ANALISIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS (Studi Kasus pada Pendapatan Asli Kabupaten Maros)

Vol. 4 No.1 Jan – Mar 2017 [Jurnal Ilmiah AKSI STIE AMKOP Makassar] ISSN : 2089-9378

ANALISIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS (Studi Kasus pada Pendapatan Asli Kabupaten Maros) Asrianto STIE PB Makassar email: [email protected] Abstrak Salah satu sarana penunjang pencapaian tujuan tersebut adalah peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak. Adapun komponen tersebut adalah pajak kendaraan bermotor yang mempunyai potensi yang sebagian besar sebagai sumber dana dalam menunjang pembangunan nasional umumnya. Sebagai gambaran maka penulis dapat mengemukakan hal yakni: (1) Peningkatan pendapatan daerah, berarti memperkecil perbedaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. (2) Volume kendaraan bermotor yang masuk di Sulawesi Selatan setiap tahun mengalami peningkatan yang tinggi. (3) Kalau kita melihat anggaran pendapatan daerah propinsi Sulawesi Selatan dari tahun kedepan, maka semua pendapatan yang berasal dari daerah sendiri untuk sebagian besar ditentukan oleh pajak kendaraan bermotor. Kata kunci: Pajak kendaraan bermotor. Abstract One means of supporting the achievement of these goals is increased local revenues derived from taxes. The components of the motor vehicle tax are potentially largely as a source of funds to support national development in general. As an illustration, the writer can express things: (1) The increase in revenues, meaning the gap between the financial balance between central and local governments. (2) Volume of motor vehicles are entered in South Sulawesi each year has increased high. (3) If we look at the budget revenue of the provinces of South Sulawesi next year, then all income derived from his own area to a large extent determined by the motor vehicle tax. Keywords: Motor vehicle tax. karena tingkat pengetahuan manusia dan teknologi yang berkembang dengan pesatnya, mengakibatkan pula kebutuhan manusia serta kepentingan rakyat semakin beraneka ragam dan kompleks. Hal itu menghendaki pula peranan pemerintah yang semakin besar dengan mengadakan

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagaimana kita ketahui bahwa, setiap negara di dunia baik yang sudah maju maupun yang berkembang senantiasa berkeinginan dan menghendaki peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsanya,

390

Website http://journal.stieamkop.ac.id/


pembangunan di setiap sektor, seperti sektor pertanian, industri, sarana transportasi dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sebagai konsekwensi dari keadaan demikian, pemerintah memerlukan sumber dana yang tidak sedikit untuk membiayai tugas-tugas yang semakin meningkat dari semua program-program pembangunan, dalam memberi jawaban terhadap kemajuan serta perkembangan dunia dewasa ini, apakah perkembangan itu di bidang ekonomi sosial budaya, politik, kita punya alternatif lain kecuali berpacu dengan kemajuan-kemajuan tersebut. Adapun sumber pendapatan suatu negara secara garis besarnya berasal dari pajak dan non pajak yang mana sebagian penerimaan pemerintah adalah berasal dari pajak. Apabila masalah perpajakan mengalami kemacetan atau tidak di kelola dengan baik maka berarti mengakibatkan pula terganggunya kegiatan-kegiatan pemerintah baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Indonesia khususnya seperti kita lihat dalam penjelasan UU. No. 05 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dikemukakan bahwa tujuan pembangunan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. B. Rumusan Masalah Agar pendapatan daerah melalui pajak kendaraan bermotor dapat ditingkatkan untuk memperoleh dana semaksimal mungkin guna tugas-tugas pembangunan maka diperlukan suatu sistem administrasi yang baik untuk menghindari penyimpangan dan

penyelewengan dalam pungutan pajak kendaraan bermotor dan pengolahan sumber-sumber dana yang berasal dari pajak kendaraan bermotor secara efektif dan efesiensi. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan pajak kendaraan bermotor dalam penerimaan pendapatan daerah secara menyeluruh sehingga menjadi sumber dana pembangunan. C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini antara lain: 1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pajak kendaraan bermotor sebagai sumber dana yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. 2. Untuk mengetahui hambatanhambatan yang dialami dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS A. Kerangka Pikir Sebagaimana kita ketahui bahwa, salah satu sumber utama pendapatan suatu negara secara garis besarnya berasal dari sektor perpajakan, sama halnya Indonesia bila kita melihat kegiatan-kegiatan pembangunan yang sementara dilaksanakan pemerintah, betapa pentingnya peranan pajak dalam membiayai pembangunan nasional. Istilah pajak sudah lama dikenal oleh masyarakat terutama dikalangan para ahli negarawan dan para cendekiawan. Istilah pajak tidak begitu lazim digunakan dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya. Hal mana disebabkan pajak sendiri hanya berhubungan dengan negara dan warga negara. Pajak sendiri dapat diartikan sebagai suatu peralihan kekayaan dari 391



sektor swasta keluarga sektor pemerintah berdasarkan peraturan yang memaksa, dengan maksud untuk mengisi kas negara yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang ( yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pajak mengandung unsur paksaan dalam pengenaannya. Paksaan tersebut tercermin dalam bentuk kewajiban dari si wajib pajak untuk membayar pajak kepada pemerintah dengan tidak berdasarkan suatu prestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada si wajib pajak. Dengan unsur paksaan ini berarti bahwa, bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita dan juga penyanderaan, terhadap pembayaran pajak, tidak dapat di tunjukkan jasa-timbal-balik tertentu. Sedangkan yang dimaksud tidak mendapat prestasi langsung dari pemerintah adalah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran itu. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak itu, tetapi diperolehnya itu tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu. Buktinya orang yang tidak membayar pajak pun dapat pula mengenyam kenikmatannya.

B. Hipotesis 1. Diduga bahwa pajak kendaraan bermotor sebagai sumber dana dapat meningkatkan pendapatan daerah secara relatif meningkat terus. 2. Diduga bahwa administrasi dan pengawasan yang lebih sempurna akan meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor. METODOLOGI PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Adapun lokasi penelitian adalah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, sedangkan waktu yang akan digunakan adalah kurang lebih satu bulan. B. Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian dengan mengumpulkan data sebagai berikut: 1. Penelitian Pustaka (Library Research) adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku literature, laporanlaporan yang disusun oleh instansi yang menjadi objek penelitian yang erat hubungannya dengan penulisan skripsi ini. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) adalah penelitian secara langsung berupa wawancara dan observasi yang penulis lakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros guna. mendapatkan data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian. C. Jenis Dan Sumber Data 1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan dan sejumlah personil yang mencakup dengan penyelenggaraan pungutan pajak kendaraan bermotor yang erat

392



kaitannya dengan data yang deskriptif mengenai data kualitatif dan diperlukan. kuantitatif. 2. Data sekunder yaitu data yang HASIL PENELITIAN DAN diperoleh dengan jalan PEMBAHASAN mengumpulkan dokumen-dokumen A. Karakteristik Responden serta arsip yang mempunyai kaitan Pendapatan pajak daerah selama dengan masalah yang dibahas. kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan karena D. Analsis Data Untuk menunjang pembahasan pendaftaran kendaraan bermotor dalam penulisan skripsi ini, maka mengalami peningkatan. Hal ini dapat metode analisis yang dipakai bersifat kita lihat pada tabel berikut: Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Pada Kantor Samsat Cabang Wilayah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2015-2016 TAHUN ANGGARAN

JENIS KENDARAAN

JUMLAH

Mobil 68.933 Sepeda motor 180.630 Mobil 71.178 Sepeda motor 188.441 Mobil 75.917 2015-2016 Sepeda motor 195.107 Mobil 84.42 Sepeda motor 202.708 Mobil 57.345 Sepeda motor 134.537 Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, 2016 Jumlah kendaraan yang terdaftar pada perwakilan didaerah yang pada tahun anggaran 2015/2016, ditunjuk. mengalami penurunan yang cukup Seperti yang diuraikan pada bab besar dibandingkan dengan tahun yang terdahulu bahwa pajak kendaraan anggaran sebelumnya namumn bermotor yang dimaksudkan dalam pendapatan pajak daerah mengalami pembahasan skripsi ini adalah meliputi peningkatan karena adanya seluruh pungutan yang dapat dilakukan penambahan pajak daerah yaitu P K B pada pemerintah (dalam hal ini pemerintah Daerah) terhadap para A3 dan B B N K B A3. pemilik kendaraan bermotor yang dapat B. Kebijaksanaan Pemerintah dikategorikan sebagai pajak. Jadi yang Daerah Tentang Pajak termasuk disini : Kendaraan Bermotor 1. Pajak Rumah Tangga Dasar III/IV Kebijaksanaan pemerintah 2. Pajak kendaraan bermotor (P K B) daerah dalam pemungutan pajak 3. Bea balik kendaraan bermotor (B B kendaraan bermotor, ialah semua N K B) pemilik kendaraan bermotor harus Perlu juga kita ketahui bahwa membayar dengan melalui Kantor pajak kendaraan bermotor ini pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten mulanya merupakan pajak negara Maros dan untuk daerah Tingkat II 393



(Pajak pusat), kemudian atas kebijaksanaan pusat dalam rangka menyehatkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah. Maka berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan Negara No.3 Tahun 1956 yang diperinci dalam peraturan pemerintah No.3 Tahun 1957 menyatakan bahwa PRT dan PKB diserahkan kepada Daerah dan berdasarkan UU. No.10 Tahun 1968 dan peraturan pemerintah No. 5 Tahun 1969, BBNKB, resmi diserahkan kepada pemerintah Daerah. Adapun masalah tehnis pelaksanaan pemungutan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Daerah. Sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang atau peraaturan-peraturan dasar pemerintah pusat adapun kebijaksanaan yang diambil pemerintah Daerah dalam penetapan pajjak kendaraan bermotor. Dasar untuk menghitung bea balik nama kendaran bermotor sesuai pasal 6 peraturan daerah propinsi Sulawesi Selatan No. 14 tahun 1991 adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Gurbernur kepala daerah dengan berpedoman kepada keputusan mentri dalam negeri yang dikeluarkan dan apabila karena hal-hal tertentu wajib pajak berkeberatan dengan nilai jual yang dipakai dasr pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan supaya nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan oleh suatu komisi taksasi yang ditetapkan oleh Gurbernur Kepala Daerah. Dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah maka ditetapkan tariff pajak kendaraan bermotor yang di lihat dari jenis

kendaraan, fungsi kendaraan, isi silinder dari tahun- pembuatan. Tarif pajak kendaraan bermotor sesuai Peraturan Daerah Propinsi SulawesiSelatan No.4 tahun 1994, tanggal 5 Maret 1994. Sebagai realisasi dari kebijaksanaan pemerintah dalam usaha peningkatan penerimaan pendapatan daerah khususnya penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah berhasilnya aparat pemerintah membentuk sistem administrasi manunggal dibawah satu atap. C. Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Usaha pengembangan peningkatan penerimaan dari sumber ini, perlu diimbangi dengan usaha efesiensi baik dalam sistem administrasi maupun dalam kebijaksanaan pungutannya. Usaha pengembangan tersebut sebagai hasil pertemuan rapat kerja para kepala dinas pendapatan daerah tingkat I seluruh Indonesia, yang diadakan oleh departemen dalam negeri di Jakarta, yaitu pada rapat kerja tertanggal 31 Maret 1975 sampai dengan tanggal 2 April 1975. Sebagai realisasi dari hasil pertemuan rapat kerja di atas, maka dikeluarkan surat keputusan bersama antara Menhankam/Pangab, menteri Keuangan, dan menteri dalam negeri Nomor : Pol.Kep/13/XII/76,Nomor : Kep.1693/IV/12?76 dan Nomor : 311.1976 tanggal 28 Desember 1976 tentang peningkatan kerja sama antara Pemerintah daerah tingkat I, Komando daerah kepolisian dan aparat departemen keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya pajakpajak kendaraan bermotor. 394



Sebagai diketahui, bahwa terhadap kendaraan bermotor, pungutan pajaknya ditangani oleh aparat pemerintah daerah tingkat I (DIPENDA), sedangkan pengeluaran surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) ditangani oleh kepolisian, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) di tangani oleh PT. A.K. Jasa Raharja Cabang Makassar. Sebagai landasan pelaksanaan guna menunjang usaha peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah tersebut, dituangkan dalam surat keputusan bersama yang diujudkan dengan nama “Sistem administrasi Manunggal di bawah Satu Atap”. D. Pembahasan Dalam rangka pelaksanaan sistem administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap oleh Departemen Dalam Negeri telah di tiadakan penataran-penataran di Jakarta. Para pesertanya mengadakan studi kerja pada pemerintah DKI Jaya sebagai salah satu pemerintah daerah tingkat I yang berpengalaman dalam melaksanakan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap. Penataran tersebut pertama dilaksanakan pada tahun 1977 bulan Juli. Sebagai realisasi dari surat keputusan bersama Menteri Pertanahan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, tanggal 28 Desember 1976 Nomor Pol. Kep./13/XIII/76, nomor : Kep. 1693/IV/12/76 dan nomor : 311 tahun 1976 maka pada tanggal 6 April 1978, ditandatangani naskah kerja sama (Instruksi Bersama), antara Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, kepala kepolisian Daerah XVIII Sulawesi Selatan Tenggara, dan kepala PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Cabang Makassar, masingmasing Nomor : 123a/IV/78, nomor Pol.Skep/223/IV/78 dan nomor : Skep/01/IV/78 tentang peningkatan pelayanan pendapatan negara dan daerah, khususnya mengenai pengurusan STNK, pembayaran pajakpajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Pelaksanaan naskah kerja sama dimaksud terhitung mulai tanggal 14 Oktober 1978, pengurusan STNK, PKB, BBNKB, diselesaikan pada kantor bersama yang terdiri dari tiga instansi yaitu : 1. Aparat Dinas Pendapatan daerah Propinsi Sulawesi Selatan 2. Aparat kepolisian XVIII Sulawesi Selatan Tenggara. 3. Aparat PT. asuransi Kerugian Jasa Raharja Cabang Makassar, dengan “Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap”. Sebagai realisasi dari surat keputusan bersama Menteri Pertanahan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, tanggal 28 Desember 1976 Nomor Pol. Kep./13/XIII/76, nomor : Kep. 1693/IV/12/76 dan nomor : 311 tahun 1976 maka pada tanggal 6 April 1978, ditandatangani naskah kerja sama (Instruksi Bersama), antara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, kepala kepolisian Daerah XVIII Sulawesi Selatan Tenggara, dan kepala PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Cabang Makassar, masingmasing Nomor : 123a/IV/78, nomor Pol.Skep/223/IV/78 dan nomor: 395



Skep/01/IV/78 tentang peningkatan pelayanan pendapatan negara dan daerah, khususnya mengenai pengurusan STNK, pembayaran pajakpajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Pelaksanaan naskah kerja sama dimaksud terhitung mulai tanggal 14 Oktober 1978, pengurusan STNK, PKB, BBNKB. Dengan terbentuknya sistem administrasi manunggal di bawah satu atap, dilaksanakannya pendaftaran ulang surat tanda nomor kendaraan bermotor dikaitkan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sehingga tunggakantunggakan pajak yang tidak sempat tertagih bertahun-tahun ataupun tidak terbayar oleh wajib pajak, dapat tertagih. usaha peningkatan pungutan wajib pajak kendaraan bermotor mempunyai pengaruh pula terhadap peningkatan penerimaan pendapatan daerah. SIMPULAN Dari keseluruhan yang telah diuraikan dalam kertas karya ini, maka ada beberapa point yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 1. Terbukti bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan pendapatan daerah. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 20.541.415.922,00, tahun anggaran 1999/2004 Rp. 41.197.620.337. 2. Terbukti bahwa sumber dana yang berasal dari pendapatan asli daerah yang sangat potensial adalah pajak kendaraan bermotor dan jenis pajak

ini memungkinkan untuk dikembangkan, karena wajib pajak kendaraan bermotor sebahagian besar adalah masyarakat yang mampu. 3. Dengan melihat kenyataan perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan daerah yang sangat potensial karena pendaftaran kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun keluarga tahun dan samping itu pula karena pengelolaan administrasi yang cukup baik (terbentuknya SAMSAT) dari kerja sama antara instansi-instansi yang menangani pajak kendaraan bermotor. 4. Sebagai realisasi dari kebijaksanaan pemerintah dalam rangka usaha peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah dengan terbentuknya “Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap”. 5. Dengan terbentuknya Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT), maka pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengurusan STNK) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dapat diselesaikan pada Kantor bersama yang terdiri dari tiga instansi yaitu : Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Kepolisian XVIII Sulawesi Selatan, tenggara dan PT. A.K. Jasa Raharja Cabang Makassar DAFTAR PUSTAKA Abdullah, H.M. Syukur, 1985. Birokrasi Pembangunan Nasional : Studi Tentang Peranan Birokrasi Lokal 396



dalam Implementasi Program Pembangunan di Sulawesi Selatan. Disertai Univeritas Hasanuddin, Makassar. Brotodihardjo R. Santoso, S.H. 1993. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Penerbit PT. Eresco. Jakarta. Due, F, Jhon, 1968,. Keuangan Negara Perekonomian dari Sektor Pemerintah. Yayasan penerbitan Universitas Indonesia. Jakarta. Soetrisno PH, Drs. 1984,. Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara. Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta Soedargo, R. 1964. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Eresco, Bandung. Undang-undang Perpajakan 1994, Citra Umbara Bandung

Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor: KUPD. 7/7/39-26 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Nitisemito, Alex, S. 1982. Manajemen Personalia. CetakanKetiga Penerbit Ghalia, Indonesia, Jakarta. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 13 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 14 Tahun 1991 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Proctor, 1987. Organisasi Perusahaan. Penerbit BPFE, Yogyakarta. Ruski. 1989. Perpajakan. Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.

397


ANALISIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS (Studi Kasus pada Pendapatan Asli Kabupaten Maros)

Recommend Documents