Hasil Sidang Komisi VII:
KEBIJAKAN TATAKELOLA, EFEKTIVITAS BIROKRASI, PELIBATAN PUBLIK, DAN PENGAWASAN PENDIDIKAN Depok, 29-31 Maret 2015
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
1
Isu Strategis/Masalah
Rekomendasi Penyelesaian/Kebijakan
1. Perubahan Struktur Organisasi: • Daerah sulit mengikuti seringnya perubahan Perlu ada aturan yang menyeragamkan struktur organisasi di Pusat nomenklatur nama kementerian dan Dinas • Koordinasi Pusat dan Daerah kurang efektif karena tidak adanya keseragaman nomenklatur organisasi. 2. Implementasi UU No.23/2014 : • Belum ada PP / Permen yang mengatur lebih teknis tentang implementasi dari UU 23/2014 • Belum adanya regulasi masa transisi untuk pelaksanaan dilapangan sampai terbitnya PP / Permen
• Perlu segera ditetapkan PP / Permen tentang implementasi dari UU 23/2014 • Perlu dibuat regulasi dalam masa transisi sampai terbitnya PP / Permen • Perlu segera dibentuk tim teknis pusat dan daerah untuk implementasi UU 23/2014
3. Pelayanan Penilian Angka Kredit : • Belum ada sistem penilaian secara reguler (2/3 bulanan) sehingga proses penilaian menjadi lama • Dokumen, pengiriman, dan proses penilaian masih konvensional
• Perlu dibangun sistem penilaian angka kredit secara elektronik untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan akuntabilitas (transparansi) 2
Isu Strategis/Masalah
Rekomendasi Penyelesaian/Kebijakan
4. Pelayanan Pengaduan Masyarakat : • Layanan Pengaduan belum dapat memberikan tanggapan yang cepat • Masyarakat cenderung langsung mengadukan permasalahan kepada pihak berwajib
• Perlu ada unit tanggap cepat di layanan terpadu • Perlu ada kerjasama APH – Instansi Pendidikan untuk menangani / klarifikasi permasalahan secara bersama
5. Optimalisasi Pemanfaatan Jardiknas: • Banyaknya sarana jardiknas yang sudah rusak dan bahkan sarananya belum terpasang
• Revitalisasi Jardiknas sampai ke tingkat satuan pendidikan • pelatihan tenaga untuk operasionalisasi sarana jardiknas
6. Optimalisasi Dapodik : • Seringnya terlambat entry data dapodik dari sekolah swasta • Belum terintegrasinya data lengkap satuan pendidikan (guru, siswa, dan sekolah terpisah) • Sulitnya akses untuk melakukan entry data
• Peningkatan peran dan fungsi tenaga operasional data dapodik di sekolah (negeri dan swasta) • Integrasi data pokok pendidikan • Membuka Akses data kepada publik • Pembinaan Operator secara berkala 3
Isu Strategis/Masalah
Rekomendasi Penyelesaian/Kebijakan
7. Pendanaan Pendidikan : • Masih rendahnya partisipasi publik (DUDI) untuk mendanai pendidikan • Belum adanya sistem insentif bagi DUDI yang peduli pendidikan • Belum semua daerah mengalokasi 20% anggarannya untuk investasi pendidikan
• Perlu dibuat regulasi yang memberikan insentif (misal pengurangan pajak) bagi DUDI peduli pendidikan dan pengaturan pengelolaannya • Mendorong semua daerah untuk mengalokasikan 20% anggarannya untuk investasi pendidikan
8. Peningkatan Komite Sekolah: • Peran komite sekolah belum optimal sesuai fungsinya (contoh: banyak yang hanya menjadi “stempel kepala sekolah”) • Belum ada pergantian secara reguler dalam kepengurusan
• Perlu Revitalisasi komite Sekolah • Perlu pergantian kepengurusan secara reguler sesuai dengan aturan.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB): • Masih dijumpai adanya pungutan dalam PPDB • Terkonsentrasinya PDB yang memiliki kemampuan lebih di sekolah tertentu (sekolah favorit)
• Perlu penegakan aturan dalam PPDB • Perlu dibangun sistem online dalam PPDB • Penerapan Rayonisasi dalam PPDB 4
Isu Strategis/Masalah
Rekomendasi Penyelesaian/Kebijakan
10. Pengawasan Dana Transfer Daerah : • Belum efektifnya pengawasan dana transfer daerah.
• Perlu ada Kebijakan yang mengatur penanggung jawab pengawasan dana transfer daerah • Perlunya earmarking anggaran pendidikan dalam dana transfer daerah di APBD
11. Pengawasan Dana Pendidikan : • Tata Kelola Penggunaan dana pendidikan masih belum baik. • lemahnya pengawasan dana pendidikan oleh Inspektorat Wilayah (Irwil) • Kurang nya jumlah dan mutu SDM pengawas di daerah
• Peningkatan Pengawasan dan pengendalian • Perlunya pengawasan Berjenjang • Peningkatan jumlah dan mutu SDM pengawasan di daerah Best Practices: Sedang dilakukan pilot project di 30 provinsi untuk penguatan pengawasan dan budaya anti korupsi
5
TERIMA KASIH
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
TIM KOMISI VII Kebijakan Tatakelola, Efektivitas Birokrasi, Pelibatan Publik, Dan Pengawasan Pendidikan Ketua
1. Inspektur Jenderal 2. Sekretaris Jenderal
Sekretaris
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
Koordinator Perumus
1. Kepala Biro PKLN 2. Sekretaris Itjen
Tim Perumus
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Anggota Komisi
105 orang
Anggota Komisi yang Hadir
75 orang
Tim Subtansi
8 Orang
Staf Ahli Mendikbud Bidang Hukum Staf Ahli Mendikbud Bidang Tata Kelola Kepala Biro Keuangan, Setjen Kepala Biro Umum, Setjen Kepala Biro Kepegawaian, Setjen Kepala Biro Hukor Kepala Pusat Pustekom Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Itjen
