ARAH KEBIJAKAN TRANSAKSI NON-TUNAI DALAM PENGUATAN TATA-KELOLA KEUANGAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DOKUMEN RAHASIA 1
LATAR BELAKANG: KEBIJAKAN TRANSAKSI NON-TUNAI SEBAGAI PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN, SEHINGGA MENINGKATKAN KUALITAS BELANJA PENDIDIKAN Lima (5) pertimbangan pengembangan transaksi non-tunai: 1
Menjadikan transaksi pendidikan keuangan pendidikan lebih terjaga.
2
Memastikan traksaksi pendidikan “tercatat dalam sistem perbankan”, sehingga meningkatkan akuntabilitas keuangan pendidikan.
3
Meningkatkan “rasa aman” bagi pelaksana transaksi pendidikan.
4
Memperbaiki “kualitas penganggaran sekolah.
5
Mendukung tingkat “literasi keuangan” dalam satuan pendidikan.
belanja
“di
atas
meja”,
pendidikan”,
sehingga
dengan
transparansi
penguatan
model
Dokumen Rahasia
1
ARAH KEBIJAKAN: KEBIJAKAN TRANSAKSI NON-TUNAI SEJALAN DENGAN JANJI PEMERINTAH DALAM PENGUATAN TATA-KELOLA DAN KEUANGAN INKLUSIF
“…., Kami mewujudkan kedaulatan keuangan melalui kebijakan inklusi keuangan” (Nawacita ke-7 Jokowi-JK)
2
1
“Pada sidang kabinet terbatas (25/4/2016), Presiden (re: Jokowi) menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah, BI dan OJK berkomitmen pembayaran non-tunai" (Gubernur BI)
“…., Itu juga transaksi non-cash dibicarakan agar menjadi sebuah gerakan nasional" (Jokowi) 3
“Gerakan
4
kesadaran (Gubernur BI)
Nasional non-Tunai untuk meningkatkan masyarakat atas transaksi non-tunai” Dokumen Rahasia
2
3
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN: PEMERINTAH SUDAH MEMULAI TINDAK LANJUTI KEBIJAKAN UMUM DARI KEBIJAKAN TRANSAKSI NON-TUNAI Berbagai bentuk tindak lanjut atas arah kebijakan non-Tunai 1
2
Permendikbud No.16 Tahun 2016 tentang Perubahan Juknis BOS tahun 2016 untuk SD, SMP, SMA dan SMK, dengan dorongan transaksi pembayaran non-tunai dan epurchasing MoU Nomor BI.17/ 6/ GBI/ PPTBI/ PEKI antara BI dan Menko PMK, Kemensos, Kemendes, Kemendikbud, dan Kemenag, tentang Perluasan Akses Keuangan dan Pelaksanaan Penggunaan Layanan non-Tunai
3
MoU Nomor BI.16/ 3/ GBI/ DKSP antara BI dan Menko bidang Perekonomian, tentang Koordinasi dalam Rangka Meningkatkan Transaksi non-Tunai untuk Layanan Pemerintah
4
Penyusunan Peraturan Presiden tentang Penyaluran Bantuan Sosial non-Tunai
Dokumen Rahasia
3
4
CERITA KEBERHASILAN: PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON-TUNAI DIMULAI DARI CERITA KEBERHASILAN, TERMASUK BELANJA ONLINE BUKU K-13 Kemendikbud berkerja-sama dengan LKPP untuk penyediaan buku Kurikulum 2013, melalui sepuluh (10) penyedia buku online*:
110 Judul
26rb
Sekolah
Judul buku, dengan satu (1) judul buku per mata-pelajaran per kelas Total transaksi buku Kurikulum 2013 melalui online shopping
~500 Milyar
Total sekolah pemesan buku Kurikulum 2013 melalui online shopping Total eksemplar buku Kurikulum 2013 melalui online shopping
* Keterangan: Sedang dikembangkan untuk jenis katalog lain, termasuk buku K-13 Semester 2
24.6 Juta
Dokumen Rahasia
4
5
PRINSIP KEBIJAKAN: TIGA (3) PRINSIP ATAS KEBIJAKAN, IMPLEMENTASI, DAN PENGEMBANGAN SISTEM NON-TUNAI
1
2
3
Prinsip kebijakan nontunai untuk BOS
Prinsip implementasi kebijakan non-tunai
Prinsip pengembangan sistem pembayaran
1.
Kebijakan non-tunai mempertimbangkan perbankan dan satuan pendidikan.
kesiapan
infrastruktur
2.
Transaksi non-tunai merupakan kebijakan model pembayaran; dengan tetap merujuk ketentuan pengadaan dan pertangung-jawaban belanja.
3.
Masih terdapat sistem pembayaran tunai, dalam batas tertentu.
1.
Penerapan uji coba dilakukan secara bertahap, dimulai dari delapan (8) kota non-tunai, pada Januari 2017.
2.
Penerapan akan diperluas secara nasional.
3.
Penerapan kebijakan melibatkan kerjasama antara Kemendikbud, Kemendagri, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Perbankan
1.
Pengembangan sistem pembayaran non-tunai untuk BOS, dimulai dari perbankan yang selama bekerjasama dengan Pemda.
2.
Pelaporan dilakukan secara otomatis melaui sistem perbankan.
3.
Sistem transaksi pembayaran mengakomodasi tatap muka (voucher) dan non-tatap muka (transfer internet banking) Dokumen Rahasia
5
6
DUKUNGAN: UNTUK MEMASTIKAN KEBERHASILAN IMPLEMENTASI BOS NON-TUNAI, DIPERLUKAN KERJASAMA DAN DUKUNGAN DARI STAKEHOLDER UTAMA KEMENTERIAN/ LEMBAGA
DUKUNGAN
Pengembangan model transaksi BOS non-tunai;
BANK INDONESIA
Koordinasi dan kerjasama dengan perbankan; dan
Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan uji coba
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kerjasama untuk sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah; dan
Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan uji coba
Komitmen dan pelaksana utama atas pelaksanaan BOS non-tunai;
Kerjasama dengan perbankan untuk implementasi BOS non-tunai;
Sosialisasi dan edukasi atas pelaksanaan BOS non-tunai; dan
Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan uji coba
Komitmen dan pelaksana utama untuk pelaksanaan BOS non-tunai;
Penyediaan sistem pembayaran non-tunai; dan
Sosialisasi dan edukasi atas pelaksanaan BOS non-tunai.
PEMERINTAH DAERAH
PERBANKAN
Dokumen Rahasia
6
7
AKHIR DOKUMEN
Dokumen Rahasia
LAMPIRAN
Dokumen Rahasia
DELAPAN (8) KOTA PELAKSANA UJI COBA BOS NON-TUNAI 2017 3
1.
Bandung
3.
Semarang
2. 4. 5. 6. 7. 8.
Bogor
Surabaya
Palembang Makasar
Mataram
Samarinda
Dokumen Rahasia
10
DUA (2) MODEL PEMBAYARAN: TRANSFER INTERNET BANKING DAN SISTEM VOUCHER
Dua (2) Sistem Pembayaran
Transfer via Cash Management System
1. Transfer melalui aplikasi pengelolaan kas 2. Transfer bisa dilakukan baik untuk rekening dari bank yang sama atau rekening dari bank yang berbeda
Transaksi tanpa tatapmuka
Sekolah
Sistem Voucher Transaksi tatap-muka
1. Pencatatan data pengelolaan kas
pembeilan
melalui
aplikasi
2. Cetak voucher “QR-Code” atas data pembelian
Toko/ Rekanan
1. Scan atas voucher “QR-Code” data pembelian 2. Memasukkan data PIN pembelian dari Sekolah 3. Penyerahan barang kepada sekolah Dokumen Rahasia
11
