EVALUASI SISTEM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ( STUDI KASUS PADA UP3AD SAMSAT SURAKARTA)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

EVALUASI SISTEM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ( STUDI KASUS PADA UP3AD SAMSAT SURAKARTA)

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh :

Iwao Iwan Rinaga Puspita Cakti F3407045

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 commit to user

i


digilib.uns.ac.id

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

v Bersyukur selalu dalam segala hal v Mengasihi seseorang yang mengasihi kamu adalah hal yang mudah, mengasihi orang yang memusuhi kamu itulah hal yang luar biasa. v Jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Apapun keadaanmu, percayalah kepada-Nya

Tugas Akhir ini penulis persembahkan sebagai wujud terimakasih kepada: v Bapa ku di Surga v Keluargaku v Teman-teman sepelayanan v Pacar dan sahabat-sahabatku v Keluarga besar perpajakan 07 v Almamaterku

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera, Segala hormat dan puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan-Nya

dan

kasih

karunia-Nya

sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan Tugas akhir ini dengan judul“EVALUASI SISTEM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”. Tugas Akhir yang penulis susun ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Jurusan Akuntansi Perpajakan pada Universitas Sebelas Maret Surakarta. Terlepas dari kekurangan yang ada, penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan berjalan baik tanpa bimbingan, dukungan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan setulus hati penulis sampaikan terimakasih kepada: 1. Bapa ku yang baik 2. Prof.Dr.Bambang Sutopo M.Com, Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 3. Drs.Santoso Tri Hananto M.Si.,Ak. selaku Ketua Program DIII 4. Sri Suranta S.E.,M.Si,Ak. selaku Ketua Program DIII Perpajakan 5. Ibu Sri Murni S.E.,M.Si,Ak selaku pembimbing Tugas Akhir yang memberikan bimbingan dan kesediaan Ibu dalam memberikan pengarahan dengan sabar sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. 6. Seluruh Dosen dan Karyawan di Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan pelayanan kepada penulis. 7. Bapak Tomo Irianto selaku Kepala Bagian Seksi Kendaraan Bermotor SAMSAT Surakarta yang telah memberikan penjelasan dan bantuan yang penulis butuhkan selama penelitian.

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

8. Seluruh karyawan di SAMSAT Surakarta yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis tentang Pajak Kendaraan Bermotor. 9. Papa dan Mama untuk setiap dukungan yang diberikan. 10.

Untuk Cunong yang manis terimakasih buat

kesabarannya,

dukungannya, juga pinjeman laptopnya. Hehehe. 11. Mbut, Mbib, Bonyong, Togog, Dwek, Kodok, Gedhang, Gendut thanks buat semua keceriaan juga perjuangan yang pernah kita jalani, dan seluruh temen-temen pajak A-B 07 makasih untuk kekompakannya. 12. Temen-temen sepelayanan baik di PMK, GKJMJ9, maupun GKIN, makasih buat dorongan semangat dan doanya. 13. Semua pihak yang secara langsung maupun tak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir. Dalam penulisan Tugas Akhir penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surakarta, 16 Desember 2010

penulis

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

1. Fotocopy formulir SPPKB 2. Identitas Wajib Pajak 3. Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor 4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah no 3 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM SAMSAT (UP3AD KOTA SURAKARTA) Sejak Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, maka Pajak Kendaraan Bermotor Menjadi salah satu Pajak Daerah. Pelimpahan wewenang tersebut diatur dan dilandasi oleh Peraturan UndangUndang yaitu: - PP No. 3 tahun 1957, tentang Pelimpahan wewenang Pajak Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. - UU No. II/Darulat/Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. - UU No. 12/Darurat/Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. Tujuan dari pelimpahan wewenang ini adalah Daerah diberi kesempatan mengelola Pajak Daerah dan memudahkan pemungutan Pajak Daerah. Setelah berjalan beberapa tahun terjadi ketidakseragaman antara Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh masing-masing Daerah Tingkat II, yang mengakibatkan besarnya penetapan Pajak Kendaraan Bermotor tidak sama. Selain itu timbul hambatan-hambatan yang disebabkan oleh sulitnya pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan banyak waktu, tenaga dan biaya yang terbuang. Karena terjadi banyak kendala, maka Pemerintah pada tanggal 28 Desember 1976 menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menkeu dan Mendagri No. Kep/13/XII/1976, Kep 1169/MKIV/76, No. 311 Tahun 1976 tentang penyederhanaan Pajak Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan commit to user

1

2 digilib.uns.ac.id


pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam suatu kantor bersama SAMSAT. Dengan diterbitkan surat keputusan bersama ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman pengurusan STNK di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dari penyatuan ini adalah mempermudah pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor serta meningkatkan pelayanan kepada para pemilik kendaraan bermotor. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Negara dan Daerah. Keuntungan terbentuknya SAMSAT adalah: a. Adanya kerjasama instansi-instansi yang tergabung dalam pelaksanaan SAMSAT (POLRI, DISPENDA dan Jasa Raharja). b. Adanya sistem pengurusan STNK, PKB, BBNKB dan SWDKLLJ yang seragam. c. Penganaan Pajak dan SWDKLLJ disesuaikan dengan masa berlakunya STNK, terhitung sejak tanggal pendaftaran dan setiap tahun wajib melaksanakan pengesahan STNK. d. Penerbitan STNK/TNKB dapat dibayar sekaligus di satu tempat. e. Pelayanan dilakukan secara “open service”, Wajib Pajak dilayani langsung tatap muka dengan petugas pelayanan. f. Berlakunya azas FIFO (firs in first out), Wajib Pajak yang datang pertama dilayani lebih dulu.

commit to user


3 digilib.uns.ac.id

B. TUGAS DAN FUNGSI SAMSAT Melaksanakan pemungutan dan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dalam suatu koordinasi pelayanan yang terkait.

C. SAMSAT SURAKARTA Tahun 1976 – 1978 terus dirintis usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sampai timbulnya Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT). Seperti diketahui, sejak pungutan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I/ Propinsi, maka untuk pelaksanaannya berdasar pada PP Daerah Tingkat I. Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh masing-masing Propinsi tidak seragam, sehingga mengakibatkan besarnya penetapan PKB maupun BBN KB serta sistem pungutannya tidak seragam. Disamping itu pengurusan terhadap kendaraan bermotor mengalami hambatan karena pemilik harus datang ke Kantor Dipenda, untuk membayar Jasa Raharja harus datang ke Kantor Perwakilan Jasa Raharja, untuk mengurus STNK dan BPKB harus datang ke Kantor Polisi. Hal ini mengakibatkan banyak waktu, tenaga dan biaya yang terbuang. Dengan adanya hal-hal tersebut, maka pada tanggal 28 Desember 1976 diterbitkan Surat Keputusan Bersama Menhankam/ Pangab, Menkeu dan commit to user


4 digilib.uns.ac.id

Mendagri No. Kep. 13/ XII/ 1976, Kep. 1693/ MK/ IV/ 76, No. 311 Tahun 1976 yang bermaksud mengatur adanya: penyederhanaan pembayaran PKB/ BBNKB, SWDKLLJ yang dikaitkan dengan pengurusan STNK dan dilakukan dalam suatu Kantor Bersama SAMSAT serta menciptakan adanya keseragaman yang bertujuan untuk: 1.

Peningkatan pelayanan kepada para pemilik kendaraan bermotor.

2.

Peningkatan pendapatan Negara dan Daerah.

3.

Menertibkan data kendaraan / data kamtibmas. Tanggal 2 Desember 1977 adalah awal berdirinya Kantor Samsat di Jawa

Tengah, dan di saaat itu operasional Kantor Samsat hanya ada 1 (satu) Kantor Samsat di tiap Karesidenan (Jawa Tengah ada 6 eks Karesidenan) sehingga pada waktu itu banyak masyarakat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang melakukan pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), pembayaran PKB/BBN KB (Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) sempat menginap guna mendapatkan pelayanan atas pengurusan suratsurat kendaraannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2003 tanggal 7 Pebruari 2003, tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) adalah Cabang Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah. UP3AD merupakan unsur pelaksana operasional dinas yang dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelayanan commit to user

5 digilib.uns.ac.id


Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah yang secara resmi digunakan sejak 1 Juli 2009 terdiri atas 50 Kantor Samsat. Letak Kantor UP3AD/ Samsat Kota Surakarta di Jalan Profesor Doktor Suharso Nomor 17 Jajar Laweyan Surakarta 57144 Nomor telepon (0271) 718007 Fax (0271)714919, email: [email protected]. Kini, tiga puluh satu tahun kemudian sejak awal berdirinya Kantor Samsat di Jawa Tengah, tanggal 2 Desember 1977, berbagai program inovasi peningkatan pelayanan secara nyata telah dilakukan di seluruh Samsat di Jawa Tengah. Mulai 14 Pebruari 2008, telah dibuka Samsat Pembantu di Pulau Karimunjawa bersamaan dengan Samsat Duta Pertiwi Mall juga Mobil Samsat Keliling khusus di daerah Semarang, menyusul Mobil Samsat Keliling yang telah beroperasi di Boyolali, Sragen dan Surakarta mulai. Serta pada tanggal 7 April 2010 SAMSAT Kota Surakarta mengembangkan SAMSAT Drive Thru (Cepat). Berbagai program unggulan layanan ini adalah Kartu Antrian Elektronik, SMS 7070, SMS 1717, Pembayaran lewat Perbankan (Bank Jateng dan Bank BRI), yang bertujuan untuk memudahkan dan mendekatkan masyarakat wajib pajak dengan tempat pelayanan, jadi apabila dihitung secara bisnis bahwa perbandingan antara penerimaan dengan beaya yang dikeluarkan jelas tidak seimbang, oleh karena itu perlu diketahui bahwa hal tersebut adalah perwujudan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat wajib pajak adalah: 1. Mendekatkan tempat pembayaran. commit to user

6 digilib.uns.ac.id


2. Memberikan kepastian terhadap masyarakat wajib pajak melalui pelayanan yang transparan, mudah dan murah. 3. Memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat wajib pajak. 4. Memberikan gambaran obyektif pada wajib pajak bahwa membayar pajak itu mudah dan tidak sulit. 5. Memberikan jaminan mutu pelayanan. Di sisi lain masyarakat wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannya dipersyaratkan untuk melengkapi dengan dokumen KTP/ SIM/ Passport, STNK dan BPKB yang sah. Dalam perjalanannya, muncul lagi Perda yang baru yaitu Perda No. 6 Th.2008, Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 40 Tahun 2008

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah , UP3AD ( Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah ), merupakan unit operasional Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berada di setiap Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan tugas pokoknya selain melayani pemungutan pajak Daerah juga melayani pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah, serta Pemberdayaan Aset Daerah Provinsi . Sejak tahun 2006 SAMSAT Surakarta, yang berlokasi di dalam satu komplek yang terletak di Jalan Prof DR Suharso no. 17 Jajar, Laweyan Kota Surakarta, telah melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Se-Jateng dengan memanfaatkan teknologi komputer (online). Hal ini dilakukan untuk commit to user


7 digilib.uns.ac.id

mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebagai kelengkapan pelayanan kepada Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi, di UP3AD Kota Surakarta menyediakan beberapa fasilitas yaitu : 1. Tempat parkir yang luas. 2. Tempat cek fisik kendaraan bermotor. 3. Tempat pencetakan TNKB 4. Pelayanan informasi PKB. 5. Monitor proses pelayanan. 6. Pelayanan khusus lansia dan wanita hamil. 7. Kartu antrian. 8. Tempat ibadah (Musholla). 9. Foto copy, kantin dll. Papan petunjuk untuk Wajib Pajak kendaraan bermotor telah tersedia dan dapat diakses secara jelas dan bebas, baik berupa baliho maupun Banner serta moving sign. Jika belum mencukupi, informasi juga dapat di tanyakan melalui petugas khusus informasi dan pengaduan pelayanan.

D. VISI MISI SAMSAT VISI Terwujudnya pelayanan prima berbasis teknologi menuju pemerintahan yang bersih. MISI 1.

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.

commit to user Meningkatkan sumber daya manusia.

8 digilib.uns.ac.id


3.

Meningkatkan

identifikasi

keamanan

kepemilikan

kendaraan

bermotor. 4.

Meningkatkan penerimaan daerah dan pusat.

Kebijakan Mutu Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah berkomitmen mewujudkan pelayanan prima dengan cara melakukan perbaikan pelayanan pendapatan dan pemberdayaan asset daerah secara berkesinambungan.

E. Struktur Organisasi dan Fungsinya

UP3AD FUNGSIONAL

SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

SEKSI PAJAK BUKAN KENDARAAN BERMOTOR

SUB. BAG TATA USAHA

SEKSI RETRIBUSI&PENERI MAAN LAIN-LAIN

SEKSI PENAGIHAN& PELAPORAN

Gambar 1.1 Struktur Organisasi UP3AD Surakarta

UP3AD dipimpin Kepala Unit dan dibantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Seksi Pendapatan lain-lain, Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan serta

Kepala Seksi

Penagihan dan Pemberdayaan Aset. Secara fungsional UP3AD Kota Surakarta juga sebagai Koordinator UP3AD se- Wilayah Surakarta, maka UP3AD Kota Surakarta sebagai UP3AD Koordinator juga dilengkapi Sekretaris Koordinator. commit to user

9 digilib.uns.ac.id


Setiap bagian atau unit, mempunyai tugas masing-masing, diantaranya : 1. Kepala UP3AD a. Menyusun rencana teknis operasional pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah. b. Mengkaji, menganalisis teknis operasional pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah. c. Melaksanakan kebijakan teknis Dinas Pendapatan Daerah. d. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain. e. Melaksanakan koordinasi pungutan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya. f. Melakukan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas. g. Membina, membimbing dan memberikan arahan terhadap staff. h. Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas staff. i. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas berupa laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan. j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan 2. Kasir Pengeluaran a. Melaksanakan arahan teknis administrasi keuangan dari Ka.UP3AD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Mempersiapkan kelengkapan persyaratan pengurusan gaji, insentif dan uang makan pegawai. c. Mengambil dan membagi uang gaji, insentif dan uang makan serta beaya opersional.

commit to user

10 digilib.uns.ac.id


d. Memungut PPN, PPH dari rekanan yang menerima pembayaran dari UP3AD Kota Surakarta dan menyetorkan ke Kantor Pajak/ Bank yang ditunjuk. e. Menerima potongan gaji dan atau insentif atas kewajiban pegawai dan menyetorkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. f. Melaksanakan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan yg berlaku. g. Membuat

Surat

Pertanggung

jawaban

(SPJ)

penggunaan

dana

bendaharawan rutin, insentif maupun operasional Dinas. h. Membuat laporan realisasi pembayaran uang gaji, insentif dan uang makan serta Beaya Operasional kepada Dipenda Jateng. i. Mengajukan, mendistribusi dan melaporkan beaya penyelenggaraan lelang. j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 3. Bendahara Penerimaan Non PKB / BBN a. Menerima,

membukukan

penerimaan

uang

Retribusi

dan

PLL

menyetorkan ke Kas daerah lewat Bank jateng tiap hari. b. Membuku dan menyimpan tembusan tanda bukti pembayaran ABT.03 dan SP3 dealer serta Pajak Air Permukaan. c. Membuat laporan 10 harian perjenis pungutan Retribusi dan PLL serta ABT dan AP. d. Membuat laporan bulanan fungsional BPP non PKB / BBN. KB. e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 4. SUB Bagian Tata Uaha

commit to user



a. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sub bagian Tata Usaha. b. Menyusun rencana dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dokumentasi, informasi dan perpustakaan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan pelaporan. c. Membagi tugas, membina dan membimbing dan memberi arahan kepada staf sub bagian TU. d. Melakukan koordinasi dengan Kasi di UPPD Surakarta. e. Menindak lanjuti disposisi Ka UP3AD. f. Mengusulkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. g. Mengusulkan bantuan kesra, ijin belajar dan cuti. h. Membuat laporan bulanan, Triwulanan dan Tahunan bidang ke Tata Usahaan. i. Membuat Daftar Urut Kepegawaian ( DUK ). j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ka. UPPD yang berkaitan dengan tugas-tugas sub. bagian Tata Usaha. k. Mengatur kebersihan, keindahan dan keamanan. l. Mengkoordinir SKUM PTK. m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 5. Seksi PLL a. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pendapatan Lain-lain.

commit to user



b. Menyusun rencana kegiatan administrasi dan operasional seksi pendapatan lain-lain. c. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan atas pendataan dan penerimaan pendapatan lain-lain. d. Menyelenggarakan administrasi dan pelaporan penerimaan pendapatan lain-lain yang pungutannya dilakukan oleh dinas-dinas. e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Ka.Sub Bag. T.U dan para Kepala Seksi di Lingkungan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kota Surakarta. f. Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD. g. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berada di Kota. h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UP3AD yang berkaitan dengan tugas-tugas seksi pendapatan lain-lain. i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UP3AD. j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 6. Seksi PKB a. Menyiapkan bahan untuk menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan doleansi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemungutan PKB/BBN KB. b. Menyusun rencana kegiatan tahunan, meliputi target penerimaan dan estimasi KBM baru serta pengelolaan administrasi dan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan doleansi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemungutan PKB/BBN KB. commit to user



c. Membina, membimbing dan memberikan tugas dan arahan kepada staff seksi pajak kendaraan bermotor dalam pelaksanaan tugas. d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Ka. Sub Bag. T.U dan para Kepala Seksi e. Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD. f. Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staf seksi PKB. g. Melaksanakan waskat terhadap staff seksi pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UP3AD yang berkaitan dengan tugas-tugas seksi pajak kendaraan bermotor. i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UP3AD. j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 7. Seksi Pembukuan dan Pelaporan a. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pembukuan dan Pelaporan b. Menyelenggarakan administrasi penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak, dan pendapatan lain-lain. c. Melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi dan pembukuan hasil kegiatan pemungutan pajak daerah dan pendapatan lain-lain. d. Menyampaikan laporan online semua penerimaan pajak dan pendapatan lain-lain.

commit to user



e. Menyiapkan dan menyampaikan laporan 10 harian, bulanan maupun tahunan atau sewaktu-waktu diperlukan atas penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan pendapatan lain-lain. f. Mengadministrasi Blokir Kendaraan Bermotor. g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Ka. Sub Bag. T.U dan para Kepala Seksi di lingkungan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar. h. Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD. i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 8. Seksi PAD a. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset. b. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penagihan. c. Memonitor pelaksanaan pengiriman surat peringatan kepada Wajib Pajak yang bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia. d. Menyiapkan

surat

teguran

untuk

disampaikan

kepada

Wajib

Pajak/Retribusi Daerah yang tidak mengindahkan surat peringatan yang telah disampaikan. e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Ka. Sub Bag. T.U dan para Kepala Seksi di lingkungan Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten. f. Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD. commit to user



g. Menginventarisir dan menyelenggarakan Administrasi hubungannya Aset Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kabupaten.

F. LATAR BELAKANG MASALAH Pada awal terbentuknya kantor SAMSAT sistem penarikan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menggunakan sistem manual. Pencatatan dan pengolahan data objek PKB dilakukan tanpa bantuan teknologi dan pembayaran PKB masih harus dilakukan ditempat dimana kendaraan tersebut terdaftar. Pada saat itu operasional Kantor SAMSAT hanya ada 1 (satu) Kantor SAMSAT di tiap Karesidenan (Jawa Tengah ada 6 eks Karesidenan) sehingga banyak Wajib Pajak yang melakukan pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), pembayaran PKB/ BBN KB (Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) sempat menginap guna mendapatkan pelayanan atas pengurusan surat-surat kendaraannya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan sistem penarikan dan pembayaran PKB di SAMSAT mulai menggunakan teknologi komputerisasi. Penggunaan komputer membantu mempersingkat waktu dalam penarikan dan pembayaran PKB karena dalam melakukan pengisian dan pengecekan data kendaraan bermotor tidak lagi memerlukan sistem manual. Mulai tahun 2006 SAMSAT Surakarta meningkatkan pelayanannya dengan menerapkan cara pembayaran PKB dengan sistem online. Sistem ini dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan sistem online, pembayaran PKB dapat dilakukan di commit to user



seluruh kota di Propinsi Jawa Tengah. Wajib Pajak tidak harus kembali ke kota dimana kendaraan bermotornya terdaftar untuk melakukan pembayaran PKB. Misal, Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Cilacap dapat melakukan pembayaran PKB di wilayah Surakarta. Dalam pelaksanaannya, sistem pembayaran PKB dengan komputerisasi ini mempermudah kinerja petugas pajak dan memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak terutama dari segi waktu. Namun ada beberapa hambatan yang sering terjadi dalam proses pembayaran PKB. Kesalahan input data selama proses pembayaran PKB dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu sehingga terjadi nomor antrian yang tidak urut, misalnya setelah nomor urut 123 (seratus dua puluh tiga) langsung lompat ke nomor urut 125 (seratus dua puluh lima) karena nomor urut 124 (seratus dua puluh empat) harus dikoreksi ulang. Tidak jarang ditemui Wajib Pajak yang melakukan komplain terhadap tarif pajak yang telah ditetapkan. Masalah lain yang mungkin terjadi adalah komputer kehilangan koneksi jaringan sehingga menghambat proses pembayaran PKB. Karena komputer di SAMSAT Surakarta sangat bergantung pada koneksi SAMSAT pusat di Semarang. Oleh karena hal itulah penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan

judul

“EVALUASI

SISTEM

PEMBAYARAN

PAJAK

KENDARAAN BERMOTOR”

G. RUMUSAN MASALAH Apakah pelaksanaan sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor commit to user sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur SAMSAT Surakarta?



H. TUJUAN PENELITIAN Untuk mengetahui apakah pelaksanaan sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur SAMSAT Surakarta.

I. MANFAAT PENELITIAN 1. Bagi SAMSAT Surakarta, Untuk membantu mensosialisasikan Pajak Kendaraan Bermotor dan agar ditinjau kembali proses pelaksanaan prosedur Pajak Kendaraan Bermotor sehingga akan lebih memperbaiki kinerja instansi. 2. Bagi Mahasiswa D3 Perpajakan, dapat menjadi salah satu referensi dalam pembuatan Tugas Akhir yang akan mereka lakukan. 3. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan menyelesaikan Tugas Akhir.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

A. LANDASAN TEORI 1. Dasar Hukum Dasar aturan yang digunakan dalam Pajak Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah no 3 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Definisi Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Mardiasmo, 2008:1).

3. Ciri-Ciri Yang Melekat Pada Definisi Pajak a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya commit to user

18



b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah. d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukanya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

4. Fungsi Pajak a. Fungsi anggaran (budgetair) Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. b. Fungsi mengatur (regulerend) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan commit to user



berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. c. Fungsi stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. d. Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Syarat Pemungutan Pajak Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu :

commit to user



a. Pemungutan Pajak harus adil Pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya: 1) Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak 2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak 3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran b. Pengaturan Pajak harus berdasarkan Undang Undang Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang Undang tentang pajak, yaitu : 1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan Undang Undang tersebut harus dijamin kelancarannya. 2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum. 3) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para Wajib Pajak. c. Pungutan Pajak tidak mengganggu perekonomian Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu

kondisi

perekonomian,

baik

kegiatan

produksi,

perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan commit to user



kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah. d. Pemungutan Pajak harus efesien Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu. e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. Contoh: 1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%. 3) Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi). commit to user



6. Sistem Pemungutan Pajak a. Official assessment system Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. b. Self assessment system Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. c. Withholding system Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

7. Teori Pemungutan Pajak a. Teori asuransi Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi deiperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. commit to user



b. Teori kepentingan Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

8. Pembagian Pajak a. Menurut golongannya 1) Pajak Langsung Yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan 2) Pajak Tidak Langsung Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai b. Menurut sifatnya 1) Pajak Subjektif Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. commit to user



Contoh: Pajak Penghasilan 2) Pajak Objektif Yaitu

pajak

yang

berpangkal

pada

objeknya,

tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. c. Menurut pemungutnya 1) Pajak Pusat Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan 2) Pajak Daerah Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. b) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak penerangan jalan dan pajak reklame.

9. Pajak Kendaraan Bermotor a. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya commit to user



yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan , termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak (Perda Jateng No 3 Tahun 2002). b. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain izin trayek, atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan. c. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. d. Dasar Pengenaan PKB dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 1%, kendaraan bukan umum 1,5% dan alat berat/ alat besar 0,5% dari dasar pengenaan PKB (UndangUndang No 51 Tahun 2007). e. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak

kendaraan

bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan bertanggung jawab atas pembayaran pajak berlaku: 1) untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan atau ahli warisnya. 2) untuk badan adalah pengurus atau kuasanya. commit to user



f. Obyek Pajak kendaraan Bermotor sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah yaitu pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagaimana angkutan orang dan atau barang di jalan umum, dikecualikan dari obyek pajak kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor: 1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa, 2) Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara asing dan Perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik, 3) kendaraan bermotor pabrikan/ milik importer yang semata-mata tersedia/ dipamerkan dan dijual, 4) kendaraan yang digunakan untuk pemadam kebakaran serta 5) kendaraan bermotor yang disegel/ disita oleh Negara. Berikut ini denah pendaftaran PKB di SAMSAT Surakarta

Pendaftaran: -baru -mutasi -ganti

Pendaftaran PU &

Online

Loket khusus: lansia+ ibu hamil

Pengambilan SPPKB

pemilik Pengantar Surat Keterangan Fiskal

kasir

Penyerahan STNK

WP

Informasi

pengaduan

Gambar 2.1 Proses pembayaran PKB commit to user



10. PKB Online dan PKB Lokal a. PKB Online adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang menggunakan sistem online. Jaringan komputer yang ada di SAMSAT pembantu terhubung ke SAMSAT induk yang selanjutnya terhubung ke SAMSAT pusat. Setiap data yang diinput di komputer dapat dilihat oleh server pusat. Keadaan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran PKB di SAMSAT manapun selama masih dalam lingkup satu propinsi dari daerah dimana kendaraan Wajib Pajak tersebut terdaftar. Kelancaran dari proses pembayaran online sangat tergantung dari jaringan pusat. b. PKB Lokal adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang melayani pajak kendaraan dalam lingkup satu kota saja. Prosedur pembayarannya sama dengan PKB online. Namun PKB online hanya dapat melayani pengesahan ulang STNK, sedangkan PKB lokal dapat melayani perpanjangan STNK lima tahunan. Bila ada Wajib Pajak yang ingin melakukan perpanjangan STNK, sementara Wajib Pajak tersebut tidak tinggal di daerah dimana kendaraannya terdaftar, maka Wajib Pajak tersebut harus ke kota dimana kendaraannya terdaftar untuk dapat melakukan perpanjangan STNK lima tahunan.

11. Sistem Tarif yang Digunakan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sesuai dengan Perda Propinsi Jateng no 3 tahun 2002 yaitu: commit to user



a. 1,5 % (satu setengah persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum; b. 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor umum. c. 0,5 % (setengah persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. Ditambah biaya Untuk Jasa Raharja sebesar Rp.35.000,- ( Rp.32.000,- untuk SWDKLLJ dan Rp.3.000,- untuk kartu dana sertifikat) Sanksi keterlambatan 2% per bulan untuk PKB. Jika keterlambatan lebih dari satu tahun, maka akan dikenakan sanksi 25% dari pokok pajak dan sanksi 2% per bulan dinaikkan menjadi 2,5% per bulannya. Sanksi untuk Jasa Raharja sebesar pokok pajak SWDKLLJ. Keterlambatan satu hari dianggap satu tahun. Contoh 1 Nilai jual kendaraan

= Rp.10.600.000,-

Tarif

= 1,5 %

PKB

= 1,5 % x 10.600.000,-

= Rp.159.000,-

Jasa Raharja

= Rp.35.000,- +

Total pajak

= Rp.194.000,-

Berikut ini apabila terjadi keterlambatan kurang dari setahun maka akan dikenai sanksi 2% x jumlah bulan x pokok pajak

Contoh 2 PKB

= Rp.159.000,-

Terlambat 2 bulan = 2% x 2 x 159.000

= Rp.6.360,-

Jasa Raharja

= Rp.35.000,-

commit to user



Sanksi SWDKLLJ

= Rp.32.000,-

Total Pajak Kendaraan

= Rp.232.360,-

Apabila terjadi keterlambatan setahun maka perhitungannya seperti ini Contoh 3 PKB

= Rp.159.000,-

Terlambat 13 bulan

= (25%x159.000) + (2,5% x 13 x 159.000) = 39750 + 51675

= Rp.91.425,-

Jasa Raharja

= Rp.70.000,-

Sanksi SWDKLLJ

= Rp.64.000,-

Total Pajak Kendaraan

= Rp.384.425,-

12. Pengertian sistem Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu, yaitu input, proses, output. Input merupakan penggerak atau pemberi tenaga dimana sistem itu dioperasikan. Output adalah hasil operasi. Dalam pengertian sederhana, output berarti sasaran atau target pengorganisasian suatu sistem. Sedangkan proses adalah aktivitas yang merubah inout menjadi output (Nugroho Widjajanto, 2001:2).

13. Pengertian prosedur Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk commit to user



menjamin penanganan secara seragam transaksi yang terjadi berulangulang (Mulyadi, 2001:5).

14. Sistem Akuntansi a. Definisi sistem dan prosedur Sistem didefinisikan oleh Mulyadi (2001) sebagai suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melakukan kegiatan

pokok

perusahaan

ataupun

organisasi.

Pada dasarnya

sekelompok unsur erat hubungannya satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan prosedur dapat didefinisikan sebagai suatu urutan

kegiatan klerikal,

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam kegiatan yang terjadi berulang-ulang. Dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri dari beberapa jaringan prosedur. b. Sistem Informasi Akuntansi Sistem akuntasi dapat didefinisikan sebagai berikut : 1) Sistem akuntasi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi

sedemikian

rupa

untuk

menyediakan

informasi

keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan usaha (Mulyadi, 2001). 2) Sistem informasi akuntasi adalah struktur yang menyatu dalam suatu entitas yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen lain untuk merubah data transaksi keuangan/ akuntansi menjadi informasi commit to user



akuntansi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari para pengguna atau pemakaianya (repository.binus.ac.id, 04/07/2010, 17:24). 3) Sistem informasi akuntansi terdiri atas subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (James A. Hall, 2001). SIA terdiri dari tiga subsistem yaitu : a) Sistem Pemrosesan Transaksi b) Sistem Pelaporan Buku Besar/ Keuangan c) Sistem Pelaporan Manajemen c. Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi Menurut Mulyadi (2001) unsur-unsur atau elemen-elemen dari suatu sistem informasi akuntansi adalah : 1) Fungsi yang terkait Fungsi yang terkait adalah unit-unit organisasi yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Fungsi yang terkait digolongkan menjadi: a) Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. b) Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. c) Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional didasarkan pada prinsipprinsip yaitu :

commit to user



a) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 2) Dokumen yang digunakan Merupakan media tertulis yang diperlukan untuk mendukung berjalannya suatu sistem. Ada dua macam dokumen yaitu : a) Dokumen sumber adalah dokumen yang datanya dipakai sebagai sumber pencatatan ke dalam catatan akuntansi. b) Dokumen pendukung adalah dokumen yang menguatkan data yang dicantumkan di dalam dokumen sumber. 3) Jaringan prosedur yang membentuk sistem Jaringan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal yang dilakukan berulang-ulang dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. 4) Bagan alir dokumen (flowchart) Bagan alir dokumen (flowchart) adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Bagan alir harus dibuat dengan aturan dan konvensi tertentu yaitu (James A. Hall, 2001) : a) Flowchart harus dilabelkan untuk secara jelas mengidentifikasi sistem yang disajikan. b) Simbol-simbol yang benar harus digunakan untuk menyajikan entitas dalam sistem tersebut. commit to user



c) Semua simbol dalam flowchart harus dilabelkan. d) Garis-garis harus memiliki kepala panah untuk secara jelas menunjukkan arus proses dan kelanjutan peristiwa-peristiwa. Jika suatu proses kompleks memerlukan penjelasan tambahan, suatu teks penjelasan harus dimasukkan dalam flowchart atau dilekatkan dalam dokumen yang dirujuk oleh flowchart tersebut.

B. PEMBAHASAN 1. Standar Operasional Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Standar Operasional sistem pembayaran PKB pada SAMSAT Surakarta antara lain: a. Fungsi yang Terkait Fungsi yang terkait dalam sistem pembayaran PKB adalah sebagai berikut: 1)

Fungsi pendaftaran Fungsi pendaftaran mempunyai tugas antara lain: a) Menerima permohonan pengesahan STNK dari Wajib Pajak. b) Mengecek kelengkapan berkas-berkas Wajib Pajak (STNK, BPKB, tanda pengenal) c) Mencatat identitas Wajib Pajak ke dalam Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)

2)

Fungsi penetapan Fungsi penetapan mempunyai tanggung jawab antara lain: commit to user



a) Mencatat data-data yang terdapat dalam formulir SPPKB. b) Menetapkan besarnya PKB sesuai masa pajak yang berlaku. c) Melakukan koreksi terhadap besarnya PKB. d) Mencetak print-out dari hasil penetapan PKB yang hasilnya akan tercetak di printer fungsi kas. 3)

Fungsi kas Fungsi kas mempunyai tugas antara lain: a) Menerima pembayaran kas dari Wajib Pajak. b) Memberikan bukti lunas kepada Wajib Pajak untuk diserahkan ke fungsi penyerahan.

4)

Fungsi penyerahan Fungsi penyerahan mempunyai tugas untuk menyerahkan STNK, BPKB, dan tanda pengenal kepada Wajib Pajak yang telah menunjukkan bukti lunas. Fungsi akuntansi a) Mencatat penerimaan kas dari Wajib Pajak b) Membuat laporan penerimaan bulanan

b. Dokumen yang Digunakan Dokumen yang digunakan dalam pembayaran PKB adalah sebagai berikut: 1) STNK asli yang berisi informasi data-data kepemilikan kendaraan bermotor dan bukti pembayaran (Notice Pajak) tahun lalu. Dokumen ini terdiri dari 2 lembar. Lembar ke-1 adalah lembar dari pihak commit to user



Kepolisian. Lembar ke-2 adalah lembar notice pajak tahun sebelumnya (tahun lalu). 2) BPKB asli yang berisi informasi data-data kepemilikan kendaraan bermotor. 3) Tanda Pengenal Wajib Pajak antara lain KTP, SIM. c. Catatan Akuntansi yang Digunakan Catatan akuntansi yang digunakan dalam pembayaran PKB adalah jurnal penerimaan kas. Catatan ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan pembayaran PKB dari Wajib Pajak.

d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 1) Prosedur pendaftaran Dalam prosedur pendaftaran fungsi pendaftaran menerima permintaan pengesahan STNK dari Wajib Pajak. Fungsi pendaftaran kemudian meminta identitas dari Wajib Pajak berupa STNK, BPKB dan KTP lalu mencatat identitas Wajib Pajak ke dalam formulir SPPKB yang kemudian ditempeli leges. Wajib Pajak dikenakan biaya administrasi Rp.5.000,- untuk Pembayaran PKB roda dua dan Rp.10.000,- untuk pembayaran PKB roda empat sebagai pengganti biaya leges. SPPKB yang telah ditempeli leges kemudian diserahkan ke fungsi penetapan. 2) Prosedur penetapan Dalam prosedur penetapan fungsi penetapan meneliti kembali commit to user formulir SPPKB yang kemudian akan di input ke komputer. Setelah



data-data di input maka fungsi penetapan dapat menetapkan besarnya pajak yang harus ditanggung Wajib Pajak. Fungsi penetapan kemudian mencetak print-out yang hasilnya akan terkirim ke fungsi kas. 3) Prosedur penerimaan kas Dalam prosedur penerimaan kas fungsi kas memanggil Wajib Pajak sesuai dengan nomor urut yang tertera pada notice (hasil printout dari fungsi penetapan) kemudian fungsi kas memberikan stempel bukti lunas pada notice cokelat setelah menerima kas dari Wajib Pajak. Notice merah, hijau dan biru diserahkan ke fungsi akuntansi. 4) Prosedur penyerahan berkas Dalam prosedur penyerahan berkas fungsi penyerahan mengecek kembali kelengkapan berkas-berkas dari Wajib Pajak. Kemudian berkas tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti lunas dari fungsi kas. 5) Prosedur pencatatan penerimaan kas Dalam prosedur ini fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas dari fungsi kas yang kemudian digunakan untuk membuat laporan penerimaan kas bulanan.

commit to user



2. Pelaksanaan Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT a.

Fungsi yang Terkait Fungsi yang terkait dalam sistem pembayaran PKB adalah sebagai berikut: 1)

Fungsi pendaftaran Fungsi pendaftaran mempunyai tugas antara lain: a) Menerima permohonan pengesahan STNK dari Wajib Pajak. b) Mencatat identitas Wajib Pajak ke dalam Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB). c) Mengirimkan formulir SPPKB ke fungsi penetapan.

2)

Fungsi penetapan Fungsi penetapan mempunyai tanggung jawab antara lain: a) Mencatat data-data yang terdapat dalam formulir SPPKB. b) Menetapkan besarnya PKB sesuai masa pajak yang berlaku. c) Melakukan koreksi terhadap besarnya PKB bila diperlukan. d) Mencetak print-out dari hasil penetapan PKB yang kemudian akan diserahkan ke fungsi kas.

3)

Fungsi kas Fungsi kas mempunyai tugas antara lain: a) Menerima kas dari Wajib Pajak. b) Memberikan stempel bukti lunas kepada Wajib Pajak untuk diserahkan ke fungsi penyerahan. commit to user



4) Fungsi penyerahan berkas Fungsi

penyerahan

berkas

mempunyai

tugas

untuk

menyerahkan STNK yang telah disahkan dan identitas Wajib Pajak kepada Wajib Pajak yang telah menunjukkan bukti lunas dari fungsi kas. 5)

Fungsi akuntansi a) Mencatat penerimaan kas dari Wajib Pajak b) Membuat laporan penerimaan bulanan

b. Dokumen yang Digunakan Dokumen yang digunakan dalam sistem pembayaran PKB adalah sebagai berikut: a. STNK asli adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan. STNK berisi informasi data-data kepemilikan kendaraan bermotor dan bukti pembayaran (Notice Pajak) tahun lalu. Dokumen ini terdiri dari 2 lembar. Lembar ke-1 adalah lembar dari pihak Kepolisian. Lembar ke2 adalah lembar notice pajak tahun sebelumnya (tahun lalu). b. BPKB asli adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. BPKB berisi informasi data-data kepemilikan kendaraan bermotor. c. Tanda Pengenal Wajib Pajak adalah tanda pengenal berisi informasi data-data yang sesuai dengan informasi data pada dokumen-dokumen kendaraan bermotor. Tanda pengenal antara lain KTP, SIM.

commit to user



c. Catatan Akuntansi yang Digunakan Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pembayaran PKB adalah jurnal penerimaan kas. Catatan ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan pembayaran PKB dari Wajib Pajak.

d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Jaringan prosedur yang membentuk sistem pembayaran PKB adalah sebagai berikut: a. Prosedur pendaftaran Dalam prosedur pendaftaran fungsi pendaftaran menerima permintaan pengesahan STNK dari Wajib Pajak. Fungsi pendaftaran kemudian meminta identitas dari Wajib Pajak berupa STNK, BPKB dan KTP lalu mencatat identitas Wajib Pajak ke dalam formulir SPPKB yang kemudian ditempeli leges. Wajib Pajak dikenakan biaya administrasi Rp.5.000,- untuk Pembayaran PKB roda dua dan Rp.10.000,- untuk pembayaran PKB roda empat sebagai pengganti biaya leges. SPPKB yang telah ditempeli leges kemudian diserahkan ke fungsi penetapan. b. Prosedur penetapan Dalam prosedur penetapan fungsi penetapan meneliti kembali formulir SPPKB yang kemudian akan di input ke komputer. Setelah data-data di input maka fungsi penetapan dapat menetapkan besarnya pajak yang harus ditanggung Wajib Pajak. Fungsi penetapan akan mengkoreksi ulang penetapan pajak untuk menghindari kesalahan tarif commit to user



yang dibebankan kepada Wajib Pajak. Koreksi inilah

yang

menyebabkan standar waktu yang telah ditetapkan dalam pengesahan STNK menjadi lebih lama. Bila sudah benar maka fungsi penetapan kemudian mencetak print-out yang hasilnya akan terkirim ke fungsi kas. Hasil dari print-out ada empat lembar yaitu notice cokelat untuk diserahkan ke Wajib Pajak, notice merah, hijau, dan biru untuk pihak SAMSAT yang nantinya akan diarsip. c. Prosedur penerimaan kas Dalam prosedur penerimaan kas fungsi kas memanggil Wajib Pajak sesuai dengan nomor urut yang tertera pada notice (hasil printout dari fungsi penetapan) kemudian fungsi kas memberikan stempel bukti lunas pada notice cokelat setelah menerima kas dari Wajib Pajak. Notice merah, hijau dan biru diserahkan ke fungsi akuntansi. d. Prosedur penyerahan berkas Dalam

prosedur

penyerahan

berkas

fungsi

penyerahan

mengecek kembali kelengkapan berkas-berkas dari Wajib Pajak. kemudian berkas tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti lunas dari fungsi kas. Waktu normal untuk melakukan pengesahan STNK adalah 30 menit. Bila lebih dari waktu normal, berarti ada koreksi ulang di bagian penetapan. e. Prosedur pencatatan penerimaan kas Dalam prosedur ini fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas dari fungsi kas yang kemudian digunakan untuk membuat laporan penerimaan kas bulanan. commit to user



Bagian pendaftaran

Bagian penetapan

WP

1

SIM STNK BPKB

SIM STNK BPKB SPPKB

Input identitas WP ke formulir SPPBK

SIM STNK BPKB SPPKB

Penetapan dan cetak notice

Notice biru

SIM STNK

Notice hijau Notice merah Notice cokelat

BPKB SPPKB

1 2

Gambar 2.2 flowchart bagian pendaftaran dan penetapan commit to user

3



Bagian penerimaan kas (kasir)

2

Bagian penyerahan berkas

3

4

Notice biru

Notice cokelat

SIM STNK BPKB SPPKB

Notice hijau Notice merah Notice cokelat

Pembayaran PKB

Pengambilan berkas

Notice cokelat

Notice cokelat

Notice merah

SIM STNK BPKB SPPKB

Notice hijau Notice biru

Jurnal penerimaan kas

Diserahkan ke WP untuk mengambil berkas

T 4 commit to user Gambar 2.3 Flowchart bagian penerimaan kas dan penyerahan berkas

WP



18. Evaluasi Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT a.

Fungsi yang terkait Menurut Mulyadi (2001) salah satu unsur pokok Sistem Pengendalian Intern yang baik adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Fungsi-fungsi yang terkait dapat dikatakan sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern jika fungsi operasi dan fungsi penyimpanan terpisah dari fungsi pencatatan. Fungsi operasi dan fungsi penyimpanan berada di bagian fungsi pengelolaan aset daerah,

fungsi penetapan dan perhitungan

serta fungsi pendaftaran dan pendataan. Sedangkan fungsi akuntansi berada di bagian fungsi penerimaan pembayaran dan fungsi penagihan. Dalam pelaksanaan sistem pembayaran PKB sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah no 3 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Setiap fungsi memiliki tugasnya masing-masing dan tidak ada fungsi yang memiliki tugas ganda. Adanya pemisahan tugas ini dapat meminimalis resiko kesalahan dalam melaksanakan sistem pembayaran PKB dan dapat menghemat waktu. b.

Dokumen yang digunakan Dokumen yang digunakan dalam sistem pembayaran PKB sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah no 3 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dokumen yang digunakan adalah STNK, BPKB, dan identitas diri Wajib Pajak. Dokumen ini berfungsi untuk commit to user



memanggil informasi Wajib Pajak yang bersangkutan dari komputer SAMSAT di bagian penetapan. c.

Jaringan prosedur Jaringan prosedur dari sistem pembayaran PKB sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah no 3 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Namun sering terjadi kendala di bagian penetapan dan penerimaan kas. Standar waktu yang ditetapkan untuk pengesahan STNK adalah 30 menit. Dalam pelaksanaannya terkadang pengesahan STNK melebihi waktu yang telah ditetapkan. Selepas dari masalah komputer seperti eror, terkena virus maupun kehilangan koneksi, hal yang menyebabkan pengesahan STNK melebihi standar waktu yang telah ditetapkan adalah koreksi akibat adanya kesalahan dalam entry data sehingga petugas harus menghitung ulang besarnya PKB. Kesalahan dalam entry data disebabkan karena kurangnya ketelitian petugas, faktor kelelahan karena banyaknya Wajib Pajak yang melakukan pengesahan, banyaknya macam nilai jual kendaraan bermotor yang berbeda dan perubahan nilai jual kendaraan bermotor sehingga petugas kesulitan untuk menghafalkan. Setelah

mendapat

notice

dari

bagian

penetapan,

bagian

penerimaan kas atau kasir memanggil Wajib Pajak sesuai dengan nomor urut yang tertera pada notice. Ada beberapa nomor yang sengaja dilewati karena ditemui adanya kesalahan di bagian penetapan sehingga harus dilewati dulu untuk sementara waktu agar tidak commit to user



menghambat pembayaran PKB nomor antrian selanjutnya. Selain itu terkadang Wajib Pajak yang berada di ruang tunggu tidak mendengar panggilan dari kasir atau sedang ke kamar kecil sehingga nomor antrian tersebut untuk sementara dilewati dulu. Hal ini menyebabkan Wajib Pajak yang terlewati tadi harus menunggu lagi sampai bagian kasir memanggil nomor notice Wajib Pajak yang bersangkutan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III TEMUAN

A. KELEBIHAN Dari hasil analisis dan pembahasan penulis menemukan beberapa kelebihan sistem Pajak Kendaraan Bermotor: 1. Penggunaan sistem komputerisasi dapat menghemat waktu. Laporan informasi dan analisis yang diproses dan disusun oleh komputer dapat disajikan lebih cepat dibandingkan apabila dikerjakan secara manual. Selain itu Komputer juga dapat menyajikan data dengan tingkat kecermatan yang tinggi. 2. Adanya pemisahan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi sehingga pengendalian internalnya baik.

B. KELEMAHAN Penulis juga menemukan beberapa kelemahan yang dimiliki oleh sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Kelemahan tersebut diantaranya: 1. Bila komputer eror atau terkena virus, maka proses pembayaran bisa terhambat. 2. Pengecekan kembali secara manual akibat kesalahan entry data akan memerlukan waktu yang cukup lama dan menyebabkan proses pengesahan STNK melebihi batas waktu yang telah ditentukan. commit to user

47


digilib.uns.ac.id

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN 1. Pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sudah sesuai dengan Standar

Operasional

Prosedur.

Walau

terkadang

dijumpai

proses

pengesahan STNK yang melebihi standar waktu yang telah ditentukan. 2. Dasar aturan yang digunakan dalam pembayaran Pajak Kendaran Bermotor adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Pada penerapannya sudah sesuai dengan aturan yang ada. 3. Tarif unuk kendaraan bermotor bukan umum adalah 1,5 % dari nilai jual kendaraan. Tarif ini berlaku apabila dalam keadaan normal. Tidak menglami keterlambatan pembayaran.

B. SARAN 1. Kualitas pelayanan yang diberikan UP3AD sudah baik dan perlu dipertahankan

kinerjanya,

bahkan

perlu

mewujudkan pelayanan yang prima.

commit to user

48

ditingkatkan

agar

dapat



2. Untuk

memperkecil

hambatan

yang

terjadi

sebaiknya

dilakukan

pembekalan, pelatihan bagi pegawai yang kurang menguasai program komputerisasi dan teknologi informasi. 3. Masing-masing pegawai perlu meningkatkan koordinasi agar ketepatan waktu dalam pelayanan selalu terjaga. 4. Ketelitian dan konsentrasi petugas pajak perlu dijaga agar dapat mengurangi resiko kesalahan yang dapat mengakibatkan Wajib Pajak tidak puas. Kecocokan data yang diinput dengan data-data yang ada di buku manual juga perlu diperhatikan. 5. Untuk gangguan pada komputer, seperti kehilangan koneksi sebaiknya disediakan modem cadangan. Komputer juga perlu di update anti virusnya setiap periode tertentu. 6. Untuk bagian pelayanan yang langsung bertatap muka dengan Wajib Pajak perlu bersikap lebih sabar dan lebih sopan dalam menghadapi Wajib Pajak yang mengajukan keluhan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

commit to user

EVALUASI SISTEM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ( STUDI KASUS PADA UP3AD SAMSAT SURAKARTA)

Recommend Documents