AUDIT ATAU PEMERIKSAAN ATAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (Studi Kasus pada SMK X Surabaya) Oleh: Intan Martinasari Ludviana Dosen Pembimbing: Akie Rusaktiva Rustam, SE., MSA., Ak. ABSTRACT The purposes of this research are: 1) determine the audit or examination that is used to report operational funding of education, 2) determine the procedures used to audit or examine operational support local education. This study used a qualitative research case study method. This study describes the object under study phenomenon the recapitulation sheet financial budget. Data obtained through the evidence and documentation. After that, the subject phenomenon analyzed to find the possibility of error and then provide advice. From the research that has been done can be concluded that: SMK X Surabaya not have adequate knowledge of accounting and auditing that are still experiencing an error at the time of engagement with the public accounting firm. We recommend using the default public accounting firm in accordance with the SPAP in conducting the audit. Keyword: accounting, auditing, engagement, examination PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan yang sederajat. Sektor Pendidikan, terutama pendidikan dasar merupakan sektor yang paling penting dan menentukan perjalanan bangsa di kemudian hari sehingga sudah seharusnya Pemerintah memberikan perhatian yang serius, komitmen daerah terhadap pendidikan dasar ini di perlihatkan melalui penyediaan anggaran
1
yang memadai, karena anggaran merupakan parameter yang paling utama dalam memperlihatkan prioritas yang dilakukan oleh sebuah pemerintah. Pemerintah kota Surabaya mempunyai cara lain untuk mencerdaskan tingkat pendidikan masyarakatnya. Pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Daerah setempat telah meluncurkan program Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) untuk sekolah negeri dan swasta. Program ini ditujukan untuk tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan menengah. Namun penulis hanya membatasi untuk mengulas hibah Bopda di tingkat SMA atau SMK swasta di Surabaya. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah tahun 2011 yang disingkat dengan Bopda merupakan petunjuk teknis penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya pada sektor pendidikan yang memperoleh 30%. Terbitnya Perwali Kota Surabaya ini dalam rangka pendampingan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011 yang perlu didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dalam bentuk program atau kegiatan biaya operasional pendidikan. Tujuan diterbitkannya Perwali tersebut agar pengelolaan biaya operasional sekolah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah dan meminimalisir tingkat penyalahgunaan dana yang mengarah pada permasalahan pidana korupsi. Pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyatakan bahwa terhadap pemeriksaan/audit hibah berupa uang dengan jumlah diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaaan/ audit oleh Kantor Akuntan Publik/ pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan terhadap penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah sampai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/ audit oleh pejabat yang berwenang sesuai perundang-undangan. Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik dibebankan pada masing-masing penerima hibah. Pelaksanaan pemeriksaan/ audit oleh Kantor Akuntan Publik/ pejabat yang berwenang harus bersifat atestasi sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan pertanggungjawaban. Rumusan Masalah Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1. Apakah jenis audit/pemeriksaan yang diterapkan atas penggunaan dana Bopda pada SMK X Surabaya? 2. Bagaimanakah prosedur-prosedur audit/pemeriksaan atas penggunaan dana Bopda SMK X Surabaya?
2
Tujuan Penelitian Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis jenis audit yang digunakan dalam penggunaan dana Bopda SMK X Surabaya. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur-prosedur yang diterapkan dalam penggunaan dana Bopda SMK X Surabaya. TINJAUAN PUSTAKA Definisi Auditing Terdapat beberapa pengertian auditing, di antaranya yaitu menurut Alvin Arens et.al, (1996:1) auditing adalah suatu proses dengan apa seseorang yang mampu dan independen dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pengertian auditing menurut Mulyadi (2010:9) adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Pengertian auditing menurut William Boynton et.al, (2002:5) adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jenis-jenis Audit 1. Audit laporan keuangan 2. Audit kepatuhan 3. Audit operasional Opini Audit 1. 2. 3. 4. 5.
Pendapat wajar tanpa pengecualian Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan Pendapat wajar dengan pengecualian Pendapat tidak wajar Pernyataan tidak memberikan pendapat
Jenis-jenis Auditor 1. Auditor independen 2. Auditor internal 3. Auditor pemerintah 3
Proses Audit 1. Memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri. 2. Mengidentifikasi asersi laporan keuangan yang relevan. 3. Membuat keputusan tentang jumlah yang material bagi para pengguna laporan keuangan. 4. Membuat keputusan tentang komponen risiko audit. 5. Memperoleh bukti melalui prosedur audit, termasuk prosedur untuk memahami pengendalian intern, melaksanakan pengujian pengendalian, dan melaksanakan pengujian substantif. 6. Menetapkan bagaimana menggunakan bukti untuk mendukung suatu pendapat audit, komunikasi kepada klien lain, serta jasa bernilai tambah. 7. Mengkomunikasikan temuan-temuan. Standar Auditing Secara umum terdapat sepuluh standar auditing dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang terbagi atas Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut: a. Standar Umum 1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor; 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor; 3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. b. Standar Pekerjaan Lapangan 1. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya; 2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan; 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. c. Standar Pelaporan 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya; 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor; 4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor
4
dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Standar Atestasi Suatu perikatan atestasi adalah perikatan yang di dalamnya praktisi mengadakan perikatan untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan suatu simpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Asersi (assertion) adalah suatu deklarasi, atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan, oleh pihak yang bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). Standar atestasi membagi tiga tipe perikatan atestasi: pemeriksaan (examination), review, dan prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures). Biaya Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) Tujuan Bopda Tujuan pemberian hibah biaya operasional pendidikan daerah adalah sebagai berikut: a. Meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat; b. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di kota Surabaya; c. Mendorong sekolah swasta memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; d. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa yang berasal dari keluarga miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun. Sumber Dana Menurut Pasal 3 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta Tahun 2011, belanja hibah operasional pendidikan daerah kepada sekolah swasta, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2011 pada belanja tidak langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Besaran Dana Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta Tahun 2011 menyebutkan bahwa: 1. Besaran hibah biaya operasional pendidikan daerah untuk sekolah swasta berdasarkan perhitungan setiap siswa per sekolah adalah sebagai berikut: a. Siswa Sekolah Dasar (SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ULA (setara SD/MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Swasta sebesar Rp 29.000,00 (dua puluh Sembilan ribu rupiah) per siswa per bulan;
5
b. Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/WUSTHO (setingkat SMP/Mts)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Swasta sebesar Rp 70.500,00 (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) per siswa per bulan; c. Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta sebesar Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) per siswa per bulan. 2. Hibah biaya operasional pendidikan daerah tidak bileh digunakan untuk membiayai jenis kegiatan sebagai berikut: a. investasi lahan dan bukan lahan yang digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan maupun satuan pendidikan kecuali pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran; b. membayar tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional maupun tunjangan struktural; c. membayar gaji rutin bagi guru negeri diperbantukan dan/atau guru negeri yang mengajar untuk memenuhi target 24 (dua puluh empat) jam; d. membayar gaji rutin bagi guru tetap yayasan/pengelola pendidikan. 3. Belanja hibah biaya operasional pendidikan daerah digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah swasta sebagai berikut: a. Pengadaan alat tulis kantor; b. Pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet; c. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; d. Pengembangan kurikulum; e. Kegiatan kesiswaan akademis maupun non akademis; f. Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran; g. Pemeliharaan gedung dan fasilitas sekolah swasta; h. Pengembangan lembaga sekolah swasta. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial. Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (case study) yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial yaitu individu, lembaga, atau masyarakat. Sumber Data Untuk menunjang terlaksananya kegiatan penelitian dan untuk kelancaran penulis menyusun skripsi ini diperlukan berbagai data. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:
6
Data Primer Data primer merupakan sumber data penelitian yang secara khusus dikumpulkan peneliti dari sumber asli untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer yang diambil pada penelitian ini adalah data yang berupa opini subjek penelitian secara individual dengan metode wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan auditor dan staf yang menghasilkan data-data Bopda serta pengetahuan mendalam tentang Bopda. Data primer yang dikumpulkan tersebut akan memberikan informasi yang diperlukan dalam proses audit/pemeriksaan atas penggunaan Bopda. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Dalam penelitian ini data sekunder meliputi talaah literatur untuk membentuk landasan teori, penelitian terdahulu atau dari teori yang ada untuk mengukur kriteria-kriteria penelitian, bukti, catatan, dokumen atau arsiparsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, internet, dan literatur terkait lainnya. Bukti-bukti yang dihasilkan adalah berupa: a. Proposal kegiatan b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah c. Surat Perjanjian d. Lembar Rekapitulasi Anggaran Keuangan e. Bukti Kas Umum Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Observasi/Pengamatan. Observasi/Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati aktivitas dan kondisi obyek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui operasional instansi, budaya kerja dan penerapan teknologi oleh instansi pemerintah. 2. Interview/Wawancara. Interview/Wawancara dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Teknik ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi internal instansi pemerintah. 3. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen instansi pemerintah yang relevan dengan penelitian ini. Metode Analisis Data Langkah-langkah teknik analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang dipahami. 2. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan audit. 3. Mengetahui prosedur-prosedur penggunaan dana Bopda SMK X Surabaya.
7
PEMBAHASAN Jenis Audit yang Digunakan dalam Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Untuk pertanggungjawaban laporan penggunaan dana hibah Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) SMK X Surabaya sesuai pasal 9 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2011, maka untuk laporannya dapat diaudit/diperiksa oleh kantor akuntan publik. Pada tahun 2011 SMK X Surabaya memberikan tanggung jawab pelaporan kepada KAP Abdul Ghonie Abubakar. Pada tanggal 15 Desember 2011 kedua belah pihak yaitu pihak pertama adalah SMK X Surabaya dengan pihak kedua adalah KAP Abdul Ghonie Abubakar menandatangai surat perjanjian dan telah sepakat untuk melaksanakan jasa audit atas penggunaan dana hibah Bopda SMK X Surabaya selama tahun 2011. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), untuk perikatan antara kedua belah pihak ini adalah perikatan pemeriksaan sesuai Standar Atestasi Kepatuhan Seksi 500. Tujuan prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan KAP Abdul Ghonie Abubakar atas asersi manajemen tentang kepatuhan terhadap persyaratan tertentu adalah untuk menyatakan pendapat tentang apakah asersi manajemen disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang disepakati. Untuk menyatakan pendapat semacam itu, KAP Abdul Ghonie Abubakar harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung asersi manajemen tentang kepatuhan terhadap persyaratan tertentu. Perencanaaan suatu perikatan untuk memeriksa asersi manajemen tentang kepatuhan SMK X Surabaya terhadap persyaratan yang meliputi kegiatankegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana dari APBD yang telah diatur dalam Perwali Surabaya Nomor 12 Tahun 2011. Penyajian asersi dapat berhubungan dengan penggolongan pos untuk penerimaan dan pengeluaran pada tahun 2011. Di dalam pos pengeluaran terdapat 8 aspek kegiatan yang harus dipatuhi yaitu: 1. Pengadaan alat tulis kantor 2. Pembayaran rekening listrik, air, telepon, dan internet 3. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Pengembangan Kurikulum 5. Kegiatan Kesiswaan Akademis maupun Non-Akademis 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran 7. Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Sekolah Swasta 8. Pengembangan Lembaga Sekolah Swasta Auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor untuk menentukan dan memilih aspek yang akan diuji yaitu: a. Tingkat persyaratan kepatuhan pada tingkat aspek b. Pertimbangan materialitas c. Sifat dan luasnya kegiatan yang dilaksanakan pada tiap aspek d. Kesamaan kegiatan dan pengendalian terhadap kepatuhan pada tiap aspek
8
Auditor harus menerapkan prosedur untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi ketidakpatuhan material. Penentuan prosedur ini terhadap kecukupan bukti dan dokumen merupakan masalah pertimbangan profesionalitas. Dengan adanya bukti-bukti dan dokumen berupa lembar rekapitulasi anggaran keuangan SMK X Surabaya pada tahun 2011 auditor harus membandingan dengan peraturan yang berlaku. Untuk perikatan yang mencakup kepatuhan terhadap persyaratan peraturan, prosedur yang digunakan oleh praktisi harus mencakup review terhadap laporan tentang pemeriksaan signifikan dan komunikasi yang bersangkutan antara badan pengatur, pengajuan pertanyaan kepada badan pengatur, termasuk pengajuan pertanyaan tentang pemeriksaan yang sedang berjalan. Untuk pelaporan terhadap penggunaan dana hibah SMK X Surabaya tersebut, auditor hanya melaporkan laporan arus kas saja. Sesuai dengan SA Seksi 552, auditor dapat mengadakan perikatan untuk melaporkan laporan keuangan ringkasan yang berasal dari laporan keuangan auditan. Karena laporan keuangan ringkasan bukan merupakan suatu penyajian yang wajar atas posisi keuangan dan hasil usaha, perubahan ekuitas, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, auditor tidak boleh melaporkan laporan keuangan ringkasan dengan cara yang sama seperti halnya jika auditor melaporkan laporan keuangan lengkap yang merupakan asal laporan keuangan ringkasan. Sesuai dengan PSAK Nomor 1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari: a. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode c. Laporan perubahan ekuitas selama periode d. Laporan arus kas selama periode e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi dan informasi penjelasan lainnya f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Pelaporan terhadap penggunaan dana hibah ini, laporan keuangan yang dibuat adalah laporan arus kas saja karena hanya melaporkan tentang kas penerimaan dan pengeluaran. Sesuai dengan PSAK Nomor 2 informasi tentang arus kas entitas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, pengguna perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya.
9
Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lainnya, maka laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan pengguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan dari berbagai entitas. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. Prosedur-prosedur dalam Melakukan Audit atas Bantuan Operasional Pendidikan Daerah Prosedur-prosedur yang dilakukan oleh KAP adalah: 1. Melakukan evaluasi atas sistem pelaporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengunaan Dana Hibah Bopda, guna dapat memahami siklus dan alur pelaporan. 2. Melakukan pengumpulan atas dokumen-dokumen dan laporan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran untuk periode yang dimaksud. 3. Melakukan evaluasi atas kelengkapan dokumen-dokumen dalam laporan tersebut baik yang terkait dengan dokumen penerimaan maupun pengeluaran. 4. Menguji kewajaran atas transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran untuk selanjutnya menyajikan laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk laporan auditor independen untuk periode laporan. 5. Melakukan pembuktian dengan jalan melakukan pengujian secara sampling antara pencatatan transaksi penerimaan dengan Lembar Rincian Anggaran Kegiatan (LRAK). 6. Melakukan reklasifikasi dalam penyajian pos penerimaan dan pengeluaran agar memungkinkan dipahami dan diruntut secara lebih mudah. 7. Melakukan rekonsiliasi Bank pada rekening yang dimiliki SMA atau SMK tersebut, serta melakukan uji transaksi buku tabungan maupun bukti pendukung yang ada. 8. Melakukan telaah atas kewajiban perpajakan yang timbul dari penggunaan Dana Hibah BOPDA sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku. 9. Sesuai dengan pembatasan tugas auditor, maka auditor tidak akan melakukan pemeriksaan atas transaksi-transaksi lain berupa : a. Penerimaan dari Yayasan yang menaungi SMA atau SMK tersebut. b. Dana-dana yang dihimpun sebagai hasil dari berbagai kegiatan SMA atau SMK tersebut. c. Penerimaan dari lembaga lain (kecuali Dana Hibah Bopda). Keseluruhan prosedur yang telah dilakukan akan didapatkan hasil bahwa laporan keuangan penggunaan dana menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan Dana Hibah Bopda SMK X Surabaya untuk periode pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
10
SMK X LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH BOPDA PERIODE 1 JANUARI 2011 S/D 31 DESEMBER 2011 URAIAN
Jumlah (Rp)
PENERIMAAN DANA HIBAH BOPDA Dana BOPDA Januari s/d Juni 2011
517.104.000,00
Dana BOPDA Juli s/d Desember 2011
514.368.000,00
Jumlah
1.031.472.000,00
Total Penerimaan
1.031.472.000,00
PENGELUARAN 1. Pengadaan Alat Tulis Kantor
63.166.682,00
2. Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet
99.681.132,00
3. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
52.100.400,00
4. Pengembangan Kurikulum
207.393.050,00
5. Kegiatan Kesiswaan Akademis maupun Non-Akademis
138.520.199,00
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
316.350.187,00
7. Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Sekolah Swasta
130.451.950,00
8. Pengembangan Lembaga Sekolah Swasta
23.808.400,00
Jumlah
1.031.472.000,00
Total Pengeluaran
1.031.472.000,00
SALDO DANA HIBAH BOPDA TAHUN 2011
0,00
Hasil akhir dari prosedur-prosedur tersebut yaitu auditor membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah Bopda dan laporan arus kas selama satu tahun. Pada laporan pertanggungjawaban disebutkan bahwa pada semester pertama yaitu Januari-Juni 2011, penerimaan yang diperoleh SMK X Surabaya adalah sebesar Rp 517.104.000,00 yang didapat dari 567 siswa X 6 bulan X Rp 152.000,00. Sedangkan pada semester kedua yaitu pada bulan Juli-Desember 2011 penerimaan yang diterima adalah sebesar Rp 514.368.000,00 yang didapat dari 564 siswa X 6 bulan X Rp 152.000,00. Dari kedua semester tersebut apabila dijumlahkan sebesar Rp 1.031.472.000,00. Realisasi Keuangan pada tahun 2011 akan dijelaskan pada Lampiran 1. Dari bagian pengeluaran yang mencakup delapan aspek sesuai NPHD juga dapat dilihat bahwa jumlahnya sebesar Rp 1.031.472.000,00. Jadi
11
penerimaan dan pengeluaran yang digunakan oleh SMK X Surabaya ini sudah seimbang sehingga menghasilkan saldo Rp 0,00 SMK X ARUS KAS PERIODE 01 JANUARI 2011 S/D 31 DESEMBER 2011 URAIAN Saldo Kas Awal
Jumlah (Rp) 0,00
PENERIMAAN DANA HIBAH BOPDA 1. Dana BOPDA Januari s/d Juni 2011
517.104.000,00
2. Dana BOPDA Juli s/d Desember 2011
514.368.000,00
Jumlah
1.031.472.000,00
Total Penerimaan
1.031.472.000,00
PENGELUARAN DANA HIBAH BOPDA 1. Pengadaan Alat Tulis Kantor
63.166.682,00
2. Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet 3. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Pengembangan Kurikulum 5. Kegiatan Kesiswaan Akademis maupun Non-Akademis 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
99.681.132,00 52.100.400,00 207.393.050,00 138.520.199,00 316.350.187,00
7. Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Sekolah Swasta
130.451.950,00
8. Pengembangan Lembaga Sekolah Swasta Jumlah Sisa Lebih Saldo Kas Akhir Total Pengeluaran
23.808.400,00 1.031.472.000,00 0,00 0,00 1.031.472.000,00
Tahapan Audit Berikut ini perbedaan tahapan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik dengan standar yang berlaku: Tahapan Audit
Pelaksanaan (Actual) Surat Penugasan Audit Understand Client Business None Surat Perikatan Audit General Metode Pemeriksaan Sampling Laporan Audit General Sumber: Data diolah sendiri oleh penulis
Yang Sebenarnya (Standards) Audit None Atestasi/ Pemeriksaan Full check Pemeriksaan (Atestasi)
12
PENUTUP Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah SMK X Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Jenis audit/pemeriksaan adalah atestasi pemeriksaan. Karena jika menggunakan audit tidak mencukupi kriteria-kriteria yang dibutuhkan. Oleh sebab itu menggunakan atestasi pemeriksaan karena lebih sesuai. 2. Prosedur yang dilakukan adalah prosedur yang sesuai dengan jenis pemeriksaan. Saran Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berikut ini adalah rekomendasi yang diberikan oleh penulis: 1. Bagi SMK X Surabaya : a. SMK X Surabaya seharusnya mengikuti pelatihan-pelatihan tentang akuntansi dan audit untuk mendukung pemahaman dalam mengelola dana Bopda. b. SMK X Surabaya sebaiknya meningkatkan kesadaran akan pentingnya laporan bagi penilaian kinerja mereka 2. Bagi Pemerintah Kota Surabaya: a. Sebaiknya Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelatihan tentang akuntansi dan audit kepada pengurus sekolah agar bisa menggunakan dana Bopda dengan tepat. b. Sebaiknya Pemerintah Kota Surabaya menentukan jenis audit yang digunakan oleh pihak yang melakukan pelaporan terhadap penggunaan dana Bopda. 3. Bagi Kantor Akuntan Publik: a. Sebaiknya melakukan komunikasi yang rutin kepada pihak sekolah dengan pihak yang berwenang agar tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan pembuatan/ penentuan jenis audit/pemeriksaan. b. Sebaiknya kantor akuntan publik menggunakan standar yang sesuai dengan jenis audit/pemeriksaan berlaku dengan tepat dalam melakukan proses auditnya. c. Sebaiknya kantor akuntan publik menggunakan standar yang sesuai dengan jenis audit/pemeriksaan dalam pembuatan format laporan/pelaporan.
DAFTAR PUSTAKA _______. 2011. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta.
13
_______. 2011. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ______. 2011. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pasal 8 penganggaran untuk Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Daerah. _______. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah. _______. 2008. Undang – Keputusan Menteri PER/05/M.PAN/03/2008. (Online).
Aparatur Negara
No.
_______. 2001. Undang – Undang Akuntan Publik Nomor 15. Harahap, 2000. Prinsip- Prinsip Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat Mulyadi. 2009. Auditing. Cetakan ke-6. Jakarta : Salemba Empat. Sukrisno, Agoes. 2004. Auditing. Jakarta: Salemba Empat. ASOBAC (A Statement of Basic Auditing Concepts) tentang definisi Auditing. Boynton William C., Johnson Raymond N., Kell Auditing jilid 1 edisi 7. Jakarta: Erlangga.
Walter G. 2003. Modern
Boynton William C., Johnson Raymond N., Kell Auditing jilid 2 edisi 7. Jakarta: Erlangga.
Walter G. 2003. Modern
Arens Alvin A., Elder Randal J., Beasley Mark S. 2008. Auditing dan Jasa Assurance jilid 1 edisi 12. Jakarta: Gelora Aksara Pratama. Jusup, Haryono Al. 2002. Auditing. Yogyakarta: STIE. Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat. Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
14
Suharsimi, Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: Bina Aksara. Novanti, Weyby Rizeqy. 2012. Analisis Pengendalian Manajemen atas Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan).
15
