ANALISIS TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI YANG DIAKIBATKAN PUTUSNYA HUBUNGAN PERCINTAAN SEPASANG KEKASIH (Studi Kasus Putusan Nomor : 92/Pdt.G/2010/PN.BGR) Oleh : Dede Nurjanah
ABSTRAK Umumnya semua perikatan diakhiri dengan pelaksanaan, dan memang demikianlah yang seharusnya terjadi. Pemenuhan hal-hal yang harus dilaksanakan disebut dengan prestasi. Dengan terlaksananya prestasi, kewajiban-kewajiban para pihak berakhir, sebaliknya apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya, maka disebut melakukan wanprestasi. Salah satu bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu perjanjian menikahi. Dalam hubungan percintaan sepasang kekasih bukan merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum, karena hubungan percintaan sepasang kekasih merupakan hal yang biasa terjadi dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian yang dibuat oleh sepasang kekasih. Pihak yang diputuskan hubungan percintaan oleh pasangannya tidak dapat menggugat pihak yang memutuskan. Janji-janji dalam hubungan percintaan tidak termasuk perjanjian perkawinan. Janji yang dibuat oleh sepasang kekasih biasanya hanya secara lisan saja dan tidak ada bukti tertulis, sehingga apabila pihak yang berjanji mengingkarinya, maka akan sulit untuk meminta pertanggungjawabannya, seperti halnya pada Putusan Nomor : 92/Pdt.G/2010/PN.Bgr, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya surat perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan ingkar janji (wanprestasi) ditolak oleh Pengadilan Negeri Bogor.
hak
Latar Belakang Wanprestasi
merupakan
suatu
pelanggaran hukum atau tindakan melawan
kepada
pihak
menerima prestasi.
yang
lain
untuk
2
Berdasarkan dapat
Pasal
1315
hukum, yang lebih dikenal dengan istilah
KUHPerdata,
dijelaskan
bahwa
onrechtmatigedaad.1
setiap orang bebas membuat perjanjian,
Wanprestasi terjadi karena adanya
bebas untuk menentukan isi, luas dan
salah satu pihak yang berkewajiban untuk
bentuknya perjanjian. Salah satu bentuk
melakukan sesuatu prestasi dan memberi
perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu perjanjian perkawinan.
Pasal 29
1
I.G. Ray Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting, Teori dan Praktek, (Jakarta: Megapoin, 2003), hal. 77.
2
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Sumur, 1991), hal. 7.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
GUGATAN
tentang Perkawinan tidak secara tegas
DIAKIBATKAN
memberikan definisi mengenai perjanjian
BUNGAN PERCINTAAN SEPASANG
perkawinan.
KEKASIH
Dalam praktiknya tidak sedikit janji
WANPRESTASI
YANG
PUTUSNYA
(Studi
Kasus
HU-
Putusan
Nomor: 92/Pdt.G/2010/PN.BGR)”.
kawin yang akhirnya tidak ditepati. Tidak menepati janji kawin bagi sebagian orang mungkin hal yang biasa, tapi bukan berarti bisa
disepelekan,
karena
sudah
Perjanjian Perjanjian adalah suatu peristiwa di
ada
mana seorang berjanji kepada orang lain
beberapa putusan yang menyatakan ingkar
atau di mana dua orang itu saling berjanji
janji menikahi adalah Perbuatan Melawan
untuk melaksanakan suatu hal.
Hukum (PMH).3
perjanjian
terciptalah
Melalui
perikatan
atau
Dalam kehidupan masyarakat yang
hubungan hukum yang menimbulkan hak
masih kuat memegang prinsip adat, tidak
dan kewajiban pada masing-masing pihak
menepati janji menikahi dapat berakibat
yang membuat perjanjian. Dalam hal ini
fatal.
terkena
fungsi perjanjian sama dengan perundang-
imbasnya, bukan hanya pasangan calon
undangan, tetapi hanya berlaku khusus
suami-isteri, tetapi juga bisa merembet ke
terhadap para pembuatnya saja.
hubungan keluarga besar.
memberikan
Beberapa
pihak
akan
Berdasarkan uraian di atas dan didorong
oleh
keinginan
untuk
sanksi
terhadap
Hukum pelaku
pelanggaran perjanjian atau ingkar janji (wanprestasi).4
mendapatkan gambaran serta pengetahuan
Menurut Pasal 1313 KUHPerdata
secara lebih mendalam mengenai gugatan
yang dimaksud dengan perjanjian adalah
wanprestasi yang diakibatkan putusnya
sebagai berikut :
hubungan percintaan sepasang kekasih, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ANALISIS TERHADAP
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih”.
3
Diana Kusumasari, “Langkah Hukum Jika Calon Mempelai Membatalkan Perkawinan-Secara Sepihak”, tersedia di http://www.hukumonline.com., diakses tanggal 1 Juli 2012.
4
Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 92.
Mariam
Darus
menyatakan bahwa :
Badrulzaman
Dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya sedangkan perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis”.
5
“Definisi tersebut menurut para ahli hukum pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup mengenai hal-hal mengenai perjanjian kawin yaitu perbuatan di dalam lapangan perbuatan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga namun sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUHPerdata tidak berlaku kepadanya”.
Jenis Perjanjian Abdulkadir mengelompokkan
Muhammad perjanjian
menjadi
beberapa jenis, yaitu :7 1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak; 2. Perjanjian
percuma
dan
perjanjian
dengan alas hak yang membebani; 3. Perjanjian bernama dan tidak bernama; 4. Perjanjian kebendaan dan perjanjian
Beberapa memberikan
pakar
rumusan
yang
hukum berbeda
mengenai pengertian perjanjian, misalnya Subekti
memberikan
5. Perjanjian konsensual dan perjanjian real.
rumusan sebagai
berikut:6 “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. 5
obligatoir;
Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan dan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 89. 6 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1991), hal. 1.
Syarat Sahnya Perjanjian Perjanjian
yang
sah
artinya,
perjanjian yang memenuhi syarat yang telah
ditentukan
oleh
undang-undang,
sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum.
Syarat-syarat
sahnya
suatu
persetujuan yang tercantum dalam Pasal 1320
KUHPerdata
dengan
sendirinya
berlaku juga bagi sahnya suatu perjanjian. 7
Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 86.
Mengenai
syarat-syarat
sahnya
suatu
3. Para
pihak
atau
undang-undang
perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320
menentukan bahwa dengan terjadinya
8
peristiwa tertentu maka persetujuan
KUHPerdata adalah : 1. Ada
persetujuan
kehendak
antara
pihak-pihak yang membuat perjanjian
akan hapus; 4. Pernyataan menghentikan persetujuan
(consensus); 2. Ada
kecakapan
(opzegging) yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak
untuk
kedua belah pihak atau oleh salah satu
membuat perjanjian (capacity);
pihak pada perjanjian yang bersifat
3. Ada suatu hal yang tertentu (a certain subject matter);
sementara, misalnya perjanjian kerja; 5. Putusan hakim;
4. Ada suatu sebab yang halal (legal cause).
6. Tujuan perjanjian telah tercapai; 7. Dengan
persetujuan
para
pihak
(herroeping). Pembatalan dan Hapusnya Perjanjian Menurut KUHPerdata pengertian
Gugatan
pembatalan perjanjian digambarkan dalam dua bentuk
Gugatan
adalah
suatu
yaitu pembatalan mutlak
upaya/tindakan untuk menuntut hak atau
(absolute nietigheid) dan pembatalan relatif
memaksa pihak lain untuk melaksanakan
(relative nietigheid).9
tugas/kewajibannya,
Hapusnya suatu perjanjian dapat
guna
memulihkan
kerugian yang diderita oleh Penggugat
disebabkan karena :10
melalui putusan Pengadilan. Tuntutan hak
1. Ditentukan oleh para pihak berlaku
ini
untuk waktu tertentu; 2. Undang-undang
menentukan
adalah
memperoleh batas
tindakan
yang
perlindungan
bertujuan hak
yang
diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting”.11
berlakunya perjanjian;
Pengertian gugatan pada umumnya yang dikenal oleh masyarakat Indonesia 8
Ibid., hal. 88. R Subekti, Op. Cit., hal. 36. 10 Anonim, “Perjanjian”, tersedia http://www.google.com, diakses tanggal September 2012. 9
11
di 28
Andi Abdurrahman Nawawi, “Tinjauan Umum Mengenai Gugatan Perdata”, tersedia di http://www.google.com., diakses tanggal 24 Agustus 2012.
dan dalam perundang-undangan, yaitu
mendalilkan
gugatan yang dimaksudkan adalah gugatan
meneguhkan haknya maupun membantah
contentiosa atau biasa disebut dengan
hak orang lain, diwajibkan membuktikan
gugatan
hak atau peristiwa tersebut. Mengenai
perdata
atau
gugatan
saja.
suatu
hak,
atau
Pengertian gugatan adalah permasalahan
dasar gugatan, muncul dua teori : 14
perdata yang mengandung sengketa antara
1. Substantierings Theori;
2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan
2. Individualiserings Theori.
guna
kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.12
Wanprestasi Dalam
Bahasa
Belanda
istilah
wanprestasi adalah “wanprestatie” yang Para Pihak Dalam Gugatan
artinya tidak memenuhi kewajiban yang
Dalam suatu perkara perdata di
telah ditetapkan dalam perikatan, baik
pengadilan, para pihak dalam gugatan
perikatan yang timbul karena perjanjian
terdiri dari :
13
maupun perikatan yang timbul karena
1. Penggugat (eiser/plaintiff);
undang-undang.
2. Tergugat (gedage/defendant);
Menurut
Marhainis
Abdulhay,
pengertian wanprestasi adalah :15
3. Turut tergugat
“Apabila Dasar Hukum Gugatan
seharusnya
pihak-pihak
yang
berprestasi
tidak
Dasar gugatan (grondslag van de lis) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian
perkara
yang
wajib
dibuktikan oleh penggugat sebagaimana yang
digariskan
oleh
Pasal
memenuhi prestasinya”.
Sebab-sebab Wanprestasi
1865
Alasan mengapa seorang debitur
KUHPerdata dan Pasal 163 HIR, yang
tidak memenuhi kewajiban seperti yang
menegaskan bahwa, setiap orang yang 14
12
Ivan Ari, “Perbedaan Prinsip antara Permohonan dengan Gugatan”, tersedia di http://www.google.com., diakses tanggal 24 Agustus 2012. 13 Ibid.
Anjar, “Gugatan Perdata”, tersedia di http://www.google.com., diakses tanggal 24 Agustus 2012. 15 Marhainis Abdulhay, Hukum Perdata Materil, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1987), hal. 53.
diperjanjikan dapat disebabkan oleh dua
pada dua kata, perjanjian dan pernikahan.17
hal, yaitu :
Janji atau perjanjian biasa diartikan dengan
1. Adanya kesalahan pada diri si debitur;
persetujuan yang dibuat oleh dua pihak
2. Adanya
atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-
keadaan
memaksa
(overmacht/force majeur).
masing
sepakat
untuk
mentaati
isi
persetujuan yang telah dibuat bersama.18 Wanprestasi
dan
Akibat
Hukum
seorang
debitur
sudah
diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, tetapi jika tetap tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, maka berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap debitur yang lalai dapat dikenakan empat macam sanksi, yaitu :16 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi; 2. Pembatalan
perjanjian
atau
juga
dinamakan pemecahan perjanjian; 3. Peralihan resiko;
perkawinan sebagai berikut :19 “Sungguh pun tidak ada definisi yang jelas tentang perjanjian perkawinan ini namun dapat diberikan batasan bahwa hubungan hukum tentang harta kekayaan antara kedua belah pihak, yang mana dalam satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut”. Dalam
ketentuan
Pasal
1313
KUHPerdata,
perjanjian
didefinisikan
sebagai :
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan dimuka hakim.
Perjanjian
Prodjohamidjodjo
memberikan definisi mengenai perjanjian
terhadap Perjanjian Apabila
Martiman
Perkawinan
“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
Menurut
Peraturan Perundang-undangan Perjanjian
perkawinan
jika
diuraikan secara etimologi, dapat merujuk 16
Nindyo Pramono, Hukum Komersil, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hal. 22.
17
M. Abdul Mujieb, dkk., Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 138. 18 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 355. 19 Martiman Prodjohamidjodjo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Publishing, 2002), hal. 29.
Dari isi pasal tersebut ditegaskan
hukum terhadap harta bawaan masing-
bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang
masing, suami ataupun isteri. Perjanjian
mengikatkan dirinya terhadap orang lain.
kawin pada umumnya diadakan untuk
Tentang
bentuk
perjanjian
mengatur
akibat-akibat
perkawinan,
perkawinan yang disebut dalam Pasal 29
khususnya terhadap harta perkawinan jika
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
terdapat sejumlah harta yang tidak sama
tentang Perkawinan lebih sederhana dari
atau lebih besar pada satu pihak calon
pada
suami isteri.
apa
yang
KUHPerdata.
ditentukan
Berdasarkan
dalam
Pasal
29
Undang-Undang Perkawinan, perjanjian itu cukup dibuat tertulis, kemudian disahkan oleh
Pejabat
Pencatat
Perkawinan,
Bentuk Perjanjian Sebelum Perkawinan Perjanjian dimaksudkan
kawin
Pasal
147
sebagaimana KUHPerdata
sedangkan pada KUHPerdata perjanjian
secara tegas harus dibuat dengan akta
perkawinan harus dibuat dengan akta
Notaris dengan ancaman kebatalan. Syarat
otentik.
tersebut
dimaksudkan,
agar
perjanjian
kawin mempunyai kekuatan pembuktian Latar
Belakang
Dilakukannya
yang kuat dan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban calon pasangan suami
Perjanjian Sebelum Perkawinan Menurut Pasal 139 KUHPerdata,
isteri atas harta benda mereka.20
calon suami isteri sebelum melakukan
Pada umumnya bentuk perjanjian
perkawinan dapat membuat perjanjian
kawin yang dibuat oleh pasangan calon
kawin.
139
suami isteri ada dua, yaitu; persatuan
bahwa
untung rugi dan persatuan hasil dan
Dari
KUHPerdata
pengertian dapat
Pasal
diuraikan,
perjanjian kawin (huwelijksvorwaaerden) sebenarnya merupakan persetujuan antara
pendapatan. terdapat
tiga
macam
bentuk
calon suami isteri untuk mengatur akibat
perjanjian kawin yang dapat dipilih oleh
perkawinan
calon suami isteri tersebut, yaitu :
terhadap
harta
kekayaan
mereka.
1. Persatuan untung dan rugi;
Pada umumnya perjanjian kawin ini dibuat untuk kepentingan perlindungan
20
M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 77.
2. Persatuan hasil dan pendapatan; 3. Pemisahan harta sama sekali.
4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina
Pengaturan
Perjanjian
Sebelum
Perkawinan
Berdasarkan
Undang-
KUHPerdata
dengan
sedikit perubahan; 5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan
Undang Perkawinan Berlakunya Undang-Undang Pokok Perkawinan, maka segala ketentuan yang sebelumnya
berlaku
mengatur
asing lainnya berlaku hukum adat mereka;
mengenai
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga
perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Negara Indonesia keturunan Eropa
Berbagai hukum perkawinan yang berlaku
(Indo) atau yang disamakan dengan
sebelum
mereka berlaku KUHPerdata.
berlakunya
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan
Perjanjian yang Dibuat Oleh Sepasang
berbagai daerah, adalah sebagai berikut :21
Kekasih
1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang
Dalam hubungan berpacaran di
beragama Islam, berlaku hukum agama
antara sepasang kekasih seringkali terucap
Islam yang didahului dengan ijab kabul
janji
antara mempelai pria dengan wali dari
pasangannya untuk membangun rumah
mempelai wanita yang telah diresepsi
tangga (janji kawin).
ke dalam hukum adat;
biasanya hanya secara lisan saja dan tidak
dari
salah
satu
pihak
kepada
Janji kawin ini
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya
ada bukti tertulis. Jika pihak yang berjanji
berlaku hukum adat masing-masing;
mengingkarinya, maka akan sulit untuk
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang
meminta
pertanggungjawabannya,
beragama Kristen berlaku Huwelijks
sehingga keadaan ini sangat merugikan
Ordonantie Christen Indonesia (HOCI)
pihak yang diingkari.
S.1933 Nomor 74;
Pada umumnya, janji menikahi disampaikan secara lisan, bahkan mungkin
21
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum dan Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 5.
sebagai pasangan.
bagian
dari
Berhasil
upaya
merayu
merayu pasangan
berkat iming-iming janji dinikahi, bukan
diangkat ke ranah hukum. Selama ini sulit
berarti
diselesaikan secara hukum.23
bebas
melaksanakan
tindakan
melanggar hukum.22 Ada sejumlah putusan yang pernah dijatuhkan Mahkamah Agung (selanjutnya
Analisis terhadap Putusan Nomor : 92/Pdt.G/2010/PN.BGR
disingkat MA) berkaitan dengan janji
Penulis
menganalisis
menikahi yang dapat dijadikan bahan
Pengadilan
pertimbangan. Dalam salah satu putusan
92/Pdt.G/2010/PN.Bgr mengenai gugatan
(No. 522 K/Sip/1994), MA menghukum si
ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat
pria yang kebablasan bertindak setelah
terhadap Tergugat dengan surat gugatan
berjanji menikahi, dan bertunangan dengan
tertanggal 28 Juli 2011.
seorang perempuan.
MA
Negeri
Bogor
Putusan Nomor
:
Penggugat dan Tergugat adalah
Dalam putusan atas perkara lain,
sepasang kekasih yang menjalin hubungan
secara
asmara sejak tahun 2006.
tegas
menyatakan
tidak
menepati perjanjian untuk melangsungkan
menerima
sebagai
kekasih
pernikahan adalah perbuatan melawan
sekaligus sebagai calon suami.
Selama
hukum. Karena itu pula, tergugat dihukum
menjalin
membayar ganti rugi kepada penggugat
membiayai Tergugat selama kuliah di
untuk pemulihan nama baik penggugat.
Sekolah
Tinggi
Putusan MA dalam perkara ini seolah
Menurut
Penggugat,
mendobrak pakem yang dirumuskan Pasal
menyatakan kesanggupan dinikahi dan
58 KUHPerdata.
pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal
Perbuatan
mengingkari
Penggugat
Tergugat
asmara,
Penggugat
Manajemen Tergugat
telah
PPM. telah
janji
19 November 2010 atau 14 Februari 2011.
menikahi sering terjadi namun sulit untuk
Tetapi kemudian Tergugat ingkar janji, dimana
Tergugat
telah
memutuskan
hubungan dengan Penggugat pada tanggal 16 Juli 2010 dan tidak menepati janji untuk menikah dengan Penggugat.
Karena
22
M. Arief Jauhari, “Tidak Menepati Janji Menikahi Adalah Perbuatan Melanggar Hukum”, tersedia di http://www.hukumonline.com., diakses tanggal 5 Oktober 2012.
23
Achmad Irfir Rochman, Hakim Pengadilan Negeri Bogor, Wawancara, Bogor, tanggal 25 September 2012.
merasa dirugikan, Penggugat menggugat
Penggugat tidak dapat membuktikan
Tergugat untuk mengganti kerugian materi
adanya suatu surat perjanjian yang
sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh
dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat
empat juta rupiah) dan kerugian immaterial
yang menyatakan Tergugat bersedia
sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta
dinikahi oleh Penggugat;
rupiah), sehingga nilai total kerugian yang
2. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan
dituntut oleh Penggugat adalah sebesar Rp.
oleh Penggugat, bukan merupakan
154.000.000,- (seratus lima puluh empat
surat perjanjian yang dibuat antara
juta rupiah) dan menyatakan Tergugat telah
Penggugat dengan Tergugat.
wanprestasi (ingkar janji).
Pengadilan
3. Mengenai pemakaian sejumlah uang
Negeri Bogor yang menangani gugatan
oleh Tergugat, Penggugat tidak dapat
Penggugat
membuktikan adanya surat perjanjian
tersebut,
pada
putusannya
menolak seluruh gugatan dari Penggugat. Menurut
penulis,
mengenai pemakaian uang tersebut.
gugatan
Menurut
penulis,
putusan
Penggugat yang mendalilkan Tergugat
Pengadilan Negeri Bogor yang menolak
telah ingkar janji atau wanprestasi dan
gugatan
menuntut Tergugat untuk membayar ganti
adalah sudah tepat.
rugi
yang
kepada
Penggugat
sebesar
Rp.
Penggugat
untuk
seluruhnya
Gugatan Penggugat
menyatakan
Penggugat
154.000.000,- (seratus lima puluh empat
wanprestasi
juta rupiah) adalah tidak tepat.
membatalkan untuk menikah adalah tidak
Hal
(ingkar
karena
tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai
berdasar.
berikut :
membuktikan adanya suatu surat perjanjian
1. Bahwa
yang
menjadi
pokok
yang
Penggugat
janji)
telah
menyatakan
tidak
kesediaan
dapat
Tergugat
permasalahan dalam perkara ini adalah
untuk menjadi isteri dari Penggugat.
ada
antara
Selain itu, hubungan orang berpacaran dan
dan
memadu kasih, yang kemudian si wanita
Tergugat telah tidak melaksanakan
mau dijadikan isteri oleh si laki-laki, bukan
prestasi
yang diperjanjikan hingga
berarti si wanita tersebut harus menjadi
Tergugat digugat telah ingkar janji
isterinya atau jodohnya dan atau sebaliknya
(wanprestasi).
karena jodoh adalah hak prerogatif Tuhan
atau
Penggugat
tidak
perjanjian
dengan
Tergugat,
Dalam
hal
ini,
Yang Maha Esa, yang menentukan bukan
pihak untuk melangkah ke arah suatu
kehendak manusia agar seseorang itu
perkawinan, sehingga tidak pernah ada
menjadi jodohnya atau isteri/suaminya, jadi
aturan perdata yang secara baku mengatur
dengan
mengenai
pelaksanaan
memaksakan kehendaknya agar pacarnya
kekasih.
Kesepakatan sendiri artinya
harus menjadi jodohnya atau isterinya,
kedua belah pihak harus sepakat terhadap
karena hal tersebut hak seseorang untuk
suatu objek atau perbuatan tertentu. Objek
mencari pendamping hidupnya dengan
yang dimaksud dalam suatu janji sepasang
memohon ridho dari Tuhan Yang Maha
kekasih yaitu perkawinan itu sendiri.
Esa agar mereka dijodohkan.
Perkawinan merupakan suatu perikatan
kata
Dalam
lain
orang
kehidupan
tidak
bisa
janji
sepasang
sehari-hari,
untuk melakukan sesuatu yang tata caranya
hubungan orang berpacaran dan memadu
diatur dalam undang-undang, sehingga
kasih yang kemudian putus itu berarti tidak
perkawinan merupakan suatu perikatan
berjodoh.
yang
Hal tersebut merupakan hal
lahir
dari
undang-undang.
biasa yang terjadi di dalam pergaulan hidup
Kesepakatan yang terjadi harus dilakukan
di
atas
masyarakat,
bukan
berarti
dengan
dasar
suatu
sebab
yang
halal.
diputuskan oleh pacar dapat mengajukan
Pengertian sebab yang halal yaitu baik
gugatan ke pengadilan.
objek atau perbuatan dan kesepakatan yang
Pelaksanaan janji sepasang kekasih
dilakukan harus tidak bertentangan dengan
tidak diatur dalam aturan hukum yang ada
peraturan perundang-undangan, kesusilaan
di
dan ketertiban umum.
Indonesia,
sehingga
tidak
jelas
bagaimana aturan yang harus dilaksanakan.
Peraturan perundang-undangan di
Permasalahan akan timbul ketika sepasang
Indonesia
kekasih mengucapkan janji untuk menikahi
mengenai janji yang diberikan sepasang
atau dinikahi, tetapi kemudian salah satu
kekasih, tetapi perkawinan telah diatur
pihak ingkar janji.
Janji yang diberikan
dalam
sepasang
kekasih
tidak
dalam
Pengaturan terhadap perkawinan tidak
peraturan
perundang-undangan.
Janji
melarang adanya janji sepasang kekasih
diatur
memang
tidak
Undang-Undang
dilakukan
sebelum
mengatur
Perkawinan.
sepasang kekasih umumnya identik dengan
yang
perkawinan
sebuah kesepakatan antara kedua belah
selama janji tersebut tidak bertentangan
dengan undang-undang, sehingga dapat
yang mengatur mengenai perjanjian yang
diketahui bahwa tidak ada peraturan yang
dibuat oleh sepasang kekasih.
melarang suatu perjanjian yang dibuat oleh sepasang kekasih.
Janji-janji percintaan
Perjanjian
yang
dibuat
oleh
tidak
perkawinan.
dalam
hubungan
termasuk
perjanjian
Janji yang dibuat oleh
sepasang kekasih yang terjadi sebelum
sepasang kekasih biasanya hanya secara
pernikahan
meskipun
lisan saja dan tidak ada bukti tertulis,
diizinkan tetapi tidak boleh bertentangan
sehingga apabila pihak yang berjanji
dengan
perundang-undangan,
mengingkarinya, maka akan sulit untuk
sehingga dengan terjadinya ingkar janji
meminta pertanggungjawabannya. Seperti
kawin, hubungan antara calon mempelai
halnya
kembali seperti sebelumnya.
Munculnya
92/Pdt.G/2010/PN.Bgr, Penggugat tidak
kerugian yang terjadi akibat ingkar janji
dapat membuktikan adanya surat perjanjian
untuk
harus
yang dibuat antara Penggugat dengan
menimbulkan
Tergugat, sehingga gugatan ingkar janji
dilaksanakan,
peraturan
menikah
diselesaikan
atau
dinikahi
tanpa
perselisihan atau permasalahan.
pada
(wanprestasi) Negeri Bogor.
Penutup Berdasarkan
uraian
yang
telah
dikemukakan bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam hubungan percintaan
sepasang
kekasih
bukan
merupakan
suatu
perjanjian
yang
menimbulkan hubungan hukum, karena hubungan percintaan sepasang kekasih adalah merupakan hal yang biasa terjadi dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tidak ada peraturan perundang-undangan
Putusan
ditolak
oleh
Nomor
:
Pengadilan
DAFTAR PUSTAKA
Mujieb, M. Abdul, dkk. Kamus Istilah Fiqih. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
A. Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974. ________. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PP No. 9 Tahun 1975.
B. Buku Abdulhay, Marhainis. Hukum Perdata Materil. Jakarta : Pradnya Paramita, 1987. Badrulzaman, Mariam Darus. KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan dan Penjelasan. Bandung: Alumni, 1983. Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2007. Harahap, M. Yahya. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1986. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perikatan. Bandung: Sumur, 1991.
Pramono, Nindyo. Hukum Komersil. Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003. Prodjohamidjodjo, Martiman. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Indonesia Legal Publishing, 2002. Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 1991. Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2005. Widjaya, I.G. Ray. Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting, Teori dan Praktek. Jakarta: Megapoin, 2003.
C. Lain-lain Anjar. “Gugatan Perdata”. Tersedia di http://www.google.com. Diakses tanggal 24 Agustus 2012. Anonim. “Perjanjian”. Tersedia di http://www.google.com. Diakses tanggal 28 September 2012. Ari, Ivan. “Perbedaan Prinsip antara Permohonan dengan Gugatan”. Tersedia di http://www.google. com. Diakses tanggal 24 Agustus 2012. Jauhari, M. Arief. “Tidak Menepati Janji Menikahi Adalah
Perbuatan Melanggar Hukum”. Tersedia di http://www. hukumonline.com. Diakses tanggal 5 Oktober 2012. Kusumasari, Diana. “Langkah Hukum Jika Calon Mempelai Membatalkan PerkawinanSecara Sepihak”. Tersedia di http://www.hukumonline. com. Diakses tanggal 1 Juli 2012. Nawawi, Andi Abdurrahman . “Tinjauan Umum Mengenai Gugatan Perdata”. Tersedia di http://www.google.com. Diakses tanggal 24 Agustus 2012. Rochman, Achmad Irfir. Hakim Pengadilan Negeri Bogor. Wawancara. Bogor, tanggal 25 September 2012.
