KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH DAN ANTAR WILAYAH BUKU III RPJMN 2015-2019
Oleh: DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTDA
Jakarta, November 2014
PERAN WILAYAH DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1987-2013 (persen) (Atas dasar Harga Berlaku)
PULAU
1987
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
Sumatera
27,6
28,7
24,9
22,8
22,0
22,4
22,9
23,8
Jawa
50,6
53,8
57,4
58,6
58,0
60,0
57,9
58,0
Kalimantan
10,2
8,7
8,9
9,2
9,9
8,9
10,4
8,7
Sulawesi
5,5
4,2
4,1
4,1
4,6
4,0
4,3
4,8
Bali dan Nusa Tenggara
3,1
2,8
3,0
3,3
2,9
2,8
2,5
2,5
Maluku dan Papua
2,9
1,8
1,7
2,0
2,5
1,8
2,0
2,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total Sumber: BPS
Pergeseran peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil atau bahkan tidak ada perubahan (stagnant) Slide - 2
PERAN WILAYAH DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1987-2013 (persen) Pulau
1987
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
Jawa dan Sumatera
78,2
82,5
82,3
81,4
80
82,4
80,8
81,8
Kalimantan dan Sulawesi
15,7
12,9
13
13,3
14,5
12,9
14,7
13,5
Bali dan Nusa Tenggara
3,1
2,8
3,0
3,3
2,9
2,8
2,5
2,5
Maluku dan Papua
2,9
1,8
1,7
2,0
2,5
1,8
2,0
2,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Jumlah Sumber: BPS
Peran Wilayah Jawa dan Sumatera dalam pembentukan PDB Nasional masih dominan, berkisar antara 80 – 82 %
Slide - 3
REALISASI INVESTASI PMA (Nilai Investasi dalam US$)
2010-2014
2010 No.
2011
2012
2013
2014
TOTAL
%
Wilayah Proyek
1
Sumatera
2
Jawa
3
Investasi
Proyek
2.076,56
Proyek
Proyek
Investasi
Proyek
Investasi
Proyek
Investasi
3.395,35
990
2915.21
3.892
12.863,54
13,02
11,54
6.059 17.326,38
5443
11619.88
18.914
66.429,49
63,27
59,58
11.498,77
Bali-Nusa Tenggara
372
502,66
474
952,65
477
1.126,55
932
888,87
673
1675.63
2.928
5.146,36
9,80
4,62
4
Kalimantan
254
2.011,45
331
1.918,85
355
3.208,65
849
2.773,40
645
3675.55
2.434
13.587,90
8,14
12,19
5
Sulawesi
80
859,10
146
715,26
187
1.507,03
343
1.498,16
359
1569.05
1.115
6.148,60
3,73
5,51
6
Maluku
10
248,89
31
141,54
19
98,77
94
321,23
71
97.09
225
907,52
0,75
0,81
7
Papua
28
346,77
61
1.345,14
39
1.234,47
154
2.414,16
102
1081.60
384
6.422,14
1,28
5,76
3.076
16.214,77
9.612 28.617,55
8283
100,00
100,00
2.807 13.659,92
4.579 24.564,68
1.181
Investasi
1.973
4.342 19.474,54
3.729,29
Proyek
747,13
2.632 12.324,54
695
Investasi
359
Jumlah
667
Investasi
2.2634.01 29.892 111.505,55
Sumber: BKPM, 2014 s/d Q 3
REALISAI INVESTASI PMA 2010-2014 MASIH BERORIENTASI KE WILAYAH JAWA (berkisar hampir 60%) Slide - 4
REALISASI INVESTASI PMDN (Nilai Investasi dalam miliar rupiah)
2010-2014
2010 No.
2011
2012
2013
2014
TOTAL
%
Wilayah Proyek
Investasi
Proyek
Investasi
Proyek
Investasi
Proyek
Investasi
Proyek
Investasi
Proyek
Investasi
Proyek
Investasi
1
Sumatera
222
4.224,20
370
16.334,26
287
14.256,24
522
22.913,76
107
9.321,30
1508
67.049,76
30,46
16,82
2
Jawa
397
35.140,34
601
37.176,19
636
52.692,94
1.085
66.495,67
276
21.107,10
1911 212.612,24
38,61
53,35
3
Bali-Nusa Tenggara
39
2.119,27
32
356,74
29
3.167,76
4.400,25
10
53,96
181
10.097,98
3,66
2,53
4
Kalimantan
149
14.575,58
198
13.467,39
183
16.739,69
305
28.713,61
64
7.703,90
899
81.200,17
18,16
20,37
5
Sulawesi
58
4.337,57
82
7.227,52
59
4.900,99
101
3.624,19
36
3.091,58
336
23.181,85
6,79
5,82
6
Maluku
2
0,00
4
13,57
4
323,89
7
1.114,91
1
53,71
18
1.506,08
0,36
0,38
7
Papua
8
229,31
26
1.425,02
12
100,51
38
888,21
13
242,80
97
2.885,85
1,96
0,72
875
60.626,27
1.313
76.000,69
1.210
92.182,02
1.045
128.150,60
507
41.574,35
4.950 398.533,93 100,00
100,00
Jumlah
71
Sumber: BKPM, 2014 s/d Q3
REALISAI INVESTASI PMDN 2010-2014 MASIH BERORIENTASI KE WILAYAH JAWA (berkisar 54%) Slide - 5
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENGEMBANGAN WILAYAH 2015-2019 No.
Wilayah
Target Growth 2015-2019 (%/th)
Peran PDRB Wilayah (%) 2013
Peran PDRB Wilayah (%) 2019
Kebutuhan Investasi (Trilyun Rp)
Kebutuhan Investasi Infrastruktur (Triyun Rp)
1
Sumatera
8,1 – 8,6
23,8
25,6
6.020 – 6.403
766 – 785
2
Jawa
5,7 – 6,2
58,0
53,0
10.597 – 11.369
1.651 – 1.692
3
Bali Nustra
8,4 – 8,9
2,5
3,0
2.444 – 2.597
304 – 311
4
Kalimantan
9,8 – 10,3
8,7
10,2
778 – 824
88 – 90
5
Sulawesi
9,0 – 9,5
4,8
5,4
1.340 – 1.422
160 – 163
6
Maluku Papua
11,4 – 12,0
2,2
2,8
767 – 818
78 – 80
7,0 – 7,5
100,0
100,0
21.946 – 23.432
3.046 – 3.121
Nasional
Keterangan: Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 7,0 – 7,5 %/tahun Kebutuhan investasi diestimasi dengan asumsi ICOR 3 dan laju depresiasi kapital 5 % kebutuhan biaya infrastruktur dihitung dengan porsi 5 % dari PDRB Slide - 6
SASARAN/TARGET PERAN PDRB PER WILAYAH 2015-2019
No.
Wilayah
Peran PDRB Wilayah (%) Tahun 2013
Peran PDRB Wilayah (%) Tahun 2019
1
Sumatera
23,8
24.6
2
Jawa
58,0
55,1
3
Kalimantan
8,7
9,6
4
Sulawesi
4,8
5,2
5
Bali Nustra
2,5
2,6
6
Maluku Papua
2,2
2,9
100,0
100,0
Nasional
Keterangan : Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 5,8-8% tahun 2015-2019 Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000. Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010. Slide - 7
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH: Masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini tercermin dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun (1983-2013), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB.
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH: • Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua; • Tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.
Slide - 8
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESa (Agenda 3 dan 6 NAWA CITA) 1. PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS (PUSATPUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWA ) 2. PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN 3. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN 4. PEMBANGUNAN DESA 5. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PULAU- PULAU TERPENCIL 6. PENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI DAERAH Slide - 9
SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN HINTERLAND
Slide - 10
PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWA (Agenda 6 NAWA CITA) 1. Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa. • •
Membangun 10 Kawasan Industri Baru di Luar Jawa. Membangun 22 Sentra Industri Kecil Menengah (IKM)
• Pembangunan 100 Sentra Industri Perikanan
2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur; • • • • •
Membangun 10 bandara baru dan merenovasi yg lama Membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 2000 Km Membangun 24 pelabuhan baru, merenovasi yg lama, dan Terminal logistik tol laut Pengadaan 10 armada ferry baru untuk penyeberangan Pendirian Bank Infrastruktur dan Bank Tanah mempercepat penyediaan lahan
• •
Membangun BLK-BLK, SMK-SMK, Politeknik Membangun Science dan Techno Park di 34 provinsi dan 100 techno park di Kabupaten/Kota berbasis pertanian dan perikanan rakyat
3. Pengembangan SDM dan Iptek;
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): memperkuat kinerja pemerintah lokal untuk membangun dan memelihara persepsi positif investor Target proses perijinan maks 15 hari
5. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Slide - 11
PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWA (Agenda 6 NAWA CITA) • Kemen Perindustrian • Kemen Agraria dan TTR • Pemerintah Daerah
• Kemen Ristek-Dikti • Kemen Pertanian
* Penyediaan lahan kawasan industri * SDA
Science dan Techno Park
konekti vitas
• Kemen PU/Pera • Kemen Perhubungan • Kemen ESDM
Hilirisasi/ industrialia si di luar jawa
• Kemen Dik-Nas • Kemen Tenaga Kerja
Penyediaan Tenaga Terampil (BLK, SMK, Politeknik)
• BKPM • BKPD – Pemda • Kemendagri
Insentif fiskal dan non fiskal
• Kemen Keuangan • Kemen Perindustrian
ikim investasi PTSP * Perda bermasalah
Slide - 12
FAKTOR PENGHAMBAT PENGEMBANGAN BISNIS YANG PERLU DIATASI BERDASARKAN PERINGKAT
Peringkat
Indikator
Skor
1
Birokrasi dan Izin
1.377
2
Keterbatasan Infrastruktur
1.339
3
Kelengkapan Energi
1.214
4
Keterbatasan SDM
1.173
5
Kestabilan Politik
1.171
6
Keterbatasan Pembiayaan
1.095
Sumber : Survei pelaku usaha BIIU; diolah Bisnis Indonesia,2014
Slide - 13
FAKTOR PEMBIAYAAN ATAU PENDANAAN EKSPANSI BUKAN JADI ISU SENTRAL BAGI KALANGAN PEMBISNIS
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hingga Juli 2014 : • Fasilitas kredit bank kepada pihak ketiga yang belum ditarik sebesar Rp. 1.399,16 triliun • Nilai itu terdiri dari : - fasilitas kredit belum ditarik (yang sudah disepakati atau commited) sebesar Rp. 306,98 triliun - sisanya uncommited sebesar Rp. 755,16 triliun
Slide - 14
13 KAWASAN INDUSTRI 2015-2019 (Kementerian Perindustrian)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Kawasan Industri Petrokimia berbasis gas di teluk Bintuni, Papua Barat Kawasan Industri Bitung, Sulawesi Utara Kawasan Industri Palu, Sulawesi Tengah Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah Kawasan Industri Konawe, Sulawesi Tengah Kawasan Industri Buli-Halmahera Timur, Maluku Utara Kawasan Industri Bantaeng, Sulawesi Selatan Kawasan Industri Batulicin, Kalimantan Selatan Kawasan Industri Ketapang, Kalimantan Barat Kawasan Industri Landak, Kalimantan Barat Kawasan Industri Kuala Tanjung, Sumatera Utara Kawasan Industri Sei Mangke, Sumatera Utara Kawasan Industri Tanggamus, Lampung Slide - 15
SEBARAN 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS WILAYAH LUAR JAWA, 2015-2019 Kawasan Industri Kuala Tanjung
Kawasan Industri Landak
Kawasan Industri Palu
Kawasan Industri Teluk Bitung
Kawasan Industri Buli
Industri Karet, CPO
Industri Rotan, Karet, Kakao (agro) dan Smelter
Industri Agro dan Logistik
Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel
Industri Aluminium , CPO
Kawasan Industri Ketapang Industri Alumina
Kawasan Industri Batu Licin Industri Besi Baja
Kawasan Industri Teluk Bintuni Industri Migas dan Pupuk
Kawasan Industri Sei Mangkei Industri Pengolahan CPO Kawasan Industri Morowali Kawasan Industri Tanggamus Industri Maritim dan Logistik
Kawasan Industri Bantaeng
Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel
Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel Kawasan Industri Konawe Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel Slide - 16
KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR DI 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS (1/3) No.
Kawasan Industri
1
Kawasan industri Teluk Bintuni - Luas : 2.344 ha - Fokus : Industri pupuk dan petrokimia - Kebutuhan TK : + 51.500
2
3
4
Kebutuhan Infrastruktur
• • • • • • Kawasan industri Bitung (status KEK Bitung) • - Luas : 534 ha • - Fokus : Industri agro dan logistik • - Kebutuhan TK : + 900.000 • • • •
Kawasan industri Palu (status KEK Palu) - Luas : 1.500 hs - Fokus : industri rotan dan agro industri lainnya - Kebutuhan TK : + 165.000 kawasan industri Morowari - Luas : 1.200 ha - Fokus : industri ferronikel - Kebutuhan TK : + 80.000
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PLTU 300 mw Akses jalan sepanjang 25 km dari jalan lintas provinsi ke kawasan industri Pelabuhan trestle sepanjang 5 km dengan kapasitas 50.000 dwt Pembangunan perumahan untuk pekerja Pembangunan rumah sakit untuk pekerja Sekolah kejuruan dan akademi komunitas Penyelesaian pembangunan PLT panas bumi Lahendong V daya 1 x 20 mw Penyelesaian pembangunan PLT uap Kema daya 2 x 25 mw Penyelesaian pembangunan PLT gas Likupang daya 3 x 25 mw Penyelesaian pembangunan gardu induk Paniki 150 kv dan Tanjung Merah 150 kv Peningkatan kapasitas sumber air Tendeki 1.259,05 liter/detik Peningkatan fisik ruas jalan nasiolan Girian – Kema sepajang 5 km Pembangunan jalan nasional akses ke tol Manado – Bitung dari pintu tol km 28,5 ke KEK sepanjang 5 km Peningkatan jalan tol Bitung Minut Manado sepanjang 43 km Pengembangan reklamasi seluas 247 ha Pengembangan perumahan untuk pekerja Pembangunan politeknik kelapa dan perikanan Jalan layang nasional Jalan lingkar luar (moda transportasi barang) 4,5 km Peningkatan pelabuhan Pantoloan dan terminal peti kemas Gudang logistik Gedung trading center Balai latihan kerja 3 in 1 Pembangkit listrik tenaga batubara 250 – 350 mw Pembuatan transmisi listrik ke lokasi kawasan industri Pembuatan situ/waduk 1.000 – 1.200 liter/detik Pelebaran dan peningkatan jalan dari Bungku ke lokasi kawasan industri (40 km) Pelebaran dan peningkatan jalan dari bandara ke lokasi kawasan industrik (5 km) Dukungan dari Kementerian Perhubungan untuk memperlancar perizinan pelabuhan dan bandara Pembangunan perumahan untuk pekerja Pembangunan rumah sakit untuk pekerja Pendirian politeknik pertambangan dan industri logam di kawasan industri Morowali Pendirian pusat inovasi industri (berbasis nikel)
Slide - 17
KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR DI 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS (2/3) No. 5
6
7
8
9
Kawasan Industri
Kebutuhan Infrastruktur
Kawasan industri Konawe Luas : 5.500 ha Fokus : Industri ferronikel Kebutuhan TK : + 18.200
• • • •
Kawasan Industri Buli, Haltim Luas : 300 ha Fokus : industri ferronikel Kebutuhan TK : + 10.000
• • • • •
Kawasan industri Bantaeng Luas : 3.000 ha Fokus : industri ferronikel Kebutuhan TK : + 163.200
• • •
• •
Jaringan jalan alternatif ke pelabuhan sepanjang 15 km dari jalan lingkar Pelabuhan dermaga dengan jeti 750 m kedalaman 22 m
Kawasan industri Ketapang Luas : 1.000 ha Fokus : industri alumina Kebutuhan TK : + 10.000
• • •
Peningkatan kapasitas jalan provinsi di sekitar kawasan Peningkatan akses jalan industri menuju pelabuhan sekitar 20 km Pengembangan pelabuhan sebagai akses masuk ke kawasan dan untuk bongkar muat industri
• • •
Jaringan listrik dari jalan raya menuju kawasan industri 2 km dan gardu induk Pembuatan waduk (embung) pengolahan kebutuhan air industri dari sungai Mandor Jalan tembus dari kawasan industri menuju ke palabuhan Pontianak 34 km
Kawasan industri Batulicin Luas : 530 ha Fokus : industri besi baja Kebutuhan TK : + 10.000
10 Kawasan industri Landak Luas : 306 ha Fokus : Industri pengolahan karet Kebutuhan TK : 33.600
Pembangunan jembatan di dalam kawasan Komunikasi 1.100 sst Pembangunan perumahan untuk pekerja Pembangunan rumah sakit untuk pekerja
Pembangunan pembangkit listrik (PLTU) 2 x 110 mw Peningkatan kualitas jalan dari Maba ke Buli (alternatif jalan provinsi) kurang lebih 8 km Pembangunan jalan akses pelabuhan – pabrik 1 km Pembangunan jalan akses pabrik – town site 2 km Pembangunan pelabuhan : 2 jeti dengan kapasitas masing-masing 14.000 dwt dan 35.000 dwt sepanjang 2,5 km Pembangunan pelabuhan dapat menampung kapal dengan kapasitas 10.000 – 20.000 dwt Pembangunan perumahan untuk pekerja Pembangunan rumah sakit untuk pekerja
Slide - 18
KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR DI 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS (3/3) No.
Kawasan Industri
Kebutuhan Infrastruktur
11 Kawasan industri Kuala Tanjung Luas : 1.000 ha Fokus : Industri alumina Kebutuhan TK : + 113.250
• • •
Jalan utama (volume 97.125 m2) Jalan lingkungan (volume 271.950 m2) Pembangunan jalur KA Bandar Tinggi Pantibalan – Kuala Tanjung (22,15 km)
• • •
Pembangunan jalur KA KEK Sei Mangkei – Sepur Simpang (2,9 km) Peningkatan rel jalur KA Gunung Bayu – Perlanaan (4,15 km) Penambahan kelengkapan mesin dan peralatan pusat inovasi
13 Kawasan industri Tanggamus Luas : 3.500 ha Fokus : Industri maritim Kebutuhan TK : + 104.800
• • • •
Pembangunan energi listrik power plant Peningkatan jalan menuju kawasan industri maritim (lebar 8 m, panjang 10 km) Peningkatan pengembangan pelabuhan jeti di kawasan industri Pebmangunan balai latihan kerja
12 Kawasan industri Sei Mangkei Luas : 2.002 ha Fokus : Industri pengolahan CPO Kebutuhan TK : +83.300
Slide - 19
DISTRIBUSI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) 2015-2019 KEK SEI MANGKEI Kabupaten Simalungun, Sumut Industri pengolahan Kelapa Sawit Industri pengolahan karet Pupuk & aneka industri Logistik Pariwisata
KEK TANJUNG API-API Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan Industri Pengolahan Karet Industri Pengolahan Sawit Industri Petrokimia Sumber: Kemenko Perekonomian (2014)
KEK Maloy Batuta Trans Kalmantan (MBTK) Kabupaten Kutai Timur, Kaltim Industri Kelapa Sawit Logistik
KEK PALU Kota Palu, Sulawesi Tengah Industri Manufaktur Industri Agro berbasis kakao, karet, rumput laut, rotan Industri pengolahan Nikel, Biji Besi, Emas Logistik
KEK MOROTAI Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara
Pariwisata Industri pengolahan perikanan Bisnis & logistik
KEK BITUNG Kota Bitung, Sulawesi Utara KEK TANJUNG LESUNG Kab. Pandeglang, Banten Pariwisata
KEK MANDALIKA Kab. Lombok Tengah, NTB Pariwisata
Industri Pengolahan Perikanan Industri agro berbasis kelapa dan tanaman obat Aneka industri Logistik
Slide - 20
PERKIRAAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Untuk mendukung Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Rp Miliar)
No
KEK
1
Sei Mangkei
2
Tanjung Lesung
3
Palu
4
Bitung
5
Jalan 662
Rel KA 624
Pelabuhan Listrik 679
136
Gas 2.010
4.804 *)
Air Bersih
Bandara
35 280
Total 4.146
2.158
7.242
1.785
250
39
463
2.537
4.550 *)
1.115 **)
26
15
5.706
Morotai
353
204
22
84
6
Mandalika
102
20
2.067
2.189
7
Tanjung Apiapi
288
6.375
771 5.182
1.343
13.959
12.544
6.999
3.019 5.424
TOTAL Rata-rata Investasi
2.010
3.022
150
2.308
813
35.326 5.047
*) Termasuk Pembangunan Jalan Tol **) Termasuk pembagunan Pelabuhan hub Internasional Slide - 21
PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN DI LUAR JAWA
Percepatan Pembangunan Kawasan Metropolitan Baru (PKN); Kawasan perkotaan Padang dan sekitarnya Kawasan perkotaan Palembang dan sekitarnya, Kawasan perkotaan Banjarmasin dan sekitarnya Kawasan perkotaan Manado dan sekitarnya, Kawasan perkotaan Mataram dan sekitarnya
Percepatan Pembangunan 20 kota otonom berukuran sedang di luar Jawa sebagai penyangga (buffer) urbanisasi.
Mengembangkan 39 pusat pertumbuhan baru tingkat lokal sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang mendorong terwujudnya keterkaitan kota dan desa.
Slide - 22
PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
(Penguatan Keamanan dan Peningkatan Kesejahteraan)
Penguatan Keamanan Perbatasan mencegah illegal logging, illegal fishing, human trafficking, illegal drugs trade. Penguatan pelayanan imigrasi (custom, quarantine, sequrity) terpadu di PPLB (Pos Pemeriksaan Lintas Batas) Penegasan batas wilayah negara di darat dan di laut (pra –investigation, refixation, maintanance)
Peningkatan Kesejahteraan masyarakat mengurangi kesenjangan (Gap) tingkat kesejahteraan masyarakat lokal dg tingkat kesejahteraan masyarakat negara tetangga; Pengembangan perekonomian masyarakat lokal Pemenuhan prasarana dan sarana dasar rakyat: Pendidikan dan kesehatan Membangun aksesibilitas transportasi darat, sungai, laut, dan udara melalui pelayanan perintisan
Slide - 23
PEMBANGUNAN DESA
(Menuju Desa Berdaulat dan Mandiri) Mengawal Imlementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa Menjalankan kebijakan baru untuk membebaskan desa yang berada di kantong-kantong hutan dan perkebunan Memastikan redistribusi negara melalui: dana desa (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD/APBD), dan redistribusi lahan secara efektif Membuka akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal (tambang, hutan, perkebunan, perikanan) untuk kemakmuran rakyat. Pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan. Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola share holding yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham. Slide - 24
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PULAU- PULAU TERPENCIL
Mengentaskan sekitar 75 Kabupaten tertinggal untuk menjadi daerah maju. Pengembangan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal secara terpadu sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan; Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan publik dasar di daerah tertinggal, terutama pada pemenuhan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi, air bersih, informasi, dan telekomunikasi; Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan kawasan strategis, diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pada peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan pemangku kepentingan pembangunan daerah tertinggal di pusat maupun di daerah, mulai dari integrasi, sinkronisasi, dan sinergi;
Slide - 25
PENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI DAERAH Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, melalui: penerapan implementasi desain besar penataan daerah, peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan kerjasama antardaerah, peningkatan harmonisasi peraturan perundangan pemerintah daerah dengan peraturan perundangan sektoral dan antar peraturan pemerintah daerah; penataan kewenangan antarjenjang pemerintahan, penguatan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat; Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, melalui: peningkatan sistem pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas DPRD, peningkatan sistem pelayanan publik pemerintah daerah, peningkatan konsolidasi strategi implementasi kebijakan reformasi birokrasi pemerintah daerah; Peningkatan kapasitas keuangan pemerintahan daerah, melalui: peningkatan local taxing power, peningkatan potensi penerimaan daerah, peningkatan belanja modal pembangunan, peningkatan implementasi penganggaran SPM yang berkualitas, peningkatan kualitas penerapan anggaran berbasis kinerja, penataan arah kebijakan dana transfer, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi dana transfer; Penataan Daerah Otonom Baru untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Penguatan demokrasi lokal, melalui: peningkatan Pilkada yang damai, efisien dan bersih. Slide - 26
TERIMA KASIH
