APAKAH ARTI KOTA SEHAT?

APAKAH ARTI KOTA SEHAT? Apakah kota seperti makhluk hidup yang bisa dideteksi kesehatannya? Bagaimana terminologi kota sehat muncul dari para ahli kesehatan dan perencana kota? Kerusakan lingkungan tidak hanya meningkatkan kematian akibat dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan, Aktivitas yang terjadi di kawasan-kawasan pariwisata seringkali menjadi suatu cikal bakal timbulnya penyakit baru karena penduduk dari luar daerah maupun luar negeri membawa penyakit yang tidak terdeteksi atau terasa sebelumnya, dan dalam interaksi sekumpulan orang secara bersama-sama. Pentingnya kondisi kota yang sehat selain untuk mengurangi peningkatan jumlah penduduk sakit yang berakibat berkurangnya produktivitas, tetapi juga untuk mengurangi terbuangnya devisa negara akibat mengimpor obat-obatan dari luar negeri. Tentu saja, definisi kota yang sehat tidak harus atau hanya dikriteriakan terhadap fisik kota, tetapi justru terhadap orang-orang atau makhluk yang hidup di dalamnya. Seringkali ahli infrastruktruktur mengembangkannya kepada kebutuhan akan fisik yang memungkinkan manusia hidup sehat. Pada kenyataannya itu tidak cukup, karena ada relasi antara orang dan alam yang mempengaruhi kesehatan seseorang, serta orang dan orang yang mencerminkan derajat kesehatan seseorang. Banyaknya kasus bunuh diri, seperti terjun dari bangunan bertingkat di perkotaan, meminum obat nyamuk di pedesaan, membunuh karena tersinggung, dll., semuanya seringkali bermula dari kondisi lingkungan yang kurang mendukung.

Jiwa dan tubuh yang sehat membutuhkan ruang yang sehat. Di sinilah peran ruang terbuka hijau kota yang memadukan unsur manusia dengan lingkungannya (alam) menjadi penting dalam membentuk kota sehat. Lalu, bagaimanakah mendefinisikan kota sehat yang lebih memadai dikaitkan dengan penerapan penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20 persen di area publik dan 10 persen di lahan privat seperti yang digariskan dalam UU Tata Ruang No. 26 tahun 2007? RUANG TERBUKA HIJAU DALAM KOTA SEHAT KOTA SEHAT Pendekatan Kota Sehat pertama kali dikembangkan di Eropa oleh WHO pada tahun 1980-an sebagai strategi menyongsong Ottawa-Charter. Ditekankan bahwa kesehatan dapat dicapai dan berkelanjutan apabila sernua aspek, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya diperhatikan. Penekanan tidak cukup pada pelayanan kesehatan, tetapi kepada seluruh aspek yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, baik jasmani maupun rohani. Tahun 1996, WHO menetapkan tema Hari Kesehatan Sedunia “Healthy Cities for Better Life”. Di Indonesia, Pilot Proyek Kota Sehat pertama kali diluncurkan di 6 kota, yaitu Kabupaten Cianjur, Kota Balikpapan, Bandar Lampung, Pekalongan, Malang, dan Jakarta Timur, yang dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta. Kemudian diikuti dengan pengembangan Kabupaten/Kota Sehat khususnya di bidang pariwisata di delapan kota, yaitu Kawasan Anyer di Kabupaten Serang, Kawasan Batu Raden di Kabupaten Banyumas, Kotagede di Kota Yogyakarta, Kawasan Wisata Brastagi di Kabupaten Karo, Kawasan Pantai Senggigi di Kabupaten Lombok Barat, Kawasan Pantai Pada tahun berikutnya, 1 Maret 1999, konsep pembangunan berwawasan kesehatan dicanangkan oleh Presiden BJ Habibie. Pembangunan berwawasan kesehatan berarti setiap pembangunan yang dilakukan perlu mempertimbangkan aspek dan dampak kesehatan. Upaya meningkatkan kesehatan merupakan tanggung jawab semua sektor, masyarakat dan swasta. Pengertian Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Pada tahun 1999, upaya mewujudkan Kota Sehat, meliputi tiga aspek, yaitu: 



Pembuatan, penggunaan dan pemeliharaan sumber air bersih (sumur gali, sumur pompa, atau air pipa), jamban atau WC, tempat sampah dan lubang pembuangan sampah, dan tempat pembuangan air bekas dari dapur dan kamar mandi; Pemeliharaan kebersihan di dalam rumah, di pekarangan, serta makanan dan minuman (pemilihan bahan makanan, pengolahan, penyiapan, penyajian, dan penyimpanan);



Penggunaan dan penyimpanan pestisida secara benar (seperti racun nyamuk dan racun hama agar tidak meracuni manusia, hewan peliharaan atau lingkungan).

Selanjutnya peringkat kota sehat bisa ditetapkan berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). Terdapat 24 indikator yang masuk dalam IPKM. IPKM adalah indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan yang dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu Riskesdas (riset kesehatan dasar), PSE (pendataan sosial ekonomi) dan survei podes (potensi desa) (Triono Soendoro, 2011; http://health.detik.com/read/2011/04/21/134659/1622759/763/ daftar-kota-palingsehat-dan-kurang-sehat; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 34 tahun 2005)

RUANG TERBUKA HIJAU Kondisi fisik dari suatu lingkungan perkotaan terbentuk dari tiga unsur (dinamis) dasar yaitu pepohonan dan organisme di dalamnya, struktur (kondisi sosial), dan manusia (Grey, 1996). Gunadi (1995) menjelaskan istilah Ruang Terbuka (open space), yakni daerah atau tempat terbuka di lingkungan perkotaan. Ruang Terbuka berbeda dengan istilah ruang luar (exterior space), yang ada di sekitar bangunan dan merupakan kebalikan ruang dalam (interior space) di dalam bangunan. Definisi ruang luar, adalah ruang terbuka yang sengaja dirancang secara khusus untuk kegiatan tertentu, dan digunakan secara intensif, seperti halaman sekolah, lapangan olahraga, termasuk plaza (piazza) atau square. Sedangkan „zona hijau‟ bisa berbentuk jalur (path), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/jejaring listrik tegangan tinggi, dan simpul kota (nodes), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman pertanian kota, dan seterusnya. Zona hijau inilah yang kemudian kita sebut Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dalam pendefinisian selanjutnya, RTH adalah bagian dari ruang terbuka – yang merupakan salah satu bagian dari ruang-ruang di suatu kota – yang biasa menjadi ruang bagi kehidupan manusia dan mahkluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan. Ruang terbuka dapat dipahami sebagai ruang atau lahan yang belum dibangun atau sebagian besar belum dibangun di wilayah perkotaan yang mempunyai nilai untuk keperluan taman dan rekreasi; konservasi lahan dan sumber daya alam lainnya; atau keperluan sejarah dan keindahan (Green, 1959). Ruang terbuka hijau merupakan salah satu bentuk dari kepentingan umum. Penting untuk disediakan di dalam suatu kawasan karena dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan tata guna lahan di suatu kota (Keeble, 1959). Pendefinisian menurut Permendagri No.1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, RTH kawasan perkotaan merupakan bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Berdasarkan definsi dan fungsinya, peran RTH sangat esensial dalam membangun suatu kota sehat. Keberadaan suatu RTH sebagai ruang terbuka yang bebas dan dilengkapi dengan elemen-elemen “hijau” seperti pepohonan dapat meningkatkan kesehatan warga kota, baik secara jasmani (fisik) maupun rohani (jiwa). Ini mengapa sebagian dari 24 indikator (IPKM), yang telah disinggung di atas, berkaitan dengan RTH, dilihat dari manfaat dan fungsi RTH. Penyediaan RTH di suatu kota tidak hanya selalu dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau, dan lainnya. Namun, penyediaan RTH juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran penghuni kota akan pentingnya RTH. Berbagai jenis RTH dapat dilakukan di lahan privat milik masyarakat atau swasta. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya peran RTH inilah yang juga penting dalam membangun kota sehat. Sosialisasi mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH di tingkat masyarakat perlu dilakukan. Selain itu, pembentukan dan pelestarian komunitas hijau juga penting dalam rangka membangun gaya hidup sehat di masyarakat. Dukungan dari pemerintah dapat dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan sosial dan kebijakan lokal yang mendorong, di antaranya adalah adanya insentif bagi masyarakat/swasta yang menyediakan RTH di halaman/lahan miliknya sendiri.

INDIKATOR Indikator kota sehat yang terkait dengan penyediaan RTH adalah prevalensi pneumonia, prevalensi asma dan prevalensi ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut). RTH harus 30% dari luas wilayah kota. Bagian-bagian RTH (Ditjen

Penataan Ruang, 2008) selalu mengandung tiga unsur dengan fungsi pokok RTH, yaitu yang pertama fisik-ekologis, termasuk perkayaan jenis dan plasma nutfahnya, yang ke dua, ekonomis, yaitu nilai produktif/finansial dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan, dan yang ke tiga adalah sosialbudaya, termasuk pendidikan, dan nilai budaya dan psikologisnya. Dengan berbagai jenis tanaman pengisinya, RTH mempunyai multifungsi yaitu penghasil oksigen, bahan baku pangan, sandang, papan, bahan baku industri, pengatur iklim mikro, penyerap polusi udara, air dan tanah, jalur pergerakan satwa, penciri (maskot) daerah, pengontrol suara, dan pandangan. Pencemaran udara yang sering menyebabkan penurunan kesehatan manusia adalah partikel yang sangat kecil (PM10 diameter aerodinamik sebesar 10 mikrometer) yang akan menyebabkan penyakit pernafasan, asma, dan kardiovaskular. Kemenpera dalam lokakarya Standard Pelayanan Minimum bidang perumahan dan permukiman (Heripoerwanto, 2009) menyatakan, untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman, sustainable human settlement perlu memperhatikan empat hal, yaitu menghemat input sumberdaya (tanah, air, energi, bahan bangunan); meminimasi limbah (padat, cair, polusi udara, suara, panas, GRK); menjamin keadilan (antargenerasi, antarwilayah, sosial); dan menjamin pengambilan keputusan yang baik (pendelegasian dan partisipasi). Bila kita cermati, dewasa ini isu strategis yang terkait dengan pembangunan kota adalah semakin meningkatnya penduduk yang bermukim di kota. Pada 2010, penduduk perkotaan di Indonesia mencapai 54%. Diperkirakan pada 2025, penduduk Indonesia yang bermukim di perkotaan mencapai 68%. Kota hijau atau green city adalah konsep perkotaan, dimana masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial budaya (kearifan lokal) harus seimbang demi generasi mendatang yang lebih baik. Kota hijau berkorelasi dengan faktor urbanisasi yang menyebabkan pertumbuhan kota-kota besar menjadi tidak terkendali bila tidak ditata dengan baik. Adapun kriteria kota hijau setidaknya memiliki delapan atribut, yaitu perencanaan dan perancangan kota ramah lingkungan, ruang terbuka hijau, konsumsi energi yang efisien, pengelolaan air, pengelolaan limbah, memiliki bangunan hemat energi, punya sistem transportasi berkelanjutan, dan pelibatan aktif masyarakat sebagai komunitas hijau (Marhum, 2011). Maka, kota hijau dengan penyediaan RTH akan menjadikan kota yang lebih baik yaitu kota sehat. PERENCANAAN RUANG TERBUKA HIJAU Berdasarkan Permendagri No.1 tahun 2007, perencanaan pembangunan dan pemanfaatan RTH kawasan perkotaan melibatkan para pelaku pembangunan. RTHKP publik tidak dapat dialihfungsikan, dan pemanfaatannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ke tiga ataupun antar pemerintah daerah.

Sedangkan RTH privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pengendalian RTHKP dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban. Penataan RTHKP melibatkan peranserta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan. Peranserta masyarakat dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTHKP, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan. Dalam rangka mendorong kabupaten/kota berlombalomba memperbaiki lingkungannya, ada beberapa lomba/award yang dilakukan pemerintah dan dimotori oleh instansiinstansi pemerintah. Lomba ini ada yang menunjukkan kualitas daerah (kabupaten/kota) secara keseluruhan, tapi ada juga yang khusus pada aspek-aspek tertentu saja dan yang dilakukan pemerintah, seperti Adipura (aspek lingkungan), Inovasi Manajemen Award (aspek partisipasi dan inovasi penanganan), dan Adi Puritama (aspek permukiman, pengembang). Lomba ini juga merupakan suatu alat untuk memantau suatu daerah di dalam pelaksanaan program yang ada, lalu pemenangnya dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Kota Surabaya sebagai salah satu pemenang Indonesia Green Region Award (IGRA) 2011 (igraaward.com) dapat dijadikan contoh bagaimana lingkungan yang hijau dibentuk melalui kegiatan atau program berbasis komunitas/masyarakat. Selain meningkatkan sendiri luas RTH-nya melalui pembangunan/revitalisasi taman-taman kota, Pemerintah Kota Surabaya juga sadar bahwa peningkatan kualitas lingkungan akan lebih mudah apabila melibatkan peranserta masyarakat. Program-program seperti “Urban Farming”, “Surabaya Green and Clean”, “Surabaya Berwarna Bunga”, dan meningkatkan kembali implementasi 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengelolaan sampah, dilakukan dalam rangka membentuk kota hijau yang sehat. Program-program ini telah meningkatkan RTH yang di bawah 10% menjadi 20,25% (Forum Diskusi Nasional Perkotaan, Bappenas 2011). Walikota Surabaya

dalam presentasinya mengenai “Kota Yang Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim” di Bappenas pada November 2011 yang lalu, menunjukkan adanya penurunan penderita penyakit seperti infeksi saluran pernafasan setelah dilakukan program-program terkait pemeliharaan ruang terbuka hijau, peningkatan kualitas lingkungan dengan perbaikan sanitasi, pengelolaan persampahan dan perbaikan kampung kumuh. Kota Denpasar yang juga memperoleh IGRA Award urutan ke tiga dan Kota Sehat ke dua pada tahun 2011, memiliki RTH 24% dari luas kota.

Dengan demikian bisa kita simpulkan bila ruang terbuka hijau, sebagai bagian dari ruang publik, harus berkualitas karena menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi masyarakat, juga menjadi media untuk mengurangi berbagai macam polusi akibat aktivitas manusia. Ruang terbuka hijau menjadi salah satu elemen penting menuju Kota Sehat yang dapat mencegah terjadinya penurunan kualitas udara maupun meningkatnya emisi dari angkutan/mobil, industri, dan lain-lain, serta menjadi sarana hiburan dan tempat bersantai yang akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Krisis RTH sebenarnya berkaitan dengan perencanaan yang tidak memadai, yang diakibatkan pergulatan antara kepentingan ekonomi versus kepentingan publik, serta kemampuan mengelola dan melaksanakan rencana yang ada. Perwujudan Kota Sehat memerlukan inisiatif dari pemerintah kota untuk melakukan kebijakan dan program pembangunan kota yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain meningkatkan kembali proporsi RTH di kawasan perkotaan, perwujudan kota sehat juga dapat dilakukan dari pendekatan di dalam lingkungan masyarakat kota dalam rangka mengembalikan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Kota sebagai tempat tinggal, harus menjadi ruang yang mampu menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya agar layak huni dan nyaman (people centered). Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dapat terwujud melalui program-program berbasis komunitas (community-based

program). Dalam hal ini, tata ruang harus memastikan terpenuhinya kebutuhan ruang masyarakat, terutama tersedianya ruang publik berupa Ruang Terbuka Hijau. Penelitian terus menerus terkait kebutuhan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas Rencana Tata Ruang yang sesuai dengan kebutuhan akan peningkatan kualitas kehidupan masyarakatnya. Karena pada akhirnya keberlanjutan sebuah kota tidak lagi dilihat dari program atau pembangunan fisiknya, melainkan tercermin dari kesehatan manusia-manusia di dalamnya. Referensi: 1) Widyaiswara Madya Penataan Ruang, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas; [email protected] 2) Sarjana lulusan Perencana Wilayah dan Kota, ITB; [email protected]