Kerangka Kerja Kemitraan Negara Indonesia 2016-2020
SIAPA KAMI Dibentuk tahun 1944. Kantor pusat di Washington D.C.
Kelompok Bank Dunia terdiri dari lima institusi yang dikelola oleh 188 negara anggota Lebih dari 10,000 karyawan di lebih dari 120 kantor di berbagai negara
TUJUAN KAMI
KEMITRAAN ENAM DEKADE Proyek percontohan membentuk 800 pusat nutrisi
Presiden Bank Dunia Robet McNamara membuka kantor cabang Bank Dunia pertama di Jakarta. Bank Dunia memberikan kredit IDA pertama senilai $5 juta untuk proyek irigasi
Dalam kunjungan ke Indonesia Presiden Bank Dunia Jim Wolfensohn menyarankan Presiden SoehartO menangani masalah tata pemerintahan dan korupsi
Bank Dunia mendukung perluasan program pembangunan masyarakat nasional PNPM hingga mencapai 65.000 desa
Pasca Krisis 1997, Bank Dunia mengalihkan program di Indonesia dengan portfolio sederhana dan fokus menangani korupsi dan pembangunan masyarakat
Bank Dunia menambah dana $250 juta untuk rekonstruksi di Indonesia, Sri Lanka, Maladewa pasca tragedi tsunami
POTENSI INDONESIA
Kerangka Kemitraan Negara – Apa Tujuannya Systematic Country Diagnostic
Country Partnership Framework
Performance & Learning Review
Completion & Learning Review
• Kerangka Kemitraan Negara membutuhkan adanya Systematic Country Diagnostic (SCD) yang menganalisa tantangan dan kesempatan negara dalam upayanya untuk mengentaskan kemiskinan dan memperluas kesejahteraan bersama.
• Fondasi SCD untuk Indonesia adalah analisa Bank Dunia terhadap pembangungan di Indonesia, berjudul The Development Policy Review: Avoiding the Trap. Riset tersebut berlangsung selama 1 tahun dan melibatkan konsultasi dengan pemerintah, lembaga pendidikan serta pakar-pakar media. • CPF adalah bagian dari kemitraan, bukan diagnosa. CPF menyesuaikan tujuannya denga tujuan negara dan pemerintah.
• Selektivitas dalam program dan pendekatan adalah penting. 6
MENUJU PEMBERANTASAN KEMISKINAN DAN Selectivity: KESEJAHTERAAN BERSAMA PATH 1
Economic growth
Job Creation
PATH 2 Service Deliveries, Opportunities for all
Taxes& Gov. Spending
7
PATH 3 Natural Resource Management (e.g. forests, coastal resources)
Poverty Reduction & Shared prosperity
Kelompok Bank Dunia Kelompok Bank Dunia terdiri dari tiga lembaga dengan fungsi berbeda: IBRD (International Bank for Reconstruction and Development, dikenal sebagai Bank Dunia), IFC (International Finance Corporation), dan MIGA.
IBRD
IFC
MIGA
Portofolio: 25 proyek berjumlah US$6,740 milyar, termasuk Trust Fund dan Contingency Financing
Portofolio: 31 klien dan program, berjumlah US$2,24 milyar
Portofolio: US$400 juta untuk dua proyek aktif dalam bidang energi dan industri ekstraktif
Country Partnership Framework 2016-2020 KERANGKA KERJA KEMITRAAN NEGARA Tujuan: Membangun dukungan
operasional Kelompok Bank Dunia untuk Pemerintah
Indonesia demi mengentaskan kemiskinan,
meningkatkan kesejahteraaan, dan membaginya secara lebih
merata kepada seluruh masyarakat. 9
PENERAPAN KERANGKA KERJA KEMITRAAN NEGARA
10
•
Mencakup periode lima tahun dari tahun Fiskal 2016-2020.
•
Sesuai dengan RPJMN, dan tercermin dalam Blue Book.
•
Menggunakan berbagai alat pembangunan, termasuk kemitraan dengan donor.
•
Melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan (lembawa masyarakat sipil, mitra pembangunan, sektor swasta).
•
Akan dikaji ulang dan direvisi tiap 2 tahun bila diperlukan.
Selectivity: SELEKSI
11
BIDANG KETERLIBATAN Bidang keterlibatan CPF sesuai dengan tiga prioritas within RPJMN: Dimensi Perkembangan Sumber Daya Manusia: delivery of local infrastructure and services Dimensi Sektor Utama: delivery of national infrastructure; energy for all; and maritime and connectivity Dimensi territory dan pemerataan: sustainable landscape management; collecting more and spending better; delivery of local infrastructure and services, and shared prosperity and inclusion
12
Iklim usaha dan fungsi pasar berperan dalam semua area
BIDANG KETERLIBATAN 1: MENYEDIAKAN INFRASTURKTUR NASIONAL Kurangnya investasi infrastruktur selama satu dekade = 'celah infrastruktur' yang besar. Total investasi infrastruktur RI rata-rata 3-4 persen PDB, dibandingkan dengan Tiongkok (10%) dan India (7,5%).
Empat dari enam bidang keterlibatan terkait dengan infrastruktur. Dua terkait tantangtan terbesar dan menjadi prioritas pemerintah – energy serta maritime dan logistik – dan dua untuk mengatasinya dari ‘titik penyediaan’, yaitu infrastruktur tingkat nasional dan infrastruktur di tingkat lokal. 13
Di tingkat nasional, kita akan berupaya bekerja di sektor-sektor yang dapat memberikan dampak lewat kerjasama dengan pemerintah dan mitra pembangunan untuk mencapai skala yang lebih besar, dan apabila relevan, juga sektor swasta melalui potensi kerja sama pemerintah-swasta yang kemungkinan besar terkonsentrasi di bidang: • Mendukung kerja sama pemerintah-swasta ntuk infrastruktur; • Air dan sanitasi; • Pariwisata yang terintegrasi; • Irigasi dan bendungan; • Perumahan yang terjangkau.
BIDANGAreas KETERLIBATAN 2: for All Engagement 2 : Energy ENERGI UNTUK SEMUA
• Defisit lebih dari $50, 60 juta penduduk tanpa akses yang handal, terlalu bergantung pada batubara. • Komitmen Pemerintah Indonesia: i. Mengurangi/menyasar subsidi energy untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya. ii. memperluas akses.
iii. meningkatkan porsi energi terbarukan menjadi 23%. iv. Memberi insentif bagi industri untuk beralih ke teknologi energi lebih efisien. 14
• Keterlibatan Kelompok Bank Dunia akan menggunakan berbagai intervensi termasuk pinjaman investasi, Pinjaman Kebijakan Pembangunan; investasi IFC dan jaminan MIGA, layanan pengetahuan untuk: i. Memperkuat tata pemerintahan dan kesinambungan sektor. ii. Mendukung energy terbarukan dan pembangunan rendah karbon. iii. Memperluas akses layanan energi modern melalui pembangkit non-batubara, transmisi dan distribusi. iv. Mendukung formulasi kebijakan dan rencana investasi sektor gas.
BIDANG KETERLIBATAN 3: Engagement Areas 3 : Maritime and Connectivity MARITIM DAN PERHUBUNGAN • Kurangnya investasi sebesar $50 milyar, bila biaya logistic sama dengan Thailand (16% vs 24% dari PDB), Indonesia bisa menghemat $70 milyar tiap tahun, yang bisa dipakai secara lebih produktif.
Keterlibatan Bank Dunia yang sedang dipertimbangkan termasuk gabungan antara pinjaman investasi, DPL, kemungkinan investasi IFC, jaminan MIGA, dan layanan pengetahuan, guna mendukung:
• Pemerintah telah membuat ‘Bangsa Maritim’ sebagai pilar agenda pembangunan.
• Terciptanya regulasi yang lebih baik dan lingkungan iperasi yang menduung invesasi baik oleh pemerintah maupun swasta. • Pembangunan dan operasi pelabuhan. • Perhubungan pelabuhan di daerah pelosok, termasuk transportasi darat dan udara. • Pengembangan ekonomi biru.
• Namun belum banyak kemajuan terlihat hingga saat ini karena kurangnya koordinasi respons di aspek regulasi, kegiatan dan investasi, serta adanya mandat yang tumpang tindih. 15
BIDANG KETERLIBATAN 4: INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN LOKAL •
•
•
Sepertiga ketimpangan diakibatkan oleh kurangnya peluang dan akses pada infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan. Setengah belanja pemerintah dilakukan di tingkat daerah, dimana kurangnya kapasitas dan akuntabilitas merugikan masyarakat miskin dan rentan. Solusinya tidak spesifik di satu sektor, tapi dengan meningkatkan bagaimana pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa bekerjasama menyediakan layanan dan akuntabel. 16
•
Keterlibatan dikelompokkan dalam 2 pilar menggunakan layanan investasi dan pengetahuan.
1. Memperkuat kerangka kerja desentralisasi untuk memperbaiki penyediaan layanan: •
Sistem transfer fiskal berbasis kinerja, terutama untuk sektor prioritas (kesehatan dan pendidikan).
•
Meningkatkan kemampuan pemerintah pusat untuk mendukung dan mengawasi pemerintah daerah; kapasitas pemerintah daerah, termasuk desa, untuk menyediakan instrumen bagi masyarakat untuk memantau.
2. Pendekataan yang berbeda untuk penyediaan layanan di kota dan desa yang akan mendukung: •
Jakarta dan Surabaya menjadi kota kelas dunia
•
Urbanisasi berkelanjutan kota-kota kelas dua
•
Penyediaan layanan air, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan di daerah desa tertinggal untuk mengatasi ketimpangan peluang
BIDANG KETERLIBATAN 5: MANAJEMEN LANSKAP YANG BERKELANJUTAN Sekitar 20 persen pemasukan masyarakat desa bersumber dari sumberdaya alam. Ketidakpastian dalam hal akses tanah dan sumberdaya menjadi penyebab besar kemiskinan pada desa. Sebab utama deforestasi dan penggunaan tanah yang tidak efisien adalah: •
tata pemerintahan yang lemah
•
rencana dan administrasi penggunaan lahan yang buruk
•
insentif finansial dan fiskal yang tidak sesuai.
17
Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah inisiatif besar dan memulai proses perubahan beberapa regulasi; yang apabila berhasil dijalankan, dapat mulai mengatasi banyak masalah tersebut.
Bantuan Kelompok Bank Dunia akan mencakup dukungan perencanaan dan implementasi Program Lanskap yang difokuskan pada peningkatan manajemen dan manfaat aset pertanahan. Akan ada penekanan khusus untuk mendukung Manajemen Lahan dan Perencanaan Spasial dalam mengurangi hambatan yang diciptakan oleh adanya dua sistem manajemen tanah di Indonesia.
BIDANG KETERLIBATAN 5: MANAJEMEN LANSKAP YANG BERKELANJUTAN •
•
•
•
18
Seperlima penduduk miskin tinggal di kawasan pesisir dan hutan. 140 juta penduduk bergantung pada sumberdaya hutan dan laut. Tidak pastinya akses lahan dan ekploitasi berlebih serta degradasi sumberdaya alam berdampak pada kemiskinan. Pemerintah telah mengadakan beberapa inisiatif dan perubahan regulasi, namun dengan pendekatan sepotong-sepotong, kapasitas yang lemah, lemahnya institusi dan tata pemerintahan.
Berarti degradasi hutan, gambut, terumbu karang, persediaan ikan terus diabagaikan.
Kelompok Bank Dunia akan berfokus kepada pengelolaan lanskap melalui perencanaan spasial yang lebih baik dan alokasi lahan, misalnya: •
Mendukung perancangan dan implementasi program guna meningkatkan manajemen dan manfaat aset terrestrial alam.
•
Mendukung manajemen lahan dan perencanaan spasial dalam mengurangi hambatan yang diciptakan oleh adanya dua sistem manajemen tanah.
•
Dengan sektor swasta, merancang model pembangunan berkelanjutan menggunakan sumberdaya alam.
•
Manajemen, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana.
BIDANG KETERLIBATAN 6: MASUKAN LEBIH BANYAK, BELANJA LEBIH BAIK Rasio pemasukan-GDP (15,2% pada 2014) dan pajak-GDP (11,3%) Indonesia termasuk rendah dan menurun. Banyak tantangan dalam eksekusi anggaran.
Pemerintah berupaya meningkatkan pemasukan, memperkuat Direktorat Jenderal Pajak, dan meningkatkan komposisi dan efektivitas belanja publik.
19
Keterlibatan akan menggunakan investasi dan pinjaman berbasis kebijakan serta layanan pengetahuan guna mendukung pemerintah dalam: 1) Pemasukan: • Mendukung revisi kebijakan pajak selektif. • Mendukung reformasi untuk meningkatkan ketaatan pajak dan memperkuat dan mengarusutamakan administrasi pemasukan bukan pajak (misal, pertambangan yang bukan pajak). 2) Memperbaiki belanja melalui: •
Memajukan reformasi subsidi energy (BBM dan listrik).
•
Mutu yang lebih baik melalui alokasi yang efisien, efektif, implementasi di bidang utama.
•
Memperkuat kapasitas institusional untuk memodernisasi manajemen pengadaan dan kontrak serta meningkatkan lingkungan pengendali.
BIDANG PENDUKUNG 1: IKLIM USAHA DAN PASAR YANG BERGERAK •
•
•
20
Pertumbuhan, lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada strategi pertumbuhan yang didukung oleh sektor swasta. Pertumbuhan sektor swasta bergantung pada regulasi yang mendukung dan terprediksi, adanya infrastruktur, dan kondisi pasar yang baik. Kebutuhan untuk memperbaiki lingkungan usaha dan keuangan merupakan faktor lintas sektor ekonomi, dan berdampak pada efisiensi solusi pembangunan.
•
Pendekatan Kelompok Bank Dunia adalah bekerja di dalam area keterlibatan serta melalui dukungan terpisah untuk: •
Mempertemukan modal swasta agar mendukung kebijakan publik melalui investasi (IIF), dukungan kerjasama pemerintah-swasta, layanan pengetahuan dan bantuan teknis.
•
Mendukung perusahaan swasta melalui dukungan Bank Dunia bagi wirausahawan dan inovasi, pendanaan dan konsultasi IFC di wilayah tertantu, serta produk jaminan MIGA.
•
Bantuan teknis yang luas menuju reformasi regulasi, upaya OSS, dan pasar yang berfungsi dengan lebih baik.
•
Inklusi keuangan.
BIDANG PENDUKUNG 2: KESEJAHTERAAN BERSAMA, KESETARAAN & INKLUSI •
Pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan baik kedepan dan saat ini adalah prioritas Kelompok Bank Dunia, agar melindungi masyarakat miskin dan rentan dan membantu mereka menjalankan hidup yang lebih produktif.
•
Kelompok Bank Dunia mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti bagi pengembangan dan implementasi kebijakan yang melindungi masyarakat miskin dan rentan.
21
•
Bidang Pendukung ini akan dijalankan melalui layanan pengetahuan, guna: • Meningkatkan fokus kemiskinan dan ketimpangan pada kebijakan yang didukung Kerangka Kerja Kemitraan Negara. • Memperkuat jaring pengaman. • Mengembangkan program kelulusan bagi masyarakat miskin dan dukungan terkait. • Meningkatkan SJSN untuk memberi perlindungan efektif bagi seluruh masyarakat (kesehatan) dan pekerja (program karyawan). • Intervensi Kelompok Bank Dunia di sektor swasta akan difokuskan pada menciptakan lapangan kerja produktif melalui kerjasama dengan beberapa perusahaan, serta aktivitas keuangan inklusif.
TIMELINE CPF •
Peluncuran dengan pemerintah : September 10, 2015
• • •
Konsultasi dengan stakeholder lain: 1) Development partners: September 16 2) LSM dan akademia: • September 21 (Jakarta) • September 29 (Makassar) • October 8 (Yogyakarta) • October 12 (Jakarta) 3) Sektor Swasta: September 23
• Finalisasi draft CPF: November 2 • Board meeting untuk CPF: December 3, 2015 22
TERIMA KASIH
23
PORTFOLIO INVESTASI IBRD SAAT INI US$6.740, termasuk Trust Fund dan Contingency Financing 25 proyek di sektor-sektor berikut:
24
PROGRAM IBRD YANG BERJALAN
*) Blended IDA+IBRD project
25
INVESTASI IFC Antara tahun fiskal 2006-2015, IFC Indonesia memberikan komitmen lebih dari US$4,2 milyar untuk 80 proyek (US$1,5 milyar sudah dimobilisasi). Portfolio total = sekitar US$2,24 milyar untuk 31 klien, per Juni 2015. Investasi IFC termasuk: • pasar keuangan • industri kimia • pembangkit listrik • industri makanan dan minuman • pertanian dan kehutanan • minyak, gas, & tambang • penyediaan sarana umum • industri plastik & karet • transportasi & gudang • konstruksi & real estate • industri manufaktur dan sektor pelatihan. .
Aktivitas penasihat termasuk: • tata kelola korporasi • pendanaan berkelanjutan (perbankan hijau) • pendanaan pertanian • kehutanan dan agribisnis • jasa non-finansial untuk bank • penyederhanaan prosedur memulai usaha dan izin bangunan • memberi nasihat transaksi untuk kerjasama infrastruktur oleh pemerintah-swasta.
JAMINAN MIGA MIGA memberikan jaminan dengan nilai lebih dari US$400 juta untuk dua proyek aktif dalam bidang energi dan industri ekstraktif. Proyek Weda Bay Nickel ($207M at issuance) mendukung fase ekplorasi untuk tambang kobalt-nikel dengan tempat pemrosesan hidrometalurgi.
Proyek Rajamandala Hydropower ($200M at issuance) bertujuan membangun kapasitas energi Indonesia untuk mempertahankan kemajuan ekonomi serta meninggalkan ketergantungan pada pembangkit bahan bakar minyak yang mahal.
