IMPLEMENTASI BANTUAN PENDIDIKAN AUSTRALIA KEPADA INDONESIA MELALUI PROGRAM AUSTRALIAN DEVELOPMENT SCHOLARSHIP (ADS) PERIODE TAHUN

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2015, 3 (4) 1027-1038 ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2015

IMPLEMENTASI BANTUAN PENDIDIKAN AUSTRALIA KEPADA INDONESIA MELALUI PROGRAM AUSTRALIAN DEVELOPMENT SCHOLARSHIP (ADS) PERIODE TAHUN 2008-2012 Efraim Jakson1 Nim. 0802045058 Abstract This study aims to describe the implementation of the Australian education assistance through the Australian Development Scholarship period 2008-2012. This research uses descriptive type that describes how the implementation of the Australian educational assistance to Indonesia aimed at development in Indonesia and improve the bilateral relations between Indonesia and Australia. This research will be analyzed using the theory of public policy implementation. The result shows that the process of implementing the scholarship program Australian Development Scholarships (ADS) has clarified a number of issues in order to build a better quality education because there are still many remote areas are yet to receive quality education services. Implementation of educational assistance in the form of Australian Development Scholarships (ADS) in the period 2008-2012 capable of running well with a good response is also of Indonesian citizens who wish to continue their education in Australia. The program is run in order to enhance development in Indonesia and Australia as countries that have long established bilateral cooperation with Indonesia until today. Keywords : Australian Development Scholarship (ADS), Indonesia, Australia, Education, Public Policy Implementation Pendahuluan Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang termasuk dalam kategori negara berkembang. Menurut data World Bank, Indonesia negara yang berpendapatan menengah ke bawah dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) US$ 888.5 miliar di tahun 2014 (http://www.data.worldbank.org). Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah seperti minyak bumi, batu bara, dan lainnya. Namun, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menyebabkan Indonesia belum dapat mengeksploitasi SDA secara mandiri. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia mengeksplorasi dan mengeksploitasi SDA di Indonesia. Pada tahun 2008, Indonesia mengalami penurunan Education Developement Index (EDI) karena berbagai permasalahan yang 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 4, 2015: 1027-1038

menjadi hambatan bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berdampak besar bagi negara dalam banyak sektor. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan masalah pendidikan ini terjadi di Indonesia. Pertama, mahalnya biaya untuk menempuh pendidikan yang layak. Kedua, fasilitas pendidikan yang masih kurang memadai. Ketiga, masih rendahnya kesempatan pemerataan untuk pendidikan. Untuk itu pemerintah Indonesia dan Australia bekerjasama di berbagai bidang bantuan pembangunan melalui Australian Agency for International Development (AusAID). Bentuk bantuan tersebut adalah hibah dan salah satu bidangnya yaitu pendidikan. Salah satu bentuk beasiswa yang ditawarkan pemerintah Australia adalah Australian Development Scholarship (ADS). ADS merupakan program beasiswa yang dibiayai oleh Pemerintah Australia melalui AusAID untuk program studi S2 dan S3 di Universitas-universitas Australia. (Agusta, Margaret: Ausaid) Kerangka Dasar Teori dan Konsep Teori Implementasi Kebijakan Publik Wahap dalam Setyadi (2005) mengutip pendapat para pakar yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak negatif maupun positif, dengan demikian dalam mencapai keberhasilan implemetasi, diperlukan kesamaan pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak utnuk memberikan dukungan (Setyadi, Iwan Tritenty, 2005).. Teori Implementasi menurut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle, serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (communications), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (resources), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (disposition), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (bureaucratic strucuture). Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan. 1. Komunikasi (communications): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber

1028

Implementasi Bantuan Pendidikan Australian Development Scholarship (Efraim Jakson)

daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”. 2. Ketersediaan sumberdaya (resources): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu : a. Sumber daya manusia : merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal. b. Informasi : merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. c. Kewenangan : hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah. d. Sarana dan prasarana : merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka. e. Pendanaan: membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. 3. Sikap dan komitment dari pelaksana program (disposition) : berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan. 4. Struktur birokrasi (bureaucratic strucuture) : berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi. (Edward III, Merilee S, 1980). Metode Penelitian Tipe Penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksplanatif, yang akan memberikan gambaran secara mendalam mengenai bagaimana implementasi bantuan pendidikan Australia kepada Indonesia melalui program Australian Development Scholarship (ADS). Jenis Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang didapat dari hasil telaah pustaka dan interpretasi dari data-data primer yaitu berupa buku-buku, dokumen, literatur, serta akses-akses internet. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif, dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lain yang memiliki keterkaitan dan relevan dengan permasalahan penelitian.

1029


Hasil Penelitian Kondisi Pendidikan di Indonesia Pengaturan masalah pendidikan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hal tersebut. Pada Pasal 31 Ayat (1) diatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang sudah diatur oleh UU. Perhatian bangsa Indonesia akan pentingnya pendidikan sangat besar. (UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 31, UU Nomor 39 Tahun 1999 dan Amandemen II UUD 1945 Tahun 2000). Memasuki abad ke- 21 dunia pendidikan di Indonesia disadarkan akan adanya bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Salah satunya adalah memasuki abad ke- 21 gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. Yang dirasakan adalah adanya ketertinggalan dalam mutu pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal. Hasil itu diperoleh setelah membandingkan dengan kualitas pendidikan di negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa agar tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu: 1. Rendahnya sarana fisik, 2. Rendahnya kualitas guru, 3. Rendahnya kesejahteraan guru, 4. Rendahnya prestasi siswa, 5. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, 6. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan untuk menempuh pendidikan yang sesuai standar, 7. Mahalnya biaya pendidikan. Menurut data United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada tahun 2000, kualitas pendidikan di Indonesia menunjukkan keadaan yang sangat memprihatinkan, dibuktikan antara lain dengan data UNESCO tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). (AusAid, 2008:10).

1030


Hubungan Bileteral Indonesia Dengan Australia 1. Kerjasama Bilateral Indonesia dengan Australia Aspek yang sangat penting dalam hubungan ini adalah bantuan, yang diberikan oleh Australia. Bantuan luar negeri Australia untuk Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950-an. Bantuan luar negeri Australia yang pertama diberikan kepada Papua Nugini (Papua New Guinea/PNG) sebelum Perang Dunia II. Setelah pertemuan para menteri luar negeri negara-negara persemakmuran (Commonwealth) di Colombo pada 1950, Australia meluaskan bantuan luar negerinya bukan hanya kepada PNG, tetapi juga kepada Negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan nama Colombo Plan. Program bantuan luar negeri Australia dilakukan melalui beberapa cara : pertama, bilateral antar kedua pemerintahan secara langsung; kedua, melalui agen-agen pembangunan atau organisasi multilateral, seperti OECD’s Development Assitance Committee (DAC), badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Asian Development Bank (ADB); ketiga, melalui lembaga-lembaga swadaya masyrakat (LSM), termasuk LSM Gereja. (Indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/cooperation.html). 2. Australian Agency for International Development Program bantuan pembangunan luar negeri Pemerintah Australia merupakan program yang dibiayai Pemerintah Federal untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang. Program ini dikelola oleh Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Australia (AusAID) yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Luar Negeri Australia. Program bantuan Australia untuk Indonesia bertujuan untuk mendukung kepentingan nasional Australia dengan membantu Indonesia mengurangi tingkat kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkesinambungan. Bantuan AusAID di Indonesia dilaksanakan melalui proyek-proyek yang dikelola oleh kontraktor yang dipilih secara kompetitif berdasarkan Aturan Pemerintah Persemakmuran untuk penyediaan barang/jasa. (http://dfat.gov.au/geo/indonesia/development-assitance/pages/developmentassitance-in-indonesia.aspx). Bantuan Pendidikan Australia Kepada Indonesia 1. Pendidikan Formal a. Pendidikan Sekolah Dasar Sebuah program yang dikelola oleh UNICEF/UNESCO dalam rangka menciptakan komunitas belajar bagi anak atau Creating Learning Communities for Children (CLCC) yang tujuannya untuk memperbaiki pendidikan dasar di Indonesia juga telah didukung Australia lewat bantuan keuangannya. Bersama dengan lembaga-lembaga pemerintah Indonesia yang terkait, CLCC telah bekerja di 637 sekolah dengan 110.000 anak sekolah pada 27 kabupaten di Indonesia. Australia memberikan sebanyak A$ 5.000.000. Pemerintah Australia dan Indonesia juga menyepakati Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) dengan menyediakan dana hibah sebesar A$ 155 juta dari pemerintah Australia untuk membantu pemerintah Indonesia dalam rangka memenuhi sasaran pendidikan dasar.

1031


b. Program Beasiswa Program ini menyaring penerima beasiswa dari Indonesia dan menempatkannya di berbagai perguruan tinggi di Australia, yang bertujuan membantu mengurangi kemiskinan dengan menciptakan pembangunan yang berkesinambungan melalui sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. 2.

Pendidikan Non Formal (Training) Proyek pelatihan mencakup peserta dari seluruh Indonesia. Proyek tersebut ditanggani oleh Bappeda setempat yang berkoordinasi dengan seluruh pelatihan di daerah yang berada di bawah IndonesiaAustraliaSpecialized Training Project (IASTP). Program pelatihan tersebut mencakup : a. Perencanaan Kabupaten dan Provinsi (untuk mendukung proses desentralisasi) b. Pengembangan bisnis kecil dan menengah c. Pencegahan HIV / AIDS d. Manajemen pelayanan kesehatan e. Latihan kebidanan f. Undang-undang lingkungan hidup g. Hak milik intelektual

Program Australian Development Scholarship (ADS) Australian Development Scholarship (ADS) adalah beasiswa internasional bergengsi yang didanai oleh Pemerintah Australia. ADS muncul pertama kali pada tahun 1998 sebagai serangkaian bentuk bantuan Australia yang terus mengalami perubahan nama dan fokus sejak dibentuknya Colombo Plan. Beasiswa ini dikelola oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Departemen Pendidikan serta Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR), yang diberikan kepada generasi berikutnya yang berkesempatan untuk melakukan studi, penelitian dan pengembangan profesional di Australia guna memberikan kontribusi yang signifikan ke negara asal. Prosedur Memperoleh Beasiswa ADS 1. Seleksi 2. Siapa yang boleh mendaftar? 3. Formulir aplikasi 4. Dokumen yang Diperlukan 5. Bagaimana Caranya Mendaftar? Australian Development Scholarship di Indonesia (Jenjang Pendidikan S2 dan S3) Australian Awards melebur dua program beasiswa utama yang didanai Pemerintah Australia, yaitu Endeavour Awards dari Department of Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR) dan Development Awards dari Australian Agency for International Development (AusAID). ADS sendiri termasuk dalam program AusAID, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, jaringan pendidikan dan hubungan berkelanjutan antara Australia dan negara–negara tetangga melalui program–program beasiswa Australia yang berkecakupan luas. Australia Awards

1032


memenuhi beragam kebutuhan pendidikan dan profesional para perorangan untuk meningkatkan karir dan kemampuan penelitian mereka melalui program–program pascasarjana dan kejuruan di universitas–universitas Australia. Seiring waktu, prakarsa ini juga akan menunjang Australia dalam membangun hubungan berkelanjutan dengan generasi baru para pemimpin internasional abad ke– 21.(http://www.australiaawardsindonesia.org) Endeavour Awards bertujuan mengembangkan pendidikan, penelitian dan hubungan profesional yang berkesinambungan antara perorangan, organisasi dan negara– negara. Endeavour memberikan kesempatan bagi perorangan berprestasi tinggi untuk meningkatkan keahlian dan kesadaran global mereka, sekaligus memainkan peran bagi posisi Australia sebagai penyedia pendidikan dan pelatihan bermutu tinggi serta sebagai pelopor di bidang penelitian dan inovasi. Development Awards ditujukan untuk mempersiapkan kepemimpinan, pengetahuan dan keterampilan teknis yang lebih bagi para pemerintah mitra, institusi pendidikan tingkat lanjut serta organisasi strategis yang memacu pembangunan berkelanjutan. Titik berat Development Awards disetujui bersama dengan para pemerintah mitra masing–masing negara berkembang. Tingkat penyelesaian studi alumni Australia Awards mencapai lebih dari 95% dan kisah mereka melukiskan kekuatan pembangunan beasiswa dalam memperkaya hidup, memberdayakan perorangan serta organisasi dan dalam mencapai hal–hal luar biasa terkait hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. ADS membuka peluang bagi para perorangan berprestasi tinggi dari badan–badan pemerintah dan swasta di Indonesia menimba ilmu penuh–waktu meraih gelar Master dan Doktoral di universitas–universitas di Australia yang terlibat. ADS dirancang secara khusus untuk memberi pelatihan keterampilan dan pengetahuan akademis untuk memberdayakan para perorangan agar dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan Indonesia sejalan dengan tujuan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dituangkan dalam Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008 – 2013. (AusAID:32) Prioritas kajian diutamakan untuk empat sektor yang tertumpu pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan Indonesia, yakni pertumbuhan berkelanjutan dan manajemen ekonomi; demokrasi, keadilan dan tata pemerintahan yang baik; investasi dalam pembangunan manusia; serta keamanan dan perdamaian. Beasiswa ini juga dimaksudkan untuk memajukan prioritas pembangunan setiap tahunnya oleh Australia dan Indonesia. Pada tahun 2012, hal ini mencakup perkembangan berkelanjutan dan manajemen ekonomi, demokrasi, keadilan dan tata kelola pemerintahan, investasi, serta keselamatan dan perdamaian. Program ini diselenggarakan dalam kemitraan yang erat dengan Pemerintah Indonesia. Dampak program ini nampak melalui ribuan alumni program ADS yang telah kembali ke Indonesia dan memberi sumbangsih pada kemajuan Indonesia. Jumlah beasiswa yang sama diberikan untuk wanita dan pria. Prioritas beasiswa ADS dialokasikan ke propinsi-propinsi yang menjadi target Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008 – 2013. Untuk tahun 2011 – 2012 prioritas diberikan kepada geographic focus area, yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

1033


Dukungan pembangunan internasional Australia yang bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia bertujuan untuk mencapai Indonesia yang makmur, demokratis dan aman. Tujuan tersebut dapat dicapai salah satunya melalui penawaran beasiswa pascasarjana. Dengan belajar di Australia, penerima beasiswa dapat mengembangkan keahlian dan pengetahuan untuk mendorong perubahan dan membantu membangun hubungan orang perorang yang berkesinambungan dengan Australia. Beasiswa bergengsi ini telah diberikan oleh Pemerintah Australia yang menjadi bagian penting dari program kerjasama pembangunan kedua negara. Bidang prioritas pembangunan yang sejalan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Pemerintah Indonesia dan Strategi Kerjasama Pembangunan Australia-Indonesia 2008-2013 membuahkan delapan bidang fokus pembangunan: (http://www.australianawardsindo.or.id/files/AAI%20Report%20Vol2%20%20Bahasa.pdf) 1. Reformasi birokrasi dan administrasi. 2. Pendidikan. 3. Kesehatan. 4. Pengentasan kemiskinan, wilayah tertinggal dan resolusi pasca konflik. 5. Ketahanan pangan. 6. Infrastruktur. 7. Energi dan inovasi teknologi. Penerima Australian Development Scholarship melalui Key AgenciesSejak 1998, Australian Development Scholarship (ADS) telah mendukung badan–badan pemerintah dan swasta Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pembangunan berjalan mereka melalui penganugerahaan lebih dari 3.800 beasiswa. Di tahun 2010 sendiri, sejumlah 300 ADS telah dianugerahkan. ADS disediakan untuk studi dan penelitian di bidang ilmu strategis yang menunjang kebutuhan pembangunan khusus Indonesia dan yang masuk dalam keempat bidang pembangunan prioritas AusAID yaitu: pertumbuhan yang berkelanjutan dan manajemen ekonomi; demokrasi, keadilan dan pemerintahan yang baik; investasi untuk pembangunan manusia; serta keamanan dan kedamaian. Grafik 1. Penerima ADS tahun 2010 menurut Kategori.

Umum 33% Publik 67%

Sumber : Australian Agency for International, 2011 Australian Development Scholarship (ADS) terbuka bagi para kandidat dari sektor publik (pemerintah) dan umum (non–pemerintah). Di tahun 2010, sebanyak 33% penerima ADS berasal dari sektor umum dan 67% dari sektor pemerintah.

1034


Badan–badan kunci (key agencies) Pemerintah Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan ADS. Semua key agencies yang dicakup ke dalam ADS disetujui bersama oleh Pemerintah Australia dan Indonesia. Badan–badan ini wajib memenuhi kriteria khusus untuk dipertimbangkan, terutama potensi sumbangsih mereka bagi pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang di Indonesia sejalan dengan Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008 – 2013. (AAI:32) Penerima ADS tahun 2010 - Bidang Pembangunan Prioritas. Bidang studi yang terbanyak dipilih oleh penerima ADS di tahun 2010 adalah ilmu ekonomi sejumlah 14% dari 300 beasiswa yang ditawarkan serta pendidikan dan pelatihan sebesar 10%. Selanjutnya disusul bidang ilmu internasional; hukum, sistem hukum dan peradilan serta administrasi pemerintahan sebesar masing–masing 5%. Untuk menjamin kesetaraan dan dampak pembangunan optimal, ADS memprioritaskan perorangan dari wilayah geografis ditargetkan di mana kebutuhan pembangunan Indonesia paling mendesak. Wilayah–wilayah fokus geografis ADS ini adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua. Grafik 2. Penerima ADS 2010 – Bidang Pembangunan Prioritas. Keamanan dan Kedamaian 15% 26%

Investasi untuk Pembangunan Manusia 28%

31%

Pertumbuhan yang Berkelanjutan dan Manajemen Ekonomi Demokrasi, Keadilan, d an Pemerintahan yang Baik

Sumber : Australian Agency for International, 2011 Kenaikan jumlah penerima beasiswa secara umum dari wilayah fokus geografis sejak 2006 memberikan sumbangsih bagi hasil pembangunan di wilayah–wilayah tersebut. Tantangan yang masih dihadapi mencakup usaha penurunan jumlah lamaran beasiswa yang tidak memenuhi syarat dan yang tidak lengkap dari wilayah–wilayah ini serta usaha sosialisasi ADS secara efektif melalui berbagai jaringan. (AAI:32) Penerima ADS 2010 – Tingkatan Gelar Demikian pula fokus ADS pada pemberian beasiswa untuk gelar Master yang meletakkan dasar yang kuat bagi pengembangan karir jangka panjang, di mana penerima beasiswa memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dan yang sudah dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan Indonesia di berbagai sektor kunci. Di tahun 2010, persentase penerima ADS untuk gelar Master mencapai 90% dan PhD 10%. Di antara penerima beasiswa untuk gelas Master itu sendiri, 94%

1035


adalah untuk Masters by Coursework dan 6% sisanya untuk Masters by Research. (AAI:36) Grafik 3. Penerima ADS 2010 – Tingkatan Gelar PhD 10%

Master (Research) 5%

Masters (Coursewo rk) 85%

Sumber : Australian Agency for International, 2011 Beasiswa yang diprioritaskan untuk provinsi-provinsi tertinggal, membentuk Jaringan Alumni Beasiswa Australia yang juga akan membantu mengembangkan jaringan alumni dan memungkinkan penerima beasiswa memberikan kontribusi maksimal setelah kembali ke Indonesia. Untuk memantau efektivitas program, survey jangka panjang akan dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan karir penerima beasiswa. Melangkah ke depan, Pemerintah Australia memegang teguh pandangan bahwa beasiswa merupakan alat pembangunan yang efektif untuk memperkuat hubungan antara dua negara. Sebagai bukti komitmen ini, Pemerintah Australia berencana meningkatkan jumlah Development Awards yang ditawarkan ke Indonesia menjadi 500 beasiswa pada tahun 2014. Sumber daya juga akan terus dialokasikan bagi kegiatan–kegiatan alumni, termasuk kegiatan pengembangan profesional dan dana awal untuk kegiatan alumni terpisah. Profil Alumni ADS dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan di Indonesia Alumni penerima beasiswa ADS yang telah kembali ke Indonesia menerapkan ilmu yang telah diperoleh ke dalam bidang masing-masing dan berkontribusi bagi pembangunan di Indonesia. Selain itu, kelebihan dari beasiswa ADS ini membuat para penerima beasiswa menyadari bahwa system pendidikan di Australia lebih baik dibandingkan di Indonesia dengan permasalahan yang masih harus dihadapi dan ditangani Pemerintah Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi para alumni untuk diimplementasikan dan dapat mendukung kemajuan bidang pendidikan di Indonesia. Beragam tujuan yang dikemukakan oleh para alumni ADS untuk berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia, seperti membawa perubahan di bidang iklim, lingkungan dan masyarakat, ketahanan pangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Berikut di bawah ini merupakan alumni-alumni ADS periode 2008 ke atas yang menunjukkan kontribusinya bagi pembangunan di Indonesia. (http://www.australianawardsindonesia.org/files/AAI%20Report%20Vol2%20%20Bahasa.pdf)

1036


1.

2.

3.

Melany Tedja – DKI Jakarta, merupakan alumnus Australia Awards, yang bertekad membawa perubahan di bidang iklim, lingkungan dan masyarakat dalam satu gebrakan Ha’i Raga Lawa – Nusa Tenggara Timur lulus dengan gelar Masters Kesehatan Masyarakat dalam bidang Nutrisi Masyarakat dari University of Queensland di 2008. Sugeng Prayudi – Kupang, Nusa Tenggara Timur menerima Australian Leadership Award Scholarships (ALAS) pada 2009 dan juga memperoleh penghargaan sebagai salah satu dari empat penerima Allison Sudradjat Award.

Melihat dari keseriusan Australia dalam memberikan bantuan beasiswa, baik itu dari stuktur birokrasi (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Departemen Pendidikan, dan Australian Centre For International Agricultural Research) komitmen, sarana dan prasarana selama menajalani pendidikan, pendanaan, jumlah beasiswa dan penerima beasiswa yang terus mengalami peningkatan, serta kontribusikontribusi alumni terhadap pembangunan di Indonesia, maka implementasi bantuan pendidikan Australia kepada Indonesia melalui program ADS dapat berjalan dengan baik dengan respon yang baik pula dari warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikannya di Australia. Pemerintah Indonesia juga harus melakukan koreksi dunia pendidikan yang masih banyak kekurangan dan hambatan. Para pendaftar maupun alumni-alumni ADS tentunya sudah memiliki tujuan yang berkenaan dengan peningkatan kualitas diri dan selanjutnya diaplikasikan ke dalam lingkungan atau pekerjaan khususnya untuk pengembangan daerah mereka masing-masing. Ketika kualitas pendidikan dalam kualitas yang baik maka sumber daya manusia yang menjadi hal utama dapat bekerja dengan baik pula untuk pembangunan negeri. Kesimpulan Melalui lembaga Australian Agency for International Development (AusAID), Australia membantu Indonesia dalam proses pembangunan di beberapa bidang, salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan hal penting dalam menjalankan proses pembangunan. Mengingat hal tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya untuk terus meningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi meningkatkan pembangunan di Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan merumuskan suatu kerjasama dengan AusAID dalam program Australian Development Scholarships (ADS). Prioritas diberikan untuk bidang-bidang studi yang menunjang tujuan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dan pembangunan. Dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan di beberapa provinsi di Indonesia, ADS memiliki tiga kategori beasiswa Open, Public dan Targeted. Peran AusAID dapat dikatakan sebagai upayanya dalam menjalankan fungsinya sebagai suatu lembaga kerjasama antar pemerintah yang memberikan bantuan bagi negara-negara berkembang dalam menjalankan proses pembangunan yang lebih dikhususkan kepada bidang pendidikan melalui program beasiswa ADS. Dalam hubungan internasional, peranan merupakan tugas utama yang harus dijalankan oleh aktor-aktor seperti individu, negara, maupun

1037


organisasi internasional. Peranan (role) juga merupakan perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Implementasi bantuan pendidikan berupa program Australian Development Scholarships (AID) periode tahun 2008-2012 mampu berjalan dengan baik dengan respon yang baik pula dari warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikannya di Australia. Program ini dijalankan demi meningkatkan pembangunan di Indonesia dan Australia sebagai negara yang telah lama menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia hingga saat ini. Referensi Buku Setyadi, Iwan Tritenty, Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang. (Tesis). 2005, Yogyakarta : MPKD Universitas Gadjah Mada. Edward III, Merilee S, Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press, 1980, Washington. Jurnal Margaret Agusta, Australia Awards Indonesia Update 2010, Australian Agency for International Development (AusAID). 2011. Jakarta. Australian Awards Indonesia. Australian Agency for International Development (AusAID). 2012. Jakarta.

Website Australian Aid. Diakses melalui http://www.ausaid.gov.au/countries/eastasia/indonesia/Pages/why-aid.aspx Australian Awards, Indonesia 2010 Update. 2012. Diakses dari http://australiaawardsindonesia.org/files/AAI2010-Bahasa.pdf AusAID – Australian Developement http://www.australiaawardsindo.or.id

Scholarships.

2012.

Diakses

dari

Memorandum of Understanding on Cooperation in Education and Training between the Department of Education, Science and Training of Australia and The Department of National Education of the Republic Indonesia. Diakses melalui http://atdiknas-canberra.org/review-kerjasama-bidang-pendidikan-antaraindonesia-australia.html pada tanggal 5 Januari 2013 Selection and Data Manager (2004), Gedung Wirausaha, Australian Development Scholarship (ADS Program), Jakarta. Lihat pula: Rekapitulasi Beasiswa Pendidikan Dalam Rangka Kerjasama Teknik (1998-2003). Sub bagian Beasiswa Colombo Plan, Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Kabinet RI. (Lampiran).

1038

IMPLEMENTASI BANTUAN PENDIDIKAN AUSTRALIA KEPADA INDONESIA MELALUI PROGRAM AUSTRALIAN DEVELOPMENT SCHOLARSHIP (ADS) PERIODE TAHUN

Recommend Documents