Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020
SIAPA KAMI Dibentuk tahun 1944. Kantor pusat di Washington D.C.
Kelompok Bank Dunia terdiri dari lima institusi yang dikelola oleh 188 negara anggota Lebih dari 10,000 karyawan di lebih dari 120 kantor di berbagai negara
TUJUAN KAMI
KEMITRAAN ENAM DEKADE Presiden Bank Dunia Robet McNamara membuka kantor cabang Bank Dunia pertama di Jakarta. Bank Dunia memberikan kredit IDA pertama senilai $5 juta untuk proyek irigasi
Proyek percontohan membentuk 800 pusat nutrisi
Dalam kunjungan ke Indonesia Presiden Bank Dunia Jim Wolfensohn menyarankan Presiden SoehartO menangani masalah tata pemerintahan dan korupsi
Menanggapi krisis finansial global, Bank Dunia pimpin penyediaan dana siaga $5.5 milyar dari ADB, Jepang, Australia
Pasca Krisis 1997, Bank Dunia mengalihkan program di Indonesia dengan portfolio sederhana dan fokus menangani korupsi dan pembangunan masyarakat
Bank Dunia mendukung perluasan program pembangunan masyarakat nasional PNPM hingga mencapai 65.000 desa
Bank Dunia menambah dana $250 juta untuk rekonstruksi di Indonesia, Sri Lanka, Maladewa pasca tragedi tsunami
POTENSI INDONESIA
PORTFOLIO INVESTASI IBRD SAAT INI US$6.740, termasuk Trust Fund dan Contingency Financing 25 proyek di sektor-sektor berikut:
6
PROGRAM IBRD YANG BERJALAN
*) Blended IDA+IBRD project
7
INVESTASI IFC Antara tahun fiskal 2006-2015, IFC Indonesia memberikan komitmen lebih dari US$4,2 milyar untuk 80 proyek (US$1,5 milyar sudah dimobilisasi). Portfolio total = sekitar US$2,24 milyar untuk 31 klien, per Juni 2015.
Investasi IFC termasuk: • pasar keuangan • industri kimia • pembangkit listrik • industri makanan dan minuman • pertanian dan kehutanan • minyak, gas, & tambang • penyediaan sarana umum • industri plastik & karet • transportasi & gudang • konstruksi & real estate • industri manufaktur dan sektor pelatihan. .
Aktivitas penasihat termasuk: • tata kelola korporasi • pendanaan berkelanjutan (perbankan hijau) • pendanaan pertanian • kehutanan dan agribisnis • jasa non-finansial untuk bank • penyederhanaan prosedur memulai usaha dan izin bangunan • memberi nasihat transaksi untuk kerjasama infrastruktur oleh pemerintah-swasta.
JAMINAN MIGA MIGA memberikan jaminan dengan nilai lebih dari US$400 juta untuk dua proyek aktif dalam bidang energi dan industri ekstraktif. Proyek Weda Bay Nickel ($207M at issuance) mendukung fase ekplorasi untuk tambang kobalt-nikel dengan tempat pemrosesan hidrometalurgi.
Proyek Rajamandala Hydropower ($200M at issuance) bertujuan membangun kapasitas energi Indonesia untuk mempertahankan kemajuan ekonomi serta meninggalkan ketergantungan pada pembangkit bahan bakar minyak yang mahal.
KERANGKA KERJA KEMITRAAN NEGARA Country Partnership Framework 2016-2020 Tujuan: Membangun dukungan operasional Kelompok Bank Dunia untuk Pemerintah Indonesia demi mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraaan, dan membaginya secara lebih merata kepada seluruh masyarakat.
10
Selectivity: SELEKSI
11
CPF engagement areas and support beams BIDANG KETERLIBATAN
12
BIDANG KETERLIBATAN 1: MENYEDIAKAN INFRASTURKTUR NASIONAL Kurangnya investasi infrastruktur selama satu dekade = 'celah infrastruktur' yang besar. Total investasi infrastruktur RI ratarata 3-4 persen PDB, dibandingkan dengan Tiongkok (10%) dan India (7,5%). Rata-rata pertumbuhan PDB riil selama 2001-2011 dengan berbagai skenario pertumbuhan infrastruktur. Persen
USD 3645 USD 3470
13
USD 4130 Potensi dampak pada PDB per kapita 2011
Investasi rendah = kemacetan, kinerja logistik rendah, pemadaman listrik, kurangnya air bersih dan sanitasi. Menghambat pertumbuhan produktivitas, daya saing, upaya pengentasan kemiskinan. Belanja publik sudah ditingkatkan, tapi perbaikan capaian masih kurang. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum, menunjukkan minat kuat terhadap dukungan Bank Dunia. Keterlibatan Kelompok Bank Dunia di tingkat nasional akan terkonsentrasi pada sektor: Air dan sanitasi; Irigasi dan bendungan; Perumahan; Kotakota kedua dengan urbanisasi pesat; serta mengintegrasikan infrastruktur, institusi dan keterampilan dalam pariwisata.
BIDANG KETERLIBATAN 2: Engagement Areas 2 :SEMUA Energy for All ENERGI UNTUK Sektor energi Indonesia = tariff listrik rendah + subsidi besar untuk PLN.
Komitmen Pemerintah Indonesia: ● mengurangi dan memberikan sasaran lebih baik dalam hal subsidi energi untuk meningkatkan produktivitas dan alokasi sumberdaya yang efisien, ● memperluas akses listrik ● meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga tahun 2025 ● menggerakkan program kemitraan dalam bidang konservasi energi agar menjadi insentif bagi pihak industri untuk mengubah teknologi efisiensi energi.
Keterlibatan Kelompok Bank Dunia diharapkan mencakup intervensi pada: ● Memperkuat tata pemerintahan dan kesinambungan sektor ● Mendukung energi terbarukan dan pembangunan rendah karbon, ● Memperluas akses layanan energi modern melalui pembangkit nonbatubara, transmisi dan distribusi ● Mendukung formulasi kebijakan dan rencana investasi sektor gas. 14
BIDANG KETERLIBATAN 3: Engagement Areas 3 : Maritime and Connectivity MARITIM DAN PERHUBUNGAN Logistik yang buruk jadi hambatan pertumbuhan dan penyumbang ketimpangan. Biaya logistik – memindahkan barang ke berbagai daerah Indonesia, juga impor dan ekspor yang masuk dan keluar – besarnya 24% PDB. Di Thailand, hanya 16%. Perbedaan itu bernilai sekitar US$ 70 milyar per tahun, yang bisa dipakai secara lebih produktif. Masyarakat miskin paling merasakan dampak perhubungan dan logistik yang buruk.
15
Sumberdaya maritim dan pesisir Indonesia termasuk yang paling kaya di dunia, tetapi belum memberi manfaat besar bagi pertumbuhan, mata pencaharian dan lingkungan hidup. Presiden Jokowi, di hari pertamanya, mengumumkan Indonesia sebagai "Negara Maritim". Keterlibatan Kelompok Bank Dunia dalam bidang ini akan difokuskan pada beberapa tantangan besar sesuai permintaan Pemerintah Indonesia.
BIDANG KETERLIBATAN 4: INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN LOKAL Tidak setaranya peluang sejak lahir menjadi penyebab ketimpangan pendapatan di kemudian hari. Sepertiga dari ketimpangan konsumsi di Indonesia diakibatkan faktor di luar kendali individu. Kombinasi tidak setaranya akses ke layanan bermutu untuk membangun sumberdaya manusia (yang mengakibatkan ketimpangan dalam kesehatan anak dan nutrisi, juga keterampilan) serta meningkatnya kebutuhan keterampilan di pasar kerja pada akhirnya berakibat pada yang terus meninggi. 16
Ketimpangan akses harus dikurangi. Keterlibatan Kelompok Bank Dunia dikelompokkan ke dalam dua pilar: memperkuat kerangka kerja desentralisasi untuk meningkatkan layanan lokal, serta melakukan pendekatan yang berbeda dalam memberikan layanan di kota dan desa: (a) area metropolitan sangat besar yang memberikan persentase besar kepada aktivitas ekonomi nasional (Jakarta dan Surabaya), (b) kota-kota di tingkat berikutnya yang mengalami urbanisasi pesat; dan (c) daerah pedesaan, khususnya yang masih terbelakang.
BIDANG KETERLIBATAN 5: MANAJEMEN LANSKAP YANG BERKELANJUTAN Sekitar 20 persen pemasukan masyarakat desa bersumber dari sumberdaya alam. Ketidakpastian dalam hal akses tanah dan sumberdaya menjadi penyebab besar kemiskinan pada desa.
Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah inisiatif besar dan memulai proses perubahan beberapa regulasi; yang apabila berhasil dijalankan, dapat mulai mengatasi banyak masalah tersebut.
Sebab utama deforestasi dan penggunaan tanah yang tidak efisien adalah:
Bantuan Kelompok Bank Dunia akan mencakup dukungan perencanaan dan implementasi Program Lanskap yang difokuskan pada peningkatan manajemen dan manfaat aset pertanahan.
•
tata pemerintahan yang lemah
•
rencana dan administrasi penggunaan lahan yang buruk
•
insentif finansial dan fiskal yang tidak sesuai.
17
Akan ada penekanan khusus untuk mendukung Manajemen Lahan dan Perencanaan Spasial dalam mengurangi hambatan yang diciptakan oleh adanya dua sistem manajemen tanah di Indonesia.
BIDANG KETERLIBATAN 6: MASUKAN LEBIH BANYAK, BELANJA LEBIH BAIK Rasio pemasukan-GDP (15,2% pada 2014) dan pajakGDP (11,3%) Indonesia termasuk sangat rendah berasarkan standar internasional. Selain mengumpulkan lebih banyak, yang sama pentingnya adalah 'belanja lebih baik' – yaitu meningkatkan baik komposisi maupun eksekusi belanja. Perlunya meningkatkan campuran belanja untuk mencerminkan prioritas pembangunan pemerintah lebih terasa di tingkat daerah. 18
Eksekusi anggaran dan implementasi proyek sering tidak mencapai jumlah yang dialokasikan anggaran. Kelompok Bank Dunia berencana mendukung pemerintah dalam bidang berikut: i.
meneruskan reformasi subsidi energi (bahan bakar minyak dan listrik) melalui implementasi konsisten dan meningkatkan transparansi;
ii.
meningkatkan mutu belanja (efisiensi, efektivitas, dan implementasi alokasi) pada bidang utama;
iii.
meningkatkan mutu belanja dan pemberian layanan di pemerintah daerah;
iv. memperkuat kapasitas institusional untuk memodernisasi manajemen pengadaan dan kontrak serta meningkatkan lingkungan pengendali.
BIDANG PENDUKUNG 1: IKLIM USAHA DAN PASAR YANG BERGERAK Pertumbuhan, lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan akan sangat bergantung pada strategi pertumbuhan yang didukung oleh sektor swasta sebagai mesin penggerak pertumbuhan. Selain regulasi yang mendukung dan stabil (serta tersedianya infrastruktur), pertumbuhan sektor swasta bergantung pada produk dan kondisi pasar yang baik. 19
Besarnya dampak mengurangi hambatanhambatan terhadap pasar akan membawa manfaat bagi usaha menengah, kecil dan mikro yang mewakili 99% perusahaan di Indonesia, yang berkontribusi pada 57% PDB, dan menyediakan 97% lapangan kerja.
Kelompok Bank Dunia akan memfokuskan kerja untuk mempertemukan modal swasta agar mendukung kebijakan publik. IFC akan terus mendukung perusahaan dan bisnis sektor swasta melalui layanan pendanaan dan konsultasi (advisory) di beberapa bidang terpilih, juga MIGA melalui produk jaminannya.
BIDANG PENDUKUNG 2: KESEJAHTERAAN BERSAMA, KESETARAAN & INKLUSI Untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan, perlu menggunakan sudut pandang kemiskinan dan ketimpangan kepada kebijakan pemerintah secara keseluruhan, serta kebijakan untuk melindungi kaum miskin.
Bidang pendukung ini akan dibagi dalam 4 komponen:
Kebijakan khusus juga dibutuhkan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, serta membantu mereka beralih ke hidup yang lebih produktif.
Inklusi dan kesejahteraan bersama memerlukan lapangan kerja yang lebih produktif.
20
•
Meningkatkan fokus kemiskinan dan ketimpangan pada kebijakan yang didukung Kerangka Kerja Kemitraan Negara.
•
Memperkuat jaring pengaman
•
Mengembangkan program kelulusan bagi masyarakat miskin
•
Meningkatkan SJSN untuk memberi perlindungan efektif bagi seluruh masyarakat (kesehatan) dan pekerja (program kayawan).
Intervensi Kelompok Bank Dunia di sektor swasta akan difokuskan pada menciptakan lapangan kerja produktif lewat kerjasama dengan beberapa perusahaan serta aktivitas keuangan inklusif.
PENERAPAN KERANGKA KERJA KEMITRAAN NEGARA
21
•
Mencakup periode lima tahun antara Tahun Fiskal 2016-2020
•
Mendasari program pinjaman dengan pekerjaan analitis
•
Akan dikaji ulang dan direvisi tiap 2 tahun bila diperlukan
•
Kerja sama dengan pemerintah
•
Melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan (lembawa masyarakat sipil, mitra pembangunan, sektor swasta)
•
Akan diresmikan pada 3 Desember 2015
