AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR DECENTRALISATION (AlP D)
i·S''u"'' ...,..'a~ PATTIRO O_,.t,ASI
···J),O::t
KPPA
IAustralian AID ~
MPA
I
AusTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP
I Australian AID ~
FOR DECENTRALISATION (AIPD)
KPPA
MPA
Acknowledgement : Buku saku APBD ini didukung Pemerintah Australia melalui Program Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD)
Disclaimer: Pandangan dan pendapat dalam buku saku ini seluruhnya bersumber dari penyusun buku, dan tidak menggambarkan pendangan Pemerintah Australia.
TIM PENYUSUN Madiana M Adnan Mahli Anwar Kustiyah Samidin Bq Zulhiatina
ILUSTRATOR M . Zaini
GRAFIS Data yang disajikan pada buku ini bersumber dari dokumen APBD Kabupaten Lombok Barat 2013. Data yang disajikan pada buku ini adalah angka pembulatan, dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat membaca APBD
Kata Sambutan Pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai kebijakan otonomi yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah (APBD) didasarkan konsep money follow functions yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah melakukan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas publik ini, diharapkan masyarakat dapat memberikan respon konstruktif atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah.
Melalui buku saku APBD ini , merupakan bukti komitmen Pemerintah Daerah untuk menjalankan transparansi dan akuntabilitas publik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua untuk kelancaran pembangunan di daerah kita tercinta. Am in.
13
. -7'
I
••
DR.H. Baehaqi, S.Si, M.fd:MM Kepala Bappeda Kab. Lombok Barat
Kata Sambutan Assalamu'alaikum wr. wb Puji syukur kehadlirat Allah SWT, dengan kelimpahan berkah rahmat dan kasih sayangNYA, Kabupaten Lombok Barat tercinta senantiasa dalam kedamaian, kebersamaan untuk terus bangkit memajukan daerah dalam rangka mewujudkan visi "Masyarakat Lombok Barat yang Maju, Mandiri dan Bermartabat Dengan Dilandasi Nilai-nilai Patut Patuh Patju". Salah satu komitmen Pemerintah Daerah adalah mencapai misi " Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan". Untuk menca pa i misi terse but diperlukan sebuah komitmen kebijakan dan penganggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat. Dalam hal ini partisipasi akif masyarakat sangatlah penting untuk memberikan masukan masukan yang positif dan konstru ktif.
Buku saku informasi anggaran pendidikan dan kesehatan ini adalah wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah untuk transparansi kebijakan dan anggaran. Melalui buku saku ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga dapat menilai kinerja Pemerintah Daerah. Mari kita bangkit bersama melanjutkan pembangunan Lombok Barat tercinta. Dengan kebersamaan seluruh masyarakat, LOMBOK BARAT PASTI BISA .. !! Wassalamualaikum wr wb Giri Menang, Agustus 2013
DR. H. ZAINI ARONY
Bupati Kabupaten Lombok Barat
.....________________
Hai soya
Anjani ANGGER
Anggaran Kesejaht eraan Rakyat
ANJANI
Anggaran Jaminan Kesehatan Publik
Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat Kabupaten Lombok Barat dalam pembiayaan pembangunan Kabupaten Lombok Barat melalui ketaatan dalam membayar pajak. Saatnya kami menyampaikan jumlah pendapatan daerah dan rencana penggunaan anggaran tersebut kepada Anda semua. Rencana pendapatan dan belanja daerah ini dijabarkan dalam dokumen APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kali ini, kami akan ceritakan APBD Kabupaten Lombok Barat secara umum dan anggaran sektor kesehatan.
APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja noProhl adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah
~ang menjelaskan sumber· sumber pendapatan daerah dan rencana penggunaannya. APBD menjadi acuan bagi SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk melaksanakan prosram dan kegiatan.
Apa Hubungan APBD dengan Pelayanan PubIik?
Pendapatan APBD bersumber dari masyarakat dan asetaset negara yang notabene adalah milik rakyat. Karena itu dalam penyusunan dan pelaksanaannya, APBD harus kemanfaatan sebesar besarnya digunakan untuk masyarakat. APBD digunakan untuk menciptakan keteraturan sosial, menjamin hak-hak masyarakat, dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik).
apa itu Pelayanan Publik .. ?
Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan
Publik
ba hwa Anggaran Pendapatan dan Be lanja Negara dilaksanaka n secara terbuka dan bertanggungjawab serta digunakan sebesar besarnya unt uk kemakmu ran rakyat . Lebih spesif ik UUD 1945 menyebutka n hak-hak warga negara atas anggaran antara lai n: Pasal 31 ayat (4)
Negaramemprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Pasal34 ayat (1)
Fakirmiskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
Pasal 34 ayat (2)
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan marta bat kemanusiaan.
Pasal 34 ayat (3)
Negarabertanggungjawabatas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak bagi marta bat kemanusiaan.
Hak Warga atas Keuangan Publik ~~
Berdasarkan konstitusi tadi, maka sebenarnya seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Barat memiliki hak terhadap ABPD, yaitu:
Hak untuk terlibat dalam pembahasan/penetapan APBD
Hak untuk ikut mengawasi pelaksanaan anggaran, karena APBD harus dilaksanakan secara terbuka
Hak untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan
Mau tahu, berapa pendapatan daerah Kabupaten Lombok Barat ?
•
••
PAD
Rp. 121,49 M
Dana perimbangan
Rp. 725,17 M
lain-lain pendapatan Rp. 100,08 M yang sah
Total Pendapatan Daerah
Rp. 946,74 M Proyeksi jumlah pendapatan tersebut belum memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang diperkirakan sekitar Rp. 20 Milyar
Penda atan Asli Daerah
~
apa itu PAD ... ?· {Pendapatan Asli Daerah)
adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut oleh pemerintah daerah peraturan daerah.
apa itu Dana Perimbangan . .. ? Dana Perimbangan adalah dana
yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi
--~~-,~~~ Pendapatan
Asli Daerah diperoleh darimana saja?
Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang yang bersifat memaksa berdasarka n UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diterima langsung atau pemberian izin tertentu diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Bad an.
apa itu DAU . . ? Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
[
apa 'itu DAK .. ?
l
~=====-) Dana Alokasi Khusus (OAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang Daerah dan sesuai dengan
Alokasi Dana Perimbangan
Lain-Lain Pendapatan Daerah
URUSAN / SEKTOR
JUMLAH (Rp.)
Pendidikan
374,28 Milyar
Kesehatan
95,11 Milyar
Pekerjaan Umum
73,56 Milyar
Peru mahan
6,62 Milyar
Penataan Ruang
8,17 Milyar
Perencanaan Pembangunan
10,72 Milyar
Perhubungan
13,14 Milyar
Lingkungan Hidup
19,71 Milyar
Pertanahan
9,80 Milyar
Dukcapil
4,52 Milyar
Pemberdayaan Prp & Anak
852,7 Juta
KB KS
8,47 Milyar
Sosial
5,70 Milyar
Ketenagakerjaan Koperasi & UKM
385,73 Juta 3,62 Milyar
URUSAN / SEKTOR Penanaman Modal Kebudayaan Kepemudaan dan OR
JUMLAH (Rp.) 2,73
Milyar
232,5
Juta
660
Juta
16,48
Milyar
208,83
Milyar
13,30
Milyar
Pemberdayaan Masy Desa
3,82
Milyar
Kearsipan
2,19
Milyar
Kesbangpoldagri Otda,Pmth Umum Dll Ketahanan Pangan
Kominfo
311,90 Juta
Perpustakaan
52,78
Juta
Pertanian
25,52
Milyar
Kehutanan
7,99
Milyar
ESDM
4,08
Milyar
Pariwisata
9,58
Milyar
Kelautan dan Perikanan
11,12
Milyar
Perdagangan
11,48
Milyar
5,83
Milyar
lndustri Ketransmigrasian
Total Belanja Daerah
93,14 Juta
958,95 Milyar
Ok. sampai disini penjelasan soya . Selanjutnya untuk urusan kesehatan, Anjani akan menginformasikan untuk Anda semua.
T erimakasih Angger. Anjani akan berbagi informasi anggaran kesehatan untuk Anda
Anggaran Urusan Kesehatan
Anggaran untuk urusan kesehatan dikelola oleh dua SKPD
Komposisi Belanja Rumah Sakit Umum
Pegawai • Barang & Jasa •
Modal •
Komposisi Belanja Dinas Kesehatan
•
Pegawai Barang & Jasa
•
Modal
Ok, sekarang Anjani akan jelaskan anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat Lombok Barat
~
W
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rp. 3.35 Milyar
~-·
Pengadaan obat & Perbekalan Kesehatan
Rp. 3,3 Milyar Peningkatan pemerataan obat & perbekalan kesehatan
Rp. 15,9 Juta Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat Dan Perbekalan Kesehatan Terutama Untuk Penduduk Miskin
Rp. 3,22 Juta Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas & rumah sakit
Rp. 19,71 Juta Peningkatan mutu penggunaan obat & perbekalan kesehatan
Rp. 13,76 Juta
Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya
Rp 6,25 Milyar Peningkatan
pemanfaatan sarana kesehatan
Juta
1!!9. 9,09 Milyar Peningkatan kesehatan masyarakat
Rp. 2,32 Milyar Pelayanan kefarmasian & perbekalan kesehatan
Rp. 6,1 Juta Peningkatan pelayanan & penanggulangan masalah kesehatan
Rp. 209,98 Juta Penyediaan biaya operasional & pemeliharaan
276,3 Juta Monitoring, evaluasi & pelaporan
75 Juta
Rp. 154,24 Juta Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Rp. 91,23 Juta Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Rp. 44.68 Juta Monitoring, evaluasi & pelaporan
Rp. 18,34 Juta
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Rp. 26,75 Juta
Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat dan makanan
Rp. 6,6 Juta
...
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
rl'.
Rp. 277,06 Juta Penanggulangan Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Kurang Energi Protein keluarga sadar gizi (KEP); Anemia Gizi Besi; Rp. 219,54 Juta Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY); Kurang Vitamin A; & Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Rp. 31,98 Juta Penyusunan peta informasi ""='•!=:v;:~r="k:::•t
kurang gizi Rp. 18,52 Juta Monitoring; evaluasi & pelaporan
Rp. 7,02 Juta
~·
rl"
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Rp. Pengkajian Penyuluhan pengembangan menciptakan lingkungan sehat lingkungan sehat
Rp.12,46 Juta
Rp. 13,17 Juta
Monitoring, evaluasi &pelaporan
Rp. 19,59 Juta
63~71
Juta
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Rp. 18,49 Juta
Rp. 384,24 Juta Pelayanan/ pemeriksaan Peningkatan komunikasi; informasi & edukasi (kie) kesehatan haji Rp. 158 Juta pencegahan & pemberantasan penyakit Peningkatan imunisasi Rp. 19,85 Juta Rp. 46,42 Juta Pelayanan pencegahan & penanggulangan penyakit menular. Rp. 83,69 Jut a Peningkatan survei 1a1lLee....._ epideminologi dan penaggulangan wabah Rp. 76,3 Juta
AKU ANAK SEHAT
Rp. 462,99 Juta Penyusunan standar pelayanan kesehatan Rp. 101,15 Juta Evaluasi & pengembangan standar pelayanan kesehatan Rp. 95,04 Juta Pembangunan & pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Rp. 54,45 Juta Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatann Rp. 161,04 Juta Monitoring, evaluasi & pelaporan Rp. 10,96 Juta Pelayanan & pengembangan
laboratorium klinik Rp. 40,36 Juta
Pembangunan puskesmas pembantu Rp. 2,78 Milyar Pembangunan puskesmas Rp. 2,02 Milyar Pemeliharaan rutin/ berkala sarana & prasarana puskesmas Rp. 128,19 Juta Monitoring, evaluasi & pelaporan Rp. 57,75 Juta
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Rp. 2,62 Juta Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Rp. 12,06 Juta
Pengawasan & Pengendalian Keamanan & Kesehatan Makanan Restaurant
Rp. 5 Juta
Rp. 146.67 Juta Pertolongan persalinan bagi ibu melahirkan
Rp. 36,49 Juta
Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Rp. 19,74 Juta
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Rp. 90,45 Juta
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahr.aga Total Belanja Dikbudpora
Rp. 375,18 Milyar
Anggaran Dinas Pendidikan & Kebudayaan Untuk Operasional Rutin dan Penguatan Kelembagaan
• Gaji dan Tunjangan PNS
Rp. 332,75 Milyar
• Program Pelayanan administrasi perkantoran • Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Rp. 1,90 Milyar Rp. 346,20 Juta
• Program peningkatann kapasitas sumber daya aparatur
Rp. 8,33 Juta
• Program peningkatan Rp. 20,95 Juta pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan
Rp. 1,13 Milyar Pembangunan gedung sekolah Pengadaan alat praktik & peraga siswa Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Publikasi dan Sosialisasi PAUD
Rp. 830Juta Rp.43Juta
Rp. 233,95 Juta
Rp. 6,17 Milyar Rp. 13,02 Milyar Rp. 12,57 Juta Rp. 617,87 Juta Rp. 54,12 Juta • Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Rp. 15,74 Juta
• Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Rp. 35,38 Juta
• Operasional TK, SLB, SKB dan SMP
Rp. 502,87 Juta
• Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (805) jenjang SD/MI/ SDLB & SMP/ MTS serta pesantren Salafiyah & Satuan Pendidikan Non-islam Setara SD & SMP
Rp. 18,68 Juta
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Rp. 1 Milyar
Rehabilitas Sedang/Berat Asrama Siswa
Rp. 1 Milyar
Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp. 3,07 Milyar Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
Rp. 40,9 Juta Rp. 14 Juta
Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha & Dunia lndustri
Rp. 34,44 Juta
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) & ONS Siswa SMA
Rp. 32,48 Juta
Operasional SMA, SMK Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SMA/SMK
Rp. 400 Juta Rp. 272,2 Juta
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Rp.l42,06 Juta Rp.123,61 Juta Rp. 45,00 Juta Rp. 63,87 Juta
Program Pengembangan &Keserasian Kebijakan Pemuda
Rp. 26,99 Juta
Program Pendidikan Non Formal Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Rp.281,65 Juta
Rp. 499 Juta Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Rp. 80,32 Juta Pembinaan Pusat Pendidikan & P latihan Guru (pppg)
Rp. 77,18 Juta engembangan Mutu & Kualitas Program Pendidikan & Pelatihan Bagi Pendidik &Tenaga Kependidikan
Rp. 218,14 Juta Pengembangan Sistem Pendataan & Pemetaan Pendidik & Tenaga Kependidikan
Rp. 89,96 Juta Pengembangan Sistem Penghargaan & Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik Rp. 33,51 Juta
Program Pendidikan Non Formal Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Rp.142,06 Juta Rp.123,61 Juta Rp. 45,00 Juta
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Rp. 63,87 Juta
Program Pengembangan & Keserasian Kebijakan Pemuda
Rp. 26,99 Juta Rp. 281,65 Juta Rp. 351,67 Juta
Setelah membaca APBD, apa yang bisa masyarakat lakukan ? 1.
Lihal dan pelajari apakah ada program alau kegialan yg sangal penling bagi masyarakal belum dianggarkan? Alau lelah dianggarkan namun jumlahnya kurang memadai? Jika ada, Anda bisa melakukan beberapa hal berikul: a. Usulkan pada musyawaran perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes dan dilanjulkan ke muyawarah perencanaan pembangunan kecamalan (musrenbangcam). Lakukan pendekalan kepada delegasi dari desa alau kecamalan yang diundang unluk menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan di lingkal kabupalen. b. Sampaikan aspirasi And a kepada anggola OPRO yang berasa I dari daerah pemilihan Anda. Alau bisa juga menyampaikan aspirasi baik melalui sural alau dialog dengan OPRO khususnya dengan unsur DPRD (komisi) lerkail dengan aspirasi Anda. c. Sampaikan aspirasi Anda baik melalui sural alau dialog kepada SKPD (saluan kerja pemerinlah daerah) yang lerkail dengan aspirasi And a.
2.
Awasi pelaksanaan program alau kegialan di lokasi lerdekal. Apakah sesuai dengan anggaran yang direncanakan? Misalnya ada kegialan rehabililasi Puskesmas alau rehabililasi sekolah dengan anggaran Rp. 500 Jula, perhalikan apakah kuanlilas dan kualilas bangunan sesuai dengan anggarannya? Jika ada dugaan lidak sesuai, dialogkan hal lersebul dengan unsur-unsur pemerinlahan lerdekal, misalnya dengan Badan Permusyawaralan Oesa (BPD alau yang disebul dengan nama lainnnya). Jika hal lersebul kurang efeklif, Anda secara pribadi alau berkelompok atau organisasi bisa menyampaikan dugaan lersebut kepada SKPD terkait, inspektoralalau DPRO.
3.
Paslikan semua langkah-langkah yang Anda lakukan selalu dalam koridor yang sesuai dengan peraturan perundangan yang menjamin kebebasan berpendapat bagi masyarakat. Selalu menempuh langkah-langkah damai, santun dan berbudaya.
-
4
APBD I!OMBOK B~RAT f2013
