LANGKAH-LANGKAH LANGKAH LANGKAH SETELAH DITETAPKAN MENJADI SATUAN KERJA PK BLU
SETELAH DITETAPKAN MENJADI SATKER BLU
APA YANG HARUS DILAKUKAN Asumsi : Satker Ditetapkan p pada p Tahun 2010
y Menyetorkan seluruh PNBP TA 2010 dan/atau sisa PNBP y y y y y y y y y
tahun anggaran sebelumnya Menyusun RBA TA 2010 Merevisi DIPA TA 2010 Menyusun RBA TA 2011 Menyusun SOP Pengelolaan Keuangan Menyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa Mengajukan Usulan Dewas Mengajukan Usulan tarif Mempertanggungjawabkan Penggunaan PNBP BLU Memo Penyesuaian dan Saldo Awal Kas BLU
Menyetorkan seluruh PNBP TA 2010 dan/ dan/atau sisa PNBP tahun anggaran sebelumnya y Misal satker A ditetapkan p menjadi j satker yyang g menerapkan PK BLU tanggal 26 Januari 2010 y PNBP TA 2009 dan TA 2010 ((1 - 26 Januari 2010) yang belum disetorkan agar segera disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. y Terhadap PNBP yang telah disetorkan tersebut, bagi BLU PTN dapat dimintakan kembali sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor: 58/PB/2008, sedangkan bagi BLU Non PTN dapat digunakan di TA 2010 sesuai dengan mekanisme penggunaan PNBP sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor: 66/PB/2005. 66/PB/2005
MENYUSUN RBA TA 2010 y RBA TA 2010 disusun berdasarkan DIPA dan RKA-KL TA
2010, tidak perlu lagi menyusun target baru. y Apabila A bil realisasi li i PNBP melampaui l i pagu APBN maka k satker merevisi RBA. Penggunaan kelebihan realisasi p digunakan g langsung g g mendahului revisi DIPA dan dapat tanpa melalui perubahan SAPSK.
MEREVISI DIPA TA 2010 y DIPA
TA 2010 segera diajukan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat untuk direvisi baik akun maupun formatnya kedalam DIPA BLU sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor: 57/PB/2008 dan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S S-7430/PB/2009 7430/PB/2009 y Bagi Satker BLU PTN, DIPA BLU mencantumkan akun PNBP sebesar realisasi belanjanya j y dan akun BLU sebesar sisa pagunya. y Bagi Satker BLU Non PTN, DIPA BLU mencantumkan akun PNBP sebesar PNBP yang telah disetor sedang akun BLU sisa pagunya.
Contoh Kasus: Satker ditetapkan sebagai PK BLU tanggal 28 Februari 2010. Pagu belanja PNBP pada DIPA 2010 adalah Rp. 10 M. Realisasi sampai dengan tanggal 27 Februari 2010 adalah : • PNBP yang telah disetor = Rp. Rp 4 M • Realisasi Belanja = Rp. 1 M A. Non PTN : akun PNBP = Rp. 4 M akun BLU = Rp. 6 M B. PTN : akun PNBP = Rp. 1 M akun k BLU = Rp. R 9M Seluruh PNBP satker PTN y yang g telah disetor ke Kas Negara g sebelum ditetapkan menggunakan PK BLU, dapat ditarik kembali melalui mekanisme SPM Pengembalian
MENYUSUN RBA TA 2011 RBA TA 2011 disusun berdasarkan renstra dan kebutuhan serta kemampuan pendapatan disertai dengan standar pelayanan minimum dan biaya dari output yang dihasilkan. y RBA TA 2011 yang telah disusun selambat-lambatnya akhir Maret 2010 sudah harus disampaikan ke K/L y RBA TA 2011 oleh K/L dikonsolidasikan kedalam RKA K/L. y
Diagram Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Januari – April
September - Desember
Mei – Agustus (4) P b h Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal & RKP
DPR
(8)
Pembahasan RKA-KL
(9)
Pembahasan RAPBN
UU APBN
(11)
(7) Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
Kabinet/ Presiden
Kementrian Perencanaan
(6)
(2) SE Pagu Sementara
Kementrian Keuangan
Lampiran RAPBN (Himpunan RKAKL) (5)
(10) Rancangan Keppres ttg Rincian APBN
(13) Pengesahan
Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran
(1)
Satker BLU
Keppres tentang Rincian APBN
Penelaahan Konsistensi dengan RKP
SEB Prioritas Program dan Indikasi Pagu
Kement. Negara/ Lembaga
Nota Keuangan RAPBN dan Lampiran
Renstra KL
Rostra BLU
Rancangan Renja KL
(12)
(3)
RKA-KL
Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(14)
Dokumen Pelaksanan Angga an Anggaran
RBA
8
MENYUSUN SOP PENCAIRAN DANA PNBP y Bagi satker BLU yang baru ditetapkan agar segera
menyusun SOP Pencairan Dana PNBP BLU, terutama bagi g satker BLU yyang g cukup p besar. Mekanisme dan prosedurnya dapat mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor: 66/PB/2005 misalnya dalam hal: y Pejabat Pengelola Anggaran y Prosedur pengajuan pembayarannya y Penyediaan uang muka y Prosedur pencairan dana y Pelaporan P l R li Realisasi i Anggaran A
MENYUSUN SOP PENGADAAN BARANG/JASA Pengadaan
barang/jasa menganut prinsip transparansi, efisien, efektif, bersaing, g, adil/tidak diskriminatif,, akuntabel dan p praktek bisnis y yang g sehat. Pengadaan barang/jasa BLU berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU Pengadaaan barang/jasa oleh pelaksana pengadaan yang dibentuk oleh P i i BLU Pemimpin Pelaksana pengadaan dapat berbentuk tim/unit tersendiri yang personilnya memahami tata cara pengadaan dan substansi pekerjaan/kegiatan. Dalam penetapan penyedia barang/jasa, barang/jasa panitia harus memperoleh persetujuan tertulis dari: − Pemimpin BLU : > 50 M − Pejabat yg ditunjuk Pemimpin BLU : < 50 M Prinsip penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa − Obyektifitas Æ Integritas moral, kecakapan pengetahuan, tanggung jawab − Independensi Æ menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan − Saling uji (cross check) Æ berusaha memperoleh informasi dari sumber yang kompeten, dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan PMK 08/PMK.02/2006
Dewan Pengawas y Satker
BLU yang memenuhi persyaratan, dapat mempunyai Dewas yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dengan persetujuan Menkeu. Menkeu y Persyaratan jumlah Dewas sbb: y Nilai omset Rp 15 miliar s.d s d 30 miliar/th atau aset di atas Rp 75 miliarÆ tiga Dewas. y Nilai omset di atas Rp 30 miliar/th atau aset Rp 200 miliar Æ tiga atau lima Dewas. y Unsur dewas terdiri dari unsur kementerian negara/lembaga teknis, kementerian keuangan, dan tenaga ahli. PMK 109/PMK.05/2007
MENGAJUKAN USULAN TARIF y BLU dapat d t memungutt biaya bi k kepada d masyarakat k t sebagai b i
imbalan layanan yang diberikan dalam bentuk tarif yang perhitungan g biaya y p per unit layanan. y disusun atas dasar p y Tarif layanan diusulkan oleh BLU ke menteri teknisnya dan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai d dengan k kewenangannya. y Tarif layanan harus mempertimbangkan: y kontinuitas dan pengembangan layanan y daya beli masyarakat y azas keadilan dan kepatutan y kompetisi k ti i yang sehat h t
Kontinuitas dan Pengembangan Layanan y Kontinuitas layanan adalah kemampuan
BLU agar usaha layanan yg dilakukan dpt berkesinambungan, berkelanjutan dan terus menerus utk melayani masyarakat dgn mengandalkan pendapatan yg diterima. y Pengembangan P b l layanan adalah d l h usaha h j lebih besar BLU untuk tumbuh menjadi dan mandiri dlm meningkatkan kualitas & kuantitas layanan. layanan
Kontinuitas dan Pengembangan Layanan y Kontinuitas layanan adalah kemampuan BLU agar usaha layanan yg
dilakukan dpt berkesinambungan, berkelanjutan dan terus menerus utk melayani masyarakat dgn mengandalkan pendapatan yg diterima. y Pengembangan layanan adalah usaha BLU untuk tumbuh menjadi l bih besar lebih b d dan mandiri di i dlm dl meningkatkan i k tk k lit kualitas & kuantitas k tit layanan. y Agar dapat berkembang & berkesinambungan perlu memperhatikan: y Tujuan pelayanan dan/atau kebijakan pemerintah terhadap pelayanan: y cost minus: kebijakan penetapan biaya yang diharapkan kembali tanpa memperhitungkan dgn biaya pemeliharaan y cost recovery: penetapan tarif dengan memperhitungkan seluruh biaya yang diharapkan kembali. y cost plus: penetapan tarif yang memperhitungkan seluruh biaya yang diharapkan kembali ditambah dengan margin. y Mengidentifikasi biaya produksi dan biaya non produksi. y Menganalisa harga pokok produksi (HPP) per unit layanan untuk tarif dasar. y Membandingkan perkiraan pendapatan dan biaya dalam 1 tahun anggaran. anggaran y Mempertimbangkan surplus/defisit tahun yll termasuk subsidi dari APBN
DAYA BELI MASYARAKAT S y Daya D b li masyarakat beli k t adalah d l h kemampuan k masyarakat k t
untuk membayar terhadap layanan yg diterima dari BLU. y Dalam mempertimbangkan besaran tarif perlu memperhatikan: y Sensitifitas masyarakat terhadap besaran tarif y Geografis G fi masyarakat k t yang dilayani dil i BLU y Sosial budaya masyarakat yang dilayani BLU y Tingkat g pendapatan p p masyarakat y yang y g dilayani y BLU
AZAS S KEADILAN DAN KEPATUTAN y Azas keadilan: tarif BLU harus mencerminkan pelayanan
BLU yang adil dil secara proporsional i l bagi b i semua lapisan l i masyarakat. y Azas kepatutan: batasan kewajaran yang berpegang pada norma-norma yang berlaku pada masyarakat secara umum. y Dalam mempertimbangkan besaran tarif perlu memperhatikan: y Perbandingan besaran tarif yang berlaku dalam industri yang
sejenis/justifikasi usulan besaran/pola tarif dari sektor terkait. y Tarif yang dikenakan harus disesuaikan dengan layanan yang diberikan. diberikan y Tarif yang dikenakan harus disesuaikan dengan obyek penerima layanan/target pasar, misal: tarif bersubsidi hanya pada pelayanan kelas III
KOMPETISI O S YANG G SEHAT S y Kompetisi yang sehat adalah persaingan usaha dimana
setiap penyelenggara usaha tersebut berpacu dalam memberikan layanan, layanan dan mutu yg terbaik dengan harga yang wajar sehingga mendorong kemajuan satker BLU. y Dalam mempertimbangkan besaran tarif perlu memperhatikan: y kondisi BLU dalam persaingan dengan industri sejenis. y harga pasar yang bersaing. bersaing y jumlah penyedia barang/jasa sejenis.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN PNBP OLEH BLU ... (1) Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari PNBP yang digunakan langsung, Satker BLU menyampaikan SPM Pengesahan kepada KPPN. y Penyampaian SPM pengesahan dilakukan setiap triwulan selambatlambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan yang bersangkutan. y Melalui surat nomor: S S-47/PB 47/PB.5/2010 5/2010 tanggal 17 Maret 2010, 2010 Direktur Pembinaan PK BLU menghimbau agar satker BLU mengesahkan pendapatan dan belanja tiap triwulan paling lambat pukul 12.30 waktu setempat sete pat pada hari a kerja e ja te terakhir a di ttriwulan d u a be berkenaan e aa aga agar kinerja e ja pendapatan dan belanja triwulan berkenaan tercatat di Laporan Realisasi Anggaran triwulan berkenaan. y SPM pengesahan dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh pimpinan BLU y
P di j P Perdirjen Perbendaraan b d N No. PER PER-50 50 th thn 2007 ttgll 26 JJulili 2007 & No. PER-67/PB/2007 tgl 11 Oktober 2007
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN PNBP OLEH BLU ... (2) Berdasarkan SPM Pengesahan, KPPN menerbitkan SP2D sebagai pengesahan penggunaan dana PNBP. y Pertanggungjawaban penggunaan dana PNBP selain yang digunakan langsung oleh Satker yang berstatus BLU Bertahap menggunakan mekanisme pertanggungjawaban PNBP sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 66/PB/2005. y
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN PNBP OLEH BLU ... (3) Contoh kasus: Perlakuan atas keterlambatan pengesahan pendapatan dan belanja PNBP BLU
y
Realisasi pendapatan dan/atau belanja yang didanai dari PNBP tahun 2007 yang belum disahkan dengan SPM/SP2D Pengesahan oleh KPPN tetapi pendapatan dan/atau belanja tersebut telah dilaporkan dalam LRA BLU/Kementerian/Lembaga U/ e e te a / e baga TA 2007, 00 , BLU U ttidak da pe perlu u melakukan pengesahan pendapatan dan/atau belanja tersebut dengan SPM/SP2D Pengesahan pada tahun 2008 karena pendapatan dan/atau belanja tersebut telah dipertanggungjawabkan melalui LRA BLU/K/L TA 2007 dan telah selesai dengan diterbitkannya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN PNBP OLEH BLU ... (3) y
y
Terhadap realisasi pendapatan dan/atau belanja yang didanai dari PNBP tahun 2007, tetapi tidak dilaporkan dalam LRA BLU/K/L TA 2007, belum disahkan dengan SPM/SP2D Pengesahan pada tahun 2007 oleh KPPN,, dan belum tercantum dalam DIPA 2008,, maka BLU melakukan hal-hal dibawah ini: − BLU harus mengajukan revisi DIPA 2008 atas pendapatan dan/atau belanja tersebut kepada Kanwil Ditjen P b d h Perbendaharaan setempat t t paling li llambat b t 1 b bulan l sebelum b l tahun anggaran 2008 berakhir. − Berdasarkan revisi DIPA tersebut, BLU mengajukan SPM P Pengesahan h yang b berisikan i ik pendapatan d t d dan/atau / t b belanja l j dimaksud untuk disahkan oleh KPPN. BLU perlu mengungkapkan realisasi pendapatan dan/atau belanja tahun 2007 yang telah disahkan dengan SPM/SP2D Pengesahan tahun 2008, dalam Catatan atas Laporan Keuangan BLU (CALK). Surat Dirjen PBN Nomor: S S-7034/PB/2008 7034/PB/2008 tanggal 24 Oktober 2008
M Memo P Penyesuaian i & Saldo S ld Awal A l Kas K BLU Memo Penyesuaian Dokumen sumber yang digunakan untuk membukukan transaksi keuangan yang mempengaruhi perkiraan neraca p pada LK BLU;; y Disusun saat penyusunan LK per semester dan tahunan. y Digunakan untuk membukukan saldo awal kas di BLU, sehingga setiap pembukuan pendapatan dan belanja BLU yang bersumber pada pendapatan BLU dapat langsung mempengaruhi kas BLU di KPPN. y
Saldo Awal Kas BLU y Pembukuan Saldo Awal Kas di BLU melalui Memo
Penyesuaian (MP). y Satker BLU yang telah mengesahkan pendapatan/ pengeluaran s.d. s d triwulan IV 20X0, 20X0 Saldo Awal Kas BLU pada SPM Pengesahan Triwulan I 20X1, yaitu sebesar yang tercantum dalam SP2D Pengesahan Triwulan IV 20X0. 20X0 y Satker BLU yang belum mengesahkan pendapatan/ pengeluaran p g s.d. triwulan IV 20X0, Saldo Awal Kas BLU sebesar yang tercantum dalam Neraca berdasarkan SAP 31 Desember 20X0. y Penyampaian MP ke KPPN dilampiri: SPTJ, SPTJ Berita Acara Pemeriksaan dan Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran, Rek Koran TA lalu dan Neraca berdasarkan SAP, SAP bila telah tersusun. tersusun
Saldo Awal Kas BLU Bila terdapat perbedaan antara rek rek. koran dan/atau register penutupan kas, saldo kas BLU yang digunakan adalah sebesar rekening koran dan/atau register penutupan kas kas. y Terhadap perbedaan tersebut dilakukan penyesuaian pada Neraca p p per 31 Desember yyang g telah diaudit. y Penggunaan Saldo Awal Kas BLU harus tercantum pada DIPA BLU y
Surat Dirjen PBN No. S-4376/PB/2008 tanggal 11 Juni 2008
Terima Kasih
Direktorat Pembinaan PK BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Tlp 021-3811174 Fax. 021-3812767
