Pembaca yang budiman, Revisi anggaran baik berbentuk pergeseran, penambahan maupun pengurangan, dalam pelaksanaan APBN adalah sesuatu yang dihalalkan/diperbolehkan.Payung hukumnya sangat jelas baik ditingkat undang-undang, yaitu undang-undang APBN, peraturan presiden maupun setingkat peraturan Menteri Keuangan. Beberapa alasan bagi pengguna anggaran untuk melakukan revisi anggaran. Pertama, tenggat waktuantara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran ternyata membutuhkan waktu cukup lama (yaitu sekitar satu tahun). Sangat dimungkinkan perencanaan yang disusun belum mencakup seluruh kebutuhan untuk tahun yang direncanakan. Alasan yang kedua, dalam periode pelaksanaan anggaran, sangat dimungkinkan terjadi perubahan keadaanatau perubahan prioritasyang tidak diantisipasi pada saat proses perencanaan.Misalnya saja ketika terjadi pergantian kabinet atau pergantian kepala Negara, sebagaimana yang belum lama ini terjadi di Negara kita. Kemungkinan yang lain, ketika kita melakukan revisi anggaran, karena adanya perubahan metodologipelaksanaan kegiatan, misalnya saja, semula direncanakan secara swakelola menjadi kontraktual, dari single year menjadi multi years. Alasan yang terakhir, adanya perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintahdalam tahun anggaran berjalan, contoh : penghematan anggaran, penerapan reward and punishment, atau APBN Perubahan.
Kondisi tersebut mendorong kami untuk terus mensosialisasikan pemahaman tentang revisi anggaran kepada para stakeholder.Salah satu yang kami lakukan adalah penuangan tanyajawab tentang revisi anggaran dalam web yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Apabila pembaca ingin menyampaikn pertanyaan sangat kami harapkan….
1
Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan APBN dan APBD ? Sesuai dengan definisi yang ada dalam UU Keuangan Negara No 17 Tahun 2003, yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apakah yang dimaksud dengan DIPA dan DPA ? DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam terminologi pengelolaan keuangan daerah DIPA ini disebut dengan DPA yang dilaksanakan oleh satuan kerja daerah. Apakah yang dimaksud dengan BA Kementerian/Lembaga dan BA BUN ? Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara, misalnya BA 15 adalah Bagian Anggaran milik Kementerian Keuangan, BA 24 milik Kementerian Pendidikan Nasional dan seterusnya. Sedangkan BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementerian/ Lembaga dan dalam struktur pengelolaan keuannga negara, BA BUN ini merupakan kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara, misalnya BA BUN 999.05 untuk transfer daerah, BA BUN 999.07 untuk subsidi. Dalam BA BUN kita mengenal penerusan pinjaman. Apa yang dimaksud dengan hal ini ? Penerusan Pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN/BUMD yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.Contoh yang saat ini dilakukan adalah penerusan pinjaman yang diteruspinjamkan kepada PT. PLN (persero) dan PDAM. Dalam PP 90 tahun 2010 tentang Penyusunan RKAK/L, kita mengenal istilah PPA BUN. Siapa PPA BUN ini ? PPA BUN adalah unit organisasi setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. PPA BUN ini hakekatnya sama dengan unit eselon I pada Kementerian/Lembaga apabila pengelolaan anggarannya berasal dari BA K/L. Apakah yang dimaksud dengan Kegiatan Prioritas Nasional, kebijakan prioritas yang telah ditetapkan dan prioritas K/L ? Kegiatan Prioritas Nasional adalah kegiatan yang ditetapkan di dalam Buku I Rencana Kerja Pemerintah yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.Sedangkan Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan adalah Program/Kegiatan/Keluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah
2
Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan dan/atau ditetapkan pada tahun anggaran berjalan. Kegiatan Prioritas Kementerian/Lembaga adalah kegiatan-kegiatan selain kegiatan prioritas nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan. Dalam struktur penganggaran, kita mengenal Program dan kegiatan. Dapatkah dijelaskan ? Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai Hasil dengan indikator Kinerja yang terukur.Hasil dari suatu program adalah outcome. Sehingga dapat dikatakan bahwa outcome adalah kinerja atau sasaran yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program Dibawah program adalah kegiatan.Nah, apakah kegiatan itu? Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/Satuan Kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai Keluaran dengan indikator Kinerja yang terukur. Apakah yang dimaksud dengan Rumusan Kinerja? Rumusan kinerja adalah rumusan yang ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan termasuk sasaran kinerja yang akan dicapai serta indikator sebagai alat ukur pencapaian kinerja meliputi rumusan Program, Hasil (Outcome), Kegiatan, Keluaran (Output), Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap Program yang memiliki alokasi anggaran (portopolio)? Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga adalah Eselon I selaku penanggung jawab Program yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) pada Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Bagaimana konteks hubungan antara RKP dengan APBN? Untuk menyusun RAPBN berpedoman kepada RKP dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan adalah hasil secara nasional (national outcomes) sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari RPJMN yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program K/L, lintas K/L, dan kewilayahan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam RenjaK/L. Untuk selanjutnya Renja-K/L dijabarkan ke dalam RKA-K/L berdasarkan pagu anggaran. Apa yang dimaksud dengan Pagu Anggaran?
3
Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/atau pembiayaan anggaran dalam APBN. Dalam terminilogi pengelolaan APBN, pagu dibagi menjadi tiga termin. Pagu Indikatif ditetapkan pada bulan Maret, pagu anggaran (sementara) ditetapkan bulan Juli, sedangkan yang terakhir adalah alokasi anggaran (pagu definitif) ditetapkan pada bulan November. Dalam struktur anggaran, dikenal komponen input. Apa yang dimaksud dengan komponen input ? Komponen Input, yang selanjutnya disebut Komponen adalah bagian atau tahapan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah Keluaran. Apa yang dimaksud dengan hasil optimalisasi dalam konteks revisi anggaran ? Apakah sama dengan dana optimalisasi hasil penelaahan antara DPR dengan K/L ? Hasil Optimalisasi dalam pengertian revisi anggaran adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu pekerjaan yang target sasarannya telah dicapai. Sedangkan dana optimalisasi dalam pengertian pembahasan RAPBN adalah dana sisa yang diperoleh dari hasil penelaahan K/L dan DPR. Sekedar contoh, hasil optimalisasi APBN tahun 2014 kurang lebih sebesar Rp 27 triliun. Lantas, apa hubungannya dengan Sisa Anggaran Swakelola? Apabila diperoleh dari swakelola, maka sisa anggaran swakelola adalah hasil lebih atau sisa dana yang berasal dari pekerjaan swakelola yang tidak mengurangi volume keluaran yang telah direncanakan.Untuk melakukan pergeseran anggaran yang berasal dari sisa anggaran swakelola, mulai tahun anggaran 2014 tidak perlu persetujuan dengan DPR. Apa yang dimaksud dengan perubahan anggaran belanja yang bersumber dari (PNBP) ? Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP adalah perubahan pagu PNBP dari target yang direncanakan dalam APBN. Apakah yang dimaksud dengan Lanjutan PHLN atau PHDN ? Lanjutan PHLN atau PHDN adalah penggunaan kembali sisa alokasi anggaran yang bersumber dari PHLN/PHDN yang tidak terserap, termasuk lanjutan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penerusan hibah dan penerusan pinjaman.
Bagaimana dengan istilah percepatan ? Percepatan Penarikan PHLN/PHDN adalah tambahan alokasi anggaran yang berasal dari sisa pagu PHLN/PHDN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan dalam rangka percepatan penyelesaian pekerjaan dan/atau memenuhi kebutuhan anggaran yang belum tersedia pada tahun 2014, termasuk percepatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penerusan hibah dan penerusan pinjaman. Apakah yang dimaksud dengan Subsidi Energi?
4
Subsidi Energi adalah subsidi dalam bentuk subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (LPG tabung 3 (tiga) kilogram dan LGV), dan subsidi listrik. Yang dimaksud dengan SBSN PBS? Surat berharga syariah negara project based sukuk, adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mendanai sebuah proyek tertentu yang berbasis syariah. Inkracht, apa itu ? Inkracht adalah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat final. Bisa dijelaskan perbedaan tugas dan tanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga, sebagai COO, CFO dan CPO ? Menteri/Pimpinan Lembagabertanggung jawab di dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.Menteri Keuanganbertanggung jawab dalam hal menjamin ketersediaan anggaran sesuai kemampuan keuangan negara untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing K/L dan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Menteri Perencanaanbertanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan prioritas dan fokus prioritas pembangunan nasional beserta target kinerja yang direncanakan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Apa yang dimaksud dengan peningkatan kualitas belanjapemerintah ? Permasalahan belanja di sektor publik ada 4. Yang pertama adalah efisiensi. Kalau berbicara mengenai efisiensi, maka tolok ukurnya adalah cost and benefit. Yang kedua penyerapan yang hampir terjadi setiap tahunmenumpuk pada akhir tahun. Apabila ini terjadi maka dapat dipastikan bahwa kualitas belanja tidak optimal dan kurang mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi. Ketiga penyerapan anggaran yang kurang optimal dan yang terakhir adalah masih kurang berorientasi kepada output. Dengan penyempurnaan regulasi, diharapkan mampu mengurangi masalahmasalah belanja disektor publik Apa yang menjadi pertimbangan, sehingga para pengguna anggaran melakukan revisi anggaran ? Sebenarnya pertimbangannya banyak, ketika para pengguna anggaran mengusulkan revisi anggaran.Namun paling tidak ada 4 hal pokok yang menjadi pertimbangan utama para pengguna anggaran melakukan revisi anggaran. Pertama, adanya tenggat waktu yang cukup lama, kurang lebih satu tahun, jarak antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Hal ini memungkinkan perencanaan yang telah disusun belum mencakup seluruh kebutuhan untuk tahun yang direncanakan.Pertimbangan kedua, dalam periode pelaksanaan anggaran sangat dimungkinkan terjadinya perubahan keadaan atau perubahan prioritas yang tidak diantisipasi pada saat perencanaan. Ketiga, terjadi perubahan metodologi pelaksanaan, sebagai contoh dari semula direncanakan secara swakelola menjadi
5
kontraktual, dari single year menjaadi multiyear, dan pertimbangan yang terakhir adanya perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah dalam tahun anggaran berjalan, misalnya penghematan anggaran, reward and punishmen atau yang sering terjadi setiap tahun adalah APBN Perubahan. Mengapa revisi anggaran perlu diatur ? Pengaturan mengenai revisi anggaran yang setiap tahun selalu ada penyempurnaan, diharapkan mampu mengatisipasi perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan perubahan prioritas kebutuhan, kemudian mampu menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan dalam tahun berjalan, serta dapat mempercepat pencapaian kinerja K/L, optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas dan yang terakhir aturan mengenai revisi anggaran daat meningkatkan kualitas belanja APBN Peraturan apakah yang memayungi proses revisi anggaran tahun 2014 Secara operasional, payung hukum yang memayungi revisi anggaran tahun 2014 adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 07/PMK.02/2014 tanggal 13 Januari 2014.Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan amanat yang diatur dalam UU APBN 2014 terutama pasal 17.Setiap tahun diharapkan selalu ada perbaikan/penyempurnaan, sedangkan isi yang diatur sangat banyak tergantung dari amanah yang ada dalam UU APBN. Peraturan yang setiap tahun ditetapkan ini, mengamanahkan juga untuk ditindaklanjuti dalam bentuk ketentuan teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan dan/atau Peraturan Dirjen Anggaran Dibandingkan dengan revisi anggaran tahun 2013 yang telah diatur dalam PMK 32/PMK.02/2013, kemudian direvisi dengan PMK nomer 177/PMK.02/2013 dan PMK 166/PMK.02/2013, tambahan/penyempurnaan apa yang telah diatur dalam PMK 07/PMK.02/2013 ? Peraturan Menteri Keuangan nomor 07/PMK.02/2014 sifatnya melengkapi atau menyempurnakan peraturan sebelumnya, yaitu PMK 32, PMK 166 dan PMK 117 dan perdirjen Perbendaharaan nomor 12 tahun 2013. Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.02/2013 mengatur tentang revisi anggaran tahun 2013, kemudian direvisi yang pertama dengan menerbitkan PMK 166/PMK.02/2013 mengatur tentang revisi anggaran yang terjadi sebagai akibat dari ditetapkannya APBN P tahun 2013. Revisi anggaran akibat ditetapkannya APBN P tahun 2013 meliputi pergeseran anggaran antar kegiatan yang tidak berasal dari hasil optimalisasi dan/atau sisa anggaran swakelola, kemudian pergeseran anggaran antar program dan yang terakhir relokasi anggaran termasukan pemanfaatan kembali alokasi anggaran yang diblokir. Kemudian PMK 166/PMK.02/2013 mengatur mengenai batas akhir penerimaan revisi anggaran, yang awalnya paling lambat tanggal 11 oktober 2013 menjadi 6 Desember 2013, yang menjadi kewenangan DJA. Sedangkan yang menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, semula tanggal 18 Oktober 2013 diundur menjadi tanggal 13 Desember 2013. Pengunduran usul revisi anggaran tersebut terkait dengan penyelesaian revisi anggaran karena adanya pagu minus khususnya non belanja pegawai (sebagai dampak APBN P 2013), termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran prioritas K/L. Demikian juga penyelesaian revisi yang terjadi
6
karena pagu minus terhadap beberapa akun sebagai akibat kebijakan perubahan akun serta perubahan dan/atau kesalahan administratif. PMK ini juga mempertegas mengenai batas akhir revisi anggaran yang dikecualikan yaitu paling lambat lima hari kerja sebalum batas akhir pengajuan pencairan anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langah akhir tahun anggaran 2013. Norma yang ada dalam tiga PMK tersebut, ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 12 tahun 2013, ditambah dengan pengaturan-pengaturan yang bersifat khusus (lain-lain) dan masukan dari para stakholder menjadikan PMK 07/PMK.02/2014 semakin lengkap dan diharapkan mampu untuk mengawal dinamika politik anggaran tahun 2014. Dari penjelasan di atas, tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan sebelumnya, justru malah melengkapi/menyempurnan. Apa saja hal-hal yang menyempurnakan tadi ? Paling tidak ada delapan tambahan dalam rangka penyempurnaan dibandingkan dengan PMK yang mengatur revisi anggaran 2013.Pertama yang dapat dijelaskan adalah mengenai ruang lingkup pengaturannya. Dalam PMK ini ruang lingkup pengaturannya tidak hanya revisi anggaran yang bersumber dari BA K/L, namun diperluas dengan revisi anggaran yang terkait dengan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), dalam PMK 32, revisi anggaran hanya mencakup dana yang bersumber dari Bagian Anggaran K/L. Tambahan pengaturan yang kedua dan ketiga, khususnya yang terkait dengan revisi anggaran yang mengakibatkan pagu anggaran berubah dan pagu anggaran tetap, sebagai akibat dimasukannya pengaturan revisi anggaran BA BUN. Tambahan keempat adalah mengenai revisi anggaran karena kesalahan administratif, baik yang menjadi kewenangan Ditjen Anggaran maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Sedangkan tambahan yang kelima mengatur mengenai perubahan batas akhir penerimaan usul revisi anggaran, baik oleh Ditjen Anggaran maupun Kanwil Ditjen Perbendaharaan.Jarak penutupan antara yang dilakukan oleh Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan selama hampir 30 hari, tahun lalu hanya berjarak 1 minggu. Tambahan pengaturan yang keenam adalah mengatur secara khusus, ketentuan lainlain, dan yang ketujuh adalah kewajiban satker untuk mendownload ADK RKA KL dari database RKA K/L DIPA Kementerian Keuangan sebelum mengajukan revisi anggaran ke Ditjen Anggaran maupun ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan tambahan yang terakhir adalah SOP Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan kewenangan untuk merevisi anggaran antar satker dalam satu wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Adakah tambahan yang lain ? Tambahan yang lain adalah tambahan pekerjaan yang harus dilakukan oleh APIP dan BPKP. APIP harus mereviu terlebih dahulu, usul revisi anggaran yang menyebabkan pagu anggaran berubah dan harus melakukan verifikasi terhadap tagihan negara yang berjumlah Rp 200 juta sampai dengan Rp 2 milyar, disamping itu APIP yang akan mengubah/menghapus catatan yang adalah dalam Lampiran IV DIPA, ketika catatatn itu dilakukan pada saat reviu RKA K/L. Bagi BPKP tambahan pekerjaannya
7
adalah meverifikasi tagihan diatasf Rp 2 milyar dan melakukan verifikasi atas dana optimalisasi sebelum diputuskan dalam sidang kabinet. Dalam penjelasan diatas, tambahan pengaturan dalam PMK 07/PMK.02/2014 adalah mengenai ketentuan lain-lain. Apa saja ketentuan lain-lain itu ? Ketentuan lain tersebut adalah pengaturan mengenai batas akhir penggunaan output cadangan, revisi anggaran terkait APBN P 2014, revisi otomatis, revisi anggaran terkait dengan DIPA Pengesahan, pengesahan revisi anggaran dalam rangka penyusunan LKPP tahun anggaran 2013 dan revisi anggaran terkait sisa pekerjaan TA 2013. Mungkin dapat diperjelas mengenai penegasan kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharan untuk mengesahkan revisi anggaran antar satker dalam satu wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan ? Dalam PMK 32/PMK.02/2013 kewenangan untuk mengesahkan revisi anggaran antar satker dalam satu wilayah Kanwil DJPBN ini sebenarnya telah diatur, dalam pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan karena adanya keterbatasan aplikasi revisi Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Nah, untuk itu dalam PMK 07, kewenangan tersebut tetap ada di Kanwil Ditjen Perbendaharaan, namun dengan catatan aplikasi dapat digunakan ketika semua satker yang terlibat karena proses revisi anggaran tersebut, dalam waktu bersamaan menyampaikan usul revisi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Jadi yang kita sempurnakan mengenai cara penyelesaiannya saja, kewenangan tetap tidak berubah. Ruang lingkup revisi anggaran, seperti telah dijelaskan diatas mengatur tentang revisi anggaran untuk BA BUN. Bukanlah dalam PMK 36/PMK.02/2013 tentang tata cara pergeseran anggaran belanja dari BA BUN ke BA K/L, telah mengatur mengenai hal tersebut ? Memang betul dalam PMK 36 telah diatur mengenai proses bisnis pengalihan dana dari BA BUN ke BA K/L, akan tetapi payung hukum mengenai proses atau mekanisme revisinya belum diatur. Sehingga dapat dikatakan bahwa antara PMK 07/PMK.02/2014 dan PMK 36 saliang melengkapi. Nah dalam PMK 07/PMK.02/2014 disamping mengatur revisi anggaran dari BA BUN ke BA K/L, diatur juga revisi anggaran dari sebaliknya yaitu BA K/L ke BA BUN atau lebih mudah kita mengenal dengan kontra SABA. Bagaimana kalau terjadi revisi anggaran antar Sub BA BUN, misalnya dari BA BUN 999.08 (belanja lain-lain) ke Belanja Subsidi atau antara BA BUN 999.08 ke 999.01 dan lain sebagainya Dalam PMK 07/PMK.02/2014 hal ini juga telah diatur.Ini sangat dimungkinkan sekali, misalnya saja dari BA BUN 999.08 ke BA BUN 999.02 atau ke BA BUN 999.07 (subsidi). Apa kaitannya dengan revisi anggaran yang akan kita pahami ini ? Revisi Anggaran yang dimaksud disini adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan
8
Anggaran.Tidak termasuk perubahan rincian anggaran yang bersumber dari APBD yang telah ditetapkan oleh DPRD. Siapa sebenarnya pelaku revisi anggaran ? Secara garis besar pelaku revisi anggaran adalah Kementerian Negara dan Lembaga sebagai pengguna anggaran.Kementerian Negara, yaitu perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya Salah satu batasan revisi anggaran adalah alokasi anggaran untuk biaya operasional tidak boleh berkurang. Sebenarnya apakah yang dimaksud biaya operasional itu ? Biaya Operasional adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah Satker dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai (Komponen 001) dan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor (Komponen 002), termasuk tunjangan profesi guru/dosen, tunjangan kehormatan profesor, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan dukungan operasional pertahanan dan keamanan (Komponen 003). Biaya operasional satker ini bisa digeser, hanya saja terbatas untuk memenuhi biaya operasional pada satker lain dan dalam peruntukan yang sama. Dalam konteks revisi anggaran kita mengenal Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran, perubahan kebijakan pemerintah dan keadaan kahar, apa yang dimaksud dengan hal ini ? Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran adalah perubahan atas rincian anggaran dan/atau volume Keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA karena adanya perubahan prioritas yang ditetapkn oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran, sedangkan Perubahan kebijakan Pemerintah adalah perubahan atas kebijakan yang sudah ada dan mengakibatkan perubahan rincian anggaran dan/atau volume Keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Keadaan Kahar adalah kondisi/keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi bencana alam, bencana non alam, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri/ Pimpinan Lembaga teknis terkait. Ketiga kondisi ini dibutuhkan ketika kita akan melakukan revisi anggaran yang mengakibatkan pengurangan output/keluaran. Dalam revisi anggaran pagu berubah, sebelum pengesahan oleh Ditjen Anggaran harus direviu terlebih dahulu oleh APIP. Siapakah yang dimaksud dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/ Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/ Lembaga, yang selanjutnya disingkat APIP K/L adalah unit pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai tugas fungsi melaksanakan pemeriksaan atau pengawasan.
9
Bagaimana halnya dengan PMK 155/PMK.02/2013 tentang tata cara penggunaan anggaran BA BUN 999.08 Dalam PMK tersebut mengatur mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Ditjen Anggaran, ketika ada permintaan dari K/L untuk menggunakan BA 999.08.Sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan BA 999.08 sangat selektif dan hati-hati.Saya rasa tidak ada yang overlaping, tetapi justru saling melengkapi. Dalam penjelasan di atas, diatur adanya pengaturan tambahan mengenai revisi anggaran yang mengakibatkan pagu anggaran berubah.Apa saja yang mengakibatkan pagu anggaran berubah di luar yang telah diatur dalam PMK 32/PMK.02/2014 Revisi anggaran yang mengakibatkan pagu anggaran berubah ada 9 item, salah satu item tersebut berasal dari Belanja K/L yaitu lanjutan pelaksanaan kegiatan PNPM, sedangkan sisanya, yaitu 8 item merupakan konsekuensi dari pengembangan pengaturan revisi anggaran yang berasal dari BA BUN. Kedelapan item tersebut adalah lanjutan dan percepatan pelaksanaan kegiatan penerusan pinjaman/hibah, percepatan realisasi pelaksanaan proyek yang dananya bersumber dari SBSN, perubahan pagu anggaran pembayaran cicilan pokok utang dan penyertaan modal Negara, serta dalam rangka penyesuaian kurs, drop hibah luar negeri dan perubahan pagu anggaran transfer daerah. Khusus mengenai lanjutan pelaksanaan kegiatan PNPM, apa bisa diperjelas, mengingat terjadi perbedaan yang cukup signifikan dengan pengaturan sebelumnya Betul sekali, perbedaan yang cukup mendasar adalah tidak adanya DIPA Luncuran sebagaimana diatur tahun sebelumnya.DIPA Luncuran sudah tidak ada lagi, karena sudah tidak sesuai dengan kaidah SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Dalam kaidah SPAN dalam satu tahun tidak terdapat dua DIPA. Nah proses revisinya dalam UU APBN tahun 2014 diatur secara jelas, bahwa revisi anggaran kegiatan PNPM dilakukan maksimal tanggal 31 Januari 2014. Revisi anggaran tersebut dilakukan dengan menambahkan pagu yang tidak terserap pada tahun sebelumnya, langsung ditambahkan ke DIPA tahun berjalan. Proses pemindahan (on top) pagu tersebut diawali dengan KPA melakukan rekonsilasi dengan KPPN paling lambat tanggal 15 Januari 2014, kemudian KPPN menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi tersebut kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 22 Januari 2014 dan berdasarkan BAR, KPA mnegajukan usulan revisi anggaran kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 31 Januari 2014. Sedangkan untuk revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, apa saja tambahan yang diatur ? Terkait dengan hal ini, tambahan yang diatur adalah penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA, penambahan cara penarikan PHLN/PHDN, pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu, serta pergeseran anggaran dalam rangka percepatan pencapaian output prioritas nasional dan/atau prioritas K/L
10
Bisa dijelaskan satu per satu Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA terdiri atas penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan persetujuan DPR RI, kedua karena harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait, ketiga, karena masih harus dilengkapi loan agreement atau nomor register, karena masih harus didistribusikan ke masing-masing satker, karena masih memerlukan penelaahan dan/atau persetujuan Bappenas, keenam karena masih memerlukan reviu BPKP, khsususnya mengenai dana optimalisasi dan penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA yang dicantumkan oleh APIP K/L karena masih harus dilengkapi dokumen pendukung. Apabila persetujuan dari DPR telah ada, apakah dengan sendirinya catatan halaman IV DIPA akan dihapus Apabila persetujuan dari DPR telah ada, kita harus melihat dulu, apakah persetujuan dari DPR tersebut terdapat dana optimalisasi ?apabila terdapat dana optimalisasi ( kurang lebih 28 triliun yang tersebar ke beberapa K/L), harus terlebih dahulu mendapatkan verifikasi dari BPKP. Hasil verifikasi BPKP tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan dan untuk selanjutnya dibawa ke sidang cabinet. Berdasarkan sidang cabinet tersebut, apakah dana optimalisasi tersebut dapat digunakan atau tidak. Apabila dapat digunakan, maka proses penghapusan catatannya dapat segera diusulkan melalui mekanisme revisi anggaran Dalam hal apa, persetujuan dari Bappenas dibutuhkan dalam rangka penghapusan catatan halaman IV DIPA Persetujuan dari Bappenas diperlukan dalam rangka menyelesaikan revisi anggaran karena mengurangi volume keluaran dalam DIPA.Volume keluaran yang berkurang tersebut merupakan volume keluaran terkait dengan kegiatan prioritas nasional.Hasil pembahasan dengan Bappenas tersebut sebagai acuan perubahan rencana kerja K/L dan RKP 2014.Apabila volume keluaran tersebut hanya menyangkut kegiatan prioritas K/L, usul pengurangan volume keluaran tersebut cukup disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran. Menteri/Pimpinan Lembaga selanjutnya menyampaikan kepada Dirjen Anggaran untuk dilakukan proses revisi anggaran Sebenarnya apa yang dimaksud dengan penambahan cara penarikan PHLN/PHDN Kasus seperti ini sebenarnya jarang terjadi, misalnya awalnya cari penarikan yang dilakukan menggunakan Letter of Credit (LC) kemudian berubah menjadi penarikan dananya menggunakan Rekening Khusus (Reksus). Masih terkait dengan pagu anggaran tetap, hal apa saja yang diatur dalam penyelesaian tunggakan tahun yang lalu Syarat utama untuk melakukan penyelesaian tunggakan adalah tidak mengurangi volume keularan dalam DIPA dan mempunyai dana untuk membayar tunggakan tersebut (optimalisasi). Apabila tunggakan yang diajukan kepada satker sampai dengan Rp 200 juta harus dilampiri SPTJM dari Kuasa Pengguna Anggaran, bahwa tunggakan tersebut telah diverifikasi. Apabila tunggakan yang diajukan antara Rp 200 juta sampai dengan Rp 2 milyar, maka tagihan tersebut harus dilampiri hasil
11
verifikasi dari APIP K/L. Pejabat unit eselon I membuat SPTJM bahwa tagihan tersebut sudah diverifikasi oleh APIP K/L. Apabila tunggakan dalam DIPA diatas Rp 2 milyar, maka harus dilampiri hasil verifikasi dari BPKP setempat. Perbedaan dengan PMK 32/PMK.02/2013 terletak pada nominalnya.Tahun yang lalu diatur apabila diatas Rp 500 juta harus diverifikasi oleh BPKP. Adakah penyelesaian tunggakan tahun yang lalu yang tidak perlu dilakukan revisi anggaran ? Terdapat 12 jenis tunggakan tahun yang lalu, yang tidak memerlukan revisi anggaran, yaitu belanja pegawai khususnya gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, belanja perjalanan dinas pindah, langganan daya dan jasa, tunjangan profesi guru/dosen, tunjangan kehormatan professor, tunjangan tambahan penghasilan guru PNS, tunjangan kemahalan hakim, tunjangan hakim adhoc, imbalan jasa layanan bank/pos persepsi, bahan makanan dan/atau perawatan untuk tahanan/narapidana dan yang terakhir pembayaran provesi benda meterai. Diluar tunggakan ini (12 item), apabila tunggakan yang alokasi anggarannya belum tersedia, dapat dibebankan pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DIPA tahun yang lalu, dan pekerjaan tersebut telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhi tahun anggaran. Apa yang dimaksud dengan pergeseran anggaran dalam percepatan pencapaian output prioritas nasional/Kl Pergeseran anggaran ini sering dilakukan oleh Ditjen Pajak atau Ditjen Bea Cukai yang mempunyai tolok ukur yang jelas. Misalnya target penerimaan pajak Rp 10triliun, nah untuk mencapai target tersebut, Ditjen Pajak atau Ditjen Bea Cukai dapat melakukan pergeseran anggaran. Kesalahan administrative apa saja yang saat ini menjadi tambahan pengaturan Pada dasarnya kesalahan administrative ini pada tahun sebelunya telah diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan. Kemudian ditampung dalam PMK 07/PMK.02/2014 meliputi ralat kode lokasi, ralat kode satker, ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA, ralat pencantuman volume keluaran dalam DIPA dan yang terakhir perubahan pejabat perbendaharaan (tahun lalu tidak diatur) Bagaimana dengan batas akhir pengajuan usul revisi anggaran. Seberapa jauh ketentuan ini telah mengatur Mengenai batas akhir pengajuan usul revisi anggaran, dalam PMK 07, dikelompok menjadi 3, yaitu kelompok reguler, kelompok yang dikecualikan dan yang terakhir kelompok akhir tahun. Kelompok reguler berakhir tanggal 31 Oktober 2014 untuk kewenangan Ditjen Anggaran dan tanggal 12 Desember 2014 untuk kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Sedangkan untuk yang dikecualikan berakhir tanggal 19 Desember 2014, sedangkan yang terakit dengan revisi anggaran yang berkenaan dengan pembayaran subsisi energi, bunga hutang, cicilan pokok hutang, bencana alam dan pengesaahan batas akhir dan penyelesaiannya tanggal 30 Desember 2014.
12
Bisa diperjelas lagi untuk yang dikecualikan. Dalam kondisi apa usul revisi anggaran diperlakukan sebagai yang dikecualikan ? Usul revisi anggaran yang dikecualikan adalah revisi anggaran yang berkenaan dengan kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, PLN, HLN, HDN dan PDN. Kemudian kegiatan dalam lingkup BA BUN, termasuk pergeseran antara BA BUN ke BA K/l, dan yang ketiga kegiatan-kegiatan yang masih membutuhkan data/dokumen pendukung yang harus mendapat persetujuan dari eksternal K/L (persetujuan DPR, Menkeu/Menpan/Kemenlu dan sejenis lainnya). Bagaimana untuk batas akhir untuk output cadangan ? Bagi Kementerian/Lembaga yang masih mempunyai dana output cadangan, usul penggunaannya diajukan kepada Ditjen Anggaran oleh Skejen/Sestama/Sekretaris/Pejabat eselon I K/L paling lambat tanggal 4 April 2014. Apabila sampai batas akhir tersebut tidak dipenuhi, maka akan menjadi dana output cadangan abadi. Dana output cadangan dipergunakan untuk mendanai kebutuhan biaya operasional satker, mendanai prioritas nasional yang belum dilaksanakan sebelumnya, menambah volume output prioritas nasional, percepatan pencapaian output prioritas nasional dan atau prioritas K/L, digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat dtunda dan/atau dipergunakan untuk membiayai kebutuhan prioritas K/K; Masih berbicara ketentuan lain-lain, khususnya terkait dengan ralat otomatis. Apa sebenarnya ralat otomatis itu ? Apabila kita mengajukan revisi anggaran, kemudian setelah kita terima DIPA Petikannya ditemukan kesalahan (pencantuman kantor bayar, pencantuman kode lokasi, sumber dana, approval dan tidak tercantumkannya catatan pada halaman IV DIPA) dan revisi DIPA Petikan yang telah disahkan tersebut belum direalisasikan, maka kita dapat melakuakn revisi otomatis. Penemuan kesalahan tersebut bisa ditemukan oleh K/L maupun oleh Ditjen Anggaran atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan.Nah berdasarkan temuan tersebut, DJA atau Kanwil DJPBN mengungagah kembali ADK RKA KL dan disahkan. Ada lagi yang diatur dalam ketentuan lain-lain, yaitu DIPA Pengesahan, apakah itu? Penerbitan DIPA Pengesahan ini biasanya terjadi ketika Kementerian/Lembaga mempunyai kegiatan/keluaran yang dananya bersumber dari PHLN dan telah dilaksanakan pad atahun berjalan, tetapi sampai berakhirnya tahun anggaran belum dapat disahkan pengeluarannya. Nah pengesahan atas transakti tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA. Bagaimana caranya ?unit eselon I mengajukan usul revisi anggaran kepada Ditjen Anggaran: Pengeluaran yang akan disahkan dituangkan dalam RKA KL dalam output tersendiri dan diberi catatan akun ‘dalam rangka pengesahan’ Pengesahan revisi anggaran dalam rangka penyusunan LKPP 2013, apa saja yang masuk dalam kriteria ini ? Apabila suatu satker pada tahun 2014, mengajukan usul revisi anggaran 2013 terkait dengan pagu minus terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat
13
pada gaji, pagu minus terkait dengan non belanja pegawai, pengesahan pendapatan dan beanja untuk satker BLU, pengesahan belanja yang bersumber dari PHLN/PHDN dan pengesahan pendapatan/belanja/pembiayaan anggaran untuk subbagian anggaran BA BUN, maka sesuai kewenangannya Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan DJA akan memproses usulan revisi angaran tersebut dalam bentuk pengesahan atas transaksi yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2013. Pengesahan yang dilakukan pada tahun 2014 tersebut hanya sebatas penyesuaian administratif (perbaikan pembukuan) dalam rangka penyusunan LKPP 2013, bukan merupakan pengesahan atas transaksi baru (2014). Bagaimana dengan revisi anggaran terkait dengan sisa pekerjaan tahun anggaran 2013 Apabila suatu satker mempunyai kegiatan pembangunan fisik misalnya, belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2013, misalnya saja sebesar 5 %, sehingga menjadi tunggakan tahun 2014.Sisa pekerjaan sebesar 5 % tersebut bisa diluncurkan pada tahun 2014, dengan tetap dikenakan denda maksimal.Namun sumber pendanaannya tidak bisa diluncurkan.Dalam kontrak dibuat addendum dengan mengubah sumber pendanaan dari tahun 2013 menjadi tahun 2014 melalui mekanisme revisi anggaran. Revisi anggaran untuk mendanai kegiatan yang belum selesai tersebut, tetap memperhatikan batasan-batasan revisi anggaran Pada tahun 2014, sangat dimungkin Pemerintah dan DPR mengesahkan APBN P tahun 2014. Bagaiaman PMK ini dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam APBN P 2014 ? Yang jelas, apa yang ditetapkan dalam APBN P 2014 akan menjadi dasar penyelesaian revisi dokumen RKA KL DIPA tahun anggaran 2014. Revisi anggarannya meliputi pergeseran anggaran antar kegiatan yang mengakibatkan pengurangan volume keluaran, pergeseran anggaran antar program dan/atau realokasi anggaran termasuk pemanfaatan kembali alokasi anggaran output cadangan Dalam PMK 07, pengaturan mengenai persyaratan untuk mengajukan revisi anggaran sangat sederhana. Apa saja persyaratannya khususnya yang menjadi kewenangan Ditjen Anggaran Memang betul, persyaratan revisi anggaran pada Ditjen Anggaran sangat sederhana, yaitu surat usulan dari unit eselon I K/L, matriks semula menjadi, Surat Pertanggungjawaban Tanggungjawab Mutlak dari eselon I K/L, RKA Satker, ADK RKA KL DIPA Revisi dan dokumen terkait penghapusan catatan halaman IV DIPA. Ditjen Anggaran akan memproses 5 hari kerja sesudah persyaratan lengkap dan benar untuk pagu yang berubah, sedangkan pagu tidak berubah hanya 1 hari dengan catatan persyaratan lengkap dan benar Bagaimana dengan persyaratan revisi anggaran untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan ? Persyaratannya cukup sederhana juga, yaitu surat usulan revisi anggaran dari KPA, matriks semula menjadi, SPTJM dari KPA, RKA Satker, Copy DIPA terakhir, ADK RKA KL DIPA Revisi dan dokumen terkait lainnya.
14
Disamping penyederhanaan persyaratan pengajuan revisi anggaran, dalam PMK 07 juga diatur mengenai penyederhanaan mekanisme revisi anggaran.Apa saja itu Penyederhanaan mekanisme revisi anggaran khususnya di Ditjen Anggaran, berdasarkan PMK ini pengesahan revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan pagu tidak diikuti dengan pengesahan revisi DIPA Induk. Surat pengesahannya oleh Ditjen Anggaran disampaikan langsung kepada unit eselon I sebagai pengusul dengan tembusan kepada Ditjen Perbendaharaan cq Dit. Sistem Perbendaharaan. Penyederhanaan mekanisme yang lain, adalah ketika K/L memerlukan persetujuan DPR terlebih dahulu untuk melakukan revisi, mekanismenya, K/L langsung ke DPR untuk mendapat persetujuan. Setelah persetujuan diperoleh, K/L kemudian mengusulkan kepada Ditjen Anggaran untuk proses lebih lanjut revisi anggarannya. Pola ini lebih cepat dibandingkan dengan tahun yang lalu, ketika K/L menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Keuangan menyampaikan kepada DPR, balik lagi ke Kementerian Keuangan, baru disampaikan lagi ke K/L, sesudah diterima K/L baru K/L menyampaikann usul revisi anggaran kepada Ditjen Anggaran untuk mendapat pengesahan. Penyederhanaan ini kurang lebih mempercepat waktu 2 bulan. Ketika kita akan mengajukan revisi anggaran, terbentur dengan batasan revisi anggaran. Apa saja batasan revisi anggaran itu ? Batasan revisi angaran atau hal-hal yang harus dipenuhi dalam melakukan revisi adalah sebagai berikut, yang pertama revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi alokasi anggaran; revisi anggaran dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan untuk hal-hal yang dibatasi atau dilarang di danai dari APBN; revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan yang terakhir revisi anggaran berupa pergeseran antar kegiatan dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, darurat dan tidak dapat ditunda. Tadi disampaikan tidak mengurangi alokasi anggaran. Alokasi anggaran yang mana ? Baik, revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi alokasi anggaran untuk kebutuhan belanja operasional satker kecuali untuk memenuhi iaya operasional pada satker lain sepanjang masih dakam oeruntukan yang sama. Alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesor, kecali untuk hal yang sama pada satker lain; kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan tahanan untuk tahanan/narapidana, kecuali digunakan dalam hal yang sama untuk satker yang lain, Keempat untu pembayaran berbagai tunggakan, untuk rupiah pendamping sepanjang paker pekerjaan masih berlanjut dan atau paket pekerjaan yang telah dikontrakan dan atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus. Hal yang dibatasi atau dilarang, pada PMK 32 tidak diatur sama sekali. Apa pertimbangannya sehingga dalam PMK 07 diatur secara eksplisit? Ketika masalah ini tidak ditegaskan, dalam pelaksanaanya beberapa satker hasil dari revisi anggaran itu dipergunakan untuk pengadaan kegiatan yang dibatasi/dilarang.
15
Nah apa saja yang dibatasi dan dilarang itu, dijelaskan secara panjang lebar dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai petunjuk penyusunan RKA KL. Mengapa ketika akan melakukan revisi, volume keluaran tidak boleh dikurangi ? Volume keluaran dalam DIPA merupakan kontrak tertinggi yang harus dipenuhi oleh pengguna anggaran. Dengan dana yang sudah tercantum dalam DIPA petikan, terikat kontrak pengelola anggaran untuk dapat mencapai target atau output yang telah ditetapkan. Apabila terjadi perubahan prioritas penggunaan anggaran atau perubahan kebijakan pemerintah atau keadaan kahar, volue keluaran ini dapat berkurang.Apabila volume keluaran tersebut meruakan volue keluaran dari kegiatan prioritas nasional, maka usul penguranga volume keluaran disampaikan kepada Kementerian Perencanaan/Bappenas sebagai acuan perubahan renca kerja K/L dan RKP 2014.Apabila volume keluaran tersebut merupakan volume keluaran dari kegiatan prioritas K/L, maka usul pengurangan volume keluaran disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lemabag sebagai Pengguna Anggaran. Bagaimana dengan pergeseran anggaran antar kegiatan, yang dalam peraturan sebelumnya harus mendapat persetujuan DPR ? Dalam PMK 32 pergeseran anggaran harus mendapat persetujuan DPR, kecuali pergeseran kegiatan karena optimalisasi.Dalam UU APBN dijelaskan bahwa pergeseran anggaran antar kegiatan (tanpa penjelasan optimalisasi) menjadi kewenangan pemerintah. Pergeseran anggaran antar kegiatan dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan digunakan untuk hal-hal yang berisfat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda. Halhal yang berisfat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda merupakan kegiatan-kegitan K/L yang telah ditetapkan dalam renja K/L tahun 2014 dan/atau kegiatan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran 2014 Disampaikan kepada siapa saja, surat pengesahan DIPA yang diterbitkan oleh Ditjen Anggaran dan kanwil Ditjen Perbendaharaan ? Mulai tahun 2014, surat pengesahan DIPA yang ditetapkan oleh Ditjen Anggaran hanya disampaikan kepada unit eselon I sebagai unit pengusul dengan tembusan kepada Ditjen Perbendaharaan cq Dit. Sistem Perbendaharaan. Tahu 2013, surat pengesahan DIPA yang ditetapkan oleh DJA dikirim keseluruh satker di seluruh Indonesia. Sedangkan surat pengesahan DIPA yang telah ditetapkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan disampaikan ke Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala KPPN Setempat. Apa saja yang termasuk revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, yang menjadi kewenangan Ditjen Anggaran ? Ada 16 items transkasi yang menyebabkan pagu anggaran berubah yang menjadi kewenangan Ditjen Anggaran. Yang pertama perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP; Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN; Penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri setelah UU mengenai APBN TA 2014 ditetapkan; pengurangan a;okasi pinjaman luar negeri; perubahan pagu anggaran
16
pembayaran subsidi energi; perubahan pagu anggaran pembayaran bunga utang; lanjutan pelaksanaan kegiatan penerusan pinjaman, percepatan pelaksanaan kegiatan penerusan pinjaman, lanjutan pelaksanaan kegiatan penerusan hibah, percepatan pelaksanaan kegiatan penerusah hibah; percepatan realisasi pelaksanaan proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS; perubahan pagu anggaran pembayaran cicilan pokok utang, perubahan pagu anggaran penyertaan modal negara; perubahan pagu anggaran dalam rangka penyesuaian kurs; pengurangan alokasi hibah luar negeri dan/atau perubahan pagu anggaran transfer daerah. Apa saja yang termasuk revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah, yang menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan ? Terdapat 4 item yang menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk mengesahkan revisi anggaran yang diajukan Kementerian/Lembaga, yaitu lanjutan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN; Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang, Lanjutan pelaksanaan kegiatan PNPM; penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk satker BLU; Apa saja yang termasuk revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, yang menjadi kewenangan Ditjen Anggaran ? Ada 13 hal yang menjadi kewenangan Ditjen Anggaran, yaitu pergeseran dalam keluaran yang sama, kegiatan yang sama dan antar satker dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaaan yang berbeda; pergeseran antar keluaran, kegiatan yang sama dan antar satker dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang berbeda; pergeseran antar kegiatan antar satker daam wilayah kerja Ditjen Perbendaharaan yang berbeda;Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA; penambahan cara penarikan PHLN/PHDN; pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkracht, penggunaan output cadangan, penambahan/perubahan rumusan kinerja; perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang, pergeseran anggaran dalam satu subbagian anggaran BA BUN;pergeseran anggaran dakam BA BUN pengelolaan belanja lainnya ke bagian Anggaran K/L; pergeseran antar subbagian anggaran dalam BA BUN dan/atau pergeserab abggarab dakam BA K/L ke BA BUN. Apa saja yang termasuk revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, yang menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan ? Pergeseran dalam satu keluaran, satu kegiatan dan satu satker; pergeseran antar keluaran, satu kegiatan dan satu satker; pergeseran dalam keluaran yang sama, kegiatan yang sama dan antar sarker dalam satu wilayah kerja kanwil Ditjen Perbendaharaan. Pergeseran abtar jekyarabm kegiatan yang sama dan antar satker dalam satu wiayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan; Pergeseran antar kegiatan dalam satu satker dan atau pergeseran antar kegiatan dan antar satker dalam satu wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Apa saja yang termasuk revisi anggaran dalam hal ralat administratif, yang menjadi kewenangan Ditjen Anggaran ?
17
Ralat kode KPPN dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang berbeda; ralat kode kewenangan; ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang berbeda, ralat kode satker; dan/atau ralat pencantuman volume, jenis dan satuan keluaran yang berbeda, antara RKA KL dan RKP atau hasil kesepakatan DPR RI dengan Pemerintah; Apa saja yang termasuk revisi anggaran dalam hal ralat administratif, yang menjadi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan ? Yang pertama, ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dakam peruntukan dan sasaran yang sama; ralat kode KPPN dalam satu wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan; perubahan nomenklatur BA dan/atau satker sepanjang kode tetap; ralat kode nomor register PHLN/PHDN; ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam satu wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan; ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang berbeda dan lokasi KPPN salams atu wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan; ralat cara penarikan PHLN/PHDN; ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA; ralat pencantuman volume keluaran dalam DIPA dan/atau perubahan pejabat perbendaharaan. Revisi anggaran yang seperti apa, yang memerlukan persetujuan eselon I K/L pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN; pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda; pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN; pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda; pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN; pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda; dan/atau penambahan cara penarikan PHLN/PHDN Bagaimana dengan revisi anggaran yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran Kewenangan KPA mencakup pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; dan/atau pergeseran antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker. Revisi Anggaran pd KPA dilaksanakan dengan ketentuan dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan DIPA Petikan, KPA menyampaikan usul Revisi Anggaran kepada Kanwil DJPBN; dan dalam hal Revisi Anggaran tidak mengakibatkan perubahan DIPA Petikan, KPA mengubah ADK RKA Satker berkenaan melalui aplikasi RKA-K/L-DIPA, mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan KPA menetapkan perubahan POK. Apa saja yang masih harus memerlukan persetujuan DPR tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2014 ditetapkan; pergeseran anggaran antar Program selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dan penyelesaian inkracht;pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan Hasil
18
(Outcome) Program;penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu;penghapusan catatan dalam halaman IV DIPA yang digunakan tidak sesuai dengan rencana peruntukan; dan/ataupergeseran antar provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, atau antarprovinsi untuk Kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi. CONTOH KASUS
Sekretaris Jenderal Kementerian ABC melalui surat tanggal 3 Januari 2014 menyampaikan usul revisi anggaran terkait revisi pagu minus belanja pegawai satker kesekjenan pusat TA 2013, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Berdasarkan hasil rekonsilisai antara Kementerian ABC dengan DJPBN dan Business Intelligence DJA, terdapat kekurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp. 2,2 milyar,- pada Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ABC. b. Untuk menutupi kekurangan tersebut, diusulkan revisi pergeseran dana dengan rincian sebagai berikut: 1) Pergeseran dana antar kegiatan sebesar Rp. 2 miliar,- pada Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Satker Kesekjenan Pusat. 2) Pergeseran dana antar program dan antar satker sebesar Rp. 200 juta,- dari program kependudukan ke Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Satker Kesekjenan Pusat. Bagaimana mekanisme penyelesaian revisi anggaran tahun 2014, apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 07/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2014 ? Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, paling tidak terdapat 2 hal yang harus dipahami, yaitu bagaimana menyelesaikan pagu minus pada tahun anggaran berjalan (2013) dan bagaimana menyelesaian/menerbitkan surat pengesahan terkait pagu minus pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji yang baru disampaikan kepada Ditjen Anggaran pada tanggal 3 Januari 2014. Dalam hal terdapat pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji tahun anggaran 2013, pemenuhan dana untuk menutup pagu minus harus diselesaiikan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Pasal 77 PMK nomor 07/PMK.02/2014, yaitu selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran dari sisa anggaran pada satker yang bersangkutan dalam satu program. Dalam hal sisa anggaran anggaran pada satker yang bersangkutan tidak mencukupi, selisih minus dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar satker dalam satu program; Kemudian, dalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar satker dalam satu program, selisih dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar program dalam satu bagian anggaran; dan/ataudalam hal selisih minus tidak dapat dipenuhi melalui pergeseran anggaran antar program dalam satu bagian anggaran, selisih minus dipenuhi melalui BA 999.08.
19
Dalam kaitannya dengan Kementerian ABC, yang harus diprioritaskan yaitu melakukan pergeseran dari Program Kependudukan sebesar Rp.2 miliar,-. (karena masih terdapat sisa anggaran dalam jenis belanja yang sama yaitu Belanja Pegawai), sedangkan sisa kekurangan dananya dapat dipenuhi melalui pergeseran dana dari belanja barang pada Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Karena penyampaian pemberitahuan pagu minus baru disampaikan pada bulan Januari 2014, maka harus diterbitkan Surat Pengesahan DIPA dalam rangka memperbaiki laporan keuangan pemerintah pusat.DIPA yang diterbitkan merupakan sarana untuk memperbaiki laporan keuangan yang masih ada selisih (administratif) dan bukan sebagai dasar untuk melakukan transaksi baru. Usul revisi anggaran tahun 2013 yang diproses pada awal bulan tahun 2014 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pada tahun 2013. Kantor Pajak Jawa Tengah, menyampaikan permohonan revisi kepada Ditjen Anggaran pada tanggal 10 Januari 2014, terkait dengan adanya revisi DIPA Petikan yang menyebabkan pagu minus dimana pagu minus tersebut terdapat pada akun Belanja Uang Makan PNS yang disebabkan adanya revisi VI DIPA Petikan satker Kantor Pajak Jawa Tengah. Mengingat dalam pasal 79 PMK 07/PMK.02/2014 tidak mengatur mengenai pagu minus tahun 2013 terkait dengan akun belanja uang makan PNS ? Memang secara implisit pasal 79 PMK Nomor 7/PMK.02/2014belum mengatur mengenai pagu minus terkait dengan uang makan PNS, akan tetapi dengan mempertimbangkan karakteristik pembayaran uang makan, maka penyelesaian pagu minus pada akun belanja uang makan PNS seharusnya dapat mengacu kepada penyelesaian pagu minus biaya operasional sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 PMK Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2013. Karena akun belanja uang makan PNS termasuk dalam jenis belanja pegawai (kode jenis belanja 51), penyelesaian pagu minus seyogianya dapat dilakukan dalam satu jenis belanja (belanja pegawai). Direktur Jenderal Pemerintahan Kota menyampaikan usul revisi anggaran kepada Dirjen Anggaran untuk membayar tagihan kepada pihak ketiga yang telah mempunyai kekuatan hukum bersifat tetap dengan penjelasan sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkarcht) pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian AMN secara tanggung renteng di wajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak ahli waris pemilik tanah sebesar Rp. 9 miliar,b. Dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung tersebut, pihak ahli waris meminta Kementerian AMN untuk memfasilitasi penyelesaian ganti rugi mengingat Kementerian AMN turut menjadi tergugat. Apa yang harus dilakukan oleh Kementerian AMN untuk menyikapi masalah inkracht tersebut ?
20
Terkait dengan masalah inkracht, harus kita lihat dasar hukumnya terlebih dahulu, yaitu penjelasan Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa utang adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab kementerian negara/lembaga berkaitan sebagai unit pengguna anggaran dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan UndangUndang/keputusan pengadilan. Dengan demikian incraht merupakan kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan uputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan tanggungjawab Kementerian/Lembaga. Dalam hal penyelesaian inkracht dilakukan pada tahun berjalan, maka dapat dipenuhi dengan melakukan pergeseran anggaran sesuai dengan pasal 5 (3) huruf l PMK 07/PMK.02/2014 dan pasal 33 (3) bahwa pergeseran anggaran dalam rangka penyelesiaan inkracht dapat dilakukan antar jenis belanja dan/atau antar jenis kegiatan dalam satu program dan/atau antar program dalam satu kementerian/lembaga. Dalam kasus di atas, apabila ditahun 2014 sudah di anggarkan dananya untuk pembayaran inkracht, yaitu Rp 9 milyar, maka Ditjen Pemerintahan Kota dapat segera melakukan pembayaran atas tagihan tersebut dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh BPKP. Namun, apabila tagihan atas incraht tersebut belum dianggarkan, dan harus di bayarkan pada tahun anggaran berjalan, maka Ditjen Pemerintah Kota harus melakukan optimalisasi dana yang dikelola dalam rangka memenuhi tagihan incraht tersebut. Dalam rangka persiaan OJK pda tahun 2014, Kementerian Keuangan membutuhkan dana Rp 200 miliar, yang telah dipenuhi dari BA 999.08 melalui SP SABA, dan telah dilakukan pergeseran dari BA 999.08 ke BA 015 melalui revisi SP-RKAKL yang ditetapkan melalui surat DJA tanggal 1 April 2014. Dalam pelaksanaannya, ternyata World Bank memberikan juga jasa konsultan sebesar Rp 215 miliar, sehingga menyebabkan kelebihan anggaran (double pendanaan) sebesar Rp. 215 miliar,-. Untuk menghindari terjadinya pendanaan ganda dan dalam rangka penyerapan anggaran, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan mengusulkan kelebihan anggaran dimaksud untuk dikemballikan ke BA 999.08 (kontra SABA) Berdasarkan hal tersebut, apakah PMK 07/PMK.02/2014 memfasilitasi adanya pergeseran dari BA KL ke BA BUN (kontra saba) Sebagaimana diketahui bahwa pasal 5 (4) PMK 07/PMK.02/2014 telah mengatur perubahan rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap pergeseran anggaran dari BA BUN ke BA K/L maupun sebaliknya. Dengan demikian, pergeseran tersebut sangat dimungkin dan dari sisi payunh hukum, pergeseran tersebut dapat difasilitasi. Namun demikian, dalam kasus OJK, sebaiknya tidak perlu dilakukan kontra SABA, cukup diberikan penjelasan bahwa dana tersebut sisa dananya tetap berada di BA 15, tidak dipergunakan sampai dengan akhir tahun. Dalam kaitannya dengan penilaian tingkat penyerapan anggaran, dengan memberikan penjelasan/catatan bahwa penyerapan yang rendah tersebut karena adanya double sumber pendanaan, yaitu
21
dari rupiah murni maupun bantuan dari world bank, maka seharusnya hal tersebut tidak dapat dikenakan punishment. Sekretaris Jenderal Kemendiknas mengajukan usul revisi yang ke 10 Satker Direktorat SMK dalam rangka penyelesaian pagu minus pada ouput SMK bertaraf Internasional.Pengajuan usul revisi tersebut disampaikan karena adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pelaksanaan Standar Bertaraf Internasional. Terkait dengan hal tersebut, apabila melihat Peraturan Menteri Keuangan 07/PMK.02/2014, apakah usul revisi tersebut dapat ditindaklanjuti ? Berkenaan dengan usul tersebut, menurut hemat saya terdapat dua alternatif penyelesaian.Alternatif yang pertama, apabila usul tersebut tidak disertai data dukung, maka usul tersebut tentu tidak dapat ditindaklanjuti. Kalau tidak disetujui, konsekuensinya, output tersebut dibekukan sampai dengan akhir tahun 2014. Namun demikian, langkah ini akan menimbulkan konsekuensi hukum, apabila output SMK unggulan tersebut ada yang telah dikontrakkan kepada pihak ketiga. Alternatif kedua, usul tersebut dapat ditindaklanjuti dengan catatan, Dit.SMK melengkapi data dukung yang menunjukan adanya pagu minus. Data dukung tersebut , antara lain SPTJM dari KPA yang menunjukan adanya belanja yang telah dicairkan pada output SMK sebelum adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. KPA bertanggungjawab penuh terhadap belanja pada output SMK SBI/RSBI yang telah dicairkan ? Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum mengajukan permohonan revisi penambahan pagu anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) dari Asian Development Bank (ADB) sebesar Rp. 1.6 miliar,- untuk pembayaran addendum kontrak paket konsultan PNPM. Pengajuan revisi dimaksud dilakukan pada tanggal 8 November 2014 dimana telah melewati batas akhir pengajuan usul revisi anggaran reguler yaitu tanggal 31 Oktober 2014.Hal ini disebabkan data dukung yang terkait persetujuan Lender (no objection letter) baru dikeluarkan oleh ADB tertanggal 28 Oktober 2014. Apakah usul revisi tersebut dapat diproses dengan pertimbangan bahwa no objection letter merupakan dokumen yang bersifat eksternal ? Dengan mengacu, ketentuan yang telah diatur dalam pasal 70 PMK 07/PMK.02/2014 terutama ayat (2), batas akhir yang dikecualikan adalah tanggal 19 Desember 2014.Data dukung terkait persetujuan Lender (no objection letter) dapat dikategorikan kedalam dokumen/data dukung yang memerlukan persetujuan dari unit eksternal Kementerian/Lembaga sehingga permohonan pengajuan revisi anggaran Direktur Jenderal Cipta Karya dimaksud dapat diproses lebih lanjut (dikecualikan dari batas akhir tanggal 31 Oktober 2012).Berdasarkan penjelasan di atas, usul revisi anggaran dari Ditjen Cipta Karya dapat ditindaklanjuti dengan mengacu kepada batas akhir yang dikecualikan. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Bidang Kesra) mengajukan usul kepada Ditjen Anggaran revisi anggaran dalam rangka menggunakan dana output cadangan dan Pergeseran Anggaran dalam 1
22
(satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker, dan sekaligus realokasi antar Program dari Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat ke Program Dukungan Manajemen. Pertimbangan usulan tersebut untuk menutup kekurangan alokasi belanja tunjangan kinerja (komponen 001) pada RKA-KL Kemenko Bidang Kesra TA 2014. Apakah diperbolehkan, usul revisi tersebut ? Usul revisi anggaran terkait dengan penggunaan output cadangan dalam rangka menutup kekurangan alokasi belanja tunjangan kinerja (001) dapat diperbolehan. Dasar hukumnya, kita dapat melihat ketentuan dalam pasal 34 PMK 07/PMK.02/2014 yang menjelaskan bahwa penggunaan ouput cadangan merupakan pemanfaatan kembali alokasi anggaran yang telah dialokasikan dalam RKA KL tetapi belum jelas peruntukannya. Penggunaan output cadangan dapat dipergunakan untuk mendanai kebutuhan biaya operasional satker dan pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan output cadangan ini dilakiukan dalam kegiatan yang sama dan/atau antar kegiatan dalam satu program. Berkenaan dengan hal tersebut, usul revisi yang disampaian Kemenko Bidang Kesra dapat ditindaklanjtui. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak menyampaikan permohonan penegasan, apakah revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan pagu PNBP dan memerlukan persetujuan Menteri Keuangan dalam penggunaannya, termasuk dalam lingkup batas akhir revisi anggaran reguler atau yang dikecualikan ? Persetujuan Menteri Keuangan atas penggunaan PNBP termasuk dokumen/data yang masih harus memerlukan persetujuan pihak ketiga.Oleh sebab itu, batas akhirnya adalah batas akhir yang dikecualikan yaitu tanggal 19 Desember 2014, bukan yang reguler sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2014. Sekjen Kementerian ‘x’ mengajukan usulan revisi anggaran terkait dengan pembukaan output cadangan untuk pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) 4WD pada DIPA Kantor Kementerian X dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat disetujui tidak revisi anggaran tersebut ? Sesuai dengan pasal 8 PMK 07/PMK.02/2014 telah disebutkan bahwa revisi anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyusunan dan penelaahan RKA KL. Salah satu ketentuan yang diatur dalam juksun penelaahan RKA KL adalah adanya larangan/dihindari pengadaan mobil mewah, sebagaimana terdapat dalam lampiran I. Oleh sebab itu, revisi anggaran dalam rangka pengadaan mobil mewah sebagaimana yang diusulkan oleh Sekjen Kementerian x, layak untuk dilarang. Nah, ketika dipandang bahwa pengadaan mobil mewah untuk digunakan dalam rangka mempercepat capaian kinerja, maka Menteri sebagai pengguna anggaran menyatakan bahwa pengadaan mobil tersebut termasuk prioritas tinggi dalam rangka percepatan capaian output. Kementerian ‘B’ mengajukan usul revisi anggaran yang ditandatangani oleh Plt (pelaksna tugas) Sekretaris Utama Kementerian ‘B’. Terkait dengan hal tersebut,
23
apakah Plt dapat mengajukan usul revisi mengingat dalam PMK 07/PMK.02/2014 disebutkan bahwa Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung. Mohon penjelasan ? Surat usulan revisi diajukan oleh Plt dapat dibenarkan dengan catatan bahwa telah terdapat pendelegasian kewenangan terkait usulan revisi anggaran dari Sekretaris Utama Kementerian ‘B’/Pejabat yang lebih tinggi kepada Plt. Sekretaris Utama Kementerian ‘B’. Kementerian X, Y dan Z, menerima hibah technical assistance for enhancing private sector participation in infrastructure provision dari Asian Development Bank (ADB) dengan closing date adalah tanggal 31 Desember 2012 yang telah diperpanjang menjadi tanggal 30 Juni 2013. Selama dua tahun ini terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian X sebesar Rp 2,8 miliar yang belum dapat dipertanggungjawabkan karena adanya kendala di internal ADB yang tidak segera merespon dan memverifikasi atas bukti kegiatan yang telah dilakukan, sehingga persyaratan administrasi tidak dapat dipenuhi. Kemudian, mengingat permasalahan internal ADB tersebut telah selesai dan persyaratan administrasi untuk penerbitan SP3 telah dipenuhi, maka diusulkan penambahan pagu sebesar Rp.2.8 miliar,- yang telah ditransfer dari ADB dan telah berada dalam rekening Bendahara Kementerian X. Namun dana tersebut belum dapat diterbitkan SP3 karena dalam DIPA Kementerian X belum terdapat alokasi hibah dimaksud. Bagaimana penyelesaian usul revisi penambahan pagu dengan sumber hibah luar negeri ini ? Usul revisi yang diajukan pada dasarnya dalam rangka pengesahan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan dananya telah tersedia di dalam bendahara Kementerian X. Oleh sebab itu, usul revisi dimaksud dapat ditindaklanjuti dengan mencantumkan catatan pada halaman 4 DIPA Kementerian X yang menyatakan bahwa alokasi HLN tersebut bersifat pengesahan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan bukan untuk membiayai kegiatan baru. Direktur Jenderal X, menyampaikan usul revisi anggaran BA 999.04 yang disebabkan adanya Withdrawal Application (WA) dan L/C yang sudah diterbitkan Notice of Disbursement (NOD) namun tidak dapat diterbitkan SP3 oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, karena pagu DIPA tidak mencukupi. Dapatkah revisi DIPA BA 999.04 dapat ditindaklanjuti ? Berkenaan dengan pertanyaan ini, dasar hukum yang dapat kita ambil adalah pasal 12 PMK 07/PMK.02/2014 yang mengatur bahwa perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN bersifat menambuh pagu anggaran belanja, dapat dilakukan sepanjang PHLN belum closing date. Lanjuta pelaksnaan pinjaman tersebut tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN tahun berjalan serta tidak termasuk PHLN yang bukan merupakan kelanjuta dari proyek tahun jamak
24
Berdasarkan revisi IV DHP RKA-K/L Kementerian B terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.122.866.610,termasuk didalamnya alokasi sebesar Rp.1.198.734.000,- equivalent US$ 129,110.- untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri. a. Berdasarkan data dukung yang disampaikan, dari alokasi anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 1.003.682.000,- sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp.195.052.000,- yang direncanakan untuk pembayaran Konsultan Individu dalam valuta asing sebesar US$ 25,170.-. dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap US$ pada saat akan melakukan pembayaran kontrak valuta asing (penerbitan SP2D) sebesar Rp.11.500,-/US$, maka terdapat kekurangan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.403.000,- untuk pembayaran Konsultan Individu dimaksud. Bagaiaman revisi anggaran karena selisih kurs untuk alokasi yang bersumber dari PHLN ? Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs diatur dalam Pasal 45 PMK 07/PMK.02/2014 pergeseran anggaran dalam rangka memnuhi kebutuhan selisih kurs merupakan pergeseran anggaran rupah karena pembayaran kontrak dalam valuta asing sebagai akibat adanya selisih kurs. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) merupakan selisih antara nilai kurs yang digunakan dalam APBN dengan nilai kurs pada saat transaksi dilakukan; b) selisih tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani; c) pergeseran alokasi anggaran yang dilakukan paling tinggi sebesar nilai kontrak dikalikan dengan selisih kurs sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan kebutuhan anggaran untuk memenuhi selisih kurs menggunakan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Pergeseran anggaran tersebut dapat dipenuhi melalui pergeseran : a) antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; b) dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker; c) antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker; d) antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; atau e) antar Kegiatan dan antar Satker. Apa sebenarnya tujuan kita melakukan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L itu ? Penelaahan atas RKA KL pada hakekatnya adalah untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu tujuan administratif dan tujuan substantive. Penelaahan dalam konteks tujuan administrative mencakup penelaahan terkait surat pengantar RKA-K/L tahun yang akan datang yang telah ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga (pejabat yang ditunjuk), kemudian surat pernyataan pejabat eselon I (pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program), penelaahan terhadap kemudian RKA KL tahun yang akan datang,kemudian daftar rincian pagu anggaran per satker/eselon I, RKA Satker TA tahun yang akan datang,
25
Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L tahun yang akan datang dan persetujuan Komisi terkait DPR-RI. Sedangkan penelaahan dalam konteks substantive mencakup penelaahan kesesuaian data dalam RKA-K/L tahun yang akan datangdengan pagu anggaran/alokasi K/L tahun yang akan datang, kesesuaian antara kegiatan, keluaran dan anggarannya, kemudian relevansi komponen/tahapan dengan keluaran dan konsistensi pencantuman sasaran kinerja K/L tahun yang akan datang dengan RKP tahun yang akan datang, dan yang terakhir konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan. Bagaiamana kalau terjadi, ketika kita melakukan penelaahan ternyata persyaratan administratif dari K/L tidak lengkap. Langkah apa yang harus dilakukan ? Langkah yang harus dilakukan sebagai seorang penelaah adalah mengembalikan seluruh berkas dokumen untuk dilengkapi atau kita melakukan pemilahan dokumen administratif per unit eselon I dengan catatan unit eselon I yang dokumen administratifnya tidak lengkap, harus segera dilengkapi. Terhadap dokumen yang sudah lengkap, proses penelaahan dapat dilakukan. Dalam satu kasus, bagaimana kalau surat pengantar RKA-K/L tahun yang akan datang tersebut, tidak ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga ? Apabila tidak ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan lembaga, maka yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa pejabat yang menandatangani surat pengantar tersebut adalah Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Menteri atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat lain yang ditunjuk untuk menandatangani surat pengantar RKA-K/L atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Eselon I. Bagaimana kalau surat pernyataannya pejabat pemilik portofolio tidak ditandatangani oleh pejabat eselon I ? Apabila surat pernyataan tidak ditandatangani oleh pejabat eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio)/sebagai penanggung jawab program, maka surat pernyataan tersebut dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk menandatangani yaitu Sekretaris Ditjen/Sekretaris Itjen/Sekretaris Badan atas nama Pejabat Eselon I atau Pejabat lain yang ditunjuk dan menandatangani surat pernyataan atas nama Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan selevel Eselon II. Bagaimana cara menelaah RKA KL ? Penelaahan terhadap RKA-K/L dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dokumen RKA-K/L dan penandatangannya. Formulir 1 berisi rekapitulasi seluruh unit eselon I ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, sedangkan formulir 2 dan formulir 3 untuk masing-masing unit eselon I ditandatangani oleh pejabat eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program. Apabila tidak lengkap, apa yang harus dilakukan ? Apabila dokumen RKA-K/L yang diterima tidak lengkap atau tidak sesuai dengan rincian pada surat pengantar RKA-K/L, langkah yang harus dilakukan adalah berkas
26
dokumen RKA Satker dan Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/Eselon I dan dokumen lainnya yang terkait dengan eselon I yang bersangkutan, dikembalikan untuk dilengkapi dan selanjutnya tanda terima dokumen diberikan catatan atas kekurangan atau dokumen yang dikembalikan. Penelaahan terhadap Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/Eselon I dilakukan dengan cara meneliti jumlah satker dan pagu anggaran untuk masing-masing satker dibandingkan dengan total pagu anggaran/alokasi anggaran untuk unit eselon I terkait pada Formulir 2 RKA-K/L dan penandatangan Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/Eselon I. Bagaimana apabila terjadi perbedaan ? Dalam hal total pagu anggaran/alokasi anggaran berdasarkan daftar rincian pagu anggaran per satker/eselon I berbeda dengan total pagu anggaran/alokasi anggaran pada Formulir 2 RKA-K/L untuk unit eselon I yang bersangkutan, daftar rincian pagu anggaran per satker/eselon I dikembalikan untuk diperbaiki. Sedangkan dalam hal daftar rincian pagu anggaran per satker/eselon I tidak ditandatangani oleh pejabat eselon I, daftar rincian pagu anggaran per satker/eselon I dapat ditandangani oleh pejabat yang lain yang ditunjuk. Bagaimana kalau terjadi perbedaan antara RKA satker dengan jumlah satker dalam rincian anggaran per satker/eselon I ? Apabila terjadi hal tersebut, maka berkas dokumen RKA Satker dan Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/Eselon I dan dokumen lainnya yang terkait dengan eselon I yang bersangkutan dikembalikan untuk dilengkapi, sedangkan tanda terima dokumen diberikan catatan atas kekurangan atau dokumen yang dikembalikan. Bagaimana bentuk penelaahan ADK RKA KL nya ? Bentuk penelaahan yang harus dilakukan adalah dengan cara memastikan apakah ADKnya sudah lengkap sesuai dengan jumlah eselon I dan Satker dan total pagu sama dengan pagu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Disamping itu, memastikan bahwa data dalam ADK sudah valid sesuai kaidah SPAN. Penelaahan terhadap ADK RKA-K/L dilakukan dengan cara mengunggah ADK RKAK/L ke dalam aplikasi RKA-K/LDIPA . Apabila tidak lengkap, diberikan catatan dalam tanda terima untuk dilengkapi, apabila total pagu tidak sama dengan pagu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, ADK RKA-K/L dikembalikan untuk diperbaiki. Seandainya tidak valid, ADK RKA-K/L harus dikembalikan untuk diperbaiki. Yang dimaksud dengan persetujuan Komisi DPR itu siapa ? Yang dimaksud persetujuan komisi DPR adalah persetujuan Ketua Komisi dan tiga orang wakil Ketua Komisi. Apabila tidak ditandatangani oleh pejabat-pejabat tersebut, surat persetujuan dapat ditandatangani oleh Ketua Komisi dan satu orang Wakil Ketua Komisi dan dua orang anggota komisi. Apabila belum ditandatangani juga oleh pejabat-pejabat tersebut, maka langkah yang harus dilakukan adalah Penelaahan RKA-K/L tahun yang akan datang tetap dapat dilakukan sepanjang dokumen administratifnya lengkap dan informasi terkait belum ada persetujuan Komisi terkait DPR-RI dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.
27
Kembali ke masalah penelaahan substantif, dapatkah dijelaskan lebih detail yang dimaksud dengan penelaahan substantif ? Penelaahan substantif adalah penelaahan dalam rangka memastikan bahwa data dalam RKA KL yang akan datang dengan pagu anggaran/alokasi anggaran yang akan datang sudah sesuai. Kesesuaian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan kedua dokumen tersebut terkait dengan pagu anggaran K/L, total pagu per sumber dana, pagu per program, rincian sumber dana per program dan yang terakhir adalah daftar rincian pagu per satker dengan RKA Satker. Apabila tidak sama, antara total pagu K/L dengan pagu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka seluruh berkas penelaahan dikembalikan untuk diperbaiki. Demikian juga apabila total pagu per sumber dana tidak sama dengan pagu sumber dana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, seluruh berkas penelaahan dikembalikan untuk diperbaiki. Dalam hal terjadi pergeseran pagu antar Program dan sudah mendapat persetujuan Komisi DPR-RI, yang harus dilakukan adalah memastikan pergeseran digunakan untuk menambah Biaya Operasional dan tidak mengurangi target kinerja prioritas nasional. Apabila pergeseran digunakan untuk menambah target kinerja prioritas nasional dan tidak mengurangi Biaya Operasional, maka penelaahan dapat dilanjutkan. Apabila terjadi pergeseran sebagai akibat adanya reorganisasi, dan perubahannya sudah diakomodir dalam data Renja K/L di Bappenas, maka penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahannya dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. Dalam hal terjadi pergeseran sumber dana dalam satu Program dan/atau antar Program yang belum disetujui oleh Komisi terkait DPR RI, berkas penelaahan unit eselon I terkait harus dikembalikan untuk diperbaiki. Dalam hal daftar rincian pagu per Satker berbeda dengan RKA Satker, dokumen dimaksud dikembalikan untuk diperbaiki termasuk ADK RKA-K/L nya. Bagaiaman dengan penelaahan kesesuaian antara kegiatan, keluaran dan anggarannya ? Penelaahan terkait dengan hal ini dilakukan untuk memastikan, apabila terdapat kegiatan/keluaran ternyata bukan merupakan tugas dan fungsi unit terkait (belum ada dasar hukumnya), maka alokasi anggarannya dituangkan dalam Output Cadangan. Memang benar bukan tusi unit yang bersangkutan, akan tetapi apabila dipastikan ada dsar hukum penugasannya, maka penelaahan dapat dilanjutkan. Meskipun demikian, apabila terdapat Kegiatan/Keluaran yang belum ada dasar hukum pengalokasian anggarannya, penelaahan tetap dapat dilanjutkan, alokasi anggaran dalam RKA-K/L diberi catatan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. Sebaliknya, apabila terjadi Kegiatan/Keluaran yang sama dengan tahun anggaran yang lalu namun alokasi anggarannya berbeda, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memastikan apakah perbedaannya disebabkan adanya Komponen baru; atau apakah ada perubahan jumlah volume Keluaran. Dalam hal status quo, selisih lebih anggaran yang dialokasikan dapat dialihkan ke Keluaran yang lain atau dituangkan dalam Output Cadangan dan penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.
28
Terkait dengan Kegiatan/Keluaran inisiatif baru, alokasi anggarannya sangat berbeda dengan Kegiatan/Keluaran sejenis yang sudah ada, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memastikan apakah ada Komponen yang berbeda digunakan sebagai dasar penghitungan alokasi anggarannya, atau apakah jumlah volume keluaran berbeda, Dalam hal dasar penghitungannya sama, selisih lebih anggaran yang dialokasikan dapat dialihkan ke Keluaran yang lain atau dituangkan dalam Output Cadangan dan selanjutnya penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. Bagaiaman dengan penelaahan relevansi komponen/tahapan ? Penelaahan relevansi komponen/tahapan dengan keluaran dilakukan untuk memastikan apakah terdapat Komponen yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian Keluaran atau apakah terdapat Komponen yang salah penempatan dan atau apakah terdapat Komponen yang alokasi anggarannya berlebih (in-efisien). Dalam hal terdapat Komponen yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian Keluaran, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah alokasi anggaran untuk Komponen dimaksud dialihkan dan ditambahkan pada Komponen lain dalam Keluaran yang sama dan menambah volume Keluaran atau alokasi anggaran untuk Komponen dimaksud dialihkan dan ditambahkan ke Komponen lain dalam Keluaran yang berbeda dan menambah volume Keluaran. Alternatif yang lain alokasi anggaran untuk Komponen dimaksud dituangkan dalam Output Cadangan dalam Kegiatan yang sama. Apabila kondisi demikian, maka, penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan. Dalam hal terdapat Komponen yang salah penempatan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah komponen dimaksud dan alokasi anggarannya dikeluarkan dari Keluaran dan dimasukan dalam Keluaran sendiri atau alokasi anggaran untuk Komponen dimaksud dialihkan dan ditambahkan ke Komponen lain dalam Keluaran yang sudah ada dan menambah volume Keluaran. Khusus untuk Komponen yang alokasi anggarannya berlebih (in-efisien), selisih lebih anggarannya ditambahkan pada Komponen lain dalam Keluaran yang sama dan menambah volume Keluaran atau bisa juga dialihkan dan ditambahkan ke Komponen lain dalam Keluaran yang berbeda dan menambah volume Keluaran atau apabila memungkin dituangkan dalam Output Cadangan dalam Kegiatan yang sama. Bagaimana dengan penelaahan terkait konsistensi pencantuman sasaran kinerja K/L dengan RKP ? Pada prinsipnya, penelaahan ini dilakukan dalam rangka untuk memastikan jenis dan volume Keluaran yang ditetapkan dalam RKP tahun yang akan datang dituangkan sama dalam RKA-K/L tahun yang akan datang. Yang kedua, untuk memastikan jenis dan volume keluaran inisiatif baru yang dituangkan dalam RKAK/L ada rujukannya yaitu RKP tahun yang akan datang. Yang ketiga untuk memastikan jenis dan volumenya. Keempat untuk memastikan apakah terdapat perubahan rumusan outcome, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam RKA-K/L tahun yang akan datang. Dan yang terakhir untuk memastikan adakah perubahan rumusan Program dan/atau Kegiatan karena adanya reorganisasi.
29
Dalam hal pencantuman jenis dan volume Keluaran yang ditetapkan dalam RKP tahun yang akan datang dituangkan tidak sama dalam RKA-K/L tahun yang akan datang, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: a. Apabila jenis dan volume Keluaran yang berbeda merupakan prioritas nasional dan sudah disetujui Komisi terkait DPR-RI, kita harus memastikan Bappenas dapat menyetujui perubahan dimaksud dan sudah diakomidir dalam perubahan Renja K/L dan RKP tahun yang akan datang . b. Apabila volume Keluaran yang berkurang merupakan Keluaran yang berlanjut dari tahun sebelumnya, kita harus memastikan perubahan dimaksud sudah diakomodir dalam perubahan Renja K/L dan RKP tahun yang akan datang. c. Dalam hal volume Keluaran yang berkurang merupakan Keluaran yang berlanjut khususnya multiyears contract, kita harus memastikan perubahan dimaksud sudah ada persetujuan rekomposisi dari Menteri Keuangan. d. Dalam hal pencantuman jenis dan volume Keluaran yang berbeda belum mendapat persetujuan Komisi terkait DPR-RI, alokasi anggaran dalam RKAK/L diberi catatan. Dalam hal pencantuman jenis dan volume Keluaran inisiatif baru yang dituangkan dalam RKA-K/L tidak ada rujukannya dalam RKP tahun yang akan datang, langkahlangkah yang harus dilakukan adalah memastikan dasar hukum atau penugasan sebagai dasar pengalokasian anggaran sudah ada. Kita harus memastikan juga, data Keluaran sudah masuk dalam referensi RKA-K/L tahun yang akan datang. Dalam hal dasar hukum atau penugasan sebagai dasar pengalokasian anggaran belum ada, alokasi anggaran dalam RKA-K/L harus diberikan catatan. Selanjutnya, apabila terjadi perubahan rumusan Outcome, Indikator Kinerja Utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam RKA-K/L tahun yang akan datang, langkah strategis yang harus dilakukan adalah memastikan perubahannya sudah diakomodir dalam perubahan data Renja K/L dan RKP tahun yang akan dating, perubahannya sudah masuk dalam referensi RKA-K/L tahun yang akan datang. Dalam hal terdapat perubahan rumusan Program dan/atau Kegiatan karena adanya reorganisasi, langkah yang harus dilakukan adalah memastikan dasar hukum atau persetujuan dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi sudah ada, kemudian memastikan perubahannya sudah diakomodir dalam perubahan data Renja K/L dan RKP tahun yang akan dating dan memastikan pula perubahannya sudah masuk dalam referensi RKA-K/L tahun yang akan datang. Apa yang dimaksud dengan penelaahan konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk tiga tahun kedepan ? Yang dimaksud dengan penelaahan konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan adalah dalam rangka untuk mengetahui apakah angka prakiraan maju sangat berbeda dengan alokasi anggaran tahun yang direncanakan, kedua untuk memastikan kebutuhan anggaran untuk Biaya Operasional dihitung cukup dengan pendekatan flat policy untuk 3 (tiga) tahun ke depan, ketiga untuk memastikan alokasi anggaran untuk Biaya Operasional terkait pelaksanaan tugas fungsi unit, termasuk yang sudah menjadi komitmen seperti multiyears contract masuk dalam prakiraan maju dan selanjutnya untuk memastikan Kegiatan/Keluaran yang bersifat einmaleigh dan/atau komponen Kegiatan yang tidak berlanjut tidak
30
masuk dalam prakiraan maju dan yang terakhir untuk memastikan dasar hukum atau kebijakan yang mendasari pengalokasian anggaran yang masih berlanjut, masih efektif berlaku Dalam hal pencantuman angka prakiraan maju sangat berbeda dengan alokasi anggaran tahun yang direncanakan, maka sebagai penelaah harus memastikan pencantuman volume Keluaran tidak ada yang salah (terlalu besar) dibandingkan tahun yang direncanakan, kedua formula dan indeks penghitungan KPJM sudah benar dan yang ketiga penelaah harus mengetahui bahwa kesalahan pencantuman volume Keluaran atau kesalahan formula dan indeks KPJM, dilakukan dengan memperbaiki data dalam ADK RKA-K/L; Dalam hal pencantuman kebutuhan anggaran untuk Biaya Operasional berbeda dengan tahun yang direncanakan, langkah yang harus dilakukan adalah memastikan apakah perbedaan karana adanya perubahan database pegawai atau apabila tidak terjadi perubahan database pegawai, angka prakiraan maju diperbaiki dengan asumsi Volume Keluaran sama dengan tahun tahun yang akan datang, alokasi anggaran sama dengan alokasi tahun yang akan datang, dan tambahan yang d iusulkan untuk dua tahun, tiga tahun dan empat tahun yang akan datang dapat dipertimbangkan dalam reiviu angka dasar dua tahun yang akan datang. Bagaimana apabila alokasi anggaran Biaya Non Operasional untuk pelaksanaan tugas fungsi unit dan multiyears contract belum masuk dalam angka prakiraan maju ? Apabila terjadi demikian, maka langkah yang harus dilakukan adalah angka perkiraan maju diperbaiki dengan asumsi volume keluaran untuk kegiatan tugas fungsi unit sama dengan tahun yang akan datang, dan alokasi anggaran untuk multiyears contract dihitung sesuai kebutuhan rencana tahunan. Bagaimana untuk kegiatan/keluaran yang bersifat einmaleigh ? Dalam hal Kegiatan/Keluaran yang bersifat einmaleigh dan/atau komponen Kegiatan yang tidak berlanjut masuk dalam prakiraan maju, langkah yang harus dilakukan adalah angka prakiraan maju diperbaiki dengan cara Kegiatan/Keluaran yang bersifat einmaleigh dan/atau komponen Kegiatan yang tidak berlanjut volumenya diganti menjadi ‘0’. Sedangkan terkait dengan dasar hukum atau kebijakan yang mendasari pengalokasian anggaran yang masih berlanjut sudah berakhir, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah angka prakiraan maju diperbaiki dengan cara volume pada Kegiatan/Keluaran diganti menjadi ‘0”.
31
