EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN PENDAPATAN RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN. Ernawati Dosen Tetap STIE Pancasetia Banjarmasin

EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN PENDAPATAN RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN Ernawati Dosen Tetap STIE Pancasetia Banjarmasin ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sistem pengelolaan pendapatan rawat inap yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin selama ini. Metode pengumpulan data yaitu dengan penelitian lapangan yang dilakukan pada instalasi rawat inap mengenai sistem pengelolaan pendapatan yang selama ini terjadi dan penerapan sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini dokumen yang digunakan cukup efektif dan ada fungsi terkait beberapa didalamnya. Selain itu terdapat pemisahan fungsi yaitu pencatatan dan sistem otorisasi yang baik tetapi pada penggunaan dokumen masih belum maksimal dalam entri billing sistem pada tagihan biaya rawat inap. Kata kunci: sistem pengelolaan pendapatan rawat inap ABSTRACT This study aims to identify and analyze inpatient revenue management system undertaken by the Regional General Ulin Hospital Banjarmasin far. The collecting data method was conducted by field research in inpatient of the revenue management system that has been happening and application of accounting information systems. The results showed that during these documents are used quite effectively and there are several related functions therein. In addition there is the separation of the functions of recording and authorization system, but the using of document is not maximized in the entry fee billing system on the bill hospitalization. Keywords: inpatient revenue management system

269

KINDAI Volume 10 Nomor 4, Oktober – Desember 2014

270

PENDAHULUAN Rumah Sakit adalah salah satu tempat penyelenggaraan kegiatan yang dimanfaatkan untuk memberikan jasa pelayanan medis yang dibutuhkan bagi setiap pasien. Rumah sakit merupakan suatu bentuk perusahaan jasa yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta (yayasan) yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik, harus didukung oleh penyelenggaraan sistem akuntansi rumah sakit yang baik pula. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin merupakan salah satu instansi yang menangani jasa kesehatan bagi masyarakat sehingga bisa dikategorikan sebagai badan usaha yang bergerak di sektor publik. Pendapatan RSUD Ulin Banjarmasin berasal dari berbagai pelayanan antara lain penerimaan yang berasal dari penerimaan rawat inap, penerimaan dari rawat jalan, penjualan obat dan penerimaan dari jasa laundry. Motivasi instansi ini bukan pencapaian pada tingkat laba namun lebih mengutamakan pelayanan jasa kepada masyarakat, namun demikian bukan berarti bahwa tingkat keuntungan dari jasa yang diberikan tidak menjadi perhatian sama sekali. Pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan kas yang bersumber dari pelayanan terhadap pasien tetap mendapat perhatian dari manajemen. Mengingat pentingnya sumber pendapatan bagi penyediaan keuangan daerah, maka diperlukan pengelolaan terhadap sumber pendapatan daerah tersebut. RSUD Ulin Banjarmasin merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mengelola penerimaan kas dari pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diper-

lukan suatu sistem pengeolaan akuntansi yang dirancang khusus untuk memenuhi kegiatan dari rumah sakit sesuai kebutuhan. Penulis ingin menyampaikan bahwa sistem penerimaan kas pokok dalam rumah sakit terdiri dari dua sumber yaitu penerimaan kas rawat jalan dan penerimaan kas rawat inap. Sistem pengelolaan penerimaan kas menjadi sangat diperhatikan karena kas merupakan kekayaan sebuah perusahaan yang sangat likuid. Penulis juga akan menyoroti bagaimana proses pengelolaan penerimaan kas pada RSUD Ulin yang berasal dari instalasi rawat inap, karena sebagian besar sumber penerimaan RSUD Ulin berasal dari instalasi rawat inap selain yang berasal dari pelayanan yang lain seperti rawat jalan, Instansi Gawat Darurat, dan jasa lainnya. Walaupun selama ini pihak RSUD Ulin telah mempunyai sistem dan prosedur tersendiri guna mengamankan penerimaan kas yang berasal dari instalasi rawat inap, namun penulis ingin mencoba menganalisis kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat pembenaran oleh pihak manajemen serta kelebihan-kelebihan yang telah diterapkan oleh pihak manajemen. Setelah melakukan pengamatan mendalam di beberapa tempat unit di RSUD Ulin Banjarmasin maka penulis memilih untuk mengangkat permasalahan yang ada di Instalasi rawat Inap RSUD Ulin Banjarmasin. Berdasarkan PP No. 23 tahun 2005, Permendagri No. 61 tahun 2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0464/Kum/2009 RSUD Ulin Banjarmasin ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum daerah (PPK-BLUD Penuh) dimana diberikannya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya (tidak


271

melakukan penyetoran ke kas pemerintah daerah) maka secara fundamental akan mempengaruhi manajemen rumah sakit dalam hal kegiatan operasional dan kesejahteraan karyawan. Belajar dari pengalaman yang telah lewat dimana RSUD Ulin Banjarmasin pernah mengalami kegagalan dalam hal pengelolaan keuangan rumah sakit ketika berstatus sebagai rumah sakit swadana, ke depan RSUD Ulin tidak ingin hal tersebut terulang lagi. Maka momen RSUD Ulin sebagai rumah sakit Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah ini harus benar-benar dilaksanakan sebaik dan semaksimal mungkin oleh jajaran manajemen RSUD Ulin Banjarmasin.

TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pendapatan Pengertian pendapatan menurut Indra Bastian (2006:106) adalah definisi pendapatan (income) meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains) pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Sementara keuntungan mungkin timbul dan tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan pada hakikkatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu pos tersebut tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini. Mursyidi (2009:395) pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan pengerti-

an pendapatan jasa pasien bagi rumah sakit menurut Beams, dkk. (2009: 95) adalah pendapatan jasa pasien meliputi kamar dan ruangan, jasa perawat dan jasa profesional lainnya. Pendapatan pasien dicatat pada jumlah penuh yang ditentukan ketika jasa/ layanan telah diberikan akan tetapi karena tujuan rumah sakit adalah melaporkan jumlah pendapatan yang akan ditagih, penyesuaian dilakukan untuk pengurangan dari pendapatan seperti berikut ini. 1. Penyisihan diskon untuk dokter dan karyawan 2. Penyesuaian kontraktual diskon yang diatur dengan pembayar pihak ketiga (misalnya medicare dan blue cross) yang sering kali memiliki perjanjian untuk memperoleh penggantian ada tingkat yang lebih rendah dari yang ditetapkan. Pendapatan rumah sakit menurut Kaspi (2010:12) berdasarkan sifatnya terdiri atas: sewa ruangan, makanan untuk pasien, sewa alat, alat habis pakai, obat, jasa sarana (termasuk hasil bagi jasa visitasi dan tindakan medis), pelayanan laboratorium (khusus pemeriksaan laboratorium rawat inap), administrasi dan eboser (kartu pasien rawat inap). Metode pencatatan atau pengelolaan pendapatan yang digunakan di instalasi rawat inap adalah metode akrual. Pengertian Kas Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan kas. Kas diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun mengadakan investasi baru dalam aktva tetap karena itu kas sangat penting dalam kelangsungan aktivitas perusahaan, sehingga memerlukan perhatian khusus, karena kas yang kurang efektif dapat menyebab-


272

kan kelebihan dalam kas. Manajemen harus mendayagunakan kas, khususnya kas uang yang sementara dan tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan, hal ini diperlukan untuk menghindari rugi. Menurut Santoso (2011:2) kas adalah uang tunai yang paling likuid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan aset. Yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan segera seperti uang kertas, uang logam dan saldo rekening giro di bank. Kas sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan memiliki anggaran kas untuk menjaga posisi likuiditas dan untuk mengetahui defisit dan surplus kas. Pengelolaan Kas Menurut Mursyidi (2009:375) penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk dalam ke bendahara umum negara/daerah. Pengelolaan kas Badan Layanan Umum (BLU) diatur dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Dalam rangka pengelolaan kas Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut: a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas, b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan, c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank, d. melakukan pembayaran, e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka jangka pendek, dan f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

2. Pengelolaan kas BLU dilaksanakan praktek bisnis yang sehat 3. Penarikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan menurut Mursyidi (2009: 371) Prinsip-prinsip akuntansi untuk Badan Layanan Umum (BLU) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Pola Tata Kelola Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memegang peran yang penting, karena disinilah dapat tercermin pelaksanaan operasional dari RSUD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Apakah telah dilakukan dengan baik sesuai aturan dan jiwa yang terkandung dalam maksud didirikan BLUD. Dalam modul ini akan membahas mengenai pengertian dan uraian pokok tentang penyusunan dokumen Pola Tata Kelola Rumah


273

Sakit Daerah yang melaksanakan PPK-BLUD, meliputi: 1. Pemahaman Tata Kelola, 2. Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance), 3. Tata Kelola Klinik yang Baik (Good Clinical Governance), 4. Aplikasi Konsep Tata Kelola yang Baik, 5. Pola Tata Kelola Rumah Sakit yang melaksanakan Pola Pengeloaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), 6. Pola Tata Kelola Staf Medik, Tahapan Penyusunan Dokumen Pola Tata Kelola, 7. Peraturan Perundangan Pola Tata Kelola yang Baik Rumah Sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), 8. Perancangan Penyusunan Hukum (Legal Drafting), 9. Outline Pola Tata Kelola Rumah Sakit Daerah dengan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan layanan Umum Daerah (PPK BLUD), 10. Tahapan Penyusunan Dokumen Pola Tata Kelola, dan Latihan Penyusunan Dokumen Pola Tata Kelola. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tata kelola yang baik yaitu merupakan: 1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, rapat umum pemegang saham dan para stakeholder lainnya. 2. Suatu sistem check and balance mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.

3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerja. Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola yang Baik Secara umum ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam good corporate governance atau tata kelola yang baik menurut Daniri (2005). Kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran. Namun dalam Permendagri No. 61 tahun 2007, prinsip yang dituntut untuk dilaksanakan hanya empat prinsip yang pertama. Secara lebih rinci prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola yang baik adalah sebagai berikut: 1. Transparansi (transparancy), yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (conflict of interest) berbagai pihak dalam manajemen. 2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana dengan baik. Dengan terlaksananya prinsip ini, lembaga akan terhindar dari konflik atau benturan kepentingan peran. 3. Responsibilitas (responsibility), yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan


274

lingkungan hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat. 4. Independensi (independency), yaitu suatu keadaan di mana lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5. Kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Aplikasi Konsep Tata Kelola yang Baik Selain bersaing untuk mendapatkan pengguna, lembaga pelayanan publik juga bersaing dengan sektor lain untuk memperoleh sumber daya dari pemerintah, sehingga pelaksanaan pola tata kelola yang baik menjadi sangat vital bagi lembaga. Aplikasi Pola Tata Kelola ini terutama ditujukan untuk: 1. Meningkatkan kemampuan bersaing mendapatkan sumber daya dari pemerintah maupun non pemerintah 2. Mengurangi resiko perubahan yang terjadi tiba-tiba dan mendorong penanaman modal jangka panjang 3. Memperkuat sektor finansial 4. Memajukan manajemen yang bertanggung jawab dan kerja finansial yang solid. Pola Tata Kelola Rumah Sakit Tata Kelola Rumah Sakit Daerah dengan PPK BLUD disusun sesuai dengan falsafah BLUD yang tertuang di Peraturan Menteri Dalam

Negeri nomor 61 tahun 2007, sebagai berikut. 1. Pelaksanaan reformasi di bidang keuangan dan perkecualian dari aturan negara sebelumnya. 2. Diberikan privilege dan tuntutan khusus. 3. Penganggaran berbasis kinerja. 4. Orientasi pada output. 5. Mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government). 6. Menerapkan pola pengelolaan yang fleksibel. 7. Menonjolkan produktifitas, efektif dan efisien. 8. Instansi yang dikelola secara “business like“. 9. Tenaga yang profesional dan kompeten. 10. Kontrak kinerja (a contractual performance agreement). Pola Tata Kelola, yang merupakan peraturan dasar internal Rumah Sakit Daerah dengan PPK-BLUD, yang menggambarkan akuntabilitas, transparansi, indepedensi, dan resposibilitas. Tata Kelola Rumah Sakit Daerah dengan PPK-BLUD adalah Tata kelola Rumah Sakit (Hospital by laws) yang disesuaikan dengan tujuan pengelolaan BLUD yaitu meningkatkan pelayanan dengan praktek bisnis yang sehat, yaitu pengelolaan manajemen yang baik, bermutu dan berkesinambungan. Tahapan Menyusun Dokumen Pola Tata Kelola Langkah-langkah penyusunan dokumen tata kelola meliputi: 1. Persiapan, yaitu menentukan siapa yang akan menyusun dokumen. 2. Pelaksanaan Penyusunan: a. Melakukan legal audit: review peraturan perundangan internal dan eksternal yang berlaku dan selama ini digunakan sebagai landasan hukum.


275

b. Memberikan legal opinion, menyusun draf, membahas draft awal yang telah tersusun, menyempurnakan menjadi draft final. 3. Pengesahan & Sosialisasi 4. Evaluasi dan on going monitoring Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRs) Menurut Buyung Suwardi Umar (2012) sistem informasi rumah sakit merupakan sistem komputerisasi untuk kebutuhan rumah sakit, ruang lingkup sistem aplikasi ini telah menyeluruh mulai dari pelayanan dalam hal ini sistem informasi rumah sakit serta saran manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi rumah sakit dibuat sebagai jawaban untuk memenuhi kebutuhan akan adanya sistem informasi rumah sakit untuk RSUD yang handal dan terintegrasi serta menyeluruh dengan pendekatan pada kebutuhan langsung di lapangan. Sehingga dengan adanya sistem informasi rumah sakit ini kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, handal serta murah dapat dilakukan baik informasi billing (keuangan) ataupun riwayat medical record pasien, hal ini akan sangat membantu para manajer dalam menentukan kebijaksanaan praktis maupun strategi dalam mengelola rumah sakit. Sistem Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Sistem keuangan rumah sakit dimulai dari billing pasien, Penagihan biaya rawat inap. Modul ini digunakan untuk menghitung segala aktifitas pasien di rumah sakit yang berhubungan dengan keuangan, modul ini bersifat online di semua link/jaringan seperti transaksi di setiap unit ruangan rawat inap sehingga perhitungan biaya dapat dilakukan dengan cepat dan terpu-

sat. Menu billing dapat dimonitor setiap saat oleh petugas yang berwenang dan modul ini berakhir di penagihan akhir pasien. Modul ini juga on-line ke modul Akuntansi khususnya di AR (account Recevaible) sehingga untuk keperluan administrasi keuangan tidak perlu ada entri ulang, petugas keuangan tinggal melakukan posting data. Sistem Akuntansi Rumah Sakit Menurut Buyung Suwardi Umar (2012) modul ini akan dibagi menjadi tujuh bagian sub modul yang terdiri dari: 1. Modul pembelian barang, digunakan untuk mengelola proses pembelian item yang terdiri persediaan inventory dan jasa untuk rumah sakit, fixed asset, dan jasa. 2. Modul bank, digunakan untuk mengelola proses penerimaan dan pengeluaran kas/bank termasuk proses rekonsiliasi transaksi kas/ bank. 3. Modul account receivable, digunakan untuk mengelola pengawasan piutang rumah sakit. 4. Modul account payable, digunakan untuk mengelola transaksi hutang rumah sakit. 5. Modul pixed asset, digunakan untuk mengelola proses perubahan yang terjadi pada unit lain/ gabungan di rumah sakit. 6. Modul general ledger, digunakan untuk mengelola dan mengkonsolidasikan data-data akuntansi dari sub modul-modul lainnya di dalam modul akuntansi dan keuangan agar dapat menghasilkan laporan keuangan. 7. Modul laporan akuntansi dan keuangan digunakan untuk menghasilkan laporan akuntansi dan keuangan rumah sakit yang bersifat manajerial untuk kepentingan manajemen.


276

Kerangka Konseptual Penelitian Kerangka konseptual penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin

Masalah Pokok Sistem pengelolaan pendapatan rawat Inap

Fenomena yang terjadi : 1. Dokumen yang digunakan masih belum maksimal, seperti pada Rincian Biaya Rawat Inap biaya yang muncul bisa kurang dari tagihan seharusnya, karena transferan billing tidak dimasukkan 24 jam oleh unit lain sehingga pendapatan berkurang. 2. Kesalahan Yang muncul biasanya dari segi karyawan yang kurang teliti (Human Error)

Pemecahan Masalah 1. Menerapkan sistem sesuai konsep berlaku dengan 24 jam transferan billing sehingga tagihan tidak kurang. 2. Perabaikan/koreksi terhadap kesalahan pada dokumen rincian biaya rawat inap. 3. Perlu adanya pergiliran tugas agar karyawan tidak jenuh

Hasil yang ingin dicapai Terlaksananya pengelolaan pendapatan rawat inap dengan baik sesuai konsep yang telah ditetapkan

Gambar 1: Kerangka Konseptual Sumber data: peneliti

METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Penelitian 1. Jenis Data Jenis data yang dikumpulkan berupa data kualitatif dan kuantitatif adalah sebagai berikut: a. Data kuantitatif, merupakan data yang didasarkan pada nilai absolut dan nilai relatif Misalnya dinyatakan dalam jumlah rupiah dan presentase perhitungan, berupa datadata keuangan seperti data laporan keuangan. b. Data kualitatif, merupakan data yang dikumpulkan langsung yang terpilih melalui wawancara, dokumen, arsip, dan catatan-catatan yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu dari bagian mobilisasi dana keuangan. 2. Sumber data Sumber data yang digunakan adalah: a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari pimpinan yang meliputi gambaran umum RSUD Ulin Banjarmasin. b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bagian Mobilisasi Dana yang meliputi laporan Pendapatan Rawat Inap RSUD Ulin Banjarmasin tahun 2013. Teknik Pengumpulan data 1. Studi lapangan (field research), yaitu pengumpulan data langsung dari obyek yang diteliti untuk mengetahui kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan Rumah Sakit tentang data informasi sistem pengelolaan pendapatan secara cermat bagi kepentingan manajemen. Studi lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut.


277

a. Interview, yaitu dengan melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan pimpinan rumah sakit serta para karyawan lainnya yang dianggap mampu untuk memberikan keterangan secara jelas data yang berhubungan dengan data yang berhubungan dengan laporan keuangan b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa catatan, laporan keuangan yang ada ada dirumah sakit yang ada hubunganya dengan penelitian antara lain data yang ada hubungannya dengan penelitian antara lain berupa laporan keuangan. 2. Studi Pustaka (Library Research), yaitu penulis membaca referensi yang mendukung isi penelitian ini berasal dari buku, website atau artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian. Teknik Analisa Data Pengolahan data dilakukan dengan mengacu pada permasalahan yang dibahas sehingga diperoleh beberapa kesimpulan dan saran untuk menjawab permasalahan penelitian analisa data secara deskriptif yakni memberikan gambaran yang jelas informasi sistem pengelolaan yang baik bagi kepentingan RSUD Ulin Banjarmasin.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Mekanisme Pelayanan di Instalasi Rawat Inap 1. Jenis layanan yang diberikan a. Pendaftaran pasien rawat inap dan mencarikan ruangan bagi pasien yang opname

b. Verifikasi pelayanan pasien yang akan pulang dari ruang rawat inap sekaligus membantu tugas sebagai kasir (untuk pasien yang pulang jam kerja dengan kondisi pasien meninggal atau pulang Atas Permintaan Sendiri) 2. Persyaratan pelayanan a. Untuk pelayanan pasien yang akan rawat inap harus ada surat pemasukan pasien rawat inap (opname) dari Poliklinik atau IGD (Instalasi Gawat Darurat) b. Diluar status pembayaran pasien umum, harus menunjukan bukti berupa kartu/surat sebagai identitas status pembayaran pasien (Askes, Pihak Ke III, Jamkesmas, Jamkesprov atau Jamkesda). Untuk pelayanan pasien pulang di luar jam kerja dikarenakan kondisi pasien meninggal dunia atau pasien menghendaki pulang atas permintaan pasien sendiri (APS/Pulang Paksa), menunjukkan bukti blanko formulir pasien meninggal dunia atau pulang Atas Permintaan sendiri/APS yang telah diisi dan ditanda tangani oleh penanggung jawab petugas ruang rawat inap. 3. Prosedur pelayanan a. Untuk alur pasien rawat inap/ opname, pasien yang datang dari poliklinik atau IGD harus membawa surat pemasukan pasien rawat inap (opname) kepada petugas TPPO, kemudian petugas TPPO berkoordinasi dengan pihak ruangan tempat atau ruang rawat inap untuk pasien sesuai dengan penyakit dan diagnose pasien.Jika ruang rawat inap yang dimaksud Jika ru-


278

ang rawat inap tersedia petugas TPPO membuatkan status pasien, memberikan nomor rekam medik/RMK dan mendaftarkan data pasien pada billing sistem rawat inap. Lalu pasien dapat menuju ke ruang rawat inap yang dimaksud. b. Untuk alur pasien pulang dari ruang rawat inap di luar jam kerja dikarenakan kondisi pasien meninggal dunia atau pasien pulang atas permintaan sendiri (APS/pulang paksa) petugas TPPO dapat membantu melakukan verifikasi mengenai kelengkapan status pasien terutama formulir isian mengenai pasien pulang kaena meninggal dunia/ APS. Kemudian TPPO mencek billing sistem rawat inap untuk memulangkan pasien dan mencetak kwitansi pasien terutama pasien umum. 4. Waktu penyelesaian pelayanan Waktu yang digunakan untuk melayani pasien yang akan opname atau pulang antara 5 sampai 10 menit per pasien 5. Biaya pelayanan a. Untuk pelayanan pasien yang akan rawat inap/opname tidak ada dipungut biaya dan untuk pelayanan pasien pulang sesuai dengan rincian pasien rawat inap yang telah dientri oleh petugas administrasi ruang rawat inap. 6. Produk Layanan a. Ruangan untuk rawat inap b. Kwitansi perincian pasien c. Sarana dan prasaran: ruang pelayanan TPPO, 2 meja panjang, 9 kursi, 1 lemari kecil, 1 earphone, 4 komputer, 1 televisi, 1 AC, 1 brankas.

7. Jumlah dan Kompetensi Petugas a. Jumlah petugas TPPO sebanyak 6 orang. Petugas TPPO bekerja dengan cara shift 3 kali sehari selama 24 jam, petugas setiap jaga shift sebanyak 2 orang. b. Kompetensi petugas: mengentri data pasien rawat inap, memberikan nomor Rekam Medik, menyiapkan buku status, berkoordinasi dengan petugas ruang rawat inap, memulangkan pasien dan tugas sebagai kasir rawat inap. c. Penerimaan Kas di Instalasi Rawat Inap i. Kasir pelayanan rawat inap Petugas kasir rawat inap menerima uang pasien yang telah pulang oleh dokter sesuai dengan entri transaksi pelayanan rawat oleh administrasi ruangan. Sebagai bukti pembayaran petugas kasir rawat inap mencetak kwitansi pembayaran rawat inap. Setelah terkumpul pembayaran pasien pulang selama satu hari petugas kasir rawat inap menyerahkan uang kepada petugas Bank Kalsel ii. Kasir pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam. Petugas kasir IGD menerima uang pendaftaran dan tindakan pasien yang berobat jalan atau rawat inap melalui IGD. Sebagai bukti pendaftaran yang sah petugas kasir IGD mencetak kwitansi billing rawat jalan atau rawat inap yang melalui IGD. Petugas kasir IGD


279

menjalankan tugasnya selama 24 jam dengan cara shift jaga 3 kali dalam sehari. Setelah terkumpul pembayaran pasien rawat jalan dan rawat inap yang melalui IGD selama shari petugas kasir IGD menyerahkan uang kepada petugas bank BPD Kalsel. iii. Petugas kasir depo apotek menerima uang dari pasien yang menebus obat ke apotek. Untuk petugas kasir depo apotik rawat inap bertugas sampai pukul 21.00 dan baru keesokan harinya menyerahkan uang penerimaan apotik selama jam pelayanan ke petugas bank BPD Kalsel. Untuk petugas kasir jaga malam dilakukan oleh petugas apotek sendiri. Manajemen Keuangan RSUD Ulin Banjarmasin Penerimaan RSUD Ulin melebihi target dari yang telah ditentukan, hal ini tidak terlepas dari proses pelayanan yang didukung dengan billing system sehingga pelayanan bisa diakses dengan cepat. Program ekstensifikasi pendapatan setiap tahunnya juga meningkat namun kenyataannya di lapangan masih terdapat hambatan dalam hal penagihan biaya pelayanan kesehatan. Adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan (pengadaan barang dan jasa). Biaya promosi/pemasaran yang relative rendah menyebabkan pengelolaan unit bisnis strategis belum optimal. Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Fasilitas, sarana & prasarana unggulan terbaru adalah MS CT Scan

Multi Slice, Radiotheraphy, USG 3 dimension color, ECG & echocardiography, treadmill, EEG & EMG, mammography, panoramic, bone densitometry, fibroscan, MRI Tabel 1. Jumlah Tempat Tidur Ruang Rawat Inap Bedah RSUD Ulin Banjarmasin Bulan Juni 2013 Nama Ruang Nusa Indah Kenanga Seroja Kemuning Cempaka Asoka Jumlah

Jumlah Tempat Tidur Kelas Kelas Kelas Jumlah I II III -

6

54

60

2 1 4 10 17

10 4 4 8 32

16 16 6 33 125

28 21 10 45 10 174

Sumber: RSUD Ulin Banjarmasin Tabel 2. Jumlah Tempat Tidur Ruang Rawat Inap Non Bedah RSUD Ulin Banjarmasin Bulan Juni 2013 Nama Ruang Flamboyan Tanjung Seruni Dahlia Teratai Sedap Malam

Alamanda Melati Anyelir Jumlah

Jumlah Tempat Tidur Kelas Kelas Kelas JumI II III lah 6 30 36 1 4 30 35 6 12 18 9 14 23 35 2 9 40 51 1 7 6 14 4 12 16 2 2 8 12 10 55 140 240

Sumber: RSUD Ulin Banjarmasin Tabel 3 Jumlah Tempat Tidur Ruang Rawat Inap Kelas Utama dan Aster RSUD Ulin Banjarmasin Bulan Juni 2013 Nama Ruang Mawar Wijaya K Anggrek Aster Edelweiss Bougenville

Jumlah Tempat Tidur Kelas Kelas Kelas JumUtama VIP I lah 12 12 7 7 14 24 24 44 44 10 10 63 44 7 144

Sumber: RSUD Ulin Banjarmasin


280

Tabel 4. Standar Operasional Pelayanan klaim Pelayanan Pasien TPPO

Sumber: RSUD Ulin Banjarmasin Sumber Pendapatan di Instalasi Rawat Inap Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di instalasi Rawat Inap RSUD Ulin Banjarmasin diperoleh keterangan mengenai sumbersumber pendapatannya sebagai berikut: 1. Biaya kamar perawatan atau akomodasi adalah tarif kamar yang berlaku sesuai ruangan, kelas, termasuk biaya laundry dan penyediaan makanan untuk pasien rawat inap. 2. Biaya visit dokter adalah biaya kunjungan dokter yang dilakukan secara insentif di ruang rawat inap. 3. Biaya jasa ruangan dan jasa keperawatan adalah biaya atas jasa penggunaan fasilitas keperawatan 4. Biaya Laboratorium dan Radiologi adalah biaya dari tindakan yang dilakukan pada laboratorium dan

5. Radiologi di Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin 6. Biaya Apotek 7. Adalah biaya yang dikenakan karena adanya pemakaian obatobatan di rumah sakit serta alat kesehatan. 8. Biaya kamar Operasi 9. Adalah biaya yang dikenakan karena adanya tindakan Operasi baik operasi besar atau operasi kecil. 10. Biaya Unit Gawat Darurat 11. Biaya atas tindakan di Unit Gawat Darurat termasuk segala macam jenis perawatannya. Adapun rincian dari pendapatan Instalasi Rawat Inap dapat dilihat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan pada Tabel 5 berikut ini.


281

Tabel 5. Rincian Laporan Penerimaan Pendapatan Instalasi Rawat Inap RSUD Ulin Banjarmasin Tahun 2011 s/d 2013 No 1 2 3 4 5 6 7

Uraian Penerimaan Kamar Perawatan/Ruangan Visite/Konsultasi Dokter Jasa Keperawatan/Ruangan Laboratorium dan Radiologi Apotek Kamar Operasi IGD Total Penerimaan

Jumlah Penerimaan (dalam Rp) 2011 2012 2013 5.987.730.455 5.932.779.810 6.233.657.055 545.322.450 766.980.225 987.886.520 998.732.345 987.665.300 934.523.348 750.931.250 500.643.298 634.980.725 864.768.253 522.660.428 403.267.709 1.933.710.190 2.506.577.825 2.891.455.789 472.345.000 433.708.600 515.306.586 11.553.549.943 11.651.015.486 12.601.077.732

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Tabel 6. Laporan Rekapitulasi Pendapatan Langsung Instalasi Rawat Inap RSUD Ulin Banjarmasin Pendapatan Langsung (dalam Rp) Target Realisasi 1 2011 12.634.200.000 11.553.549.943 2 2012 16.800.000.000 11.651.015.486 3 2013 24.450.000.000 12.601.077.732 Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin No

Tahun

Tabel 7. Laporan Rekapitulasi Pengeluaran Pendapatan Instalasi Rawat Inap RSUD ulin Banjarmasin untuk Program kerja Tahun 2011 s/d 2013 No

Uraian Pengeluaran

Pelayanan administrasi. per1 kantoran 2 Peningkatan kapasitas SDM Pengadaan peningkatan sa3 rana/prasarana rumah sakit Standarisasi pelayanan 4 kesehatan Peningkatan kemitraan pela5 yanan pasien tidak mampu Pengadaan biaya operasion6 al rumah sakit TOTAL PENERIMAAN

2011

2013

1.352.018.762

1.425.320.620

1.563.008.990

950.325.445

955.488.500

960.320.789

2.763.455.200

22.986.547.709

3.250.455.756

2.057.997.506

2.235.470.250

2.500.432.055

1.997.654.255

2.004.560.950

2.257.065.042

2.432.098.775

2.043.627.457

2.069.795.100

11.553.549.943

11.651.015.486

12.601.077.732

Berdasarkan Tabel 7 mengenai pengeluaran dari pendapatan instalasi rawat inap dari tahun 2011 s/d 2013 data tersebut diatas pengeluaran berdasarkan dari program kerja yang telah ditetapkan oleh rumah sakit umum daerah ulin Banjarmasin dilaksanakan

Jumlah Pengeluaran 2012

setiap tahun sesuai hasil pendapatan di instalasi rawat inap. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa hasil penerimaan pendapatan instalasi rawat inap dari tahun 2011 s/d 2013 digunakan untuk program kerja di RSUD Ulin Banjarmasin di tahun 2013


282

mengalami peningkatan untuk pelayanan administrasi perkantoran dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp.1.563.008.990; untuk peningkatan kapasitas SDM sebesar Rp.960.320.789; untuk pengadaan peningkatan sarana/prasarana rumah sakit sebesar Rp.3.250.455.756; biaya standarisasi pelayanan kesehatan adalah sebesar Rp.2.500.432.055; untuk peningkatan kemitraan pelayanan pasien tidak mampu sebesar Rp.2.257.065.042; dan untuk pengadaan biaya operasional rumah sakit adalah sebesar Rp.2.069.795.100; dengan total keseluruhan pengeluaran pendapatan Instalasi rawat inap tahun 2013 adalah sebesar Rp.12.601.077.732. Peningkatan yang terjadi adalah karena bertambahnya biaya operasioal sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap unit di RSUD Ulin Banjarmasin. Pembahasan 1. Setiap kegiatan yang terjadi, diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, keseluruhan prosedur yang membentuk sistem telah dapat memberikan pelayanan yang memadai dan semua prosedur yang diterapkan telah terkoordinasi dengan baik sehingga dapat memudahkan dalam membuat laporan keuangan ke dalam jurnal penerimaan kas rawat inap tetapi dokumen yang masih belum maksimal, seperti pada Rincian Biaya rawat Inap, biaya yang muncul kurang dari tagihan seharusnya, karena transferan billing tidak dimasukkan 24 jam oleh unit lain sehingga pendapatan berkurang. Kesalahan yang muncul biasanya dari segi karyawan yang kurang teliti (Human Error), kurangnya disiplin kerja karyawan dan tempat pembayaran pasien rawat inap/IGD atau Kasir hanya

ada satu sehingga banyak pasien yang mengantri terlalu lama. Dokumen yang digunakan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin yaitu: a) Perincian biaya perawatan, merupakan biaya rekapitulasi biaya rawatan pasien rawat inap yang terdiri dari sewa ruang perawatan, visite dokter spesialis dan umum, service medis,biaya administrasi dan biaya penunjang medis. b) Bukti biaya penggunaan untuk penunjang medis, merupakan bukti penggunaan penunjang medis oleh pasien rawat inap seperti laboratorium, Rontgen, USG, ECG, dll. c) Bukti pemakaian Farmasi, merupakan bukti pemakaian obat dan total biaya pengeluaran oleh pasien yang dikeluarkan oleh bagian farmasi atau apotik. d) Kwitansi, merupakan bukti tertulis total biaya pasien selama dirawat inap di rumah sakit yang harus dibayar oleh pasien. 2. Untuk peningkatan mutu pelayanan klinik di rumah sakit dan menjamin keselamatan pasien, yang diharapkan menjadi kerangka kerja dalam maka diperlukan pengelolaan pendapatan yang dikelola dengan baik seperti dalam entri dokumen yang berkaitan dengan pembayaran pasien agar pelayanan kesehatan dapat terselenggara dengan baik berdasarkan standar pelayanan yang tinggi serta dilakukan pada lingkungan kerja yang memiliki tingkat profesionalisme tinggi. Dengan demikian pada gilirannya akan mendukung dalam upaya mewujudkan


283

peningkatan derajat kesehatan melalui upaya klinik yang maksimal dengan biaya yang paling cost-effective. yang disesuaikan dengan tujuan pengelolaan Badan Layanan Unit Daerah yaitu me-

ningkatkan pelayanan dengan praktek bisnis yang sehat, yaitu pengelolaan manajemen yang baik, bermutu dan berkesinambungan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.

Gambar 2. Perincian Biaya pelayanan Pasien Rawat Inap

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Gambar 3. Kwitansi Tagihan Biaya Pelayanan Rawat Inap

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin


284

Implikasi Hasil Penelitian Dari sistem pengolaan pendapatan rawat inap yang selama ini dilakukan pada RSUD Ulin Banjarmasin terdapat beberapa fakta bahwa: 1. Sudah mempunyai bagan susunan organisasi yang tertulis sehingga telah jelas adanya garis wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja fungsional atau adanya pemisahan fungsifungsi untuk memenuhi syarat adanya suatu pengawasan yang baik. 2. Sistem penerimaan kas dari Instalasi Rawat Inap pada RSUD. Ulin sudah efektif karena sistem dan prosedur penerimaan kas telah menggunakan perangkat keras yaitu komputer sebagai penunjang aktifitas penerimaan kas seperti pengolahan data dari form pendaftaran dan penggunaan dokumen menggunakan sistem billing. 3. Pencatatan penerimaan kas dilakukan secara berurutan dari register, laporan harian, merekap dan membuat laporan realisasi pendapatan serta penyetoran uang kepada petugas bank BPD Kalsel ke rekening RSUD Ulin Banjarmasin. 4. Pencatatan dan pembuatan laporan keuangannya sudah sistem komputer/billing system akan tetapi dokumen yang digunakan masih belum maksimal, seperti pada Rincian Biaya Rawat Inap biaya yang muncul bisa kurang dari tagihan seharusnya,karena transferan billing tidak dimasukkan 24 jam oleh unit lain sehingga pendapatan berkurang 5. Kesalahan yang muncul biasanya dari segi karyawan yang kurang teliti (human error) atau kurang disiplin dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya

6. Ada tempat pembayaran pasien rawat inap hanya ada satu kasir sehingga banyak pasien yang menunggu terlalu lama dalam melakukan pembayaran. Kesimpulan Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis di RSUD Ulin Banjarmasin maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Sistem Pengelolaan Pendapatan Rawat Inap yang selama ini dilakukan oleh RSUD Ulin Banjarmasin masih ada beberapa kelemahan. Dengan mempertimbangkan berbagai kelemahan yang ditemukan, kelemahan tersebut antara lain dokumen tagihan rawat inap yang digunakan masih belum maksimal, seperti pada Rincian Biaya Rawat Inap biaya yang muncul bisa kurang dari tagihan seharusnya, karena transferan billing tidak dimasukkan 24 jam oleh unit lain sehingga pendapatan berkurang dari segi karyawan yang kurang teliti atau karena kurang disiplin terhadap tugasnya, pada tempat pembayaran pasien rawat inap hanya ada satu kasir sehingga banyak pasien yang menunggu terlalu lama dalam melakukan pembayaran. 2. Sistem Pengelolaan Pendapatan Rawat Inap yang seharusnya dilakukan di RSUD Ulin Banjarmasin adalah sesuai dengan program kerja pendapatan yang dikelola dengan baik agar pelayanan kesehatan dapat terselenggara dengan baik berdasarkan standar pelayanan yang tinggi serta dilakukan pada lingkungan kerja yang memiliki tingkat profesionalisme tinggi sesuai dengan standar operasional pelayanan yang bermutu.


285

Saran Saran-saran yang dapat membangun atas kelemahan-kelemahan yang ada pada RSUD Ulin Banjarmasin adalah sebagai berikut: 1. Menerapkan sistem sesuai konsep yang berlaku dengan 24 jam transferan sistem billing atau entri setiap transaksi dari semua unit sehingga tagihan tidak kurang/me-ngurangi penerimaan kas. Perbaikan dan koreksi terhadap kesalah-aan entri billing sistem. 2. Diadakan pemeriksaan mendadak agar karyawan bisa bertugas dengan baik dan perlu adanya pergiliran tugas agar karyawan tidak tidak terjadi kesalahan yang sama juga ditingkatkan ketelitian dalam memberikan data yang akurat agar tidak terjadi kerugian. 3. Perlu adanya penambahan kasir untuk Rawat Inap yang bertujuan untuk mempercepat proses pembayaran pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan pelayanan di Tempat Pendaftaran dan Pemulangan Pasien Opname (TPPO) sehingga sesuai dengan konsep yang telah diterapkan pada RSUD Ulin Banjarmasin 4. Untuk mengurangi kerugian rumah sakit akibat biaya yang belum tertagih maka diperlukan suatu bagian penagihan atas biaya rincian rawat inap sehingga keuntungan atas pendapatan dapat diperoleh kembali.

DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.

Daniri. 2005. Prinsip-prinsip Dasar Tata Kelola yang Baik (Good Governance). http://www.proskripsi.blogspot.com (diakses tanggal 2 Nopember 2012) Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: PT Repika Aditama. Beam,. Flyod A, dkk. 2009. Akuntansi Lanjutan (Advanced Accounting). Jakarta: Erlangga. Kaspi, Varin. 2010. Pendapatan Rumah Sakit berdasarkan Sifatnya. http://akuntansi.name/?p=1519 (diaksess tanggal 21 Desember 2012) ______. “Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan 079 tahun 2003 tentang Uraian Tugas Unsurunsur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin”. ______. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)”. ______. “Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/ 0464/Kum.2009 tentang Penetapan Rumah sakit Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah”. Santoso, Lukman. 2011. Kas dan Setara Kas http://santosolukman.blogspot.com /2011/01 kas-dan-setara-kas.html (diakses tanggal 5 januari 2011) Umar, Buyung Suwardi. 2012. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. http://buyungchem.wordpress.com (diakses tanggal 21 Desember 2012)

EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN PENDAPATAN RAWAT INAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN. Ernawati Dosen Tetap STIE Pancasetia Banjarmasin

Recommend Documents