Asruni Dosen Tetap STIE Pancasetia Banjarmasin

PENGARUH FAKTOR UPAH MINIMUM KABUPATEN, INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN TANAH BUMBU Asruni Dosen Tetap STIE Pancasetia Banjarmasin ABSTRAKSI Penerapan upah minimum oleh pemerintah mempengaruhi penawaran dan permintaan tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja yang berakibat pada penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum dan faktor investasi terhadap serta pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil di Kabupaten Tanah Bumbu baik secara simultan maupun secara parsial. Hasil analisis menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil. Sementara itu, investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja disektir industri kecil, yang berarti investasi berpeluang dalam penyerapan tenaga kerja. Dari hasli penelitian ini investasi berpeluang menciptakan penyerapan tenaga kerja, Dengan demikian pengembangan investasi di Kabupaten Tanah Bumbu perlu dikembangkan untuk penyerapan tenga kerja guna mengurangi pengangguran. Kata kunci: upah minimum kabupaten, investasi, pemerintah, penyerapan tenaga kerja PENDAHULUAN

pengeluaran

kan justru perusahaan besar dan konglemeratlah yang mendapat keuntungan. Studi empiris membuktikan bahwa pertambahan nilai tambah ternyata tidak dinikmati perusahaan berskala kecil, namum perusahaan berskala konglomerat dengan tenaga kerja lebih dari 1000 orang yang meninkmati kenaikan nilai tambah secara absolute maupun per rata-rata perusahaan (Kuncoro dan Abimanyu, 1995). Perhatian untuk menumbuhkembangkan industri kecil setidaknya dilandasi oleh tiga alasan, yaitu pertama industri kecil menyerap banyak tenaga kerja, kedua industri kecil memegang peranan penting dalam ekspor non migas dan ketiga adanya urgensi untuk struktur ekonomi dimana industri dipegang oleh usaha skala besar.

Latar Bekakang Masalah Proses pembangunan seing kali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi dan pembangunan industri sebenarnya merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Sejak tahun 1983, pemerintah secara konsisten telah melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural dan restrukturisasi perekonomian. Kendati demikian banyak yang mensinyalir deregulasi di bidang perdagangan dan investasi tidak memberi banyak keuntungan bagi perusahaan kecil dan menengah, bah-

21

KINDAI Volume 10 Nomor 1, Januari – Maret 2014

Sektor industri kecil merupakan salah satu bagian penting dalam pembentukan kemandirian daerah, yang tentunya menjadi instrument yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi. Dibandingkan dengan sektor industri besar, pertumbuhan industri kecil ini cenderung lebih tinggi, baik dari segi unit usaha maupun dalam jumlah tenaga kerja yang mampu diserap. Sebagai gambaran, kendati sumbangannya dalam output nasional (PDRB) hanya 56,7% dan dalam ekspor non migas hanya 15%, namun sektor industri kecil member kontribusi sebesar 99% dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6% dalam penyerapan tenaga kerja (Kompas, 14/12/2001). Hal ini lebih lanjut menjadi sebuah optimism pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengandalkan sektor industri kecil sebagai penentu tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,7% tahun 2014, selain itu juga menjadi acuan dalam mencapai target penurunan kemiskinan pada akhir tahun 2014 sebesar 8% hingga 10%. Penerapan Upah Minimum oleh pemerintah mempengaruhi penawaran dan permintaan tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja.Karena itu dampak upah minimum tidak terbatas hanya pada masalah upah, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja.Yang tidak kalah penting upah minimum juga dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap berbagai kelompok pekerja. Oleh karena itu penetapan upah minimum akan berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan pada akhirnya akan berdampak pada kesempatan kerja yang ada. Penetapan Upah Minimum Kabupaten seperti yang telah disebutkan di atas akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja serta dampak yang berbeda terhadap

22

berbagai kelompok pekerja, termasuk para pelaku industri kecil di kabupaten Tanah Bumbu. Implikasi dari perubahan permintaan tenaga kerja dalam waktu tertentu tentunya akan mempengaruhi beberapa sektor lainnya, sehingga perlu dicermati upaya yang dilakukan pemerintah daerah secara komprenhensif dan mencapai target serta sasaran yang ditentukan. Upaya mewujudkan peningkatan investasi di kabupaten Tanah Bumbu harus terus berkesinambungan dan konsisten dilakukan mengingat sangat diperlukan iklim investasi yang komprehensif ditengah semakin membaiknya indikator makro perekonomian nasional dan cukup signifikannya laju pertumbuhan ekonomi. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Seberapa besar pengaruh faktor Upaha Minimum Kabupaten terhadap penyerepan tenaga kerja pada sektor industri kecil di Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Seberapa besar pengaruh faktor investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil di Kabupaten Tanah Bumbu 3. Seberapa besar pengaruh faktor pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil di Kabupaten Tanah Bumbu. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur pengalaman diri peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap kebutuhan masyarakat terutama da-


lam hal penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil. 2. Bagi pelaku pemerintah daerah dan pelaku industri dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, khususnya Upah Minimun Kabuoaten, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Daerah. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, dan Kesempatan Kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Sumarsono, 2003). Sedangkan Angkatan Kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan, baik yang sedang bekerja dan sementara tidak bekerja. Menurut Lukisari (2007), kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dalam istilah ketenagakerjaan kesempatan kerja diartikan lowongan pekerjaan yang dapat diisi oleh pencari kerja untuk mendapatkan kerja. Pengupahan Pengertian upah berdasarkan PP No.8/1981 sebagai berikut: Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun

23

keluarganya. Upah Minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral yang meliputi upah poko dan tunjangan.Upah Pokok Minimum adalah upah pokok yang diatur secara minimal baik regional, sektoral maupun sub sektoral yang merupakan upah pokok saja tidak termasuk tunjangan. Hubungan Upah dengan Penyerapan Tenaga Kerja. Perusahaan atau pemberi kerja adalah pihak yang meminta jasa tenaga kerja yang akan dikombinasikan dengan faktor produksi lainnya dalam upaya menghasilkan output. Sedangkan angkatan kerja adalah pihak yang menawarkan jasa keahlian dan kemampuannya kepada sektor riil maupun sektor lainnya, seperti pertanian, industri manufaktur, maupun jasa-jasa. Penentuan upah minimum oleh pemerintah dalam rangka memperhatikan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi, perlu diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan dan peningkatan daya beli golongan penerima upah yang rendah, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.Kenaikan pendapatan muncul dari perubahan dalam tenaga kerja, yaitu total jam kerja yang menghasilkan output yang lebih banyak. Perubahan produktivitas tersebut berarti perubahan dalam kenaikan penyerapan tenaga kerja (Lipsey, 1995). Upah berhubungan dengan produktivitas serta penyerapan tenaga kerja, karena memiliki keterkaitan yang sangat erat. Apabila kualitas sumber daya manusia ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga mempunyai keterampilan nyang tinggi, maka upah yang akan diterima juga meningkat. Demikian pula jika upah yang diterima tenaga kerja sudah memadai, maka produktivitas tenaga kerja juga meningkat, sehingga penyerapan


tenaga kerja juga akan meningkat. Sebaliknya apabila produktivitas kerja rendah maka imbalan dalam bentuk upah juga rendah sehingga dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja (Lukisari, 2007). Investasi Menurut Sukirno (2000), investasi adalah sebagai pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barangbarang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor pengusaha guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan keuntungan di masa akan datang. Dari pengertian tersebut Investasi dapat dikelompokkan berdasarkan kekhususan dan kegiatannya sebagai berikut: Investasi baru, Investasi peremajaan, Investasi rasionalisasi, Investasi perluasan, Investasi modernisasi dan Investasi diversifikasi. Sedangkan jenis investasi berdasarkan dari pelaku terbagi atas: autonomous investment (investasi otonomi) dan induced investment (investasi dorongan). Pengeluaran Pemerintah Pemerintah adalah satu institusi yang dapat melakukan beberapa hal lebih baik dari swasta atau individu. Fungsi pemintah menurut Stinglizt (2000), ada tiga hal yang relevan dengan keuangan negara adalah redistribusi pendapatan, penyediaan barang publik dan perlidungan sosial.Fungsi distribusi merupakan fungsi utama pemerintah, dimana distribusi pendapatan yang merata antar penduduk merupakan menjadi alat monitoring secara berkesinambungan mengingat kekuat-

24

an mekanisme pasar yang terbentuk tidak bisa menciptakan alokasi distribusi pendapatan yang merata. Industri Menurut UU No.5/1984, industri adalah kegiatan ekonomi mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk pengunaannya. Sedangkan Dumairy (2006) industri mempunyai dua pengertian. Pertama, industri merupakan perusahaan-perusahaan penghasil kertas. Kedua, industri adalah sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industri Kecil Industri kecil merupakan semua perusahaan yang melakukan kegiatan mengolah barang dasar atau setengah jadi atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang tinggi nilainya. Menurut BPS, industri kecil adalah industri yang menggunakan tenaga kerja 5-19 orang, sedangkan Disperindag mendefinisikan industri kecil sebagai suatu kegiatan usaha industri atau bisnis yang memiliki nilai investasi sampai dengan 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau tempat bisnis (Kep Memperindag No.254/WP/Kep/97, tanggal 28 Juli 1997). Karakteristik Industri kecil sebagai berikut: 1. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasional. 2. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit normal. 3. Sebagain Industri kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum.

25


METODE PENELLITIAN Penelitian ini menggunakan format penelitian kuantitatif eksplanasi, yaitu untuk menjelaskan pengaruh satu variabel dengan variabel lain. Penelitian ini menggunakan hipotesis, dimana pengujian hipotesis dikembangkan dan menyempurnakan sebuah teori. Data utama penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari BPS Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu serta Dinas Perindustrian dan perdagangan dan Ekonomi Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Bumbu. Teknik analisa data yang digunakan peneliti adalah dengan Uji Normalitas Data, Uji Asumsi Klasik dan Uji Statistik, dengan teknik estimasi model regresi dengan persamaan formulasi sebagai berikut: Y= a+b1X1+b2X2+b3X3 Untuk melakukan pengujian hipotesis baik secara parsial maupun simultan, peneliti menggunakan teknik analisis data secara statistic dengan menggunakan alat Uji t dan Uji F. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan secara parsial digunakan Uji t dengan ketentuan: 1. Apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel dengan alpha 5%, maka keputusan menerima hipotesis kerja. 2. Apabila nila t hitung lebih kecil dari t tabel dengan alpha 5%, maka keputusan menolak hipotesis kerja. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan secara simultan dengan Uji F dengan ketentuan: 1. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel dengan alpha 5%, maka keputusan menerima hipotesis kerja.

2. Apabila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel dengan alpha 5%, maka keputusan menolak hipotesis kerja. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Dalam hasil penelitan ini, peneliti mencoba memaparkan terhadap variabel-variabel diteliti yang menyangkut Penyerapan Tenaga Kerja (Y), Upah Minimum Kabupaten (UMK) /X1, Investasi (X2) dan Pengeluaran Pemerintah (X3).Dengan menggunakan statistik deskriptif secara proposional. Analisis Hasil Penelitian Dalam analisis pembahasan ini, peneliti menfokuskan pada pengujian hipotesis baik secara parsial maupun secara simultan. Sebelum dilakukan Uji Regresi perlu dilakukan Uji Normalitas data dengan perhitungan Kolmogorov Smirnov Test, dimana dalam hasil perhutngannya menunjukkan bahwa nilai dari Sig Y (0,387), X1 (0,881), X2 (0,831) dan X3 (0,194), yang semua nilai tersebut berdistribusi normal,dimana nilainya lebih besar dari 0,05. Sedangkan hasil uji asumsi klasik dari persamaan regresi menunjukkan tidak terjadi multikolineritas, tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak terjadi autokorelasi. Setelah dilakukan uji asumsi klasik langkah selanjutnya adalah melakukan Uji t dan Uji F untuk menginterprestasikan hasil Analisis Regresi Berganda.Hasil analisis regresi berganda ini dilakukan untuk mengetahui Pangaruh Upah Minimum Kabupaten, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Kecil di Kabupaten Tanah Bumbu.


Hasil Uji secara Parsial Berdasarkan analisis untuk mengetahui pengaruh secara parsial diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Variabel UMK (X1) memiliki tingkat (Sig t) sebesar 0,713, dimana nilai ini lebih besar dari α 0.05, maka Ho diterima dan Hiditolak yang berarti secara parsial variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). 2. Variabel investasi (X2) memiliki tingkat (Sig t) sebesar 0.014, dimana nilai ini kurang dari α 0,05, maka Ho ditolak dan Hi diterima yang berarti secara parsial variabel X2 berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). 3. Variabel Pengeluaran Pemerintah (X3) memiliki tingkat (Sig t) sebesar 0,709, dimana nilai ini lebih besar dari α 0,05, maka Ho diterima dan Hi ditolak yang berarti secara parsial variabel X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Hasil Uji Secara Simultan Berdasarkan hasil yang diperoleh dengan dengan menggunakan SPSS nilai F hitung sebesar 4,216 dengan Signifikansi F sebesar 0.016, yang berarti nilainya lebih kecil dari 0,05. Dalam hal ini berdasarkan Uji F bahwa variabel UMK, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Pembahasan Berdasarkan hasil penelitian bahwa UMK tidak berpengaruh signifik-an terhadap terhadap penyerapan te-naga kerja pada sektor industri kecil di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan dan penurunan upah tidak berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Beberapa alasan yang menyebabkan upah minimum tidak mempengaruhi

26

penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tanah Bumbu, antara lain: 1. Karakteristik jenis mata pencaharian, dimana sebagian besar masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu hidup pada sektor pertambangan dan perkebunan yang pada umumnya tidak memiliki jaminan upah standar minimum. 2. Karakteristik sumber daya manusia, dimana tenaga kerja sektor pertambangan dan perkebunan umumnya perpendidikan rendah, sehingga sektor ini yang paling mudah dalam penyerapan tenaga kerja. 3. Sektor pertambangan dan perkebunan pekerjaan tidak dapat dengan mudahnya digantikan oleh tenaga mesin. Berdasarkan hasil penelitian investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tanah Bumbu. Berarti investasi berpeluang menciptakan penyerapan tenaga kerja, dengan demikian pengembangan kearah investasi yang merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor atau pengusaha guna membiayai kegiatan produksi sangat diperlukan di Kabupaten Tanah Bumbu, karena dengan peningkatan investasi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor industri kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan investasi modal dapat meningkatkan kemajuan industri yang nantinya akan meningkatkan permintaan tenaga kerja, sehingga akan banyak terserap dengan adanya kemajuan industri. Dari hasil penelitian bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini disebabkan adanya sektor industri kecil kurang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan perkembangannya masih dipengaruhi oleh modal yang dimiliki dalam

27


memajukan industrinya. Oleh sebab itu patut diperhatikan dalam pengeluaran pemerintah perlu adanya konsistensi fungsi dan peran aktif pemerintah dalam merencanakan, mengatur, mengalokasikan serta melakukan monitoring secara komprehensif lebih kepada sasaran yang tepat.Peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah setiap tahunnya tentu diharapkan dapat memacu tingkat pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor ekonomi yang yang dijadikan target pencapaian pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu. PENUTUP Kesimpulan 1. Upah Minimum Kabupaten tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil di Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil di Kabuoaten Tanah Bumbu. 3. Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri kecil di Kabupaten Tanah Bumbu. Saran-saran 1. Bagi Peneliti Selanjutnya Perlu dibedakan dampak upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral, mengingat masingmasing sektor memiliki karakteristik yang berbeda, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitas tenaga kerja. Dimungkinkan kedepan menambah jumlah sampel untuk menambah degree of freedom. Lebih diperlihatkan lagi adanya penambahan.

2. Bagi Pengambil Kebijakan (Pemerintah) Untuk lebih memacu perkembangan makro ekonomi kearah yang lebih baik perlu ditetapkan program, sasaran dan target yang jelas dengan merumuskan teknis pencapaian target yang terintegrasi. Kebijakan penetapan upah minimum kabupaten harusnya tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi saja, akan tetapi harus juga mempertimbangkan factor social, budaya, keamanan dan lingkungan. Untuk kegiatan investasi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu harus membuka lebar kegiatan tersebut secara kondusif dengan cara kemudahan dalam akses perijinan usaha, dukungan infrastruktur yang memadai, peraturan-peraturan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan promosi melalui pameran atau ekspo secara rutin. DAFTAR PUSTAKA Ariawati, Ratna, 2006, Usaha Kecil dan Kesempatan Kerja, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta. Arsyad, Lincolin, 1999, Ekonomi Pembangunan, Aditya Media, Yogyakarta. Asian Development Bank, 2007, Jalan Menuju Pemilihan Memperbaiki Iklim Investasi di Indonesia, Jakarta. Bafadal, 2004, Kebijakan Moneter Dalam Pembangunan, Makalah Falsafah Sains Program Pascasarjana Institute Pertanian Bogor (tidak dipublikasikan). BPS, 2011, PDRB Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011, Tanah Bumbu


Basri dan Munandar, 2009, Lanskap Ekonomi Indonesia, Kajian dan Renungan terhadap MasalahMasalah Struktural. Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Bungin, 2010, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial Lainnya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Deperindag, 2011, Kemajuan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Bumbu. Dipta, Wayan, 2006, Membangun Jaringan Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah, Jakarta.

28

Asruni Dosen Tetap STIE Pancasetia Banjarmasin

Recommend Documents