TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH : Studi pada SMP PAWIYATAN Surabaya

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 12 (2013)

1

TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH : Studi pada SMP PAWIYATAN Surabaya Yudha Aria Duta [email protected] Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT The purpose of this research to find out and to evaluate the management of School Operational Assistance funds in Pawiyatan Junior High School Surabaya. The research result shows that the management of School Operational Assistance funds in Pawiyatan Junior High School Surabaya has not fully effective since some factors which lead to the achievement of funds management goal have not reached such as: First, the plan aspect. The budget of School Operational Assistance funds which is given to the school is considered to be too small when it is compared to the total amount of operational costs which has to be covered by the school itself and the liquidation of funds problem every three months which is considered to be too long while the school operational costs has to be spent every month. Second, the implementation aspect, basically the utilization of the total budget is already suitable with the technical or implementation guidelines but the lack of socialization to the parents will make some parties misunderstanding about School Operational Assistance funds problem whereas socialization is the most important stage in determining the fluency and successfulness of program implementation. Last, responsibility aspect. Many schools have some problems in preparing their financial statement because not all of them have competent employees in their field. Keywords:

Management of School Operational Implementation, Responsibility

Assistance

Funds,

Planning,

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Pawiyatan Surabaya. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS di SMP Pawiyatan Surabaya belum sepenuhnya efektif karena beberapa faktor yang mengarah pada tercapainya tujuan pengelolaan dana banyak yang belum tercapai antara lain : pertama aspek perencanaan, anggaran dana BOS yang diberikan kepada sekolah dirasa masih terlalu sedikit dibandingkan dengan besaran biaya operasional yang harus ditanggung oleh sekolah dan masalah pencairan dana yang per triwulan dirasa terlalu lama sedangkan biaya operasional harus dikeluarkan sekolah tiap bulan. Kedua aspek pelaksanaan, pada dasarnya seluruh penggunaan anggaran sudah sesuai dengan juklak/juknis akan tetapi minimnya sosialisasi kepada orang tua menyebabkan banyak pihak yang salah paham masalah dana BOS padahal sosialisasi adalah tahapan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program. Ketiga aspek pertanggungjawaban, tidak sedikit sekolah yang kesulitan dalam menyusun laporan keuangan karena tidak semua sekolah memiliki tenaga yang kompeten dibidangnya. Kata Kunci : Pengelolaan Dana BOS, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban


2 PENDAHULUAN Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat capaian pembangunan Sumber Daya Manusianya, bahkan pendidikan menjadi domain utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Setiap negara mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali, Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat 1 telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia . Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, pemerintah secara terus menerus melakukan upaya, antara lain melalui penanganan penuntasan terhadap Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas. Kebijakan ini dilakukan dikarenakan bersamaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok lainnya, sehingga kondisi semacam ini akan dapat menghambat upaya Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, juga berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapat pendidikan, maka sejak tahun 2005, salah satu program pemerintah dibidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan bantuan pemerintah pusat kepada semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS. BOS bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu (sumber : Buku Pedoman BOS 2011). Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran (Mulyasa, 2004:194). Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yaitu bagaimana pengelolaan dana BOS pada SMP Pawiyatan Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana pengelolaan dana BOS pada SMP Pawiyatan Surabaya. TINJAUAN TEORITIS Pengelolaan Keuangan Sekolah Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajamen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.


3 Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan sekolah menurut Suryana (2008) adalah: 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. 3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undangundang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. 1. Transparansi Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. 2. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. 3. Efektivitas Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner (2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. 4. Efisiensi Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency ”characterized by quantitative outputs” (Garner, 2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Keuangan Sekolah Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan


4 sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Komponen Utama Manajemen Keuangan Sekolah Pelaksanaan manajemen keuangan menganut azas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun komponen manajemen keuangan menurut Suryana (2008) meliputi : (1) prosedur anggaran; (2) prosedur akuntansi keuangan, (3) pembelajaran, pergudangan dan prosedur pendistribusian, (4) prosedur investasi, dan (5) prosedur pemeriksaan. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan Penggunaan anggaran dan keuangan dari sumber manapun, apakah itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan, adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan menurut Suryana (2008) sebagai berikut : 1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. 2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan. 3. Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan serta disertai bukti penggunaannya. 4. Sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS) Menurut Suryana (2008) anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah dalam jangka waktu atau periode tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian kegiatan. Anggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilakukan sekolah. Sekolah bersama komite atau majelis sekolah pada setiap awal tahun anggaran perlu bersama-sama merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS) sebagai acuan bagi pengelola sekolah dalam melaksanakan manajemen keuangan sekolah yang baik. Langkah-langkah Penyusunan RAPBS Menurut Sutedjo (2009) dalam penyusunan RAPBS adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang dan diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Dengan anggaran berimbang tersebut maka kehidupan sekolah akan menjadi solid dan benar-benar kokoh dalam hal keuangan, maka sentralisasi pengelolaan keuangan perlu difokuskan pada bendaharawan sekolah, dalam rangka untuk mempermudah pertanggungjawaban keuangan. Adapun langkah-langkah penyusunan RAPBS menurut Suryana (2008) adalah sebagai barikut : 1. Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan. 2. Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya. 3. Menentukan program kerja dan rincian program. 4. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program. 5. Menghitung dana yang dibutuhkan.


5 6. Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana. Realisasi APBS Dalam pelaksanaan kegiatan, jumlah yang direalisasikan bisa terjadi tidak sama dengan rencana anggarannya, bisa kurang atau lebih dari jumlah yang telah dianggarkan. Ini dapat terjadi karena beberapa sebab : 1. Adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran 2. Terjadinya penghematan atau pemborosan 3. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan 4. Adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi. 5. Penyusunan anggaran yang kurang tepat ( Suryana 2008) Pertanggung Jawaban Keuangan Sekolah Semua pengeluaran keuangan sekolah dari sumber manapun harus dipertanggung jawabkan, hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggung jawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan menurut Suryana (2008) adalah: 1. Pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan keuangan kepada komite sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS. 2. Laporan keuangan tersebut harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada. 3. Kwitansi atau bukti pembelian atau bukti penerimaan dan bukti pengeluaran lain. 4. Neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim pertanggungjawaban keuangan dari komite sekolah. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang berasal dari realokasi dana subsidi BBM (PKPS-BBM) di bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain. Dengan BOS diharapkan siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar Sembilan tahun. Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh indonesia. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksud dalam PKPS BBM Bidang Pendidikan ini mencakup komponen untuk biaya operasional non personil. Biaya operasional non personil inilah yang diprioritaskan, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuk investasi. 1. Alokasi anggaran BOS ada di masing-masing sekolah dengan perhitungan : Jumlah siswa x Dana BOS Siswa per tahun Misal : Sekolah SMP "X" jumlah siswanya 100, maka alokasi dana BOS sebesar : 100 siswa x Rp 710.000 = Rp 71.000.000/th 2. Penggunaan Dana BOS harus berpedoman pada panduan pelaksanaan program BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yang antara lain mengatur tentang : a. Kriteria kegiatan-kegiatan yang boleh dibiayai dana BOS b. Kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dibiayai dari dana BOS. Berdasarkan panduan tersebut Dana BOS boleh digunakan untuk : 1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru : biaya pendaftaran, penggadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.


6 2. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi diperpustakaan. 3. Pembelian bahan-bahan habis dipakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah. 4. Pembiayaan kegiatan kesiswaan : program remedial, program pengayaan, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya. 5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa. 6. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. 7. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler dan perawatan lainnya. 8. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah. 9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer sekolah. Tambahan insentif untuk kesejahteraan guru dan tega kependidikan sekolah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. 10.Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. 11.Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah. 12.Pembiayaan pengelolaan BOS : ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan. 13.Prioritas pertama penggunaan dana BOS adalah untuk komponen a s/d l, bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah. Panduan pelaksanaan BOS (2012:21) juga menetapkan bahwa Dana BOS tidak boleh digunakan untuk hal-hal sebagai berikut : 1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. 2. Dipinjamkan ke pihak lain. 3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya. 4. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid. 5. Membangun gedung/ruangan baru. 6. Membeli bahan/ peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. 7. Menanamkan saham. Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS Tahun 2012 meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999. 4. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 7. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan


7 8. Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No. SE02/PJ./2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) oleh Bendaharawan atau Penanggung-Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS di Masing-Masing Unit Penerima BOS.

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian Pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan metode atau pendekatan deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu. Menurut Sugiyono (2009) penelitian kualitatif harus bersifat “perspektif emic” artinya memperoleh data bukan “sebagai mana seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliti tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan/sumber data. Teknik Pengumpulan Data 1. Observasi atau pengamatan Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan. 2. Wawancara Wawancara ini dilakukan terhadap narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sedang diamati yaitu SMP Pawiyatan Surabaya. 3. Dokumen Dalam hal ini peneliti mengumpulan data yang tertulis dan penunjang kelengkapan objek penilaian di SMP Pawiyatan yang berupa transkip, buku atau dokumen lain. Meliputi data siswa penerima dana BOS, Profil Sekolah, RAPBS dana BOS dan Realisasi Penggunaan dana BOS. Satuan Kajian Satuan kajian dalam penelitian ini merupakan subyek penelitian yaitu Tim pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Pawiyatan Surabaya. Dalam penelitian ini peneliti akan mengevaluasi sistem pengelolaan dana BOS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Dalam sistem pengelolaan tersebut harus berdasarkan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Teknik Analisis Data Sugiyono (2009) “Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil observasi,wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke sintesis ,menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.


8 PEMBAHASAN Sesuai dengan penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana BOS di SMP Pawiyatan Surabaya dengan menggunakan teori evaluasi program yang diungkapkan oleh Bruce W Truckman yang membagi analisa dengan menggunakan metode terkait masukan (input) program, proses (process) program sampai hasil (output) yang dicapai oleh program itu sendiri. 1. Pencapaian Masukan (Input) Masukan program dana BOS dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan program BOS, anggaran dana, dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan. 1.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam proses pengelolaan dana BOS faktor lain yang tak kalah pentingnya yaitu bagaimana ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Masukan program meliputi kualifikasi pendidikan dan pengalaman SDM yang terlibat di dalamnya. Tanpa sumbersumber daya tersebut proses pelaksanaan tidak akan berjalan secara efektif. Hal ini mudah dimengerti karena proses pelaksanaan program sudah tentu menuntut tersedianya SDM yang cukup baik dalam jumlah maupun kualifikasinya. Berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia dengan kualifikasi dan jumlah yang memadai akan sangat menentukan dalam evaluasi pengelolaan dana. Oleh karena itu, pengelola program pada komponen SDM yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan SDM, pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan program BOS, memahami tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program sesuai juklak, dan mampu mensosialisasikan kembali kepada masyarakat/orang tua siswa. Dalam menjalankan program diperlukannya sikap profesionalisme dan kualitas yang cukup baik dari SDM yang diberikan kewenangan, mereka dapat memahami dengan baik, peraturan-peraturan maupun juklak/juknis sebagai dasar pelaksanaan program, mulai dari pemenuhan persyaratan sebagai langkah awal, pengelolaan dana sampai laporan pertanggung jawaban pemanfaatan dana BOS. Selain itu, mengenai kompetensi guru dari segi kegiatan belajar mengajar, banyak indikator yang dapat dilihat apakah pengelolaan dana BOS efektif atau tidak. Seperti penuturan Bapak Drs. H. Dulkamit, MM., selaku Kepala SMP Pawiyatan Surabaya dan Ibu Widyaningsih orang tua siswa SMP Pawiyatan Surabaya mengungkapkan hal tersebut : “Saya cukup lama menjadi kepala sekolah disini, dan pertama kalinya dana bos dikucurkan di sekolah ini sejak tahun 2005, saya merasakan manfaat dana BOS ini sangat bagus terhadap siswa dan memberikan perubahan signifikan sebagai penunjang terselenggaranya dana BOS”. (hasil wawancara tanggal 14 Januari 2013). “Bendahara sekolah yang mengelola dana BOS cukup kompeten dalam bidangnya dan sudah berpengalaman dalam mengelola biaya pendidikan di sekolah ini”.(hasil wawancara tanggal 14 Januari 2013). Informasi dan keterangan yang didapat dari orang tua siswa SMP Pawiyatan Surabaya adalah sebagai berikut : “Yang saya ketahui bendahara sekolah adalah orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan manajemen dana BOS di sekolah ini, karena yang saya ketahui beliau berpengalaman sebagai bendahara sekolah.”(hasil wawancara tanggal 16 Januari 2013 ).


9 1.2 Dana Banyaknya permasalahan yang terjadi seputar pelaksanaan program BOS ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program dana BOS ada masalah. Masalahnya adalah keterbatasan anggaran yang diterima oleh masing-masing sekolah sangat sedikit dibandingkan dengan biaya operasional yang harus ditanggung sekolah, sedangkan kebutuhan sekolah, yang tugas utamanya adalah melayani kepentingan anak didik, tidak dapat ditunda serta sistem administrasi keuangan dari pemerintah yang ketat. selain itu dana BOS yang diberikan per triwulan dirasa terlalu memberatkan sedangkan sekolah harus tetap berjalan dan harus menutupi biaya operasional tiap bulan. jadi untuk menutupi kekurangan biaya operasional, orang tua/wali masih dipungut iuran meskipun nominalnya lebih sedikit dibandingkan dengan sebelum adanya program dana BOS. Seperti halnya penuturan salah satu Orang tua siswa SMP Pawiyatan memberi keterangan sebagai berikut : “Untuk Keringanan biaya sekolah ada beberapa siswa yang diberi dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, namun keringanan itu tidak besar antara Rp. 20.000-Rp. 30.000.” Selain itu banyak pihak yang menilai bahwa masalah pengelolaan dana untuk tahun 2012 sudah mengalami kemajuan karena penyaluran dananya sudah tepat waktu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti penuturan Kepala SMP Pawiyatan, Bapak Drs. H. Dulkamit, MM sebagai penanggung jawab memaparkan pendapatnya sebagai berikut : “Kalau untuk masalah penyaluran dana pada tahun 2012 kemarin tidak terjadi masalah karena penerimaan dananya sudah tepat waktu, serta prosedur saya rasa tidak masalah, baik dari daftar usul alokasi anggaran dsb. kami sudah merampungkannya untuk di serahkan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk mendapatkan dana. Sekarang dalam penyaluran dana BOS kami terhubung langsung dengan dinas pendidikan kota, untuk persyaratan tidak ada yang dipersulit, hanya saja masalah pelaporan dana BOS (target penyelesaiannya) ditentukan oleh dinas kota, sehingga kami bekerja secara ekstra dalam penyusunan laporan.” (hasil wawancara tanggal 14 Januari 2013). Selain itu, Bendahara SMP Pawiyatan Surabaya Ibu Erty Erriyawati, S.Pd juga memaparkan bahwa : “Mekanisme penyaluran dana BOS masuk melalui rekening sekolah per triwulan (3 bulan), dimana sistem dan prosedurnya, terlebih dahulu kami harus membuat surat perjanjian dan surat pernyataan, kemudian membuat rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), membuat daftar usul alokasi anggaran bantuan operasional sekolah (BOS), dan setelah dana cair/keluar maka pihak sekolah wajib membuat laporan pertanggungjawaban BOS per triwulan ke kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya.” (hasil wawancara tanggal 14 Januari 2013). 1.3 Sarana dan Prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai memungkinkan tercapainya tujuan organisasi dan terjaminnya pelaksanaan program yang efektif dan efisien. Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen yang menjadi salah satu fokus penelitian ini. Hasil observasi dan wawancara dilapangan menunjukkan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program yang telah ditetapkan telah terpenuhi dan memadai. Sarana prasarana yang ada meliputi ruang kepala sekolah, ruangan guru, ruang administrasi, ruang kelas, lab. bahasa, lab. komputer. Namun dalam hal pengadaan sarana dan prasarana tidak seluruhnya didanai oleh program. Ketersediaan kelengkapan, penggunaan sarana dan prasarana program di


10 lokasi penelitian cukup lengkap, ditandai dengan adanya alat bantu untuk pelaksanaan program. Kondisi ruangan seluruhnya sudah menggunakan AC, penataan ruangan cukup rapi serta struktur organisasi dan manajemen program BOS cukup baik, seperti halnya mekanisme yang berjalan di dalam organisasi. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Drs. H. Dulkamit, MM, Kepala SMP Pawiyatan Surabaya. “Untuk kelengkapan program kami disini memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti komputer, ruang kelas, LCD, lab computer, lab bahasa dan seluruh ruangan ber-AC. mengingat sekolah kami adalah satu lokasi dengan SMK Pawiyatan maka proses PBM sedikit terganggu, namun kami dapat menyelesaikan dengan jam pelajaran yang disamakan.” (hasil wawancara tanggal 14 Januari 2013) Ibu Erty Erriyawati, S.Pd, selaku bendahara memaparkan bahwa : “Masalah sarana dan prasarana dalam pembelajaran siswa sudah cukup memadai, tetapi kami terus berusaha untuk melengkapi kekurangan yang ada disekolah kami. (hasil wawancara tanggal 14 Januari 2013). Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan di sekolah tersebut menyatakan bahwa : “Jumlah penggunaan buku belum sesuai dengan jumlah siswa yang ada namun buku pelajaran/buku paket sudah ditunjang dari dana BOS, tetapi sekolah akan berusaha terus mengupayakan kekuranagan tersebut karena program sekolah memprioritaskan program-program yang pokok. (hasil wawancara tanggal 14 Januari 2013). Struktur program BOS adalah terdiri dari kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah mekanisme kerja dilakukan sesuai dengan prinsip administrasi dan manajemen organisasi, seperti adanya ketua, bendahara, sekretaris dan semua staf (guru) yang terlibat senantiasa mengadakan pertemuan untuk menjalankan dan menyalurkan dana BOS sebagaimana mestinya. Sarana dan prasarana sekolah ikut berperan dalam keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Untuk kegiatan belajar mengajar, sebenarnya program dana BOS berjalan cukup efektif, jika dilihat dari salah satu komponen pendukungnya yaitu sarana dan prasarana yang menunjang, hanya saja masih ditemui kendala dalam pengadaan buku teks pelajaran. Dana BOS yang digulirkan ternyata tidak mencukupi pembelian buku teks pelajaran serta masalah yang dihadapi oleh sekolah yaitu infrastruktur bangunan yang digunakan sebahagian siswa merupakan bangunan lama dan pihak sekolah terus mengupayakan untuk mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah Kota. 2.

Pencapaian Proses

2.1 Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Teknis (Juknis) BOS Dalam pencapaian proses merujuk dari kesesuaian antara pelaksanaan program BOS dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam juklak/juknis. Dalam rangka memberikan panduan terhadap pelaksanaan program bantuan operasional sekolah diatur lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan, larangan penggunaan, mekanisme penyaluran sampai monitoring dan evaluasinya. Pengelola program tingkat pusat telah menerbitkan buku petunjuk pelaksanaan/penggunaan program. Diharapkan dengan buku petunjuk pelaksanaan tersebut seluruh pengelola program dari mulai tingkat pusat sampai tingkat sekolah baik di bawah lingkup Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama, maka dalam melaksanakan program sesuai juklak/juknis dituntut pemahaman yang baik dari SDM yang terlibat.


11 Seperti yang dikemukakan oleh Drs. H. Dulkamit, MM, Kepala SMP Pawiyatan Surabaya berikut menjelaskan bagaimana deskripsi alokasi dana BOS yang digunakan oleh sekolah. “Karena saya sebagai penanggung jawab di sekolah, penggunaan dana yang saya lakukan telah sesuai dengan juklak/juknis yang diterbitkan oleh pemerintah dimana pada awal periode program BOS, sekolah menggunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah dan membayar gaji honorer, hingga pada akhir program proses monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer/Tim BOS”. (hasil wawancara tanggal 14 Januari 2013). Dalam petunjuk pelaksanaan penyaluran, dana BOS harus merupakan salah satu sumber penerimaan bagi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) di samping dana yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan dana BOS di SMP Pawiyatan Surabaya didasarkan atas kesepakatan antara sekolah dengan komite sekolah. Dana BOS ini nantinya digunakan untuk keperluan biaya telepon, air, dan listrik serta evaluasi penerimaan siswa baru, sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah. Mengenai pengelolaan dana BOS di SMP Pawiyatan Surabaya menurut kepala sekolah pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Semua kepala sekolah telah melakukan pengelolaan dana BOS menggunakan juklak yang diterbitkan oleh pemerintah, dan semua kepala sekolah juga memahami isi buku tersebut. Mengenai besar penggunaan dana BOS, informan menyatakan peruntukan dana BOS adalah untuk keperluan administrasi sekolah, membayar guru honor, perawatan dan perbaikan serta melengkapi sarana sekolah. Hal ini telah sesuai dengan buku petunjuk yang telah ditetapkan, adapun jenis sarana belajar yang paling banyak diperhatikan adalah media pembelajaran dan buku pelajaran. seperti tabel anggaran pemanfaatan dana BOS SMP Pawiyatan sebagai berikut :

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabel 1 Anggaran Pemanfaatan Dana BOS Tri IV (Okt-Des) 2012 Uraian Nilai Belanja Pegawai Rp 73.260.000 Standar Isi Kurikulum 2.350.000 Standar Proses 35.216.000 Standar Kompetensi Lulusan Standar pendidik dan Kependidikan Standar Sarana & Prasarana Sekolah 40.576.469 Standar Pengelolaan & manajemen 25.920.000 Standar Pembiayaan Standar Penilaian Jumlah Rp 177.322.469

Sumber : Dana BOS SMP Pawiyatan Surabaya

3.

Pencapaian Hasil (Output) Pencapaian hasil dalam pemanfaatan dana BOS dapat diindikasikan dari pertama, apakah dana BOS yang disalurkan dapat meringankan beban orang tua siswa. Kedua, berkaitan dengan mutu pendidikan dasar 9 tahun, dapat diamati pencapaian sekolah dalam prestasi siswa, baik dalam bidang akademis dan non akademis.


12 3.1 Mutu Pendidikan Dalam era persaingan global saat ini, ada beberapa tuntutan yag harus segera mendapat perhatian serius oleh dunia pendidikan. Diantaranya memerlukan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, mempunyai dedikasi tinggi, memupuk karakter dan budi pekerti. Karena itu, pendidikan sebagai jalur utama pengembangan SDM dan pembentukan karakter adalah kata kunci dalam menentukan nasib bangsa. Oleh karena itu, standarisasi mutu regional dan nasional merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, khususnya pendidikan dasar 9 tahun, diharapkan program BOS dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dapat diamati, yaitu : a. Prestasi Siswa Kemampuan/potensi siswa merupakan dasar utama bagi pencapaian prestasi. Kemampuan/potensi yang dimiliki siswa apabila dapat dikembangkan ke arah yang positif akan berdampak pada prestasi sekolah juga. Sedangkan dalam pengaruh pemanfaatan dana BOS dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di sekolah penelitian mempunyai dampak/pengaruh yang positif terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Sebagai dampak dari pengelolaan sekolah dengan dukungan dana BOS kepala sekolah menyatakan prestasi sekolah meningkat. b. Keringanan biaya sekolah bagi orangtua siswa Berdasarkan keterangan yang diperolah dari orang tua siswa, bahwa dengan adanya bantuan dana BOS dapat meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung, terutama iuran. Walaupun terkadang masih ada iuran/pungutan yang diminta oleh pihak sekolah, tetapi frekuensinya minimal sekali. Pendidikan dasar merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia, sehingga mutu dan kualitasnya harus ditingkatkan karena pendidikan dasar menjadi dasar input ketika anak didik itu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan dana tersebut, tak ada alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya di pendidikan dasar. Karena, para orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya pendidikan yang banyak pada setiap tahun ajaran baru untuk anak-anaknya yang akan bersekolah. 4. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan BOS Dalam pelaksanaannya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak selalu berjalan dengan mudah. Sebagai program pemerintah yang sebenarnya sangat populer, program BOS mendapat berbagai respon, dari berbagai pihak dan dari berbagai sudut pandang. Seperti halnya program pemerintah lain, program BOS menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan. Sejak diluncurkan tahun 2005, program bantuan operasional sekolah (BOS). Banyak pihak (masyarakat) yang salah paham, mengira bahwa BOS merupakan beasiswa, padahal bukan. Dana BOS tidak diberikan kepada siswa, melainkan kepada sekolah, meskipun memang dihitung berdasarkan jumlah siswa. Salah satunya permasalahannya yaitu minimnya sosialisasi kepada orang tua yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah. Seperti penuturan dari Drs. H. Dulkamit, MM, Kepala SMP Pawiyatan Surabaya menyatakan bahwa : “Rata-rata tingkat pendidikan dan sosial ekonomi orang tua menengah kebawah maka hambatannya adalah kurangnya sosialisasi program BOS disekolah, karena jika orang tua/wali murid diundang untuk kegiatan sosialisasi yang hadir hanya 75% dari jumlah orang tua siswa 770 orang”


13 “Laporan pertanggung jawaban dana BOS sudah ditentukan waktunya oleh dinas pendidikan dan kami selaku kepala sekolah dan bendahara bekerja keras untuk menyelasaikan laporan tersebut.” Dengan keterbatasan dana, waktu, dan sosialisasi yang telah dilaksanakan juga dianggap sebagai akar masalah di berbagai tahapan pelaksanaan lainnya, termasuk dalam pemanfaatan dana, pelaporan dan monitoring. Hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan program dana BOS adalah adanya pengawasan dari pemerintah dalam bentuk monitoring evaluasi. Monitoring dilakukan sebagai bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan dana BOS. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Tetapi hambatan di lokasi penelitian monitoring dan evaluasi dilakukan tidak secara berkala dan minimnya jumlah petugas yang melakukan monitoring dan evaluasi tersebut. Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pengelolaan dana BOS, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah pengelolaan dana BOS di SMP Pawiyatan Surabaya belum sepenuhnya efektif, karena indikator-indikator yang mengarah pada tercapainya tujuan pengelolaan dana yang efektif di SMP Pawiyatan Surabaya banyak yang belum tercapai sebagai berikut: 1. Aspek SDM, jumlah pegawai/staff yang sedikit khususnya untuk mengelola dana BOS di lokasi penelitian. 2. Aspek Dana, anggaran dana BOS yang diberikan kepada sekolah dirasa masih terlalu sedikit dibandingkan dengan besaran biaya operasional yang harus ditanggung oleh sekolah dan masalah pencairan dana yang per triwulan dirasa terlalu lama sedangkan biaya operasional harus dikeluarkan sekolah tiap bulan. 3. Aspek sarana dan prasarana, pada dasarnya mengalami peningkatan dengan pembelian sarana dan perawatan sarana yang telah ada, tetapi untuk pengadaan buku pelajaran berjalan belum efektif karena jumlah pengadaan buku yang masih kurang terhadap siswa. 4. Aspek lainnya yaitu bentuk sosialisasi, pengawasan dan monitoring jarang dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua murid sehingga pemahaman orang tua mengenai dana BOS sangat kurang. Banyak orang tua siswa yang beranggapan bahwa dana BOS adalah beasiswa pendidikan yang diberikan secara tunai serta masalah pemanfaatan dana yang belum di informasikan sehingga beberapa wali murid tidak mendapatkan informasi yang diinginkan. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pengelolaan dana BOS telah menunjukkan keadaan yang belum sepenuhnya efektif. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu : 1. Demi terwujudnya pemanfaatan dana BOS yang efektif SMP Pawiyatan Surabaya juga diharapkan dapat mengatur pola pembiayaan operasional pemanfaatan dana BOS yang lebih efisien disertai dengan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan menambah jumlah pegawai/staff khususnya yang menangani dana BOS perlu lebih ditingkatkan. 2. SMP Pawiyatan Surabaya seharusnya mengadakan sosialisasi mengenai pemanfaatan dana BOS guna meningkatkan peran serta masyarakat khususnya orang tua/wali murid karena perhatian orang tua siswa menjadi menurun di sebabkan orang tua siswa sudah


14 tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar iuran yang besar setiap bulannya, untuk itu perlunya diadakan sosialisasi agar komunikasi orang tua dengan pihak sekolah dapat meningkat dan mekanisme yang transparan dalam pengelolaan dana dapat terwujud. 3. Demi terwujudnya Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain untuk memperoleh layanan Pendidikan yang bermutu maka diharapkan pemerintah untuk menambah anggaran yang diberikan kepada sekolah karena junlah anggaran yang diterima tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan jadi masih banyak sekolah yang masih menarik iuran kepada orang tua/wali murid selain itu penyaluran dananya diharapkan diterima sekolah tidak lagi per triwulan karena tidak sedikit sekolah yang harus berhutang kepada pihak lain untuk menutupi biaya operasional yang dikeluarkan tiap bulan. 4. Dari hasil penelitian ini masih perlu ada kajian lanjutan yang lebih mendalam, hal ini mengingat penelitian yang dilakukan dengan berbagai keterbatasan baik waktu maupun minimnya materi yang bersifat teori maupun data yang berhasil dikumpulkan. Oleh karena itu, maka dari penelitian ini perlu diusulkan tema penelitian lanjutan yang lebih fokus dan mendalam seperti pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah di Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA Arfah, R. 2012. Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Kegiatan Pembelajaran di SD Inpres Tamajene Kota Makassar. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanudin, Makasar. Buku Panduan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2012. Burhan, B. Metodologi Penelitian Kuantitatif, 2004. Edisi Pertama Kencana Prenada Media Group Jakarta. Campbell, Roald F., Edwin M. Bridges, dan Raphael O.Nystrand. 1983. Introduction to Educational Administration. 5th edition. Boston : Allyn and Bacon, Inc. Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Manajemen Keuangan. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah. Jakarta. Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama. Direktorat Pendidikan Dasar. 1995/1996. Pengelolaan Sekolah di Sekolah Dasar. Jakarta : Direktorat Pendidikan Dasar. Ditdikdasmen Depdikbud. Gorton, R. A. dan, G. T. Schneider 1991. School-Based Leadership: Callenges and Opportunities. Dubuque, IA : Wm. C. Brown Publishers. Hamid, M. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2007. Inpres No.5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Kadarman, A.M. dan U, Jusuf. 1992. Pengantar Ilmu Manajemen. Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. Karding, A. K. 2008, Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang. Kemendiknas 2011, Kebijakan Program Bantuan Operasional sekolah (BOS) Tahun 2011. http//Google.com, Diakses tanggal 14 Oktober 2012. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah. Jakarta : CV Tamita Utama.


15 Manullang, M. 1990. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta. Ghalia Indonesia. Mardiasmo. Otonomi Daerah sebagai upaya memperkokoh Perekonomian Daerah, Jurnal Ekonomi Rakyat Th I No. 4, Juni 2002. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. 2007. Bandung. Remaja Rosda Karya. Nasir, M . 2005, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendiknas Nomor 44 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Sudjarwo. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Bandung : Mandar Maju. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2009. Supriadi, D. 2004. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung, PT Remaja Rosdakarya. Surabaya Post online, Perwali Belum Turun, Pencairan BOPDA Molor, Oktober 2012, Diakses tanggal 15 Oktober 2012. Suryana, D. Manajemen Keuangan Sekolah, Oktober 2008. Sutedjo. 2009. Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah. Tesis . Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Timan, Agus, Maisyaroh, dan D. D. N. Benty. 2000. Pengantar Manajemen Pendidikan. Malang. AP FIP Universitas Negeri Malang. Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan UPI. 2005. Pengantar Pengelolaan Pendidikan. Bandung. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang No 22 tahun 1999, yang direvisi dengan Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH : Studi pada SMP PAWIYATAN Surabaya

Recommend Documents