IMPELEMENTASI ORGANISASI PEMBELAJARAN DALAM PENGEMBANGAN PENGUATAN PENGELOLAAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK (Studi tentang Program The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang) Dian Catur Wulansari Ningtyas, Agus Suryono, Sukanto Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang E-mail:
[email protected]
Abstract: Implementation Of Learning Organization in the Development of strengthening financial management of public sector (Studies on the Australia Indonesia Partnership Program for Decentralization (AIPD) In Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang). An organization in achieving the desired objectives needs employees or an apparatus of competent resources. Considering the necessity of capacity building Resources Apparatus (SDA), implementation of a learning organization is needed for strengthening the public sector financial management. Thus the Government of Indonesia conducted in cooperation with the Australian government program in the form of the implementation of The Australian Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD). Keyword:
learning organization, Decentralizatin.
Program
The
Australia
Indonesia
Partnership
for
Abstrak: Impelementasi Organisasi Pembelajaran Dalam Pengembangan Penguatan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik (Studi Tentang Program the Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang). Suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan perlu adanya pegawai atau sumber daya aparatur yang berkompeten. Mengingat perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (SDA), perlu adanya implementasi organisasi pembelajaran dalam penguatan pengelolaan keuangan sektor publik. Maka dari itu pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Australia berupa implementasi program The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD). Kata kunci: organisasi pembelajaran, Program the Australia Indonesia Partnership for Decentralizatin. Pendahuluan Organisasi menurut Stepen P. Robin dalam Kusdi (1990, h.4) merupakan suatu entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi, memiliki suatu batas yang relatif dapat diidentifikasi, dan berfungsi secara berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama. Suatu organisasi dapat berjalan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan apabila di dalamnya terdapat pegawai atau sumber daya aparatur yang berkompeten. Sebuah organisasi membutuhkan kerjasama serta koordinasi antar pegawai dalam menjalankan fungsinya agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam melaksanakan pekerjaannya. Seorang pegawai dalam sebuah organisasi dapat diibaratkan sebagai pelayan yang memberikan pelayanan kepada penerima layanan. Maka dari itu, seorang pegawai dituntut untuk memberikan pelayanan prima serta harus mampu mengelola keuangan publik dengan baik agar masyarakat
merasakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh seorang pegawai. Dalam memberikan kualitas pelayanan publik yang prima serta mengelola keuangan publik yang baik tentunya pemerintah pusat tidak mampu melakukannya sendiri, mengingat negara Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang memiliki banyak sekali daerah di dalamnya. Oleh karena itu, munculah konsep yang disebut dengan Desentralisasi. Desentralisasi secara formal memiliki payung hukum yang jelas yakni UU No 32 tahun 2004, Desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik perlu adanya pembangunan aparatur pemerintah agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Pembangunan aparatur dilakukan
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 394-399
| 394
agar suatu pemerintah memiliki tenaga yang kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan pengelolaan keuangan publik. Pembangunan merupakan proses perubahan yang bersifat dinamis, sehingga memungkinkan terjadi pergeseran peran stakeholders termasuk peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Pembangunan menurut Sondang P. Siagian (1993) merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Maka dari itu pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan pemerintah Australia untuk pelaksanaan desentralisasi dalam rangka untuk mewujudkan pengembangan kapasitas sektor publik dalam pengembangan penguatan pengelolaan keuangan sektor publik. Kerjasama tersebut berupa program yang disebut dengan The Australia Indonesia Partnership for Desentralization (AIPD). Berdasarkan AIPD UPDATE Jawa Timur (2012) yang dipublikasikan pada bulan November 2012, terdapat empat agenda AIPD yang diadakan di Kabupaten Malang pada November 2012 yaitu Review APBD tiga tahun ke belakang (2009-2011) sebagai bahan analisa penyusunan APBD 2013, Tahun Anggaran untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kebupaten Malang, dan Workshop manajemen aset daerah. Walaupun begitu terjadi keterlambatan pelaksanaan agenda kegiatan, sehingga pada bulan November 2012 kegiatan yang diadakan adalah: i) Workshop Analisa APBD; Penguatan Kapasitas DPRD Kab. Malang dalam Melakukan Review APBD dan RAPBD, ii) Technical Assistance untuk Penunjukan PPID melalui Surat Keputusan Kepala Daerah Kab. Malang, iii) Workshop Penyusunan dan Pengukuran Indikator Kinerja Tahun Anggaran. 2013 Kab. Malang, iv) Sosialisasi Monev UKP4 Kab. Malang. Tujuan penelitian untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan Program The Australia Indonesia Partnership for Decentralization yang diselenggarakan oleh BAPPEDA Kabupaten Malang. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pihak terkait dan sebagai referensi bagi pembaca secara umum maupun para praktisi akademik khususnya.
Tinjauan Pustaka A. Governance dan Good Goverment Sjamsuddin (2006, h.6) mengartikan, Governance adalah “pemerintahan yang merujuk pada proses, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara dengan melibatkan bukan saja negara, tapi juga semua stakeholder yang ada, baik itu dunia usaha dengan kelompok pengusahanya yang kuat, sampai pada kelompok termiskin dalam masyarakat”. Sjamsuddin juga mempertegas bahwa Governance adalah proses lembaga pemerintah (sektor publik), bisnis (sektor privat), dan kelompok warga dalam mengungkapkan kepentingan, melaksanakan hak dan kewajiban, dan menengahi perbedaan mereka. Sementara itu, United Nation Development Program (UNDP) dalam Sjamsuddin (2006, h.11) mengartikan Good Governance sebagai “Hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara (State), sektor swasta (private sector) dan masyarakat (society). Dengan kata lain, hubungan sinergis dan konstrktif diantara ketiga domain yang terdapat dalam Governance atau kepemerintahan. Sedangakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), menyatakan “Wujud Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domaindomain negara, sektor swasta dan masyarakat”. Sjamsuddin (2006, h.24-27) menyatakan, unsur-unsur stakeholder Governance, meliputi individual, organisasi, institusi, dan kelompok sosial yang keberadaannya sangat penting bagi terciptanya tata pemerintahan yang efektif. Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu: 1. Negara 2. Sektor Swasta (Privat Sector) 3. Masyarakat Madani (Civil Society) B. Sinergi/Kemitraan Kemitraan menurut Sulistyani dalam Marsiatanti (2011, h.51) dalam perspekstif etimologis diadaptasi dari kata Partnership dan berasal dari akar kata partner, yang berarti “pasangan, jodoh, sekutu, atau komponen”. Sedangkan partnership diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Dengan demikian, kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 394-399
| 395
C. Responsifitas Birokrasi Menurut Dilulio dalam Dwiyanto (2002, h.60) responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan pengguna jasa. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Osborne dan plastrik berpendapat bahwa organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga. Nasucha (2004, h.24) berpendapat bahwa kinerja dapat berarti prestasi kerja, prestasi penyelenggaraan sesuatu. Dalam hal ini, kinerja sektor publik memerlukan pengukuran bertujuan untuk membantu pengambil keputusan dalam menilai suatu pencapaian strategi melalui instrumen finansial dan nonfinansial. D. Capacity Building Dalam berbagai kajian akademis menurut Haryono (2012, h.113) capacity building (pembangunan kapasitas) merupakan salah satu konsep yang berkembang cukup pesat sejak awal tahun 1990-an, khususnya sejalan dengan penurunan daya dukung, baik yang berupa kemerosotan lingkungan, inefisiensi dan inefektifitas pembangunan dan sejenisnya. Program pembangunan kapasitas memberikan sebuah harapan yang baik hususnya dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintah, yaitu dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen publik menuju realisasi tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berbagai lembaga internasional seperti Word Bank dan UNDP secara gencar mendorong program capacity building ini di berbagai Negara sedang berkembang agar berbagai program yang dijalankan dapat berhasil dengan baik. E. Organisasi Pembelajaran Organisasi belajar atau Learning Organization menurut Suryono, (2011, h.137) adalah sebuah institusi belajar, kuat dan kolektif yang merubah dirinya untuk menggunakan pengetahuan secara lebih baik untuk kesuksesan
korporat, memberdayakan orang di dalam dan di luar organisasi untuk belajar sekaligus bekerja dan menggunakan teknologi untuk memaksimalkan pembelajaran dan produksi. F. Program The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) AIPD atau The Australia Indonesia Partnership for Decentralisation merupakan program kerjasama antara Indonesia dengan Australia yang akan dilakukan selama lima tahun (2011-2015). Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten di Indonesia, salah satunya kabupaten Malang dengan cara berfokus pada aspek manajemen sumberdaya, baik SDM maupun finansial. Guna mencapai tujuan tersebut, AIPD memiliki program yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: 1. Pemerintah yang responsif Pada komponen ini, AIPD berusaha untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah untuk lebih efektif mengalokasikan dan mengelola sumber daya yang tersedia melalui pengelolaan keuangan public khususnya sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 2. Masyarakat yang Aktif Pada komponen ini, AIPD berusaha untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu terlibat lebih aktif dan efektif falam mempengaruhi pengelolaan dan alokasi sumber daya beserta pengambilan keputusan dari pemerintahan setempat, serta meningkatkan partisipasi dan keterwakilan media dan organisasi masyarakat sipil. 3. Manajemen Pengetahuan Pada komponen ini, AIPD berusaha untuk mendukung berfungsinya manajemen pengetahuan dalam pembangunan, khusunya dalam konteks desentralisasi dan perbaikan layanan publik. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digubakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Data Primer diperoleh dengan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh mencari dokumen-dokumen yang sesuai dengan tema penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah: (1) Implementasi organisasi pembelajaran pada program AIPD yang diselenggaran oleh BAPPEDA Kabupaten
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 394-399
| 396
Malang (2) Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program AIPD yang diselenggarakan oleh BAPPEDA Kabupaten Malang. Analisis data menggunakan metode analisis model interaktif yang menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2011, h.247) ada tahapan yang harus dilalui yakni: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Pembahasan 1. Implementasi organisasi pembelajaran pada program The Australia Indonesia Partnership for Decentralization yang diselenggarakan oleh BAPPEDA Kabupaten Malang Program The Australia Indonesia Partnership for Desentralization (AIPD) merupakan program kerjasama antara Indonesia dengan Australia yang dilakukan selama lima tahun terhitung mulai tahun 2011-2015. Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung pemerintah Indonesia untuk memperkuat kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten di Indonesia, salah satunya kabupaten Malang. Dimana kerjasama ini berfokus pada aspek menejemen, baik manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) maupun menejemen finansial. Program AIPD ini dilaksanakan dalam empat kegiatan dimana masing-masing kegiatan memiliki beberapa event, yaitu: 1. dukungan teknis kepada pemda pada aspek perencanaan dan penganggaran, memiliki 8 event yaitu ; Technical Asisten SPM Costing Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur di Kabupaten Malang, tujuan dari event ini adalah terfasilitasinya proses penyusunan database dan target SPM, serta e-costing SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur, sehingga pemerintah Kabupaten Malang nantinya mempunyai dokumen database SPM, dan software ecosting SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur. Technical Asistensi Finalisasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Malang-Jawa Timur, tujuan dari pelaksanaan event ini adalah memastikan indikator yang telah direview sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan, sehingga dapat segera disusun menjadi aturan daerah. Selain itu, dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tim IKU dan SKPD di Kabupaten Malang mengenai monitoring terhadap indikator-indikator yang akan dijadikan aturan daerah. Technical Asisten II Finalisasi SPM Costing Bidang Pendidikan, Kesehatan,
Dan Infrastruktur di Kabupaten Malang, tujuan dari pelaksanaan event ini adalah memfasilitasi proses penyelesaian dokumen Costing SPM dan data SPM pada Software E-Costing bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur,dan terintegrasikannya hasil costing SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. ToT Gender Budget Statement di Kabupaten Malang, tujuan dari Pelaksanaan “ToT Gender Budget Statement di Kabupaten Malang” ini adalah terlatihnya staf perencanaan dan verifikasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, sehingga mereka mampu mengaplikasikan manual atau pedoman “Gender Budget Statement”. Technical Asistensi Review RPJMD di Kabupaten Malang, tujuan dari penyelenggaraan event ini adalah melakukan review terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Malang, sehingga dapat tersempurnakannya dokumen RPJMD di Kabupaten Malang secara berkualitas dan aplikabel seiring dengan adanya perubahan kondisi sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat. Technical Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2014 di Kabupaten Malang, tujuan dari pelaksanaan event ini adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tim teknis Bappeda dan SKPD di Kabupaten Malang mengenai teknis penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran), dan tersusunnya draft Dokumen RKA-SKPD Tahun 2014. Technical Asistensi Penerapan GBS dalam Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD di Kabupaten Malang, tujuan dari Pelaksanaan “TA. Penerapan GBS (Gender Budget Statement) dalam Penyusunan Program dan Kegiatan SKPD di Kabupaten Malang” ini adalah semua SKPD mampu menerapkan GBS dalam penyusunan Program dan Kegiatan, sehingga perencanaan dan penganggaran di semua SKPD menjadi responsif gender. Technical Asistensi Review Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Tahun 2014 di Kabupaten Malang, tujuan dari pelaksanaan event ini adalah memfasilitasi Tim Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dalam mereview RKADinas Kesehatan Tahun 2014, sehingga nantinya dapat dihasilkan sebuah dokumen RKA-Dinas Kesehatan Tahun 2014 yang
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 394-399
| 397
berkualitas, dan responsif gender, serta aplikabel. 2. dukungan teknis kepada pemda untuk kapasitas eksekusi anggaran secara optimal dan efisien,terdiri dari 3 event yaitu : Technical Asistensi Penyusunan Standart Profesional Prosedur (SOP) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Malang, tujuan dari pelaksanaan event ini adalah tersusunnya dokumen SOP (Standar Operational Procedure) ULP Kabupaten Malang. Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Malang, tujuan dari pelaksanaan event ini adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas panitia SKPD dalam kaitannya dengan pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan 90% dari peserta pelatihan ini dinyatakan lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelatihan Implementasi SIMDADA, Maksud dari Bantuan Teknis Pendampingan Pengelolaan aset daerah adalah dalam rangka meningkatkan staf pengelola barang milik daerah pada tingkatan UPT dalam penggunaan SIMBADA dan juga memperbaiki catatan LHP BPK RI atas laporan keuangan tahun 2012, sehingga pengelolaan asset akan sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dan juga mengeliminasi catatan-catatan dari LHP BPK RI. 3. Penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta monitoring dan evaluasi Masyarakat sipil disini adalah Civil Society Organization (CSO),CSO disini terdiri dari 20 orang CSO dari unsur ormas dan LSM yaitu KOMDEK, Averroes, LBH Pos Malang, Pattiro Malang, WCC Dian Mutiara, Ruang Mitra Perempuan, PC. IPNU Malang, Lingkar Aspiratif Indonesia, PC. NU, PC. GP Ansor NU, PC. Fatayat NU, PC IPNU Malang, PC. PMII Kab. Malang, Jaringan BEM Malang, Yayasan Satu Indonesia (YSI), GGAA, Lingkar Indonesia (LI), Bina Swadaya Mandiri (Bisma), kegiatan ini difasilitasi oleh organisasi non pemerintah yaitu Pattiro. Kegiatan yang sudah terlaksana antara lain ; 1. Mapping CSO, Mapping atau pemetaan CSO ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan kapasitas CSO terutama pada isu perencanaan dan penganggaran, serta menganalisa peta pengaruh CSO dalam mempengaruhi kebijakan anggaran
daerah. Mapping dilakukan kepada 24 CSO di Kabupaten Malang. 2. Technical asistensi Technical Assistance dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu : (a). pendampingan CSO untuk melakukan analisis APBD tiga tahun terakhir, (b). Hearing dengan DPRD Kabupaten Malang atas hasil analisis (c). Audensi dengan pemerintah Kabupaten Malang atas hasil analisis yang dilakukan CSO. 3. Training anggaran bagi CSO Training bagi CSO ini dilaksanakan pada tanggal 10-12 Nopember 2012. Training ini diikuti oleh 19 CSO dari 25 CSO yang diundang berdasarkan hasil mapping di awal program. Dalam kegiatan training ini CSO mendapatkan materi perencanaan dan penganggaran sampai bagaimana melakukan analisa terhadap APBD. 4. Penguatan untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengamanatkan bagi Badan Publik untuk membentuk dan menatapkan PPID agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat keterbukaan informasi tersebut pemerintah Kabupaten Malang telah mengambil langkah strategis dengan menerbitkab Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Mekanisme Pelayanan Informasi. Selain hal itu melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 180/589/KEP/421.013/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Malang. Keseluruhan event tersebut di atas merupakan implementasi dari program The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) yang ada dikabupaten Malang. Even tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada SKPD Kabupaten Malang dalam bidang penguatan pengelolaan keuangan yang nantinya anggaran yang ada di seluruh instansi yang ada di Kabupaten Malang akan terlaksana sesuai dengan tujuan. Proses pembelajaran dilakukan melalui suatu sistem, sistem tersebut berupa penyususnan Indikator Kunci Utama (IKU). Dengan adanya IKU maka tingkat pencapaian dan keberhasilan masing-masing SKPD akan
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 394-399
| 398
lebih bisa diukur. Peran AIPD di daerah adalah membantu pemerintah kabupaten melakukan desentralisasi yang merupakan bagian dari otonomi daerah, salah satunya adalah memfasilitasi IKU (Indikator Kinerja Utama). Untuk dapat menerapkan manajemen kinerja dalam suatu organisasi tentu saja diperlukan suatu indikator kinerja yang terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktunya. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa indikator kinerja merupakan kunci dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja, karena indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Dalam konteks tersebut, instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah harus melakukan berbagai upaya pembenahan berkenaan dengan penetapan indikator kinerja utamanya. 2. Tantangan yang dihadapi dalam Implementasi organisasi pembelajaran pada program AIPD yang diselenggarakan oleh BAPPEDA Kabupaten Malang Implementasi Organisasi Pembelajara pada Program The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) tidak terlepas dari adanya tantangan/hambatan. Dalam penelitian ini faktor yang menjadi tantanga yaitu kurangnya partisipasi dari peserta dalam hal ini SKPD Kabupaten Malang dalam pelaksanaan berbagai program hal ini terlihat dari banyaknya SKPD Kabupaten Malang sebagai peserta kegiatan tidak menghadiriundangan pelaksanaan event implementasi AIPD. Serta masih minimnya pengetahuan yang dimiliki SKPD Kabupaten Malang dalam pengoperasian komputer, karena sebagian kegiatan dalam program ini menggunakan aplikasi komputer dengan tujuan
agar SKPD Kabupaten Malang mampu memberikan pelayanan melalui electronic goverment untuk memudahkan masyarakat. Pelaksanaan Program The Australia Indonesia Partnership for Decentralization cukup memberikan manfaat bagi SKPD Kabupaten Malang, karena dengan kegiatan ini kapasitas SKPD kabupaten malang meningkat terutama dalam hal penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Namun dalam Program The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) ini dirasa kurang transparan, hal ini terbukti dalam proses penelitian lapangan dimana peneliti mengalami kesulitan dalam pencarian data dengan alasan data tersebut bersifat rahasia. Selain itu program AIPD sendiri sudah memiliki website resmi namun ketika peneliti ingin menggali data melalui website tersebut ternyata data yang diinginkan tidak tersedia, serta data terkait implementasi program tersebut sama sekali tidak tersedia. Kesimpulan Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program The Australia Indonesia Partnership for Desentralization ini sudah memberikan dampak positif terhadap kompetensi SKPD Kabupaten Malang dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Dalam kegiatan ini baik Pemerintah, lembaga maupun masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program The Australia Indonesia Partnership For Decentralization, disarankan tetap menjaga motivasi sehingga tujuan akhir dari program tersebut dapat tercapai yaitu dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur Pemerintah, khususnya di bidang penguatan pengelolaan keuangan sektor publik di Kabupaten Malang.
Daftar Pustaka Dwiyanto, Agus. dkk. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002; Kusdi. 2009. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humanika Marsiatanti, Dyah Yusi. 2011. Sinergi Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Melestarikan Kesenian Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dalam Melestarikan Topeng Malangan). Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan. Nasucha, Chaizi. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik, Jakarta: Grasindo, 2004; Haryono, Bambang Santoso, dkk. 2012. Capacity Building. Malang: UB Press. Siagian, Sondang P. (2003). Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta, Gunung Agung. Sjamsuddin, Sjamsiar. 2006. Kepemerintahan dan Kemitraan. Malang: CV. Sofa Mandiri. Sugiyono (2011) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung, Alfabeta. Suryono, Agus. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia: Etika dan Standart Profesional Sektor Publik. Malang: UB Press.
Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, Hal. 394-399
| 399
