ANALISIS STRATEGI DINAS PELAYANAN PAJAK DKI JAKARTA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

ANALISIS STRATEGI DINAS PELAYANAN PAJAK DKI JAKARTA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Budi Mulyanto Achmad Lutfi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Abstrak Penelitian ini membahas mengenai strategi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola Pajak Kendaraan Bermotor sehingga terus meningkat dan dapat terus menjadi tumpuan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan strategi tersebut, mulai dari formulasi, implementasi, sampai dengan evaluasinya. Penelitian ini juga menganalisis mengenai hambatan yang dihadapi Dinas Pelayanan Pajak dalam menerapkan strategi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini adalah: pertama, ada empat strategi utama yang digunakan, yaitu: ekstensifikasi objek pajak, intensifikasi, peningkatan pelayanan, dan penyederhanaan administrasi; kedua, hambatan yang ditemui adalah permasalahan ketidaksinkronan sistem informasi data dan evaluasi yang tidak menyeluruh atas strategi sebelumnya. Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, DKI Jakarta This study discusses the strategies of Local Tax Authority in DKI Jakarta in managing motor vehicle tax that are increasing and may continue to be the foundation of Local Revenue of Jakarta. This study aimed to describe the management strategies, ranging from the formulation, implementation, to evaluation. The study also analyzes the barriers faced by the Local Tax Authority in the strategies applied. By using a qualitative approach, data collection techniques with field studies and literature studies, and qualitative data analysis techniques, the results of this study are: first, there are four main strategies are tax object extension, intensification, enhanced public services, and administrative simplification; second, the obstacles encountered is the problem of discrepancies in data information systems and evaluation are not exhaustive over the prior strategies. Keywords: Motor Vehicle Tax, Local Own Revenue, DKI Jakarta Pendahuluan Filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah di segala segi kehidupan, dan kemandirian ini dapat diukur dengan menggunakan elemen PAD (Haryanto, 2005). Dengan adanya otonomi daerah tersebut diharapkan semua daerah di Indonesia 1     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013

bertumpu pada PAD yang dimiliki oleh setiap daerahnya untuk melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal inilah yang menuntut daerah untuk mengoptimalkan PAD melalui komponen-komponennya. Di dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, DKI Jakarta memiliki kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keuangannya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah tersebut, daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selaras dengan cita-cita otonomi daerah yaitu menciptakan kemandirian daerah, DKI Jakarta terus berusaha meningkatkan PAD baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi sumbersumber PAD (www.bappedajakarta.go.id, 2011). Sumber-sumber PAD DKI Jakarta terdiri dari empat komponen besar, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi PAD menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan penyumbang angka yang paling dominan dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Negara Indonesia, DKI Jakarta memiliki potensi pajak daerah yang sangat besar yang berusaha terus dikembangkan untuk meningkatkan kontribusi PAD. Tabel 1 Rencana dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2011 (pembulatan dalam Miliar Rupiah) No. Jenis PAD Rencana Realisasi 1. Pajak Daerah 49.481,54 50.486,93 2. Retribusi Daerah 2.237,94 2.538,72 3. HasilPengelolaan Kekayaan 946,85 990,25 Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang Sah 6.964,79 6.490,49 Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Darah (LPPD) Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012, Data Diolah Peneliti

% 102,03 113,44 104,58 93,19

Tabel di atas menunjukkan dominasi pajak daerah DKI Jakarta dalam sumbangannya terhadap PAD. Angka tersebut merupakan hasil pengoptimalan sumber-sumber pajak daerah yang dipungut oleh DKI Jakarta. Pengoptimalan sumber-sumber pajak daerah harus tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Undang-undang tersebut telah diatur jenis pajak daerah dan retribusi daerah apa saja yang boleh dipungut oleh daerah. Ketentuan jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah menurut undang-undang ini bersifat close lists yang artinya daerah 2     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013

dilarang memungut objek pajak daerah selain dari yang telah ditentukan. Tabel Berikut akan memperlihatkan realisasi Pajak Daerah DKI Jakarta menurut jenis pajaknya. Tabel 2 Realisasi Pajak Daerah Menurut Jenis Pajak Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2011 (pembulatan dalam Miliar Rupiah) Jenis Pajak PKB BBNKB PBBKB Pajak Pemanfaatan ABT Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame PPJ Pajak Parkir BPHTB*)

2007 2.368,88 (94,76%) 2.215,25 (83,59%) 601,55 (63,33%) 58,84 (73,55%)

Realisasi (Persen Realisasi) 2008 2009 2010 2.618,74 2.766,96 3.107,74 (102,28%) (102,98%) (100,25%) 2.981,06 2.542,53 3.997,47 (110,41%) (103,78%) (111,04%) 767,23 671,46 727,33 (87,19%) (87,20%) (103,90%) 60,60 127,00 156,69 (75,75%) (158,75%) (104,46%)

2011 3.664,40 (104,70%) 4.582,08 (109,10%) 848,57 (102,98%) 114,44 (67,32%)

526,60 (87,77%) 491,71 (81,95%) 188,23 (94,11%) 257,92 (92,35%) 346,83 (92,49%) 98,93 (98,93%) (-)

620,99 (99,36%) 649,64 (106,50%) 249,66 (114,00%) 306,95 (99,02%) 382,88 (102,10%) 114,02 (91,21%) (-)

858,34 (105,32%) 1.032,00 (105,74%) 296,52 (84,72%) 269,67 (81,72%) 511,45 (109,99%) 158,26 (85,54%) 2.885,53 (134,21%)

Ket: *) BPHTB didaerahkan pada tahun 2011

605,67 (85,54%) 753,20 (100,12%) 267,32 (89,11%) 274,91 (86,00%) 412,48 (101,10%) 138,79 (99,14%) (-)

741,92 (114,14%) 879,01 (114,16%) 292,84 (108,46%) 258,04 (93,83%) 456,40 (109,19%) 129,27 (86,18%) (-)

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2007-2011, Data Diolah Peneliti Analisis lebih lanjut dari tabel di atas menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah dari tahun 2007-2011 secara umum mengalami peningkatan terutama pada dua jenis pajak yang mendominasi penerimaan DKI Jakarta, yaitu PKB dan BBNKB. Pada tahun 2011 saja PKB berkontribusi sebesar 24,08% dan BBNKB berkontribusi sebesar 30,11% dari total pendapatan daerah melalui pajak pada tahun tersebut. Tingginya penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak lepas dari tingginya jumlah kendaraan bermotor serta tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Data mengenai jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar yang 3     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013

dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta dalam Jakarta Dalam Angka 2011 yang bersumber dari Ditlantas Polda Metro Jaya memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 2007-2011, pertumbuhan paling pesat adalah sepeda motor dengan pertumbuhan 71,17% kemudian disusul oleh mobil penumpang dengan 22,10%, sementara itu pertumbuhan mobil beban serta alat berat tidak terlalu signifikan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kenaikan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mengikuti kenaikan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, jadi banyaknya jumlah kendaraan di DKI Jakarta secara kuantitas merupakan faktor utama tingginya penerimaan PKB yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sutiyoso menjelaskan bahwa banyaknya jumlah kendaraan bermotor terutama kendaraan pribadi adalah akibat dari perilaku penduduk di DKI Jakarta yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan menggunakan angkutan publik (Kompas, 2 Februari 2005). Pada dasarnya pertumbuhan penerimaan pajak, termasuk di dalamnya adalah PKB, dapat dicapai dengan dua cara yaitu intensifikasi dan ektensifikasi pajak. Kegiatan intensifikasi pajak dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar (Wahyudi, 2010). Intensifikasi pajak berarti penambahan pajak lewat langkah-langkah horizontal, dengan menjaring wajib pajak yang tidak membayar pajak menjadi membayar pajak dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dengan tertib aturan (Sinaga, 2012). Sedangkan ekstensifikasi pajak dimaksudkan untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar (Wahyudi, 2010). Dua cara ini dilakukan melalui berbagai trategi perpajakan yang pada tujuan akhirnya adalah peningkatan PAD melalui pajak daerah. Untuk mengoptimalkan PAD melalui pajak daerah, dibentuklah Dinas Pelayanan Pajak Daerah (DPP) Provinsi DKI Jakarta. Visi organisasinya yaitu menjadikan Dinas Pelayanan Pajak sebagai organisasi yang efisien, efektif dan transparan dalam pelayanan pajak daerah dengan dukungan aktif masyarakat (dpp.jakarta.go.id, 2012). Untuk mengoptimalkan kinerja DPP Provinsi DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta no. 30 Tahun 2011 dibentuklah organisasi khusus DPP yang melayani PKB dan BBNKB. Organisasi khusus ini merupakan unit khusus dari DPP Provinsi DKI Jakarta yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam sebuah sistem yang dikenal sebagai Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) untuk efisiensi dan efektifitas kerja organisasi. Untuk mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif diperlukan strategi yang 4     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013

tepat, sehingga DKI Jakarta dapat terus mengandalkan dan mengembangkan pajak daerah khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor untuk pembiayaan pemerintahan. Keberhasilan suatu strategi perpajakan dalam usahanya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah memerlukan pertimbangan yang matang. Hal ini disebabkan karena strategi tersebut akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran jika direncanakan dengan baik, dijalankan dengan benar, akomodatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan mampu menangkap potensi yang ada. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan tumpuan utama penerimaan pajak di DKI Jakarta, dengan objek pajak yang besar dalam hal kuantitasnya. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor terkait erat dengan pertumbuhan objek pajaknya, yaitu meningkatnya kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Sebagai pajak dengan penerimaan dan objek yang besar, diperlukan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tepat, sehingga realisasi dari sektor ini dapat dioptimalkan. Strategi yang tepat dari Dinas Pelayanan Pajak sangat diperlukan untuk mengelola Pajak Kendaraan Bermotor ini sehingga dapat ditingkatkan lagi realisasi penerimaannya. Strategi adalah cara yang digunakan untuk suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya (Mintzberg, dkk., 1998:9-15). Strategi yang tepat dapat mengarahkan organisasi untuk meraih misi dan tujuannya tersebut, sedangkan strategi yang tidak tepat berlaku sebaliknya. Melihat penerimaan pajak daerah DKI Jakarta pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor selama kurun tahun 2007-2011 terus mengalami kenaikan, hal ini merupakan prestasi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta terkait dengan strateginya mengelola Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah Strategi yang diterapkan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam usahanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta? 2. Apakah kendala strategis dan upaya pemecahannya oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta? Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam usahanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta; dan menganalisis hal-hal yang menjadi kendala strategis serta

5     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013

upaya pemecahannya oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. Tinjauan Teoritis Dalam bagian ini, peneliti menggunakan teori strategi, pendapatan asli daerah, pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, dan potensi pajak. Teori tersebut dapat menjawab pertanyaan penilitian yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Mintzberg, dkk. (1998:9-15) mendefinisikan strategi sebagai cara yang digunakan untuk suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Secara spesifik, Mintzberg, dkk. menyebutkan strategi sebagai perspektif, strategi sebagai posisi, strategi sebagai perencanaan (plan), strategi sebagai pola kegiatan (pattern), dan strategi sebagai penipuan (ploy). Sesuai konteks penelitian ini, strategi akan dikaitkan dengan perencanaan, pola kegiatan, dan penipuan. Strategi sebagai perencanaan merupakan sebuah arah, suatu tindakan di masa depan, sebuah jalan mengarah ke tujuan tertentu. Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah DKI Jakarta ke depan untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Berikutnya adalah strategi sebagai pola kegiatan, yang berkebalikan dari strategi sebagai perencanaan. Dilihat dari pola kegiatan yang sudah berlalu yang konsisten dari waktu ke waktu. Strategi ini berkaitan dengan kegiatan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dan menjadi strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Terakhir, strategi sebagai penipuan didefinisikan sebagai manuver spesifik yang dilakukan untuk menipu kompetitor dalam mencapai tujuan. Dalam penelitian ini, kompetitor tersebut merupakan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada beberapa komponen pembentuk strategi, Ruslan (2003:117) membaginya menjadi dua, yakni secara makro dan secara mikro. Secara makro, lingkungan organisasi tersebut akan dipengaruhi oleh unsur-unsur kebijakan umum, budaya yang dianut, sistem perekonomian dan teknologi yang dikuasai oleh organisasi bersangkutan. Secara mikro, tergantung dari misi organisasi, sumber-sumber dimiliki (sumber daya manusia dan sumber daya guna lainnya yang dikuasai), sistem pengorganisasian dan rencana atau program dalam jangka panjang serta tujuan dan saran yang hendak dicapai. Menurut David (2001), proses pengelolaan strategi terdiri dari tiga tahapan, yaitu: formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Formulasi strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman dari eksternal organisasi, penentuan kekuatan dan kelemahan internal, dan pemilihan strategi tertentu untuk dijalankan, implementasi strategi adalah pelaksanaan dari strategi tersebut, sedangkan evaluasi strategi mencakup evaluasi hasil akhir, evaluasi aktivitas, dan evaluasi kemampuan.

6     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013

Riduansyah (2003) menggambarkan bahwa secara garis besar sumber pembiayaan (pendapatan) daerah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori sumber pembiayaan. Kategori pertama adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah (external source). Kategori kedua adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (local source). Sementara itu Lutfi (2006) memaparkan bahwa sebagai salah satu sumber pembiayaan yang dimiliki oleh daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh tingkat pemerintahan lokal (Pemda) yang digali oleh pemerintah daerah tersebut dari sumber-sumber ekonomi yang ada di daerahnya. Dalam konsep pendapatan asli daerah ini tercakup komponen-komponen penerimaan yang berasal dari hasil perolehan pajak daerah, retribusi daerah, bagian daerah yang berasal dari laba Badan Usaha Milik Daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada dasarnya, ada lima kategori utama dari kebijakan pajak daerah

yang dapat

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kategori pertama adalah memperbesar basis pendapatan daerah dapat dilakukan dengan empat tindakan, yaitu mengidentifikasi wajib pajak baru dan potensial, dengan meningkatkan database objek, meningkatkan penilaian ulang objek tersebut, dan menghitung kapasitan pendapatan dari setiap jenis pendapatan asli daerah. Kategori yang kedua adalah dengan meningkatkan kontrol untuk mengurangi kemungkinan kebocoran pendapatan, dapat dilakukan dalam cara antara lain: melakukan audit mendadak, menegakkan hukum dan kepatuhan dengan sanksi yang ketat dan berat, serta disiplin administrasi untuk staff keuangan yang paling besar kemungkinannya untuk berkontribusi terhadap kebocoran yang mungkin terjadi. Kategori yang ketiga adalah penagihan pajak, yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan struktur dan kapasitas sumber daya manusia pemda. Kategori keempat adalah meningkatkan efisiensi administrasi untuk mengurangi cost of collection. Kategori kelima adalah meningkatkan pendapatan melalui perencanaan (strategi) yang baik (Raksaka Mahi, 2002:9-10). Pajak daerah menurut McMaster (1991:25) diimpretasikan ke dalam tiga bentuk, yakni pajak daerah sebagai pajak yang pemungutan dan pembebanannya diatur oleh pemerintah daerah, pajak daerah sebagai pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang nasional yang pengenaan tarifnya ditetapkan oleh pemerintah daerah baik secara bebas maupun berdasarkan undang-undang, dan pajak daerah sebagai pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat namun proses, pembagian maupun biaya tambahan yang dikenakan diatur oleh pemerintah daerah. Penjelasan dari Davey (1988:39-40) memberikan definisi pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan berdasarkan peraturan nasional, 7     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013

yang spesifikasi tarifnya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Davey juga menggolongkan pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat yang terkandung di dalamnya mekanisme bagi hasil, atau opsen, atau hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah sebagai pajak daerah juga. Pembahasan mengenai aspek Pajak Kendaraan Bermotor tidak akan terlepas dari berbagai macam aktivitas yang terdapat pada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dan jalan raya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Masyarakat menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana mobilisasi kegiatan sehari-hari. Dalam penggunaan kendaraan bermotor tersebut diperlukan sarana penunjang berupa jalan raya. Berdasarkan hal tersebut maka wajar bila masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor dibebankan secara wajib dari segi materiil oleh pemerintah sehingga alokasi pembabanan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan raya (Wulandari, 2012:27). Bahl dan Linn (1992:191) memberikan alasan pengenaan pajak atas kendaraan yaitu: pertama, dengan semakin banyaknya kendaraan, maka pengeluaran pemerintah semakin meningkat pula, kedua, biaya layanan tersebut juga cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan kemacetan dan harga tanah di area perkotaan serta meningkatnya harga relatif bahan-bahan material (seperti aspal dan beton), ketiga, kepadatan lalu lintas serta polusi udara maupun suara. Azhari A. Samudra (2005:144) menjelaskan bahwa pengenaan pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari dua sisi pendekatan, yaitu pendekatan benefits received dan pendekatan the cost of service Dalam pendekatan benefits received, pemakai jalan atau pemilik kendaraan bermotor dikenakan pajak sebanding dengan manfaat yang diterima. Pajaknya sama dengan biaya congesti. Pendekatan ini dipakai untuk kebijaksanaan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Kendaraan komersil yang penting peranannya dalam melancarkan arus barang atau penumpang diberikan keringanan pajak, sedangkan kendaraan sedan mewah yang pemiliknya sangat mampu membayar dikenakan pajak yang tinggi. Di dalam pendekatan the cost of service, besarnya pajak sebanding dengan biaya yang ditimbulkan oleh pemakai jalan, karena itu pajak untuk kendaraan bermotor truk dan bus akan lebih besar dibandingkan dengan pajak kendaraan bermotor untuk sedan. Sebab truk dan bus dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar terhadap jalan raya yang mengakibatkan biaya pemeliharaan jalan yang ditimbulkan akan lebih besar pula. Jenkins, dkk (2000) menjelaskan pentingnya menilai potensi sebuah pajak melalui teknik revenue forecasting. Terdapat beberapa faktor yang terlibat dalam penyusunan perkiraan 8     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013

pendapatan dari sektor pajak, yaitu evaluasi elastisitas pajak, evaluasi perubahan kondisi ekonomi, evaluasi dampak inflasi dan perubahan harga, dan permasalahan-permasalahan terkait dengan perkiraan penerimaan berbagai jenis pajak lainnya antara lain adalah perubahan basis pajak, lingkungan ekonomi makro, serta arus perdagangan. Nasution (2003) menjelaskan bahwa indikator utama untuk menilai tingkat keberhasilan pemungutan pajak adalah tax coverage ratio. Tax coverage ratio adalah perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dibandingkan dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut. Nilai dari tax coverage ratio dapat diperoleh jika penghitungan potensi pajak telah dihitung dengan benar. Nilai tax coverage ratio yang tinggi menunjukkan keberhasilan fiskus dalam memungut potensi pajak, namun sebaliknya, nilai yang rendah memperlihatkan bahwa pemungutan pajak masih belum optimal, yaitu masih banyak potensi pajak yang belum berhasil dipungut. Di dalam pelaksanaan pemungutan pajak, terdapat kesenjangan atau gap yang terjadi antara potensi pajak yang ada dengan jumlah penerimaan pajak yang terealisasi. Selisih jumlah pajak ini merupakan potensi pajak yang hilang yang perlu dikelola dengan baik sehingga seluruh potensi yang ada terhimpun secara optimal. Kesenjangan atau potensi yang hilang tersebut dinamakan sebagai tax gap. Hasil studi U. S. Department of the Treasury menjelaskan bahwa terdapat Ada tujuh komponen-komponen strategi yang dapat dipakai di dalam mengurangi jumlah tax gap yang ada, yakni: memperkecil kesempatan terjadinya pelanggaran pajak, melakukan penelitian ke lapangan setiap tahun, meningkatan teknologi informasi, meningkatan aktivitas pemenuhan terhadap wajib pajak meningkatan jasa dan pelayanan terhadap wajib pajak, melakukan reformasi terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku, dan melakukan upaya kerjasama dan koordinasi yang baik antara wajib pajak dengan fiskus. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini karena permasalahan penelitian yaitu mengenai strategi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor perlu dieksplorasi karena ketersediaan informasi yang terbatas mengenai topik tersebut. Sebagian besar variabel dalam penelitian ini tidak diketahui dan peneliti ingin memusatkan pada konteks yang dapat membentuk pemahaman pada strategi Dinas Pelayanan Pajak terkait dengan fenomena mengenai keberhasilan peningkatan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Di dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan atau 9     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013

menjelaskan secara lebih mendalam atas fenomena tersebut dan untuk mengembangkan teori yang telah ada terutama mengenai strategi. Karakteristik lain dari penelitian kualitatif adalah pola non-linear (cyclical), maka dari itu, peneliti dapat mengulangi tahapan-tahapan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang serupa. Jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu penelitian, dan teknik pengumpulan data dari penelitian yang bersangkutan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan keempat klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut: pertama, berdasarkan tujuan, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang akan menggambarkan serta menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan Bermotor, mencakup strategi yang telah dijalankan dan rencana untuk masa mendatang, serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari setiap strategi dengan melihat hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaannya. Kedua, berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni. Penelitian murni lebih banyak digunakan dilingkungan akademik dengan konsep-konsep abstrak dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan (Prasetyo & Jannah, 2010:4243). Oleh karena itulah pertanyaan penelitian murni secara sekilas tidak menjawab secara konkret permasalahan yang ada di lapangan, melainkan menyediakan landasan berpikir penelitian praktis untuk memecahkan masalah. Ketiga, berdasarkan waktu, penelitian ini bersifat cross sectional karena penelitian dan wawancara dengan berbagai pihak terkait dengan tema penelitian dilakukan dalam satu waktu tertentu dan jangka waktu tertentu (Februari – Juni 2013). Keempat, berdasarkan teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data dalam melakukan pengumpulan data, yaitu studi lapangan dan studi literatur. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara. Sedangkan pengumpulan data dengan studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data serta informasi dari buku, penelitianpenelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan dan sumber literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi lapangan di dalam penelitian ini melibatkan narasumber sebagai berikut: Kepala Sub Bidang Pajak, Bidang Pendapatan Daerah, untuk mengetahui informasi mengenai fungsi BPKD dalam mengelola pendapatan asli daerah dan keterkaitannya dengan strategi peningkatan penerimaan PKB; Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah untuk mengetahui informasi mengenai strategi Dinas Pelayanan Pajak dalam meningkatkan penerimaan PKB; Kepala Penetapan Kendaraan Bermotor Perpanjangan, Unit PKB-BBNKB 10     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013

SAMSAT Jakarta Timur, untuk melihat dan memberikan gambaran mengenai implementasi dari strategi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta; Akademisi perpajakan, untuk mengetahui sudut pandang akademis tentang strategi DKI Jakarta dalam meningkatkan PAD melalui Pajak Kendaraan Bermotor; dan sejumlah Wajib Pajka Kendaraan Bermotor untuk melihat pendapat mengenai implementasi strategi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dari sudut pandang Wajib PKB. Hasil Penelitian dan Pembahasan Proses pengelolaan strategi peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Formulasi strategi adalah tahap awal pengelolaan strategi, di dalamnya termasuk penentuan target, melihat peluang dan ancaman, lalu memutuskan untuk memilih strategi tertentu untuk dijalankan. Tahap kedua adalah implementasi dari strategi yang telah dipilih. Setiap implementasi dari setiap strategi harus diawasi karena pengawasan yang baik akan menentukan apakah strategi berjalan di jalur yang tepat untuk meraih hasil atau tidak. Tahap akhir dari pengelolaan strategi adalah evaluasi strategi. Evaluasi dari sebuah strategi diperlukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan strategi tersebut, lalu kemudaian melihat peluang dan tantangan yang akan dihadapi jika kelak menerapkan strategi yang berbeda. Terdapat dua parameter yang digunakan oleh Dinas Pelayanan Pajak untuk menentukan berapa target penerimaan PKB untuk tahun mendatang, yaitu potensi PKB dan realisasi PKB tahun sebelumnya. Menurut Hasan Rachmany, penentuan target PKB selama ini terlalu dangkal karena didominasi oleh kebiasaan dan terlalu terpaku pada realisasi pajak tahun sebelumnya. Ketidak akuratan target juga dkarenakan basis data yang ada di Indonesia saat ini, termasuk DKI Jakarta, tidak kuat dan tidak valid sehingga tidak mampu menggambarkan potensi PKB yang sesungguhnya. Diperlukan sistem data yang valid serta terintegrasi untuk menentukan potensi PKB yang akurat. Di dalam menentukan target penerimaan pajak, Jenkins, dkk (2000) menjelaskan pentingnya menilai potensi sebuah pajak melalui teknik revenue forecasting. Terdapat beberapa faktor yang terlibat dalam penyusunan perkiraan pendapatan dari sektor pajak, yaitu evaluasi elastisitas pajak, evaluasi perubahan kondisi ekonomi, evaluasi dampak inflasi dan perubahan harga, dan permasalahan-permasalahan terkait dengan perkiraan penerimaan berbagai jenis pajak lainnya antara lain adalah perubahan basis pajak, lingkungan ekonomi makro, serta arus perdagangan. Patokan yang dipakai oleh Dinas Pelayanan Pajak dalam menentukan targetnya masih didasari dari realisasi tahun 11     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013

sebelumnya, jika faktor-faktor lainnya tidak diperhitungkan dengan benar, maka kemungkinan yang terjadi adalah target tersebut tidak objektif, sehingga tidak dapat dipakai untuk menilai kinerja Dinas Pelayanan Pajak. Perluasan Objek PKB mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diwujudkan oleh Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dikenakannya pajak atas kendaraan bermotor milik TNI/Polri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang ditetapkan sebesar 0,5%. Namun di dalam implementasinya, PKB dari objek kendaraan bermotor milik TNI/Polri sulit dipungut karena alasan tidak adanya anggaran khusus di pihak TNI/Polri serta anggapan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara. Rencana strategi (plan) ke depannya adalah menghapus kendaraan bermotor milik TNI/Polri dari daftar objek PKB. Untuk perluasan objek kendaraan bermotor milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena tidak menglami masalah dalam pemungutannya, akan tetap dilanjutkan sebagai objek PKB (pattern). Strategi berikutnya adalah dalam pengelolaan tarif progresif yang dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yang sejenis atas nama dan/atau alamat yang sama. Tarif progresif yang berlaku di DKI Jakarta adalah sebagai berikut: a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 1,5% b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2% c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 2,5% d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya, sebesar 4% Selama ini DPP hanya mampu menerapkan tarif progresif atas nama dan alamat yang sama saja, hal ini dikarenakan kelemahan sistem registrasi kendaraan bermotor. Sistem yang digunakan membaca identitas dengan spesifik, artinya setiap perbedaan tanda baca pada identitas pemilik sangat berpengaruh karena walaupun individunya sama namun dibaca oleh sistem sebagai individu yang berbeda sehingga tidak terkena tarif pajak progresif. Untuk ke depan, strategi (plan) telah dibuat dengan mengandalkan sistem registrasi kependudukan yang baru yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Salah satu kriteria pajak daerah yang baik menurut Bird (2000) adalah that easy to administer locally, ini artinya bahwa admistrasi yang baik, yaitu yang terkendali dan sederhana, akan memberikan dampak yang positif dalam peningkatan PKB. Strategi pesederhanaan administrasi yang diterapkan oleh DPP terkait erat dengan masalah sistem dan 12     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013

sumber daya manusia. Strategi (pattern) penyempurnaan teknologi informasi serta komputerisasi yang canggih membuat administrasi PKB menjadi mudah dan sederhana, tidak rumit dan bertele-tele, sehingga mengurangi kesempatan timbulnya pungutan liar oknumoknum petugas terhadap wajib pajak. Strategi sosialisasi yang diterapkan DPP memiliki tujuan utama yaitu supaya Wajib Pajak yang berkepentingan dengan PKB bisa mengetahui lebih jelas mengenai kewajiban perpajakannya. Media sosialisasi yang utama adalah dengan menggunakan media cetak dan internet, kemudian adalah dengan berita di media elektronika yaitu televisi. Sosialisasi berikutnya menggunakan media pamflet atau flyer, spanduk, banner, x-banner, dan poster, yang biasanya diletakkan di setiap kantor dan gerai SAMSAT. Media lain adalah brosur yang biasanya dapat ditemukan di kantor pelayanan informasi pajak daerah. Strategi (pattern) sosialisasi seperti ini dilakukan karena mempertimbangkan dua hal, yaitu pertama, dana yang dianggarkan oleh Dinas Pelayanan Pajak untuk pos sosialisasi. Dana yang dianggarkan tidaklah banyak, sehingga sosialisasi lebih difokuskan pada media yang berbiaya rendah (low cost efficiency). Kedua, mempertimbangkan sasaran dari sosialisasi yaitu mengarahkan efisiensi dan efektivitas strategi kepada sosialisasi di lokasi kantor SAMSAT berikut geraigerainya. Pertimbangan utama dari strategi ini adalah asumsi bahwa setiap wajib PKB selaku sasaran dari sosialisasi pasti mengunjungi SAMSAT dan diharapkan efektivitas dari sosialisasi tercapai dengan tetap menjaga koridor efisiensi biaya. Peningkatan jumlah Wajib Pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan PKB. Beberapa strategi dilakukan untuk menjaring wajib PKB, terutama untuk WP yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Strategi (ploy) pertama adalah program pemutihan (penghapusan) sanksi dan denda atas keterlambatan membayar PKB sehingga diharapkan WP yang tidak taat akan terjaring melalui strategi ini. Strategi (pattern) berikutnya adalah dengan mengirimkan Surat Tagihan Pajak Daerah kepada WP yang terlambat melakukan pembayaran PKB. Strategi (ploy) yang ketiga adalah dengan memanfaatkan ketakutan masyarakat “jika tidak membayar PKB maka bias ditilang Polisi”, strategi ini terbukti efektif dalam menjaga WP tetap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fungsi pelayanan merupakan perpanjangan dari fungsi administrasi pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi hak dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Strategi (pattern) peningkatan pelayanan PKB dilakukan dalam beberapa cara, yang biasanya adalah dalam bentuk pengembangan pelayanan di SAMSAT. Pelayanan yang baik diharapkan mampu membuat wajib PKB menjadi senang 13     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang berikutnya akan memunculkan kepatuhan pajak. Peningkatan layanan tersebut adalah dengan membuka Gerai-gerai SAMSAT di mall, mengoperasikan SAMSAT Keliling, dan pelayanan SAMSAT Drive Thru. Keberhasilan sebuah strategi sangat terkait dengan sistem pengawasannya. Dinas Pelayanan Pajak membuat formulasi strategi peningkatan penerimaan PKB. Pengawasan yang baik menentukan apakah implementasi di lapangan masih berada di dalam jalur strategi yang benar atau sudah di luar jalur yang artinya perlu pengendalian. Pengawasan di dalam Dinas Pelayanan Pajak terdiri dari dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Model pengawasan internal adalah dengan menggunakan jenjang hierarki di dalam organisasi Dinas Pelayanan Pajak, biasanya pengawasan dilakukan oleh kepala seksi ataupun kepala bidang/unit kepada setiap bawahannya. Model pengawasan internal ini bertujuan supaya setiap pegawai tetap berada pada koridor yang ditentukan oleh strategi Dinas Pelayanan Pajak. Model pengawasan eksternal dilakukan oleh badan/lembaga di luar Dinas Pelayanan Pajak. Model pengawasan ini biasanya ditujukan untuk menjaga akuntabilitas dari pembayaran PKB. Memang pengawasan eksternal ini bukan merupakan bagian dari strategi Dinas Pelayanan Pajak, namun dengan adanya pengawasan eksternal, setiap pegawai akan berusaha meminimalkan tingkat kesalahannya. Pengawasan eksternal ini juga menjaga supaya penerimaan PKB tidak bocor dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya. Evaluasi dari sebuah strategi diperlukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan strategi tersebut, lalu kemudaian melihat peluang dan tantangan yang akan dihadapi jika kelak menerapkan strategi yang berbeda. Evaluasi strategi yang sedang berjalan merupakan langkah awal dari perumusan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Terdapat tiga jenis evaluasi strategi, yakni hasil akhir, aktivitas dan kemampuan. Ketiga evaluasi tersebut secara langsung tidak saling berhubungan satu sama lain. Di dalam kaitannya dengan evaluasi strategi yang berorientasi hasil akhir, Dinas Pelayanan Pajak saat ini mengevaluasi keberhasilan strateginya dengan melihat apakah penerimaan PKB telah mencapai target yang telah ditetapkan. Evaluasi strategi yang berorientasi pada aktivitas, Dinas Pelayanan Pajak menggunakan model supervisi, di mana hasil pengawasan oleh pimpinan terhadap aktivitas staff dalam implementasi strategi digunakan sebagai sumber utama evaluasi strategi. Evaluasi tersebut seringkali tidak objektif dalam menggambarkan permasalahan yang sesungguhnya karena sumber yang digunakan adalah seharusnya juga mempertimbangkan feedback yang penting yaitu dari masyarakat sebagai wajib PKB. Hasil evaluasi strategi Dinas Pelayanan Pajak yang berorientasi pada kemampuan menghasilkan 14     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013

kesimpulan bahwa untuk menerapkan strategi ke depan, staff Dinas Pelayanan Pajak masih harus meningkatkan kembali kemampuan pengolahan data berbasis teknologi informasi. Simpulan Strategi yang diterapkan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam usahanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta dibagi menjadi dua jenis, yaitu empat strategi utama dan beberapa strategi pendukung. Strategi utama tersebut adalah ekstensifikasi Objek PKB, intensifikasi, peningkatan pelayanan, dan penyederhanaan administrasi. Strategi pendukungnya adalah pengelolaan objek PKB yang diperluas, pengenaan tarif progresif, menjaring wajib PKB yang tidak taat pajak, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, sosialisasi peraturan, peningkatan fasilitas pelayanan PKB, peningkatan kinerja teknologi informasi dan komputerisasi, penyederhanaan sistem dan prosedur perpajakan. Pengelolaan strategi tersebut dilakukan mulai dari penentuan target, formulasi strategi, implementasi strategi, pengawasan, dan evaluasi strategi. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah: pertama, permasalahan pengadministrasian identitas wajib PKB yang memberikan peluang penghindaran tarif progresif. Permasalahan ini diatasi dengan mengoptimalkan E-KTP, kedua, permasalahan penentuan target yang tidak objektif karena tidak mempertimbangkan semua faktor penentu revenue forecasting, hal ini salah satunya disebabkan karena sulitnya memperoleh data yang valid, ketiga, kesulitan memungut PKB atas objek kendaraan TNI/Polri. Permasalahaan ini diatasi dengan tidak memungut dan rencana menghapus objek tersebut dari daftar objek yang terutang PKB, keempat, kendala dalam integrasi sistem informasi data PKB dari Diskominfomas, dan kelima, evaluasi atas strategi tidak dilakukan dengan detail dan menyeluruh. Saran Sebagai tahap awal dari pengelolan strategi, dalam menentukan target penerimaan PKB, sebaiknya analisis yang menyeluruh dilakukan terhadap pertumbuhan kendaraan bermotor, analisis potensi pajak, memperhitungkan tingkat kepatuhan wajib PKB, dan terhadap kelemahan strategi masa lalu untuk dikembangkan lagi, sehingga target yang objektif dapat ditentukan sebagai tolok ukur kinerja Dinas Pelayanan Pajak. Kesulitannya terletak pada penyediaan data yang valid, dan sistem informasi yang terintegrasi dengan baik dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mengenai strategi pengelolaan administrasi dan layanan PKB di SAMSAT dan varian pendukungnya berupa Gerai 15     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013

SAMSAT, SAMSAT Drive Thru, dan SAMSAT Keliling, sudah sangat baik dan perlu diperbanyak lagi. Berikutnyam evaluasi terhadap strategi yang terlah diimplementasikan harus dilakukan dengan berkala karena hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai referensi pengambilan strategi yang lebih baik di masa depan. Kepustakaan Buku Bahl, Roy W., & Linn, Johannes F. (1992). Urban Public Finance in Developing Countries. New York: Oxford University Press. Bird, Richard M. (2000). Taxation in Developing Countries, Fourth Edition. Baltimore and London: The John Hopkins University Press. Creswell, John W. (1994). Research Design: Qualitative and Quantitative Approach. California: Sage Publication. Davey, K. J. (1998). Pembiayaan Pemerintahan Daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga, terj. Amanullah, et.al. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). David, F.R. (2001). Strategic Management: Concepts and Cases. New Jersey: Prentice Hall. Devas, Nick, et. all. (1989). Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Devano, Sony dan Siti Kurnia. (2007). Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: PPM. Faisal, Gatot S. M. (2005). How to be A Smarter Tax Payer. Jakarta: Grasindo. Glueck, W.F. and Lawrence R.J. (1989). Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hariadi, B. (2005). Strategi Manajemen. Malang: Bayumedia Publishing. Ismail, Tjip. (2005). Peraturan Pajak Daerah di Indonesia (Cetakan ke-1). Jakarta: Departemen Keuangan RI BAPEKKI. Jenkins, Glenn P, Chun-Yan Kuo dan Gangadhar P. Shukla. (2000). Tax Analysis and Revenue Forecasting: Issues and Techniques.USA: Harvard Institute for International Development. Kluyver, C.A.de., & Pearce II, J. A. (2006). Strategy: A View From the Top. New Jersey: Pearson Prentice Hall. McMaster, James. (1991). Urban Financial Management: A Training Manual. Washington DC: The World Bank. Mintzberg, Henry, Bruce Ahlstrand dan Joseph Lamel. (1998). Strategy Safari. United Kingdom: Prentice Hall. 16     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013

Neuman, William Lawrence. (2000). Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches (4th Ed). USA: Allyn & Bacon. Nurmantu, Safri. (2003). Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit. Porter, M.E. (2008). On Competition. USA: A Harvard Business Review Book. Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. (2005). Perpajakan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Salamun, A. T. (1990). Pajak, Citra & Bebannya. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara. Samudra, Azhari A. (2005). Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi. Jakarta: Hecca Publishing. Siahaan, Marihot P. (2000). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: STIA LAN Press. Soetrisno, P.H. (1982). Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. Troy J, Cauley. (1960). Public Finance and General Welfare, New York: Charles E merril Books Inc. William J. Schultz dan Haris Lowell. (1965). American Public Finance. New Jersey: Prentice Hall Inc.

Jurnal Lutfi, Achmad. (2006). Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis & Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Mahi, Raksaka. (2002). Managing Local Revenue in Indonesia. Prepared for: Can Decentralization Help Rebuild Indonesia? A Conference Sponsored by the International Studies Program, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, May 1- 3, 2002. Nasution, Chairuddin Syah. (2003). Analisis Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990-2000. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 7, Nomor 2, Juni 2003. Riduansyah, Mohammad. (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7 No. 2, Desember 2003, Universitas Indonesia. Sidik, Machfud. (2001). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Makalah yang disampaikan dalam Orasi Ilmiah “Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Melalui Penggalian Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah” 17     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013

Karya Akademis Fahik, R. Paulus Agung Setiarso. (2009). Penghitungan Potensi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2008 di Kabupaten Kudus. TesisFakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pradipta, Wahyu. (2008). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bekasi (Studi Mengenai Peningkatan di Bidang Pajak Daerah. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sudjarwoko. (2010). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Suharyati, Sri. (2008). Analisis Kesenjangan (Tax Gap) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia. Uthami. (2011). Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran yang Diterapkan oleh Planet Pool Centre dalam Menarik Konsumen. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Wulandari, Ika. (2012). Analisis Implementasi SAMSAT Online Tiga Provinsi pada SAMSAT Jakarta Selatan. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia. Zarta. (2009). Strategi Optimalisasi Peneriman Pajak Daerah Dinas Pendapatan Kota BauBau. Tugas Akhir Program Magister Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.

Lainnya Abimanyu, Anggito. (2005). Evaluasi UU no 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan BAPEKKI. BPS Provinsi DKI Jakarta. (2011). Jakarta Dalam Angka Tahun 2011 (Jakarta in Figure 2011). Jakarta : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta. (2008). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007. Jakarta: Pemprov DKI Jakarta. _________________. (2009). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008. Jakarta: Pemprov DKI Jakarta. _________________. (2010). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009. Jakarta: Pemprov DKI Jakarta. _________________. (2011). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010. Jakarta: Pemprov DKI Jakarta. _________________. (2012). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011. Jakarta: Pemprov DKI Jakarta.

18     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013

_________________. (2012). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012. Jakarta: Pemprov DKI Jakarta. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. ________________. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ________________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan Daerah no. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. ___________________________________________. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta no. 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. ___________________________________________. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta no. 168 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Internet http://dpp.jakarta.go.id http://jakarta.go.id http://satlantaskebumen.com http://www.bappedajakarta.go.id http://www.bps.go.id http://www.kompas.com   http://www.tempo.co http://www.tmcmetro.com

 

19     Analisis strategi..., Budi Mulyanto, FISIP UI, 2013