PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS UP3AD BESERTA SAMSAT SURAKARTA)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS UP3AD BESERTA SAMSAT SURAKARTA)

TUGAS AKHIR Disusun Untuk Memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh: Rahadianingtyas Adi Tomo F3409052

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET 2012 commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas

Akhir

dengan

KENDARAAN

Judul

BERMOTOR

“PENERAPAN DALAM

PAJAK

UPAYA

PROGRESIF

MENINGKATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS UP3AD BESERTA SAMSAT SURAKARTA)” telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta,

Juni 2012

Disetujui dan diterima oleh Pembimbing

Ahmad Ridwan S.E, Ak NRP. 34.07.00001 commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan.

Surakarta, Juli 2012 Tim Penguji Tugas Akhir 1. Agus Widodo, S.E.,M.Si.,Ak

(

)

(

)

NIP. 19730825 200012 1 001 Penguji

2. Ahmad Ridwan S.E, Ak NRP. 34 07 00001 Pembimbing

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

v Kegagalan

adalah

hal

biasa.

Kegagalan

bukan

berarti

Allah

menghukummu, namun Allah mengarahkanmu kembali. v Kesuksesan itu seperti rumah, perlu dibentuk dan dibangun tidak ada proses yang instan. v Sederhana dalam sikap, kaya dalam berkarya v Jika anda tidak menjadi orang pandai, jadilah orang baik. v Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga (HR. Muslim). v Yang terpenting dalam kehidupan bukanlah kemenangan namun bagaimana bertanding dengan baik (Baron Pierre De Coubertin).

Tugas Akhir ini penulis persembahkan sebagai wujud terimakasih kepada:

v ALLAH SWT v Ayah dan Ibu tercinta v Ketua Diploma III Perpajakan UNS v Seluruh Staf dan Dosen Pengajar FE UNS v Ahmad Ridwan, SE,Ak selaku dosen Pembimbing v Seluruh karyawan UP3AD dan SAMSAT Surakarta v Teman dan Sahabat-sahabatku v Keluarga Besar Pajak 2009 commit to user v Almamaterku v


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul PENERAPAN PAJAK PROGRESIF DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS UP3AD BESERTA SAMSAT SURAKARTA) dengan baik. Pembuatan laporan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas SebelasMaret Surakarta. Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis masih membutuhkan informasi dan kerjasam dari banyak pihak untuk menyelesaikan Laporan Tugasa Akhir ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta karunia-Nya; 2. Dr. Wisnu Untoro, M.S Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta; 3. Drs Hanung Triatmoko, M.Si., selaku Ketua Prodi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta;

commit to user

vi


4. Ahmad Ridwan, SE.,Ak selaku

digilib.uns.ac.id

Pembimbing Tugas Akhir

yang banyak

memberikan nasehat dan pengarahan sampai Tugas Akhir ini dapat terselesaikan; 5. Seluruh dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas SebelasMaret yang selama ini telah memberikan ilmu dan pelayanan kepada penulis; 6. Rachmanto, MM selaku pimpinan UP3AD kota Surakarta

beserta Unit

Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal satu Atap (SAMSAT) yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan magang kerja dan penelitian. 7. Suprih Basuki S.E.MA Selaku Sub Bag Tata Usaha UP3AD Kota Surakarta; 8. Niken Dwi Damayanti, SE, Msi. Yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini; 9. Bapak-Ibu yang telah memberikan doa dan dukungan, serta curahan kasih sayang yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis, I Love You Mom and Dad. 10. Sahabat sekaligus teman seperjuangan magang di SAMSAT Surakarta, Narti, Umi, dan Upick terima kasih atas segala bantuan dan informasi yang dibutuhkan serta udah jadi adik-adik yang manis buatku; 11. Teman-temanku bimbingan Bapak Ery terutama buat Apin dan Andri terimakasih sudah menjadi teman tukar pikiran yang baik; 12. Semua teman-teman pajak ’09 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu semoga kita dapat lulus bersama-sama. Aamiin. commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu kritikan dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan TugasAkhir ini. Akhir Kata, besar harapan penulis agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada semua pihak atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Surakarta,

Penulis

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..............................................................................................

i

ABSTRACT...........................................................................................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN...............................................................................

iii

HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………………

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ………………………………………………

v

KATA PENGANTAR…………………………………………………………...

vi

DAFTAR ISI……………………………………………………………………..

ix

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………….

xii

DAFTAR TABEL……………………………………………………………......

xiii

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………..

xiv

BAB I

PENDAHULUAN A

Gambaran Umum SAMSAT (UP3AD Kota Surakarta)………

1

B

SAMSAT Surakarta…………………………………………...

3

C

Tugas dan Fungsi SAMSAT…………………………………..

7

D

Visi dan Misi SAMSAT……………………………………….

8

commit to user

ix


BAB II

digilib.uns.ac.id

E

Struktur Organisasi UP3AD Kota Surakarta dan Fungsinya….

9

F

Latar Belakang Masalah……………………………………….

16

G

Rumusan Masalah……………………………………………..

20

H

Tujuan Penelitian………………………………………………

21

I

Manfaat Penelitian……………………………………………

21

J

Metode Penelitian……………………………………………

22

TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN A

Tinjauan Pustaka……………………………………………....

25

.

1

Pengertian Pajak…………………………………………

25

2

Ciri-Ciri yang Melekat pada Definisi Pajak……………..

26

3

FungsiPajak……………………………………………...

27

4

Syarat Pemungutan Pajak………………………………..

27

5

Asas-Asas PemungutanPajak………………………….....

28

6

Sistem Pemungutan Pajak………………………………..

29

7

Pengelompokan Pajak……………………………………

30

8

Hambatan Pemungutan Pajak……………………............

32

9

Tarif Pajak………………………………………………. commit to user

33

x


B

BAB III

BAB IV

digilib.uns.ac.id

10

Pajak Daerah……………………………………………..

33

11

Pajak Kendaraan Bermotor……………………………....

34

12

Pajak Kendaraan Bermotor Progresif……………………

38

Pembahasan 1

Mekanisme Penerapan Pajak Progresif………………….

40

2

Kontribusi Penerapan Pajak Progrsif terhadap PAD…….

58

3

Hambatan dalam Penerapan Pajak Progresif…………….

61

A.

Kelebihan………………………………………………...........

63

B.

Kelemahan……………………………………………………..

63

TEMUAN

KESIMPULAN DAN SARAN A.

Kesimpulan…………………………………………………….

65

B.

Saran…………………………………………………………...

66

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Struktur Organisasi UP3AD Kota Surakarta……………………

9

Gambar 2.1

Flowchart Bagian Pedaftaran…………………………………...

53

Gambar 2.2

Flowchart Bagian Pedaftaran…………………………………...

54

Gambar 2.3

Flowchart Bagian Penetapan……………………………………

55

Gambar 2.4

Flowchart Bagian Pembayaran………………………………….

56

Gambar 2.5

Flowchart Bagian Penyerahan…………………………………..

57

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Data Jumlah Kendaraan Bermotor SAMSAT Surakarta………..

18

Tabel 2.1

Tingkat Kontribusi Penerimaan PKB R-4 Terhadap PAD……...

58

Tabel 2.2

Tingkat Kontribusi Penerimaan PKB R-2 Terhadap PAD……..

60

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Tugas Akhir 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Kegiatan Magang 3. Lembar Penilaian Kegiatan Magang 4. Tanda Terima Laporan Kegiatan Magang 5. Prosedur Mutu Pendaftaran, Pembayaran, dan Penyerahan PKB 6. SKTBP PKB 7. Surat Pernyataan tentang pemindah tanganan/ penjualan kendaraan bermotor 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentangPajak Daerah

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS UP3AD BESERTA SAMSAT SURAKARTA)

Rahadianingtyas Adi Tomo F3409052

The objective of research is to find out the mechanism of progressive tax application for the motor vehicles tax, the contribution of progressive tax application for motor vehicles to Local Original Income, and to find out the obstacles emerging in the implementation of progressive tax in Surakarta SAMSAT (Mobile One-Stop Administration System). The methods used in this research were observation, interview, and library study. Observation is the one in which the writer only observers and does not undertake many activities but recording what he/she sees or witnesses. The interview the writer used was an unstructured or free interview in which the writer did not used interview guide developed systematically, completely and, structurally. Library study conducted in this stage was the data collection through library reviewer. Based on the result of research, the percentage progressive tax contribusion had not been able to calculate so that the calculation still used the total motorvehicles tax revenue. Such the percentage contribution did not increase significantly, or tended to be stable, for both 4- and 2- wheels. Some obstacles were still found in this progressive tax application. The finding of this research was that the subject had not been separated from the object of progressive tax so that it had not been known the amount of progressive tax revenue itself, some taxpayers had not known about this progressive tax application. In addition, the taxing fairness and administration orderliness had been created due to this progressive tax application. The writer recommended the SAMSAT management to validate the database of progressive tax object, to classify the database for progressive tax subject and object, and to provide special counter for the progressive tax service as well as to improve the progressive socialization to the society through both printed and electronic media.

Keyword: Progressive Tax, Motor- Vehicles, and Local Original Income

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

ABSTRAKSI

PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS UP3AD BESERTA SAMSAT SURAKARTA)

Rahadianingtyas Adi Tomo F3409052

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme penerapan pajak progresif atas pembayaran pajak kendaraan bermotor, besarnya kontribusi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pajak progresif di SAMSAT Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan studi pustaka.Observasi merupakan meotode dimana peneliti hanya mengamati dan tidak banyak melakukan kegiatan, melainkan hanya mencatat apa yang dilihat atau disaksikan. Wawancara yang dilakukan penulis merupakan wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematik, lengkap, dan terstruktur. Studi pustaka yaitu pada tahap ini yang dilakukan adalah pengumpulan data lewat penelaah kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, Besarnya persentase dari kontribusi pajak progresif belum dapat dihitung sehingga perhitungan masih menggunakan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan. Besarnya persentase dari kontribusi tersebut, baik roda 4 maupun roda 2 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, cenderung tetap. Masih ditemui beberapa kendala dalam pemungutan pajak progresif dan juga terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan pajak progresif ini. Temuan dari penelitian ini adalah belum dipisahkannya subjek dan objek pajak progresif sehingga belum dapat diketahui jumlah penerimaan daripajak progresif itu sendiri, masih ditemui juga wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajakprogresif ini.temuan lain adalah terciptanya keadilan dalam perpajakan serta tertib administrasi akibat penerapan pajak progresif ini. Penulis memberikan saran kepada pihak SAMSAT untuk melakukan validasi database objek pajak progresif, melakukan pengelompokan database untuk subyek dan objek pajak progresif, menyediakan loket khusus untuk pelayanan pajakprogresif serta meningkatkan sosialisasi pajak progresif kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik

commit Bermotor, to user dan Pendapatan Asli Daerah. Kata Kunci : Pajak Progresif ,Kendaraan

iii


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM SAMSAT (UP3AD Kota Surakarta) Sejak Pajak kendaraan Bermotor diserahkan kepala Pemerintah Daerah Tingkat I, maka Pajak Kendaraan bermotor menjadi salah satu Pajak Daerah. Pelimpahan wewenang tersebut diatur dan dilandasi oleh Peraturan Undang-Undang yaitu: 1. PP No. 3 tahun 1957, tentang pelimpahan wewenang Pajak Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. 2.

UU No. II/Darurat/Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

3.

UU No.12/Darurat/Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi daerah. Tujuan dari pelimpahan wewenang ini adalah Daerah diberi

kesempatan mengelola Pajak Daerah dan memudahkan pemungutan Pajak Daerah. Setelah berjalan beberapa tahun terjadi ketidakseragaman antara Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh masing-masing Daerah Tingkat II, yang mengakibatkan besarnya penetapan Pajak Kendaraan bermotor tidak sama. Selain itu timbul hambatan-hambatan yang disebabkan oleh sulitnya pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan banyak waktu, tenaga, dan biaya yang terbuang. commit to user

1

2 digilib.uns.ac.id


Karena terjadi banyak kendala, maka Pemerintah pada tanggal 28 Desember

1976

menerbitkan

Surat

Keputusan

bersama

Menhankam/Pangab, Menkeu, dan Mendagri No. Kep/13/XII/1976, Kep 1169/MKIV/76, No. 311 Tahun 1976 tentang penyederhanaan Pajak Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam suatu kantor bersama SAMSAT. Dengan diterbitkan Surat Keputusan bersama ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman pengurusn STNK di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dari penyatuan ini adalah mempermudah pengurusan Pajak Kendaraan bermotor serta meningkatkan pelayanan kepada para pemilik kendaraan bermotor. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Negara dan Daerah. Keuntungan terbentuknya SAMSAT adalah: 1. Adanya kerjasama instansi-instansi yang tergabung dalam pelaksanaan SAMSAT(POLRI, DISPENDA dan Jasa raharja). 2. Adanya sistem pengurusan STNK, PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ yang seragam. 3. Pengenaan Pajak dan SWDKLLJ disesuaikan dengan masa berlakunya STNK, terhitung sejak tanggal pendaftaran dan setiap tahun wajib melaksanakan pengesahan STNK. 4. Penerbitan STNK/TNKB dapat dibayar sekaligus di satu tempat. commit to user


3 digilib.uns.ac.id

5. Pelayanan dilakukan secara “open service”, Wajib pajak dilayani langsung tatap muka dengan petugas pelayanan. 6. Berlakunya azas FIFO (first in first out), Wajib Pajak yang datang pertama dilayani lebih dulu.

B. SAMSAT SURAKARTA Tahun 1976 – 1978 terus dirintis usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sampai timbulnya Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT). Seperti diketahui, sejak pungutan PKB (Pajak Kendaraan bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I/ Provinsi, maka untuk pelaksanaannya berdasar pada PP Daerah Tingkat I. Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh masing-masing Provinsi tidak seragam, sehingga mengakibatkan besarnya penetapan PKB maupun BBNKB serta sistem pungutannya tidak seragam. Disamping itu pengurusan terhadap kendaraan bermotor mengalami hambatan karena pemilik harus datang ke Kantor Dipenda untuk membayar Jasa Raharja, sedangkan untuk mengurus STNK dan BPKB harus datang ke Kantor Polisi. Hal ini mengakibatkan banyak waktu, tenaga, dan biaya yang terbuang. Dengan adanya hal-hal tersebut, maka pada tanggal 28 Desember 1976 diterbitkan Surat Keputusan Bersama Menhankam/ Pangab, Menkeu, dan Mendagri No. Kep. 13/XII/1976, Kep. 1693/ MK/ IV/ 76, No.311 commit to user


4 digilib.uns.ac.id

Tahun 1976 yang bermaksud mengatur adanya: penyederhanaan pembayaran PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ yang dikaitkan dengan pengurusan STNK yang dilakukan dalam suatu Kantor Bersama SAMSAT serta menciptakan adanya keseragaman yang bertujuan untuk: 1. Peningkatan pelayanan kepada para pemilik kendaraan bermotor; 2. Peningkatan pendapatan Negara dan Daerah; 3.

Menerbitkan data kendaraan/ data kamtibmas. Tanggal 2 Desember 1977 adalah awal berdirinya Kantor Samsat di

Jawa Tengah, dan di saat itu operasional Kantor Samsat hanya ada 1 (satu) Kantor samsat di tiap Karasidenan (Jawa Tengah 6 eks Karesidenan) sehingga pada waktu itu banyak masyarakat Wajib pajak Kendaraan Bermotor yang melakukan pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan), pembayaran PKB/ BBN KB (Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) sempat menginap guna mendapatkan pelayanan atas pengurusan surat-surat kendaraannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2003 tanggal 7 februari 2003, tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Unit Pelayanan Pendapatan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) adalah cabang Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah. UP3AD merupakan unsur pelaksana operasional dinas yang di pimpin oleh seorang kepala unit yang berada di bawah dan bertanggung commit to user

5 digilib.uns.ac.id


jawab

kepada

Kepala

Dinas.

Unit

Pelayanan

Pendapatan

dan

Pemberdayaan Aset daerah yang secara resmi digunakan sejak 1 Juli 2009 terdiri atas 50 Kantor Samsat. Letak Kantor UP3AD/ Samsat Kota Surakarta di Jalan Profesor Doktor Suharso Nomor 17 Jajar Laweyan Surakarta 57144 Nomor Telepon(0271)718007 dan Fax(0271)714919. Tiga puluh satu tahun sejak awal berdirinya Kantor Samsat di Jawa Tengah yakni pada tanggal 2 Desember 1977, berbagai program inovasi peningkatan pelayanan secara nyata telah dilakukan di seluruh Samsat di Jawa Tengah. Mulai tanggal 14 Februari 2008, telah dibuka Samsat Pembantu di Pulau Karimunjawa bersamaan dengan Samsat Duta Pertiwi Mall juga Mobil Samsat Keliling yang telah beroperasi di Boyolali, Sragen dan Surakarta. Tepat pada tanggal 7 April 2010 SAMSAT Kota Surakarta mengembangkan SAMSAT Drive Thru (cepat). Berbagai program unggulan layanan ini adalah Kartu Antrian Elektronik, SMS 7070, SMS 1717, Pembayaran lewat perbankan (Bank Jateng dan Bank BRI), yang bertujuan untuk memudahkan dan mendekatkan masyarakat wajib pajak dengan tempat pelayanan, jadi apabila dihitung secara bisnis bahwa perbandingan antara penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan jelas tidak seimbang, oleh karena itu perlu diketahui bahwa hal tersebut adalah perwujudan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat wajib pajak adalah: commit to user


6 digilib.uns.ac.id

1. Mendekatkan tempat pembayaran; 2. Memberikan kepastian terhadap masyarakat wajib pajak melalui pelayanan yang transparan, mudah, dan murah; 3. Memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat wajib pajak; 4. Memberikan gambaran obyektif pada wajib pajak bahwa membayar pajak itu mudah dan tidak sulit; 5. Memberikan jaminan mutu pelayanan. Disisi lain masyarakat wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dipersyaratkan untuk melengkapi dengan dokumen KTP/SIM/Passport, STNK dan BPKB yang sah. Dalam perjalanannya, muncul Perda baru yaitu Perda No. 6 tahun 2008, Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, UP3AD (Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah), merupakan unit operasional Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berada di setiap Kabupaten/ Kota, dalam pelaksanaan tugas pokoknya selain melayani pemungutan Pajak Daerah juga melayani Pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah, serta Pemberdayaan Aset Daerah Provinsi. Sejak tahun 2006 SAMSAT Surakarta, yang berlokasi di dalam satu komplek yang terletak di jalan Prof.DR.Suharso no. 17 Jajar, Laweyan Kota Surakarta, telah melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secommit to user


7 digilib.uns.ac.id

Jateng dengan memanfaatkan teknologi komputer (online). Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai kelengkapan pelayanan kepada Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi, di UP3AD Kota Surakarta menyediakan beberapa fasilitas yaitu: 1. Tempat parkir yang luas; 2. Tempat cek fisik kendaraan bermotor; 3. Tempat pencetakan TNKB; 4. Pelayanan informasi PKB; 5. Monitor proses pelayanan; 6. Pelayanan khusus lansia dan wanita hamil; 7. Kartu antrian; 8. Tempat ibadah (mushola); 9. Fotocopy, kantin, dll. Papan petunjuk untuk Wajib Pajak kendaraan bermotor telah tersedia dan dapat di akses secara jelas dan bebas, baik berupa baliho maupun banner serta moving sign. Jika belum mencukupi, informasi juga dapat ditanyakan melaui petugas khusus informasi dan pengaduan pelayanan.

C. TUGAS DAN FUNGSI SAMSAT Melaksanakan pemungutan dan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), commit to user

8 digilib.uns.ac.id


Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan (SWDKLLJ), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dalam suatu koordinasi pelayanan yang terkait.

D. VISI MISI SAMSAT Visi Menjadi Dinas penopang kemandirian otonomi Daerah dengan optimalisasi pendapatan di dukung pelayanan prima kepada masyarakat dan pengelolaan Aset yang profesional berbasis teknologi. Misi 1. Mengupayakan pencapaian pendapatan Daerah; 2. Mewujudkan Pengelolaan Aset yang berdaya guna dan berhasil guna; 3. Mengkoordinasikan

peran

organisasi

di

bidang

pengelolaan

pendapatan dan aset daerah; 4. Mengembangkan

sistem manajemen mutu

untuk mewujudkan

pelayanan prima; 5. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.

Kebijakan Mutu Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah berkomitmen mewujudkan pelayanan prima dengan cara melakukan perbaikan pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah secara berkesinambungan.

commit to user

9 digilib.uns.ac.id


E. Struktur Organisasi UP3AD Kota Surakarta dan Fungsinya

UP3AD

FUNGSIONAL

SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

SUB. BAG TATA USAHA

SEKSI PAJAK BUKAN KENDARAAN BERMOTOR

SEKSI RETRIBUSI&PENERIMAAN LAIN-LAIN

SEKSI PENAGIHAN& PELAPORAN

Gambar 1.1 Struktur Organisasi UP3AD KotaSurakarta

UP3AD dipimpin Kepala Unit dan dibantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Seksi Pendapatan lain-lain, Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan, serta Kepala Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset. Secara fungsional UP3AD kota Surakarta juga sebagai koordinator UP3AD se-wilayah Surakarta, maka UP3AD Kota Surakarta sebagai UP3AD koordinator juga dilengkapi Sekretaris Koordinator. Setiap bagian atau unit, mempunyai tugas masing-masing, di antaranya: 1. Kepala UP3AD commit to user

10 digilib.uns.ac.id


a. Menyusun rencana teknis operasional pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah; b. Mengkaji, menganalisis teknis operasional pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah; c. Melaksanakan kebijakan teknis Dinas Pendapatan Daerah; d. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain; e. Melaksanakan koordinasi pungutan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya; f. Melakukan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas dinas; g. Membina, membimbing dan memberikan arahan terhadap staff; h. Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas staff; i. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas berupa laporan bulanan, Triwulan dan tahunan; j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 2. Kasir Pengeluaran a. Melaksanakan arahan teknis administrasi keuangan dari Ka. UP3AD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Mempersiapkan kelengkapan persyaratan pengurusan gaji, insentif dan uang muka pegawai; c. Mengambil dan membagi uang gaji, insentif dan uang makan serta biaya operasional;

commit to user



d. Memungut PPN, PPH dari rekanan yang menerima pembayaran dari UP3AD Kota Surakarta dan menyetorkan ke Kantor Pajak/ Bank yang ditunjuk; e. Menerima potongan gaji dan atau insentif atas kewajiban pegawai dan menyetorkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Melaksanakan

administrasi

penerimaan,

penyimpanan,

dan

pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bendaharawan rutin, insentif maupun operasional Dinas; h. Membuat laporan realisasi pembayaran uang gaji, insentif dan uang makan serta biaya operasional kepada Dipenda Jateng; i. Mengajukan,

mendistribusi,

dan

melaporkan

biaya

penyelenggaraan lelang; j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 3. Bendahara Penerimaan Non PKB/ BBN a. Menerima, membukukan penerimaan uang Retribusi dan PLL menyetorkan ke kas daerah lewat Bank Jateng setiap hari; b. Membuku dan menyimpan tembusan tanda bukti pembayaran ABT.03 dan SP3 dealer serta Pajak Air Permukaan; c. Membuat laporan 10 harian perjenis pungutan Retribusi dan PLL serta ABT dan AP; commit to user



d. Membuat laporan bulanan fungsional BPP non PKB/ BBN KB; e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 4. Sub Bagian Tata Usaha a. Mempelajari, memahami, dan melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sub bagian Tata Usaha; b. Menyusun

rencana

kepegawaian,

dan

keuangan,

melaksanakan

urusan

dokumentasi,

administrasi

informasi,

dan

perpustakaan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dan pelaporan; c. Memberi tugas, membina, membimbing, dan memberi arahan kepada staff sub bagian TU; d. Melakukan koordinasi dengan Kasi di UPPD Surakarta; e. Menindaklanjuti disposisi Ka UP3AD; f. Mengusulkan kenaikan pangkatdan kenaikan gaji berkala; g. Mengusulkan bantuan kesra, ijin belajar, dan cuti; h. Membuat laporan bulanan, Triwulanan, dan Tahunan bidang ke Tata Usahaan; i. Membuat Daftar Urut Kepegawaian (DUK); j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ka. UPPD yang berkaitan dengan tugas-tugas sub. Bagian Tata Usaha; k. Mengatur kebersihan, keindahan, dan keamanan; commit to user



l. Mengkoordinir SKUM PTK; m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 5. Seksi PLL a. Mempelajari, memahami, dan melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pendapatan Lain-lain; b. Menyusun rencana kegiatan administrasi dan operasional seksi pendapatan lain-lain; c. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan atas pendataan dan peneriamaan pendapatan lain-lain; d. Menyelenggarakan

administrasi

dan

pelaporan

peneriamaan

pendapatan lain-lain yang pungutannya dilakukan oleh dinas-dinas; e. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait, Ka. Sub Bag TU, dan para kepala seksi di lingkungan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kota Surakarta; f. Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD; g. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berada di Kota; h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UP3AD yang berkaitan dengan tugas-tugas seksi Pendapatan lain-lain; i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UP3AD; j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

commit to user



6. Seksi PKB a. Menyipakan

bahan

untuk

menyelengggarakan

pengelolaan

administrasi dan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan doleansi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pemungutan PKB/ BBNKB; b. Menyusun rencana kegiatan tahunan, meliputi target penerimaaan dan estimasi KBM baru serta pengelolaan administrasi dan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan doleansi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pemungutan PKB/ BBNKB; c. Membina, membimbing, dan memberikan tugas dan arahan kepada staff pajak kendaraan bermotor dalam pelaksanaan tugas; d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Ka. Sub Bag TU, dan para Kepala Seksi; e. Menindaklanjuti disposisi oleh kapala UP3AD; f. Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staff seksi PKB; g. Melaksanakan waskat terhadap staff seksi pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala UP3AD yang berkaitan dengan tugas-tugas seksi Pajak Kendaraan Bermotor; i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UP3AD; commit to user



j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 7. Seksi Pembukuan dan Pelaporan a. Mempelajari, memahami, dan melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pembukuan dan Pelaporan; b. Menyelenggarakan administrasi penetapan, penerimaan, dan tunggakan pajak, serta pendapatan lain-lain; c. Melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi dan pembukuan hasil kegiatan pemungutan pajak daerah dan pendapatan lain-lain; d. Menyampaikan laporan online semua penerimaan pajak dan pendapatan lain-lain; e. Menyiapakan dan menyampaikan laporan 10 harian, bulanan, maupun tahunan atau sewaktu-waktu diperlukan atas penetapan, penerimaan, dan tunggakan pajak daerah serta pendapatan lainlain; f. Mengadministrasi Blokir Kendaraan Bermotor; g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Ka. Sub Bag. TU dan para kepala Seksi di lingkungan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar; h. Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD; i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

commit to user



8. Seksi PAD a. Mempelajari, memahami, dan melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset; b. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penagihan; c. Memonitor pelaksanaan pengiriman surat peringatan kepada Wajib Pajak yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia; d. Menyiapkan surat teguran untuk disampaikan kepada Wajib Pajak/ Retribusi Daerah yang tidak mengindahkan surat peringatan yang telah disampaikan; e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Ka. Sub Bagian TU, dan para kepala Seksi di lingkungan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten; f. Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD; g. Menginventarisir

dan

menyelenggarakan

administrasi

hubungannya Aset Provinsi Jawa Tengah yang berada di kabupaten.

F. LATAR BELAKANG MASALAH Pada saat ini sebagai Negara berkembang Indonesia tengah gencargencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa commit to user



dengan secara adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan

pembiayaan

yaitu

dengan

memaksimalkan

potensi

pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari pajak. Pajak sendiri menurut pemungut dan pengelolaannya dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat memiliki delapan jenis pajak. Sedangkan, Pajak Daerah memiliki sepuluh jenis pajak dimana pajak tersebut dibagi menjadi empat pajak Propinsi dan enam pajak Kabupaten/Kota. Salah satu jenis Pajak Propinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan dua jenis Pajak yang potensial dan memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 63,10% rata-rata setiap tahunnya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor sendiri adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. commit to user



Pengelolaan

pemungutan

dan

pengurusan

Pajak

Kendaraan

Bermotor dilakukan pada satu kantor yang melibatkan beberapa unsur yang terkait didalam pengelolaannya. Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada satu kantor ini dikenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Dimana didalamnya terdapat kerjasama antara pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dibidang pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Llintas Jalan (SWDKLLJ). Seiring berkembangnya budaya konsumerisme masyarakat Indonesia yang diiringi dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor pada setiap tahunnya yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini: Tabel 1.1 Data Jumlah Kendaraan Bermotor SAMSAT Surakarta Tahun

Jumlah

2008

240.041

2009

257.753

2010

277.644

2011

commit to user

332.945



Dilatarbelakangi oleh data tersebut pemerintah Jawa Tengah pada tanggal 1 Juni 2011 menerapkan pajak progresif bagi pajak kendaraan bermotor. menjelaskan

Menurut bahwa

Novita

Wijayanti

di

www.jatengprov.go.id

pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak

dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Pajak progresif mengandung prinsip keadilan, dimana orang yang makin kaya sudah sewajarnya membayar pajak lebih tinggi, Selain hal tersebut sebab lain pemerintah menerapkan aturan ini adalah untuk menutupi kekurangan pendapatan pemerintah Jawa Tengah di masa mendatang. Sebab, ada beberapa pos pendapatan yang dialihkan ke kabupaten/kota. Aturan pajak yang baru itu diharapkan dapat menutup hilangnya potensi pendapatan asli daerah sebesar Rp78,5 miliar, (Bcs Tax Accounting). Kenaikan pajak selain didasari oleh target pendapatan daerah, juga mempertimbangkan aspek lingkungan, seperti untuk mengendalikan polusi, mengurangi kemacetan, dan lain sebagainya. Pajak progresif ini ditentukan berdasarkan nama dan alamat yang sama. Oleh karena itu, jelang penerapan pajak progresif kemarin, kantor Samsat Surakarta aktif mengirim ribuan Surat Formulir Pendataan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor dari Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) kepada para pemilik kendaraan bermotor. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari pemilik kendaraan, mengenai kendaraan yang ada, mulai dari nomor commit to user



polisi, merek, tipe kendaraan, tanggal masa pajak, tanggal kepemilikan serta status kendaraan. Apakah masih dimiliki atau sudah dijual. Untuk yang sudah dijual, maka pemilik baru harus segera melakukan balik nama (www.harianjoglosemar.com). Pada praktiknya, banyak diantara Wajib Pajak yang belum mengetahui tentang pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor tersebut. Sehingga, masih banyak diantara mereka yang telah menjual kendaraan bermotornya tetapi belum melaporkan hal tersebut ke kantor Samsat. Selain hal tersebut, diketemukan sebagian Wajib Pajak yang telah mengetahui

pemberlakuan

pajak

progresif

memilih

memutasikan

kendaraan bermotornya ke propinsi yang belum memberlakukan pajak tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat

tugas

PROGRESIF

akhir

dengan

KENDARAAN

MENINGKATKAN

judul

“PENERAPAN

BERMOTOR

PENDAPATAN

ASLI

PAJAK

DALAM

UPAYA

DAERAH

(STUDI

KASUS UP3AD BESERTA SAMSAT SURAKARTA)”.

G. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1.

Bagaimana mekanisme penerapan pajak progresif atas pembayaran pajak kendaraan bermotor? commit to user



2.

Seberapa besar kontribusi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah?

3.

Apa saja kendala yang di hadapi oleh SAMSAT Surakarta terkait penerapan pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor?

H. TUJUAN PENELITIAN Tujuan yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan pajak progresif atas pembayaran pajak kendaraan bermotor. 2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. 3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pajak progresif di SAMSAT Surakarta.

I. MANFAAT PENELITIAN 1.

Bagi Instansi Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dan kebijakankebijakan yang dibuat untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta dapat mengatasi hambatan yang timbul yng berkaitan dengan tugas akhir ini.

commit to user


2.


Bagi Masyarakat Umum Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan mengenai mekanisme pajak progresif kendaraan bermotor di SAMSAT

3.

Bagi Penulis Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai SAMSAT dengan adanya penerapan pajak progresif kendaraan bermotor yang tidak di dapatkan di bangku kuliah.

J. METODE PENELITIAN 1.

Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah Kantor SAMSAT Surakarta yang beralamat di Jalan dr. Soeharso No.17 Jajar, Surakarta.

2. Jenis Data Dalam penggolongan data untuk menghasilkan suatu laporan Tugas Akhir yang relevan dengan judul dan objek yang diteliti maka diperlukan: a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan oleh suatu badan dan diterbitkan oleh badan itu pula (Djarwanto, 1993). b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara memperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, catatan, dan arsip commit to user



perusahaan (Afianto, 2010). Data ini dapat berupa data penerimaan pajak kendaraan bermotor beserta jumlah objek kendaraan bermotor. 3. Teknik Pengumpulan Data Tahap pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, penulis akan menggunakan tiga cara yaitu pengamatan langsung di lapangan (observasi), wawancara, dan studi pustaka. Adapun ketiga kegiatan tersebut di jelaskan sebagai berikut: a. Observasi merupakan metode dimana peneliti hanya mengamati dan tidak banyak melakukan kegiatan, melainkan hanya mencatat apa yang dilihat atau disaksikan (Suparmoko, 1999). b. Wawancara merupakan suatu bentuk cara memperoleh keterangan-keterangan dan cara itu sudah di kenal sejak berabad-abad lamanya. Wawancara umumnya bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan pada kondisi setempat individu (Dajan, 1978). Wawancara yang dilakukan penulis merupakan wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematik, lengkap, dan terstruktur. c. Studi Pustaka, pada tahap ini yang dilakukan adalah pengumpulan data lewat penelaah kepustakaan. commit to user



4. Teknik Analisis Data Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan (Algifari, 1997). Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (Widyowati, 2010). a. Untuk menjawab pertanyaan yang bersifat deskriptif digunakan teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan kepada pembaca dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaiman adanya atau mengungkapkan fakta secara lebih dalam mengenai mekanisme penerapan tarif progresif atas pembayaran pajak kendaraan bermotor serta hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan tarif progresif atas pajak kendaraan bermotor di Samsat Surakarta. b. Menganalisis jumlah kendaraan bermotor kemudian menganalisis jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor. c. Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah (Samsat Surakarta).

Kontribusi R.4=

Kontribusi R.2 = commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA 1. Pengertian Pajak a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.(Ilyas dan Burton, 2004) Dari pengertian diatas, pajak memiliki unsur sebagai berikut: 1) Iuran rakyat kepada Negara, yang berhak memungut adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang); 2) Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksananya; 3) Tanpa jasa timbal dan kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah; 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

commit to user

25



b. Menurut Mr. Dr. N.J. Feldman Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan

untuk

menutup

pengeluaran-pengeluaran

umum.

(Suandy, 2002). c. Menurut Prof. Dr.M.J.H.Smeets Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (Suandy, 2002).

2. Ciri-Ciri Yang Melekat Pada Definisi Pajak Dari beberapa definisi tersebut (Suandy, 2002) dapat ditarik kesimpulan bahwa : a. Pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah; b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksananya; c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; d. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat mapun daerah; commit to user



e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang

bila

dari

pemasukkannya

masih

terdapat

surplus,

dipergunakan untuk membiayai public investment; f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah; g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak.

3. Fungsi Pajak Ada dua fungsi pajak (Resmi, 2009)yaitu: a. Fungsi Budgeteir Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. b. Fungsi Mengatur (regulerent) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

4. Syarat Pemungutan Pajak Agar

pemungutan

pajak

tidak

menimbulkan

hambatan

atau

perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2009): a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan); commit to user



b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis); c. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis); d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil); e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

5. Asas-Asas Pemungutan Pajak (Suandy, 2002) Dalam buku An Inguiry into the Nature and Cause of The Wealth of Nations yang di tulis oleh Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama four can-nons atau The Four Maxims dengan uraian sebagai berikut: a. Equality Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. b. Certainty Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

commit to user



c. Convenience of payment Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak. d. Economic of collections Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

6. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (Resmi, 2009): a. Official Assessment System Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. b. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang commit to user



setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk: 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang; 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang; 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. c. With Holding System Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

7. Pengelompokan Pajak Pengelompokan pajak adalah sebagai berikut (Waluyo, 2007): a. Menurut golongannya commit to user



1) Pajak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkuatan. Contoh: Pajak Penghasilan. 2) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. b. Menurut Sifatnya 1) Pajak Subyektif yaitu pajak berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. 2) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. c. Menurut Lembaga Pemungutnya 1) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan. 2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

commit to user



a) Pajak Propinsi, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. b) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak

Penerangan

Jalan,

Pajak

Pengambilan

dan

Pengelolanan Bahan Galian Golongan C.

8. Hambatan Pemungutan Pajak Hambatan pemungutan pajak terdiri dari dua perlawanan (Waluyo, 2007), yaitu: a. Perlawanan Pasif Perlawanan berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. b. Perlawanan Aktif Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

commit to user



9. Tarif Pajak Terdapat empat macam tarif pajak yang dikemukakan (Mardiasmo, 2009) yaitu: a. Tarif Sebanding atau Proporsional yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. b. Tarif Tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. c. Tarif Progresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. d. Tarif Degresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

10. Pajak Daerah a. Pajak Daerah (Undang-Undang No.28 Tahun 2009) adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk

keperluan

kemakmuran rakyat. commit to user

daerah

bagi

sebesar-besarnya



b. Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah (Mardiasmo, 2009) terdiri dari 4 komponen, yaitu: 1) Pajak daerah bersal dari Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah; 2) Penyerahan berdasarkan Undang-Undang; 3) Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik; 4) Pemungutan pajak daerah berdasarkan pada kekuatan UndangUndag atau peraturan hukum lainnya. c. Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 1) Pajak Propinsi Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). 2) Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari: Contoh : Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan lain-lain.

11. Pajak Kendaraan Bermotor a. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. commit to user



b. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain izin trayek, atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan. c. Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor d. Subyek Pajak Kendaraan Bermotor Adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan bertanggung jawab atas pembayaran pajak berlaku: 1) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan atau ahli warisnya; 2) Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya. e. Objek Pajak Kendaraan Bermotor Objek Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah yaitu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagaimana angkutan orang atau barang di jalan umum, dikecualikan dari objek pajak kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor: commit to user



1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa; 2) Kedutaan,

Konsulat,

Perwakilan

Negara

Asing,

dan

Perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan azaz timbal balik; 3) Kendaraan bermotor pabrikan/ milik importer yang sematamata tersedia/ dipamerkan dan dijual; 4) Kendaraan yang digunakan untuk pemadam kendaraan serta; 5) Kendaraan bermotor yang disegel/ disita oleh Negara. f. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 1) 1,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi. 2) 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum. 3) 0,5% untuk kendaraan ambulans ,pemadam kebakaran, sosial keagamaan, dan instansi Pemerintah. 4) 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. g. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Besarnya PKB dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian. 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Jika tidak commit to user



diketahui nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor lain diantaranya isi silinder (cc), jenis, merk, tahun pembuatan, Negara

pembuat,

banyaknya

jumlah

penumpang

yang

diijinkan, dan dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu. 2) Bobot Kendaraan yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor tekanan gandar, jenis bahan bakar kendaraan, jenis penggunaan, dan ciri-ciri mesin. h. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 1. Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut, mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. 2. Kewajiban Pajak berakhir sebelum 12(dua belas) bulan, besarnya Pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. 3. Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh. i. Sanksi Keterlambatan 1. Apabila pembayaran PKB terlambat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan keterlambatan. commit to user



2. Apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah bunga 2% (dua persen) dihitung dari pajak yang terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

12. Pajak Kendaraan Bermotor Progresif a. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikkan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. b. Dasar Hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011. c. Sasaran Guna memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan asas kemampuan lebih atas kepemilikan kedua dan seterusnya Kendaraan Bermotor Pribadi roda 2 (dua) 200 (dua ratus) cc keatas dan roda 4 (empat) dikenakan tarif secara progresif. d.

Objek Pajak Progresif Yang dikenakan tarif secara progresif adalah orang pribadi yang memilki kendaraan bermotor lebih dari satu untuk: 1) Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc ke atas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi cylinder 196 cc commit to user



sampai

dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam

klasifikasi 200 cc; 2) Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis sedan, jeep, minibus, dan microbus. e. Subjek Pajak Progresif Kepemilikan kendaraan pribadi lebih dari satu atas nama dan alamat yang sama. f. Penentuan Urutan Kepemilikan Kendaraan Bermotor 1) Urutan kepemilikan bermotor berdasarkan tanggal kuitansi saat pendaftaran kendaraan (baru maupun bekas) 2) Pajak progresif diterapkan dari motor ke motor (200 cc ke atas) dan dari mobil ke mobil, bukan dari motor ke mobil atau sebaliknya. g. Tarif Pajak Progresif 1) Kendaraan ke-1

: 1,5 % dari NJKB KBM bersangkutan.

2) Kendaraan ke-2

: 2 % dari NJKB KBM bersangkutan.

3) Kendaraan ke-3

: 2,5 % dari NJKB KBM bersangkutan.

4) Kendaraan ke-4

: 3 % dari NJKB KBM bersangkutan.

5) Kendaraan ke-5 dst : 3,5% dari NJKB KBM bersangkutan.

commit to user



B. PEMBAHASAN Pajak Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah. Secara umum perpajakan dijalankan dengan 3 prinsip: kemampuan, manfaat, dan keadilan. Negara yang industri otomotifnya berkembang dan perilaku masyarakatnya tidak konsumtif, bahkan produktif kebijakan fiskalnya menerapkan pajak regresif untuk pajak kendaraan bermotornya, guna mendongkrak GDP dari sektor industri

otomotif

nasionalnya.

Namun

untuk

Indonesia

yang

masyarakatnya sangat konsumtif, asas keadilan lebih dikedepankan dan sangat cocok diterapkan tarif progresif. Pajak progresif diterapkan dengan berbagai tujuan, diantaranya penerapan prinsip keadilan dalam perpajakan, dimana orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar yang direpresentasikan dengan kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu dikenakan pajak lebih besar, kedua tentu untuk meningkatkan PAD dan tujuan ketiga adalah tertib administrasi agar nama yang tercantum dalam STNK ataupun BPKB dan SKTBP pajak kendaraan adalah benar-benar pemilik yang sah dan belum berpindah tangan. Belum banyak yang tahu mengenai mekanisme penerapan dari pajak progresif ini, untuk itu penulis akan memberikan beberapa contoh dari penerapan pajak progresif ini.

commit to user



1. Mekanisme Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor a. Kasus 1 Tuan Rifky mempunyai mobil: 1) Honda CR-V 2.4 2005 membeli bekas lalu dijual pada bulan Mei 2010 dan sudah melaporkan ke SAMSAT bahwa mobil tersebut telah dijual; 2) Daihatsu Xenia VVIT 1.0 tahun 2010 membeli bekas pada 3 Juni 2010 balik nama Juni 2011; 3) Toyota Corolla Altis 1.8 JMT beli baru Januari 2011. Berapa Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor nya?

Analisis: Untuk urutan data kepemilikan kendaraan mobil tuan Rifky adalah mobil ke-1 Daihatsu Xenia VVIT 1.0 dan mobil ke-2 adalah Toyota Corolla , sedangkan untuk mobil Honda CR-V tidak terkena pajak progresif karena sudah dilaporkan ke SAMSAT dengan melampirkan surat pernyataan bahwa kendaraan sudah dijual, dan kendaraan tersebut akan diblokir untuk segera dibalik nama oleh pemilik baru.

Perhitungan: 1) Mobil ke-1 (pajak normal) PKB

= 1,5% x NJKB = 1,5% x Rp95.000.000 commit to user



= Rp1.425.000 SWDKLLJ

= Rp

143.000

TOTAL

= Rp1.568.000

2) Mobil ke-2 ( Pajak Progresif) PKB

= 2% x NJKB = 2% x Rp233.000.000 = Rp4.660.000

SWDKLLJ

= Rp 143.000

TOTAL

= Rp4.803.000

Penjelasan: 1) Untuk pajak mobil kepemilikan pertama pajak kendaraan bermotornya sebesar Rp1.568.000 ini termasuk pajak normal tanpa dikenai tarif progresif. 2) Untuk pajak mobil ke-2 terkena pajak progresif 2% dari NJKBnya sehingga pajak yang harus di bayar sebesar Rp4.803.000.

b. Kasus 2 Pak Ali memiliki sejumlah kendaraan antara lain: 1) Mio membeli baru pada Januari 2009; 2) Toyota Kijang KF 50 Long tahun 1995 membeli bekas pada tahun 2010;

commit to user



3) Daihatsu Xenia VVIT 1.0 tahun 2010 membeli baru tahun 2011. Berapa Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor nya?

Analisis: Untuk urutan data kepemilikan kendaraan bermotor milik Pak Ali adalah kendaraan ke-1 Mio, Kendaraan ke-2 Toyota Kijang KF 50 Long tahun 1995, dan untuk kendaraan ke-3 Daihatsu Xenia VVIT 1.0 tahun 2010. Kendaraan Mio bukan merupakan objek pajak progresif sehingga perhitungannya normal 1,5% , untuk Kijang KF 50 Long

Toyota

tahun 1995 meskipun kendaraan tersebut

merupakan kepemilikan ke-2 tetapi tidak terkena pajak progresif, tarif pajaknya normal 1,5% karena kendaraan ke-1 tadi bukan objek pajak progresif dan merupakan jenis kendaraan roda-2 maka kendaraan kepemilikan ke-2 ini dianggap sebagai kepemilikan kendaraan roda-4 ke-1. Sedangkan untuk kendaraan ke-3 Daihatsu Xenia VVIT 1.0 tahun 2010 terkena pajak progresif ke-2 yaitu sebesar 2% meskipun untuk kepemilikan ke-3.

Perhitungan: 1) Kendaraan ke-1 (pajak normal) PKB

= 1,5% x NJKB = 1,5% x Rp9.000.000 = Rp135.000

SWDKLLJ

= Rp 35.000 commit to user



TOTAL

= Rp170.000

2) Kendaraan ke-2 (Pajak Normal) PKB

= 1,5% x NJKB = 1,5% x Rp52.000.000 = Rp780.000

SWDKLLJ

= Rp143.000

TOTAL

= Rp923.000

3) Kendaraan ke-3 (pajak progresif ke-2) PKB

= 2% x NJKB = 2% x Rp95.000.000 = Rp1.900.000

SWDKLLJ

= Rp

143.000

TOTAL

= Rp2.043.000

Penjelasan: 1) Untuk kendaraan ke-1 PKB nya sebesar Rp170.000 dengan tarif 1,5%, merupakan tarif normal sebab kendaraan tersebut bukan termasuk objek pajak progresif. 2) Untuk kendaraan ke-2 PKB nya sebesar Rp923.000 dengan tarif 1,5%, merupakan tarif normal sebab meskipun kendaraan tersebut merupakan objek pajak progresif dan dari urutan kendaraan commit to user



merupakan kepemilikan ke-2 tetapi karena kepemilikan kendaraan ke-1 bukan merupakan objek pajak progresif dan merupakan jenis kendaraan roda-2 maka kendaaraan kepemilikan ke-2 ini dianggap sebagai kepemilikan kendaraan roda-4 ke-1. 3) Untuk kendaraan ke-3 PKB nya sebesar Rp2.043.000 dengan tarif 2%, terkena pajak progresif karena merupakan objek pajak progresif dan kepemilikan ke-2 kendaraan roda-4.

c. Kasus 3 Pak Mahmud mempunyai sejumlah kendaraan yakni: 1) Yamaha RX-K tahun 1988, kepemilikan sejak tahun 1989; 2) CBR 150 R tahun 2009, beli bekas tahun 2010 3) Mobil SE 416 Escudo tahun 2005, beli bekas tahun 2011. Berapa Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor nya?

Analisis: Untuk urutan data kepemilikan kendaraan bermotor milik pak Mahmud adalah kendaraan ke-1 Yamaha RX-K tahun 1988, CBR 150 R, dan untuk kendaraan ke-3 adalah mobil SE 416 Escudo tahun 2005. Ke-3 kendaraan tersebut tidak terkena pajak pogresif jadi PKBnya dihitung dengan tarif normal yaitu sebesar 1,5% dari NJKB. Hal ini disebabkan karena pajak progresif hanya berlaku dari roda 2 ke roda 2 dan roda 4 ke roda 4, bukan dari roda 2 ke roda 4 ataupun sebaliknya. Jadi meskipun 2 kendaraan milik pak Mahmud merupakan commit to user



objek pajak progresif tetapi

untuk kasus ini tidak terkena pajak

progresif karena dari kendaraan roda 2 (200cc) ke kendaraan roda 4.


= 1,5% x NJKB = 1,5% x Rp3.500.000 = Rp52.500

SWDKLLJ

= Rp35.000

TOTAL

= Rp87.500

2) Kendaraan ke-2 ( Pajak normal) PKB

= 1,5% x NJKB = 1,5% x Rp33.400.000 = Rp501.000

SWDKLLJ

= Rp 35.000

TOTAL

= Rp536.000

3) Kendaraan ke-3 (pajak normal) PKB

= 1,5% x NJKB = 1,5% x Rp105.000.000 = Rp1.575.000

SWDKLLJ

= Rp 143.000 commit to user



TOTAL

= Rp1.718.000

Penjelasan: 1) Untuk kendaraan ke-1 PKBnya sebesar Rp87.500 dengan tarif 1,5%, merupakan tarif normal sebab kendaraan tersebut bukan termasuk objek pajak progresif. 2) Untuk kendaraan ke-2 PKBnya sebesar Rp536.000 dengan tarif 1,5%, merupakan tarif normal sebab meskipun kendaraan tersebut merupakan objek pajak progresif dan dari urutan kendaraan merupakan kepemilikan ke-2 tetapi kendaraan ke-1 bukan merupakan objek pajak progresif sehingga kepemilikan kendaraan ke-2 ini tidak terkena pajak progresif . 3) Untuk kendaraan ke-3 PKBnya sebesar Rp1.718.000 dengan tarif 1,5%, merupakan tarif normal karena meskipun kendaraan ini merupakan kepemilikan ke-3 dan termasuk kriteria pajak progresif tetapi ini merupakan kendaraan roda-4 kepemilikan ke-1.

d. Kasus 4 Pak Hadi memiliki sejumlah kendaraan yaitu: 1) CBR 150 R tahun 2010; 2) CBR 250 R tahun 2011; 3) Daihatsu Xenia VVIT 1.0 tahun 2010; 4) TOYOTA CORROLA ALTIS 1.8 JMT Tahun 2011. commit to user



Berapa Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotornya?

Analisis: Untuk urutan data kepemilikan kendaraan bermotor milik Pak Hadi adalah kendaraan ke-1 CBR 150 R, Kendaraan ke-2 CBR 250 R, kendaraan ke-3 Daihatsu Xenia VVIT 1.0 tahun 2010 dan untuk kendaraan ke-4 adalah Toyota Corrola Altis 1.8 JMT tahun 2011. Untuk perhitungan PKBnya kendaraan ke-1 CBR 150 R dikenai tarif 1,5% (tarif normal) sedangkan untuk kendaraan ke-2 terkena pajak progresif dengan tarif 2% karena kendaraan tersebut merupakan objek pajak progresif kepemilikan ke-2. Untuk Daihatsu Xenia meskipun kendaraan ke-3 tarif PKBnya 1,5% (tarif normal) karena merupakan kepemilikan ke-1 untuk kendaraan roda-4 sedangkan untuk Toyota Corolla Altis terkena pajak progesif sebesar 2% karena merupakan objek pajak progresif kepemilikan ke-2 bagi kendaraan roda 4 milik Pak Hadi.


= 1,5% x NJKB = 1,5% x Rp33.400.000 = Rp501.000

SWDKLLJ

= Rp 35.000

TOTAL

= Rp536.000 commit to user



2) Kendaraan ke-2 ( Pajak progresif) PKB

= 2% x NJKB = 2% x Rp42.800.000 = Rp856.000

SWDKLLJ

= Rp 35.000

TOTAL

= Rp891.000

3) Kendaraan ke-3 (pajak normal) PKB

= 1,5% x NJKB = 1,5% x Rp95.000.000 = Rp1.425.000

SWDKLLJ

= Rp 143.000

TOTAL

= Rp1.568.000


= 2% x NJKB = 2% x Rp233.000.000 = Rp4.660.000

SWDKLLJ

= Rp 143.000

TOTAL

= Rp4.803.000 commit to user



Penjelasan: 1) Untuk kendaraan ke-1 PKB nya sebesar Rp536.000 dengan tarif 1,5% merupakan tarif normal karena merupakan kendaraan kepemilikan ke-1. 2) Untuk kendaraan ke-2 PKB nya sebesar Rp891.000 dengan tarif 2% terkena pajak progresif kepemilikan ke-2 . 3) Untuk kendaraan ke-3 PKB nya sebesar Rp1.568.000 dengan tarif 1,5%,

merupakan tarif normal karena meskipun kendaraan ini

merupakan kepemilikan ke-3 dan termasuk kriteria pajak progresif tetapi ini merupakan kendaraan roda-4 kepemilikan ke-1. 4) Untuk kendaraaan ke-4 PKB nya sebesar Rp4.803.000 terkena pajak progresif dengan tarif 2% karena merupakan kepemilikan ke2 untuk kendaraan roda-4.

e. Kasus 6 Ibu Siti mempunyai sejumlah kendaraan antara lain: 1) Suzuki Carry tahun 1984; 2) Daihatsu Xenia VVIT 1.0 tahun 2010; 3) Toyota Corolla Altis 1.8 JMT beli baru Januari 2011. Berapa Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotornya?

Analisis: Untuk urutan data kepemilikan kendaraan bermotor milik Ibu Siti adalah kendaraan ke-1 Suzuki Carry tahun 1984, Kendaraan ke-2 commit to user



Daihatsu Xenia VVIT 1.0 tahun 2010, dan untuk kendaraan ke-3 Toyota Corolla Altis 1.8 JMT beli baru Januari 2011. Suzuki Carry merupakan kendaraan ke-1 dengan tarif pajak 1,5%, Daihatsu Xenia VVIT 1.0 merupakan kendaraan ke-2 terkena pajak progresif dengan tarif 2%, sedangakan Toyota Corrola Altis 1.8 JMT merupakan kepemilikan ke-3 terkena pajak progresif dengan tarif 2,5%.

Perhitungan: 1) Kendaraan ke-1 ( Tarif Normal) PKB

= 1,5% x NJKB = 1,5% x Rp14.500.000 = Rp217.500

SWDKLLJ

= Rp143.000

TOTAL

= Rp360.500

2) Kendaraan ke-2 (pajak progresif) PKB

= 2% x NJKB = 2% x Rp95.000.000 = Rp1.900.000

SWDKLLJ

= Rp 143.000

TOTAL

= Rp2.043.000

commit to user




= 2,5% x NJKB = 2,5% x Rp233.000.000 = Rp5.825.000

SWDKLLJ

= Rp

143.000

TOTAL

= Rp5.968.000

Penjelasan: 1) Untuk kendaraan ke-1 PKB nya sebesar Rp360.500 dengan tarif 1,5% merupakan tarif normal karena merupakan kepemilikan ke-1. 2) Untuk kendaraan ke-2 PKBnya sebesar Rp2.043.000 dengan tarif 2% merupakan tarif progresif karena merupakan kepemilikan ke-2. 3) Untuk kendaraaan ke-3 PKB nya sebesar Rp5.968.000 terkena pajak progresif dengan tarif 2,5% karena merupakan kepemilikan ke-3 untuk roda 4. Penulis juga akan menjelaskan tentang mekanisme pembayaran di SAMSAT Surakarta. Penulis mencoba untuk menggambarkan mekanisme tersebut dengan menggunakan flowchart, simbol-simbol yang dijadikan acuan dalam pembuatan flowchart ini adalah buku dari Romney dan Paul (2004) yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Berikut ini akan ditampilkan flowchart mengenai mekanisme pembayaran kendaraan bermotor: commit to user



Wajib Pajak

Langkah ke-1 Bagian Pendaftaran Copy KTP/SIM

Copy BPKB

Copy STNK KTP/SIM ASLI

BPKB ASLI STNK ASLI SPPKB

Cek Kelengkapan Berkas

Copy KTP/SIM

BPKB ASLI

Copy BPKB


Wajib Pajak

STNKASLI SPPKB

A

Gambar 2.1 Flowchart pada bagian pendaftaran commit to user



A Langkah ke-2 Copy KTP/SIM

Bagian Pendaftaran

Copy BPKB

Copy STNK Copy KTP/SIM KTP/SIM ASLI

Copy BPKB STNK ASLI KTP/SIM Copy STNK ASLI SPPKB

Input Data ke Komputer

Copy KTP/SIM

Copy BPKB


STNK ASLI SPPKB

B

Gambar 2.2 commit to user Flowchart Bagian Pendaftaran



B Langkah ke-3

Copy KTP/SIM

Copy BPKB

Bagian Penetapan

Copy STNK Copy KTP/SIM KTP/SIM ASLI

Copy BPKB STNKASLI SPPKB

Penetapan PKB dan Cetak Notice

Copy KTP/SIM

Copy BPKB

Notice Hijau Notice Biru

Copy STNK

Notice Merah Notice Coklat

KTP/SIM ASLI

STNK ASLI SPPKB

D C

Gambar 2.3 Flowchart Bagian Penetapan commit to user



D Langkah ke-4 Bagian Pembayaran Notice Hijau Notice Biru Notice Merah Notice Coklat

Pembayaran PKB

Notice Merah

Notice Coklat

Notice Biru Notice Hijau

C D

Gambar 2.4 commit to Pembayaran user Flowchart Bagian



C Langkah ke-5 Bagian Penyerahan Copy KTP/SIM

Copy BPKB

Copy STNK Notice Coklat KTP/SIM ASLI STNK ASLI SPPKB Diarsipkan di Bagian Penyerahan Dokumen

Pengambilan Berkas

Notice Coklat KTP/SIM ASLI

STNK ASLI

Wajib Pajak

Gambar 2.5 commit to user Flowchart Bagian Penyerahan



2. Kontribusi Penerapan Pajak Progresif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Kontribusi adalah sumbangan; sedangkan menurut Kamus Ekonomi Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi tidak lepas dari berapa bagian pajak yang disumbangkan dari pajak progresif terhadap pajak kendaraan bermotor dan juga terhadap pendapatan asli daerah, karena sampai sekarang penerimaan pajak progresif dan pajak kendaraan bermotor belum dapat dipisahkan oleh SAMSAT, maka untuk menghitung besarnya kontribusi penulis menggunakan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu berikut ini akan dipaparkan tabel perbandingan antara penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah. Tabel 2.1 Tingkat Kontribusi Penerimaan PKB Roda 4 Terhadap PAD No

Tahun

PAD Kota

Realisasi

Tingkat

Surakarta (Rp)

PKB(Rp)

kontribusi (%)

1

2010

174.340.371.675

59.139.393.075

33,92

2

2011

208.922.437.850

69.787.185.175

33,40

Sumber: Samsat Surakarta commit to user



Kontribusi

penerimaan

pajak

kendaraan

bermotor

terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun di SAMSAT Surakarta dapat dihitung dengan cara:

Tahun 2010 =

Tahun 2011 =

%

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya roda-4 mengalami peningkatan sebesar Rp10.647.792.100 yakni tahun 2010 sebesar Rp59.139.393.075 dan tahun 2011 sebesar Rp69.787.185.175, sedangkan untuk Pendapatan Asli Daearahnya sendiri juga mengalami peningkatan penerimaan yakni tahun 2010

sebesar

Rp174.340.371.675

dan

di

tahun

2011

sebesar

Rp208.922.437.850. Meskipun demikian tingkat kontribusi dari tahun 2010 ke 2011 relatif sama atau hanya turun sebesar 0,52% tidak terlalu signifikan. Tingkat kontribusi yang relatif sama atau bahkan hanya turun sedikit ini mungkin disebabkan oleh penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dimana banyak wajib pajak yang ketika hendak membayar baru tahu kalau kendaraan bermotornya terkena pajak progresif sehingga Wajib Pajak megurungkan niatnya untuk membayar pajak karena mungkin tidak membawa cukup uang sehingga terjadilah tunggakan pembayaran pajak, commit to user



dan mungkin juga bisa disebabkan oleh pemutasian kendaraan bermotor yaitu melakukan mutasi kedaerah yang belum menerapkan pajak progresif.

Tabel 2.2 Tingkat Kontribusi Penerimaan PKB Roda 2 Terhadap PAD No

Tahun

PAD Kota

Realisasi PKB

Tingkat

Surakarta (Rp)

(Rp)

kontribusi (%)

1

2010

174.340.371.675

33.982.745.325

19,49

2

2011

208.922.437.850

39.989.977.725

19,14

Sumber : Samsat Surakarta

Kontribusi penerimaan pajak progresif di SAMSAT Surakarta dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

Tahun 2010 =

Tahun 2011 =

%

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya roda-2 mengalami peningkatan sebesar Rp6.007.232.400 yakni tahun 2010 sebesar Rp33.982.745.325 dan tahun 2011 sebesar Rp39.989.977.725. Sedangkan untuk Pendapatan Asli commit to user



Daearahnya sendiri juga mengalami peningkatan penerimaan yakni tahun 2010 sebesar Rp 174.340.371.675 dan di tahun 2011 sebesar Rp208.922.437.850. Meskipun demikian tingkat kontribusi dari tahun 2010 ke 2011 relatif sama atau hanya turun sebesar 0,35% tidak terlalu signifikan. Tingkat kontribusi yang relatif sama atau bahkan hanya turun sedikit ini mungkin disebabkan oleh penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dimana banyak Wajib Pajak yang ketika hendak membayar baru tahu kalau kendaraan bermotornya terkena pajak progresif sehingga Wajib Pajak mengurungkan niatnya untuk membayar pajak karena mungkin tidak membawa cukup uang sehingga terjadilah tunggakan pembayaran pajak, dan mungkin juga bisa disebabkan oleh pemutasian kendaraan bermotor yaitu melakukan mutasi

kedaerah yang belum menerapkan pajak

progresif.

3. Kendala Yang Dihadapi Oleh Samsat Surakarta dalam Penerapan Pajak Progresif. Dalam setiap pelaksanaan peraturan baru tentu ada beberapa kendala yang di hadapi. Tidak terkecuali dalam penerapan pajak progresif ini ada beberapa kendala yang dihadapi baik dari pihak SAMSAT maupun Wajib Pajak. Adapun kendala yang dihadapi sebagai berikut: a. Kendala dari pihak SAMSAT

commit to user



1) Kurangnya sosialisasi tentang pajak progresif kepada Wajib Pajak, banyak diantara mereka yang tidak mengetahui atau belum memahami terhadap peraturan baru ini; 2) Belum dipisahkannya data tentang subjek dan objek pajak progresif kendaraan bermotor, sehingga sampai sekarang belum dapat diketahui pasti berapa jumlah subjek dan objek kendaraan bermotor tersebut; 3) Sampai sekarang belum dapat diketahui secara pasti berapa jumlah penerimaan dari pajak progresif itu sendiri.

b. Kendala dari Wajib Pajak 1) Masih kecilnya tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap penerapan pajak progresif ini; 2) Adanya Wajib Pajak yang menunda pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya sehingga terjadi tunggakan; 3) Banyak Wajib Pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya tetapi belum melaporkannya ke SAMSAT.

commit to user



commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III TEMUAN

Setelah penulis melakukan penelitian di Kantor SAMSAT Kota Surakarta

mengenai

pelaksaanan

pajak

progresif.

Penulis

dapat

menyimpulkan kelebihan dan kelemahan yang diketemukan terkait dengan pelaksanaan pajak progresif. Berikut kelebihan serta kelemahan yang diketemukan penulis:

A. KELEBIHAN 1. Terciptanya prinsip keadilan dalam perpajakan, dimana orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar yang direpresentasikan dengan kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu dikenakan pajak yang lebih besar; 2. Terciptanya tertib administrasi yakni nama yang tercantum dalam STNK ataupun BPKB dan SKTBP pajak kendaraan adalah benarbenar pemilik yang sah dan belum berpindah tangan.

B. KELEMAHAN 1. Belum dipisahkannya data tentang subjek dan objek pajak progresif kendaraan bermotor sehingga sampai sekarang belum dapat diketahui pasti berapa jumlah subjek dan objek kendaraan bermotor tersebut;

commit to user

63



2. Belum dapat diketahui secara pasti berapa jumlah penerimaan dari pajak progresif itu sendiri; 3. Banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif

ini

sehingga

ketika

mereka

diberitahu

sebelum

melakukan pembayaran, banyak dari wajib pajak tersebut yang tidak jadi membayar sehingga terjadi banyak tunggakan pajak kendaraan bermotor; 4. Banyak Wajib Pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya tetapi belum melaporkannya ke SAMSAT.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan dan temuan yang dikemukakan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Besarnya persentase dari kontribusi pajak progresif belum dapat dihitung sehinnga perhitungan masih menggunakan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan. Besarnya persentase dari kontribusi tersebut, baik roda 4 maupun roda 2 tidak mengalami peningkatan yang signifikan namun cenderung tetap. 2. Masih ditemui beberapa kendala dalam pemungutan pajak progresif baik dari pihak SAMSAT maupun dari Wajib Pajak. Kendala dari pihak SAMSAT: 4) Kurangnya sosialisasi tentang pajak progresif kepada Wajib Pajak, banyak diantara mereka yang tidak mengetahui atau belum memahami terhadap peraturan baru ini; 5) Belum dipisahkannya data tentang subjek dan objek pajak progresif kendaraan bermotor, sehingga sampai sekarang belum dapat diketahui pasti berapa jumlah subjek dan objek kendaraan bermotor tersebut; 6) Sampai sekarang belum dapat diketahui secara pasti berapa jumlah penerimaan dari pajak progresif itu sendiri. commit to user

65



Kendala dari Wajib Pajak: 4) Masih kecilnya tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap penerapan pajak progresif ini; 5) Adanya Wajib Pajak yang menunda pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya sehingga terjadi tunggakan; 6) Banyak Wajib Pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya tetapi belum melaporkannya ke SAMSAT.

B. SARAN Dari kelemahan yang diketemukan penulis ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak SAMSAT yaitu: 1. Untuk memudahkan dalam pengelompokan subjek maupun objek pajak progresif dengan cara: a. Melakukan validasi tahap pertama terhadap database objek pajak progresif untuk nama dan alamat yang sama guna diurutkan tanggal kepemilikan, rekap ini meliputi jumlah subjek dan objek pajak progresif; b. Melakukan validasi tahap kedua dengan mengirimkan surat pemberitahuan

kewajiban

pemilik

kendaraan

bermotor

bekerjasama dengan PT POS Indonesia, guna memperoleh konfirmasi dari wajib pajak apakah KBM tersebut masih dimiliki atau sudah dijual; commit to user



c. Melakukan pemblokiran dan mengubah status kepemilikan kendaraan

bermotor

apabila pada konfirmasi

diketemukan

kendaraan bermotor sudah dijual kemudian divalidasi oleh bagian kasir.. 2. Melakukan pengelompokan di database untuk subjek dan objek pajak progresif agar terpisah dengan data subjek dan objek PKB yang tidak terkena pajak progresif. 3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak (surat kabar, baliho, spanduk, banner atau leaflet) dan media elektronik agar masyarakat leih memahami tentang pajak progresif ini; 4. Menyediakan loket pelayanan pajak progresif untuk melayani konfirmasi secara langsung dengan Wajib Pajak , apabila wajib pajak menyatakan KBM sudah dipindah tangankan /dijual, maka wajib pajak untuk membuat surat pernyataan diatas materai, guna merubah urutan kepemilikan KBM setelah divalidasi kasi PKB.

commit to user



DAFTAR PUSTAKA

Afianto, Niko. 2010.Evaluasi Pelayan Samsat Keliling terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UP3AD Samsat Surakarta). Surakarta: Tugas Akhir DIII FE UNS. Belum dipublikasikan. Algifari. 1997. Statistika Ekonomi. Yogyakarta: STIE YKPN. Dajan, Anto. 1978. Pengantar Metode Statistik.Jilid 1.Jakarta: LP3ES. Djarwanto. 1993. Statistik Sosial Ekonomi.Edisi kedua.Yogyakarta: BPFE. Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2004. Hukum Pajak. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 201 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Romney, Marshall B dan Paul John Steinbart. 2004. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Sembilan. Jakarta: Salemba Empat

Suandy, Erly. 2002. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Suparmoko. 1999. Metode Penelitian Praktis (Untuk Ilmu-Ilmu Sosial,Ekonomi dan Bisnis).Yogyakarta: BPFE.

Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. commit to user

PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS UP3AD BESERTA SAMSAT SURAKARTA)

Recommend Documents