemanfaatan bidang Penertiban Ruang Pemanfaatan Ruang Jumlah Rancangan Rancangan Pedoman Pedoman Perlindungan Perlindungan PPNS Bidang PPNS Bidang Tata Ruang Tata Ruang 3 Jumlah Data Base Data Base Penertiban Penertiban Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang Ruang Data Base Pelaksanaan Program Penertiban Pemanfaatan Ruang 4 Jumlah Pulbaket terhadap Inventarisasi Indikasi Indikasi Pelanggaran Pelanggaran Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang Ruang Wilayah (I) Inventarisasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Wilayah (II)

3 Dokumen


NO


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) Indikator Kinerja Program: Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Jumlah pengawasan Pengawasan langsung dan langsung dan pengelolaan pengelolaan pengaduan Wilayah Sumatera (IA) pengaduan

6

7

Jumlah Kegiatan Pembinaan PPNS Penataan Ruang Pusat dan Daerah Jumlah Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perkantoran

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

PK 2016

TRIWULAN II (%)

(4)

(5)

(6)

(7) 13 Pulbaket

48,00

30,00

62,50

1 Dokumen


1 Dokumen

48,00

30,00

62,50


1 Dokumen

48,00

30,00

62,50


1 Dokumen

48,00

30,00

62,50

Dokumen Pembinaan Penataan Ruang

PPNS

6 Dokumen

49,17

27,14

55,20

Dokumen Operasionalisasi Pembinaan PPNS

35 Dokumen

45,80

47,18

103,01


16 Dokumen

45,88

22,92

49,95

dan

Permasalahan: 1.

Penyerapan paket pekerjaan sudah banyak yang dilaksanakan namun masih ada beberapa administrasi pertanggungjawaban yang belum diselesaikan yang membutuhkan waktu

2.

Kekosongan pejabat definitif di beberapa subdit cukup mempengaruhi proses pelaksanaan pekerjaan

3.

Ada paket pekerjaan yang terhambat progresnya karena masih menunggu revisi DIPA selesai

4.

Terdapat hambatan di beberapa SKPD Dekonsentrasi misalnya Provinsi Kalimantan Utara yang masih perlu pembinaan karena provinsi baru dan Provinsi Papua karena struktur tata ruangnya berpindah ke Bappeda

Rencana Tindak: 1.

Unit kerja pelaksana paket kontraktual tersebut di waktu yang akan datang diharapkan dapat menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan dengan ketat agar seluruh rencana pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik


2.

Pekerjaan yang berpotensi tidak dapat terselesaikan sesuai target diharapkan dapat diupayakan penyelesaian pelaporan hasil kegiatan dan administrasi keuangannya

2.2.4 Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Triwulan II NO


TARGET OUTPUT

(1) (2) (3) Indikator Kinerja Program 3: Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

PK 2016

TRIWULAN II (%)

(4)

(5)

(6)

(7)

1



4 Dokumen

50,75

40,15

79,11

2



1 Dokumen

59,00

61,11

105,27


3 Dokumen

50,00

57,63

115,25

3



2 Dokumen

55,50

64,63

116,44

4



1 Dokumen

56,00

8,15

14,55

5

Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Perkantoran


2 Dokumen

56,00

12,21

21,79

1 Dokumen

48,00

0

0

Dokumen Pembinaan SDM

dan

Permasalahan: 1. Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan di daerah di bawah supervisi Dit. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan yang disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia, khususnya di luar Pulau Jawa dan hal tersebut juga terjadi di Pusat. 2. Kesulitan dalam mendapatkan data terkait Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan di Daerah

Rencana Tindak: 1. Perlu pemetaan sumber daya manusia yang dibutuhkan di pusat dan di daerah yang memiliki kompetensi terkait pengendalian dan pemantauan pertanahan 2. Perlu dirancang sistem yang handal untuk menyimpan data terkait pengendalian dan pemantauan pertanahan di pusat yang dikompilasi dari hasil survey ke daerah dan diharapkan sistem tersebut dapat diakses serta diupdate oleh pusat dan daerah LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN 2 | 33

2.2.5 Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Triwulan II NO


OUTPUT

REALISASI (%)

PROPORSI (%)

(5)

(6)

(7)

55,75

56,26

66,00

56,00

68,19

79,29

56,00

0

0

55,90

9,78

11,41

TARGET 2015 TRIWULAN II PK 2015 (%)

(1) (2) (3) (4) Indikator Kinerja Program: Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 1 Jumlah Rancangan Rancangan NSPK 4 Dokumen Peraturan PerundangBidang Penertiban dan undangan Bidang Pendayagunaan Tanah Penertiban dan Terlantar Pendayagunaan Tanah Terlantar 2 Jumlah Dokumen Dokumen Pembinaan 1 Dokumen Pembinaan dan Bidang Penertiban dan Pendampingan Bidang Pendayagunaan Tanah Penertiban dan Terlantar Pendayagunaan Tanah Terlantar Dokumen 1 Dokumen Pendampingan Bidang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Jumlah Dokumen Dokumen Evaluasi dan 10 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaporan Bidang Bidang Penertiban dan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Pendayagunaan Tanah Terlantar Terlantar

Permasalahan: 1. Pengelolaan Data Pendukung Kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar Belum Optimal; 2. Regulasi Penertiban Tanah Terlantar Belum Sepenuhnya Mengakomodasi Seluruh Tahapan Kegiatan; 3. Identifikasi dan Penelitian Tanah Terindikasi Terlantar yang kurang obyektif sehingga data yang dihasilkan kurang akurat untuk tahapan Penetapan; Rencana Tindak: 1. Perlu dirancang sistem yang handal untuk menyimpan data terkait Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar di pusat yang dikompilasi dari hasil survey ke daerah dan diharapkan sistem tersebut dapat diakses serta diupdate oleh pusat dan daerah 2. Perlu penyusunan regulasi penertiban tanah terlantar yang bisa mengakomodasi seluruh tahapan kegiatan


BAB 3. PENUTUP 3.1 Kesimpulan Secara keseluruhan, tingkat capaian kinerja yang telah dihasilkan baik fisik maupun anggaran sudah dapat dikategorikan baik, mengingat berbagai kendala yang dihadapi selama berjalannya Tahun Anggaran 2016 terutama terkait waktu pelaksanaan yang pendek. Namun demikian, berkat komitmen dan kerja keras dari berbagai elemen yang ada dalam lingkup Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, berbagai kendala dan permasalahan yang ada dapat teratasi dalam rangka memberikan hasil maksimal sebagai pemenuhan target yang telah ditetapkan. 3.2 Saran Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah untuk mengupayakan pencapaian kinerja yang dapat sesuai target/rencana aksi antara lain : 1. Menghimbau kepada seluruh pimpinan unit kerja eselon II agar mengingatkan para petugas e-Monitoring Satker Pusat dan SKPD Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang untuk selalu meng-update data e-Monitoring setiap ada perubahan status progres pelelangan serta penyerapan keuangan dan fisik pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2. Melakukan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi secara berkala dengan pimpinan unit eselon II sebagai pembina

SKPD Dekonsentrasi 33 provinsi untuk memantau

progres kinerja satker daerah, memberikan advisory terhadap proses pelaksanaan pekerjaan dan untuk mengetahui best practices pelaksanaan pekerjaan yang dapat diterapkan agar progres kinerja mengalami peningkatan yang lebih baik (lesson learned). 3. Pembinaan kepada SKPD Dekonsentrasi selaku pelaksana di daerah harus dilakukan secara intens oleh Direktorat Pembina di pusat untuk meminimalisir permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak menghambat atau mengganggu berjalannya pekerjaan;


4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Pusdikreskrim selaku penyelenggara pendidikan PPNS sehingga jadwal penyelenggaraan diklat PPNS Penataan Ruang dapat dialokasikan dan terselenggara sesuai dengan rencana; 5. Perlu segera merumuskan dan membentuk kelembagaan PPNS Penataan Ruang dalam rangka Mendukung kinerja pelaksanaan pekerjaan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang; 6. Pelaksanaan pengawasan teknis ke depannya dapat dilakukan melalui penggunaan aplikasi berbasis web sehingga proses pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.


LAMPIRAN


BAB 1. PENDAHULUAN. 1.1 Program dan Kegiatan

Recommend Documents