Aus
Aid
li n
Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia
Aus
Aid
li n
Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia
Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Bahan Bacaan dan Informasi bagi Peserta
Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Sambutan Kepala Badan PSDMPK & PMP Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan visi Kemdikbud 2025 untuk ‘menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)’, tema pembangunan pendidikan nasional 2010-2014 difokuskan pada penguatan layanan pendidikan dan kebudayaan. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemdikbud) 2010-2014, menjabarkan bahwa sejalan dengan fokus tersebut, visi Kemdikbud 2014 adalah ‘terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan untuk membentuk insan Indonesia cerdas dan beradab’. Untuk mencapai visi Kemdikbud 2014, misi Kemdikbud 2010-2014 dikemas dalam Misi: Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan (M1); Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan (M2); Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan (M3); Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan (M4); Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan (M5), dan Mewujudkan Kelestarian dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia (M6). Tujuan strategis telah dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi dengan memperhatikan rumusan misi. Salah satu tujuan strategis untuk mencapai visi-misi Kemendiknas 2010-2014 adalah terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan (T2), dengan strategi umum penyediaan manajemen satuan pendidikan pendidikan dasar berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST1.2) serta arah kebijakan pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Upaya pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah diantaranya dilakukan dengan menyelenggarakan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah. Untuk itu, Badan Pengambangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK & PMP) telah menetapkan IKU & IKK sebagai berikut: IKK 9.3.6 – 9.3.10 :
Persentase kepala sekolah yang telah meningkat kompetensi dan profesionalismenya
IKK 9.3. 11:
Persentase pengawas sekolah yang telah meningkat kompetensi dan profesionalismenya
IKK 9.3.12 :
Jumlah calon kepala sekolah yang telah mengikuti diklat manajemen sekolah yang terakreditasi
IKK 9.3.6 – 9.3.10 :
Persentase kepala sekolah yang telah meningkat kompetensi dan profesionalismenya
IKK 9.3.11 :
Persentase pengawas sekolah yang telah meningkat kompetensi dan profesionalismenya
IKK 9.3.12:
Jumlah calon kepala sekolah yang telah mengikuti diklat manajemen sekolah yang terakreditasi
BPSDMPK dan PMP yang didukung oleh Kemitraan Pendidikan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Australia melalui program Australia Education Partnership with Indonesia – School System Quality (AEPI-SSQ) telah mengembangkan sistem nasional Pengembangan Keprofesian bagi tenaga kependidikan, khususnya kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dukungan pemerintah Australia ini diberikan dalam bentuk hibah kepada pemerintah Indonesia mulai tahun 2013-2016. Di samping dana hibah tersebut, pemerintah Republik Indonesia juga telah menyediakan APBN untuk pengembangan dan pelaksanaan sistem nasional tersebut.
Sistem nasional pengembangan keprofesian tersebut selanjutnya disebut Program Professional Develompment for Education Personnel (ProDEP), yang terdiri dari empat program, yaitu: 1.
Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS),
2.
Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan Pemerintah Daerah (PPKPPD),
3.
Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah (PPKSPS),
4.
Pengembangan Keprofesian Kepala Sekolah/Madrasah (PKB KS/M).
Kerjasama dan dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk kelancaran Program ProDEP ini demi terbentuknya sistem nasional Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan. Atas nama pemerintah Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) yang dahulu dikenal dengan AusAID atas dukungan dana hibah yang disediakan untuk Program ProDEP. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang mendukung.
Jakarta, 10 Juni 2014 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Prof. Dr. Syawal Gultom NIP. 19620203 198703 1002
Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan untuk SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota ini. Modul ini tersusun atas kerja sama Program Australia’s Education Partnership with Indonesia – School System and Quality (AEPI-SSQ) Australian Aid melalui the Department of Foreign Affair and Trade dengan Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (Pusbangtendik), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Kebudayaan (Badan PSDMPK dan PMP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Modul ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten/Kota dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas melalui proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan pengelolaan keuangan. Pusbangtendik, Badan PSDMPK dan PMP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada: 1. AEPI-SSQ Australian Aid melalui the Department of Foreign Affair and Trade yang memberikan dukungan terhadap upaya pengembangan sumber daya manusia pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Kelompok kerja pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara yang telah memberikan masukan dan saran bagi tersusunnya modul ini. 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi serta beberapa universitas yang telah mengirimkan perwakilannya dalam proses penyusunan modul ini. 4. LPMP, PPPPTK, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi serta beberapa universitas yang telah mengirimkan perwakilannya untuk menjadi pelatih. 5. Lima Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang telah menjadi lokasi uji coba Modul Renstra dan Pengelolaan Keuangan ini, yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cianjur. 6. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pengembangan modul ini. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu sekalian dicatat sebagai amal ibadah yang baik oleh Tuhan Yang Maha Esa, amin. Terakhir, Pusbangtendik Badan PSDMPK dan PMP memohon maaf apabila dalam modul ini terdapat halhal yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu. Saran-saran demi perbaikan modul ini kami terima dengan tangan terbuka. Jakarta, 10 Juni 2014 Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan
Dr. Muhammad Hatta NIP. 19550720 198303 1003
Pendahuluan Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui Program Australia’s Education Partnership with Indonesia - School System and Quality (AEPI SSQ). AEPI SSQ terdiri dari tiga komponen. Komponen 1: Akses dan partisipasi melalui program pembangunan sekolah (USB dan Satap); Komponen 2: Manajemen sekolah dan Kabupaten, yang difokuskan kepada penyiapan dan pengembangan keprofesian bagi kepala sekolah, pengembangan keprofesian bagi pengawas sekolah, dan pengembangan kapasitas bagi pemangku kepentingan pendidikan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Komponen 3: Akreditasi madrasah yang mendukung akreditasi kurang lebih 1.500 madrasah. Dalam pertemuan kelompok kerja (Working Group Meeting) yang difasilitasi oleh Komponen 2 SSQ, ada beberapa hal yang diangkat sebagai prioritas dalam peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu: Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (MPSDM), Rencana Strategis (Renstra) dan Pengelolaan Keuangan, dan Perencanaan Akses Layanan Pendidikan Dasar (PALDIKDAS).
Pentingnya Perencanaan, Khususnya Renstra dan Pengelolaan Keuangan Telah lama disadari bahwa program, kegiatan, biaya, sumber daya manusia, sarana, prasarana dan teknologi itu penting. Namun, pemanfaatan sumber daya tersebut akan kurang optimal apabila tidak disertai dengan perencanaan yang baik. Kebijakan yang berbasis data (Data based Policy) adalah hal yang diidam-idamkan oleh setiap perencana, khususnya perencana pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam era globalisasi dan otonomi pelaksanaan pemerintahan di daerah sesuai dengan amanat Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kesiapan peranan sumber daya manusia di daerah dalam menghadapi kedua momen penting tersebut tidak dapat ditawar lagi. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam mengambil kebijakan terutama yang mengarah langsung kepada eksistensi sumber daya manusia bidang pendidikan. Salah satu upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di tingkat Kabupaten/Kota adalah SKPD Pendidikan wajib menyusun Rencana Strategis Pendidikan. Rencana Strategis Pendidikan ini diharapkan dapat membantu merumuskan masalah-masalah pembangunan pendidikan di Kabupaten/Kota di antaranya: perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Mengingat pentingnya Renstra Pendidikan, AEPI SSQ bekerja sama dengan Pusbangtendik Badan PSDMPK dan PMP, mengembangkan Modul Rencana Strategis (Renstra) dan Pengelolaan Keuangan. Modul Renstra dan Pengelolaan Keuangan ini disusun dengan mempertimbangkan inklusi sosial seperti pertimbangan gender, difabilitas dan pemenuhan hak lainnya. Modul ini juga mengajak peserta lokakarya untuk menyadari pentingnya pertimbangan inklusi sosial tersebut dalam perumusan kebijakan di Kabupaten/Kota. Hal ini sejalan dengan Kesepakatan Dakkar Tahun 2000 tentang Pendidikan untuk Semua (Education for All/EFA) yang dikumandangkan oleh UNESCO sebagai kesepakatan global hasil Forum Pendidikan Dunia (World Education Forum) yang harus tuntas pada tahun 2015. Sejalan dengan hasil kesepakatan tersebut, pemerintah telah menunjukkan komitmennya pada praktik-praktik inklusi sosial, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Hak Setiap Warga Negara untuk Memperoleh Pendidikan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut - pemerintah dalam hal ini Kemdikbud - telah mencanangkan tiga pilar pembangunan pendidikan nasional. Pilar pertama berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif, yaitu tentang
i
pemerataan dan peningkatan aksesibilitas pendidikan. Pilar inilah yang menjadi kebijakan yang menjamin pemerataan dan kesempatan layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Untuk mendorong pemerintah daerah - dalam hal ini Dinas Pendidikan - melaksanakan inklusi sosial, Kemdikbud telah menurunkan kebijakan operasionalnya melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di antaranya: 1. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. Ada dua contoh praktik inklusi sosial yang sangat jelas di dalamnya yaitu: 1) Di setiap SD/MI memiliki minimum 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik laki-laki dan 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik perempuan; dan 2) Bangunan sekolah menyediakan fasilitas dan akses yang mudah, aman dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat. 2. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikas No.15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Contoh praktik inklusi sosial dalam Permendikbud tersebut terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 yang menyebutkan: Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan jalan kaki 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil. 3. Permendikbud lainnya. Hal yang lebih penting bagi peserta dari lokakarya Renstra dan Pengelolaan Keuangan ini adalah peserta belajar dan saling berbagi pengalaman tentang praktik-praktik pelaksanaan inklusi sosial yang baik serta memahami cara memastikan bahwa regulasi-regulasi tersebut dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Setiap pejabat Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota harus sadar dan paham betul akan isu-isu inklusi sosial dan memiliki komitmen yang tinggi untuk memperhatikan isu-isu yang terkait dengan inklusi sosial di sekolah. Dinas Pendidikan juga harus memberikan contoh yang baik tentang cara menerapkan praktikpraktik inklusi sosial di Kabupaten/Kota. Mengingat pentingnya pertimbangan-pertimbangan inklusi sosial di atas, maka praktik inklusi sosial yang baik harus menjadi fondasi dalam penyusunan Renstra SKPD dan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota. Dari segi isi materi, Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan terdiri dari empat unit yang akan digunakan sebagai bahan lokakarya bagi Pengembangan Kapasitas Pendidikan Pemerintah Daerah (PKPPD) khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Fokus utama dari lokakarya itu sendiri adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para staf dan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam penyusunan Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Keempat unit dalam modul ini adalah sebagai berikut: • Unit 1. Pengantar dan Gambaran Umum Modul • Unit 2. Tahapan Penyusunan Renstra • Unit 3. Penyiapan Rancangan Monitoring dan Evaluasi • Unit 4. Rencana Kerja Tindak Lanjut Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan ini terdiri: 1). Panduan Pelatih yang berisi pengantar unit, tujuan yang diharapkan, kompetensi yang diharapkan, indikator keberhasilan, referensi, kegiatan refleksi serta prosedur yang berisi skenario memfasilitasi untuk tiap-tiap sesi. Panduan Pelatih ini merupakan pedoman yang akan digunakan oleh pelatih dalam memfasilitasi para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota. 2). Bahan Bacaan dan Informasi bagi Peserta, berisi semua bahan dan informasi serta lembar kerja yang digunakan selama lokakarya. 3). CD Modul, yang berisi salinan elektronik (soft file) modul, powerpoint, bahan bacaan dan informasi bagi pelatih dan peserta, serta berbagai regulasi yang terkait dengan modul ini.
ii
Bahan Bacaan dan Informasi Modul Renstra dan Pengelolaan Keuangan ini adalah bagian dari Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan yang dikembangkan oleh Komponen 2 AEPI SSQ. Buku ini mengacu kepada Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, utamanya pada Lampiran IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Guna lebih menyederhanakan dan mempermudah penyampaian tahapan penyusunan Renstra, maka tidak semua tahapan dalam Lampiran Permendagri tersebut dibahas dalam buku ini. Buku ini akan lebih berfokus pada tahapan penyusunan Renstra dengan mengacu kepada pengelompokan tahapan yang digunakan oleh Modul Penyusunan Renstra DBE1/USAID dan Modul Whole District Development/Australian Aid.
A. Tujuan Modul Tujuan dari modul ini adalah: 1. Memberikan pemahaman kepada peserta tentang arti penting Renstra dan dasar/landasan hukum kebijakan bidang pendidikan khususnya dalam penyusunan Renstra SKPD kabupaten/kota, prinsipprinsip, sistematika dan pertimbangan dalam penyusunan Renstra. 2. Memberikan pemahaman kepada peserta tentang tahapan-tahapan dalam penyusunan Renstra SKPD Pendidikan sesuai aturan yang berlaku. 3. Memberikan pemahaman kepada peserta dalam menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Renstra. 4. Memberikan pemahaman kepada peserta dalam menyusun rencana tindak lanjut.
B. Kompetensi yang Diharapkan Setelah mengikuti lokakarya dan membaca Bahan Bacaan dan Informasi ini, peserta diharapkan menguasai kompetensi: 1. Memahami arti penting Renstra dan dasar/landasan hukum kebijakan bidang pendidikan khususnya dalam penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, prinsip-prinsip, sistematika dan pertimbangan dalam penyusunan Renstra. 2. Memahami setiap tahapan dalam penyusunan Renstra SKPD Pendidikan sesuai aturan yang berlaku. 3. Memahami penyusunan rancangan monitoring dan evaluasi Renstra. 4. Memahami penyusunan rencana tindak lanjut.
C. Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti lokakarya dan membaca Bahan Bacaan dan Informasi ini, para peserta diharapkan mampu: 1. Menuliskan dengan kata-kata sendiri tentang arti penting Renstra serta menyebutkan dasar/ landasan hukum kebijakan bidang pendidikan khususnya dalam penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, prinsip-prinsip, sistematika dan pertimbangan dalam penyusunan Renstra. 2. Menjelaskan setiap tahapan dalam menyusun Renstra SKPD Pendidikan sesuai aturan yang berlaku. 3. Menjelaskan penyusunan rancangan monitoring dan evaluasi Renstra. 4. Menjelaskan penyusunan rencana kerja tindak lanjut.
iii
D. Target Peserta Peserta yang menjadi target dalam lokakarya ini adalah: 1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 3. Koordinator Pengawas (Korwas) Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 4. Kasubbag Perencanaan dan Program Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 5. Kepala Seksi Madrasah Kankemenag Kabupaten/Kota. Dari segi pemegang tugas dan fungsi (tusi) penyusunan Renstra SKPD di Kabupaten/Kota, maka beberapa posisi/jabatan di atas adalah orang yang tepat untuk mengikuti lokakarya penyusunan Renstra ini. Namun, pertimbangan inklusi sosial yang di antaranya adalah sisi keterwakilan gender perlu mendapat perhatian. Menyadari bahwa saat ini jabatan di atas lebih banyak ditempati oleh laki-laki, maka penting untuk secara aktif melibatkan peserta perempuan dalam lokakarya ini. Sebagai contoh, ketika mengundang lima orang peserta per Kabupaten/Kota, disarankan agar terdapat minimal dua orang perempuan dari tiap Kabupaten/Kota.
iv
Daftar Istilah: Anak dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam Curah pendapat (brainstorming):
Call out: Coloured dot Disabilitas
Diskusi kelompok:
Equity (kesamaan hak)
Efektif: Efisien: Energiser:
Focus Group Discussions (FGD): Gender
Ice breaker
Mengacu pada anak-anak yang biasanya tidak termasuk dalam (dipisahkan dari) sistem pendidikan umum karena gender, fisik, sosial, emosi, bahasa, budaya, agama atau karakteristik lainnya Peserta menyampaikan kata-kata atau kalimat tentang sebuah isu yang ditulis di kertas atau papan tulis. Tidak ada diskusi atau komentar dari pelatih atau peserta lainnya tentang apa yang disampaikan oleh peserta. Tujuannya untuk menghimpun semua ide/gagasan. Teknik untuk mendapatkan respon dari peserta lokakarya dalam kaitannya dengan topik tertentu yang dibahas dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Stiker berbentuk bulatan dengan ukuran yang bervariasi dan berwarnawarni atau disebut juga “Sticker Tom & Jerry” Disabilitas adalah suatu kondisi atau fungsi yang dinilai mengalami gangguan secara signifikan bila dibandingkan dengan standar umum dari individu atau sebuah kelompok. Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada fungsi individu, termasuk gangguan fisik, gangguan sensorik, gangguan kognitif, gangguan intelektual, penyakit mental, dan berbagai jenis penyakit kronis lainnya. Beberapa peserta ditempatkan dalam satu kelompok untuk mendiskusikan suatu topik. Tempat duduk diatur sedemikian rupa agar peserta dapat bertatap muka. Teknik ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk menguji dan memperdalam pengertian mereka terhadap topik yang diberikan atau untuk memecahkan masalah. Kesamaan hak berarti berkeadilan. Kesamaan hak terjadi jika ada manfaat dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjalani minat dan gaya hidup mereka. Mendapatkan hasil yang diinginkan. Produktif atau mampu untuk menghasilkan. Bertindak atau menghasilkan secara efektif dengan meminimalkan biaya atau usaha yang tidak perlu. Sebuah kegiatan kecil dalam lokakarya yang dirancang untuk “memberikan energi” kepada para peserta dan membuat mereka kembali terlibat dalam kegiatan lokakarya. Sangat berguna pada siang dan sore hari. Diskusi yang sangat terfokus. Peserta biasanya bersifat homogen dan memiliki pengalaman/pengetahuan yang serupa. Merujuk pada peran sosial yang diyakini kepunyaan laki-laki dan perempuan dalam pengelompokan sosial tertentu. Peran gender diciptakan oleh suatu masyarakat dan dipelajari dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai bagian dari kebudayaan. Karena hal ini merupakan persepsi sosial yang dipelajari (misalnya di keluarga atau di sekolah) segala hal yang diasosiasikan dengan gender dapat diubah atau dibalikkan untuk mencapai persamaan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Kegiatan pada awal lokakarya untuk memastikan bahwa peserta saling kenal dan merasa nyaman untuk mengikuti lokakarya.
v
Indikator kinerja
Inklusi sosial
Jenis kelamin Jigsaw
Kebijakan Kompetensi:
Modul: Mind mapping
Mix and match
Pendidikan inklusif atau pembelajaran inklusif
Program
Referensi Think-pair-share
Permainan
Simulasi
vi
Alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Inklusi sosial berarti bahwa setiap anak berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan bermasyarakat. Inklusi sosial artinya hak setiap anak dilindungi dan dijamin, dan semua anak sepenuhnya dilibatkan dalam program pendidikan terlepas dari status ekonomi, gender, disabilitas dan kesempatan yang kurang baik untuk mendapatkan pendidikan. Isu yang terkait dengan inklusi sosial meliputi hak anak, pendidikan inklusif, difabilitas dan gender. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Materi yang akan dibahas dibagi kepada kelompok, satu kelompok mendapatkan satu materi. Setiap kelompok mengkaji materi yang menjadi tugasnya dan kemudian melaporkan kembali. Hasil belajar dari seluruh kelompok disusun menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan Seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran. Ikhtisar pembelajaran program yang berisi materi, metode, strategi dan media. Terdiri dari sejumlah unit pembelajaran. Pemetaan pemikiran. Dilakukan dengan menggunakan diagram yang mewakili pemikiran tentang konsep inti. Kegiatan mind mapping dimulai dengan sebuah lingkaran yang berada di tengah-tengah diagram yang mewakili ide/konsep inti yang akan dibahas. Kemudian konsep inti yang ada pada lingkaran tersebut dihubungkan dengan ide/konsep lain yang dikemukakan untuk menarik garis hubungan. Cara praktis untuk menilai pemahaman terhadap konsep. Peserta diberi dua daftar dengan urutan acak dan diminta untuk mencocokkan pernyataan dalam Daftar A dengan pernyataan yang tepat dari Daftar B. Mengacu pada inklusi dan pengajaran semua anak dalam lingkungan belajar formal atau non-formal tanpa mempertimbangkan gender, intelektual, sosial, emosi, bahasa, budaya, agama atau karakteristik lainnya. Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Daftar buku atau sumber bacaan lainnya yang dijadikan acuan karena relevan dengan topik yang sedang dibahas, diajarkan, atau dilatih. Strategi diskusi dan umpan balik yang digunakan dalam kegiatan pengembangan keprofesian. Peserta berpikir secara individual mengenai topik tertentu, mendiskusikan pikiran mereka dengan pasangan, dan kemudian berbagi informasi dalam kelompok atau kelas. Berbagai permainan yang digunakan dalam pembelajaran yang berguna untuk memberi energi kepada peserta dan memperkenalkan konsepkonsep. Peserta dilibatkan dalam situasi yang diciptakan untuk memberikan situasi kehidupan nyata, di mana pembelajaran dapat digunakan secara aktif.
Studi kasus Refleksi terbimbing
Shopping (belanja gagasan)
Peserta diberi sebuah contoh seperti situasi aslinya dan diminta untuk membuat panduan pertanyaan dan instruksi yang telah diberikan. Peserta diminta untuk merenungkan/menelaah apa yang terjadi dalam pembelajaran dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang berbeda untuk direnungkan. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan cara meminta peserta dalam kelompok atau individu untuk menuliskan ide/ gagasannya dan menempelkannya di dinding atau media lain seperti flipchart, papan tulis dan sebagainya. Seorang peserta dari setiap kelompok tetap tinggal untuk mengawasi hasil kerja kelompoknya. Peserta yang lain diminta untuk “berbelanja” ke hasil kerja kelompok lain. Saat berbelanja, peserta diminta untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting. Setelah selesai, peserta kembali ke kelompoknya masing-masing dan menjadikan hasil “belanja”nya sebagai masukan untuk kelompoknya.
vii
Singkatan: AL APK
APM
APS
APtS AMK AM BBI Kemdikbud: Kemenag Kemdagri KLHS SKPD Renstra Renja RPJMD RPJPD RTRW SPM SNP SWOT
viii
Angka Kelulusan Angka Partisipasi Kasar – memberikan gambaran seberapa besar kapasitas layanan pendidikan dengan jumlah anak usia sekolah pada rentang usia sekolah yang dilayani. Dihitung dengan cara: jumlah siswa jenjang tertentu dibagi jumlah anak usia sekolah pada rentang usia tertentu dikali 100 Angka Partisipasi Murni – menghitung seberapa banyak anak usia sekolah pada rentang usia tertentu yang memperoleh layanan pendidikan pada jenjang terkait. Dihitung dengan cara: jumlah siswa rentang usia tertentu dibagi jumlah anak usia rentang waktu tertentu dikalikan 100 Angka Partisipasi Sekolah – memberikan gambaran seberapa banyak anak usia sekolah pada rentang usia tertentu memperoleh layanan pendidikan tanpa memperhatikan jenjang satuan pendidikan. Dihitung dengan cara: jumlah anak bersekolah rentang usia tertentu dibagi jumlah anak rentang usia tertentu dikali 100 Angka Putus Sekolah Angka Mengulang Kelas Angka Melanjutkan Bahan Bacaan dan Informasi modul Renstra dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Kementerian dalam Negeri Kajian Lingkungan Hidup Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana Strategis, yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun Rencana kerja, yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun Rencana Tata Ruang Wilayah Standar Pelayanan Minimal Standar Nasional Pendidikan Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) – suatu analisis kerangka kerja
Unit 1
Pengantar Modul
Unit 1 Pendahuluan A. Pengantar Unit 1 ini menjelaskan tentang gambaran Rencana Strategis yang terdiri dari sub pokok bahasan, yaitu: 1. Pengertian Renstra dan dasar-dasar hukum kebijakan bidang pendidikan 2. Sistematika, pertimbangan, dan tahapan penyusunan Renstra SKPD 3. Ruang lingkup, prinsip, dan proses perencanaan Renstra SKPD 4. Keterkaitan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya.
B. Tujuan yang Ingin Dicapai Tujuan yang ingin dicapai dalam unit ini adalah: 1. Memberikan pemahaman tentang pengertian dan dasar-dasar hukum kebijakan bidang pendidikan 2. Memberikan pemahan yang komprehensif tentang sistematika, pertimbangan, dan tahapan penyusunan Renstra SKPD 3. Memberikan pemahaman tentang ruang lingkup, prinsip, dan proses perencanaan Renstra SKPD 4. Memberikan pemahaman tentang keterkaitan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya
C. Kompetensi yang Diharapkan Setelah mengikuti unit 1 dan membaca Bahan Bacaan dan Informasi ini, para peserta diharapkan memiliki kemampuan dalam: 1. Memahami pengertian dan dasar-dasar hukum kebijakan bidang pendidikan 2. Memahami sistematika, pertimbangan, dan tahapan penyusunan Renstra SKPD 3. Memahami ruang lingkup, prinsip, dan proses perencanaan Renstra SKPD 4. Memahami keterkaitan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya
D. Indikator Kinerja Setelah mengikuti unit 1 dan membaca Bahan Bacaan dan Informasi ini, para peserta diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian dan dasar-dasar hukum kebijakan bidang pendidikan 2. Menjelaskan sistematika, pertimbangan, dan tahapan penyusunan Renstra SKPD 3. Menjelaskan ruang lingkup, prinsip, dan proses perencanaan Renstra SKPD 4. Menjelaskan keterkaitan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya
1
E. Metode dan Strategi Menggunakan metode dan strategi pembelajaran/pelatihan yang bersifat aktif, partisipatif dan menyenangkan, serta memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa yaitu: 1. Ice breaker 2. Pemaparan 3. Diskusi kelompok dan kerja kelompok 4. Mind mapping 5. Mengisi diagram kosong 6. Menyusun Puzzle
F. Kegiatan Refleksi Melakukan tanya-jawab tentang materi yang telah diberikan yang meliputi dasar/landasan hukum kebijakan bidang pendidikan serta pemahaman tentang Renstra SKPD.
G. Referensi [1] Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Deputi II Bidang Kajian dan Pelayanan Lembaga Administrasi Negara, MANAJEMEN KINERJA. 2009 [2] DBE-1. 2011. Modul Penyusunan Renstra [3] WDD. Pengembangan Kabupaten Terpadu (PKT) (Whole District Development/WDD), Seri-A, Seri-B, Seri-C [4] Dinas Pendidikan Kota Probolinggo. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Tahun 2010-2014
H. Rencana Tindak Lanjut 1. Mempelajari dan mengkritisi Renstra yang ada dengan berfokus pada: sistematika dan tata cara penyusunan Renstra SKPD serta konsistensi Renstra SKPD terhadap dasar/landasan hukum kebijakan bidang pendidikan. 2. Mengimplementasikan pemahaman Unit 1 dalam penyusunan Renstra dan memasukkan pertimbangan inklusi sosial dalam penyusunannya.
2
Bahan Bacaan Unit 1 A. Pendahuluan Banyaknya faktor penghalang bagi tercapainya program kerja yang telah direncanakan, memunculkan sikap skeptis di kalangan SKPD terhadap perencanaan strategis. Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengemukakan beberapa contoh di antaranya: 1) ketidakpastian politik dan ekonomi; dan 2) laju perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terus meningkat. Di sisi lain, LAN juga memandang ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan perencanaan strategis di antaranya: 1) ketidakpahaman mendasar tentang tujuan dan pentingnya perencanaan strategis; 2) hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan dan menetapkan proses yang harus dilalui agar dapat berhasil; 3) ketidakhati-hatian dalam menetapkan tujuan yang jelas dan realistis; 4) menentukan secara terbuka langkah-langkah dan tindakan; 5) ketidakhati-hatian dalam memanfaatkan pandangan para stakeholder utama. Berikut keuntungan adanya perencanaan strategis yang ditawarkan Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN: 1. Menggambarkan secara jelas tujuan dan sasaran yang realistis dari organisasi serta sesuai dengan misi organisasi 2. Memudahkan proses komunikasi mengenai tujuan dan sasaran terhadap pemberi mandat organisasi 3. Membangun rasa kepemilikan atas rencana dan komitmen dalam pelaksanaan 4. Menjamin pengunaan sumber daya organisasi secara efektif karena memfokuskan strategi berdasarkan prioritas 5. Sebagai dasar untuk menilai proses, kinerja, dan perubahan yang dibutuhkan
B. Perkembangan Kebijakan dan Landasan Hukum Perkembangan pertama adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional yang mensyaratkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Undang-undang ini diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur ruang lingkup, tahapan dan komponen minimal yang harus ada dalam Renstra SKPD.
Perkembangan kedua adalah diterbitkannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen yang mengubah persyaratan minimal kualifikasi akademik guru SD dari D2 ke D4/S1. Berdasarkan undang-undang ini, jumlah guru SD yang telah memiliki kualifikasi akademik S1/D4 saat ini mencapai lebih dari 70%, namun secara nasional masih ada guru yang belum memenuhi kualifikasi akademiknya dan akan berdampak pada penetapan prioritas kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat Kabupaten/ Kota.
Perkembangan ketiga adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
3
Standar Nasional Pendidikan: layanan dan output pendidikan hendaknya lebih terarah, sistematis, dan komprehensif. Standar tersebut meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Saat ini telah diperbarui dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, ada dua contoh yang terkait dengan inklusi sosial yaitu: 1) Di setiap SD/MI minimum
terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik laki-laki dan 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik perempuan. 2) Bangunan sekolah menyediakan fasilitas dan akses yang mudah, aman dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.
Perkembangan keempat, perubahan periode Rencana Pembangunan Nasional sesuai dengan periode
pemerintahan baru yaitu 2009-2014, yang tertuang dalam RPJM Nasional 2010-2014. Hal ini berdampak pada perubahan Renstra Pendidikan Nasional (Kemdikbud) 2010-2014 dan selanjutnya akan berdampak pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Perkembangan kelima, perubahan indikator SPM bidang pendidikan dari Kepmendiknas Nomor 129A Tahun 2004 menjadi Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010. Permendiknas yang baru hanya mencakup pendidikan dasar saja. Dan Permendiknas tersebut telah diperbarui lagi dengan terbitnya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada Permendikbud No.23 Tahun 2013 tersebut terdapat contoh tentang praktik inklusi sosial yaitu: pada Pasal 2 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa “tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan jalan kaki 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/Mts dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil”.
Perkembangan keenam, keluarnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Perkembangan ketujuh, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Dampaknya terhadap Renstra SKPD adalah jumlah indikator bidang pendidikan yang relevan dengan Kabupaten/Kota sebanyak 104 indikator.
Perkembangan kedelapan, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Dalam Negeri, Keuangan dan Bappenas) tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
Perubahan-perubahan baik secara internal maupun eksternal akan terus berlanjut sejalan dengan perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat. Sebuah rencana strategis harus mampu mengantisipasi dan memprediksi berbagai perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal. Daftar Landasan Hukum yang Berkaitan dengan Kebijakan Pendidikan: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diperbarui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
4
Daerah beserta Perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/ Madrasah 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan 25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA 26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras 27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah 28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah 29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah 30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Lembaga Pendidik Non Formal dan Informal
5
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C 32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa 34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota yang diperbarui oleh Permendikbud No.23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikas No.15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota 35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Guru Pemula 36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah 37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan 38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 39. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2013
C. Prinsip-Prinsip Perencanaan Perubahan dari pendekatan input ke output/outcome Selama ini, perencanaan pendidikan daerah berfokus pada peningkatan masukan (input) untuk pengembangan pendidikan (rehabilitasi sekolah, pengadaan buku, dan pelatihan guru). Pada umumnya, program-program ini merupakan program tunggal (single input) dengan sekolah sasaran yang berbeda. Pada akhir tahun, yang dapat dilaporkan hanyalah bahwa sekian ruang kelas telah direhabilitasi, sekian buku telah disediakan, dan sekian guru sudah dilatih. Dengan cara ini, pencapaian sasaran dapat diukur pada akhir tahun misalnya pengurangan jumlah sekolah yang berkinerja sangat rendah. Namun, output/ outcome yang telah dicapai, misalnya dalam peningkatan mutu pendidikan, tidak dapat diketahui dengan pasti.
Perhatian pada program yang berhasil dalam perencanaan sebelumnya Metodologi perencanaan ini juga memberikan perhatian yang lebih luas pada identifikasi “program yang berhasil” dalam periode perencanaan sebelumnya, yaitu program-program yang sebaiknya dilanjutkan.
Perhatian pada sasaran khusus Analisis situasi harus dapat mengidentifikasi sasaran khusus tanpa membedakan sekolah umumkeagamaan, negeri-swasta, perkotaan-perdesaan, tetapi mengarah pada sekolah dengan kinerja paling lemah, mata pelajaran yang paling rendah pencapaian hasil belajarnya, kelompok siswa yang berasal dari keluarga miskin, kelompok guru yang paling rendah kualifikasinya, dan lain-lain. Dengan teridentifikasinya sasaran khusus tersebut maka program pembangunan pendidikan akan lebih tepat sasaran. Pemberian perhatian kepada beberapa sasaran khusus di atas juga bertujuan untuk memberikan hak untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang sama. Hal ini penting sebagai aspek praktik inklusi sosial yang baik.
Keterkaitan secara sinergi antara Renstra SKPD dengan rencana-rencana dari instansi pemerintah yang lebih tinggi Karena Renstra SKPD merupakan perencanaan pengembangan pendidikan multi-sumber, maka penting bahwa Renstra tersebut dikaitkan dengan rencana-rencana pengembangan pendidikan di tingkat Provinsi
6
dan nasional. Dengan cara ini, sinergi antara berbagai sumber pembiayaan dapat diwujudkan.
Tanggap terhadap rencana kerja sekolah Renstra SKPD harus tanggap terhadap kondisi eksternal yang berubah dan kebutuhan sekolah yang diidentifikasi dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) yaitu rencana yang disusun oleh sekolah. Programprogram sekolah yang tidak mampu dilaksanakan oleh sekolah dan tidak efisien jika dilaksanakan oleh sekolah harus menjadi program Dinas Pendidikan. Bagan 1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
D. Pertimbangan-Pertimbangan dalam Penyusunan Renstra Penyusunan Renstra untuk setiap jenjang pendidikan didasarkan pada pilar-pilar kebijakan Renstra Pendidikan Nasional yaitu:
1. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan Perencanaan yang berkaitan dengan peningkatan akses berfokus pada identifikasi wilayah-wilayah dengan banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Setelah wilayah-wilayah ini teridentifikasi, kita akan melihat indikator yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi pendidikan. Pertanyaan kuncinya adalah: “Apakah rendahnya partisipasi disebabkan oleh kurangnya fasilitas untuk bersekolah (masalah penyediaan/supply) atau tidak adanya kemampuan untuk bersekolah karena kemiskinan dan keterpencilan (masalah kebutuhan/demand)?” Hal ini penting sebagai aspek pendukung dalam praktik inklusi sosial yang baik. Akses diukur melalui dua pendekatan yaitu pendekatan yang menggunakan jenjang pendidikan dan pendekatan yang menggunakan kelompok umur. a. Mengukur akses menggunakan pendekatan jenjang pendidikan seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).
7
• APK menggambarkan rasio semua anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan kelompok usia pada jenjang yang bersangkutan. APK digunakan
untuk mengukur jumlah anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa mempertimbangkan apakah anak berada dalam kelompok usia sekolah atau di luar kelompok usia sekolah. • APM menggambarkan rasio anak yang bersekolah pada kelompok usia sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur seberapa besar anak usia sekolah yang bersekolah. Namun perlu diperhatikan bahwa saat ini ada kecenderungan bahwa APM menurun, yang disebabkan banyak anak masuk sekolah pada usia lebih dini (banyak murid kelas 1 SD/MI yang berusia kurang dari 7 tahun). b. Akses diukur menggunakan pendekatan kelompok usia yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS). Contoh: APS 7-12 tahun, APS 13-15 tahun, dan APS 16-18 tahun. APS menggambarkan anak usia sekolah yang bersekolah, tanpa memandang jenjang sekolahnya. Jadi APS lebih menekankan apakah kelompok umur tertentu bersekolah. Indikator ini lebih bermakna untuk melihat apakah anak pada kelompok umur tertentu ada di sekolah atau di luar sekolah.
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Mutu harus mengacu pada PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang meliputi: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Selain itu, fokus diberikan pada isu ketidakmerataan layanan pendidikan antar-wilayah atau antar-kelompok gender. Perhatian juga diberikan pada isu keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan, atau dengan lain kata: “Apakah anak-anak yang bersekolah mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu?” Hal ini sangat penting dalam kaitan dengan pemberian layanan pendidikan yang sama kepada semua anak dan praktik inklusi sosial yang baik di kabupanten/kota.
3. Tata kelola dan akuntabilitas pendidikan Tata kelola dan akuntabilitas pendidikan menggambarkan bagaimana pendidikan dikelola secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata layanan pendidikan yang baik. Bagi Kabupaten/Kota yang pernah melakukan proses penyusunan Rencana Pengembangan Kapasitas (RPK) pendidikan Kabupaten/Kota, hasilnya dapat diintegrasikan dalam Renstra Dinas Pendidikan.
E. Ruang Lingkup Renstra Ruang lingkup perencanaan sesuai dengan urusan wajib Kabupaten/Kota yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Daerah yang terkait dengan: 1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Dasar 9 Tahun: SD/MI, dan SMP/MTs 3. Pendidikan Menengah: SMA, SMK, dan MA 4. Pendidikan Nonformal: keaksaraan, kesetaraan dan keterampilan hidup dan PAUD nonformal. Kesetaraan pendidikan akan memberikan kesempatan bagi yang berhalangan/kesulitan untuk mengikuti pendidikan formal. Dengan demikian, peserta didik memperoleh kemudahan dalam pendidikan, sebagai bagian dari praktik inklusi sosial yang baik di Kabupaten/Kota 5. Sarana dan prasarana pendidikan 6. Pendidik dan tenaga kependidikan
8
7. Perencanaan dan penganggaran 8. Data dan statistik 9. Urusan lain yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (jika Dinas melaksanakan urusan lain selain pendidikan) Catatan: Analisis tersebut sudah mengalami perubahan dengan keluarnya Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Nasional.
F. Sistematika Penyusunan Renstra Sistematika penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota didasarkan pada Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas mengenai pengertian, fungsi penyelenggaraan pembangunan daerah bidang pendidikan, proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, keterkaitan Renstra Dinas Pendidikan dengan RPJMD, Renstra Kemdikbud, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi, dan dengan Renja Dinas Pendidikan.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pendidikan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pendidikan, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PENDIDIKAN Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan urusan wajib pendidikan, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pendidikan ini. 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pendidikan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Dinas. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pendidikan ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personel, dan tata laksana (proses, prosedur, dan mekanisme).
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan
9
Memuat penjelasan ringkas tentang macam-macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih beroperasi.
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM/SNP untuk urusan wajib pendidikan, dan/atau indikator kinerja pelayanan pendidikan lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kemdikbud dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pendidikan pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan jenis-jenis pelayanan pendidikan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan pendidikan yang dibutuhkan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan
Pada bagian ini dikemukakan berbagai masalah pelayanan pendidikan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya (hasil analisis gambaran pelayanan pendidikan)
3.2 Telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
3.3 Telaahan Renstra Kemdikbud dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor penghambat dan faktor pendorong bagi Dinas Pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang mempengaruhi persoalan pelayanan pendidikan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kemdikbud maupun Renstra Dinas Pendidikan Provinsi.
3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong bagi Dinas Pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pendidikan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5 Penentuan isu-isu strategis Pada bagian ini, faktor-faktor pelayanan pendidikan yang mempengaruhi/menjadi permasalahan bagi Dinas Pendidikan dalam memberikan pelayanan ditinjau kembali. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Pendidikan.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan.
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan dalam lima tahun mendatang.
10
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
G. Tahapan Penyusunan Renstra Dalam Permendagri No.54 Tahun 2010 disebutkan bahwa tahapan penyusunan Renstra adalah 1) Persiapan penyusunan Renstra, 2) Penyusunan rancangan Renstra, 3) Penyusunan rancangan akhir Renstra, dan 4) Penetapan Renstra. Informasi lebih lengkapnya sebagai berikut: 1. Persiapan Penyusunan Renstra a. Pembentukan tim penyusun Renstra b. Orientasi mengenai Renstra c. Penyusunan agenda kerja tim Renstra d. Pengumpulan data dan informasi 2. Penyusunan Draf Renstra a. Tahap perumusan rancangan 1) Pengolahan data dan informasi 2) Analisis gambaran pelayanan pendidikan/urusan lainnya 3) Pengkajian Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi 4) Penelaahan RTRW Kabupaten/Kota 5) Analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 6) Perumusan isu-isu strategis 7) Perumusan visi dan misi 8) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah 9) Perumusan sasaran pelayanan pendidikan 10) Mempelajari surat edaran bupati/walikota perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD Kabupaten/Kota beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu Dinas Pendidikan 11) Perumusan strategi dan kebijakan guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan 12) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan
11
13) Perumusan indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten/Kota
14) Pelaksanaan forum SKPD Kabupaten/Kota b. Tahap penyajian draf Renstra Sajikan sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan (Permendagri No.54/2010) 3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra a. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra •
Penajaman visi misi
•
Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
b. Tahap penyajian rancangan akhir Renstra 4. Penetapan Renstra a. Sampaikan ke Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah. b. Bappeda melakukan verifikasi akhir untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pendidikan dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya. c. Pengesahan Renstra Dinas Pendidikan dengan keputusan kepala daerah. d. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra Dinas Pendidikan, kepala Dinas Pendidikan menetapkan Renstra Dinas Pendidikan menjadi pedoman unit kerja/bidang/bagian di lingkungan Dinas Pendidikan dalam menyusun rancangan Renja Dinas Pendidikan. e. Pengesahan rancangan akhir Renstra Dinas Pendidikan dengan keputusan kepala daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Penetapan Renstra Dinas Pendidikan oleh kepala Dinas Pendidikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Dinas Pendidikan disahkan oleh kepala daerah. Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan ini tidak membahas semua tahapan seperti yang telah dijelaskan dalam Lampiran Permendagri No.54 Tahun 2010 di atas. Modul ini akan lebih berfokus kepada proses penyusunan rancangan Renstra SKPD yang dikelompokkan menjadi enam (6) tahapan sebagai berikut:
1. Analisis Layanan Pendidikan Tahap ini dibagi dalam dua bagian yaitu: (1) analisis eksternal, dan (2) analisis internal. Analisis eksternal Analisis eksternal meliputi perkembangan penduduk usia sekolah dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Dalam hal ini dilihat indeks kemiskinan penduduk, kebijakan yang berpengaruh terhadap pendidikan, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat mengenai pendidikan. Analisis internal Analisis ini berkaitan dengan profil layanan pendidikan Kabupaten/Kota yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah. Karena gambaran ini akan menjadi landasan rancangan program, maka harus sejelas mungkin sehingga program yang akan disusun benarbenar mengarah pada kebutuhan- kebutuhan di bidang pendidikan.
2. Perumusan Visi, Misi dan Tata Nilai Visi, misi dan tata nilai dirumuskan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, RPJMD, serta visi,
12
misi dan tata nilai yang merupakan budaya luhur yang dianut dan berkembang di daerah. Profil layanan pendidikan juga perlu digunakan sebagai landasan dalam merumuskannya.
3. Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tujuan dan sasaran dirumuskan agar visi dan misi dapat dirumuskan dan diwujudkan dengan memperhatikan profil layanan pendidikan yang ada saat ini. Selanjutnya adalah perumusan strategi agar program dan kegiatan yang disusun benar-benar terarah untuk mencapai tujuan. Sedangkan kebijakan ditetapkan agar program dan kegiatan tidak menyimpang dari koridor aturan-aturan yang ada.
4. Merumuskan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahap ini bertujuan merancang program-program dan kegiatan-kegiatan terkait bersama indikator kinerja untuk mengukur pelaksanaan kegiatan. Prosesnya dimulai dengan memformulasikan prioritas kebijakan yang akan menjadi panduan penetapan target/sasaran. Jika target sudah ditentukan, program dan kegiatan terkait akan segera teridentifikasi untuk memenuhi target yang diinginkan. Sebagai langkah terakhir dari proses ini, program akan diperinci lebih lanjut dalam sejumlah rencana kerja.
5. Menyusun Rencana Pembiayaan dan Pendanaan Tujuan tahap ini adalah mempersiapkan rencana kebutuhan dana setiap program dan kegiatan, serta menentukan sumber dana untuk membiayai kebutuhan tersebut
6. Menyusun Rencana Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra Tujuan tahap ini adalah memberikan umpan balik terhadap implementasi perencanaan, karena perencanaan dipandang sebagai suatu siklus yang berkelanjutan dan dinamis sesuai perkembangan kondisi dan situasi, baik secara internal maupun eksternal. Perubahan tersebut akan berdampak pada sasaran-sasaran yang diharapkan akan tercapai. Oleh sebab itu, dalam implementasi Renstra harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan berkelanjutan.
13
Pengolahan data dan informasi
Penelaahan KLHS
Penelaahan RTRW
SPM
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
Perumusan Isu-‐isu strategis berdasarkan tusi
Renstra-‐KL Renstra-‐ KL dan Renstra Renstra-‐ KL dan Renstra SKPD ab/ dan RKenstra Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota Kota
Perumusan sasaran
Perumusan Tujuan
Perumusan visi dan misi SKPD
Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD
Perumusan Strategi dan kebijakan
SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-‐SKPD dilampiri dengan indikator keluaran program dan PAGU per SKPD
PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD
Rancangan Renstra-‐SKPD
Tidak sesuai
·∙ Pendahuluan ·∙ Gambaran pelayanan SKPD ·∙ isu-‐isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi ·∙ visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan ·∙ rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif ·∙ indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Rancangan Renstra-‐SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-‐SKPD kepada Bappeda
Penyesuaian Rancangan Renstra-‐SKPD berdasarkan hasil verifikasi
sesuai Verifikasi Rancangan Renstra SKPD dgn Rancangan Awal RPJMD
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
Penyusunan Rancangan RPJMD
Rancangan Akhir Renstra SKPD
Penyempurnaan Rancangan Renstra-‐SKPD
PERDA ttg RPJMD
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
PENYUSUNAN RPJMD
PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR
Bagan 2. Alur Tahapan Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota Bagan 2. ALUR TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA
Persiapan Penyusunan Renstra-‐SKPD
14
Tidak sesuai
Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD
sesuai
27
RENSTRA-‐ SKPD
Penetapan Renstra-‐ SKPD
PENETAPAN
Lembar Kerja Unit 1 Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
15
Unit 2
Tahapan Penyusunan Renstra
Unit 2 Tahapan Penyusunan Renstra A. Pengantar Unit 2 Modul ini akan memberikan penjelasan teknis yang lebih substantif tentang tahapan penyusunan Renstra dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konseptual dan kemampuan teknis tim perencana Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam menyusun Renstra SKPD. Bahasan dalam unit ini adalah sebagai berikut: 1. Identifikasi dan validasi data. 2. Analisis layanan pendidikan untuk memotret kondisi ketercapaian pada tahun berjalan dan merumuskan isu-isu strategis bidang pendidikan. 3. Merumuskan visi, misi, tata nilai, tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan. 4. Merumuskan strategi dan kebijakan dalam bidang pendidikan. 5. Merumuskan program, kegiatan dan indikator kinerja bidang pendidikan. 6. Menyusun estimasi kebutuhan pembiayaan dan proyeksi ketersediaan pendanaan pendidikan.
B. Tujuan yang Ingin Dicapai Tujuan yang diharapkan dari unit ini adalah: 1. Memberikan pemahaman kepada peserta tentang informasi layanan pendidikan. 2. Memberikan pemahaman kepada peserta tentang cara melakukan analisis layanan pendidikan berbasis informasi. 3. Memberikan pemahaman kepada peserta tentang tahapan penyusunan visi, misi dan tata nilai. 4. Memberikan pemahaman kepada peserta tentang pemetaan isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam pengembangan Renstra Pendidikan. 5. Memberikan pemahaman kepada peserta tentang program/kegiatan, indikator kinerja pencapaian program/kegiatan berdasarkan sasaran yang sudah ditetapkan. 6. Memberikan pemahaman kepada peserta tentang pembuatan estimasi dan proyeksi kebutuhan pembiayaan.
C. Kompetensi yang Diharapkan Setelah mengikuti unit 2 dan membaca Bahan Bacaan dan Informasi ini, peserta diharapkan: 1. Mamahami semua sumber data dan cara melakukan validasi sebagai bahan informasi untuk analisis layanan pendidikan. 2. Memahami dan terampil dalam melakukan analisis layanan pendidikan berdasarkan sumber informasi yang akurat. 3. Mampu mengakomodasi seluruh masukan dan/atau kebutuhan stakeholder dalam merumuskan visi, misi dan tata nilai sesuai dengan tugas dan fungsi. 4. Mampu menyelaraskan dan memetakan isu-isu strategis dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam pengembangan Renstra Pendidikan. 5. Mampu merumuskan program/kegiatan, indikator kinerja pencapaian program/kegiatan berdasarkan sasaran yang sudah ditetapkan. 6. Mampu melakukan estimasi biaya berdasarkan prioritas program/kegiatan.
16
D. Indikator Kinerja Setelah mengikuti unit 2 dan membaca Bahan Bacaan dan Informasi ini, peserta diharapkan mampu:: 1. Menjelaskan semua sumber data dan memvalidasinya sebagai bahan dasar informasi untuk analisis layanan pendidikan. 2. Melakukan analisis layanan pendidikan berdasarkan sumber informasi yang akurat. 3. Menjelaskan cara mengakomodasi seluruh masukan dan atau kebutuhan pemangku kepentingan dalam merumuskan visi, misi dan tata nilai sesuai dengan tugas dan fungsi. 4. Menjelaskan cara menyelaraskan dan memetakan isu-isu strategis dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam pengembangan Renstra Pendidikan. 5. Menjelaskan cara merumuskan program/kegiatan, indikator kinerja pencapaian program/kegiatan berdasarkan sasaran yang sudah ditetapkan. 6. Menjelaskan cara melakukan estimasi biaya berdasarkan prioritas program/kegiatan.
E. Metode dan Strategi Metode dan strategi yang digunakan dalam Unit ini adalah: 1. Energizer 2. Jigsaw 3. Mix and match 4. Pemaparan 5. Diskusi kelompok 6. Think-pair-share 7. Belanja gagasan 8. Analisis data 9. Praktik/latihan
F. Kegiatan Refleksi Kegiatan refleksi dipandu oleh pelatih dengan melibatkan peserta untuk mengevaluasi kegiatan pelatihan pada Unit 2. Substansi yang direfleksikan meliputi teknis penyampaian materi, evaluasi terhadap substansi materi yang dibahas, dan refleksi diri atas peranan penting peserta di daerah masing-masing.
G. Referensi 1. Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2. DBE-1. 2011. Modul Penyusunan RENSTRA 3. WDD. Pengembangan Kabupaten Terpadu/PKT (Whole District Development/WDD) Seri-A, Seri-B, Seri-C 4. Dinas Pendidikan Kota Bogor. Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor Tahun 2010-2014
17
H. Rencana Tindak Lanjut Setelah kembali ke unit kerja masing-masing, peserta diharapkan dapat memfasilitasi penyusunan Renstra Dinas Pendidikan sehingga tersusun dengan baik menurut aturan maupun subtansi. Peserta juga diharapkan mampu menggunakan pertimbangan inklusi sosial yang diperoleh melalui lokakarya, dalam proses penyusunan Renstra di Kabupaten/Kota.
18
Bahan Bacaan Unit 2 Unit 2 ini akan difokuskan pada proses penyiapan Renstra SKPD yang dikelompokkan ke dalam enam tahapan, yaitu: 1) Analisis Layanan Pendidikan, 2) Perumusan Visi, Misi dan Tata Nilai, 3) Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan, 4) Perumusan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, 5) Penyusunan Rencana Biaya dan Pendanaan dan 6) Penyusunan Rencana Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra.
A. Analisis Layanan Pendidikan Salah satu langkah terpenting dalam menyusun Renstra adalah menyiapkan analisis layanan pendidikan
1. Menyiapkan Data Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan sebagai bahan kajian/analisis dalam perumusan rancangan Renstra yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan mencakup: a. Regulasi yang menjadi asas legal bagi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian b. Renja tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan dan perkiraan tingkat capaian target Renstra periode sebelumnya sampai dengan akhir tahun berjalan c. Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan renja tahun sebelumnya d. Data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset paling kurang 5 (lima) tahun terakhir e. Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan indikator lainnya f. Renstra Kemdikbud g. Renstra Dinas Pendidikan h. RTRW Kabupaten/Kota i. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan pendidikan Informasi lain yang terkait pelayanan pendidikan (primer maupun sekunder), dari Dapodik, EDS, EDK, PADAMU NEGERI, BPS, maupun instansi lain seperti: a. Data pendukung yang penting untuk perencanaan pendidikan: (a) penduduk usia sekolah, (b) indeks kemiskinan, (c) kapasitas fiskal daerah b. Data pendidikan anak usia dini (TK/RA) c. Data sekolah dasar dan menengah d. Data pendidikan nonformal e. Data pendidik dan tenaga kependidikan f. Data manajemen layanan pendidikan g. Data layanan SKPD lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan (bidang lainnya) Sumber data yang dapat digunakan dalam menyiapkan layanan pendidikan di antaranya: 1) Dapodik, 2) Padatiweb, 3) Data NUPTK, 4) profil layanan pendidikan, 5) PADAMU NEGERI, 6) data lain yang dapat menggambarkan layanan pendidikan secara menyeluruh.
19
2. Analisis Layanan Pendidikan Analisis gambaran pelayanan pendidikan dilakukan untuk menunjukkan: a. Peran Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan urusan wajib pendidikan b. Sumber daya Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya c. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya d. Capaian kinerja antara Renstra dengan RPJMD periode sebelumnya, dan e. Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi Analisis gambaran pelayanan diharapkan mampu mengidentifikasi: a. Tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM dan indikator lain sesuai urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi b. Potensi dan permasalahan pelayanan, dan c. Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pendidikan adalah indikator kinerja pembangunan daerah bidang pendidikan yang dijabarkan dalam Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan. Adapun informasi yang diperlukan untuk mendukung analisis ini, sekurang-kurangnya mencakup: a. Regulasi yang menjadi asas legal bagi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menunjukkan peran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah b. Struktur organisasi untuk menunjukkan organisasi, jumlah personel, dan tata laksana Dinas Pendidikan (proses, prosedur, mekanisme) c. Renja tahun berjalan untuk menginformasikan isu-isu terkini dikaitkan dengan isu-isu krusial dan aktual daerah, isu strategis dalam Renstra periode sebelumnya, dan perkiraan tingkat pencapaian target Renstra sampai dengan akhir tahun berjalan d. Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan renja tahun lalu untuk menunjukkan tingkat capaian/realisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai selama pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, pelayanan yang mencapai target atau yang belum mencapai target, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target pelayanan tersebut e. Berita acara forum SKPD tahunan (yang dapat menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan Dinas Pendidikan) f. Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk urusan wajib pendidikan dan/atau indikator kinerja pelayanan pendidikan lainnya (Informasi dari butir (c) sampai dengan (f) dianalisis untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja, masalah yang dihadapi, dan potensi pengembangan pelayanan) g. Data perkembangan pendanaan pelayanan pendidikan (pendapatan dan belanja) minimal 5 (lima) tahun terakhir untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan (rasio antara dana yang dianggarkan dengan realisasi), dan kapasitas pendanaan pelayanan, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan aspek pendanaan pelayanan pendidikan
20
Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja dengan target kinerja, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan pendidikan tersebut. Langkah-langkah analisis tingkat kinerja pelayanan pendidikan adalah:
a. Tentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pendidikan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan tersebut sekurang-kurangnya mencakup salah satu dari kelompok indikator berikut ini: 1) Indikator kinerja SPM dan/atau SNP 2) Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pendidikan 3) Indikator yang telah dikembangkan Dinas Pendidikan secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan pendidikan sesuai tugas pokok dan fungsi, indikator Kemendikud, indikator Dinas Pendidikan Provinsi, dan 4) Indikator Millennium Development Goals (MDGs) b. Identifikasi target (besaran) kinerja menurut SPM/SNP, indikator kinerja kunci (IKK) atau hasil analisis kebutuhan pada setiap indikator c. Identifikasi target (besaran) kinerja dalam Renstra (periode sebelumnya) yang diperinci per tahun d. Hitung realisasi capaian target kinerja setiap tahun sampai dengan tahun ke-5 dalam Renstra sebelumnya sampai dengan saat penyusunan Renstra periode berikutnya berdasarkan renja tahun berjalan e. Hitung rasio antara capaian kinerja dengan target kinerja untuk menunjukkan ada atau tidaknya kesenjangan pelayanan pendidikan f. Identifikasi pelayanan pendidikan yang targetnya telah tercapai dan yang belum tercapai g. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target tersebut, baik berupa faktor pendukung maupun faktor penghambat pencapaian sebagai bahan perumusan permasalahan pelayanan pendidikan yang akan ditangani pada Renstra berikutnya h. Hasil dari langkah-langkah analisis tersebut dapat disajikan dalam contoh tabel pada Lampiran IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD Permendagri No.54 Tahun 2010, yaitu tabel Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota Hal lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis layanan pendidikan adalah: • Kecenderungan/tren setiap indikator pada tiga tahun terakhir • Perbandingan antarsatuan pendidikan tingkat Kabupaten, perbandingan antarkabupaten dalam Provinsi, serta perbandingan dengan indikator baku, SNP, SPM, atau indikator lain yang relevan • Perhatikan pada kelompok sasaran khusus seperti satuan pendidikan (sekolah yang berkinerja rendah atau unggulan), guru (yang belum berkualifikasi dan bersertifikasi), siswa (siswa berasal dari keluarga miskin atau berkebutuhan khusus) atau administratif (desa terpencil, terluar, terdepan). Pemberian perhatian pada sasaran khusus tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan pelayanan dengan kualitas yang sama menuju lingkungan inklusi sosial • Keterkaitan antara satu kondisi (variabel) dengan kondisi lainnya Analisis penduduk juga penting untuk dilakukan dan harus dapat menjawab pertanyaan: “Apakah lima tahun ke depan jumlah murid akan meningkat, tetap, atau menurun?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memproyeksikan jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia sekolah (1-6, 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun) hingga lima tahun ke depan. Jika memungkinkan, dapat dibuat perincian menurut kecamatan.
3. Layanan Pendidikan yang Harus Dianalisis Layanan pendidikan yang harus dianalisis meliputi layanan pendidikan semua jenjang yang menjadi
21
tanggung jawab dan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yaitu: 1) Layanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, 2) Layanan Pendidikan Dasar, 3) Layanan Pendidikan Menengah, 4) Layanan Pendidikan Non-formal 3.1. Layanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD) a. Akses Pendidikan Anak Usia Dini Apakah sebagian besar anak usia 4-6 tahun bersekolah di PAUD (PAUD nonformal, TK, dan RA) dan kecenderungannya meningkat dari tahun ke tahun? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, diperlukan data ketersediaan lembaga PAUD per tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, yaitu rasio antara jumlah anak yang sedang bersekolah di TK/RA, SPS/KB terhadap anak usia 4-6 tahun dikali seratus.
Bandingkan APK PAUD pada tahun terakhir dengan APK PAUD tingkat Provinsi. Hal ini dilakukan untuk melihat posisi Kabupaten/Kota terhadap Provinsi, apakah Kabupaten/Kota berada di atas atau di bawah rata-rata Provinsi. Juga bandingkan APK PAUD Kabupaten/Kota dengan target nasional. b. Mutu Pendidikan Anak Usia Dini Apakah layanan PAUD bermutu? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu memperhatikan standar pendidikan PAUD yang meliputi: 1) Standar tingkat pencapaian perkembangan 2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan 3) Standar isi, proses, dan penilaian 4) Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan Untuk analisis layanan pendidikan PAUD akan dipilih indikator esensial yang dapat menggambarkan mutu layanan PAUD di tingkat Kabupaten/Kota serta mempertimbangkan ketersediaan data. Analisis layanan pendidikan dapat digunakan pada analisis layanan pendidikan persekolahan yang relevan. 3.2. Layanan Pendidikan Dasar a. Akses Pendidikan Dasar Apakah layanan pendidikan tersedia untuk semua usia sekolah? Pada saat menyampaikan isu tentang akses, sebaiknya berfokus pada anak usia sekolah yang tidak bersekolah, bukan pada mereka yang bersekolah. Pada dasarnya, kita ingin melihat seberapa jauh pemda memenuhi kewajibannya dalam memberikan layanan pendidikan kepada semua anak. Fokus berikutnya adalah untuk menjawab dua pertanyaan kunci: 1) Apakah anak-anak bersekolah?
22
2) Apakah anak-anak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi?
Apakah anak-anak bersekolah? Untuk menjawab pertanyaan tentang akses, terdapat tiga indikator yaitu APK, APM, dan APS.
Catatan: APS 7-12 tahun memperhitungkan semua anak tanpa memandang apakah anak tersebut bersekolah di SD/MI atau SMP/MTs. Kementerian Pendidikan Nasional mengunakan APM sebagai indikator keberhasilan untuk jenjang SD/MI dan APK untuk jenjang SMP/MTs (lihat Renstra Kemdikbud 2010-2014). Sedangkan di RPJM Nasional menggunakan indikator APS. Untuk tujuan perencanaan, perlu diingat bahwa setiap peningkatan akses akan mengakibatkan peningkatan daya tampung bagi rombongan belajar (rombel) yang ada, atau pembentukan rombel baru. Dampaknya adalah penambahan kelas baru, penambahan guru kelas, guru mata pelajaran, dan beberapa sarana pendidikan lainnya. Untuk menjawab apakah anak usia 7-12 tahun bersekolah, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: • Pertama, kita akan melihat bagaimana perkembangan tingkat partisipasi selama tiga tahun terakhir • Fokuskanlah terhadap desa yang mempunyai APM rendah. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari dua hal, yaitu: ketersediaan layanan (supply side) dan kemampuan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya (demand side). Hal ini penting sebagai bentuk praktik inklusi sosial dalam proses analisis layanan pendidikan • Identifikasi ketersediaan prasarana pendidikan pada jenjang SD/MI untuk melihat apakah sekolah memiliki daya tampung yang rendah atau sudah terlalu tinggi.
Catatan: Jumlah siswa maksimum 32 per rombel, dan 6 rombel per sekolah
• Lakukan identifikasi sekolah dengan jumlah murid yang sangat kecil: o Di mana sekolah itu berada, apa nama desa dan kecamatannya? o Berapa jarak terdekat ke sekolah lainnya? o Apakah sekolah tersebut terletak di daerah terpencil? o Apakah jumlah penduduk usia 0-6 tahun cukup besar? • Identifikasi kemampuan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya melalui indeks kemiskinan desa dan kecamatan, terutama pada desa dan kecamatan dengan APS rendah • Agar analisis lebih tajam dan akurat, perlu dilakukan analisis rasio siswa-rombel
23
Langkah-langkah identifikasi di atas sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah semua anak telah memperoleh layanan pendidikan dengan baik. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan layanan yang baik kepada semua anak. Hal ini juga merupakan contoh penggunaan pertimbangan inklusi sosial dalam proses perencanaan khususnya dalam proses analisis data. Apakah anak-anak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Angka Melanjutkan (AM) adalah bagian penting dalam pengukuran indikator akses terhadap pendidikan, karena indikator ini menunjukkan apakah anak akan tetap berada di sekolah atau di luar sekolah. Angka melanjutkan merupakan jumlah siswa yang lulus dari SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs yang dinyatakan dalam persen. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs, yaitu rasio antara jumlah siswa baru kelas VII SMP/MTs terhadap lulusan SD/MI tahun ajaran sebelumnya
Angka melanjutkan maksimum adalah 100% (semua lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs). Bila AM lebih dari 100%, perlu ditelaah arus siswa bersekolah dari luar Kabupaten/Kota. Bila tidak mencapai 100% berarti ada sejumlah siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP/MTs, atau melanjutkan pendidikan ke luar Kabupaten/Kota. Minimal ada dua faktor lulusan SD/MI tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kedua faktor dimaksud adalah supply dan demand. Faktor supply berkaitan dengan ketersediaan layanan pendidikan pada jenjang SMP/MTs dan faktor demand berkaitan dengan tingkat kemiskinan masyarakat. AM dari SD/MI ke SMP/MTs harus mencapai 100%. Hal ini sejalan dengan program Wajib Belajar 9 tahun. Bila Kabupaten/Kota sudah mencanangkan Wajib Belajar 12 tahun, maka angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA juga harus mencapai 100%. b. Mutu Pendidikan Dasar Apakah Layanan Pendidikan Bermutu? Mutu pendidikan didasarkan pada 8 Standar Nasional Pendidikan, yaitu: 1). Input pada Standar PTK: kecukupan, distribusi, kualifikasi dan kompetensi, dan standar sarpras: ruang kelas, laboratorium, buku, perpustakaan (kecukupan dan kualitas), 2). Proses pada Standar Isi: ketersediaan dan penerapan yang berlaku, standar proses: penerapan pembelajaran aktif dan kreatif (PAKEM/CTL) dan standar penilaian: umpan balik dan analisis hasil penilaian, 3). Output: standar kompetensi lulusan, hasil UN, berbagai kejuaraan (olimpiade) tingkat Provinsi dan nasional, dan 4). Tata kelola: standar pengelolaan: jumlah sekolah yang memiliki RKS/RKAS, akreditasi sekolah, standar keuangan: BOSDA, dana masyarakat (SPP), transparasi BOS dan mutu output/outcome sebagaimana termuat pada Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 1) Mutu Input Pendidikan Dasar Mutu input mengacu pada standar sarana prasarana serta standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar Pendidik Kecukupan Guru Berapa banyak sekolah telah mempunyai jumlah guru yang memadai? Dalam perencanaan jangka menengah (Renstra), penghitungan kecukupan guru bukan hanya pada saat ini tetapi lima tahun ke depan, dengan perincian sebagai berikut:
24
1. Identifikasi kekurangan/kelebihan guru saat ini, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran
2. Identifikasi peningkatan kebutuhan akan guru sebagai akibat: (1) peningkatan akses (penambahan jumlah rombel), atau (2) penurunan jumlah siswa per rombel (misalnya dari 40 menjadi 32) Menghitung kecukupan pada jenjang SD/MI relatif lebih mudah karena jumlah guru SD/MI didasarkan pada jumlah rombongan belajar. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs dan SMA/ MA/SMK didasarkan pada beban mata pelajaran. Berapa banyak guru yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan D4 atau S1? Untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif, daerah membutuhkan data guru yang terperinci. Hal ini menuntut adanya sistem informasi guru berbasis individu (NUPTK). Sebagai implikasi dari UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru SD sampai dengan SMA/ SMK harus berkualifikasi S1/D4. Untuk itu, jenjang pendidikan guru dan usia harus diperinci agar perencanaan peningkatan kualifikasi guru lebih memprioritaskan pada guru yang berusia lebih dari 45 tahun. Guru yang berusia lebih dari 55 tahun adalah guru yang akan pensiun empat tahun ke depan. Adanya data proyeksi jumlah guru yang akan pensiun sangat penting untuk mengantisipasi kekosongan guru secara mendadak. Guru yang berada dalam kelompok ini perlu didaftar menurut sekolah, masa kerja, golongan, status kepegawaian, dan alamat lengkap. Apakah guru yang ada saat ini memiliki kompetensi? Dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) guru, diperlukan peta kompetensi guru secara nyata. Salah satu alat ukur uji kompetensi guru yang telah dilakukan oleh Kemdikbud adalah melalui uji kompetensi guru (UKG). Hasil UKG ini akan dijadikan dasar dalam pengembangan profesi guru secara berkelanjutan. Di sisi lain, guru dikelompokkan menurut jenjang kepangkatan, mulai dari: 1) guru pertama (IIIa – IIIb), 2) guru muda (IIIc-IIId), 3) guru madya (IVa-IVb), dan 4) guru utama (IVc-IVd). Apakah distribusi guru merata untuk setiap sekolah? Secara nasional ketersediaan guru di Indonesia sudah memadai, bahkan lebih baik bila dibandingkan dengan beberapa negara lain. Persoalan yang mendasar adalah distribusi guru yang tidak merata, baik dalam Kabupaten, antarkabupaten, maupun antarprovinsi. Lahirnya Peraturan Bersama 5 Menteri adalah upaya untuk melakukan pendistribusian kembali guru secara merata, baik dilihat dari kecukupan maupun dari mutu. Bagaimana melakukan analisis distribusi guru menurut sekolah? Untuk melihat ketersediaan guru pada sekolah yang tepat, dapat dilihat dari matriks ketersediaan guru, yaitu rasio siswa terhadap rombongan belajar dengan rasio guru terhadap rombongan belajar. Dari sana akan terlihat dimanakah ketersediaan guru yang lebih dari rasio ideal terjadi. Bila ketersediaan guru yang lebih dari rasio ideal terjadi pada sekolah dengan jumlah siswa kecil, maka menunjukkan pengelolaan guru belum efektif. Untuk itu, perlu ditelusuri kelebihan guru tersebut di sekolah mana saja dan bagaimana kebijakan pengelolaan guru ke depan dilakukan. Kecukupan ruang kelas Berapa banyak sekolah yang telah mempunyai jumlah ruang kelas yang dibutuhkan? Gambaran tentang kecukupan ruang kelas dapat diukur dengan rasio jumlah ruang kelas terhadap jumlah rombongan belajar. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa jika rasio sama dengan satu (= 1), berarti jumlah ruang kelas sama dengan yang dibutuhkan. Jika rasio lebih dari satu (> 1), berarti ada kelebihan jumlah ruang kelas. Sedangkan jika rasionya kurang dari satu (< 1), berarti ada kekurangan jumlah kelas. Jika rasio jumlah ruang kelas terhadap rombel kurang dari satu, perlu dilakukan analisis lebih mendalam untuk menentukan apakah diperlukan penambahan ruang kelas baru (RKB). Pertimbangannya ialah, ada rombel yang jumlah siswanya sesuai dengan standar nasional, ada yang kurang, ada pula yang melebihi.
25
• Jika jumlah siswa per rombel lebih kecil daripada standar nasional, berarti kapasitas ruang kelas masih bisa dioptimalkan. • Jika jumlah siswa per rombel sesuai dengan standar nasional, maka perlu dilakukan analisis ruang kelas per rombel: o Jika rasio ruang kelas per rombel lebih dari satu maka tidak diperlukan penambahan ruang kelas o Jika rasio ruang kelas per rombel kurang dari satu, maka diperlukan penambahan ruang kelas • Jika jumlah siswa per rombel di atas standar nasional maka diperlukan penambahan ruang kelas. Bagan 3: Alur Analisis Kecukupan Ruang Kelas
Jumlah siswa terhadap rombel
< standar nasional
Optimalkan ruang kelas yang ada sampai mendekati standar nasional
=standar nasional
Lakukan analisis rasio rombel terhadap ruang kelas
> standar nasional
Jika > 1
Penambahan ruang kelas
Kelayakan Ruang kelas Berapa banyak sekolah yang telah mempunyai ruang kelas dengan kondisi yang memadai? Langkah awal untuk menata kondisi ruang kelas adalah pendataan yang akurat, terutama menetapkan kriteria rusak ringan dan rusak berat, sebab kondisi tingkat kerusakan berdampak pada besarnya anggaran. Ketersediaan Perpustakaan Sekolah Apakah semua sekolah telah memiliki perpustakaan yang lengkap? Hal ini penting sebab perpustakaan merupakan jantung sekolah. Kecukupan Buku Pelajaran Pokok • Berapa banyak sekolah yang muridnya mempunyai buku-buku yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran pokok (rasio buku terhadap murid)? • Gambarkan perkembangan keadaan buku mata pelajaran selama tiga tahun terakhir.
26
• Lakukan analisis buku menurut mata pelajaran pokok di SD/MI. Hal ini dilakukan untuk melihat buku mata pelajaran apa saja yang masih kurang dan buku mata pelajaran apa saja yang sudah memadai.
Ketersediaan Laboratorium (Lab) Gambarkan ketersediaan laboratorium pada masing-masing jenjang, terutama SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Pada jenjang SMA, Lab IPA bisa dipecah menjadi Lab Kimia, Lab Biologi dan Lab Fisika. Sementara pada SMK bengkel bisa dipecah berdasarkan masing-masing bidang keahlian yang ada di SMK. Ketersediaan Jamban Berapa banyak jamban yang tersedia untuk setiap sekolah? Apakah semua sekolah sudah memiliki mimimal 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik laki-laki dan 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik perempuan? Hal ini sangat penting dan merupakan praktik inklusi sosial yang baik. 2) Mutu Proses Mutu proses berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar yang berkaitan dengan mutu proses meliputi: • Standar isi: ketersediaan dan penerapan kurikulum yang berlaku • Standar proses: penerapan pembelajaran aktif dan kreatif (PAKEM/CTL) Apakah semua sekolah telah mengimplementasikan kurikulum yang berlaku? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Dinas Pendidikan perlu memiliki data akurat tentang implementasi kurikulum yang berlaku. Jika data implementasi kurikulum tidak tersedia di Kabupaten/Kota, perlu dilakukan FGD dengan pengawas sekolah untuk memperoleh gambaran tentang implementasi kurikulum di sekolah. Output dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan pengembangan kapasitas sekolah dalam implementasi kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan. Berapa banyak sekolah yang telah menerapkan pembelajaran aktif/kreatif (PAKEM/CTL)? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Dinas Pendidikan harus memiliki data yang akurat tentang penerapan pembelajaran aktif/kreatif. Jika data penerapan pembelajaran aktif/kreatif tidak tersedia di Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan FGD dengan pengawas sekolah untuk memperoleh gambaran tentang penerapan pembelajaran aktif/kreatif di sekolah. Output dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan pengembangan kapasitas sekolah dalam penerapan pembelajaran aktif/kreatif. 3) Standar Mutu Lulusan Mutu lulusan dapat dinilai dengan indikator angka mengulang kelas, angka putus sekolah, dan angka kelulusan. Hal ini akan dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: • Seberapa tinggikah angka mengulang kelas (AMK)? • Seberapa tinggikah angka putus sekolah (APtS)? • Seberapa tinggikah tingkat kelulusan dan nilai UAS dan UN? Angka Mengulang Kelas • Pertama kita akan melihat bagaimana perkembangan tingkat angka mengulang kelas (AMK) selama tiga tahun terakhir
27
Angka Putus Sekolah (APtS) • Pertama kita akan melihat bagaimana perkembangan tingkat putus sekolah selama tiga tahun terakhir • Fokuskan pada sekolah dengan tingkat putus sekolah yang tinggi dan jawablah pertanyaanpertanyaan berikut: 1. Di mana sekolah-sekolah ini berada: di daerah perkotaan, pedesaan, atau di daerah terpencil? 2. Bagaimana tingkat kemiskinan di desa tempat sekolah itu berada? • Identifikasilah sekolah-sekolah dengan APtS tinggi dan sajikan hasil-hasilnya 3.3. Layanan Pendidikan Menengah Analisis layanan pendidikan menengah pada umumnya sama dengan analisis layanan pendidikan dasar, khususnya dengan jenjang SMP. Namun, ada beberapa perbedaan signifikan terutama yang terkait dengan SMK. Selain jumlah bidang keahlian yang sangat beragam, juga ada indikator yang berkaitan dengan relevansi antara bidang keahlian dan dunia kerja. a. Akses pendidikan Tantangan yang dihadapi pendidikan menengah ke depan adalah rencana pemerintah untuk meningkatkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun menjadi Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun. Untuk mengantisipasi kondisi ini, perlu dilakukan analisis layanan akses pendidikan menengah dengan menyajikan APK pendidikan menengah. Karakteristik lain dari pendidikan menengah adalah proporsi sekolah swasta dibandingkan dengan sekolah negeri lebih besar dibandingkan dengan pendidikan dasar. Untuk itu, analisis sekolah swasta perlu lebih didalami terutama mengenai akses pendidikan, dengan cara mencari rasio siswa terhadap rombel pada masing-masing jenis pendidikan pada pendidikan menengah. b. Mutu pendidikan Analisis mutu layanan pendidikan jenjang pendidikan menengah sama dengan jenjang SMP, yaitu berdasarkan pemenuhan standar pada SNP. Sedangkan SPM bidang pendidikan menengah sampai saat ini belum terbit. Beberapa aspek dari analisis layanan pendidikan menengah yang sama dengan pendidikan dasar, khususnya SMP, antara lain: • • • • •
Kecukupan, distribusi, dan mutu guru Kecukupan dan kelayakan ruang kelas Ketersediaan buku ajar Ketersediaan laboratorium Mutu lulusan dilihat dari hasil ujian nasional
c. Uji kompetensi keahlian Siswa SMK, selain harus menempuh ujian nasional, juga diharuskan menempuh uji kompetensi keahlian untuk menilai sejauh mana lulusan SMK memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya. d. Daya serap lulusan di dunia kerja Lulusan SMK sebagai pendidikan vokasional diharapkan terserap di dunia usaha/industri atau usaha sendiri (wirausaha). Untuk itu, salah satu indikator keberhasilan pendidikan pada SMK adalah daya serap lulusan. e. Analisis lebih lanjut terhadap sekolah dengan mutu pendidikan yang sangat rendah
28
Analisis di bawah ini bertujuan untuk mengidentifikasi sebab-sebab rendahnya kinerja dilihat dari
mutu input, proses dan lulusan. Untuk menganalisis kinerja sekolah, dibuat agregat dari berbagai indikator pendidikan dengan menggunakan asumsi bahwa semua indikator memiliki bobot yang sama. Daftar berikut menggambarkan kinerja sekolah berdasarkan indikator input, proses dan output pendidikan. 1) Kualifikasi guru dihitung dengan menggunakan persentase guru yang berpendidikan D4/S1 2) Indikator buku dihitung berdasarkan rasio buku terhadap siswa 3) Indikator ruang kelas dihitung berdasarkan persentase ruang kelas yang baik 4) Indikator laboratorium dihitung berdasarkan ketersediaan laboratorium 5) Indikator AMK dihitung dengan menggunakan angka naik kelas (1- AMK) 6) Indikator DO/APtS dihitung dengan menggunakan angka bertahan di sekolah (1- DO) 7) UASBN/UN dihitung dengan menggunakan rata-rata sekolah untuk mata pelajaran yang disertakan dalam UASBN/UN 8) Kelulusan dihitung dengan menggunakan presentase kelulusan 3.4. Layanan Pendidikan Nonformal a. Pendidikan Keaksaraan • Profil pendidikan juga difokuskan pada peningkatan akses pendidikan keaksaraan. Peningkatan akses pendidikan pada tingkat ini adalah untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas? • Pertama-tama, kita akan melihat bagaimana perkembangan tingkat buta aksara selama tiga tahun terakhir. Pertanyaan kuncinya adalah apakah tingkat buta aksara menjadi lebih kecil, stabil, atau bertambah selama tiga tahun terakhir. • Lakukan pengelompokan usia penyandang buta aksara berdasarkan kelompok sasaran program keaksaraan. Kelompok sasaran ini sekaligus menjadi kelompok prioritas. • Identifikasi desa-desa dengan tingkat buta aksara (ABA) yang tinggi. • Fokuskan pada desa/kelurahan dengan ABA tinggi dan jawablah pertanyaan berikut: a. Di desa manakah angka-angka ini berada? b. Bagaimana tingkat kemiskinan di desa/daerah ini? c. Apa mata pencaharian penduduknya? • Identifikasi layanan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan. Layanan pendidikan keaksaraan dapat dilihat dari ketersediaan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), taman bacaan masyarakat (TBM), dan tutor keaksaraan. langkah-langkah identifikasi di atas sangat penting dilakukan untuk memberikan layanan pendidikan yang baik kepada semua orang. Hal ini merupakan contoh penggunaan pertimbangan inklusi sosial dalam proses perencanaan. b. Pendidikan Keterampilan Hidup Pada bagian ini disajikan informasi tentang perkembangan jumlah peserta didik program pendidikan keterampilan hidup menurut sumber dana: apakah berasal dari pemerintah, APBN/APBD, atau dari masyarakat. Jumlah dan jenis program keterampilan hidup di Kabupaten/Kota sangat bervariasi, namun dapat dikelompokkan menurut program.
29
Selain perkembangan jumlah peserta didik program pendidikan keterampilan hidup, informasi lain yang dibutuhkan adalah jumlah sasaran program pada masing-masing minat. Informasi ini penting untuk menetapkan target/sasaran program lima tahun ke depan. Hasil analisis layanan pendidikan diatas dituangkan dalam tabel seperti yang terdapat dalam Lampiran Permendagri No.54 Tahun 2010, yaitu Tabel Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pada Lembar Kerja 2. 3.5. Manajemen Layanan Pendidikan Untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, dibutuhkan perubahan besar yang mendasar dalam pengelolaan pendidikan baik di tingkat daerah maupun di tingkat sekolah. Di tingkat daerah, birokrasi pendidikan harus melakukan reorientasi diri sehingga lebih berorientasi pada pihak yang dilayani (klien) dan harus memahami bahwa tugas mereka dalam memberikan layanan pendidikan dibiayai oleh uang para pembayar pajak. Hal ini menuntut perubahan dari praktik-praktik manajemen otoriter menjadi manajemen yang berorientasi pada klien dengan kesempatan yang cukup bagi partisipasi komunitas, praktik manajemen yang transparan, dan mekanisme akuntabilitas yang efektif. Hal yang sama berlaku di tingkat sekolah. Kepala sekolah harus lebih terbuka dalam praktik manajemennya dan membuka kemungkinan keterlibatan masyarakat dan menghitung pencapaian sekolah. Untuk mencapai hal itu, pemerintah memperkenalkan pembentukan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan yang akan menjadi badan perwakilan di mana masyarakat dapat menyuarakan aspirasi mereka serta berpartisipasi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Informasi yang harus ada pada manajemen layanan pendidikan, baik di tingkat sekolah, UPTD maupun Dinas Pendidikan, paling tidak harus mencakupi hal-hal sebagai berikut: 1. Sistem informasi pendidikan 2. Sistem informasi ketenagaan 3. Sistem perencanaan (Renstra, Renja, dan RKS) 4. Sistem penganggaran berbasis satuan pendidikan 5. Akreditasi sekolah 6. Partisipasi masyarakat (Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah) 7. Sistem pelaporan (LAKIP) 3.6. Analisis Pengelolaan Pendanaan Pelayanan Pendidikan Lakukan analisis atas pengelolaan pendanaan layanan pendidikan untuk pelaksanaan Renstra periode perencanaan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang khusus pada aspek pendanaan pelayanan. Dari hasil analisis akan dapat dilihat pada tahun mana saja rasio antara realisasi/penyerapan anggaran dan alokasi anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik; pada perihal mana yang baik atau kurang baik. Selanjutnya perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan, misalnya: prosedur/ mekanisme, jumlah dan kualitas personel (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan pendanaan pelayanan pendidikan untuk diatasi melalui strategi/kebijakan dalam Renstra periode berikutnya. Selain itu, juga menunjukkan kapasitas pendanaan pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis dan program strategis pada Renstra yang akan disusun. Dalam melakukan analisis, gunakan Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan pada Lembar Kerja 9.
30
3.7. Identifikasi Program yang Berhasil Pada Periode Perencanaan Sebelumnya Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi program yang berhasil (good practices) pada periode perencanaan sebelumnya dan mampu meningkatkan kinerja pendidikan pada indikator tertentu, seperti peningkatan angka partisipasi pendidikan (APS), menurunkan AMK dan APTS, meningkatkan mutu lulusan, dan lain-lain. Program-program tersebut harus dilanjutkan pada periode perencanaan yang akan datang agar ada kesinambungan. Analisis akan berfokus pada: • Keberhasilan program yang telah dilakukan: program untuk peningkatan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan bagi semua jenjang pendidikan. • Efektivitas biaya dengan membandingkan jumlah biaya dengan peningkatan yang telah dicapai. • Pengambilan keputusan apakah program akan dilanjutkan secara utuh, dilanjutkan dengan modifikasi, atau tidak dilanjutkan.
B. Merumuskan Isu Strategis Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah bidang pendidikan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dijalankan dan secara moral serta etika birokratisnya dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pendidikan di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Bagan. 4 Identifikasi Isu Strategis
31
Isu strategis diperoleh dari: Analisis internal yang selanjutnya disebut isu stategis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan bidang pendidikan yang berkaitan dengan kondisi mutakhir penyelenggaraan pendidikan. Isu internal berasal dari profil pendidikan yang telah dianalisis dan menghasilkan identifikasi area-area di mana kinerja penyelenggaraan pendidikan belum memuaskan (misalnya partisipasi yang rendah, angka mengulang kelas yang tinggi, rendahnya transisi dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah, kondisi sekolah yang buruk, dan kualitas pendidikan yang rendah). Kemudian dibuat analisis lebih lanjut guna mengidentifikasi penyebab rendahnya kinerja tersebut. Langkah terakhir adalah memutuskan apakah kinerja yang tidak efisien tersebut begitu serius sehingga perlu dijadikan isu strategis yang akan disampaikan dalam proses perencanaan. Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi isu-isu strategis internal. Akses • Apakah partisipasi bersekolah berada di bawah tingkat yang diharapkan? Jika ya, apakah hal itu disebabkan oleh anak yang tidak masuk sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. • Kalau anak tidak bersekolah atau tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, apakah hal ini disebabkan oleh tidak adanya kesempatan bersekolah, atau dengan kata lain kurangnya fasilitas sekolah? Ini merupakan masalah pada sisi penyediaan pendidikan. Atau, ada kesempatan bersekolah tapi anak-anak tidak bersekolah karena kemiskinan. Ini adalah masalah di sisi permintaan pendidikan. • Kalau masalahnya adalah penyediaan pendidikan, apakah hal itu berkaitan dengan kurangnya fasilitas bersekolah secara umum, distribusi tidak memadai, atau kurangnya infrastruktur transportasi? • Kalau masalahnya ada pada sisi permintaan pendidikan, apakah hal itu berkaitan dengan biaya di sekolah lanjutan atau pengeluaran sekolah lainnya, kesulitan orang tua membayar biaya sekolah anak-anak mereka (transportasi atau pengeluaran lain untuk anak sekolah), atau kurangnya kesadaran akan pendidikan. Pemerataan • Apakah masih ada perbedaan yang besar berkaitan dengan kondisi belajar antarsekolah? Jika ya, apakah hal itu berkaitan dengan bangunan sekolah dan ruang kelas, jumlah guru, buku, atau kombinasi antara hal-hal tersebut? • Apakah sekolah dengan kondisi belajar yang buruk terletak di wilayah yang spesifik? Jika ya, di mana: (i) pedesaan terpencil, (ii) pedesaan biasa, (iii) perkotaan, (iv) tersebar merata di semua lokasi? • Apakah sekolah dengan kondisi belajar yang buruk itu adalah: (i) sekolah negeri, (ii) sekolah swasta, (iii) sekolah swasta dan negeri, (iv) sekolah umum, (v) madrasah, (vi) sekolah umum maupun madrasah? • Apa penyebab kondisi belajar yang buruk tersebut? Misalnya karena sedikitnya jumlah murid, lokasi, atau bencana alam. Peningkatan Mutu Identifikasi apakah kualitas pendidikan termasuk isu strategis atau bukan dengan cara membuat perbandingan dengan kualitas pendidikan di daerah lain dalam satu Provinsi. Apakah rendahnya kualitas berkaitan dengan rendahnya hasil ujian akhir atau tingginya angka mengulang? Apabila kualitas pendidikan tidak memuaskan, identifikasi sebab-sebab rendahnya kualitas pendidikan dengan berfokus secara berurutan pada hambatan input dan proses.
32
Mutu dan Distribusi Guru • Mutu guru telah menjadi isu yang cukup serius setelah diketahui secara nyata melalui Uji Kompetensi Awal (UKA) dan Uji Kompetensi Guru (UKG). Hasil kedua uji tersebut sangat rendah, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan hasil Ujian Nasional (UN) siswanya • Ketersediaan guru di Kabupaten/Kota secara umum telah mencukupi, tetapi ketersediaan guru tersebut tidak merata untuk semua sekolah. Sejumlah sekolah memiliki kelebihan guru, namun di sisi lain banyak sekolah kekurangan guru, baik guru kelas maupun guru bidang studi Hambatan Input • Faktor sarana, misalnya: (i) perimbangan jumlah buku dengan jumlah murid, (ii) sarana belajar (alat peraga) yang kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas • Faktor murid, misalnya (i) ketidaksiapan murid; kalau ya, apakah diakibatkan oleh situasi ekonomi (kurang gizi, tidak sarapan, sakit, tidak dapat masuk setiap hari), (ii) banyak murid dari keluarga miskin Hambatan PBM • Faktor proses pembelajaran, misalnya (i) kurikulum, (ii) materi yang diajarkan dan metode mengajar, (iii) daya serap kurikulum, (iv) perbedaan antara materi yang diberikan dengan materi ujian, (v) metode mengajar guru, (vi) persiapan guru • KKG/MGMP yang tidak efektif • Tidak terpenuhinya waktu tugas karena guru tidak hadir dan sebagainya • Tidak ada ujian periodik terhadap siswa sebagai alat/instrumen evaluasi dan penyesuaian Dukungan Dinas/UPTD • Pada tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dukungan yang diberikan dapat berupa: implementasi desentralisasi pendidikan melalui penyusunan Renstra SKPD secara partisipatif dan pengelolaan SDM (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah maupun nonsekolah) • Pada tingkat sekolah berupa: implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), penyusunan RKS secara partisipatif, kualitas RKS, pengelolaan personel, dan pengelolaan fasilitas termasuk lingkungan sekolah Analisis eksternal yang selanjutnya disebut isu strategis ekternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pendidikan di masa lima tahun mendatang. Isu eksternal berkaitan dengan perubahan pada karakter perencanaan yang berdampak langsung pada sektor pendidikan. Seringkali perubahan ini berbentuk undang-undang atau peraturan baru pemerintah, maupun kebijakan yang baru di tingkat pusat atau daerah. Perubahan pada karakter kebijakan akan menyediakan kesempatan untuk memperkuat atau memberikan ancaman baru pada penyelenggaraan pendidikan. Identifikasi perubahan-perubahan pada kerangka kerja kebijakan dan peraturan yang akan berdampak besar pada penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah. Analisis secara detil kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik yang diperkirakan akan diberlakukan, maupun yang sudah ada tetapi belum mulai diimplementasikan. Kebijakan tersebut dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan/peraturan presiden, perda atau keputusan-keputusan menteri maupun bupati/walikota. Misalnya, Undang-Undang Guru dan Dosen dapat memberikan dampak-dampak berikut ini bagi pemda/Dinas Pendidikan: (i) pengalokasian dana untuk menutup pembiayaan pengembangan guru; (ii) pengembangan kebijakan seleksi guru yang akan berpartisipasi dalam program (siapa yang terlibat, bagaimana dengan guru di daerah terpencil, dan lain-lain); (iii) pengembangan pendekatan yang paling menguntungkan dari investasi pada guru; (iv) pengembangan sistem evaluasi untuk menilai efektivitas program. Program BOS adalah contoh lain lagi. Dengan program ini, sekolah mendapat dana yang signifikan untuk menutup pengeluaran operasional. Namun, pada saat yang sama, program ini membatasi mobilisasi
33
sumber-sumber dari komunitas. Program BOS juga berdampak pada perencanaan pendidikan di tingkat daerah, karena pengembangan perencanaan pendidikan daerah harus disesuaikan dengan rencanarencana kegiatan yang akan dilakukan di tingkat sekolah. Di samping analisis terhadap kerangka kerja kebijakan dan peraturan, perhatian juga harus diberikan pada perkembangan-perkembangan lain seperti ekonomi, peran sektor swasta, termasuk investasi. Hal lain yang sangat penting adalah memasukkan pertimbangan inklusi sosial seperti gender, disabilitas dan lainnya ke dalam proses perumusan isu strategis.
C. Perumusan Visi, Misi dan Tata Nilai Perumusan visi dan misi jangka menengah/Renstra Dinas Pendidikan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi harus mampu meningkatkan kondisi saat ini untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai-andai (wishfull thinking), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.
1. Visi SKPD Visi Dinas Pendidikan adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi dan misi harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik, baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah dalam aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Kriteria rumusan visi Dinas Pendidikan antara lain: a. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam 5 (lima) tahun mendatang b. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan c. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi d. Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah dan arah pembangunan jangka menengah daerah Visi yang baik harus dapat memenuhi syarat sebagai berikut: a. Dapat dibayangkan (imaginable) oleh semua pelaku/pemangku kepentingan pelayanan pendidikan b. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (desirable) c. Memungkinkan, wajar, dan layak untuk dicapai (feasible) dengan situasi, kondisi, dan kapasitas yang ada d. Memusatkan perhatian (focused) kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta menjamin eksistensi daerah di masa depan
34
e. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman f. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (communicable) g. Dapat dirumuskan secara singkat, jelas, dan padat Informasi yang diperlukan dalam perumusan visi adalah: a. Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan arah pembangunan jangka menengah daerah.
Visi yang akan dirumuskan dalam Renstra Dinas Pendidikan harus memiliki keterkaitan dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD. Dengan demikian, sebelum merumuskan visi Dinas Pendidikan, perlu dilakukan kajian terhadap visi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mendapatkan gambaran kondisi pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan.
Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rancangan awal RPJMD adalah untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan demi mencapai perwujudan visi. Karena itu tim penyusun Renstra Dinas Pendidikan perlu berkoordinasi dengan tim penyusun RPJMD guna memahami penjelasan visi, uraian misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang dimuat dalam rancangan awal RPJMD, serta bagaimana target indikator kinerja yang dibutuhkan dari Dinas Pendidikan sendiri. b. Hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD
Pernyataan visi dalam Renstra SKPD harus dapat merespon (merupakan jawaban) isu-isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Misi SKPD Misi Dinas Pendidikan adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visinya. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran tentang visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Rumusan misi dalam dokumen Renstra dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang akan ditempuh untuk mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Kriteria suatu rumusan misi: 1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka mewujudkan visi. 2. Memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah. 3. Menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah dipahami. Informasi yang diperlukan dalam perumusan misi adalah: 1. Pernyataan/rumusan visi. 2. Hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi. Berdasarkan kedua informasi tersebut, Dinas Pendidikan mengidentifikasi keadaan dan/atau kondisi yang harus ada atau dicapai supaya visi benar-benar terwujud di akhir periode perencanaan/Renstra. Rumusan misi merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau kondisi yang diinginkan. Upayaupaya yang akan dikembangkan harus memanfaatkan faktor-faktor pendorong dan mengantisipasi
35
faktor-faktor penghambat yang telah diidentifikasi pada perumusan isu strategis. Jika pernyataan visi menunjukkan keadaan/kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, maka pernyataan misi menunjukkan tindakan/upaya untuk mewujudkan visi tersebut.
3. Tahapan Kegiatan Perumusan Visi, Misi dan Tata Nilai Tahapan kegiatan dalam perumusan visi, misi dan tata nilai dikelompokkan menjadi: 1) Mengidentifikasi visi dan misi organisasi yang ada di atasnya; 2) Merumuskan visi dan misi Dinas Pendidikan; 3) Merumuskan tata nilai Dinas Pendidikan; dan 4) Merumuskan tujuan dan sasaran. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut: 3.1. Mengidentifikasi visi dan misi organisasi yang ada di atasnya Setelah pemilihan bupati/walikota baru, semua Dinas harus menyesuaikan visi, misi, dan tata nilai dengan visi, misi, dan tata nilai dari bupati/walikota baru terpilih. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana cara merumuskan atau menyesuaikan visi, misi dan tata nilai tersebut. Selain itu, mengidentifikasi visi-misi Dinas Pendidikan Provinsi dan visi-misi Kementerian Pendidikan Nasional. Bagan 5: Alur Perumusan Visi-Misi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Visi-misi bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) menjadi rujukan dalam menyusun visi-misi Dinas Pendidikan. Sementara visi-misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan visi-misi Dinas Pendidikan Provinsi harus diperhatikan pada saat merumuskan visi-misi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 3.2. Merumuskan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Untuk menjadi organisasi yang efektif, Dinas Pendidikan harus memiliki haluan yang jelas. Visi memberikan haluan dan menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan. Visi hendaknya menjawab pertanyaan: “Apa yang akan terjadi di dunia kalau organisasi ini berhasil?” Dengan kata lain, ”visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu”.1 Para pelaku organisasi harus secara langsung dapat menarik kaitan antara pekerjaan mereka dengan visi organisasi. Visi tidak dipakai untuk menjelaskan bagaimana organisasi ini menampilkan dirinya di depan publik dan bukan sekadar jargon atau moto. Elemen kunci dari visi organisasi pemerintah yang sukses adalah komitmen organisasi dan jajarannya untuk melayani masyarakat.
1 Definisi ini adalah kutipan langsung dari SE Mendagri No.50 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah (Agustus 2005). Biasanya visi tidak mencakup periode waktu yang harus dipenuhi untuk mencapainya, tetapi lebih sebagai panduan organisasi untuk jangka waktu yang lama. Definisi di atas secara jelas menunjukkan bahwa Departemen Dalam Negeri ingin memastikan bahwa semua dinas akan mensejajarkan visi mereka (dan misi) dengan visi (dan misi) kepala daerah yang baru terpilih.
36
Langkah-langkah mempersiapkan visi Dinas Pendidikan: 1. Pelajari visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Ini penting untuk menjaga kesinambungan perspektif jangka panjang. 2. Pelajari secara seksama visi kepala daerah terpilih dan tentukan: (i) seberapa jauh visi itu berbeda dengan visi jangka panjang Kabupaten/Kota, dan (ii) apa dampak perbedaan ini terhadap Dinas Pendidikan. 3. Pelajari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah). 4. Pelajari Visi Renstra Departemen Pendidikan Nasional untuk meyakinkan bahwa visi Kabupaten/ Kota berada satu jalur dengan visi nasional pendidikan. 5. Pelajari kemajuan dalam penyediaan layanan pendidikan berkualitas. Dengan menimbang perkembangan terakhir ini, visi menjadi lebih realistis sehingga lebih efektif sebagai panduan bagi Dinas Pendidikan. 6. Konsultasikan sebanyak mungkin dengan jajaran Dinas Pendidikan dan para pemangku kepentingan di luar organisasi. Pemangku kepentingan bisa berasal dari perwakilan Dewan Pendidikan, masyarakat madani, kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. 7. Apabila diperlukan, sesuaikan visi Dinas Pendidikan berdasarkan langkah 1 sampai 6, sehingga sejalan dengan visi bupati/walikota baru. Lakukan perubahan visi sesedikit mungkin. Sebab, organisasi yang terlalu sering mengubah tujuantujuan strategisnya, sebagaimana diformulasikan dalam visi, selain akan kehilangan kredibilitas juga akan gagal meraih tujuan-tujuannya. Singkatnya, sedapat mungkin pertahankan visi yang sudah ada. Misi menjawab pertanyaan ini: Mengapa organisasi ini ada? Misi adalah garis besar dari apa yang hendak dicapai oleh organisasi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Contoh: Misi Dinas Pendidikan 1. Mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada kelompok sasaran (satuan pendidikan/ masyarakat) yang memerlukan perhatian khusus. 2. Mewujudkan pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah. 3. Mewujudkan pendidikan yang efektif untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki keterampilan tinggi dalam menghadapi era globalisasi. 4. Menata sistem manajemen pendidikan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Berikut ini adalah langkah-langkah mempersiapkan misi Dinas Pendidikan: 1. Pelajari misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Ini penting untuk menjaga kesinambungan perspektif jangka panjang. 2. Pelajari secara terperinci misi kepala daerah terpilih dan tentukan: (i) sampai di mana misi itu berbeda dengan misi jangka panjang Kabupaten/Kota, (ii) apa dampak perubahan ini pada Dinas Pendidikan. 3. Pelajari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 4. Pelajari pencapaian-pencapaian terakhir dalam penyediaan layanan pendidikan berkualitas. 5. Konsultasikan sebanyak mungkin dengan jajaran Dinas Pendidikan dan para pemangku kepentingan di luar organisasi. Pemangku kepentingan bisa berasal dari perwakilan Dewan pendidikan, masyarakat madani, kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. 6. Apabila diperlukan, sesuaikan misi Dinas Pendidikan berdasarkan langkah 1 sampai 5, sehingga sejalan dengan misi bupati/walikota yang baru terpilih.
37
Prinsip panduan pada formulasi visi juga berlaku pada formulasi misi: lakukan perubahan sesedikit mungkin. Sebab organisasi yang terlalu sering mengubah tujuan-tujuan strategisnya, selain akan kehilangan kredibilitas juga akan gagal meraih tujuan-tujuannya. Singkatnya, sedapat mungkin pertahankan misi yang sudah ada. 3.3. Merumuskan Tata Nilai Dinas Pendidikan Selain visi dan misi, organisasi dengan kinerja yang tinggi sering kali juga merumuskan tata nilai organisasi, yang akan membentuk karakter organisasi serta memberikan acuan untuk organisasi dan jajarannya.
Berikut ini adalah langkah-langkah mempersiapkan atau memperbarui tata nilai Dinas Pendidikan: 1. Pelajari visi dan misi Dinas Pendidikan dan periksa apakah visi dan misi tersebut telah mencakup tata nilai. Apabila ya, keluarkan tata nilai dari rumusan visi misi dan buatlah tata nilai secara terpisah. 2. Pelajari Renstra Kementerian Pendidikan Nasional karena dokumen ini mencantumkan bagian khusus tentang nilai dari departemen dan juga mengidentifikasi relevansi nilai itu untuk tingkat Kabupaten/Kota. 3. Konsultasikan dengan jajaran Dinas Pendidikan untuk mencari konsensus tata nilai organisasi. Batasi jumlah nilai ini, misalnya sampai 6 butir, sebab bila sebuah organisasi memiliki terlalu banyak nilai, staf akan menghadapi kesulitan dalam membedakan antara nilai yang utama dan yang bukan. Apabila organisasi telah memiliki tata nilai, jangan diubah atau minimalkan perubahan karena organisasi membutuhkan tata nilai yang stabil.
D. Merumuskan Tujuan dan Sasaran 1. Merumuskan Tujuan Tujuan dalam Renstra SKPD harus lebih tajam daripada misi, tetapi masih cukup luas untuk dapat mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi bagi semua unit kerja yang ada di bawah SKPD, termasuk satuan pendidikan (sekolah). Tujuan diartikan sebagai kondisi jangka panjang yang diinginkan, yang dinyatakan dalam istilah yang umum dan kualitatif.
38
Dalam Renstra SKPD, tujuan mengarahkan berfungsinya unit-unit organisasi yang ada di bawah SKPD. Tujuan merupakan instrumen yang paling praktis dalam mengarahkan semua usaha menuju perubahan yang dikehendaki. Oleh sebab itu rumusan tujuan harus dapat memberikan arahan pada perumusan sasaran, satu rumusan tujuan (bersifat kualitatif) dapat dicapai oleh beberapa sasaran (bersifat kuantitatif).
Walaupun tujuan merupakan jabaran langsung dari misi, namun dalam merumuskan tujuan harus memperhatikan isu-isu strategis yang memiliki tingkat prioritas tinggi. Tujuan yang dirumuskan harus relevan dengan program yang ada pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaransasaran yang ingin dicapai. Tujuan tidak mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun nyata, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang. Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan: a. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. b. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis. c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Adapun langkah-langkah perumusan tujuan berdasarkan penjabaran visi dan misi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Mengkaji ulang pernyataan visi dan misi. b. Mengkaji ulang pernyataan tujuan pembangunan jangka menengah dalam rancangan awal RPJMD untuk dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan. c. Mengkaji ulang hasil perumusan isu-isu strategis. d. Merumuskan pernyataan tujuan dengan cara: mendeskripsikan setiap pernyataan misi dalam satu atau beberapa tujuan yang menggambarkan kondisi atau keadaan yang harus ada supaya pernyataan misi dapat tercapai. Tabel 1. Contoh tujuan menurut program No Program 1 PAUD 2 3 4 5
Tujuan Tersedianya layanan PAUD bermutu di semua desa/ kelurahan Pendidikan Dasar Tersedianya layanan pendidikan dasar bermutu untuk semua anak usia sekolah 7-15 tahun Pendidikan Menengah Tersedianya layanan pendidikan menengah yang bermutu dan relevan di semua kecamatan Pendidikan Non-formal Tersedianya layanan pendidikan non-formal yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Layanan Manajemen Pendidikan Tersedianya sistem tata kelola pendidikan untuk menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan
2. Merumuskan Sasaran
Agar dapat dilaksanakan, langkah berikutnya adalah menjabarkan tujuan di atas dalam bentuk sasaran yang lebih operasional. Jika tujuan umumnya dinyatakan dalam bentuk kualitatif, maka sasaran dinyatakan dalam ukuran kuantitatif yang terukur pada jangka waktu tertentu. Sasaran yang jelas akan memandu Dinas Pendidikan pada jalur pencapaian visinya dan akan menunjukkan apakah telah terjadi peningkatan atau tidak.
Berikut ini adalah langkah-langkah menyusun sasaran: a. Pelajari profil layanan pendidikan. Ini penting karena sasaran yang dapat tercapai hanya bisa dirumuskan dengan mempertimbangkan kemajuan layanan pendidikan pada saat ini, yang disajikan pada profil layanan pendidikan.
39
b. Pelajari standar pelayanan minimum (SPM) bidang Pendidikan. Kemdikbud telah memiliki SPM bidang pendidikan, yaitu Kepmendiknas No.129a Tahun 2004. Namun, Kepmen tersebut perlu direvisi karena ada beberapa indikator yang sudah tidak relevan lagi sehubungan dengan terbitnya undang-undang baru seperti UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam Kepmendiknas No. 129a Tahun 2004, kualifikasi akademik minimal guru SD/MI adalah D2, sedangkan dalam UU No.14 Tahun 2005 ditetapkan bahwa kualifikasi akademik minimal guru SD/MI adalah D4 atau S1. Indikator lainnya dipandang masih relevan. Untuk SPM pendidikan dasar telah muncul Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 dan telah diperbarui lagi dengan terbitnya Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. c. Pelajari sasaran yang ada di dalam Renstra Diknas dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi. Penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab bersama berbagai tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten/Kota untuk mensinergikan rencana strategisnya dengan rencana strategis nasional dan Provinsi. d. Pelajari kemajuan yang dihasilkan pada periode perencanaan sebelumnya. Informasi ini dapat diperoleh dari analisis kondisi nyata layanan pendidikan. Hasil ini akan membantu dalam mengidentifikasi program-program yang efektif. e. Pelajari perubahan-perubahan yang sudah terjadi dan mungkin akan terjadi dalam kondisi eksternal. Informasi ini dapat diperoleh dari analisis kondisi nyata layanan pendidikan. Perubahan-perubahan ini akan membantu dalam mengidentifikasi tantangan yang seharusnya dipertimbangkan ketika mempersiapkan rencana strategis. f. Pelajari visi, misi, dan tata nilai Dinas. Ini adalah langkah penting karena sasaran harus terkait erat dengan visi, misi dan tujuan serta sebaiknya secara mendasar mengindikasikan bagaimana organisasi akan mencapai visi, misi dan tujuannya. g. Formulasikan sasaran yang ingin dicapai. Lakukan ini berdasarkan hasil dari langkah 1 sampai 5. Rumuskan sasaran untuk setiap pilar kebijakan bagi setiap jenjang pendidikan. Pastikan bahwa sasaran dijabarkan dalam indikator-indikator output/outcome. Umpamanya, untuk pilar peningkatan akses pendidikan, rumuskan sasaran APK, Angka Putus Sekolah, dan Angka Melanjutkan. Saat memformulasikan sasaran, pastikan bahwa kriteria di bawah ini telah terpenuhi: • Spesifik: secara jelas mengidentifikasikan apa yang harus dicapai. • Terukur: kita dapat melihat apakah sasaran sudah tercapai atau belum. • Dapat tercapai: realistis, dalam arti memungkinkan untuk dicapai. • Relevan: berkaitan dengan kepentingan publik dan betul-betul diinginkan oleh publik. • Berjangka waktu: tercapai dalam jangka waktu tertentu. • Perbaikan berkelanjutan: artinya sasaran dapat dicapai secara bertahap.
40
Jika disimak dengan cermat, enam kriteria di atas tidak sama, karena empat di antaranya merupakan kriteria teknis, yaitu: spesifik, terukur, dapat tercapai, dan berjangka waktu. Sedangkan kriteria relevan, berbeda dari yang lain karena langsung berkaitan dengan harapan publik. Kriteria ini dapat membantu para perencana untuk berfokus pada keinginan publik dalam layanan pendidikan.
Bagan 6. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan sasaran
Contoh: Tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan akses:
Visi bupati menyatakan: “…semua anak mendapat kesempatan yang sama dalam pelayanan pendidikan yang bermutu …” Tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan visi bupati dapat disusun seperti di bawah ini:
Tabel 2. Hubungan antara tujuan dan sasaran menurut program No Program
1
PAUD
2
Pendidikan Dasar
3
Pendidikan Menengah
4
Pendidikan Non-‐formal
5
Layanan Manajemen Pendidikan
Tujuan
Sasaran
Tersedia layanan PAUD bermutu di semua desa/kelurahan
• Jumlah pendidik PAUD yang dilatih • Jumlah/persentase lembaga PAUD yang terakreditasi • Jumlah/persentase lembaga PAUD yang memiliki APE lengkap Tersedianya layanan • Peningkatan jumlah karya siswa yang dipajang di tingkat pendidikan dasar bermutu sekolah untuk semua anak usia • Jumlah KKG yang aktif melakukan pertemuan rutin sekolah 7-‐15 tahun meningkat • Guru yang membuat LKS untuk meningkatkan kreativitas siswa Tersedia layanan pendidikan • Jumlah guru yang telah mengikuti pelatihan berbasis PKB menengah yang bermutu dan • Rasio Lab IPA (Fisika, Biologi, dan Kimia) terhadap rombel relevan di semua kecamatan • Jumlah SMK yang memiliki mitra DUDI Tersedia layanan pendidikan • Jumlah lembaga kursus yang telah memiliki NILEK non-‐formal yang bermutu dan • Jumlah tutor kursus yang telah mengikuti pelatihan relevan dengan kebutuhan masyarakat Tersedianya sistem tata kelola • Jumlah sekolah yang terakreditasi minimal B pendidikan untuk menjamin • Jumlah Sekolah yang telah memiliki RKS terselenggaranya layanan prima pendidikan
Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:
41
Bagan 7. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah
Visi/Misi
Dampak (Impact) Tujuan/ Sasaran
Program
Hasil (Outcome)
Kegiatan
Keluaran (Output)
Input
42
Hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome
“ Apa yang ingin diubah “
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output
“ Apa yang ingin dicapai “
Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan input.
“ Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)“
Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output
“ Apa yang digunakan dalam bekerja“
Dari bagan di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran berperan penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan Dinas secara keseluruhan.
Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaannya pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan pendidikan lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.
Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pendidikan untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Dinas Pendidikan dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat dijelaskan dalam bagan berikut ini:
Bagan 8. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah Kepala Daerah
Kepala SKPD
Visi/Misi
Visi/Misi
Tujuan/ Sasaran
Tujuan/ Sasaran
Program Pembangunan Daerah Program Prioritas
Program/Kegiatan Prioritas
Program Penyelengaraan Urusan Pem.Daerah Program Prioritas
RPJMD
Visi/misi SKPD dibuat untuk secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah Program Pembangunan Daerah berisi program-‐program prioritas terpilih yang menjadi “top priority” untuk mewujudkan visi/misi Kepala Daerah (RPJMD)
RENSTRA SKPD
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas pokok serta fungsi SKPD dalam hal ini Dinas Pendidikan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihanpilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.
Hasil analisis dan kajian sampai dengan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan ini disampaikan kepada Bappeda sebagai bahan/masukan bagi penajaman substansi yang dihasilkan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD. Tim penyusun RPJMD selanjutnya menggunakan hasil analisis/kajian dan rumusan dari tim penyusun Renstra ini dalam: a. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. b. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. c. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. d. Penentuan indikator keluaran program. e. Penentuan pagu untuk SKPD.
E. Merumuskan Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pendidikan menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja
43
birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat agar dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
1. Mengidentifikasi Strategi Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Perumusan strategi berkaitan dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, cara menggunakan sumber daya yang tersedia agar kegiatan diimplementasikan demi mencapai tujuan secara efektif. Strategi dikembangkan berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kondisi nyata layanan pendidikan karena kegiatan yang diusulkan harus mengatasi kelemahan dalam pelayanan pendidikan atau dibangun di atas kekuatannya. Oleh karena itu, meskipun masih harus didasarkan pada indikator output, strategi juga ditentukan berdasarkan indikator input dan proses. Strategi yang efektif mencakup hal-hal berikut: • Fokus pada elemen-elemen kunci • Saling berkaitan • Saling mendukung Renstra Kemdikbud mencakup strategi detail untuk mencapai tujuan nasional karena sebagian dari rencana strategis daerah akan sejajar dengan strategi nasional dalam pengembangan pendidikan. Karena itu, Renstra Kemdikbud sebaiknya digunakan sebagai acuan di daerah. Contoh-contoh berikut menunjukkan keterkaitan antara profil layanan pendidikan, sasaran, dan strategi untuk program pendidikan dasar 9 tahun. Saat mempelajari contoh-contoh ini, perlu diingat bahwa: • Ini hanyalah menunjukkan contoh-contoh strategi dan perlu disadari bahwa masih banyak strategi lain yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran. • Tujuan utama contoh ini untuk menunjukkan logika proses perencanaan dari profil layanan pendidikan ke sasaran, kemudian ke strategi. Pada dasarnya, setiap tahap yang berbeda dalam proses perencanaan harus dihubungkan dengan benang merah. • Perumusan dalam dokumen Renstra hendaknya dilakukan secara komprehensif, menunjukkan keterkaitan satu sama lain, dan mendukung pencapaian tujuan.
44
Strategi yang dirumuskan hendaknya lebih spesifik sesuai dengan tujuan dari masing-masing program. Tabel 3. Contoh Strategi Program PAUD
Tujuan
Tersedianya layanan PAUD bermutu di semua desa/kelurahan
Strategi yang dapat Dipilih
• Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk pembelajaran TK/TKLB yang berkualitas. • Penyediaan pendidik PAUD berkompeten • Penyediaan manajemen PAUD berkompeten • Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD Non Formal berkualitas • Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu PAUD, serta terlaksananya akreditasi PAUD
Tabel 4. Contoh Strategi Program Pendidikan Dasar
Tujuan
Tersedianya layanan pendidikan dasar bermutu untuk semua anak usia sekolah
Strategi yang dapat Dipilih
• Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk pembelajaran SD/SDLB berkualitas • Penyediaan pendidik pada pendidikan dasar berkompeten • Penyediaan manajemen pendidikan dasar berkompeten • Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket A dan B berkualitas • Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan dasar, serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan dasar
Dari contoh-contoh di atas, dapat dilihat bahwa strategi-strategi tersebut memiliki fokus yang kuat pada arah penggunaan sumber daya. Strategi tersebut menunjukkan cara menuangkan sumber daya menjadi kegiatan yang akan membantu pencapaian tujuan. Berikut ini adalah elemen kunci dalam menetapkan strategi: • Fokus yang kuat dalam penentuan target pada:
45
(i) Desa dengan banyak AUS yang tidak bersekolah, untuk meningkatkan partisipasi. (ii) Sekolah berkinerja rendah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. • Siapkan strategi khusus untuk menghadapi permasalahan pada sisi permintaan (demand) dan strategi yang lain untuk permasalahan pada sisi peneydiaan (supply). • Promosikan penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun dengan mempermudah transisi dari SD ke SMP. • Tingkatkan pengintegrasian antarjenjang pendidikan yang setara untuk lokasi-lokasi tertentu.
2. Menetapkan Kebijakan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah demi mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan menetapkan arah dan batasan semua perencanaan dan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan. Dalam Surat Edaran Mendagri No.50, kebijakan didefinisikan sebagai berikut: “Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan atau arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas: (i) kebijakan internal, yaitu kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan programprogram pembangunan, dan (ii) kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.” Kebijakan yang dirumuskan harus dapat: a. Membantu menghubungkan strategi dengan sasaran secara lebih rasional. b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan secara lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran. d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum. Langkah-langkah perumusan kebijakan adalah: a. Merumuskan rancangan kebijakan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan: • Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi • Keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan b. Menguji rumusan rancangan kebijakan: apakah dapat menghasilkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih, dan telah mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran c. Menguji apakah rancangan kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan Kebijakan Internal Kebijakan internal untuk Dinas Pendidikan berkaitan dengan bagaimana Dinas Pendidikan menjalankan fungsi dan kewenangannya. Kebijakan internal juga memandu jajaran Dinas dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Berikut ini adalah contoh dari kebijakan internal.
46
Tabel 5. Contoh Jenis Kebijakan Internal dan Implementasinya
No. 1. 2
3
4
5
Jenis Kegiatan Kebijakan tentang akuntabilitas sekolah Kebijakan tentang manajemen berbasis sekolah
Implementasi Sekolah-‐sekolah yang belum menerapkan prinsip-‐ prinsip akuntabilitas akan diberi prioritas rendah dalam pengalokasian dana. Semua intervensi Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar akan berpegang pada prinsip diterapkannya manajemen berbasis sekolah Kebijakan • Intervensi Dinas Pendidikan akan didasarkan pada mengenai daya Rencana Kerja Sekolah (RKS) tanggap terhadap kebutuhan sekolah Kebijakan tentang Kebijakan ini akan, misalnya, mengklarifikasi hal-‐hal pengembangan seperti: (i) prioritas penyediaan dukungan (misalnya guru guru SD, SMP, atau SMA/K) (ii) mempertimbangkan para guru di daerah terpencil yang tidak bisa (UU 14/2005) mengikuti program pendidikan di LPTK tanpa meninggalkan sekolah mereka dalam jangka waktu yang cukup lama (iii) batas usia guru (relatif terhadap tingkat pendidikan yang sudah dimiliki sekarang) yang masih dapat dibiayai pemerintah (khususnya pemda) Kebijakan tentang informasi publik
(i) Jenis informasi yang dapat diberikan pada publik secara proaktif; dan (ii) Aturan-‐aturan tentang cara merespon permintaan informasi dari publik
Kebijakan Eksternal Kebijakan eksternal berkaitan dengan cara Dinas Pendidikan mengelola dukungan dari dan/atau untuk komunitas. Tabel 6. Contoh Jenis Kebijakan Eksternal dan Implementasinya
No Jenis Kebijakan Implementasi 1 Kebijakan tentang Apakah pemerintah memberikan dukungan pembiayaan pendidikan mengenai pendidikan ”gratis” atau subsidi silang? 2 Kebijakan tentang sekolah Apakah pemerintah daerah juga memberikan negeri dan sekolah swasta dukungan pada sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan (madrasah dan sekolah swasta)? Jika ya, dukungan dalam bentuk apa dan tingkat yang mana? Apakah ada perbedaan antara tingkat yang berbeda; misalnya dukungan diberikan pada TK swasta tapi tidak pada SD dan SMP swasta 3 Kebijakan tentang bidang Misalnya rehabilitasi sekolah yang mendapatkan partisipasi masyarakat 4 Kebijakan tentang Di tahap proses persiapan kebijakan yang partisipasi publik dalam mana Dinas melibatkan publik dalam
47
3 4
Kebijakan tentang bidang yang mendapatkan partisipasi masyarakat Kebijakan tentang partisipasi publik dalam persiapan dan implementasi kebijakan
dan sekolah swasta)? Jika ya, dukungan dalam bentuk apa dan tingkat yang mana? Apakah ada perbedaan antara tingkat yang berbeda; misalnya dukungan diberikan pada TK swasta tapi tidak pada SD dan SMP swasta Misalnya rehabilitasi sekolah Di tahap proses persiapan kebijakan yang mana Dinas melibatkan publik dalam memformulasikan kebijakan dan bagaimana hal ini dilakukan? Apakah Dinas melibatkan publik dalam implementasi kebijakan? Dengan cara bagaimana?
Kebijakan internal dan eksternal menjadi jembatan antara pencapaian tujuan dan perancangan program. Pada dasarnya kebijakan menetapkan batasan-batasan atau koridor di mana program dirancang atau dengan lain kata kebijakan ‘mewarnai’ program dan kegiatan yang berkaitan dengannya. Contoh hubungan antara kebijakan internal dan perancangan kegiatan Ketika Kabupaten/Kota mempunyai kebijakan untuk mendorong otonomi sekolah, ini berarti dukungan yang diberikan pada sekolah akan berupa dana, bukan barang. Sebab, otonomi sekolah berarti sekolah dan komunitasnya mengatur sendiri urusan mereka. Dengan kata lain, pengadaan buku di tingkat Kabupaten/Kota akan bertentangan dengan kebijakan mendorong otonomi. Kebijakan pengembangan kapasitas guru akan mewarnai kegiatan yang berkaitan dengannya. Misalnya, kebijakan untuk memberikan prioritas pada guru yang telah memiliki kualifikasi akademis (S1) akan menghasilkan kegiatan yang berbeda, dibandingkan apabila pemerintah Kabupaten/Kota memprioritaskan guru SD untuk meningkatkan kemampuan akademis dan kompetensi mereka. Sekali lagi, kebijakan akan mewarnai perancangan program. Contoh hubungan antara kebijakan internal dan eksternal Kebijakan tentang peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Peningkatan akses bukan hanya sekadar bersekolah dengan kualitas sekolah yang apa adanya, tetapi bersekolah di sekolah yang berkualitas. Untuk itu, penanganan ini harus dilakukan secara komprehensif, selain meningkatkan kualitas sekolah juga bagaimana meningkatkan permintaan masyarakat terhadap pendidikan.
F. Program dan Kegiatan Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah (Permendagri No.54/2010). Program dapat diartikan sebagai kumpulan dari kegiatan yang sejenis untuk mencapai sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan tidak memiliki arti jika tidak direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa. Satu kegiatan dapat terdiri dari beberapa tindakan (sub-kegiatan) yang saling memperkuat dan biasanya terstruktur dalam satu kesatuan indikator pencapaian kegiatan atau disebut indikator kinerja untuk kegiatan. Hubungan antara program, kegiatan dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:
48
1. Struktur Program pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Strategi memberikan arah dan memandu cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Karena itu strategi selalu bersifat lebih umum dan hanya menyediakan “game-plan” tentang cara memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Kebijakan memberikan batasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam mengupayakan pencapaian sasaran. Program dan kegiatan adalah hakikat dari perencanaan dan menunjukkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai sinergi antara upaya-upaya yang dilakukan di berbagai tingkat pemerintahan, telah dilakukan penyeragaman program-program pengembangan pendidikan. Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan, RPJM Nasional 2010-2014 menetapkan program pengembangan pendidikan. Kemdikbud juga memiliki program-program yang sama (lihat Renstra Kemdikbud), ditambah dengan beberapa program khusus untuk Kemdikbud. Provinsi dan Kabupaten/Kota pada gilirannya juga harus mengimplementasikan program-program yang sama walaupun kegiatan yang dilakukan berbeda dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Program-program yang dirumuskan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, agar dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten/ Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Program-program yang relevan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di antaranya: 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7. Program lainnya sesuai dengan tusi masing-masing SKPD/Dinas Pendidikan. Misalnya, jika di suatu SKPD ada Subdin Kebudayaan, maka program kebudayaan harus masuk ke dalam program SKPD tersebut. 2. Rumusan Kegiatan Berdasarkan Masing-Masing Program Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, disebutkan bahwa kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya termasuk personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran program prioritas secara langsung. Rumusan kegiatan bukanlah kegiatan rutin yang harus dilakukan berdasarkan pengalaman yang ada selama ini dan hanya menambah volume dan jumlah anggaran pendidikan yang menghasilkan isu-isu strategis, tujuan yang hendak dicapai, strategi yang digunakan, serta kebijakan yang telah ditetapkan. Rumusan kegiatan hendaknya bersifat inovatif yang dapat meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan secara signifikan. Merumuskan kegiatan yang inovatif memang tidak mudah tetapi bukan berarti tidak mungkin. Untuk itu, skema berikut diharapkan dapat dijadikan penuntun dalam merumuskan kegiatan.
49
Bagan 9. Struktur Perumusan Kegiatan
Tabel 7. Contoh Rumusan Kegiatan
Tujuan
Strategi
Kebijakan
Kegiatan
Peningkatan kualitas proses pembelajaran (standar proses) pada jenjang SD
Fokus pada peningkatan proses pembelajaran yang berorientasi pada siswa
Pengembangan Pelatihan guru untuk kompetensi guru meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan pedagogik, khususnya PAKEM Fasilitasi dan pendampingan kegiatan KKG/MGMP Pelatihan penyusunan bahan ajar untuk meningkatkan kreativitas siswa
3. Menetapkan Skala Prioritas Masalah klasik dalam perencanaan adalah keterbatasan sumber daya, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan dana. Untuk itu, diperlukan penetapan skala prioritas terhadap kegiatankegiatan yang telah teridentifikasi. Banyak metode penetapan skala prioritas yang dapat digunakan, namun setidaknya yang harus diperhatikan adalah: 1) Keseriusan masalah, 2) pengaruh yang diakibatkan jika tidak segera tertangani, 3) kemampuan mengelola sumber daya, dan 4) persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
G. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja pencapaian program ditetapkan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pada hakikatnya adalah intervensi yang dilakukan untuk mengubah ‘situasi yang tidak diharapkan’ menuju ‘situasi yang diharapkan’. Perubahan situasi ini dimonitor dan dievaluasi dari waktu ke waktu dan diukur dengan berbagai indikator. Perubahan ini memerlukan waktu dan sifatnya bertahap, mulai perubahan awal di tingkat input dan proses (kegiatan program), perubahan di tingkat output (cakupan program), outcome (biasanya pengetahuan dan perilaku kelompok sasaran), sampai pada perubahan lebih lanjut di tingkat dampak.
50
Isu penting pada bagian ini adalah menetapkan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan program. Indikator yang digunakan harus disesuaikan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada masing-masing program.
Langkah-langkah dalam menetapkan indikator kinerja meliputi: 1. Kaji ulang tujuan dan sasaran dinas pendidikan. 2. Definisikan indikator untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran. Indikator yang disusun harus mencerminkan pencapaian sasaran, sehingga indikator yang ditetapkan mampu menjadi “ciritical success factors” atau berbagai faktor yang dianggap penting bagi keberhasilan Dinas Pendidikan di masa yang akan datang. 3. Tentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan SKPD sekurang-kurangnya mencakup salah satu dari kelompok indikator berikut ini: a. Indikator kinerja SPM, jika SKPD telah memiliki SPM b. Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. SKPD menggunakan indikator dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait c. Indikator yang telah dikembangkan SKPD secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi SKPD tersebut d. Indikator Millennium Development Goals (MDGs) ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait 4. Identifikasi target untuk masing-masing capaian sesuai dengan kemampuan sumber daya Dinas Pendidikan. 5. Rencanakan metode yang digunakan untuk menentukan apakah indikator telah tercapai. Tabel berikut memberikan gambaran struktur kegiatan dan indikator kinerja menurut program. Tabel 8. Struktur Kegiatan dan Indikator Kinerja Menurut Program Pogram
Tujuan
Strategi
Kebijakan
Kegiatan
Indikator Kinerja
2013
Rencana Capaian Indikator 2014 2015 2016 2017
PAUDNI
Dikdas Dikmen Manajemen Lainnya
Tabel berikut ini menunjukkan hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Isi tabel ini hanya sebagai contoh dan masih ada berbagai alternatif lain. Tujuan utama dari tabel ini adalah untuk menunjukkan proses perencanaan, mulai dari tujuan, strategi, kebijakan, sampai kegiatan. Atau sebaliknya, menunjukkan bagaimana kegiatan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan. Tabel 9. Contoh Kegiatan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini
Tujuan
Strategi
Kebijakan
Kegiatan
Tersedia layanan pendidikan anak usia dini yang terjangkau dan bermutu
Fokus pada peningkatan kualitas layanan proses pembelajaran
Pengembang an alat pembelajaran edukasi untuk anak usia dini
Pelatihan guru PAUD untuk meningkatakan kompetensi pembuatan alat edukasi berbahan lingkungan Pelatihan penyusunan bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan motorik halus siswa Fasilitasi pembuatan alat pembelajaran edukasi PAUD di satuan pendidikan
Indikator Kinerja Jumlah guru yang mampu membuat alat peraga edukasi berbahan barang bekas
2013 5
Rencana Capaian Indikator 2014 2015 2016 2017 10
15
25
35
Jumlah guru yang membuat bahan ajar
50%
60%
70%
75%
80%
Persentase PAUD yang mengembangkan alat pembelajaran edukasi
25%
30%
35%
40%
45%
51
Tabel 10. Contoh Kegiatan pada Program Pendidikan Dasar Strategi
Kebijakan
Kegiatan
Indikator Kinerja
2013
Peningkatan kualitas proses pembelajaran (standar proses) pada jenjang SD
Fokus pada peningkatan proses pembelajaran yang berorientasi pada siswa
Pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan
Pelatihan guru untuk meningkatakan kompetensi pedagogik Dukungan untuk kegiatan/pengemba ngan KKG Pelatihan penyusunan bahan ajar untuk meningkatkan kreativitas siswa
Jumlah karya siswa yang dipajang di tingkat sekolah
5
10
15
25
35
KKG yang aktif melakukan pertemuan rutin Jumlah guru yang membuat LKS untuk meningkatkan kreativitas siswa
50%
60%
70%
75%
80%
25%
30%
35%
40%
45%
Rencana Capaian Indikator 2014 2015 2016 2017
Tujuan
Tabel 11. Contoh Kegiatan pada Program Pendidikan Menengah Tujuan
Strategi
Kebijakan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Tersedia layanan pendidikan menengah yang bermutu dan relevan di semua satuan pendidikan
Fokus pada peningkata n kompetensi produktif siswa pada SMK
Pengem-‐ bangan kompetensi profesional guru secara berkelanjut -‐an
Pelatihan guru untuk meningkatakan kompetensi profesional bidang produktif
Persentase guru yang lulus uji profesi
2013 50%
Rencana Capaian Indikator 2014 2015 2016 2017 60% 70% 75% 80%
guru SMK Fasilitasi kegiatan/ pengembangan MGMP guru produktif di SMK Pelatihan penyusunan bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan produktif siswa SMK
Persentase guru SMK yang aktif pada MGMP bidang produktif Persentase guru SMK yang membuat bahan ajar bidang produktif
30%
50%
60%
65%
70%
25%
30%
35%
40%
45%
H. Penyusunan Rencana Biaya dan Rencana Pendanaan Rencana biaya dan rencana pendanaan sangat penting dalam penyusunan Renstra untuk mengetahui kebutuhan dana bagi pelaksanakan seluruh program dan kegiatan demi mencapai tujuan. Selain itu, untuk dapat mengetahui kemungkinan jumlah dana yang tersedia sehingga kita mendapatkan gambaran apakah semua rencana yang telah disusun dapat terlaksana atau tidak. Untuk itu, pada bagian ini akan dibahas bagaimana perhitungan biaya untuk masing-masing kegiatan dari setiap program Renstra yang sudah disusun dan rencana pendanaan untuk setiap biaya tersebut. Langkah-langkah dalam penyusunan rencana biaya dan rencana pendanaan adalah sebagai berikut: 1. Membuat estimasi biaya masing-masing kegiatan dari setiap program. 2. Membuat proyeksi ketersediaan dana yang bersifat multitahun dan multisumber. 3. Mengalokasikan proyeksi dana yang tersedia pada setiap kegiatan. Untuk memudahkan penyusunan rencana biaya dan rencana pendanaan, perlu dilakukan Analisis Keuangan Pendidikan Kabupaten/Kota (AKPK). AKPK dilakukan antara lain untuk menganalisis pola belanja dan pendanaan sektor pendidikan di Kabupaten/Kota dari berbagai sumber, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama Dana Dekonsentrasi dari anggaran Pendidikan Nasional (Kemdikbud).
52
Dalam AKPK, dana sektor pendidikan yang dihitung dan dianalisis mencakup dana yang disalurkan dalam bentuk tunai maupun natura (misalnya, pelatihan guru Kabupaten/Kota yang diselenggarakan atau buku teks pelajaran yang didistribusikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi). Dana sektor pendidikan dimaksud tidak hanya mencakup dana yang disalurkan oleh/melalui Pemerintah Daerah Kab/Kota tetapi juga yang disalurkan langsung ke sekolah-sekolah dari APBD Provinsi maupun APBN.
1. Membuat Estimasi Biaya Program/Kegiatan Masing-masing kegiatan pada setiap program Renstra harus diestimasi biaya pelaksanaannya untuk setiap tahun periode Renstra. Langkah-langkah membuat estimasi biaya program/kegiatan adalah sebagai berikut: a. Buat daftar sasaran, program, dan kegiatan yang sudah diformulasikan pada tahap sebelumnya dengan menggunakan format estimasi biaya program. Kegiatan sebagaimana contoh pada cara mengisi format estimasi biaya program/kegiatan dijelaskan pada bagian bawah lampiran tersebut. Jika program/kegiatan dana pendamping BOS (APBN) telah direncanakan sebelumnya pada tahap formulasi program/kegiatan Renstra, dianjurkan agar program/kegiatan tersebut dicantumkan sebagai yang pertama pada format estimasi biaya program/kegiatan. Alasannya adalah untuk memastikan bahwa program/kegiatan tersebut mendapat perhatian utama dalam penghitungan biaya maupun pengalokasian dana. Kedua, untuk memudahkan perubahan terhadap jumlah dana pendamping BOS. Setelah surplus atau defisit dana diketahui, jumlah dana pendamping BOS tersebut akan disesuaikan dengan dana yang tersedia (dinaikkan atau diturunkan). b. Tetapkan jenis satuan yang akan digunakan untuk setiap kegiatan. Jenis satuan digunakan untuk menetapkan volume dari setiap kegiatan setiap tahunnya. Biaya setiap kegiatan akan dihitung berdasarkan harga dari jenis satuan yang digunakan.
Contoh jenis satuan: ‘Ruang Kelas’ digunakan untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas. ‘Siswa per Tahun’ digunakan untuk kegiatan pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu.
c. Setelah jenis satuan untuk masing-masing kegiatan ditetapkan, cantumkan volume dari setiap kegiatan untuk setiap tahun. Informasi tentang volume setiap kegiatan per tahun seharusnya sudah ditetapkan sebelumnya pada tahap formulasi program/kegiatan Renstra. d. Untuk setiap tahun, harga satuan dari setiap jenis satuan untuk setiap kegiatan perlu ditetapkan atau dihitung. Harga tersebut dihitung dengan mengasumsikan adanya kenaikan dari tahun sebelumnya, karena harga biasanya tidak pernah turun. Untuk setiap harga satuan, asumsi yang digunakan untuk memperkirakan kenaikan setiap tahun dicantumkan pada bagian bawah format.
Misalnya:
Kenaikan harga satuan untuk setiap program/kegiatan, kecuali kenaikan gaji, untuk setiap tahun dihitung mengikuti asumsi kenaikan inflasi. Sedangkan kenaikan gaji diperkirakan lebih tinggi dari perkiraan kenaikan inflasi.
e. Setelah volume dan harga satuan dari setiap kegiatan ditetapkan untuk setiap tahunnya, biayanya dihitung dengan mengalikan volume dengan harga satuan. f. Untuk kepentingan advokasi dan negosiasi, perlu dihitung jumlah volume dan biaya dari masingmasing kegiatan untuk lima tahun periode perencanaan.
53
2
1
Program dan Kegiatan
Sasaran
54
3
Ref
4
jenis
5
Volume
Satuan
6
Harga
Tahun ke 1
8
Volume
Naik
7=5x6
Biaya
Satuan
10=8x9
Biaya
%?
9
Harga
Tahun ke 2
11
Volume
Satuan
12
Harga
Tahun ke 3
13=11x12
Biaya
Estimasi Biaya
Tabel 12.
14
Volume
15
Harga
Satuan
Tahun ke 4
16=15x15
Biaya
17
Volume
18
Harga
Satuan
Tahun ke 5
19=17x18
Biaya
20=5+8+11+14+17
Volume
Biaya
21=7+10+13+16+19
Total 5 Tahun
Cara Pengisian Tabel: Kolom
1
Diisi dengan Sasaran yang ada dalam BAB IV Renstra
Kolom
2
Diisi dengan Program/Kegiatan yang ada dalam BAB IV Renstra
Kolom 3
Isi kolom Referensi jika diperlukan, misalnya diisi dengan nama sheet Excel Perhitungan Harga Satuan dari kegiatan yang bersangkutan, jika harga satuannya didapat dari perhitungan
Kolom
Diisi dengan Jenis satuan yang dipakai.
4
Kolom 5, 8, 11, 14, 17
Diisi besarnya masing-masing volume pada tahun yang bersangkutan
Kolom 6, 9, 12, 15, 18
Diisi besarnya masing-masing harga satuan pada tahun yang bersangkutan
Kolom
7
Diisi dengan hasil perkalian kolom 5 dan kolom 6
Kolom
10
Diisi dengan hasil perkalian kolom 8 dan kolom 9
Kolom
13
Diisi dengan hasil perkalian kolom 11 dan kolom 12
Kolom
16
Diisi dengan hasil perkalian kolom 14 dan kolom 15
Kolom
19
Diisi dengan hasil perkalian kolom 17 dan kolom 18
Kolom
20
Diisi dengan hasil penjumlahan kolom 5, 8, 11, 14, dan kolom 17
Kolom
21
Diisi dengan hasil perkalian kolom 6, 9, 12, 15, dan kolom 18
Keterangan: Cantumkan asumsi-asumsi yang digunakan untuk memperkirakan kenaikan harga satuan pada bagian bawah format, Misalnya: kenaikan harga satuan untuk setiap program/ kegiatan untuk setiap tahun dihitung mengikuti asumsi inflasi.
Harga Satuan Karena rencana strategis merupakan dokumen perencanaan dan bukan dokumen operasional anggaran, maka harga satuan untuk setiap kegiatan dihitung pada tingkat agregat. Misalnya: 1) Harga satuan per guru digunakan untuk penyelenggaraan program pelatihan PAKEM. Harga satuan ini sudah termasuk biaya untuk: honor pelatih, sewa ruangan, bahan pelatihan, transportasi peserta, makan dan minum peserta, dan lain-lain. 2) Harga satuan per ruang digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru. Harga satuan ini sudah termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, pembelian bahan bangunan, perjalanan dinas untuk monitoring, dan seterusnya. Jika harga satuan agregat untuk suatu kegiatan sudah ada, maka tidak perlu dihitung lagi. Tetapi, jika suatu kegiatan belum mempunyai harga satuan karena mungkin belum pernah dilaksanakan, atau karena sebelumnya biayanya tidak dihitung secara lengkap, maka harga satuan agregatnya perlu dihitung kembali. Harga satuan dapat menggunakan: a. harga satuan yang riil terjadi, b. harga satuan yang tercantum pada dokumen anggaran, c. harga satuan yang tercantum pada daftar harga satuan untuk berbagai jenis kegiatan terperinci yang biasanya dikeluarkan pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun. Dalam hal ini, harga satuan untuk tahun anggaran sebelum tahun pertama periode perencanaan. Kemudian, untuk tahun pertama periode perencanaan, harga satuan tersebut dinaikkan sesuai asumsi tertentu misalnya kenaikan inflasi. Setelah itu, untuk tahun-tahun berikutnya dalam periode perencanaan, harga satuan dinaikkan sesuai asumsi-asumsi yang dicantumkan pada bagian bawah format. Jika suatu kegiatan tidak mempunyai harga satuan, maka harga satuan agregatnya perlu dihitung dengan menggunakan tabel di bawah ini.
55
Tabel 13. Perhitungan Harga satuan PERHITUNGAN HARGA SATUAN*) TAHUN DASAR PERHITUNGAN**) PROGRAM***) KEGIATAN****)
Uraian
1
: PHS3 : 20……. : Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun : Pelatihan Satuan Volume
Biaya variabel Uang saku peserta Belanja alat tulis kantor peserta Block note Bolpoin …..dll Belanja Penggandaan Penggandaan materi Belanja makanan dan minuman rapat 3x makan, 2x snack ………………………………..DLL (JUMLAH I)
Bolpoin …..dll Belanja akomodasi Sewa gedung dan perlengkapannya ………………………………..D LL
3
Org
1
bh
1
bh
1
set paket
Biaya
4
5= 3 X 4
1
XXXXX
org org org org org
1 1 1 2 2
bh
1
bh
1
ruang
Org TOTAL BIAYA TETAP/HR TOTAL BIAYA/HARI (JUMLAH I + JUMLAH II)
*)
Nama untuk setiap perhitungan harga satuan
**)
Tahun ketika melakukan perhitungan
***)
Nama program yang harga satuannya akan dihitung
****)
Nama kegiatan yang harga satuannya akan dihitung
1 5
Cara Pengisian Tabel:
56
Harga
TOTAL BIAYA VARIABEL /ORG/HR
Biaya Tetap Honorarium Panitia Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Petugas lain Belanja alat tulis kantor panitia Block note
(JUMLAH II)
2
Kolom
1
Diisi dengan komponen-komponen biaya
Kolom
2
Diisi dengan jenis satuan masing-masing komponen biaya
Kolom
3
Diisi dengan volume masing-masing komponen biaya
Kolom
4
Diisi dengan harga satuan masing-masing komponen biaya
Kolom
5
Diisi dengan hasil perkalian kolom 3 dan 4
YYYYYY X+Y
2. Membuat Proyeksi Ketersediaan Dana Setelah selesai membuat estimasi biaya untuk semua program dan kegiatan untuk periode Renstra (5 tahun), kita menghitung proyeksi ketersediaan dana dari berbagai sumber untuk pembiayaan sektor pendidikan. 2.1. Sumber Pendanaan Sektor Pendidikan di Kabupaten/Kota Berikut ini adalah sumber-sumber yang biasanya mengalokasikan dana untuk pembiayaan sektor pendidikan di Kabupaten/Kota: 1) APBD Kabupaten/Kota (termasuk Dana Alokasi Khusus dari APBN), 2) APBD Provinsi, dan 3) APBN (Dana Dekonsentrasi dari Kemdikbud) Anggaran dari APBN untuk sektor pendidikan di Kabupaten/Kota yang tidak dianalisis di sini adalah anggaran Agama. Anggaran Agama tidak disertakan karena diperuntukkan bagi pembiayaan madrasah-madrasah negeri, yang penyelenggaraannya bukan merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota. a. APBD Kabupaten/Kota Pada kenyataannya, dana-dana yang tersedia bagi sektor pendidikan di dalam APBD Kabupaten/Kota mencakup dana yang tercantum pada dokumen anggaran dari: (1) satuansatuan kerja di bawah urusan pendidikan; dan (2) beberapa satuan kerja lainnya yang tidak di bawah urusan pendidikan. Dana-dana sektor pendidikan pada anggaran satuan-satuan kerja di luar urusan pendidikan ini disertakan dalam menghitung anggaran sektor pendidikan dari APBD Kabupaten/Kota. Misalnya, dana untuk pendamping BOS Pusat, karena bersifat penyaluran dana tunai ke sekolah-sekolah, sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007 ada pada dokumen anggaran Bagian Keuangan Sekretariat Daerah atau Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. b. APBD Provinsi Sesuai PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah Provinsi juga mempunyai tanggung jawab dan kewenangan di bidang pendidikan, antara lain: penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya; koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah; membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal; pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antarKabupaten/Kota. UU No.20 Tahun 2003, Pasal 49, Ayat (1), yang sudah mendapat keputusan dari Mahkamah Konstitusi (alokasi 20% dari APBD dihitung termasuk gaji pendidik), mengamanatkan alokasi dana pendidikan sebesar 20% termasuk dari APBD Provinsi. Selama ini, alokasi anggaran dari APBD Provinsi untuk sektor pendidikan masih sangat kecil dibandingkan dengan 20% yang diamanatkan oleh UU No.20/2003. Dengan demikian, di tahun-tahun mendatang, kontribusi pembiayaan terhadap sektor pendidikan di Kabupaten/Kota oleh APBD Provinsi diperkirakan akan meningkat cukup tinggi. Sama dengan analisis terhadap APBD Kabupaten/Kota, analisis terhadap APBD Provinsi mencakup dana-dana yang tercantum pada dokumen anggaran dari: (1) satuan-satuan kerja di bawah urusan pendidikan; dan (2) beberapa satuan kerja lainnya yang tidak di bawah urusan pendidikan. Dana-dana dimaksud adalah yang manfaatnya diperuntukkan bagi sektor pendidikan di Kabupaten/Kota, baik yang disalurkan dalam bentuk dana tunai ke pemerintah Kabupaten/Kota dan sekolah-sekolah di Kabupaten/Kota, maupun dalam bentuk natura. Contoh dana untuk sektor pendidikan di Kabupaten/Kota dalam bentuk natura adalah penyelenggaraan pelatihan bagi guru-guru Kabupaten/Kota oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
57
c. APBN Anggaran untuk sektor pendidikan di Kabupaten/Kota dari APBN yang dianalisis di sini mencakup: Dana Dekonsentrasi Berdasarkan peraturan, dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat di daerah Provinsi yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Namun, pada praktiknya, pemerintah pusat (melalui Kemdikbud) melaksanakan dan mendanai program/kegiatan untuk urusan pendidikan yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui mekanisme dekonsentrasi. Di tingkat pemerintah pusat, dana dekonsentrasi yang manfaatnya untuk sektor pendidikan di Kabupaten/Kota, tercakup di dalam anggaran Pendidikan Nasional (Kemdikbud). Program/ kegiatan dekonsentrasi untuk bidang pendidikan biasanya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Pencatatan dan pengelolaan keuangan dari penyelenggaraan dana dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari program/kegiatan APBD Provinsi. Untuk informasi, dana BOS untuk semua jenis sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri maupun swasta (SDN, SDS, SMPN, SMPS) terdapat pada dokumen anggaran Kemdikbud dan disalurkan melalui mekanisme dekonsentrasi Kemdikbud. Dana Kemdikbud yang Dikelola Sendiri Kemdikbud juga mempunyai program/kegiatan yang dilaksanakan dan dikelola sendiri yang bermanfaat bagi sektor pendidikan di Kabupaten/Kota, misalnya kegiatan-kegiatan pelatihan guru yang dilaksanakan dan dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai Unit Pelaksana Teknis Kemdikbud. 2.2. Langkah-Langkah Pembuatan Proyeksi Ketersediaan Dana Untuk menyusun rencana strategis sektor pendidikan Kabupaten/Kota yang bersifat multitahun dan multisumber, proyeksi ketersediaan dana perlu dibuat untuk semua sumber dana (APBD Kabupaten/Kota , APBD Provinsi, dan APBN) dan untuk setiap tahun periode rencana. Proyeksi tersebut disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Melakukan analisis belanja sektor pendidikan, 2) Melakukan analisis kebijakan sektor pendidikan, dan 3) Membuat proyeksi ketersediaan dana sektor pendidikan. a. Analisis Belanja Sektor Pendidikan Berikut ini dijelaskan secara singkat tentang langkah-langkah pembuatan analisis belanja sektor pendidikan dari semua sumber dana yang relevan dalam pembuatan rencana biaya dan rencana pendanaan Renstra: 1) Membuat analisis belanja sektor pendidikan dari APBD Kabupaten/Kota untuk dua tahun terakhir. Langkah-langkah analisis belanja sektor pendidikan dari APBD Kabupaten/Kota yang secara spesifik relevan dalam penyusunan rencana biaya dan rencana pendanaan Renstra adalah sebagai berikut: a) Menghitung total anggaran belanja sektor pendidikan dalam dua tahun terakhir (tahun berjalan dan tahun sebelumnya) dan kenaikan/penurunan di tahun berjalan dari tahun sebelumnya, serta persentasenya untuk kedua tahun tersebut terhadap total belanja APBD Kabupaten/Kota. b) Menghitung total belanja gaji dan total belanja operasional non-gaji non-sekolah (yang rutin) yang merupakan bagian dari total anggaran belanja sektor pendidikan untuk dua tahun berakhir tersebut. Selanjutnya, hitung pula persentasenya untuk kedua tahun tersebut terhadap total belanja sektor pendidikan.
58
Tujuan dari kedua langkah di atas adalah untuk menghitung besarnya dana diskresi yang tersedia untuk membiayai program/kegiatan pembangunan sektor pendidikan yang diformulasikan di dalam Renstra. Berikut ini contoh tabel yang dapat digunakan. Tabel 14. Komposisi Belanja Sektor Pendidikan - APBD Kab/Kota Tahun …. dan Tahun… Tahun….
Uraian 1
Naik/Turun
Rp
%
Rp
%
Rp
%
2
3
4
5
6
7
Satuan Kerja di dalam bidang pendidikan
Dinas Pendidikan
UPTD
TKN
SDN
SMPN
SMAN
SMKN
…………………………dst
Total Bidang Pendidikan
Satuan Kerja di luar bidang pendidikan
Dinas/Badan/Kantor
Dinas/Badan/Kantor
……………………………..dst
100
Total Non Bidang Pendidikan Total Sektor Pendidikan
Tahun….
100
100
100
2) Membuat analisis belanja sektor pendidikan dari APBN (Dana Dekonsentrasi, block grant, hibah dll.) dan APBD Provinsi untuk dua tahun terakhir guna mengetahui prioritas dan pola belanja. Ini dilakukan antara lain dengan: a) Membuat daftar program/kegiatan yang didanai oleh APBN (Dana Dekonsentrasi, block grant, hibah dll.) dan APBD Provinsi. Daftar program/kegiatan APBN tidak mencakup BOS, karena kegiatan pemberian dana BOS dari APBN kepada sekolah-sekolah di Kabupaten/Kota tidak dimasukkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Yang dimasukkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah dana tambahan/pendamping BOS dari APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi. b) Mempelajari prioritas-prioritas dalam penggunaan anggaran belanja: • Berdasarkan jenjang pendidikan/program: TK, SD, SMP, SMA/K, pelatihan pemberantasan buta huruf. • Berdasarkan fokus dukungan: peningkatan kesempatan, pengembangan dukungan kualitas atau operasional. c) Mengidentifikasi kriteria yang digunakan untuk memilih daerah yang perlu didukung/ dibantu misalnya kinerja rendah, angka kemiskinan tinggi, daerah terpencil atau kriteria lain.
Contoh tabel yang dapat digunakan untuk analisis belanja sektor pendidikan dari APBN dan APBD Provinsi adalah:
59
Tabel 15. Komposisi Belanja Sektor Pendidikan dari APBD Provinsi Tahun …. dan Tahun… Tahun….
Uraian
Tahun….
Naik/Turun
Rp
%
Rp
%
Rp
%
2
3
4
5
6
7
1 Program/Kegiatan Program/Kegiatan Program/Kegiatan ……………………………….dst Total Dana
100
100
Cara pengisian: Kolom
1
Diisi dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD Provinsi
Kolom
2 dan 4
Diisi dengan besarnya dana untuk masing-masing program/kegiatan pada tahun yang bersangkutan
Kolom
3 dan 5
Diisi dengan prosentasi dana masing-masing program/kegiatan dari total dana yang bersumber dari APBD Provinsi pada tahun yang bersangkutan
Kolom
6
Diisi dengan selisih dari kolom 2 dan kolom 4
Kolom
7
Diisi dengan selisih dari kolom 3 dan kolom 5 Tabel 16.
Komposisi Belanja Sektor Pendidikan dari APBN Tahun …. dan Tahun… Tahun…. Uraian 1
Tahun….
Naik/Turun
Rp
%
Rp
%
Rp
%
2
3
4
5
6
7
Dana Dekonsentrasi Program/Kegiatan Program/Kegiatan ……………………………….dst
Total Dana Dekonsentrasi
100
100
Cara pengisian: Kolom
60
1
Diisi dengan program/kegiatan yang didanai dari APBN
Kolom
2 dan 4
Diisi dengan besarnya dana untuk masing-masing program/kegiatan pada tahun yang bersangkutan
Kolom
3 dan 5
Diisi dengan prosentasi dana masing-masing program/kegiatan dari total dana yang bersumber dari APBN pada tahun yang bersangkutan
Kolom
6
Diisi dengan selisih dari kolom 2 dan kolom 4
Kolom
7
Diisi dengan selisih dari kolom 3 dan kolom 5
b. Analisis Kebijakan Sektor Pendidikan Analisis kebijakan sektor pendidikan mencakup analisis terhadap kebijakan pembiayaan pendidikan yang berlaku saat ini dan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan baru yang dapat berdampak pada jenis program/kegiatan yang dapat didanai dan besarnya nilai pendanaan di tahun-tahun periode perencanaan. Di berbagai tingkat pemerintahan, hal ini berarti menganalisis dokumen-dokumen berikut: • Pemerintah pusat
Strategi Pembiayaan Program Prioritas (Rencana Strategis/Renstra Pendidikan Nasional/ Kemdikbud) dan dokumen-dokumen Renstra lain yang sejenis (jika ada).
• Pemerintah Provinsi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi.
• Pemerintah Kabupaten/Kota
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota.
c. Membuat Proyeksi Ketersediaan Dana Setelah dilakukan analisis belanja dan analisis kebijakan sektor pendidikan dilakukan, dibuat proyeksi ketersediaan dana bagi sektor pendidikan untuk setiap tahun selama periode rencana. Proyeksi ketersediaan dana dibuat untuk setiap sumber pendanaan (APBD Kabupaten/Kota, APBN, dan APBD Provinsi) dan didasarkan pada asumsi-asumsi yang realistis serta informasi yang didapat dari kedua langkah sebelumnya, yaitu analisis belanja dan analisis kebijakan sektor pendidikan. Tabel-tabel yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: Tabel 17. Proyeksi Ketersediaan Dana dari APBD Kabupaten/Kota Analisis Kebijakan
Uraian
Tahun ke 1
Tahun ke 2
Tahun ke 3
Tahun ke 4
Tahun ke 5
Naik/Turun
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Total Belanja APBD Kab/Kota
….%/tahun
Total Belanja Sektor Pendidikan (termasuk gaji)
….%/tahun
Total Belanja Sektor Pendidikan (di luar gaji)
….%/tahun
Tabel 18. Proyeksi Ketersediaan Dana dari APBD Provinsi Uraian 1
Analisis Kebijakan
Tahun ke 1
Tahun ke 2
Tahun ke 3
Tahun ke 4
Tahun ke 5
Naik/Turun
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Program/Kegiatan
….%/tahun
Program/Kegiatan
….%/tahun
……………………………dst
….%/tahun
….%/tahun
Total Dana
61
Tabel 19. Proyeksi Ketersediaan Dana dari APBN Analisis Kebijakan
Uraian
Tahun ke 1
Tahun ke 2
Tahun ke 3
Tahun ke 4
Tahun ke 5
Naik/Turun
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Program/Kegiatan
….%/tahun
Program/Kegiatan
….%/tahun
……………………………dst
….%/tahun
….%/tahun
Total Dana
Tabel 20. Proyeksi Ketersediaan Dana Uraian 1 APBD Kab/Kota APBD Provinsi APBN
Tahun ke 1
Tahun ke 2
Tahun ke 3
Tahun ke 4
Tahun ke 5
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total Dana
3. Mengalokasikan Proyeksi Dana Tersedia Pada Kebutuhan Dana dan Menyeimbangkan (Matching) Tahap ini sangat penting dan berikut ini adalah prinsip-prinsip panduan yang dapat diterapkan: a. Program-program dengan prioritas tinggi direncanakan untuk didanai dari APBD Kabupaten/ Kota karena pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan penuh atas dana ini. b. Program dengan prioritas lebih rendah direncanakan untuk didanai dari sumber yang kurang ‘pasti’, yaitu dari sumber di bawah kewenangan administrasi pemerintahan yang lebih tinggi (APBD Provinsi dan APBN) atau sumber lain jika ada (misalnya: dunia usaha/dunia industri). c. Sumber dana dicocokkan dengan program dengan mempertimbangkan pola dan prioritas pengeluaran setiap sumber dana (jenjang pendidikan dan jenis dukungan). Misalnya, jika APBD Provinsi selama beberapa tahun terakhir mendukung pembangunan ruang kelas baru pada jenjang SMP dan fokus pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi juga demikian, maka usulan pendanaan untuk rencana pembangunan kelas baru SMP dapat diajukan kepada pemerintah Provinsi (Dinas Pendidikan). Bila kebutuhan dana lebih besar dibandingkan dengan dana yang diproyeksikan tersedia, atau dengan kata lain jika diproyeksikan akan terjadi defisit dana, maka untuk menyeimbangkannya ada tiga langkah yang dapat dilakukan: (a) proyeksi ketersediaan dana diperbesar dengan mengubah asumsi-asumsi, atau (b) besaran atau lingkup satu atau beberapa program dapat dikurangi, atau (c) kedua langkah di atas yaitu langkah (a) dan langkah (b). Besaran atau lingkup satu atau beberapa program dapat dikurangi dengan cara berikut:
62
a. Perkecil sasaran program; misalnya, mengurangi jumlah sekolah yang akan direhabilitasi atau ruang kelas baru yang akan dibangun, atau mengurangi jumlah guru yang akan ditingkatkan kemampuannya.
b. Perpanjang periode pencapaian sasaran; misalnya, sebuah program yang direncanakan selesai dalam jangka waktu 3 tahun, diperpanjang menjadi 5 tahun. c. Tinjau ulang rancangan program untuk menerapkan solusi-solusi yang lebih murah; misalnya, pembangunan unit sekolah baru (USB) diganti dengan penambahan ruang kelas baru (RKB), SD/ SMP satu atap, atau rehabilitasi ruang kelas sekolah-sekolah swasta. Proses penyeimbangan di atas dapat dilakukan berulang-ulang hingga kebutuhan dana seimbang dengan proyeksi dana. Namun, untuk keperluan advokasi, misalnya untuk mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar bagi sektor pendidikan dapat juga ditunjukkan defisit dana. Di dalam laporan Renstra, ringkasan dari rencana biaya dan pendanaan perlu dicantumkan.
63
Lembar Kerja Unit 2 Lembar Kerja 1. Latihan Analisis Data KELOMPOK 1 APK PAUD Kota Impian
Jenjang
TK/RA
dalam %
2010
Tahun 2011
2012
30
32
33
Diketahui APK PAUD di suatu kota tertera dalam tabel di atas. Lakukan analisis dan berikan rekomendasi atas dasar hasil analisis tersebut.
KELOMPOK 2 Data Kualifikasi Akademik Guru SD Kota Impian
dalam %
2010
Tahun 2011
2012
D1
2
2
1
D2
25
23
20
D3
4
4
4
S1
68
70
73
S2
1
1
2
S3
0
0
0
Guru SD/MI
Lakukan analisis terhadap kondisi kualifikasi akademik pendidik Kota Impian dan berikan rekomendasi.
KELOMPOK 3 Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik
Jenjang SMP/MTs
dalam % Tahun
2010
2011
2012
12
34
52
Lakukan analisis terhadap data Kota Impian dan berikan rekomendasi.
64
KELOMPOK 4 SMK yang Memiliki Ruang dan Alat Praktik lengkap
Jenjang SMK/MAK
dalam % Tahun
2010
2011
2012
42
52
67
Lakukan analisis terhadap data dari Kota Impian dan berikan rekomendasi.
KELOMPOK 5 Data Nilai Akreditasi SMA
Nilai
dalam % Tahun
2010
2011
2012
C
25
23
24
B
38
42
39
A
34
34
37
Lakukan analisis terhadap data Kota Impian dan berikan rekomendasi
65
SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah)
a) Partisipasi anak bersekolah (PAB)
b) Angka putus sekolah (APS)
c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis
d) Indikator lainnya ......Dst
SMP/Mts
a) Partisipasi anak bersekolah
b) Angka putus sekolah (APS)
c) Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis
A.
1.
2.
Kesetaraan SD (program Paket-‐A)
2.
Dst..
Pendidikan Keaksaraan
1.
Dst..
SMK
Pendidikan Non Formal
4.
B.
SMA/MA
Pendidikan Formal
III
d) Indikator lainnya ......Dst
Indikator sesuai lampiran I Permendagri No.54/2010
90%
dst
3.
< 1%
2
90%
90%
1
95% < 1%
SPM (Permendiknas No. 15/2010)
II
2
(3)
dst
SNP
I
(2)
(1)
(4)
Target IKK
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Target Target Renstra SKPD Tahun ke-‐ Indikator 1 2 3 4 5 Lainnya
Lembar Kerja 2.
(11)
1
(12)
2
(13)
3
(14)
4
(15)
5
Realisasi Capaian Tahun ke-‐
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ……………… Target SPM
1
Indikator Kinerja
NO
66
(16)
1
(17)
2
(18)
3
(19)
4
(20)
5
Rasio Capaian pada Tahun ke-‐
Petunjuk cara pengisian tabel: Kolom (1)
diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan.
Kolom (2)
diisi dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan pendidikan sekurang-kurangnya mencakup salah satu dari kelompok indikator berikut ini: a. Indikator kinerja SPM/SNP b. Indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54/2010 c. Indikator yang telah dikembangkan secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi. Indikator Kemdikbud dan indikator Dinas Pendidikan Provinsi d. Indikator Millennium Development Goals (MDGs)
Kolom (3)
diisi dengan target nasional menurut SPM pada indikator kinerja yang berkenaan.
Kolom (4)
diisi dengan target yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk setiap IKK berkenaan.
Kolom (5)
diisi dengan target yang ditentukan pada indikator yang berkenaan, misalnya target MDGs untuk indikator yang terkait MDGs.
Kolom (6)
sampai dengan Kolom (10) diisi dengan target yang tercantum dalam Renstra untuk masing-masing tahun pelaksanaan Renstra.
Kolom (11)
sampai dengan Kolom (15) diisi dengan realisasi capaian kinerja sebagaimana hasil evaluasi tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra. Data realisasi capaian kinerja ini berdasarkan laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.
Kolom (16)
sampai dengan Kolom (20) diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target dalam Renstra. Rasio ini dinyatakan dalam persentase.
Lembar Kerja 3.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.............
Aspek Kajian
Capaian/Kondisi Saat ini
(1)
(2)
Standar yang Digunakan (3)
Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN ) (4)
EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN ) (5)
Permasalahan Pelayanan Pendidikan (6)
Cara pengisian: Kolom (1)
diisi dengan judul aspek-aspek kajian yang telah dilakukan, yaitu: gambaran pelayanan Dinas Pendidikan, kajian terhadap Renstra Dinas Pendidikan Provinsi, kajian terhadap Renstra Kemdikbud, kajian terhadap RTRW, kajian KLHS.
Kolom (2)
diisi dengan kesimpulan setiap aspek kajian tentang capaian/kondisi saat ini.
Kolom (3)
diisi dengan standar yang digunakan pada setiap aspek kajian untuk menilai kualitas
67
capaian/kondisi saat ini.
Kolom (4)
diisi dengan faktor-faktor yang dapat dikendalikan melalui kewenangan Dinas Pendidikan.
Kolom (5)
diisi dengan faktor-faktor yang berada di luar kewenangan Dinas Pendidikan.
Kolom (6)
diisi dengan rumusan permasalahan pelayanan pedidikan berdasarkan informasi pada kolom (2), kolom (3), kolom (4), dan kolom (5).
Lembar Kerja 4.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO. TUJUAN (1)
(2)
(3)
INDIKATOR KINERJA SASARAN (4)
SASARAN
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-‐ 1
2
(5)
3
(6)
4
(7)
5
(8)
(9)
Cara pengisian Tabel Kolom (1)
diisi dengan nomor urut sesuai kebutuhan.
Kolom (2)
diisi dengan uraian tujuan.
Kolom (3)
diisi dengan uraian sasaran untuk setiap tujuan. Tujuan dapat dijabarkan dalam satu sasaran atau lebih.
Kolom (4)
diisi dengan indikator kinerja setiap sasaran.
Kolom (5)
sampai dengan (9) diisi dengan target kinerja sasaran yang harus dicapai pada tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan
Lembar Kerja 5.
Perumusan Strategi dan Kebijakan
68
NO.
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Lembar Kerja 6.
Perumusan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
NO.
TUJUAN
(1)
SASARAN
(2)
(3)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (4) (5)
69
Lembar Kerja 7.
Perhitungan Harga satuan PERHITUNGAN HARGA SATUAN*) TAHUN DASAR PERHITUNGAN**) PROGRAM***) KEGIATAN****)
Uraian 1
: PHS3 : 20……. 9 Tahun : Wajib Belajar Pendidikan Dasar : Pelatihan
Satuan
Biaya variabel Uang saku peserta Belanja alat tulis kantor peserta Block note Bolpoin …..dll Belanja Penggandaan Penggandaan materi
Belanja makanan dan minuman rapat 3x makan, 2x snack ………………………………..DLL (JUMLAH I)
Bolpoin …..dll Belanja akomodasi
Org
1
bh
1
bh
1
set
1
paket
Harga
Biaya
4
5= 3 X 4
org org org org org
1 1 1 2 2
bh
1
bh
1
ruang Org
TOTAL BIAYA TETAP/HR TOTAL BIAYA/HARI (JUMLAH I + JUMLAH II)
70
3
XXXXX
Sewa gedung dan perlengkapannya ………………………………..DLL
Volume
TOTAL BIAYA VARIABEL/ORG/HR
Biaya tetap Honorarium Panitia Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Petugas lain Belanja alat tulis kantor panitia Block note
(JUMLAH II)
2
1 5
YYYYYY
X+Y
1
Sasaran
71
3
2
Ref
Program dan Kegiatan
4
jenis
5
Volume
6
Harga
Satuan
Tahun ke 1
7=5x6
Biaya
8
Volume
9
Harga
Satuan
Tahun ke 2
10=8x9
Biaya
11
Volume
12
Harga
Satuan Biaya
13=11x12
Tahun ke 3
Estimasi Biaya
14
Tahun ke 4
15
Harga
Satuan Volume
Lembar Kerja 8.
16=15x15
Biaya
17
Volume
18
Harga
Satuan Biaya
19=17x18
Tahun ke 5
20=5+8+11+14+17
Volume
Biaya
21=7+10+13+16+19
Total 5 Tahun
(1)
Uraian
PENDAPATAN APBD II APBD I APBN Hibah Dll.... BELANJA DAERAH Belanja tidak langsung - Belanja pegawai Belanja langsung - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal Total
72
1 (2)
2 (3)
3 (4)
4 (5)
Anggaran pada Tahun ke-‐
5 (6)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-‐ 1 2 3 4 5 (7) (8) (9) (10) (11)
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-‐ 1 2 3 4 5 (12) (13) (14) (15) (16)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota………………
Lembar Kerja 9.
Anggaran (17)
Realisasi (18)
Rata-‐rata Pertumbuhan
Petunjuk cara pengisian: Kolom (1)
diisi dengan uraian jenis pendapatan/belanja.
Kolom (2)
sampai dengan Kolom (6) diisi dengan data anggaran dari berbagai sumber dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan Renstra.
Kolom (7)
sampai dengan Kolom (11) diisi dengan data realisasi/penyerapan anggaran setiap tahun yang bersangkutan.
Kolom (12)
sampai dengan Kolom (16) diisi dengan rasio antara realisasi penyerapan anggaran dengan anggaran yang telah ada/dialokasikan dari berbagai sumber, dan
Kolom (17)
diisi dengan angka rata-rata pertumbuhan anggaran, yaitu: (jumlah anggaran pada tahun ke-5 – jumlah anggaran pada tahun ke-1)/5.
Kolom (18)
diisi dengan angka rata-rata pertumbuhan realisasi, yaitu: (jumlah realisasi pada tahun ke-5 – jumlah realisasi pada tahun ke-1)/5.
Catatatan: Tabel di atas merupakan salah satu tabel yang dimuat dalam dokumen Renstra.
Lembar Kerja 10.
Proyeksi Ketersediaan Dana Uraian 1 APBD Kab/Kota APBD Provinsi APBN Dan lainnya
Tahun ke 1
Tahun ke 2
Tahun ke 3
Tahun ke 4
Tahun ke 5
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
Rp
%
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total Dana
73
Sasaran 3
Sasaran 2
Kegiatan......
Program .......
Dst ....
Kegiatan......
Program .......
Kegiatan......
Program .......
(2)
(1)
Sasaran 1
Program dan Kegiatan
Sasaran
74
(3)
Satuan
(4)
Volume (5)
Harga/Sat (Rp/Sat)
APBD Kota (Rp) (7)
Jumlah (Rp) (6)
Estimasi Belanja Tahun 2015
(8)
APBD Provinsi (Rp) (9)
APBN (Rp)
Sumber Pendanaan
(10)
Lainnya
Estimasi Pengalokasian Pendapatan Tahun 2015
Sinkronisasi Rencana Biaya dan Pendanaan
Lembar Kerja 11.
(11)
Jumlah (Rp)
Sasaran 1
Sasaran 2
Sasaran 1
Tujuan 1
Tujuan 1
Tujuan 2
(2)
(3)
(4)
Kegiatan......
Program .......
Dst ....
Kegiatan......
Program .......
Kegiatan......
Program .......
(5)
(6)
(7)
Tahun-‐2
Tahun-‐3
Tahun-‐4
(8)
(9)
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Tahun-‐1
(20)
(21)
Kondisi Kinerja pada Unit Kerja akhir SKPD Tahun-‐5 Lokasi periode Penang-‐ Renstra gung-‐jawab SKPD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD..............
Lembar Kerja 12.
Indikator Kinerja Data Capaian Indikator Program dan Program pada Tahun Sasaran Kode Sasaran Kegiatan (outcome) dan Awal Kegiatan Perencanaan (output)
(1)
Tujuan
75
Unit 3
Monitoring dan Evaluasi
Unit 3 Menyiapkan Rancangan Monitoring dan Evaluasi A. Pengantar Tahap ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen strategis, yaitu suatu siklus mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Pada tahap ini akan dibahas tentang rancangan, analisis hasil, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi.
B. Tujuan yang Ingin Dicapai Tujuan yang ingin dicapai dalam unit ini adalah: 1. Memberikan pemahaman tentang penyiapan indikator pencapaian kinerja Renstra. 2. Memberikan pemahaman tentang penyusunan rancangan monitoring dan evaluasi. 3. Memberikan pemahaman tentang proses analisis hasil monitoring dan evaluasi. 4. Memberikan pemahaman tentang penyiapan rencana tindak lanjut monitoring dan evaluasi.
C. Kompetensi yang Diharapkan Setelah mengikuti Unit 3 dan membaca Bahan Bacaan dan Informasi ini, peserta memiliki kompetensi: 1. Memahami tentang penyiapan indikator pencapaian kinerja Renstra. 2. Memahami tentang penyusunan rancangan monitoring dan evaluasi. 3. Memahami tentang mendeskripsikan proses analisis hasil monitoring dan evaluasi. 4. Memahami tentang penyiapan rencana tindak lanjut monitoring dan evaluasi.
D. Indikator Kinerja Setelah mengikuti unit 3 dan membaca Bahan Bacaan dan Informasi ini, diharapkan peserta mampu: 1. Menyampaikan secara tertulis maupun lisan, indikator-indikator pencapaian kinerja Renstra. 2. Menjelaskan teknik membuat rancangan monitoring dan evaluasi. 3. Menjelaskan secara lisan maupun tertulis, proses analisis hasil monitoring dan evaluasi. 4. Menyampaikan secara tertulis maupun lisan, langkah-langkah rencana tindak lanjut monitoring dan evaluasi.
E. Metode dan Strategi 1. Pemaparan 2. Tanya jawab 3. Diskusi kelompok 4. Jigsaw 5. Belanja gagasan
76
6. Analisis data 7. Praktik/latihan
F. Kegiatan Refleksi Kegiatan refleksi dilakukan melalui curah pendapat dan menggunakan instrumen evaluasi harian (smiley face). Kegiatan refleksi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana materi Unit ini tersampaikan dan dapat dipahami oleh peserta, serta tantangan dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan lokakarya untuk perbaikan pelaksanaan lokakarya ke depan.
G. Referensi 1. WDD seri E modul 2, 3, dan 6 2. USAID DBE 1 Tahap 6, Panduan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
H. Rencana Tindak Lanjut Setelah kembali ke unit kerja masing-masing, peserta diharapkan mampu menghimpun dan menganalisis data sehingga dapat menyusun laporan monitoring dan evaluasi dengan baik dan benar, kemudian menyusun rekomendasi dan menindaklanjutinya. Peserta juga diharapkan mampu menggunakan pertimbangan praktik-praktik inklusi sosial dalam proses merencanakan, melakukan, menganalisis hasil monev dan melaporkan hasilnya yang kemudian dijadikan rekomendasi dalam perencanaan periode berikutnya.
77
Bahan Bacaan Unit 3 A. Pengertian Monitoring dan Evaluasi: Monitoring dan evaluasi (monev) adalah dua kata yang memiliki aspek kegiatan yang berbeda. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana; adakah hambatan yang terjadi; dan bagaimana para pelaksana program mengatasi hambatan tersebut. Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi. Hal tersebut diuraikan pada bagan berikut ini: Bagan 10. Proses Perencanaan
78
Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program/ memantau perubahan, yang berfokus pada proses dan keluaran. • Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan. • Monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan. Beberapa pakar manajemen mengemukakan bahwa fungsi monitoring mempunyai nilai yang bobotnya sama dengan fungsi perencanaan. Separuh keberhasilan dalam mencapai tujuan ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan separuhnya lagi ditentukan oleh pengawasan atau monitoring. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin. Monitoring adalah upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen program berdasarkan perencanaan, waktu pelaksanaan program sesuai jadwal yang direncakanan, dan kemajuan dalam pencapaian tujuan program. Pengumpulan data atau informasi dalam monitoring dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya dari pelaksanaan program yang dipantau. Sasaran monitoring adalah kelangsungan program dan komponen-komponen program yang mencakup input, proses, output dan outcome. Pihak yang melakukan monitoring adalah pengelola program dan/atau tenaga profesional yang diberi tugas khusus untuk memonitor pelaksanaan program. Hasil monitoring digunakan untuk meluruskan atau memperbaiki program. Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program. Informasi ini hendaknya dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang untuk: a) memeriksa kembali strategi pelaksanaan program berdasarkan rencana yang disusun dibandingkan dengan kenyataan di lapangan, b) menemukan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, c) mengetahui faktor-faktor
pendukung dan penghambat penyelenggaraan program. Evaluasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap pelaksanaan program. Evaluasi dapat dilakukan secara terus-menerus, berkala dan/atau sewaktu-waktu sebelum, pada saat, dan/atau setelah program dilaksanakan. Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, apakah program berjalan sesuai rencana, dan/atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi adalah proses untuk menentukan nilai atau harga dari sebuah program, kursus, atau prakarsa lainnya menuju pada tujuan akhir yaitu menghasilkan keputusan mengenai penerimaan, penolakan atau perbaikan inovasi.
B. Kaitan dan Perbedaan Monitoring dan Evaluasi UNESCO (1982) mengidentifikasi lima kaitan dan perbedaan antara monitoring dan evaluasi. Pertama, fokus monitoring adalah pada program yang sedang dilaksanakan, bukan pada konteks kegiatan yang harus dilakukan oleh pelaksana program. Sedangkan evaluasi sering dilakukan sejak perencanaan program. Kedua, monitoring menitikberatkan pada aspek kuantitatif dalam pelaksanaan program yang dapat menjadi bahan untuk kegiatan evaluasi. Evaluasi dapat melengkapi hasil monitoring dengan data tambahan yang diperlukan sesuai dengan tujuan evaluasi yang mengarah pada aspek kualitatif. Monitoring berhubungan dengan dimensi kuantitatif tentang efektivitas program seperti banyaknya output program, sedangkan evaluasi lebih berkaitan dengan dimensi kualitatif tentang efektivitas program seperti sejauh mana output sesuai dengan norma atau standar yang telah ditentukan. Ketiga, monitoring mencakup usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung program, seperti faktor logistik yang dapat membantu atau mempengaruhi penampilan program, sedangkan evaluasi mengarah pada upaya menyiapkan bahan masukan untuk pengambilan keputusan tentang ketepatan perbaikan, perluasan, atau pengembangan program. Keempat, kontribusi dari hasil monitoring dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan pengelolaan program, sedangkan kontribusi evaluasi lebih terkait dengan pengambilan keputusan tentang penyusunan rancangan dan isi program. Kelima, monitoring dan evaluasi merupakan proses yang saling melengkapi satu sama lain. Walaupun penekanannya berbeda, keduanya mempunyai arah yang sama yaitu untuk meningkatkan efektivitas program. Selain itu, evaluasi juga memerlukan hasil monitoring dan digunakan untuk kontribusi program. Berdasarkan penjelasan di atas, perbedaan antara monitoring dan evaluasi diperincikan pada tabel di bawah ini. Tabel 21. Perbedaan Monitoring dan Evaluasi
Pertanyaan Kapan? Apa yang diukur? Siapa yang terlibat? Sumber informasi?
Monitoring
Evaluasi
Terus-‐menerus Output dan proses; sering fokus pada input, kegiatan, kondisi/asumsi Umumnya orang dalam Sistem rutin, survei kecil, dokumen internal, laporan
Pengguna?
Manajer dan staf
Penggunaan hasil?
Koreksi kecil/minor (umpan balik)
Akhir program Dampak jangka panjang; keberlangsungan
Orang luar dan dalam Dokumen internal dan eksternal, laporan asesmen dampak, riset evaluasi Manajer, staf, donor, klien, stakeholder, organisasi lain program Koreksi besar/mayor pada program. Perubahan kebijakan, strategi masa mendatang termasuk penghentian program
79
C. Menyiapkan Indikator Pencapaian Kinerja Renstra Keberhasilan suatu program dapat diukur dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan pada perumusan program dan kegiatan, seperti tercantum pada tahap sebelumnya. Beberapa contoh indikator pendidikan meliputi: Pemerataan dan perluasan akses pendidikan Suatu petunjuk atau keterangan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan dilihat dari segi peningkatan dan pemerataan partisipasi/akses pendidikan. Indikator kunci yang dapat digunakan antara lain: • Angka Melanjutkan (AM) • Angka Partisipasi Kasar (APK) • Angka Partisipasi Murni (APM) • Angka Partisipasi Sekolah (APS) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Suatu petunjuk atau keterangan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan masyarakat yang bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Indikator kunci yang dapat digunakan antara lain: • Persentase kepala sekolah dan guru menurut ijazah tertinggi (% GI) • Persentase kelayakan mengajar kepala sekolah dan guru (% GL) • Persentase ruang kelas menurut kondisi (% RK) • Persentase fasilitas terhadap jumlah sekolah (% FS) • Angka Lulusan (AL) • Angka Mengulang Kelas (AMK) • Angka Putus Sekolah (APtS)
D. Menyiapkan Rancangan Monitoring dan Evaluasi Tujuan tahap ini adalah untuk menyusun rancangan monitoring dan evaluasi (monev) yang akan digunakan. Monitoring dan evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan teratur untuk mendapatkan dan menggunakan data dan informasi sebagai dasar perbaikan implementasi program. Tujuan monev adalah untuk menilai sejauh mana rencana program/kegiatan telah dilaksanakan dan sejauh mana dampak kegiatan tersebut terhadap perubahan kelompok sasaran. Manfaat monev adalah untuk mengenali masalah pelaksanaan program, melakukan koreksi/perbaikan pelaksanaan program, mengukur pencapaian sasaran program, dan menilai tren perubahan yang diharapkan. Monitoring lebih menekankan pada pelaksanaan program sedangkan evaluasi lebih menekankan pada perubahan yang terkait dengan hasil dan dampak program. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diharapkan dapat menjamin agar program tetap berorientasi terhadap manfaat bagi kelompok sasaran dan dapat menilai apakah program yang dijalankan tersebut efisien, produktif, dan efektif.
1. Model Monitoring dan Evaluasi Model monev yang dipakai hendaknya mencakup semua komponen sistem, seperti input (berkaitan dengan sumber daya yang digunakan), proses (bagaimana program diimplementasikan), dan hasil (baik berupa output maupun outcome), serta menilai apakah hasil tersebut dapat mencapai tujuan berdasarkan indikator yang dikembangkan.
2. Menyiapkan Rencana Monitoring
80
Tujuan tahap ini adalah untuk menyusun rancangan monitoring terhadap pelaksanaan rencana (Renstra) tahun berjalan, serta mengenali permasalahan yang berkaitan dengan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan. Monitoring lebih menekankan pada pelaksanaan program dan kegiatan. Tujuan
monitoring adalah untuk mengukur kemajuan kegiatan program tahunan pada Renstra. a. Bagaimana pelaksanaan monitoring dirancang? Rancangan monitoring yang digunakan untuk kegiatan Renstra meliputi: 1) rancangan waktu/ frekuensi kegiatan monitoring, 2) instrumen/format monitoring, dan 3) indentifikasi kendala dan alternatif pemecahan. b. Berapa kali monitoring dilakukan? Tujuan dari monitorng adalah untuk memastikan keterlaksanaan/kemajuan kegiatan. Untuk itu, monitoring bukan kegiatan tunggal yang hanya satu kali dalam satu tahun program, tetapi merupakan kegiatan berkala setiap tiga bulan (triwulan), selama tiga kali yaitu triwulan I, II, dan III. Sedangkan triwulan IV digunakan untuk evaluasi akhir program/kegiatan. Hasil evaluasi ini sekaligus dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). c. Bagaimana mengukur kemajuan pelaksanaan kegiatan? Mengukur kemajuan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan volumen rencana dengan volume realisasi. Pengukuran kemajuan realisasi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Kemdikbud melalui Permendiknas No.20/2007. Tabel 22. Format Monitoring Kegiatan Kegiatan
Rencana
Triwulan I Realisasi
Kendala
Rencana
Triwulan II Realisasi
Kendala
Rencana
Triwulan III Realisasi
Kendala
d. Bagaimana menganalisis kendala dan merumuskan alternatif pemecahan? Tujuan khusus dari kegiatan monitoring adalah untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, yaitu memastikan bahwa tujuan kegiatan dapat dicapai secara optimal. Bagaimana cara agar kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat terdeteksi sedini mungkin dan agar alternatif pemecahan dapat teridentifikasi dengan cepat? Tabel 23. Identifikasi Kendala dan Alternatif Pemecahannya dalam Monitoring
Kegiatan
Triwulan ke i Realisasi Kendala
Rencana
Alternatif Pemecahan
e. Siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan monitoring? Monitoring tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Jadi, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring adalah pelaksana kegiatan itu sendiri.
81
3. Menyiapkan rancangan evaluasi Bagaimana evaluasi Renstra dirancang? Evaluasi Renstra dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu: 1) evaluasi kebijakan, dan 2) evaluasi implementasi Renstra. a. Evaluasi Kebijakan Renstra Evaluasi pada bagian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa dokumen Renstra telah sesuai atau merujuk pada dokumen RPJMD Kabupaten/Kota dan telah memperhatikan atau selaras dengan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menyelaraskan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan Renstra yang ada di atasnya. Keterkaitan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan dokumen perencanaan terkait tampak pada diagram berikut: Bagan 11: Struktur Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Langkah-langkah evaluasi kesesuaian Renstra Dinas Pendidikan dengan Renstra Kementerian: 1) Kaji indikator kinerja Kemdikbud yang relevan dengan usulan wajib Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2) Identifikasi indikator kinerja Kemdikbud yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 3) Cocokan indikator kinerja Kemdikbud dengan indikator kinerja Dinas Pendidikan untuk mengetahui tingkat keselarasannya 4) Jika tingkat keselarasannya masih rendah, lakukan kaji ulang terhadap indikator kinerja kegiatan pada masing-masing program Berikut ini contoh hasil kajian keselarasan indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jawa Timur tahun 2010.
82
Grafik Indikator Kinerja Bidang Pendidikan antara Kabupaten/Kota dengan nasional
Sumber: DBE1, 2010 Diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota memiliki kesesuaian indikator bidang pendidikan kurang dari 50%. Salah satu rendahnya tingkat keselarasan adalah periode perencanaan antara Kabupaten, Provinsi, dan nasional yang tidak sama, tergantung dari periode masa jabatan bupati, gubernur, dan presiden. b. Evaluasi Implementasi Renstra Tujuan tahap ini adalah untuk mengukur tingkat capaian program dan kegiatan Renstra tahun berjalan, melalui pencapaian indikator kinerja yang termuat pada Renstra. Sebelum merancang evaluasi Renstra, terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang pendekatan evaluasi yang cocok untuk Renstra. Kerangka evaluasi Renstra dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu: 1) evaluasi tahunan, 2) evaluasi tengah masa (mid term), dan 3) evaluasi akhir periode Renstra.
83
Bagan 12. Struktur Evaluasi Renstra
1) Evaluasi Tahunan Selain bertujuan untuk mengukur tingkat ketercapaian kinerja pembangunan pendidikan Kabupaten/Kota, evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan program yang dilakukan pada tahun berjalan. Output dari evaluasi ini adalah perbaikan dan penguatan program pada tahun berikutnya. Selain itu, hasil evaluasi ini juga dapat digunakan untuk penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pendidikan. Metode yang digunakan untuk evaluasi tahunan adalah membandingkan realisasi capaian indikator kinerja dengan rencana kinerja yang termuat dalam Renstra. 2) Evaluasi Tengah Masa Walaupun evaluasi tengah masa tidak tercantum dalam PP No.6/2008 tentang Evaluasi Daerah, namun evaluasi ini dipandang perlu sebagai alat untuk mempredikasi keberhasilan pembangunan pendidikan pada akhir masa perencanaan. Selain itu, data kinerja pendidikan pada umumnya dikeluarkan pada bulan Agustus, sesuai dengan kalender pendidikan. Metode yang digunakan dalam evaluasi tengah masa adalah membuat analisis kecenderungan (trend analysis) pencapaian indikator kinerja tiga tahun terakhir. Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan strategi percepatan atau konfigurasi kebijakan untuk mencapai kinerja di akhir masa periode perencanaan. 3) Evaluasi Akhir Periode Perencanaan Evaluasi akhir periode Renstra memiliki dua fungsi, yaitu sebagai alat ukur keberhasilan program pembangunan pendidikan Kabupaten/Kota dan sebagai bahan masukan bagi penyusunan Renstra periode berikutnya. Metode yang digunakan dalam evaluasi ini adalah membandingkan pencapain indikator kinerja terakhir dengan target pencapaian indikator kinerja di akhir periode perencanaan.
E. Melakukan Analisis Hasil Monitoring dan Evaluasi
84
Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran cara menganalisis data dan informasi yang diperoleh melalui monev. Analisis yang digunakan sesuai dengan tujuan dari monev yaitu untuk: 1) mengukur
tingkat ketercapaian sasaran berdasarkan periodi tertentu (tahunan), 2) memprediksi keberhasilan di akhir program, jika evaluasi dilakukan pada tengah masa, dan 3) mengukur tingkat keberhasilan program pada akhir masa Renstra. Mengukur tingkat ketercapaian sasaran program Untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran diperlukan seperangkat data pada setiap indikator keberhasilan. Pertama, data baseline yang menggambarkan kondisi awal sebelum program/kegiatan dilaksanakan. Berikutnya adalah data hasil monitoring ke-i (i = 1,2,3,… ke n) yang dapat memberikan gambaran tentang perkembangan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, seperti tampak pada tabel di bawah. Memprediksi keberhasilan program Salah satu lingkup evaluasi adalah evaluasi tengah masa (mid-term evaluation) atau dikenal juga dengan on going evaluation. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan prediksi, apakah sasaran program akan tercapai sesuai dengan rencana, lebih rendah atau lebih tinggi. Jika hasil proyeksi menunjukkan adanya kecenderungan tingkat pencapaian indikator kinerja lebih rendah daripada rencana, maka perlu dicari kendala-kendala yang menyebabkan rendahnya tingkat pencapaian tersebut. Selain itu, dicari alternatif-alternatif kebijakan yang perlu diformulasikan agar sasaran program dapat tercapai sesuai rencana. Alternatif-alternatif kebijakan yang disarankan dapat mencakup perubahan sumber daya yang dibutuhkan, strategi yang digunakan, serta kebijakan yang diterapkan. Mengukur tingkat keberhasilan program Indikator keberhasilan program berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan perlu diukur tingkat pencapaiannya melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Data baseline diisi sesuai dengan data yang ada pada profil pendidikan, data monitoring ke-i disesuaikan dengan hasil monitoring yang dilakukan pada tahun ke berapa ( i = 1, 2, 3, … dst.) seperti tampak pada tabel berikut: Tabel 24. Perkembangan Pencapaian Indikator Kinerja Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi ke-i (1,2,3,...)
Monitoring Monitoring Monitoring ke 1 ke 2 ke 3
Contoh Indikator Kinerja Angka Partisipasi Sekolah 7-‐ 12 tahun Angka Melanjutkan SD ke SMP Angka Putus Sekolah SD Angka Mengulang Kelas SD … Dst
Baseline
Data dan informasi hasil monitoring yang berupa capaian kinerja selanjutnya dapat dianalisis untuk bahan evaluasi untuk melihat apakah program/kegiatan yang dijalankan tersebut efisien dan efektif. Laporan evaluasi, selain memuat kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran secara kuantitatif, juga mendokumentasikan keberhasilan-keberhasilan program yang melampaui sasaran. Dokumentasi keberhasilan ini dijadikan sebagai good practices agar dapat dipelajari dan dilanjutkan pada periode perencanaan berikutnya.
85
F. Menyiapkan Rencana Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Bagimana rencana tindak lanjut disiapkan? Hasil monitoring dan evaluasi tidak akan memiliki makna jika tidak ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Langkah yang harus ditempuh dalam penyiapan tindak lanjut adalah sebagai berikut: Indentifikasi kesenjangan pencapaian indikator kinerja Lakukan analisis kesenjangan pencapaian indikator kinerja dengan rencana kinerja pada tahun berjalan. Pencapaian kinerja yang di bawah target atau terlalu tinggi melampaui target merupakan indikasi adanya masalah yang harus ditelaah lebih lanjut. Analisis penyebab kesenjangan Lakukan analisis penyebab ketidaktercapain target yang ditetapkan dalam Renstra. Analisis difokuskan pada pemenuhan standar input dan standar proses. Langkah ini sangat penting dalam rangka menyiapkan rencana tindak lanjut. Merumuskan rencana tindak lanjut Rencana tidak lanjut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: 1) perbaikan kebijakan, dan 2) perbaikan implementasi kebijakan.
86
Lembar Kerja Unit 3 Lembar Kerja 1. Latihanan Analisis Data Hasil Monev HASIL MONITORING INDIKATOR KINERJA Tabel Sasaran Capaian Indikator Kinerja KOTA KITA
Sasaran tahun ke:
Sasaran Akhir
Contoh Indikator Kinerja
Baseline
Angka Partisipasi Sekolah 7-‐12 tahun
80%
81% 82% 83%
Angka Partisipasi Kasar SD/MI
84%
85% 87% 88% 89%
90%
Angka Partisipasi Murni SD/MI
80%
81% 82% 83% 84%
85%
Angka Putus Sekolah SD
1,5%
1,3% 1,1% 0,9% 0,7%
0,5%
1%
0,9% 0,8% 0,7% 0,6%
0,5%
Angka Mengulang Kelas SD
1
2
3
4 84%
85%
Tabel Rekapitulasi Data Hasil Monitoring Pencapaian Indikator Kinerja KOTA KITA
Contoh Indikator Kinerja
Baseline
Hasil Monitoring Tahun ke 1
2
3
n+… …
Sasaran Akhir
Angka Partisipasi Sekolah 7-‐12 tahun
80%
81%
83%
83%
Angka Partisipasi Kasar SD/MI
84%
85%
86%
86%
…
90%
Angka Partisipasi Murni SD/MI
80%
80%
82%
81%
…
85%
Angka Putus Sekolah SD
1,5%
1,3% 1,4% 1,3%
…
0,5%
Angka Mengulang Kelas SD
1%
0,7% 0,6% 0,6%
…
0,5%
85%
87
Data-Data Pendukung Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Sekolah
Kelompok Usia Sekolah 1-‐6 tahun 7-‐12 tahun 13-‐15 tahun 16-‐18 tahun
Tabel Perkembangan Jumlah Siswa SD/MI Berdasarkan Satuan Pendidikan
Jenis Satuan Pendidikan SD MI Total
6 7 8 9 10 11 12 13
Perkembangan siswa tahun ke: 1 4.327 42.987 45.343 34.213 30.653 41.009 22.675 8.543
2 5.327 41.987 45.830 35.213 30.653 41.550 22.631 7.543
3 6327 43.987 44.347 34.443 30.673 41.776 21.675 6573
Tabel Perkembangan Jumlah Siswa SMP/MTs Berdasarkan Usia
Usia
Perkembangan siswa tahun ke: 1 2 3 186.143 190.667 188.513 43.067 40.067 41.278 229.750 230.734 229.791
Tabel Perkembangan Jumlah Siswa SD/MI Berdasarkan Usia
Usia
88
Proyeksi jumlah penduduk tahun ke: 1 2 3 4 5 162.323 163.221 163.742 164.462 165.239 269.831 267.222 267.317 267.552 268.073 152.574 154.982 154.873 155.263 155.438 167.238 167.420 167.880 169.098 169.227
12 13 14 15 16
Perkembangan siswa pada tahun ke: 1 2.365 5.287 5.430 4.175 3.241
2 3.765 2.662 5.742 6.002 5.473
3 4.765 4.009 3.652 5.991 6.254
Tabel Angka Melanjutkan Siswa SD/MI ke SMP/MTs
Jenis Satuan Pendidikan SD MI Total
Angka melanjutkan tahun ke: 1 2 3 184.023 189.005 188.250 42.048 39.237 40.765 226.071 228.242 229.015
Tabel Angka Mengulang Siswa SD/MI Berdasarkan Tingkat Kelas
Tingkat Kelas
1 2 3 4 5 6 Total
Tabel Angka Putus Sekolah SD/MI Jenis Satuan Pendidikan
Jenis Satuan Pendidikan
Angka mengulang kelas tahun ke: 1 2 3 200 265 227 102 189 145 329 392 377 350 236 337 378 322 320 460 329 415 1819 1731 1621
SD MI Total
Angka putus sekolah tahun ke: 1 2 3 2342 3126 2789 567 665 798 2909 3791 3587
89
Unit 4
Rencana Kerja Tindak Lanjut
Unit 4 Rencana Kerja Tindak Lanjut A. Pengantar Lokakarya Modul Renstra dan Pengelolaan Keuangan ini tidak akan berarti apa-apa tanpa tindak lanjut implementasi di Kabupaten/Kota masing-masing dari pembelajaran yang diperoleh selama lokakarya. Untuk menjawab hal tersebut, maka pada Unit 4 ini, Kabupaten/Kota akan difasilitasi dalam menyusun rencana kerja tindak lanjut implementasi hasil lokakarya di Kabupaten/Kota masing-masing. Rencana kerja tindak lanjut disusun dengan cara mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang akan dilakukan di Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Kabupaten/Kota akan dapat membuat rencana kerja tindak lanjut yang secara nyata akan mendukung terciptanya praktik-praktik inklusi sosial yang baik di Kabupaten/Kota. Dalam Unit 4 ini, peserta juga difasilitasi untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan lokakarya. Setiap peserta diminta untuk menyebutkan satu hal penting yang mereka peroleh selama lokakarya. Kegiatan refleksi dikemas dalam bentuk permainan yang menarik.
B. Tujuan yang Ingin Dicapai Tujuan dari Unit 4 ini adalah: Memberikan pemahaman kepada peserta tentang cara-cara menyusun rencana kerja tindak lanjut secara partisipatif dan berdasarkan urutan-urutan prioritas, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam implementasi hasil lokakarya di Kabupaten/Kota.
C. Kompetensi yang Diharapkan Setelah mengikuti Unit 4, peserta mampu: Menyusun rencana kerja tindak lanjut berdasarkan urutan-urutan prioritas yang akan digunakan sebagai pedoman dalam implementasi hasil lokakarya di Kabupaten/Kota.
D. Indikator Kinerja Setelah mengikuti sesi ini, peserta dapat: 1. Menjelaskan cara-cara menyusun rencana kerja tindak lanjut berdasarkan urutan-urutan prioritas Kabupaten/Kota. 2. Menunjukkan dokumen rencana kerja tindak lanjut masing-masing Kabupaten/Kota.
E. Metode dan Strategi 1. Brainstorming 2. Mengisi instrumen secara individu 3. Diskusi kelompok Kabupaten/Kota 4. Kegiatan refleksi
90
F. Kegiatan Refleksi Kegiatan refleksi pada Unit 4 ini dilakukan untuk merefleksikan semua unit dalam modul ini, bukan hanya Unit 4 saja. Refleksi dilakukan melalui sebuah permainan “jaring laba-laba”, di mana peserta diminta untuk duduk melingkar. Peserta pertama diberi bola tali rafia dan diminta untuk menyebutkan “satu hal yang telah diperoleh selama lokakarya”. Kemudian peserta pertama tadi diminta untuk melemparkan bola rafia tersebut kepada peserta berikutnya. Peserta berikutnya yang mendapatkan bola tadi tidak boleh mengulang hal yang telah disampaikan oleh peserta sebelumnya. Kegiatan ini akan terus dilakukan sampai dengan peserta terakhir yang mendapat lemparan bola. Refleksi juga dilakukan dengan menggunakan lembar evaluasi lokakarya. Kegiatan refleksi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan dapat dipahami oleh peserta, serta tantangan dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh peserta dalam pelaksanaan lokakarya demi perbaikan pelaksanaan lokakarya ke depan.
G. Rencana Tindak Lanjut Setelah kembali ke Kabupaten/Kota masing-masing, peserta diharapkan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah dituangkan dalam rencana aksi Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing, dengan memperhatikan pertimbangan inklusi sosial.
91
Lembar Kerja Rencana Kerja Tindak Lanjut Individu Langkah 1: Apa yang menjadi prioritas rencana aksi Anda? (Kaji bahan yang telah Anda peroleh selama lokakarya sejak 4 hari yang lalu, dan tentukan prioritas Anda. Fokuskan pada karakteristik dan proses yang spesifik) Tuliskan Rencana Aksi yang menjadi prioritas Anda di sini:
92
Lembar Kerja Rencana Kerja Tindak Lanjut Kelompok Kabupaten/Kota
No
Pertanyaan
Jawaban
2
Langkah Dua: Tulislah di sini daftar prioritas dan kondisi saat ini Bagaimana kondisi Kabupaten/ Kota Anda saat ini dalam kaitannya dengan prioritas rencana aksi Anda? Klarifikasi dan sepakati tentang kondisi saat ini
3
Langkah Tiga: Apa yang harus diselesaikan? Diskusikan dan sepakati tahapantahapan rencana aksi prioritas Anda
Tulislah di sini tahapan-tahapan aksi yang akan dilakukan
4
Langkah Empat: Sumber daya apa saja yang dibutuhkan? Pikirkan tentang waktu, ruang, biaya, sarana dan prasarana serta bagaimana Anda mengelolanya Langkah Lima: Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya? Buatlah daftar faktor pendukung dan penghambat perubahan dan bagaimana Anda meningkatkan faktor-faktor pendukung dan mengurangi/mengatasi faktor yang menjadi penghambat? Langkah Enam: Bagaimana Anda mengetahui apa yang telah Anda capai? Urun Pendapat: sepakatilah tujuan dan sasaran utama serta bagaimana cara mengevaluasinya. Langkah Tujuh: Siapa yang akan melakukan tugas apa? Sepakatilah pembagian tugas, peran dan tanggung jawab di dalam kelompok. Langkah Delapan Bagaimana kerangka waktu/ jadwalnya? Sepakatilah kapan tugas-tugas harus diselesaikan dan sepakati pula bagaimana prosedur melaporkan kembali kepada kelompok.
Tulislah di sini sumber daya yang dibutuhkan
5.
6
7
8
Buatlah daftar di sini
Buat daftar tujuan dan sasaran di sini
Buatlah daftar peran, tugas dan tanggung jawab
Siapkan perincian kerangka waktu/jadwal
93
Apakah Anda ingin memberikan umpan balik/masukan mengenai Program Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan ini? Pemerintah Indonesia mengajak para individu dan organisasi untuk memberikan umpan balik/ masukan, baik positif atau negatif, tentang standar layanan, mengenai tindakan, atau tidak adanya tindakan terkait dengan program Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan ini. Dalam hal ini, Anda diajak untuk memberikan umpan balik/masukan atau mengajukan keluhan ke BPSDMPK&PMP, melalui : Situs Web
: http://prodep.tendik.net
Email
:
[email protected]
Telephone
: 0813 2721 7733
SMS
: 0813 2721 7744
Fax
: (021) 5797 4172
Surat
: PO.BOX 111 Sawangan 16500
