ANALISIS RELASI GENDER DAN KEBERHASILAN ORGANISASI KOPERASI WARGA (KOWAR) SMP NEGERI 7 BEKASI

ANALISIS RELASI GENDER DAN KEBERHASILAN ORGANISASI KOPERASI WARGA (KOWAR) SMP NEGERI 7 BEKASI

DWIMORA EFRINI I34052103

SKRIPSI

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009

ABSTRACT The research purposes were to know about gender relation of KOWAR as a cooperative organization; and also looking for relationship between respondent characteristics, gender role socializations of family’s respondent, and achievement of KOWAR with gender relation of KOWAR. Gender relation of KOWAR was determined by sex segregation of occupations, access, and control between man and woman to get benefits and resources from KOWAR. The research method was quantitative research and sampling method was simple random sampling. Result shows that KOWAR have an equality of gender relation. An equality of gender relation was the conclusion from an equality in sex segregation of occupation, low access of man and woman to get benefits and resources, and high control of man and woman to get benefits and resources from KOWAR. The characteristic of respondent was determined by age, level education, kind of occupation, and marriage status of the respondent. Level education of the respondent was related with gender equality of KOWAR. But, age, kind of education, and marriage status of the respondent was not related with gender relation of KOWAR. Gender role socialization of the respondent was related with gender relation of KOWAR. Achievement of KOWAR was related to gender relation of KOWAR. key words :

gender relation, sex segregation of occupations, access, control, KOWAR

RINGKASAN DWIMORA EFRINI. ANALISIS RELASI GENDER DAN KEBERHASILAN ORGANISASI KOPERASI WARGA (KOWAR) SMP NEGERI 7 BEKASI. (Di bawah bimbingan TITIK SUMARTI). Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) merupakan isu yang sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia, sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Upaya mewujudkan KKG di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, dan dipertegas pula dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Meskipun telah ada dasar hukum dan peraturan mengenai kesetaraan dan keadilan gender, pada kenyataannya masih banyak terjadi kesenjangan gender dalam pembangunan di Indonesia. Padahal, suatu pembangunan dianggap berhasil dan berkelanjutan jika memperhatikan perspektif gender didalamnya. Apabila masih terdapat bias gender dalam pembangunan, maka pembangunan dianggap belum berhasil dan tentunya tidak berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis relasi gender dalam KOWAR yang dilihat dari penempatan posisi antara perempuan dan laki-laki, akses antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat, dan kontrol antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat; mengidentifikasi karakteristik anggota KOWAR (umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, status pernikahan) dan hubungannya dengan relasi gender; mengidentifikasi sosialisasi peran gender anggota KOWAR dan hubungannya dengan relasi gender; menganalisis keberhasilan KOWAR dan hubungannya dengan relasi gender dalam KOWAR. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Metode penelitian kuantitatif yang digunakan adalah penelitian survei dengan metode pengambilan sampel acak sederhana (simple random sampling) dengan mengundi satuan-satuan elementer dalam populasi dan perhitungan secara disproporsional. Disproporsional disini berarti dari populasi 79 orang anggota KOWAR, yang terdiri dari 45 orang perempuan dan 34 orang lakilaki, akan diambil sampel sebanyak 17 orang perempuan dan 13 orang laki-laki. Data kualitatif dilakukan dengan wawancara untuk menggali informasi yang sifatnya lebih mendalam dari tiga orang Pengurus KOWAR dan juga seorang staf PKPRI yang mengetahui perkembangan KOWAR. Penelitian menunjukkan bahwa relasi gender dalam KOWAR adalah setara, meskipun masih terdapat bias gender dalam pemilihan posisi ketua koperasi periode 2001-2011. Relasi gender dalam KOWAR dilihat dari penempatan posisi, akses, dan kontrol dalam memperoleh sumberdaya dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam KOWAR. Penempatan posisi perempuan maupun laki-laki dalam KOWAR adalah setara, meskipun faktanya posisi laki-laki lebih banyak secara kuantitatif dibandingkan dengan posisi

perempuan. Secara kualitatif, perempuan lebih banyak berperan dalam kepengurusan KOWAR. Masih terdapat isu ketidakadilan gender dalam penempatan posisi perempuan dan laki-laki, yaitu subordinasi dan stereotipe. Akses yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki dalam KOWAR adalah rendah. Ada fenomena perempuan lebih tinggi aksesnya dibandingkan dengan laki-laki. Kontrol yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki dalam KOWAR adalah tinggi. Namun, kontrol perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat. Karakteristik anggota koperasi perempuan dan laki-laki yang dilihat dari tingkat pendidikan berhubungan dengan relasi gender dalam KOWAR, sedangkan umur, jenis pekerjaan, dan status pernikahan anggota koperasi perempuan dan laki-laki tidak berhubungan dengan relasi gender dalam KOWAR yang dilihat dari penempatan posisi, akses, dan kontrol dalam memperoleh sumberdaya (uang, pekerjaan, peralatan, pendidikan/pelatihan) dan manfaat (pendidikan/pelatihan, pendapatan, status, kekuasaan, pengakuan). Sosialisasi peran gender dalam keluarga perempuan dan laki-laki menunjukkan adanya hubungan dengan relasi gender. Semakin baik sosialisasi peran gender dalam keluarga perempuan dan laki-laki maka relasi gender dalam KOWAR juga semakin setara. Sebaliknya, semakin buruk sosialisasi peran gender dalam keluarga perempuan dan laki-laki maka relasi gender dalam KOWAR juga semakin tidak setara. Sosialisasi peran gender dalam keluarga perempuan dan laki-laki dalam KOWAR adalah baik, sejalan dengan relasi gender KOWAR yang setara. Keberhasilan KOWAR sejalan dengan relasi gender. Semakin setara relasi gendernya, maka KOWAR pun semakin berhasil. Keberhasilan KOWAR juga dikarenakan adanya kecenderungan masih adanya kontrol yang tinggi dari perempuan, terutama dalam hal keuangan. Relasi gender yang setara dalam KOWAR berhubungan dengan karakteristik anggota koperasi perempuan dan laki-laki yaitu tingkat pendidikan yang tinggi, sosialisasi peran gender dalam keluarga anggota koperasi perempuan dan laki-laki yang baik, dan relasi gender yang setara juga sejalan dengan keberhasilan KOWAR.

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ....................................................................................................... i DAFTAR TABEL ............................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... vi DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... vii BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ............................................................................. 1 1.2 Perumusan Masalah ..................................................................... 3 1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................... 4 1.4 Kegunaan Penelitian..................................................................... 5

BAB II

TINJAUAN TEORITIS 2.1 Definisi, Jenis, Fungsi, dan Tujuan Koperasi .............................. 6 2.2 Langkah dan Proses Pengembangan Organisasi Koperasi .......... 7 2.3 Pengertian Gender ........................................................................ 9 2.4 Sosialisasi Peran Gender dalam Keluarga .................................. 10 2.5 Peranan dan Relasi Gender ......................................................... 12 2.6 Ketidakadilan Gender .................................................................. 14 2.7 Pendekatan Gender And Development (GAD) ............................ 15 2.8 Analisis Gender dalam Pengembangan Organisasi Koperasi ...... 17 2.9 Kerangka Pemikiran ..................................................................... 21 2.10 Hipotesis Penelitian.................................................................... 24 2.11 Definisi Konseptual.................................................................... 24 2.12 Definisi Operasional .................................................................. 26

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ....................................................... 32 3.2 Metode Penelitian......................................................................... 32 3.3 Teknik Pengambilan Sampel........................................................ 32 3.4 Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 33 3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ......................................... 34 3.5.1 Uji Chi Square ................................................................... 34

3.5.1 Uji Korelasi Rank Spearman ............................................. 35 BAB IV

ORGANISASI DAN KARAKTERISTIK ANGGOTA KOWAR SMPN 7 BEKASI 4.1 Sejarah dan Perkembangan KOWAR ......................................... 37 4.2 Jumlah Perempuan dan Laki-laki dalam Struktur Organisasi KOWAR ................................................................... 38 4.3 Kegiatan Perempuan dan Laki-laki dalam KOWAR .................. 39 4.4 Aturan Main dalam KOWAR ..................................................... 42 4.4.1 Pelindung ........................................................................... 42 4.4.2 Pengawas/Badan Pemeriksa Koperasi (BP)....................... 42 4.4.3 Pengurus ............................................................................. 43 4.4.4 Anggota .............................................................................. 46 4.4.5 Rapat Anggota ................................................................... 47 4.4.6 Simpanan Anggota ............................................................. 49 4.4.7 Modal Koperasi .................................................................. 50 4.4.8 Ikhtisar ............................................................................... 50 4.5 Analisis KOWAR sebagai Organisasi Koperasi ......................... 51 4.6 Karakteristik Anggota KOWAR ................................................. 53 4.6.1 Umur .................................................................................. 53 4.6.2 Tingkat Pendidikan ............................................................ 53 4.6.3 Jenis Pekerjaan ................................................................... 54 4.6.4 Status Pernikahan ............................................................... 54

BAB V

ANALISIS RELASI GENDER DALAM KOWAR 5.1 Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam KOWAR ....................... 55 5.2 Akses untuk Memperoleh Sumberdaya dan Manfaat dalam KOWAR ........................................................................... 60 5.3 Kontrol untuk Memperoleh Sumberdaya dan Manfaat dalam KOWAR ........................................................................... 64 5.4 Relasi Gender dalam KOWAR ................................................... 68

BAB VI

ANALISIS HUBUNGAN KARAKTERISTIK ANGGOTA DAN RELASI GENDER DALAM KOWAR 6.1 Hubungan Umur dengan Relasi Gender dalam KOWAR........... 77 6.2 Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Relasi Gender dalam KOWAR ........................................................................... 78

6.3 Hubungan Jenis Pekerjaan dengan Relasi Gender dalam KOWAR ........................................................................... 79 6.4 Hubungan Status Pernikahan dengan Relasi Gender dalam KOWAR ........................................................................... 80 6.5 Ikhtisar ........................................................................................ 82 BAB VII HUBUNGAN SOSIALISASI PERAN GENDER DALAM KELUARGA ANGGOTA KOPERASI DENGAN RELASI GENDER DALAM KOWAR.......................................... 84 BAB VIII ANALISIS KEBERHASILAN KOWAR ...................................... 88 BAB IX

KESIMPULAN DAN SARAN 9.1 Kesimpulan .................................................................................. 97 9.2 Saran............................................................................................. 97

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 99

DAFTAR TABEL Nomor

Halaman Judul

1.

Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Variabel Umur Tahun 2009..............................................................................................53

2.

Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Variabel Tingkat Pendidikan, Tahun 2009..........................................................................54

3.

Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Variabel Jenis Pekerjaan, Tahun 2009 ............................................................................54

4.

Jumlah dan Persentase Responden Berdasarkan Variabel Status Pernikahan, Tahun 2009..........................................................................54

5.

Jumlah dan Persentase Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam KOWAR, Tahun 2009 ............................................................................55

6.

Penempatan Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Struktur Organisasi KOWAR SMPN 7 Bekasi, Tahun 2009................................56

7.

Jumlah dan Persentase Akses Responden untuk Memperoleh Sumberdaya dan Manfaat dalam KOWAR, Tahun 2009........................60

8.

Jumlah dan Persentase Kontrol Responden terhadap Sumberdaya dan Manfaat dalam KOWAR, Tahun 2009........................65

9.

Jumlah dan Persentase Jawaban Responden terhadap Tingkat Kesetaraan Gender dalam KOWAR, Tahun 2009 ..................................69

10. Hasil analisis Chi Square antara Karakteristik Responden terhadap Tingkat Kesetaraan Gender dalam KOWAR, Tahun 2009..............................................................................................76 11. Jumlah dan Persentase Hubungan Umur Responden dengan Tingkat Kesetaraan Gender dalam KOWAR, Tahun 2009 .....................77 12. Jumlah dan Persentase Hubungan Tingkat Pendidikan Responden dengan Tingkat Kesetaraan Gender dalam KOWAR, Tahun 2009..............................................................................................78 13. Jumlah dan Persentase Hubungan Jenis Pekerjaan Responden dengan Tingkat Kesetaraan Gender dalam KOWAR, Tahun 2009..............................................................................................80 14. Jumlah dan Persentase Hubungan Status Pernikahan Responden dengan Tingkat Kesetaraan Gender dalam KOWAR, Tahun 2009..............................................................................................81 15. Jumlah dan Persentase Jawaban Responden mengenai Sosialisasi Peran Gender dalam Keluarga, Tahun 2009 .........................84

16. Jumlah dan Persentase Hubungan Tingkat Sosialisasi Peran Gender dalam keluarga Responden dengan Tingkat Kesetaraan Gender dalam KOWAR, Tahun 2009 .....................................................93 17. Jumlah dan Persentase Tingkat Keberhasilan KOWAR menurut Responden, Tahun 2009 ..........................................................................92 18. Jumlah dan Persentase Hubungan Tingkat Kesetaraan Gender Responden dengan Tingkat Keberhasilan KOWAR, Tahun 2009..........93

DAFTAR GAMBAR

Nomor

Halaman

1.

Skema Perubahan Kawasan Belajar ..................................................... 17

2.

Skema Perubahan Perilaku ................................................................... 18

3.

Kerangka Pemikiran Analisis Relasi Gender dan Keberhasilan Organisasi Koperasi Warga (KOWAR) SMP Negeri 7 Bekasi ........... 23

4.

Struktur Organisasi KOWAR .............................................................. 39

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Halaman

1.

Peta KOWAR SMPN 7 Bekasi ............................................................ 102

2.

Matriks Alokasi Waktu Penelitian ....................................................... 103

3.

Kuesioner ............................................................................................. 104

4.

Hasil Uji Penelitian .............................................................................. 108

5.

Dokumentasi KOWAR ........................................................................ 111

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) merupakan isu yang sangat

penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia, sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Konsep KKG tidak dimaksudkan untuk merendahkan kaum laki-laki atau menaikkan kaum perempuan, tetapi bisa mensejajarkan peran antara laki-laki dan perempuan. Upaya mewujudkan KKG di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, dan dipertegas pula dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) mulai dari instansi atau lembaga pemerintahan di tingkat pusat hingga daerah dalam pembangunan nasional sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender merupakan suatu pendekatan

untuk

mengembangkan

kebijakan

yang

mengintegrasikan

pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan diberbagai bidang pembangunan, termasuk pertanian didalamnya. Tujuan Pengarusutamaan Gender adalah terselenggaranya kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan. Namun demikian, masih saja terjadi bias gender dalam program pembangunan dan sering kali yang menjadi korban adalah perempuan. Hal ini terlihat dalam bidang pendidikan, pada tahun 2007, kesenjangan gender terlihat dari angka buta huruf bagi perempuan mencapai 9,47 persen yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 5,2 persen1. Kesenjangan gender juga terjadi di bidang ketenagakerjaan. Pada tahun 2007, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan mencapai 49,52 persen, jauh lebih rendah

1

http://www.republika.co.id

dari laki-laki yang mencapai 83,68 persen2. Pembangunan Nasional merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia, sehingga keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh partisipasi baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan satu golongan saja (Achmad dalam Ihromi, 1995). Partisipasi tersebut tidak hanya sebagai pelaksana program pembangunan saja, juga sebagai penikmat dari hasil pembangunan tersebut. Salah satu aspek penting didalam pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui organisasi koperasi. Sesuai dengan Pasal 4 UURI Nomor 25 tahun 19923, fungsi dan peran koperasi diantaranya adalah: 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; 2) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; serta 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.4 Organisasi koperasi memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah koperasi pegawai. Koperasi pegawai merupakan salah satu bentuk koperasi berdasarkan pengelolanya, yaitu pegawai di suatu instansi, seperti perusahaan dan sekolah. Koperasi pegawai yang ada di instansi sekolah beranggotakan para guru dan karyawan sekolah. Koperasi Warga (KOWAR) SMP Negeri 7 Bekasi5 sebagai salah satu koperasi pegawai yang ada di Bekasi telah menunjukkan perkembangannya yang cukup baik. Hal ini sesuai dengan Laporan Keuangan KOWAR tahun buku 2008, yang menyebutkan bahwa KOWAR mendapat nilai baik atau ”sehat” sejak tahun 2003 sampai sekarang dari Departemen Koperasi dan Perdagangan (Depkopinda) Kota Bekasi. Disebutkan pula bahwa KOWAR telah mencapai keberhasilan pada periode kepengurusan 2002-2007. Hal ini ditandai dengan meningkatnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan setiap tahun kepada anggota koperasi, meningkatnya besar pinjaman yang dapat dipinjam anggota koperasi, dan kembalinya pinjaman anggota tepat pada waktunya. 2

3

4 5

Berita Resmi Statistik No. 28/05/Th. X, 15 Mei 2007 tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2007. Dikutip dari buku Perkoperasian (Sejarah, Teori, dan Praktek) halaman 38 oleh Muhammad Firdaus. idem Selanjutnya penulis menyebutnya KOWAR.

Keberhasilan koperasi merupakan hasil dari interaksi dan hubungan yang baik antar pengurus, Badan Pemeriksa (BP), dan anggotanya, baik laki-laki maupun perempuan. Hubungan yang ada mencakup hubungan kerjasama dan hubungan kekuasaan. Hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki pada lingkup gagasan (ide), praktek, dan representasi yang meliputi pembagian kerja, peranan, dan alokasi sumber daya inilah yang disebut dengan relasi gender6. Indikator suatu organisasi yang baik atau berhasil dalam perkembangannya ditentukan oleh sudah responsif gender atau belum organisasi tersebut. Organisasi koperasi yang memiliki orientasi pada pemenuhan kebutuhan dan persoalan perempuan maupun laki-laki berarti telah responsif gender. Fokus penelitian ini adalah bagaimana keberhasilan KOWAR dan sejauhmana relasi gender didalamnya menentukan keberhasilan KOWAR. 1.2

Perumusan Masalah KOWAR sebagai organisasi koperasi pegawai memiliki anggota

perempuan dan laki-laki. Adanya anggota perempuan dan laki-laki dalam koperasi menunjukkan adanya relasi gender. Relasi gender yang ada belum tentu setara antara perempuan maupun laki-laki. Sejauhmana relasi gender dalam anggota koperasi sudah menunjukkan kesetaraan gender? Keterlibatan perempuan dalam KOWAR belum tentu menunjukkan adanya keadilan gender. Apabila terjadi ketidakadilan gender, maka bentuk ketidakadilan apa yang terjadi? Maka, beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: 1.

Sejauh mana relasi gender KOWAR yang dilihat dari penempatan posisi antara perempuan dan laki-laki, tingkat akses yang didapatkan oleh perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat, dan tingkat kontrol yang didapatkan oleh perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR?

2.

Bagaimana hubungan karakteristik anggota KOWAR (umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan status pernikahan) dengan relasi gender dalam KOWAR?

6

Dikutip dari tulisan Siti Sugiah Mugniesyah berjudul “Gender, Lingkungan, dan Pembangunan Berkelanjutan” dalam buku Ekologi Manusia tahun 2006 pada halaman 215 alinea I.

3.

Bagaimana hubungan sosialisasi peran gender dalam keluarga anggota KOWAR dengan relasi gender dalam KOWAR?

4.

Sejauh mana keberhasilan KOWAR (segi proses dan hasil) dalam mensejahterakan anggotanya?

1.3

Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1.

Menganalisis relasi gender KOWAR yang dilihat dari penempatan posisi antara perempuan dan laki-laki, tingkat akses yang didapatkan oleh perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat, dan tingkat kontrol yang didapatkan oleh perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR.

2.

Mengidentifikasi karakteristik anggota KOWAR (umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan status pernikahan) dan hubungannya dengan relasi gender dalam KOWAR.

3.

Mengidentifikasi sosialisasi peran gender dalam keluarga anggota KOWAR dan hubungannya dengan relasi gender dalam KOWAR.

4.

Menganalisis keberhasilan KOWAR (segi proses dan hasil) dalam mensejahterakan anggotanya.

1.4

Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam

menerapkan berbagai konsep, teori, dan pendekatan gender dalam pembangunan sesuai dengan realita yang terjadi dalam masyarakat. 1.

Bagi organisasi koperasi, agar dapat memperhatikan kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatannya.

2.

Bagi pemerintah, sebagai bahan kebijakan dalam perumusan koperasi, bahwa harus menempatkan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan koperasi.

3.

Bagi pembaca, menjadi bahan informasi dan bermanfaat untuk yang berminat untuk mengadakan studi lanjutan berkenaan dengan aspek gender dalam organisasi koperasi.

BAB II TINJAUAN TEORITIS 2.1

Definisi, Jenis, Fungsi, dan Tujuan Koperasi Koperasi berasal dari kata cooperative, yang berarti usaha bersama. Dari

berbagai definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian koperasi, yaitu: koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis; koperasi adalah perusahaan, dimana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi; dan koperasi adalah perusahaan yang harus memberi pelayanan ekonomi kepada anggota. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang/badan hukum koperasi yang merupakan atas susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi Indonesia adalah kumpulan dari orang secara bersama-sama bergotong-royong berdasarkan persamaan kerja untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat umum. Berarti koperasi benar-benar merupakan pendemokrasian yang harus menjamin bahwa koperasi adalah milik anggota sendiri dan diatur sesuai dengan keinginan para anggota, karena hak tertinggi dalam koperasi ditentukan oleh Rapat Anggota. Dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan dan campur tangan pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan koperasi. Pembagian pendapatan benar-benar harus berdasarkan besar kecilnya karya dan juga anggota. Koperasi bersifat gotong royong, kerja sama dan mempunyai solidaritas yang kuat. Didalam perkoperasian secara langsung mendidik anggotanya untuk hidup hemat, suka menabung, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, menjauhi sifat boros, dan tidak bergaya hidup mewah. Pengertian organisasi ekonomi dalam UUD Nomor 12 Tahun 1967 menggariskan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Pengertian organisasi ekonomi dalam undang-undang tersebut dimana koperasi diberikan kebebasan berusaha

dan mencari keuntungan yang wajar bagi kepentingan anggotanya dengan tidak mengabaikan fungsi sosial sebagai watak asli koperasi. Hal ini tercermin dalam pembagian keuntungan melalui dana-dana pembangunan, dana sosial, dana pendidikan, dan lain-lain. Semakin besar keuntungan yang diperoleh koperasi, semakin besar pula dana yang disediakan untuk pembangunan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat wilayahnya. Ciri-ciri organisasi koperasi berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat golongan ekonomi lemah. Sesuai dengan pasal 1 UndangUndang (UU) nomor 2/1992 tentang perkoperasian, ciri-ciri koperasi sebagai badan usaha dapat dipertegas dan dirinci sebagai berikut: dimiliki oleh anggota yang tergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama, para anggota bersepakat untuk membangun usaha bersama atas dasar kekuatannya sendiri dan atas dasar kekeluargaan, didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya, dan tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggota dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota. Bentuk koperasi dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1959 (Pasal 13 Bab IV) ialah tingkat-tingkat koperasi yang didasarkan pada cara-cara pemusatan, penggabungan dan perindukannya, yaitu koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Menurut Klasik, jenis koperasi ada 3, yaitu: koperasi pemakaian (koperasi warung, koperasi sehari-hari, koperasi distribusi, warung andil, dan sebagainya), koperasi penghasil atau koperasi produksi, dan koperasi simpan-pinjam. Sedangkan berdasarkan aktivitas ekonomi para anggotanya, jenis koperasi terbagi menjadi tiga, yaitu: koperasi produsen, koperasi konsumen, dan koperasi kredit atau jasa pembiayaan. Fungsi koperasi antara lain adalah memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraannya, membangun sumberdaya anggota dan masyarakat, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, mengembangkan aspirasi ekonomi anggota dan masyarakat di lingkungan kegiatan koperasi, serta membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang

ekonomi

secara

optimal.

Fungsi

koperasi

membangun

dan

mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat. Peran koperasi antara

lain adalah sebagai wadah peningkatan taraf hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota koperasi dan masyarakat di lingkungannya, bagian internal dari sistem ekonomi nasional, pelaku strategis dalam sistem ekonomi rakyat, dan wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Prinsip koperasi keanggotaan bersifat sukarela pengelolaan secara demokratis, pembagian SHU sebanding dengan besar jasa usaha dan kemandirian. Anggota koperasi wajib membayar iuran pokok, iuran wajib, dan iuran sukarela. Unsur yang ada pada lambang koperasi adalah rantai, gigi roda, padi kapas, timbangan, bintang perisai, pohon beringin, tulisan koperasi Indonesia, dan warna merah putih. Anggota wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Setiap akhir tahun dalam tutup buku diadakan Rapat Anggota. Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah. Selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari penyertaan. Modal penyertaan bersumber dari pemerintah maupun masyarakat. 2.2

Langkah dan Proses Pengembangan Organisasi Koperasi Untuk mengembangkan organisasi koperasi diperlukan beberapa langkah,

seperti: menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif, dukungan perkuatan bagi koperasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, peningkatan penguasaan

teknologi,

peningkatan

penguasaan

informasi,

peningkatan

penguasaan pasar, pengembangan organisasi dan manajemen koperasi, serta peningkatan kualitas keanggotaan koperasi. Koperasi harus memiliki nilai-nilai dalam organisasi dan manajemennya, seperti: kemampuan untuk menolong dirinya sendiri, pengelolaan secara demokratis, berkeadilan, dan solidaritas. Nilainilai ini mengisyaratkan bahwa koperasi sebagai organisasi yang berkemampuan untuk menolong diri sendiri, harus mampu, memiliki tujuan ekonomi yang jelas dan manajemen kebersamaan (joint management) yang profesional.

Pengorganisasian merupakan langkah atau usaha untuk menentukan struktur, menentukan pekerjaan yang harus dilaksanakan, memilih, menempatkan dan melatih karyawan, merumuskan garis kegiatan, serta membentuk sejumlah hubungan di dalam organisasi dan kemudian menunjuk stafnya. Masalah mutu sumberdaya manusia pada berbagai perangkat organisasi menjadi masalah yang menonjol dan mendapat sorotan. Dari sudut pandang organisasi, manajemen koperasi pada prinsipnya terbentuk dari tiga unsur yaitu: Anggota, Pengurus, dan karyawan. Dapat dibedakan struktur atau alat perlengkapan organisasi yang sepintas adalah sama, yaitu Rapat Anggota, Pengurus, dan pengawas. Untuk itu, hendaknya dibedakan antara fungsi organisasi dengan fungsi manajemen. Unsur pengawas seperti yang terdapat pada alat perlengkapan organisasi koperasi, pada hakekatnya adalah merupakan perpanjangan tangan dan anggota, untuk mendampingi pengurus dalam melakukan fungsi kontrol sehari-hari terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Keberhasilan koperasi tergantung pada kerjasama ketiga unsur koperasi tersebut dalam mengembangkan organisasi dan usaha koperasi, yang dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Anggota. Dari sudut pandang proses, manajemen koperasi lebih mengutamakan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Istilah satu orang satu suara (one man one vote) sudah mendarah daging dalam organisasi koperasi. Karena itu, manajemen koperasi ini sering dipandang kurang efisien, kurang efektif, dan sangat mahal. Dari sudut pandang gaya manajemen (management style), manajemen koperasi menganut gaya partisipatif (participation management), dimana posisi anggota ditempatkan sebagai subjek dan manajemen yang aktif dalam mengendalikan manajemen perusahaannya. Pola umum manajemen yang partisipatif menggambarkan adanya interaksi antar unsur manajemen koperasi. Terdapat pembagian tugas (job description) pada masing-masing unsur. Demikian pula setiap unsur manajemen mempunyai lingkup keputusan (decision area) yang berbeda, kendati pun masih ada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama (shared decision area). Dalam rangka pengembangan organisasi koperasi, orientasi manajemen harus diwujudkan dalam urutan prioritas sebagai berikut: peningkatan pelayanan

usaha yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota berupa produktivitas dan nilai tambah usaha anggota (service at cost), memperbesar pendapatan dan memperkecil pengeluaran untuk menciptakan Sisa Hasil Usaha (SHU) guna menjaga kelangsungan dan pengembangan pelayanan usaha tersebut diatas. Untuk mengukur apakah proses dan sistem pengawasan oleh anggota secara demokratis dilakukan didalam sebuah koperasi dilakukan dengan benar, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan atau dapat digunakan sebagai alat ukur, yaitu: penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT), rasio kehadiran anggota dalam Rapat Anggota, Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPB) disyahkan dan dilaksanakan, realisasi anggaran pendapatan koperasi, realisasi anggaran belanja koperasi, realisasi surplus hasil usaha koperasi, dan pemeriksaan intern dan ekstern. 2.3

Pengertian Gender Gender bukan pembeda antara laki-laki dan perempuan secara seks. Seks

dipahami sebagai jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Seks atau jenis kelamin sering dikaitkan dengan gender dan kodrat. Ketika lahir antara laki-laki dan perempuan sudah dibedakan secara fisik. Laki-laki dicirikan mempunyai penis, testis, sperma, sedangkan perempuan dicirikan dengan vagina, rahim, payudara. Secara fisik pembeda antara laki-laki dan perempuan tidak bisa berubah, tidak seperti pemaknaan gender yang dapat berubah dari masa ke masa. pembeda fisik merupakan ketentuan dari Tuhan. Hal inilah yang disebut dengan kodrat. Berbeda dengan jenis kelamin, gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Menurut Handayani dan Sugiarti (dalam Silawati, 2006), gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh sifat yang

melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Gender hanya memuat perbedaan fungsi dan peran sosial laki-laki dan perempuan, yang terbentuk oleh lingkungan tempat kita berada (Vries dalam Silawati, 2006). Menurut Murniati (2004), gender sebagai alat analisis umumnya dipakai oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang justru memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Gender membedakan manusia laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender merupakan interpretasi kultural atas perbedaan jenis kelamin. Gender membagi atribut dan pekerjaan menjadi “maskulin” dan “feminin”. Pada umumnya jenis kelamin laki-laki berhubungan dengan gender maskulin, sementara jenis kelamin perempuan berkaitan dengan gender feminin, akan tetapi hubungan itu bukan merupakan korelasi absolut (Rogers, 1980 dalam Susilastuti, 1993). Secara konseptual gender berguna untuk mengadakan kajian terhadap pola hubungan sosial laki-laki dan perempuan dalam berbagai masyarakat yang berbeda (Fakih, 1996). Istilah gender berbeda dengan istilah sex atau jenis kelamin menunjuk pada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis (kodrat), gender lebih mendekati arti jenis kelamin dari sudut pandang sosial (interpensi sosial kultural), seperangkat peran seperti apa yang seharusnya dan apa yang seharusnya dilakukan laki-laki dan perempuan (Fakih, 1996). Susilastuti (1993) menyatakan bahwa gender tidak bersifat universal. ia bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Sekalipun demikian, ada dua elemen gender yang bersifat universal: 1.

Gender tidak identik dengan jenis kelamin.

2.

Gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat (Gailey, 1987 dalam Susilastuti, 1993).

2.4

Sosialisasi Peran Gender dalam Keluarga Sebagai hasil dari konstruksi sosial, gender bukan suatu kodrat atau

ketentuan Tuhan yang tidak dapat dirubah. Gender dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perbedaan gender

antara laki-laki dan perempuan ini terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan-perbedaan gender terbentuk karena banyak hal, yaitu dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial maupun kultural, melalui ajaran agama maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang tidak bisa diubah lagi atau dipahami sebagai kodrat. Hal inilah yang sering kali menimbulkan kerancuan ataupun kesalahpahaman dalam masyarakat. Kecenderungan laki-laki diorientasikan ke bidang publik dan perempuan ke bidang domestik telah memproduksi ketimpangan kekuasaan antara kedua jenis kelamin. Perbedaan ini juga dapat diperluas dengan melihat kecenderungan bahwa perempuan lebih terlibat dalam bidang konsumtif, sementara laki-laki dalam bidang produktif. Perbedaan bidang ini juga menunjukkan adanya negosiasi kekuasaan antara laki-laki yang menguasai sektor produksi, maka perempuan juga akhirnya berada dibawah kontrol laki-laki. Perempuan lebih bertanggungjawab terhadap keluarga dan segala kegiatan yang berkaitan dengan rumah tangga, seperti pengasuhan anak. Laki-laki terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi dan politik (berbagai kegiatan publik) yang dianggap sebagai instansi utama dalam masyarakat modern (Chafetz, 1999). Dalam proses sosialisasi, perempuan cenderung dihubungkan dengan kegiatan domestik tersebut, yang dianggap sebagai kegiatan yang “kurang” penting dalam perkembangan masyarakat modern yang bertumpu pada proses produksi dan birokrasi. Asosiasi semacam ini telah mereproduksi ketimpangan gender yang terus menerus, karena dalam proses sosialisasi, perempuan disosialisasikan ke dalam suatu nilai dan ukuran sosial budaya yang kemudian pilihan-pilihannya ditentukan oleh laki-laki atau dalam kerangka struktural yang patriarkhal. Kedudukan perempuan karenanya dibingkai oleh tatanan yang terpusat pada laki-laki yang ditegaskan oleh lembaga-lembaga pendukung (Solomon, 1988 dalam Abdullah, 2001). Mitos-mitos telah dibangun untuk mengatakan bahwa tempat laki-laki adalah di dunia kerja dalam perjuangannya untuk hidup, sementara tempat perempuan di rumah mengatur rumah tangga dan merawat anak (Solomon, 1988 dalam Abdullah, 2001).

Proses sosialisasi semacam ini telah membatasi pilihan-pilihan hidup perempuan. Sesuatu yang berada di luar dapur, anak, rumah tangga, dianggap bukan sebagai tempat yang sesuai bagi perempuan. Keluarga, sekolah, bacaan, dan televisi telah menjadi sumber pengetahuan tentang bagaimana menjadi perempuan yang ideal, yang sesuai dengan tatanan sosial. Institusi semacam ini telah menegaskan suatu bentuk hubungan laki-laki dan perempuan dalam berbagai praktek kehidupan. Proses internalisasi mengakar dalam institusi tersebut yang telah menjadi dasar dimana laki-laki tetap ditonjolkan. Proses semacam ini merupakan konstruksi yang secara terus menerus menegaskan suatu realitas obyektif yang memiliki daya paksa (Berger dan Luckmann, 1997 dalam Abdullah, 2001). Apa yang diajarkan dalam keluarga dan institusi lain dapat berarti sesuatu yang memang dihasilkan oleh keluarga itu sendiri dan pada saat yang sama juga merupakan artikulasi dari nilai dan norma yang berlaku secara sosial. Perbedaan domestik dan publik ditentukan oleh proses pemaknaan yang bersumber dari dunia makna (universe of meaning) yang merupakan pedoman kehidupan (Berger dan Luckmann, 1997 dalam Abdullah, 2001). 2.5

Peranan dan Relasi Gender Gender mengacu pada perbedaan-perbedaan dan relasi sosial antara laki-

laki dan perempuan yang dipelajari, bervariasi secara luas diantara masyarakat dan budaya dan berubah sejalan dengan perkembangan waktu/zaman (ILO, 2000). Peranan gender adalah peranan yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya (Mugniesyah, 2006). Peranan gender adalah perilaku yang diajarkan setiap masyarakat, komunitas, dan kelompok sosial tertentu yang menjadikan aktivitas-aktivitas, tugas-tugas dan tanggung jawab tertentu dipersepsikan sebagai peranan perempuan dan laki-laki (Mugniesyah, 2006). Peranan gender terbagi dalam tiga kategori menurut Moser (1993) dalam Mugniesyah (2006), yaitu: 1.

Peranan produktif, yakni peranan yang dikerjakan perempuan dan laki-laki untuk memperoleh bayaran/upah secara tunai atau sejenisnya. Termasuk

produksi

pasar

dengan

suatu

nilai

tukar,

dan

produksi

rumah

tangga/subsistem dengan suatu nilai guna, tetapi juga nilai tukar potensial. Contohnya, kegiatan bekerja baik di sektor formal maupun informal. 2.

Peranan reproduktif, yakni peranan yang berhubungan dengan tanggung jawab pengasuhan anak dan tugas-tugas domestik yang dibutuhkan untuk menjamin pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja yang menyangkut kelangsungan keluarga. Misalnya, melahirkan, memelihara dan mengasuh anak,

mengambil

air,

memasak,

mencuci,

membersihkan

rumah,

memperbaiki baju, dan lainnya. 3.

Peranan pengelolaan masyarakat dan politik. Peranan ini dibedakan ke dalam dua kategori sebagai berikut: 1. Peranan pengelolaan masyarakat (kegiatan sosial), yang mencakup semua aktivitas yang dilakukan pada tingkat komunitas sebagai kepanjangan peranan reproduktif, bersifat volunter dan tingkat upah. 2. Pengelolaan masyarakat politik (kegiatan politik), yakni peranan yang dilakukan pada tingkat pengorganisasian komunitas pada tingkat formal secara politik, biasanya dibayar (langsung atau tidak langsung), dan meningkatkan kekuasaan atau status. Peranan yang dilakukan dengan apa yang disebut Agarwal (1994) dalam

Mugniesyah (2006) sebagai relasi gender, yang diartikan sebagai suatu hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang terlihat pada lingkup gagasan (ide), praktek dan representasi yang meliputi pembagian kerja, peranan, dan alokasi sumberdaya antara laki-laki dan perempuan. Peranan dan relasi gender itu dinamis. Perubahan peranan gender sering terjadi sebagai respon terhadap perubahan situasi ekonomi, sumberdaya alam, dan atau politik termasuk perubahan berupa usaha-usaha pembangunan atau penyesuaian program struktural atau oleh kekuatan-kekuatan di tingkat nasional dan global. Namun demikian tidak semua perubahan peranan bermakna perubahan dalam relasi gendernya. Itu sebabnya, banyak ahli gender dan pembangunan mengemukakan bahwa pembangunan

yang

berkelanjutan

adalah

mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

pembangunan

yang

mampu

Adapun keadilan gender (gender equity) diartikan sebagai keadilan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan berdasar pada kebutuhan-kebutuhan mereka, mencakup perlakuan setara atau perlakuan yang berbeda akan tetapi dalam koridor pertimbangan kesamaan dalam hak-hak, kewajiban, kesempatankesempatan dan manfaat. Kesetaraan gender (gender equality) adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan keduanya memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat stereotipe, prasangka, dan peranan gender yang kaku. Dinyatakan lebih lanjut bahwa perbedaan perilaku, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dipertimbangkan, dinilai, dan didukung secara setara bukan berarti bahwa laki-laki dan perempuan menjadi sama, akan tetapi hak-hak dan tanggung jawab dan kesempatan mereka tidak ditentukan karena mereka terlahir sebagai laki-laki dan perempuan (ILO, 2001). Dalam ILO (2001) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kesetaraan gender, perlu dilakukan analisis gender, yang dapat dilihat dari data terpilah gender antara perempuan dan laki-laki, diantaranya dalam hal akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat (benefits). Suatu pembedaan harus dibuat antara ‘akses ke’ dan ’kontrol atas’ sumber daya dan manfaat sebab akses atau penggunaan sumberdaya dan manfaat tidak serta merta menunjukkan kekuasaan untuk mengontrolnya: 1. Sumber daya, mencakup apa saja yang dibutuhkan orang untuk melaksanakan kegiatannya (waktu, uang, pekerjaan, tanah, peralatan, pendidikan /pelatihan). 2. Manfaat, mencakup setiap hasil dari pekerjaan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan (makanan, pakaian, tempat berteduh, pendidikan/pelatihan, pendapatan, status, kekuasaan, pengakuan). 2.6

Ketidakadilan Gender Peranan gender yang telah dijalankan dapat menggambarkan sejauh mana

kesetaraan gender telah terwujud. Pada taraf tertentu tiadanya pengakuan yang setara tersebut menyebabkan ketidakadilan gender. Fakih (1996) menjelaskan bahwa terdapat lima wujud ketidakadilan gender, yaitu:

1. Marginalisasi Marginalisasi adalah pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan. Ada berbagai macam dan bentuk serta mekanisme proses marginalisasi perempuan akibat dari ideologi gender. Sumbernya bisa berasal dari kebijaksanaan pemerintah, keyakinan keagamaan, tradisi bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi juga terjadi karena adanya dikriminasi terhadap pembagian kerja secara gender. 2. Subordinasi Subordinasi adalah perbedaan gender yang mengakibatkan ketidakadilan dengan menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah daripada kaum laki-laki. Pandangan bahwa perempuan itu ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Bentuk subordinasi bermacam-macam, berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. 3. Stereotipe Stereotipe adalah pelabelan negatif terhadap suatu kelompok atau jenis pekerjaan bersama. Banyak sekali ketidakadilan terjadi, umumnya perempuan, yang bersumber dari stereotipe. Misalnya saja label bahwa perempuan itu bersolek dalam rangka memancing lawan jenis menyalahkan korbannya. 4. Kekerasan terhadap Perempuan Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap perempuan sumbernya bermacam-macam, baik yang dilakukan dalam rumah tangga sampai pada tingkat negara. 5. Beban Kerja yang Lebih Berat Adanya anggapan bahwa kaum perempuan bersifat memelihara dan rajin, serta tidak akan menjadi kepala rumah tangga, akibatnya semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan. Di kalangan keluarga miskin, beban ganda terjadi pada perempuan, karena selain harus bekerja domestik mereka harus membantu mencari nafkah. 2.7

Pendekatan Gender And Development (GAD) Untuk mengetahui hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan,

dibutuhkan suatu pendekatan. Pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan

Gender And Development (GAD) atau Perempuan dan Pembangunan. Fokus dari pendekatan ini adalah relasi perempuan dan laki-laki. Pendekatan ini muncul karena relasi kekuasaan yang tidak seimbang menghalangi pembangunan yang adil dan partisipasi seluruh kalangan. Tujuan dari pendekatan ini adalah equitable, yaitu perempuan dan laki-laki berbagi kekuasaan secara setara, seimbang, berkelanjutan.

Strategi

yang

dilakukan

dalam

pendekatan

ini

adalah

mengidentifikasi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang yang diputuskan secara bersama-sama oleh kelompok laki-laki dan perempuan, dan mengatasinya untuk memperbaiki kondisi tersebut. Pendekatan GAD lebih menekankan pada orientasi hubungan sosial dan bagaimana hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan. GAD muncul dari teori bahwa sektor produksi dan reproduksi merupakan kausalitas penindasan terhadap kaum perempuan. Pandangan bahwa perempuan cenderung diartikan pada peran domestik dan bukan pada sektor publik merupakan ditempatkannya perempuan pada posisi yang tersubordinat. Pendekatan holistik dipakai untuk memahami posisi perempuan dalam suatu masyarakat termasuk didalamnya proses pembangunan. Dalam pendekatan GAD, posisi perempuan diletakkan dalam konstruksi sosial gender serta pemberian peran tertentu pada perempuan maupun laki-laki. Laki-laki berperan atau terlibat dalam penempatan posisi perempuan. Artinya nasib kaum perempuan turut dipikirkan oleh laki-laki. Laki-laki turut berperan serta dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan. Hal inilah yang disebut dengan hubungan gender. Dalam pendekatan GAD, perempuan berada dalam posisi ”agent of change” atau berperan aktif sebagai agen perubahan. Tidak sekedar hanya sebagai objek pembangunan atau penerima program secara pasif. Karena itu program pembangunan memfokuskan pada kaum perempuan saja. Dengan demikian agenda GAD tidak hanya sekedar menjawab kebutuhan praktis untuk mengubah kondisi kaum perempuan, melainkan juga menjawab kebutuhan strategis kaum perempuan, yakni memperjuangkan perubahan posisi kaum perempuan, termasuk konter hegemoni dan konter discourse terhadap ideologi gender yang mengakar dalam keyakinan, baik kaum perempuan maupun kaum laki-laki.

Pendekatan GAD secara implementatif cenderung mengarah pada adanya komitmen pada perubahan struktural. Oleh sebab itulah pelaksanaan GAD memerlukan dukungan sosio-budaya masyarakat dalam politik nasional yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki. GAD tidak mungkin terlaksana bila dalam politik suatu negara masih menempatkan perempuan dalam posisi yang inferior dan subordinatif. Dari pendekatan GAD diharapkan agar keikutsertaan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan menjadi lebih setara dan memberikan akses, kontrol, manfaat kepada pelaku pembangunan itu sendiri. 2.8

Analisis Gender dalam Pengembangan Organisasi Koperasi Organisasi yang responsif gender adalah sebuah organisasi yang

kebijakan/program/kegiatan atau kondisinya sudah memperhitungkan kepentingan laki-laki dan perempuan. Didalam sebuah organisasi yang responsif gender terdapat relasi gender. Relasi gender adalah menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan dalam kerjasama saling bersaing satu sama lain. Kepentingankepentingan strategis gender muncul dan berkembang karena relasi perempuan dan laki-laki yang timpang, dimana perempuan berada pada posisi tersubordinasi memenuhi kepentingan-kepentingan strategis (perempuan) adalah upaya jangka panjang dan berkaitan dengan upaya memperbaiki posisi sosial perempuan.

Buta Gender

Bias Gender

Netral Gender

Sensitif Gender

Responsif Gender

Sumber : Departemen Kehutanan, 2004 Gambar 1. Skema Perubahan Kawasan Belajar (Kognitif, Afektif, Psikomotorik)

Menurut Departemen Kehutanan, buta gender (Gender-blind) adalah kondisi/keadaan seseorang yang tidak memahami tentang pengertian atau konsep gender (ada perbedaan kepentingan laki-laki dan perempuan). Sadar gender (Gender-aware) adalah mengenali perbedaan antara prioritas dan kebutuhan

perempuan dan laki-laki. Bias gender adalah pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin daripada jenis kelamin lain sebagai akibat pengaturan kepercayaan budaya yang lebih berpihak kepada laki-laki daripada kepada

perempuan

dan

sebaliknya.

Netral

gender

adalah

kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin. Sensitif gender adalah kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (disesuaikan dengan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan). Responsif gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang sudah memperhitungkan kepentingan laki-laki dan perempuan. Peka gender adalah selalu mempertanyakan apakah suatu kebijakan, program, proyek, atau kegiatan organisasi adalah adil dan berdampak sama terhadap perempuan dan laki-laki dan hasilnya juga sama-sama dinikmati oleh perempuan dan laki-laki. Perspektif gender adalah menggunakan aspek gender untuk membahas atau menganalisis isu-isu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, psikologi untuk memahami bagaimana aspek gender tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan, program, proyek dan dalam kegiatankegiatan pembahasan tersebut dipelajari bagaimana faktor gender menumbuhkan diskriminasi dan menjadi perintang bagi kesempatan dan pengembangan diri seseorang.

Buta Gender (Gender Blind)

Sadar Gender (Gender Awareness )

Peka Gender (Gender Sensitive)

Mawas Gender (Gender Perspective )

Peduli Gender (Gender Responsive)

Apa gender? Siapa?

Peran gender? Diskriminatif?

Mengapa ada perbedaan?

Ada masalah apa? Mengapa ?

Sumber : Departemen Kehutanan, 2004 Gambar 2. Skema Perubahan Perilaku

Kerangka Analisis Perencanaan Gender (Gender Planning Frameworks) menurut Jonatan A. Lassa7, yaitu kerangka analisis Harvard, kerangka analisis Moser, kerangka analisis Longwe, dan kerangka analisis “Relasi Sosial”. Kerangka analisis gender Harvard lebih concern dengan membuat pembagian kerja gender (division of labour), peran dalam pengambilan keputusan, tingkat kontrol atas sumberdaya yang kelihatan. Sebagai konsep dan alat, ini dibutuhkan data detail bagi perencanaan gender. Implikasi perencanaan program terhadap gender perempuan adalah diperlukan analisis yang menutupi gaps pada level beban kerja, pengambilan keputusan, dan sebagainya antara perempuan dan lakilaki. Tiga data set utama yang diperlukan: Siapa melakukan apa, kapan, dimana, dan berapa banyak alokasi waktu yang diperlukan? (Profil Aktivitas), Siapa yang memiliki akses dan kontrol (seperti pembuatan kebijakan) atas sumber daya tertentu (Profil Akses dan Kontrol), Siapa yang memiliki akses dan kontrol atas “benefit” seperti produksi pangan, uang dan sebagainya, Faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam pembagian kerja berbasis gender, serta akses dan kontrol yang ada pada “profil aktivitas” dan “profil akses dan kontrol”. Tujuan dari alat analisis ini adalah untuk membedah alokasi sumberdaya ekonomis terhadap laki-laki dan perempuan, dan membantu perencana proyek untuk lebih efisien dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Kerangka Moser (The Gender Roles Framework) menawarkan pembedaan antara kebutuhan praktis dan strategis dalam perencanaan pemberdayaan komunitas dan berfokus pada beban kerja perempuan. Kerangka ini tidak berfokus pada kelembagaan tertentu tetapi lebih berfokus pada rumah tangga. Tiga konsep utama dari kerangka ini adalah: Peran lipat tiga (triple roles) perempuan pada tiga aras: kerja reproduksi, kerja produktif dan kerja komunitas yang berguna untuk pemetaan pembagian kerja gender dan alokasi kerja, Berupaya untuk membedakan antara kebutuhan yang bersifat praktis dan strategis bagi perempuan dan laki-laki dimana kebutuhan strategis berelasi dengan kebutuhan transformasi status dan posisi perempuan (seperti subordinasi), pendekatan analisis kebijakan –

7

www.acehrecoveryforum.org. Diakses tanggal 23 Agustus 2008.

dari fokus pada kesejahteraan (welfare), kesamaan (equity), anti kemiskinan, efisiensi, dan pemberdayaan atau dari WID ke GAD. Kerangka

Longwe

berfokus

langsung

pada

penciptaan

situasi/pengkondisian dimana masalah kesenjangan, diskriminasi dan subordinasi diselesaikan. Longwe menciptakan jalan untuk mencapai tingkat pemberdayaan dan kesederajatan (equality) dimana ditunjukan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar-praktis perempuan tidak pernah sama dengan, pemberdayaan maupun sederajat (equal). Pengambilan keputusan (kontrol) merupakan puncak dari pemberdayaan dan kesederajatan (equality). Kerangka analisis ”Relasi Sosial” didasarkan pada ide bahwa tujuan pembangunan adalah pada kesejahteraan manusia (human well-being), yang terdiri atas survival, security, dan otonomi. Relasi gender adalah salah satu tipe relasi sosial. Tujuan dari kerangka ini adalah untuk menganalisis ketimpangan gender yang ada di dalam distribusi sumber daya, tanggung jawab dan kekuasaan, menganalisis relasi antara orang, relasi mereka dengan sumber daya, aktivitas dan bagaimana posisi mereka melalui lensa kelembagaan, menekankan kesejahteraan manusia (human well-being) sebagai tujuan utama dalam pembangunan. Lima dimensi relasi sosial kelembagaan yang relevan dengan analisis gender: 1.

Aturan (rules), bagaimana aturan main yang terjadi; apakah memperkuat atau menghambat? Aturan tertulis atau tidak (informal).

2.

Aktivitas (activities), yakni siapa melakukan apa, siapa mendapatkan apa, siapa berhak mengklaim atas apa. Aktivitas bisa saja yang bersifat produktif, regulatif, dan distributif.

3.

Sumber daya, yakni yang yang digunakan, apa yang diproduksikan, termasuk input SDM (tenaga kerja, pendidikan), material (pangan, capital asset, dan sebagainya), ataupun yang tidak kelihatan seperti kehendak baik, informasi dan jaringan.

4.

Orang (people), yakni siapa yang terlibat, siapa yang pergi, siapa melakukan apa? Kelembagaan relatif selektif dalam masukan atau mengeluarkan orang, menugaskan mereka pada sumber daya dan tanggung jawab, memposisikan mereka dalam hierarkis, dan sebagainya.

5.

Kekuatan (power), yakni siapa mengontrol, memutuskan dan kepentingan siapa yang dilayani. Kerangka analisis relasi sosial menekankan pada akar masalah

ketimpangan gender dengan memetakan secara jelas apa sebab langsung (immediate), faktor kontributif (underlying), dan yang bersifat struktural. Analisis kelembagaan

ini

menyingkapkan

buta

gender

dan

berbagai

jenis

kesenjangan/ketimpangan diproduksi dan direproduksi ulang. 2.9

Kerangka Pemikiran KOWAR merupakan organisasi koperasi pegawai sekolah di SMP Negeri

7 Bekasi. Sebagai organisasi koperasi, KOWAR memiliki pengorganisasian yang terdiri dari struktur organisasi, menentukan pekerjaan, menempatkan dan melatih karyawan, merumuskan kegiatan, dan melatih karyawan Firdaus, 2004 . Anggota KOWAR terdiri dari perempuan dan laki-laki dimana terdapat relasi gender didalamnya. Relasi gender adalah hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang terlihat pada lingkup gagasan (ide), praktek, dan representasi yang meliputi pembagian kerja, peranan, dan alokasi sumberdaya antara laki-laki dan perempuan (Agarwal, 1994 dalam Mugniesyah, 2006). Relasi gender dalam KOWAR dipengaruhi oleh sosialisasi peran gender dalam keluarga setiap anggota KOWAR dan juga karakteristik anggota KOWAR yang pasti berbeda. Indikator karakteristik anggota KOWAR diukur dari umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan status pernikahan. Indikator sosialisasi peran gender dalam keluarga anggota KOWAR diukur dari anggapan tentang pendidikan dan anggapan tentang kepemimpinan dari seorang perempuan. Untuk menganalisis relasi gender yang ada dalam KOWAR digunakan alat analisis berupa data terpilah perempuan dan laki-laki mengenai penempatan posisi antara laki-laki dan perempuan, tingkat akses, dan tingkat kontrol antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh sumberdaya8 (waktu, uang, pekerjaan, tanah, peralatan, pendidikan /pelatihan) dan manfaat9 (makanan, pakaian, tempat

8 9

ILO. 2001. http://www.ilo.org idem

berteduh, pendidikan/pelatihan, SHU, status, kekuasaan, pengakuan) dalam KOWAR. Relasi gender mempengaruhi tingkat keberhasilan KOWAR. Tingkat keberhasilan KOWAR diukur dari kinerjanya yang dilihat dari segi proses dan segi hasil. Segi proses dilihat dari apakah sudah melibatkan anggota perempuan dan laki-laki dalam: penyelenggaraan RAT, Rapat Anggota, Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPB), realisasi anggaran pendapatan koperasi, realisasi anggaran belanja koperasi, realisasi surplus hasil usaha koperasi, pemeriksaan intern dan ekstern; sedangkan segi hasil ialah apakah sudah meningkatkan kesejahteraan anggota yang dilihat dari: peningkatan SHU, peningkatan simpanan anggota, dan kebutuhan ekonomi anggota terpenuhi (Iskandar, 2008). .

Tingkat Sosialisasi Peran Gender Keluarga dan Masyarakat (X1)

Analisis Relasi Gender 1. Aturan Main (AD/ART) 2. Kegiatan : • Siapa melakukan apa? [Penempatan posisi antara perempuan dan lakilaki] • Siapa mendapatkan apa? [Tingkat Akses antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh: - sumberdaya (uang, pekerjaan, peralatan, pendidikan/pelatihan) - manfaat (pendidikan/pelatihan, pendapatan, status, kekuasaan) ] • Siapa memutuskan apa? [Tingkat Kontrol antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh: - sumberdaya (uang, pekerjaan, peralatan, pendidikan/pelatihan) - manfaat (pendidikan/pelatihan, SHU, status, kekuasaan) ]

1. Anggapan tentang Pendidikan 2. Anggapan tentang Kepemimpinan

Karakteristik Anggota KOWAR (X2) 1. 2. 3. 4.

Umur (X2.1) Tingkat Pendidikan (X2.2) Jenis Pekerjaan (X2.3) Status Pernikahan (X2.4)

Tingkat Keberhasilan KOWAR (Y)

Relasi Gender dalam KOWAR (X3) Pengorganisasian: • Struktur organisasi • Menentukan pekerjaan • Menempatkan dan melatih karyawan • Merumuskan kegiatan • Mengembangkan kerjasama Keterangan : : Faktor yang Mempengaruhi : Alat Analisis

1. Segi Proses (Y1): Sudah melibatkan Anggota perempuan dan laki-laki dalam: • penyelenggaraan RAT • Rapat Anggota, Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPB) • realisasi anggaran pendapatan koperasi • realisasi anggaran belanja koperasi • realisasi surplus hasil usaha koperasi • Pemeriksaan intern dan ekstern 2. Segi Hasil (Y2): Meningkatkan kesejahteraan Anggota yang dilihat dari : • peningkatan SHU • peningkatan simpanan Anggota • kebutuhan ekonomi Anggota terpenuhi

Gambar 3. Kerangka Pemikiran Analisis Relasi Gender dan Keberhasilan Organisasi KOWAR

2.10

Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis

penelitian dari penelitian ini yaitu: 1. Diduga terdapat hubungan yang nyata/signifikan antara karakteristik anggota KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. Secara khusus: a. Diduga terdapat hubungan yang nyata/signifikan antara umur anggota KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. b. Diduga terdapat hubungan yang nyata/signifikan antara tingkat pendidikan anggota KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. c. Diduga terdapat hubungan yang nyata/signifikan antara jenis pekerjaan anggota KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. d. Diduga terdapat hubungan yang nyata/signifikan antara status pernikahan anggota KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. 2.

Diduga terdapat hubungan yang nyata/signifikan antara tingkat sosialisasi peran gender dalam keluarga anggota KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR.

3.

Diduga terdapat hubungan yang nyata/signifikan antara tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR dengan tingkat keberhasilan KOWAR.

2.11 1.

Definisi Konseptual Karakteristik anggota koperasi adalah faktor-faktor yang terdapat dalam individu responden (anggota koperasi) yang dapat menggambarkan keadaan anggota koperasi. Karakteristik anggota meliputi umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan status pernikahan.

2.

Sosialisasi peran gender dalam keluarga adalah pengenalan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga yang telah mengakar didalam keyakinan dan menjadi ideologi perempuan dan laki-laki, yang dilihat dari: anggapan tentang pendidikan dan anggapan tentang kepemimpinan.

3.

Anggapan tentang kepemimpinan adalah sudut pandang responden mengenai pantas atau tidaknya perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, yang diklasifikasikan menjadi: perempuan pantas menjadi pemimpin dan

perempuan tidak pantas menjadi pemimpin. 4.

Anggapan tentang kepemimpinan adalah sudut pandang responden mengenai pantas atau tidaknya perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, yang diklasifikasikan menjadi: perempuan pantas menjadi pemimpin dan perempuan tidak pantas menjadi pemimpin.

5.

Pengorganisasian koperasi adalah langkah atau usaha untuk menentukan struktur,

menentukan pekerjaan yang harus

dilaksanakan,

memilih,

menempatkan dan melatih karyawan, merumuskan garis kegiatan, serta membentuk sejumlah hubungan didalam organisasi dan kemudian menunjuk stafnya. 6.

Analisis relasi gender adalah alat analisis untuk mengetahui hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki meliputi penempatan posisi perempuan dan laki-laki, tingkat akses, dan tingkat kontrol perempuan dan laki-laki dalam memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR.

7.

Aturan main (AD/ART) menunjuk pada peraturan yang ada dalam KOWAR yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KOWAR.

8.

Sumberdaya adalah sesuatu hal yang dimiliki oleh KOWAR baik dalam bentuk

nyata

maupun

tidak,

yaitu

uang,

pekerjaan,

peralatan,

pendidikan/pelatihan. 9.

Uang adalah modal berupa simpanan dan pinjaman/kredit yang dimiliki anggota KOWAR.

10. Pekerjaan adalah pekerjaan yang dimiliki oleh masing-masing responden dalam KOWAR. Pekerjaan diklasifikasikan sesuai dengan struktur organisasi dalam KOWAR, yaitu: Anggota, Pengurus, Pelindung, dan Badan Pengawas. 11. Peralatan adalah alat-alat penunjang koperasi yang dimiliki KOWAR yang dapat digunakan oleh responden, yaitu komputer. 12. Pendidikan/pelatihan adalah pendidikan maupun pelatihan mengenai koperasi yang diikuti oleh anggota KOWAR untuk meningkatkan kapasitasnya. 13. Manfaat adalah sesuatu yang bersifat positif dan membangun yang diperoleh setelah

menjadi

anggota

KOWAR,

yang

diklasifikasikan

pendidikan/pelatihan, pendapatan, status, kekuasaan.

dalam:

14. SHU (Sisa Hasil Usaha) adalah uang/pemasukan yang didapatkan oleh Anggota KOWAR setiap akhir tahun. 15. Status adalah status yang didapatkan oleh responden setelah bergabung dengan KOWAR. 16. Kekuasaan adalah kekuasaan yang didapatkan oleh responden setelah bergabung dengan KOWAR. 17. Keberhasilan KOWAR adalah pencapaian keberhasilan atas kegiatan maupun program yang telah dilakukan oleh KOWAR selama satu tahun, yaitu per 1 Januari 2007 s.d. 31 Desember 2008, yang diukur dari segi proses dan segi hasil. 18. Segi proses berarti sudah melibatkan anggota perempuan dan laki-laki dalam: penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT); Rapat Anggota, Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPB); realisasi anggaran pendapatan koperasi; realisasi anggaran belanja koperasi; realisasi surplus hasil usaha koperasi; serta Pemeriksaan intern dan ekstern. 19. Segi hasil berarti dapat meningkatkan kesejahteraan anggota yang diukur dari: peningkatan SHU, peningkatan simpanan anggota, kebutuhan ekonomi anggota terpenuhi. 2.12

Definisi Operasional Definisi operasional merupakan unsur penelitian berupa petunjuk tentang

bagaimana suatu variabel diukur (Singarimbun, 1995). Untuk membantu penelitian dalam menggunakan variabel dan mengetahui bagaimana cara pengukuran variabel dalam penelitian ini, maka dikembangkan beberapa definisi operasional sebagai berikut: 1. Jenis kelamin adalah struktur biologis responden yang dibagi menjadi: a. Perempuan

: diberi kode 1

b. Laki-laki

: diberi kode 2

2. Umur adalah lama waktu hidup responden sejak dilahirkan sampai pada saat diwawancarai, dan diukur dalam tahun. Dikategorikan menjadi: a. < 45 tahun

: diberi kode 1

b.

45 tahun

: diberi kode 2

3. Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang diikuti responden. Dikategorikan menjadi: a. < SMA : SD dan SMP, diberi kode 1 b.

SMA : SMA, D3, S1, S2, S3; diberi kode 2

4. Jenis pekerjaan adalah pekerjaan yang membedakan masing-masing responden di SMPN 7 Bekasi. Jenis pekerjaan dikategorikan menjadi: a. Karyawan sekolah

: penjaga sekolah/pesuruh, diberi kode 1

b. Guru

: diberi kode 2

5. Status pernikahan adalah status hubungan seorang responden dengan lawan jenisnya. Dikategorikan menjadi: a. Belum menikah : diberi kode 1 b. Sudah menikah : diberi kode 2 6. Tingkat sosialisasi peran gender dalam keluarga adalah pengenalan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga yang telah mengakar didalam keyakinan dan menjadi ideologi perempuan dan laki-laki, yang dilihat dari: anggapan mengenai pendidikan dan anggapan tentang kepemimpinan. Seseorang dikatakan memiliki sosialisasi peran gender dalam keluarga yang kuat apabila menganggap bahwa peran perempuan setara dengan laki-laki, diukur dengan jumlah nilai dari variabel sosialisasi peran gender dalam keluarga yang diperoleh ialah 11,5-14. Seseorang dikatakan memiliki sosialisasi peran gender dalam keluarga yang lemah apabila menganggap bahwa peran perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki atau sebaliknya, diukur dengan jumlah nilai dari variabel sosialisasi peran gender dalam keluarga yang diperoleh ialah 7-10,5. Responden diberikan tujuh pertanyaan terkait sosialisasi peran gender dalam keluarga anggota KOWAR. Pertanyaan tersebut ialah: 1. Apakah menurut Anda pendidikan itu penting? 2. Apakah menurut Anda perempuan pantas untuk bersekolah sampai tingkat tinggi? 3. Apakah menurut Anda perempuan perlu untuk bersekolah sampai tingkat tinggi?

4. Apakah menurut Anda perempuan dan laki-laki harus mendapatkan pendidikan yang setara? 5. Apakah sewaktu kecil Anda diberikan pandangan oleh orangtua bahwa perempuan perlu bersekolah tinggi? 6. Apakah menurut Anda perempuan pantas untuk menjadi pemimpin? 7. Apakah sewaktu kecil Anda diberikan pandangan oleh orangtua bahwa perempuan pantas untuk menjadi pemimpin? 7. Konsep analisis relasi gender diukur dari tingkat kesetaraan gender. Tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR dikatakan setara apabila penempatan posisi, akses, dan kontrol antara perempuan dan laki-laki seimbang/setara dalam KOWAR, diukur dengan jumlah nilai dari variabel relasi gender yang diperoleh ialah 37,6-50. Tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR dikatakan tidak setara apabila penempatan posisi, akses, dan kontrol antara perempuan dan laki-laki tidak seimbang/setara dalam KOWAR, diukur dengan jumlah nilai dari variabel relasi gender yang diperoleh ialah 25-37,5. a. Penempatan posisi perempuan dan laki-laki adalah posisi yang ditempati oleh perempuan dan laki-laki dalam kepengurusan KOWAR. Penempatan posisi dalam KOWAR dikatakan setara apabila perempuan maupun laki-laki sama-sama menempati posisi yang sejajar dalam KOWAR, diukur dengan jumlah nilai dari variabel penempatan posisi yang diperoleh ialah 7,6-10. Penempatan posisi dalam KOWAR dikatakan tidak setara apabila perempuan maupun laki-laki menempati posisi yang tidak seimbang dalam KOWAR, diukur dengan jumlah nilai dari variabel penempatan posisi yang diperoleh ialah 5-7,5. Responden diberikan lima pertanyaan, yaitu: 1. Siapakah yang bertugas membuat struktur organisasi KOWAR? 2. Siapakah yang menentukan pembagian kerja masing-masing Pengurus? 3. Siapakah yang merekrut dan melatih karyawan koperasi? 4. Siapakah yang merumuskan setiap kegiatan dalam KOWAR? 5. Siapakah yang bertugas mengembangkan kerjasama dengan pihak lain (koperasi dan organisasi lain) dalam KOWAR? b. Tingkat akses dalam memperoleh sumberdaya dan manfaat adalah peluang atau kesempatan yang didapatkan oleh responden untuk memperoleh

sumberdaya (uang, pekerjaan, peralatan, pendidikan/pelatihan) dan manfaat (pendidikan/pelatihan, SHU, status, kekuasaan) dalam KOWAR, tetapi tanpa kekuasaan/wewenang untuk membuat keputusan tentang bagaimana menggunakannya dan hasil darinya. Akses untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR dikatakan tinggi apabila perempuan maupun laki-laki sama-sama tidak mendapatkan kesulitan akses dalam KOWAR, diukur dengan jumlah nilai dari variabel akses yang diperoleh ialah 17-24. Akses untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR dikatakan rendah apabila perempuan maupun laki-laki sama-sama mendapatkan kesulitan akses dalam KOWAR, diukur dengan jumlah nilai dari variabel akses yang diperoleh ialah 8-16. Responden diberikan delapan pertanyaan, yaitu: 1. Apakah Anda memperoleh uang/pinjaman setelah bergabung dengan KOWAR? 2. Apakah

Anda

tidak

mendapat

kesulitan

dalam

memperoleh

uang/pinjaman tersebut? 3. Apakah Anda mempunyai pekerjaan/tugas dalam KOWAR? 4. Apakah pekerjaan/tugas yang Anda dapatkan sesuai dengan posisi Anda dalam KOWAR? 5. Apakah Anda mempunyai kemudahan dalam menggunakan peralatan (misalnya: komputer) yang dimiliki KOWAR? 6. Apakah Anda berkesempatan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan mengenai koperasi? 7. Apakah Anda pernah mengikuti pendidikan/pelatihan tersebut? 8. Apakah Anda merasakan adanya peningkatan kemampuan setelah mengikuti pendidikan/pelatihan tersebut? c. Tingkat kontrol dalam memperoleh sumberdaya dan manfaat adalah wewenang sepenuhnya yang dimiliki oleh responden untuk memperoleh sumberdaya (uang, pekerjaan, peralatan, pendidikan/pelatihan) dan manfaat (pendidikan/pelatihan, SHU, status, kekuasaan) dalam KOWAR. Kontrol dikatakan tinggi apabila perempuan dan laki-laki bersama-sama mengambil keputusan dalam KOWAR, diukur dengan jumlah nilai dari variabel kontrol

yang diperoleh ialah 19-24. Kontrol dikatakan rendah apabila yang mengambil keputusan dalam KOWAR hanya perempuan atau laki-laki saja, diukur dengan jumlah nilai dari variabel kontrol yang diperoleh ialah 12-18. Responden diberikan 12 pertanyaan, yaitu: 1. Apakah Anda ikut menentukan besarnya simpanan anggota? 2. Apakah Anda ikut menentukan besarnya SHU yang didapatkan tiap anggota? 3. Apakah Anda ikut memeriksa jalannya KOWAR? 4. Apakah

Anda

ikut

menentukan

siapa

yang

berhak

ikut

pendidikan/pelatihan mengenai koperasi? 5. Apakah Anda ikut menentukan siapa yang berhak menggunakan peralatan (misalnya: komputer) milik KOWAR? 6. Apakah Anda meningkat statusnya (misalnya: dianggap menjadi orang penting) dalam lingkungan sekolah setelah bergabung dengan KOWAR? 7. Apakah dengan status yang Anda dapatkan tersebut Anda jadi memiliki kekuasaan dalam lingkungan sekolah? 8. Siapakah yang memutuskan untuk memberikan uang/pinjaman kepada anggota? 9. Siapakah yang memutuskan untuk membeli peralatan (komputer) dalam KOWAR? 10. Siapakah yang memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Anggota untuk menggunakan peralatan (komputer) dalam KOWAR? 11. Siapakah yang memutuskan untuk memberikan pendidikan/pelatihan kepada karyawan dan anggota KOWAR? 12. Siapakah yang memutuskan untuk menentukan siapa Pengurus yang akan mengikuti pendidikan/pelatihan dalam KOWAR? d. Tingkat keberhasilan KOWAR dikatakan tinggi apabila sudah melibatkan anggota perempuan dan laki-laki dalam penyelenggaraan RAT; Rapat Anggota, Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPB); realisasi anggaran pendapatan koperasi; realisasi anggaran belanja koperasi; realisasi surplus hasil usaha koperasi; pemeriksaan intern dan ekstern, serta kesejahteraan anggota meningkat yang

dilihat dari: peningkatan SHU; peningkatan simpanan anggota; kebutuhan ekonomi anggota terpenuhi, diukur dengan jumlah nilai dari variabel keberhasilan yang diperoleh ialah 15-19. Tingkat keberhasilan KOWAR dikatakan rendah apabila tidak melibatkan anggota perempuan dan laki-laki dalam penyelenggaraan RAT; Rapat Anggota, Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPB); realisasi anggaran pendapatan koperasi; realisasi anggaran belanja koperasi; realisasi surplus hasil usaha koperasi; pemeriksaan intern dan ekstern, serta kesejahteraan anggota meningkat yang dilihat dari: peningkatan SHU; peningkatan simpanan anggota; kebutuhan ekonomi anggota terpenuhi, diukur dengan jumlah nilai dari variabel keberhasilan yang diperoleh ialah 9-14. Responden diberikan sembilan pertanyaan terkait kontrol responden dalam memperoleh sumberdaya dan manfaat. Responden diberikan sembilan pertanyaan, yaitu: 1. Apakah Anda pernah mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT)? 2. Jika ya, berapa kali anda mengikuti RAT ? 3. Apakah yang Anda lakukan dalam RAT ? 4. Apakah Anda mendapatkan SHU setiap tahunnya ? 5. Apakah Anda merasakan adanya peningkatan SHU setiap tahunnya? 6. Apakah Anda mendapatkan sesuatu berbentuk barang (misalnya: pakaian) dari KOWAR? 7. Apakah Anda mendapatkan realisasi surplus hasil usaha KOWAR (misalnya: perjalanan wisata)? 8. Apakah Anda merasakan adanya peningkatan jumlah simpanan Anggota setiap tahunnya? 9. Apakah Anda merasakan kebutuhan ekonomi keluarga Anda sedikit terpenuhi setelah bergabung dengan KOWAR?

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1

Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 7 Bekasi yang beralamat di Jalan

Belanak II, Perumnas II, Bekasi, Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Mei s.d. Juni 2009. 3.2

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang didukung

oleh data kualitatif. Metode penelitian kuantitatif yang digunakan adalah penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data primernya, dengan unit analisa individu (Singarimbun, 1995). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang mementingkan diperolehnya informasi atau data dari subyek penelitian secara alamiah, berdasarkan pengalaman sosial mereka masing-masing sesuai dengan lingkungan sosial dan alamiah yang unik yang sarat nilai, dan data yang dikumpulkan merupakan data deskriptif yang berupa kata-kata dari subyek penelitian (Singarimbun, 1995). Melalui penggunaan metode tersebut diharapkan dapat diambil keterangan selengkap-lengkapnya dan mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai relasi gender yang ada dalam organisasi KOWAR. 3.3

Teknik Pengambilan Sampel Sampel sebanyak 30 orang dipilih dengan metode pengambilan sampel

acak sederhana (simple random sampling) dengan mengundi satuan-satuan elementer dalam populasi dan perhitungan secara disproporsional. Sampel acak sederhana ialah sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Singarimbun, 2005).

Perhitungan secara disproposional berarti dari populasi 79 orang anggota KOWAR, yang terdiri dari 45 orang perempuan dan 34 orang laki-laki, diambil sampel sebanyak 17 orang perempuan dan 13 orang laki-laki. Data kualitatif dilakukan dengan wawancara untuk menggali informasi yang sifatnya lebih mendalam dari tiga orang pengurus KOWAR dan juga seorang staf PKPRI yang mengetahui perkembangan KOWAR. 3.4

Teknik Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya (Istijanto, 2006). Pengumpulan data primer diantaranya adalah dengan kuesioner dan wawancara. Kuesioner diberikan kepada 30 orang responden perempuan dan laki-laki yang mencakup anggota dan pengurus KOWAR. Kuesioner yang digunakan berisi beberapa butir pertanyaan mengenai relasi gender dalam KOWAR. Pertanyaan yang diajukan mengenai tingkat sosialisasi peran gender dalam keluarga diantaranya anggapan responden mengenai pantas tidaknya perempuan untuk bersekolah sampai tingkat tinggi dan anggapan responden mengenai pantas tidaknya perempuan untuk memimpin. Pertanyaan yang diajukan mengenai relasi gender diantaranya bagaimana tingkat akses dan tingkat kontrol yang dimiliki oleh guru dan karyawan untuk memperoleh sumberdaya (uang, pekerjaan, peralatan, pendidikan/pelatihan) dan manfaat (pendidikan/pelatihan, SHU, status, kekuasaan) dalam KOWAR. Pertanyaan yang diajukan mengenai tingkat keberhasilan KOWAR diantaranya apakah anggota koperasi yang menjadi responden merasakan manfaat setelah bergabung dengan KOWAR. Wawancara dilakukan kepada tiga orang pengurus dengan menggunakan panduan pertanyaan mengenai perkembangan KOWAR dari periode sebelumnya, penempatan posisi, akses, kontrol, dan keberhasilan KOWAR. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait topik penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari studi literatur berupa tulisan Laporan Tahunan RAT KOWAR, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOWAR, dan daftar hadir anggota dalam RAT.

3.5

Teknik Pengolahan dan Analisis Data Data yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Data

primer yang berhasil dikumpulkan secara kuantitatif terlebih dahulu diolah dan di tabulasikan. Data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan tabulasi silang. Selanjutnya, data kuantitatif yang telah ditampilkan dalam tabulasi silang dilakukan dengan pengujian statistik dengan uji statistik non parametik Chi Square untuk data dengan skala minimal nominal pada taraf nyata ( ) 0,05, dan dengan korelasi Rank Spearman untuk data dengan skala minimal ordinal, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk melihat kasus yang terjadi. Pengolahan data masing-masing variabel akan diproses dengan menggunakan software SPSS 16.0 dan Microsoft Excel 2007. Analisa

kualitatif

dilakukan

dengan

cara

mendeskripsikan

dan

menginterpretasikan fenomena yang ada di lapang. Data yang dianalisa secara kualitatif yaitu data tentang kebijakan organisasi KOWAR dan AD/ART KOWAR. Menginterpretsikan data tersebut dalam bentuk tabel dan deskripsi kata. Data dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan program komputer SPSS 16.0 for Windows (Spread sheet for statistic) dengan model uji analisis Chi-square ( ). Menentukan signifikansi suatu nilai sebesar nilai

hitung

ditaksir

dengan menggunakan Tabel C pada Tabel statistik dengan db=k-1 dan tetapkan =0,05. Jika kemungkinan yang berkaitan dengan nilai dari nilai

Tabel,

hitung

adalah lebih besar

maka tolak H0 dan terima H1.

3.5.1 Uji Chi Square Analisis Chi Square merupakan analisis statistik non parametik, digunakan untuk menguji apakah frekuensi data yang diamati dari suatu variabel kategorik sesuai dengan frekuensi harapan (Uyanto, 2009). Rumus Uji Chi Square:

Keterangan: = Chi Square fo = Frekuensi hasil observasi

fe = Frekuensi yang diharapkan pada populasi penelitian, dengan membagikan jumlah subyek dalam sampel dan kategori subyek. Hasil uji Chi Square menghasilkan nilai Asympyotic Significance (Asymp. Sig.) yang menunjukan ada tidaknya hubungan antara dua faktor yang diteliti, dan kemudian diperbandingkan dengan nilai

(0,05). Patokan pengambilan keputusan

Berdasarkan nilai Asymp. Sig. adalah Asymp. Sig. lebih kecil dari nilai

(0,05),

maka Ho ditolak, dimana: 1. Ho: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara jenis pekerjaan anggota KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara jenis pekerjaan anggota KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. 2. Ho: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara status pernikahan anggota KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara status pernikahan anggota KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. 3.5.2 Uji Korelasi Rank Spearman Uji ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel dimana kedua variabel berbentuk peringkat (rank) atau kedua variabel berskala ordinal (Uyanto, 2009). Korelasi Rank Spearman digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel bebas dan terikat yang berskala ordinal (non parametik). Korelasi dapat menghasilkan angka positif (+) dan negatif (-). Korelasi yang menghasilkan angka positif berarti hubungan kedua variabel bersifat searah, yang berarti jika variabel bebas besar maka variabel terikat juga besar. Korelasi yang menghasilkan angka negatif berarti hubungan kedua variabel tidak searah, yang berarti jika varabel bebas besar maka variabel terikat menjadi kecil. Rumus Korelasi Rank Spearman:

Keterangan: = Nilai Koefisien Rank Spearman di = Disparitas ( x1-x2)

n

= Banyaknya Pengamatan

Hasil uji korelasi Rank Spearman juga menghasilkan nilai probabilitas atau pvalue. Jika p-value lebih kecil dari nilai

(0,05), maka ditolak Ho, dimana:

1. Ho: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara umur anggota KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara umur anggota KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. 2. Ho: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara tingkat pendidikan anggota KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara tingkat pendidikan anggota KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. 3. Ho: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara tingkat sosialisasi peran gender dari keluarga anggota KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender KOWAR. H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara tingkat sosialisasi peran gender dari keluarga anggota KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. 4. Ho: Tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR dengan tingkat keberhasilan KOWAR. H1: Terdapat hubungan nyata/signifikan antara tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR dengan tingkat keberhasilan KOWAR.

BAB IV ORGANISASI DAN KARAKTERISTIK ANGGOTA KOWAR SMP NEGERI 7 BEKASI Bab ini akan menjelaskan mengenai analisis organisasi KOWAR yang dilihat dari sejarah dan perkembangan KOWAR, jumlah perempuan dan laki-laki dalam organisasi KOWAR, interaksi perempuan dan laki-laki dalam KOWAR, aturan main dalam KOWAR, dan analisis KOWAR sebagai organisasi koperasi. Selain mengenai organisasi, juga akan dibahas mengenai karakteristik anggota KOWAR berdasarkan umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan status pernikahan. 4.1

Sejarah dan Perkembangan KOWAR SMPN 7 Bekasi merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri

yang ada di Bekasi. Sekolah ini berlokasi di Jalan Belanak, Perumnas II, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini dapat dicapai dengan menggunakan angkutan Kota (Koasi) bernomor 02 dari arah Pekayon, sedangkan dari arah terminal Bekasi menggunakan Koasi bernomor 05. Ongkos Koasi 02 maupun 05 adalah Rp. 3000,-. Setelah itu berhenti di Kayuringin, kemudian disambung dengan menggunakan becak atau ojek, dan berhenti di depan gerbang sekolah. Ongkos becak maupun ojek adalah Rp. 5000,-. Sehingga ongkos yang dibutuhkan untuk mencapai sekolah ini kurang lebih adalah sebesar Rp. 8000,-. Perjalanan menuju sekolah ini dapat ditempuh selama kurang lebih satu jam dari arah Pekayon maupun dari terminal Bekasi. Jumlah guru di sekolah ini adalah 62 orang, yang terdiri dari 39 orang perempuan dan 23 laki-laki. Jumlah karyawan sekolah ialah 22 orang, yang terdiri dari 18 orang laki-laki dan empat orang perempuan. SMPN 7 Bekasi memiliki visi: menang dalam kompetisi, religius, percaya diri, dan profesional, serta memiliki misi: memberikan kemampuan dasar, meningkatkan keterampilan, mengembangkan wawasan dan pengetahuan, mengembangkan akhlak terpuji, meningkatkan keharmonisan dengan lingkungan. KOWAR didirikan di Bekasi tanggal 12 Desember 1983 dan bertempat di SMPN 7 Bekasi untuk waktu yang tidak terbatas. Koperasi ini berbadan hukum

nomor 9685/BH/KKW/IX/1991 sejak 9 September 1991. Koperasi ini mempunyai wilayah kerja meliputi daerah kerja SMPN 7 Bekasi. Koperasi ini dinamakan koperasi warga karena merupakan koperasi yang berAnggotakan warga SMPN 7 Bekasi, yaitu guru-guru, kepala sekolah, serta karyawan sekolah. Koperasi ini berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. KOWAR memiliki misi yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan peningkatan pemahaman Anggota tentang koperasi. Koperasi ini bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Koperasi ini menyelenggarakan usaha: 1. mewajibkan dan menggiatkan Anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur; 2. mengadakan usaha pelayanan kebutuhan simpan pinjam untuk para Anggota; dan 3. mengadakan unit usaha toko, buku-buku pelajaran, alat tulis, seragam dan kelengkapannya. 4.2

Jumlah Perempuan dan Laki-laki dalam KOWAR Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja)

dalam organisasi10. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan meninjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Berdasarkan struktur organisasi KOWAR, susunan kepengurusan koperasi pada KOWAR terdiri dari pelindung, pengurus, Badan Pemeriksa (BP), anggota, dan karyawan koperasi. Pengurus koperasi sendiri terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris I, sekretaris II, dan bendahara. Berikut ini ditampilkan struktur organisasi KOWAR pada Gambar 4:

10

http://hmti.wordpress.com/2008/02/22/definisi-dan-pengertian-organisasi/ Diakses tanggal 29 Juni 2006.

Pelindung

Pengurus

Badan Pemeriksa (BP)

Anggota

Karyawan

Ketua

Wakil ketua

Sekretaris I

Sekretaris II

Bendahara

Gambar 4. Struktur Organisasi KOWAR

Kepengurusan dari organisasi KOWAR ini terdiri dari pengurus (ketua, wakil ketua, sekretaris I, sekretaris II, dan bendahara) dan Badan Pemeriksa (BP). Kepengurusan inti dari organisasi ini hanyalah pengurus perempuan dan laki-laki saja. Pelindung hanyalah tambahan saja, karena pada dasarnya organisasi koperasi tidak memiliki pelindung. Menurut salah seorang pengurus, yaitu Bapak Mhd, organisasi KOWAR ini berada dalam instansi sekolah sehingga kepala sekolah diberi kekuasaan sebagai pelindung oleh seluruh anggota KOWAR. Karyawan koperasi hanya bertugas untuk menjaga dan mengelola toko koperasi saja sehingga tidak termasuk dalam kepengurusan koperasi. Jumlah perempuan dalam kepengurusan KOWAR ialah sebanyak tiga orang, yaitu dalam posisi wakil ketua, sekretaris I, dan bendahara. Jumlah lakilaki dalam kepengurusan KOWAR ialah sebanyak empat orang, yaitu dalam posisi pelindung, Badan Pemeriksa (BP), ketua, dan sekretaris II. Jumlah anggota perempuan adalah 45 orang dan jumlah anggota laki-laki adalah 34 orang. 4.3

Kegiatan Perempuan dan Laki-laki dalam KOWAR Interaksi antara perempuan dan laki-laki dalam KOWAR tergolong baik.

Hal ini tidak hanya terlihat antar pengurus atau antar anggota saja, tetapi juga antar pengurus dan anggota, baik perempuan maupun laki-laki. Pengurus KOWAR memiliki pembagian kerja yang berbeda-beda, yaitu:

1. Simpan pinjam

: Perempuan (Bendahara)

2. PSAS (Pakaian Seragam Anak Sekolah) : Laki-laki (Ketua) 3. Kantin dan Toko

: Laki-laki (Sekretaris II)

4. LKS

: Perempuan (Wakil ketua)

5. Buku Paket

: Perempuan (Sekretaris I)

Pembagian kerja ini membuat pengurus perempuan dan laki-laki berbedabeda dalam mencurahkan waktunya untuk KOWAR. Wakil ketua dan sekretaris I lebih sedikit curahan waktunya dalam mengelola KOWAR karena mereka disibukkan hanya pada awal semester, yaitu untuk mengurus LKS dan buku paket siswa. Ketua mencurahkan waktunya lebih banyak dari wakil ketua dan sekretaris I untuk mengelola PSAS dan melaporkan hasilnya setiap bulan. Sekretaris II lebih banyak mencurahkan waktunya dibandingkan wakil ketua, sekretaris I, dan ketua untuk mengelola kantin dan toko KOWAR, karena harus melihat perkembangan dan penjualannya setiap hari dan mengisi kekosongan barang di toko setiap bulannya. Bendahara yang paling banyak mencurahkan waktunya dalam KOWAR, yaitu untuk mengelola simpan pinjam anggota. Tugas ini membutuhkan lebih banyak waktu dibanding tugas lainnya, karena sifatnya harian sehingga anggota lebih banyak berinteraksi dengan bendahara. Sesuai dengan penjelasan dari Ibu Est (38 tahun) berikut ini: ”...cape mbak jadi bendahara, harus selalu siap sedia bawa buku catetan simpen pinjem, udah gitu setiap malem saya harus ngitung lagi berapa duit yang keluar berapa duit yang masuk, biasanya sih abis anak-anak udah pada tidur baru saya berkutat ama pembukuan koperasi... ” Adanya pembagian kerja dalam kepengurusan ini yang mendasari dibuatnya kebijakan mengenai waktu dalam KOWAR. Kebijakan ini dibuat atas hasil diskusi dan kesepakatan seluruh pengurus dalam Rapat Pengurus, yaitu: 1.

Rapat Pengurus diadakan seminggu sekali.

2.

Rapat Pengurus diadakan setiap jam pulang sekolah.

3.

Rapat Pengurus dilakukan selama minimal 30 menit dan maksimal 60 menit, kecuali apabila ada hal-hal yang perlu dibicarakan lebih lanjut.

4.

Pengurus perempuan diperbolehkan pulang terlebih dahulu apabila Rapat Pengurus belum selesai namun sudah mendapat panggilan dari anak atau suami untuk segera pulang. Kebijakan tersebut juga berlaku dalam Rapat Anggota. Kebijakan ini

mengandung isu bias gender, yaitu pandangan yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin yang dalam hal ini adalah perempuan. Perempuan masih dianggap untuk lebih banyak mencurahkan waktu di rumah dibanding tempat kerja, dan masih harus mengerjakan tugas rumah tangga yaitu mengurus suami dan anak. Sesuai dengan hasil penelitian dari Ludiro, dalam Munandar (1985) yang mengungkapkan bahwa kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh perempuan atau ibu bekerja ialah: 1. Waktu dirasakan terlalu sempit, jadi tentu para ibu sering dalam keadaan terburu-buru dan tertekan. 2. Ibu merasa tidak tenang bekerja bila anak sedang sakit atau apabila anak belum mencapai usia siap untuk ditinggal. 3. Kesulitan timbul apabila pembantu, pengasuh, atau keluarga yang sudah biasa mengasuh dan menemani anak yang sedang sakit atau pergi meninggalkan keluarga tersebut. 4. Badan yang terlalu lelah karena ingin mengerjakan semua tugas dan memenuhi semua fungsi secara memuaskan. Hal ini membuat perempuan dalam KOWAR lebih merasa memiliki kontrol yang tinggi dalam KOWAR, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh KOWAR harus melibatkan perempuan, sedangkan perempuan memiliki waktu yang lebih sedikit di SMPN 7 Bekasi karena sebagian besar waktu perempuan adalah dirumah, sehingga keputusankeputusan yang diambil cenderung atas kontrol perempuan. Partisipasi anggota dalam proses pembentukan opini dan pengambilan keputusan, pada semua koperasi, dijadikan dasar prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam peraturan dan anggaran dasar koperasi. Di samping prinsip identitas dan peningkatan anggota, maka prinsip demokrasi adalah karakteristik dasar sistem koperasi. Bahkan, setelah berkembangnya demokrasi perwakilan, sebagai pengganti demokrasi langsung, prinsip ”one man one vote’ tetap saja menjadi

basis yang fundamental dalam pengambilan keputusan dalam RAT atau rapat para wakil. 4.4

Aturan Main dalam KOWAR Aturan main dalam KOWAR tertulis dalam Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KOWAR. AD/ART ini memuat semua hal mengenai KOWAR, mulai dari struktur organisasi, penjelasan mengenai siapa saja pelaku-pelaku didalam KOWAR, tugas apa saja yang mereka lakukan, dan aturan mengenai Rapat Anggota Tahunan (RAT). 4.4.1 Pelindung Dalam AD/ART KOWAR, pelindung merupakan kepala sekolah SMPN 7 Bekasi. Pelindung bertugas untuk memberi saran/anjuran kepada pengurus untuk kemajuan koperasi baik diminta maupun tidak. Pelindung memiliki hak suara dalam Rapat Anggota atau Rapat Pengurus. Pelindung tidak menerima gaji akan tetapi dapat diberi uang jasa sebesar empat persen dari pembagian SHU dan hasil rugi laba. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang pengurus, yaitu Bapak Mhd, pelindung KOWAR telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART, diantaranya adalah: pelindung ikut memberi saran/anjuran untuk KOWAR, pelindung memberi saran setelah diminta oleh pengurus, pelindung ikut memberikan suara dalam Rapat Anggota, pelindung menerima uang jasa empat persen sesuai dengan AD/ART, namun pelindung tidak ikut dan tidak diundang dalam Rapat Pengurus. 4.4.2 Pengawas / Badan Pemeriksa Koperasi (BP) Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya. Pemeriksaan itu dijalankan oleh suatu Badan Pemeriksa yang terdiri dari anggota koperasi berjumlah ganjil (satu, tiga, dan sebagainya) yang tidak termasuk golongan pengurus dan dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa jabatan sama dengan pengurus. Badan Pemeriksa KOWAR sendiri berjumlah satu orang. Badan Pemeriksa koperasi ialah orang yang jujur dan mengetahui seluk beluk perkoperasian dan pembukuan. Pemeriksaan diadakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali mengenai hal uang, persediaan barang, alat perlengkapan, dan juga

mengenai

kebenaran

pembukuan

serta

kebijaksanaan

pengurus

dalam

menyelenggarakan organisasi perusahaan koperasi. Hasil pemeriksaan dan cara melakukannya dituangkan dalam sebuah laporan tertulis yang harus disampaikan oleh pengurus koperasi kepada anggota koperasi dan salinannya dikirim kepada pejabat. Badan Pemeriksa koperasi sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Masa kerja Badan Pemeriksa adalah sama dengan masa kerja pengurus, yaitu lima tahun. Apabila Badan Pemeriksa tidak

dapat

menjalankan

tugasnya

karena

sesuatu

hal

yang

dapat

dipertanggungjawabkan atas koperasi ini dapat ditunjuk suatu tim yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Pemeriksa. Badan Pemeriksa mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus pada Rapat Anggota. Badan Pemeriksa Koperasi (BP) mendapatkan uang jasa sebesar tiga persen dari pembagian SHU dan hasil rugi laba. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang pengurus, yaitu Bapak Mhd, anggota BP hanya bertugas memeriksa keuangan KOWAR saja tidak ikut memeriksa persediaan barang toko, alat perlengkapan KOWAR, dan kebijaksanaan pengurus dalam menyelenggarakan organisasi perusahaan koperasi. BP juga tidak mengirim salinan laporan tertulisnya kepada pejabat koperasi di PKPRI. Hal ini tidak sesuai dengan AD/ART KOWAR yang sudah dibuat dan disepakati oleh anggota koperasi. 4.4.3 Pengurus Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota, dan dalam keadaan luar biasa Rapat Anggota dapat mengangkat anggota lain untuk menjadi pengurus dengan maksimum tidak boleh lebih dari sepertiga dari jumlah pengurus. pengurus harus memenuhi syarat, yaitu jujur dan terampil bekerja, serta mengerti tentang koperasi. Pengurus dipilih untuk masa kerja lima tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya. Pengurus terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Bendahara. Masing-masing Pengurus memiliki tugas masing-masing. Ketua bertanggung jawab atas pengadaan dan penjualan Pakaian Seragam Anak Sekolah (PSAS), Wakil Ketua bertanggung jawab atas pengadaan dan penjualan Lembar

Kerja Siswa (LKS), Sekretaris I bertanggung jawab atas pengadaan dan penjualan buku paket, Sekretaris II bertanggung jawab atas toko koperasi, dan Bendahara bertanggung jawab atas keuangan koperasi. Pengurus berkewajiban untuk memimpin organisasi dari perusahaan koperasi, mengelola koperasi dengan sebaik-baiknya, melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi, mewakili koperasi dalam kegiatan induk koperasi di luar maupun di dalam daerah kerja, dan mewakili koperasi dalam kegiatan induk koperasi di luar maupun di dalam daerah kerja. Pengurus atas tanggungan sendiri dapat memberi kuasa kepada seseorang atau beberapa orang lain untuk melakukan pinjaman harian dalam perusahaan koperasi dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakilinya hal-hal urusan sehari-hari perusahaan koperasi. Tugas setiap anggota pengurus ditetapkan dalam peraturan khusus yang disyahkan oleh Rapat Pengurus. Anggota pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa sebesar 25 persen. Uang jasa ini diambil dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dengan penyusutan nilai barang, serta gaji karyawan dan segala biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun buku, dan hasil rugi laba. Pengurus harus segera mencatat dalam daftar anggota, tentang masuk dan berhentinya anggota. Pengurus harus segera mencatat tentang dimulai dan berhentinya jabatan pengurus. Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota. Pengurus harus memberi bantuan kepada pejabat dan pemeriksa untuk melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan pembukuan, warkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang koperasi yang ada padanya. Setiap anggota pengurus harus berusaha agar pemeriksaan tersebut tidak diperhambat baik sengaja atau tidak oleh pengurus. Pengurus wajib memberi laporan kepada pejabat tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan faham. Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh pengurus dengan jalan damai

tanpa memihak satu pihak. Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi, peraturan-peraturan khusus dan keputusan-keputusan Rapat Anggota terutama pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pengurus koperasi ini tidak boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, kecuali untuk Koperasi Pusat, Gabungan, atau Induk. Pengurus harian dari koperasi tidak boleh merangkap anggota pengurus harian di Pusat, Gabungan, Induk. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang Pengurus, kinerja Pengurus

KOWAR

sudah

sesuai

dengan

AD/ART

KOWAR.

Berikut

penjelasannya: ”...saya menilai pengurus sudah melaksanakan tugasnya dengan baik ya mbak, seperti dalam hal simpan pinjam, pengurus sudah menginformasikan kepada seluruh anggota bagaimana prosedur untuk simpan pinjam itu, sehingga seluruh anggota tahu apa syarat minjem duit itu, pengurus juga yang nentuin apakah anggota yang akan meminjam duit tersebut bisa minjem apa enggak, soalnya kita punya ketentuan yang udah disepakati seluruh anggota ketika Rapat Anggota Tahunan, dan sejauh ini pengurus belum menerima komplain apapun dari anggota tentang masalah ini, selain itu juga tentang pembagian tugas, kan masing-masing pengurus punya tanggung jawabnya masing-masing ya mbak, kayak saya yang bertanggung jawab atas pengadaan dan penjualan buku paket, maka saya yang berhubungan dengan para penerbit LKS dan buku paket untuk siswa, begitu juga dengan pengurus yang lain, selain itu saya juga bertugas untuk membuat laporan tentang perkembangan koperasi, jadi saya laporkan setiap Rapat Anggota tahunan maupun dalam rapat koperasi lainnya, selain itu juga kepada pejabat di Depkopinda Bekasi, ya kalo menurut penilaian saya semua pengurus yang lain juga sudah melaksanakan tugas sesuai ketentuan di AD/ART ya mbak...” (Ibu Ysn, 49 tahun) Berdasarkan keterangan Ibu Ysn tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengurus KOWAR sudah cukup baik dan sesuai dengan AD/ART KOWAR. Pengurus bekerja sesuai dengan tugas masing-masing, pengurus mengelola koperasi diantaranya dalam hal simpan-pinjam anggota, dan pengurus melaporkan perkembangan KOWAR kepada seluruh anggota dan juga pejabat koperasi, yang dalam hal ini adalah staf Depkopinda (Departemen Koperasi dan Perindustrian) Kota Bekasi.

Meskipun kinerja pengurus koperasi sudah dinilai cukup baik, namun pada kenyataannya masih terdapat bias gender dalam pemilihan pengurus koperasi, yaitu pada pemilihan ketua koperasi. Bias gender ini terlihat dari adanya stereotipe dari calon ketua koperasi yang merupakan seorang perempuan. Beliau menolak menjadi ketua koperasi dan menyerahkan posisi tersebut kepada laki-laki yang juga calon ketua koperasi yang lain. Padahal, jumlah suara yang ia dapatkan lebih banyak dibandingkan jumlah suara untuk calon ketua laki-laki tersebut. Beliau masih menganggap bahwa laki-laki lebih berwibawa, tegas, dan bijaksana untuk menjadi pemimpin dibandingkan perempuan. Penjelasan selengkapnya diuraikan dalam Bab 5 mengenai penempatan posisi perempuan dan laki-laki dalam KOWAR. 4.4.4 Anggota Anggota koperasi ini adalah guru dan karyawan di lingkungan SMPN 7 Bekasi. Hal ini sesuai dengan pasal 4 dalam Bab IV Anggaran Dasar KOWAR, bahwa orang yang dapat diterima menjadi anggota koperasi ini adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat, yaitu: mempunyai kemampuan penuh untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum (dewasa, tidak berada dalam perwalian, dan sebagainya), bertugas sebagai guru atau karyawan SMPN 7 Bekasi, telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok koperasi, dan telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku. Keanggotaan koperasi mulai berlaku sejak terdaftar menjadi anggota dan dibuktikan dengan Kartu Anggota. Berakhirnya keanggotaan koperasi dibuktikan dengan dikeluarkannya anggota tersebut dari daftar anggota. Seseorang yang akan masuk menjadi anggota koperasi harus mengajukan permohonan kepada pengurus. Pengurus harus memberikan jawaban apakah permohonannya diterima atau ditolak dalam waktu yang tidak ditentukan. Bilamana Pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan pada Rapat Anggota berikutnya. Permintaan berhenti harus diajukan tertulis kepada pengurus. Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh pengurus dapat minta pertimbangan dalam Rapat Anggota yang akan datang.

Keanggotaan berakhir bilamana anggota meninggal dunia, minta berhenti atas kemauan sendiri, diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaannya, dan diberhentikan oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota terutama dalam hal keuangan atau berbuat sesuatu yang merugikan koperasi. Keanggotaan melekat pada diri anggota itu sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan dalih apapun juga. Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam AD/ART, peraturan khusus dan keputusan Rapat Anggota. Anggota berhak untuk berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam rapat itu, memilih dan dipilih, mengetahui pembukuan koperasi, memberi saran-saran guna perbaikan koperasi, dan mendapat SHU. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan, artinya keanggotaannya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun dan jalan apapun. Setiap anggota koperasi mempunyai hak yang sama untuk: menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara didalam Rapat Anggota; memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus/Badan Pemeriksa; meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar; mengemukakan pendapat atau saransaran kepada pengurus diluar rapat baik diminta maupun tidak diminta; mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota; mengetahui pembukuan dan usahausaha koperasi. Setiap anggota koperasi mendapatkan uang jasa sebesar 60 persen dari SHU dan hasil rugi laba. Anggota wajib untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib setiap bulan dan simpanan sukarela; mematuhi AD/ART yang ditetapkan oleh petugas koperasi; dan membayar angsuran pinjaman koperasi, dipotong langsung dari honor Komite Sekolah setiap bulannya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang pengurus KOWAR, yaitu Ibu Ysn, anggota KOWAR tidak membayar simpanan sukarela sesuai dengan AD/ART, anggota juga tidak mengetahui pembukuan koperasi, hal ini tidak sesuai dengan AD/ART yang telah dibuat dan disepakati anggota koperasi. 4.4.5 Rapat Anggota Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Setiap Anggota mempunyai satu suara dalam Rapat Anggota. Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun. Rapat Anggota dapat diadakan atas

kehendak pejabat, permintaan tertulis dari sepertiga dari jumlah anggota, dan atas kehendak pengurus. Tanggal dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya tujuh hari terlebih dahulu kepada anggota dan pejabat. Pada dasarnya Rapat Anggota sah jika yang hadir lebih dari separuh jumlah anggota koperasi. Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena jumlah anggota yang hadir tidak sesuai ketentuan, maka rapat ditunda untuk paling lama tujuh hari dan bila rapat ke-2 tetap tak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti rapat dalam keadaan luar biasa. Rapat Anggota dalam keadaan yang istimewa/luar biasa dianggap syah bila dihadiri 20 persen dari jumlah anggota koperasi. Keadaan istimewa/luar biasa yang dimaksud adalah apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan koperasi, apabila keadaan negara atau karena peraturanperaturan/ketentuan-ketentuan penguasa baik pusat maupun daerah setempat tidak memungkinkan Rapat Anggota, atau apabila pada saat diadakan Rapat Anggota yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan demi kelancaran usaha koperasi dan atau karena untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan. Keadaan tersebut dengan ketentuan bahwa segala keputusan Rapat Anggota yang diadakan hanya syah bila keputusan itu menguntungkan anggota dan atau menyelamatkan perusahaan koperasi. Keputusan Rapat Anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. Anggota yang tidak hadir dapat diwalikan suaranya kepada orang lain. Segala keputusan Rapat Anggota dicatat dalam sebuah daftar berita acara dan ditandatangani oleh ketua dan penulis rapat. RAT diadakan dalam waktu paling lambat dua bulan sesudah tutup tahun buku. Neraca dan perhitungan keuangan dikirim oleh Pengurus kepada pejabat dalam tempo satu bulan sesudah disyahkan oleh Rapat Anggota. Meskipun sudah memenuhi persyaratan penyelenggaraan RAT, namun tidak semua anggota KOWAR hadir dalam RAT. Penyelenggaraan RAT tahun 2008 pada tanggal 21 Februari 2009 tersebut masih memiliki banyak kesalahan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Awy, selaku Ketua PKPRI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia), diantaranya adalah masalah pembawa acara. Pada RAT seharusnya tidak ada pembawa acara, RAT dikendalikan oleh ketua koperasi, namun pada RAT KOWAR masih ada pembawa acara yaitu sekretaris I, dan yang mengendalikan rapat adalah sekretaris I bukan ketua koperasi. Selain itu, koperasi harus pintar mencari dana dari bidang usaha lain sesuai dengan kebijakan Pemda Bekasi. Koperasi juga tidak boleh lagi menjual LKS dan buku paket, karena sudah ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah yang menyediakan buku paket murah untuk para siswa. Dalam hal AD/ART, untuk merevisinya boleh dengan tim perumus AD/ART saja dan hasilnya ditandatangani oleh tim perumus tersebut. KOWAR juga harus berani untuk bekerjasama dengan bank untuk mendapat pinjaman demi kemajuan KOWAR. Selain itu, KOWAR juga harus bekerjasama dengan PKPRI untuk mengadakan bimbingan belajar untuk siswa. Menurut keterangan dari seorangp yaitu Bapak Mhd, KOWAR sudah memiliki beberapa rencana untuk meningkatkan pengelolaannya, yaitu dengan cara memperluas unit usaha. Unit usaha yang akan dibuat diantaranya ialah rental komputer, warnet (warung internet), dan fotokopi untuk siswa. Namun sampai saat ini hal tersebut masih berupa wacana dan belum terealisasi. Berdasarkan data-data diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Rapat Anggota belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PKPRI sebagai pusat koperasi. 4.4.6 Simpanan Anggota Setiap Anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi, simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- yang pada waktu keanggotaannya diakui merupakan suatu tanggungan atas koperasi sebesar jumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. Simpanan pokok dibayar langsung pada saat diterima menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti dari keanggotaannya. Semua anggota diwajibkan membayar simpanan wajib setiap bulan sebesar Rp. 30.000,- yang dipotong langsung dari honor komite sekolah. Uang simpanan pokok dan simpanan wajib

tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota. Jika diperlukan, koperasi dapat mengadakan simpanan khusus. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang pengurus yaitu Ibu Ysn, besarnya simpanan anggota, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, telah disepakati oleh seluruh anggota ketika RAT. Sejauh ini, seluruh anggota juga sudah mematuhi peraturan dengan membayar simpanan pokok dan simpanan anggota. 4.4.7 Modal Koperasi Koperasi mempunyai modal yang diperoleh dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan sukarela yang merupakan deposito uang pinjaman lain yang sah dan tidak mengikat. Uang tunai didalam kas hanya disediakan untuk keperluan operasional, sebaiknya disimpan di Bank. Koperasi mempunyai modal perusahaan tetap, yang diperoleh dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, dan penerimaan lain yang sah. Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas, dan kelebihannya dengan segera harus disimpan atas nama koperasi pusatnya, Bank Umum Koperasi, Bank Pemerintah ataupun pada bank lain dengan persetujuan pejabat. Uang yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dalam kuitansi yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua orang pengurus atau seorang pegawai yang ditunjuk oleh pengurus. Sesuai dengan hasil pengawasan dari pengawas KOWAR, dikatakan dalam Laporan Keuangan tahun 2008, bahwa dalam bidang permodalan, pengelolaan permodalan internal dilaksanakan dengan maksimal terutama dalam pelayanan pemberian bantuan simpan pinjam, dan jumlah anggota yang meminjam maupun besaran pinjaman meningkat. 4.4.8 Ikhtisar Lebih banyak perempuan dalam organisasi dan dalam proses pengambilan keputusan tidak secara otomatis akan menghasilkan kebijakan, program, organisasi dan mekanisme yang peka gender, karena perempuan tidak selalu merupakan promotor bagi kesetaraan gender. Mayoritas perempuan akan cenderung menjadi promotor yang aktif untuk perubahan menuju relasi gender yang lebih setara, untuk alasan yang sederhana yakni bahwa mereka juga

mengalami hambatan dan halangan yang berkaitan dengan gender seperti halnya perempuan-perempuan lain dalam masyarakatnya. Partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan biasanya berarti bahwa tingkat partisipasi perempuan perlu ditingkatkan secara substansial pada tataran organisasi yang lebih tinggi. Untuk tujuan ini semakin banyak organisasi yang menetapkan target dengan batas waktu tertentu untuk meningkatkan keseimbangan gender diantara stafnya. Sementara rasio partisipasi perempuan akan tergantung pada isu, sektor dan situasi yang dihadapi, tokenisme (tokenism) yakni hanya memasukkan satu atau sedikit perempuan, tidak akan berdampak apa-apa. Secara garis besar, aturan main dalam KOWAR sudah mempertimbangkan kepentingan perempuan dan laki-laki didalamnya. Hal ini terlihat dalam besarnya simpanan dan pinjaman yang tidak dibedakan antara perempuan dan laki-laki, dan juga besarnya SHU untuk anggota perempuan dan laki-laki yang seimbang.

4.5

Analisis KOWAR sebagai Organisasi Koperasi Organisasi menurut James D. Mooney11 adalah bentuk setiap perserikatan

manusia untuk mencapai tujuan bersama. KOWAR sebagai organisasi koperasi memiliki visi, yaitu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan peningkatan pemahaman anggota tentang koperasi. Pendayagunaan SDM (anggota dan pengurus) di koperasi perlu dikelola secara profesional agar terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan kepentingan dan kemampuan organisasi koperasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama dalam

pendayagunaan

SDM

(anggota

dan

pengurus)

untuk

mencapai

produktivitas kerja yang maksimal. Menurut Mangkunegara (dalam Rusidi, 1992), perkembangan usaha dan organisasi koperasi sangat tergantung pada produktif tidaknya karyawan yang bekerja di koperasi, walaupun dipengaruhi pula oleh kemampuan pengurus dan manajer dalam mengelola koperasinya. Aplikasi manajemen SDM (anggota dan pengurus) di lingkungan koperasi diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan bantuan terapan dalam mendayagunakan sumber daya karyawan 11

http://www.organisasi.org. Diakses tanggal 29 Juni 2006.

secara profesional. Dengan demikian, tujuan koperasi untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota, karyawan, dan masyarakat dapat terwujud. Pengelolaan sumber daya karyawan koperasi yang profesional dapat tercipta melalui perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang tepat, perencanaan dan pengembangan karier karyawan, sistem pemberian upah/gaji yang adil dan layak, program kesejahteraan karyawan yang memadai, pelaksanaan motivasi dan integrasi kerja, komunikasi kerja yang efektif antara pengurus, manajer dan karyawan, adanya pedoman disiplin dan sanksi kerja, serta penilaian prestasi kerja secara berkala yang kontinyu (Mangkunegara, dalam Rusidi, 1992). Sumber daya manusia koperasi bukan hanya pengurus, manajer, dan karyawan koperasi saja, melainkan juga anggota. Anggota koperasi adalah warga masyarakat; tertarik dan bergabungnya warga masyarakat ke dalam koperasi bukan sekadar untuk menerima pelayanan dari koperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan juga harus berperan aktif sebagai pemilik koperasi itu. Oleh karena itu, anggota koperasi merupakan sumber daya manusia tersendiri dalam koperasi itu. anggota koperasi harus mempunyai kesamaan sikap bagi tindakan-tindakan mencapai tujuan koperasi itu. Ini berarti para anggota harus mempunyai kesamaan nilai, persepsi dan keyakinan dalam hak dan kewajibannya. Penyuluhan koperasi berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia bagi koperasi. Penyuluhan koperasi tidak hanya memecahkan persoalan manajemen perusahaan koperasi tetapi menyangkut mengubah perilaku, yaitu mulai dari penyebaran inovasi koperasi kepada masyarakat (SDM) melalui pendidikan nonformal untuk mengubah perilaku masyarakat agar melaksanakan norma inovasi koperasi sampai dengan memberikan pendidikan kepada anggota dan memberikan konsultasi kepada perusahaan koperasi dan perusahaan/rumah tangga anggota (Sumaryana, dalam Rusidi, 1992). KOWAR sebagai organisasi koperasi memiliki karyawan koperasi untuk membantu pengelolaan unit usaha KOWAR, yaitu toko beserta pembukuannya. Karyawan ini dipilih oleh pengurus karena memiliki kompetensi dalam mengelola toko berikut pembukuannya dan melaporkannya sekali seminggu kepada Sekretaris I. Perekrutan karyawan koperasi oleh pengurus ini berdasarkan

informasi dari anggota koperasi. Karyawan koperasi cenderung memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota koperasi, sehingga kompetensinya masih dapat dinilai dan disesuaikan dengan tugas karyawan koperasi. 4.6

Karakteristik Anggota KOWAR Responden penelitian ini dibagi ke dalam empat karakteristik, yaitu

berdasarkan umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan status pernikahan. Bab ini menjelaskan mengenai responden berdasarkan keempat karakteristik tersebut. 4.6.1 Umur Dari hasil penelitian dapat diketahui selang umur responden berkisar antara 28-62 tahun. Oleh karena itu, peneliti membagi kategori umur menjadi dua kategori, yaitu umur 45 tahun ke atas dan umur dibawah 45 tahun. Pembagian umur ini berdasarkan hasil perhitungan nilai tengah (median) yang didapatkan yaitu 17. Umur termuda yaitu 28 tahun dijumlahkan dengan 17, dan didapatkan umur 45 tahun, begitu juga dengan umur tertua yaitu 62 tahun dikurangi dengan 17 dan didapatkan umur 45 tahun. Sebagian besar responden perempuan berumur dibawah 45 tahun, sedangkan sebagian besar responden laki-laki berumur 45 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa responden perempuan relatif berumur lebih muda daripada responden laki-laki. Data tersaji dalam Tabel 1: Tabel 1. Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Variabel Umur, Tahun 2009 Umur Perempuan (n) (%) Laki-laki (n) (%) Jumlah (n) (%) (tahun) 45

7 (41,18)

11 (84,62)

18 (60)

< 45

10 (58,82)

2 (15,38)

12 (40)

Total

17 (100)

13 (100)

30 (100)

4.6.2 Tingkat Pendidikan Berdasarkan tingkat pendidikan, responden perempuan dan laki-laki dibagi menjadi dua kategori, yaitu SMA ke atas (SMA, D3, S1, S2, S3), dan dibawah SMA (SD dan SMP). Seluruh responden perempuan pendidikan terakhirnya adalah SMA ke atas. Sebagian besar responden laki-laki pendidikannya SMA ke atas, dan masih terdapat responden laki-laki yang pendidikan terakhirnya dibawah SMA. Hal ini menunjukkan bahwa responden perempuan relatif telah

berpendidikan tinggi, yaitu SMA ke atas, sementara tidak semua responden lakilaki relatif berpendidikan tinggi, masih terdapat responden laki-laki yang masih berpendidikan rendah atau dibawah SMA, yang berarti hanya lulusan SD atau SMP. Tabel 2. Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Variabel Tingkat Pendidikan, Tahun 2009 Tingkat Pendidikan Perempuan (n) (%) Laki-laki (n) (%) Jumlah (n) (%) 17 (100)

9 (69,23)

26 (86,67)

< SMA

0 (0)

4 (30,77)

4 (13,33)

Total

17 (100)

13 (100)

30 (100)

SMA

4.6.3 Jenis Pekerjaan Berdasarkan jenis pekerjaan, responden perempuan dan laki-laki dibagi menjadi dua kategori, yaitu guru dan karyawan sekolah. Sebagian besar responden perempuan dan laki-laki merupakan guru, sedangkan karyawan sekolah lebih banyak berjenis kelamin laki-laki. Tabel 3. Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Variabel Jenis Pekerjaan, Tahun 2009 Jenis Pekerjaan Perempuan (n) (%) Laki-laki (n) (%) Jumlah (n) (%) Guru

14 (82,35)

9 (69,23)

23 (76,67)

Karyawan Sekolah

3 (17,65)

4 (30,77)

7 (23,33)

Total

17 (100)

13 (100)

30 (100)

4.6.4 Status Pernikahan Berdasarkan status pernikahan, seluruh responden dibagi menjadi dua kategori, yaitu sudah menikah dan belum menikah. Hampir seluruh responden perempuan dan laki-laki sudah menikah, hanya satu orang responden perempuan dan satu orang responden laki-laki yang belum menikah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden perempuan dan laki-laki sudah menikah. Tabel 4. Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Variabel Status Pernikahan, Tahun 2009 Status Pernikahan Perempuan (n) (%) Laki-laki (n) (%) Jumlah (n) (%) Sudah Menikah

16 (94,12%)

12 (92,3%)

28 (93,33%)

Belum Menikah

1 (5,88%)

1 (7,7%)

2 (6,67%)

Total

17 (100%)

13 (100%)

30 (100%)

BAB V ANALISIS RELASI GENDER DALAM KOWAR Relasi gender dalam KOWAR dianalisis berdasarkan tingkat kesejahteraan gender anggota dalam penempatan posisi antara perempuan dan laki-laki dalam organisasi KOWAR, akses, dan kontrol perempuan dan laki-laki dalam memperoleh sumberdaya (uang, pekerjaan, peralatan, pendidikan/pelatihan) dan manfaat (pendidikan/pelatihan, pendapatan, status, kekuasaan, pengakuan) dalam KOWAR. Analisis partisipasi anggota dalam suatu koperasi, seperti KOWAR, dapat dilihat dari: Partisipasi Kuantitatif (Berapa jumlah perempuan dan laki-laki sebagai anggota, karyawan dan pemimpin?), dan Partisipasi Kualitatif (Peranan perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kebijakan dan aktivitas koperasi). Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil dari analisis relasi gender dalam KOWAR tersebut secara kuantitatif dan secara kualitatif. 5.1

Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam KOWAR Penempatan posisi perempuan dan laki-laki dalam KOWAR lebih

difokuskan kepada posisi perempuan dan laki-laki dalam kepengurusan KOWAR. Pengurus koperasi baik perempuan maupun laki-laki mempunyai posisi masingmasing dalam KOWAR. Penempatan posisi ini dilihat dari siapa yang membuat struktur organisasi KOWAR, menentukan pembagian kerja masing-masing pengurus, merekrut dan melatih karyawan koperasi, merumuskan setiap kegiatan dalam KOWAR, dan mengembangkan kerjasama dengan pihak lain (koperasi dan organisasi lain) dalam KOWAR. Tabel 5. Jumlah dan Persentase Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam KOWAR, Tahun 2009 Laki-laki Posisi Perempuan (n) (%) Jumlah (n) (%) (n) (%) Setara 13 (100) 17 (100) 30 (100) Tidak Setara 0 (0) 0 (0) 0 (0) Jumlah 13 (100) 17 (100) 30 (100)

Sebanyak 30 orang responden perempuan dan laki-laki (100 persen) menjawab posisi perempuan dan laki-laki adalah setara. Data tersebut

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara pengurus perempuan dan laki-laki dalam KOWAR. Semua pengurus, baik perempuan dan laki-laki, mempunyai tugas yang sama dalam membuat struktur organisasi KOWAR, menentukan pembagian kerja masing-masing pengurus, merekrut dan melatih karyawan

koperasi,

merumuskan

setiap

kegiatan

dalam

KOWAR,

mengembangkan kerjasama dengan pihak lain (koperasi dan organisasi lain) dalam KOWAR. Berikut penempatan posisi perempuan dan laki-laki dalam KOWAR berdasarkan struktur organisasi: Tabel 6. Penempatan Posisi Perempuan dan Laki-laki dalam Struktur Organisasi KOWAR, Tahun 2009 No. Posisi Perempuan Laki-laki 1. Pelindung √ 2. Pengawas (BP) √ 3. Pengurus : 1. Ketua √ 2. Wakil ketua √ 3. Sekretaris √ √ 4. Bendahara √ Keterangan: √ ditempati oleh

Secara kuantitatif (banyaknya jumlah posisi yang ditempati) laki-laki lebih mendominasi dibanding perempuan dalam kepengurusan KOWAR. Laki-laki menempati posisi sebagai pelindung, pengawas (BP), ketua, dan sekretaris. Pelindung bertugas dalam memberi saran kepada pengurus dalam mengelola KOWAR. Pengawas bertugas dalam mengawasi keuangan KOWAR dan barangbarang yang dimiliki KOWAR. Ketua bertugas dalam memimpin jalannya seluruh kegiatan KOWAR. Sekretaris bertugas dalam mencatat seluruh kegiatan KOWAR dan juga menyimpan arsip-arsip mengenai KOWAR. Perempuan menempati posisi sebagai wakil ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Wakil Ketua bertugas bersama-sama dengan Ketua dalam memimpin KOWAR. Sekretaris bertugas dalam mencatat seluruh kegiatan KOWAR dan juga menyimpan arsip-arsip mengenai KOWAR. Bendahara bertugas dalam mengelola keuangan dan juga mencatat setiap uang yang masuk maupun keluar dari KOWAR.

Posisi yang lebih banyak ditempati oleh laki-laki tersebut tidak menunjukkan peran yang mereka miliki lebih besar dibandingkan peran perempuan. Faktanya, peran yang dilakukan oleh perempuan dalam kepengurusan KOWAR lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terlihat dari pengambilan keputusan dalam Rapat Pengurus. Seperti keterangan dari salah seorang pengurus, yaitu Ibu Ysn, perempuan lebih banyak mengambil keputusan dalam Rapat Pengurus. Beliau mengatakan bahwa ketua lebih banyak menyerahkan hasil keputusan kepada pengurus perempuan, karena pengurus perempuan lebih banyak mengeluarkan pendapat dibandingkan pengurus laki-laki, dan pengurus laki-laki lebih banyak diam dan menyetujui hasil musyawarah. Sehingga, peran perempuan dalam kepengurusan KOWAR lebih besar dibandingkan peran laki-laki. Meskipun posisi dan peran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam

KOWAR

berbeda-beda,

masih

terdapat

pembagian

kerja

pada

kepengurusan koperasi. Pembagian kerja ini dilakukan agar unit usaha yang dimiliki KOWAR berjalan dengan lancar. Ketua koperasi bertanggung jawab atas pengadaan dan penjualan Pakaian Seragam Anak Sekolah (PSAS), Wakil ketua bertanggung jawab atas pengadaan dan penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS), Sekretaris I bertanggung jawab atas pengadaan dan penjualan buku paket, Sekretaris II bertanggung jawab atas toko koperasi, dan Bendahara bertanggung jawab atas keuangan koperasi. Anggota koperasi baik laki-laki maupun perempuan tetap merupakan posisi yang paling menentukan lancar tidaknya KOWAR, karena keputusan tertinggi berada di tangan anggota dalam Rapat Anggota maupun Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain bersama-sama dalam membuat struktur organisasi, pengurus perempuan dan laki-laki dalam KOWAR juga bersama-sama dalam merekrut dan melatih karyawan koperasi. Pengurus perempuan dan laki-laki bersama-sama dalam menentukan apakah seseorang yang mendaftar untuk menjadi karyawan koperasi dapat diterima atau tidak. Pengurus perempuan dan laki-laki juga bersama-sama dalam melatih karyawan koperasi yang telah diterima. Karyawan koperasi diajarkan bagaimana cara menempatkan barang di toko, mencatat penjualan barang koperasi, dan juga membuat pembukuan sederhana mengenai

koperasi. Pengurus perempuan dan laki-laki juga bersama-sama dalam merumuskan setiap kegiatan dalam KOWAR. Kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam KOWAR akan didiskusikan bersama, seperti penentuan pelaksanaan RAT, pembelian barang-barang koperasi, dan lain-lain. Semua kegiatan didiskusikan dalam Rapat Pengurus. Pengurus perempuan dan laki-laki juga bersama-sama dalam mengembangkan kerjasama dengan pihak lain (koperasi dan organisasi lain) dalam KOWAR. Pengurus perempuan dan laki-laki berhak untuk melakukan kerjasama dengan koperasi induk, pusat, gabungan, maupun koperasi lainnya atas persetujuan seluruh anggota koperasi. Penempatan posisi dalam KOWAR merupakan hasil musyawarah dari seluruh anggota KOWAR dalam Rapat Anggota. Setiap anggota diberi kesempatan sebagai Pengurus, sesuai dengan aturan main dalam AD/ART. Anggota koperasi yang dicalonkan sebagai pengurus oleh anggota lainnya memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pencalonan tersebut. Seperti keterangan dari salah seorang pengurus yang berkata: “…saya mau jadi pengurus atas pertimbangan untuk menimba pengalaman, ingin mengetahui banyak tentang perkoperasian, dan juga jabatan saya naik, yang tadinya sebagai pengawas/Pemeriksa (BP) koperasi sekarang menjadi pengurus…” (Bapak Mhd, 43 tahun) Proses pemilihan pengurus koperasi adalah dengan menggunakan sistem voting atau suara terbanyak. Calon pengurus yang mendapatkan suara terbanyak akan menempati posisi pengurus, misalnya ketua koperasi. Proses pemilihan posisi ketua koperasi ialah: terdapat tiga orang calon ketua, yang terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, setiap anggota koperasi menuliskan pilihannya pada secarik kertas, dan calon ketua yang mendapatkan suara terbanyak akan menduduki posisi ketua koperasi. Pada pemilihan ketua koperasi periode terakhir, suara terbanyak pertama jatuh kepada perempuan dan suara terbanyak kedua jatuh kepada laki-laki, sehingga seharusnya ketua koperasi adalah perempuan dan wakilnya adalah laki-laki. Perempuan yang menjadi calon terpilih itu menolak posisi ketua tersebut. Berikut pengakuannya:

”...saya gak mau ah jadi ketua, saya kan perempuan jadi gak cocok jadi ketua, mendingan laki-laki aja yang jadi ketua, kan kayaknya lebih berwibawa dibanding perempuan...” (Ibu Yn, 45 tahun) Pengakuan Ibu Yn diatas menunjukkan bahwa masih adanya bias gender dalam KOWAR. Masih adanya bias gender tersebut menunjukkan bahwa organisasi KOWAR belum responsif gender. Hal ini terlihat dari penempatan posisi/karir dalam organisasi tersebut. Perempuan masih ditempatkan pada posisi kedua, seperti menjadi sekretaris ataupun bendahara, sedangkan laki-laki ditempatkan sebagai ketua. Ini merupakan subordinasi atau penomorduaan perempuan yang disebabkan oleh sterotipe yang sudah melekat sejak kecil di setiap individu, bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah, bersifat lemah lembut, tidak mampu menjadi pemimpin, dan hanya berdiam diri dirumah saja. Penelitian Kanter (1977) dalam Chafetz (1999) mengatakan bahwa ketidaksamarataan yang terstruktur di tempat kerja mengakibatkan pertentanganpertentangan jenis kelamin. Ketidaksamarataan terstruktur tersebut meliputi jabatan-jabatan

yang

dipegang

oleh

perempuan,

yang

memerlukan

pertanggungjawaban, tetapi kurang kekuasaan; penyingkiran perempuan dari jaringan sokongan yang memberikan akses pada kekuasaaan formal dan informal; akses pada pemandangan organisasional, tetapi kebanyakan hanya sebagai tanda belaka; serta penekanan pada persaingan individu untuk sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan yang langka. Tindakan yang spesifik gender biasanya dibutuhkan untuk memperbaiki ketidakseimbangan posisi laki-laki dan perempuan hingga perempuan dapat ‘berpartisipasi dalam’ dan mendapat ‘manfaat dari’ pembangunan dan berpijak pada dasar yang sama dengan laki-laki. Tentu saja, jika anak laki-laki dan lakilaki berada dalam posisi kurang diuntungkan dibandingan dengan anak perempuan dan perempuan dewasa, tindakan yang spesifik gender juga dibutuhkan untuk meningkatkan posisi mereka. Selanjutnya, perlu dicatat bahwa tindakan yang spesifik gender dapat melibatkan kegiatan-kegiatan untuk perempuan, laki-laki atau keduanya. Sebagai contoh: Para pemimpin laki-laki sering membutuhkan peningkatan kesadaran gender agar mereka mempunyai

komitmen pada kemajuan posisi perempuan dan anak perempuan yang tidak beruntung. 5.2

Akses untuk Memperoleh Sumberdaya dan Manfaat dalam KOWAR Akses untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR

merupakan salah satu alat dalam menganalisis relasi gender dalam KOWAR. Sumberdaya

yang

pendidikan/pelatihan

dimaksud dalam

adalah

uang,

KOWAR.

pekerjaan,

Sedangkan

peralatan, manfaat

dan

adalah

pendidikan/pelatihan, SHU, status, dan kekuasaan dalam KOWAR. Akses perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR dibedakan menjadi tinggi dan rendah. Akses dalam memperoleh sumberdaya dan manfaat dikatakan tinggi apabila perempuan dan laki-laki memiliki peluang dan kemudahan dalam mendapatkan uang, pekerjaan, peralatan, dan pendidikan/pelatihan dalam KOWAR. Sebaliknya, apabila perempuan dan laki-laki memiliki kesulitan dan peluang yang rendah untuk mendapatkan uang, pekerjaan, peralatan, dan pendidikan/pelatihan dalam KOWAR, maka akses perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR dikatakan rendah. Tabel 7. Jumlah dan Persentase Akses Responden untuk Memperoleh Sumberdaya dan Manfaat dalam KOWAR, Tahun 2009 Akses Laki-laki (n) (%) Perempuan (n) (%) Jumlah (n) (%) Tinggi

2 (15,38)

5 (29,4)

7 (100)

Rendah

11 (84,62)

12 (70,6)

23 (100)

Jumlah

13 (100)

17 (100)

30 (100)

Sebagian besar responden baik perempuan maupun laki-laki sama-sama memiliki akses yang rendah dalam memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR. Responden perempuan yang menjawab akses tinggi untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR lebih banyak dibandingkan dengan responden laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa ada fenomena perempuan relatif memiliki akses yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR.

Secara keseluruhan, responden perempuan dan laki-laki memberikan nilai yang rendah pada pertanyaan mengenai kemudahan menerima pinjaman uang dari KOWAR, pekerjaan yang dimiliki anggota KOWAR, kesesuaian pekerjaan dengan posisi anggota KOWAR, kemudahan mengikuti pendidikan/pelatihan mengenai koperasi, dan peningkatan kemampuan anggota setelah mengikuti pendidikan/pelatihan mengenai koperasi. Akses anggota koperasi yang rendah dalam kemudahan menerima pinjaman uang dari KOWAR ini tak lepas dari pengaruh pengurus koperasi. Pengurus koperasi terutama bendahara yang mengatur perputaran uang dalam KOWAR. Pengurus memiliki kontrol yang besar terhadap uang dalam KOWAR. Pengurus yang menentukan apakah anggota koperasi dapat meminjam uang dari KOWAR atau tidak pada saat itu. Hal ini menyebabkan tidak semua anggota koperasi dapat meminjam uang sesuai yang diinginkannya, karena pengurus akan menyesuaikan jumlah pinjaman setiap anggota dengan kondisi keuangan KOWAR pada saat itu. Sesuai dengan keterangan dari salah satu pengurus yang berkata: “…setiap anggota diberikan informasi mengenai prosedur pinjaman dalam KOWAR, mulai dari syarat meminjam uang, besarnya pinjaman, dan pengembalian pinjaman yang harus disesuaikan dengan kemampuan peminjam, namun, keputusan untuk memberikan pinjaman tetap berada di tangan pengurus, karena pengurus yang memiliki ketentuan berapa besarnya pinjaman dan cicilan pengembalian pinjaman sesuai dengan kemampuan peminjam. Ini dilakukan agar tidak terjadi kemandekan dalam pembayaran hutang anggota yang dapat menyebabkan keuangan koperasi defisit…” (Bapak Mhd, 43 tahun) Responden pun memberikan nilai yang rendah pada pertanyaan mengenai pekerjaan dalam KOWAR. Anggota koperasi merasa bahwa mereka tidak memiliki pekerjaan dalam KOWAR. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pembagian kerja dalam keanggotaan koperasi, pembagian kerja hanya ada pada pengurus koperasi yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Pertanyaan diberikan kepada seluruh responden yang merupakan anggota koperasi karena peneliti secara acak membagikan kuesioner, dan tidak semua responden adalah anggota koperasi saja, ada juga yang memiliki posisi sebagai pengurus koperasi. Sehingga sebagian besar anggota koperasi memberikan nilai yang rendah pada

pertanyaan ini. Begitu juga dengan pertanyaan mengenai kesesuaian pekerjaan responden dengan posisi dalam KOWAR. Sebagian besar responden merupakan anggota koperasi saja dan tidak memiliki posisi sebagai pengurus koperasi, sehingga nilai yang diberikan responden pada pertanyaan ini rendah. Responden juga memberikan nilai yang rendah pada pertanyaan mengenai pendidikan/pelatihan mengenai koperasi. Hal ini terjadi karena sebagian besar responden merupakan anggota koperasi saja, tidak termasuk dalam pengurus koperasi, sedangkan yang mengikuti pendidikan/pelatihan mengenai koperasi biasanya adalah pengurus KOWAR. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang pengurus KOWAR berikut: “…biasanya yang dipilih untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan koperasi dari PKPRI adalah Pengurus, sesuai dengan edaran dari PKPRI, tetapi dilihat kondisinya, apabila tidak ada Pengurus yang dapat hadir, maka Anggota yang bisa hadir yang akan diutus…” (Bapak Mhd, 43 tahun) Pernyataan diatas cukup menjelaskan bahwa anggota koperasi memiliki akses

yang

rendah

terhadap

pendidikan/pelatihan

mengenai

koperasi.

Pendidikan/pelatihan mengenai koperasi biasanya dibuat oleh PKPRI (Persatuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Kota Bekasi. Pendidikan/pelatihan mengenai koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurus koperasi dalam mengelola koperasinya, sehingga yang biasanya diutus untuk mengikuti pendidikan/pelatihan ini adalah pengurus koperasi. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar responden baik laki-laki maupun perempuan menjawab bahwa akses yang mereka miliki untuk mengikuti pendidikan/pelatihan mengenai koperasi rendah. Hal ini terkait dengan pertanyaan mengenai peningkatan kemampuan anggota koperasi setelah mengikuti pendidikan/pelatihan mengenai koperasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagian besar responden merupakan anggota koperasi saja, bukan termasuk pengurus koperasi, sehingga akses mereka untuk mengikuti pendidikan/pelatihan koperasi rendah, dan membuat mereka tidak memiliki peningkatan kemampuan setelah mengikuti pendidikan/pelatihan tersebut, namun sebaliknya, responden yang tidak hanya termasuk dalam anggota koperasi tetapi juga sebagai pengurus, memberikan nilai yang tinggi untuk

pertanyaan tentang pendidikan/pelatihan mengenai koperasi ini. Pengurus koperasi merasa mereka memiliki akses yang besar untuk mengikuti pendidikan/pelatihan tersebut, sehingga kemampuan mereka dalam bidang koperasi juga meningkat setelah mengikuti pendidikan/pelatihan tersebut. Selain menjawab akses yang rendah dalam memperoleh sumberdaya dan manfaat, sebagian kecil responden perempuan dan laki-laki juga menjawab bahwa mereka memiliki akses yang tinggi dalam hal memperoleh uang/pinjaman dari KOWAR, meminjam peralatan dalam KOWAR (misal: komputer), dan mempunyai

kesempatan

untuk

mengikuti

pendidikan/pelatihan

mengenai

koperasi. Responden yang memiliki akses yang tinggi tersebut kebanyakan adalah pengurus koperasi, karena mereka yang biasanya menggunakan peralatan milik KOWAR

yaitu

komputer,

serta

berkesempatan

dan

pernah

mengikuti

pendidikan/pelatihan mengenai koperasi. Komputer milik KOWAR boleh digunakan oleh semua anggota tak terkecuali, namun biasanya yang lebih banyak menggunakan komputer adalah pengurus dan karyawan koperasi untuk memasukkan data-data tentang koperasi dan pembukuan. Semua anggota koperasi memiliki akses yang tinggi untuk memperoleh uang/pinjaman dari KOWAR, karena setiap anggota koperasi berhak untuk memperoleh pinjaman uang dari KOWAR. Mengingat koperasi adalah organisasi bisnis yang bertujuan meningkatkan taraf hidup anggota, maka komitmen anggota harus dilihat hanya dari aspek-aspek ekonomi. Keterlibatan anggota terhadap koperasi sangat tergantung dari sejauhmana koperasi dapat menawarkan manfaat-manfaat ekonomi pada anggota. Faktor yang sangat penting sebagai pengikat komitmen anggota adalah manfaatmanfaat pasar koperasi dan biaya transaksi yang rendah mengakibatkan barang koperasi lebih kompetitif. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang tidak mengkhususkan aktivitasnya untuk memperoleh keuntungan tapi lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota, dalam bentuk pelayanan yang memuaskan. Hal ini karena tugas pokok koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan atau menentukan kebijakan usaha harus berdasarkan kepada kepentingan-kepentingan anggota, agar dapat merangsang

dan meningkatkan partisipasi anggota yang efektif. Koperasi sangatlah tergantung pada partisipasi anggota dan partisipasi tersebut akan tumbuh jika sampai sejauhmana manfaat yang akan didapatkan oleh anggota pada usahanya di koperasi. Sebagai suatu sistem sosio-ekonomi, koperasi memiliki ciri-ciri umum menurut Alfred Hanel (1985)12, yaitu: 1. Ikut serta dalam pengambilan keputusan bagi pelaksanaan manajemen koperasi. 2. Memberikan bantuan moril bagi kelancaran pelaksanaan manajemen koperasi. 3. Mengawasi ketatalaksanaan kegiatan koperasi agar tidak menyimpang dari keputusan-keputusan yang telah diambil secara musyawarah. KOWAR sebagai organisasi koperasi telah melibatkan partisipasi seluruh anggota untuk menunjang kepentingannya. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan ekonomi. Akses anggota untuk memperoleh uang/pinjaman dan SHU dari KOWAR adalah tinggi. Semua anggota koperasi berhak untuk memperoleh uang/pinjaman dan SHU dari KOWAR, namun ada fenomena bahwa perempuan memiliki akses yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Peningkatan kesetaraan gender tidak berarti memberi kekuasaan lebih pada perempuan dan mengambil kekuasaan dari laki-laki. Peningkatan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki berarti pemberdayaan bagi semua. Ia memungkinkan perempuan dan laki-laki untuk mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi serta mengarah pada situasi sama-sama menang (win-win situation) untuk keduanya. ‘Berkuasa-atas’ yang merujuk pada situasi subordinasi di satu pihak dan dominasi di pihak yang lain, adalah tidak adil dan bersifat merusak pembangunan dikarenakan pertukaran tidak setara yang menjadi konsekuensinya. 5.3

Kontrol untuk Memperoleh Sumberdaya dan Manfaat dalam KOWAR Kontrol untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR

merupakan salah satu alat analisis relasi gender dalam KOWAR. Sumberdaya yang dimaksud adalah uang, pekerjaan, peralatan, dan pendidikan/pelatihan dalam 12

http://akucintakoperasi.blogspot.com. Diakses tanggal 29 Agustus 2007.

KOWAR. Sedangkan manfaat yang dimaksud adalah pendidikan/pelatihan, SHU, status, kekuasaan, dan pengakuan dalam KOWAR. Kontrol perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR dibedakan menjadi tinggi dan rendah. Kontrol dalam memperoleh sumberdaya dan manfaat dikatakan tinggi apabila perempuan dan laki-laki memiliki kekuasaan untuk memutuskan dalam hal mendapatkan uang, pekerjaan, peralatan, dan pendidikan/pelatihan dalam KOWAR. Namun sebaliknya, apabila perempuan dan laki-laki tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan

dalam

hal

mendapatkan

uang,

pekerjaan,

peralatan,

dan

pendidikan/pelatihan dalam KOWAR, maka kontrol perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR dikatakan rendah. Tabel 8. Jumlah dan Persentase Kontrol Responden terhadap Sumberdaya dan Manfaat dalam KOWAR, Tahun 2009 Kontrol Laki-laki (n) (%) Perempuan (n) (%) Jumlah (n) (%) Tinggi

9 (69,23)

16 (94,12)

25 (100)

Rendah

4 (30,77)

1 (5,88)

5 (100)

Jumlah

13 (100)

17 (100)

30 (100)

Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden perempuan dan laki-laki menjawab kontrol mereka tinggi terhadap sumberdaya (uang, pekerjaan, peralatan, pendidikan/pelatihan) dan manfaat (pendidikan/pelatihan, SHU, status, kekuasaan, pengakuan) dalam KOWAR. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari anggota KOWAR perempuan dan laki-laki relatif mengatakan kontrol mereka terhadap sumberdaya dan manfaat adalah tinggi. Pertanyaan yang diberikan telah disesuaikan dengan kondisi KOWAR. Kontrol terhadap uang dalam KOWAR yang dimaksud adalah anggota koperasi perempuan dan laki-laki sama-sama berhak untuk menentukan dan mengambil keputusan mengenai besarnya jumlah simpanan pokok dan wajib anggota; pinjaman dan cicilan pinjaman setiap anggota; Sisa Hasil Usaha setiap anggota; serta uang jasa untuk Pengurus, Pelindung, dan Badan Pemeriksa KOWAR. Anggota KOWAR perempuan dan laki-laki memberikan nilai yang tinggi pada pertanyaan ini. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kontrol terhadap uang dalam KOWAR.

Kontrol terhadap peralatan dalam KOWAR yang dimaksud adalah anggota koperasi perempuan dan laki-laki sama-sama berhak untuk mengambil keputusan mengenai siapa saja yang berhak menggunakan peralatan dalam KOWAR. Peralatan dalam KOWAR itu sendiri adalah komputer. Komputer milik KOWAR diletakkan di toko, sehingga siapapun anggota koperasi yang membutuhkan komputer dapat menggunakannya dengan leluasa, namun pada kenyataannya, hanya pengurus koperasi saja yang menggunakan komputer tersebut. Responden perempuan dan laki-laki memberikan nilai yang tinggi pada pertanyaan ini. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kontrol yang tinggi terhadap peralatan dalam KOWAR. Kontrol terhadap pemeriksaan jalannya KOWAR dilakukan oleh Badan Pemeriksa koperasi (BP) yang telah dipilih. BP KOWAR hanya beranggotakan satu orang saja. Hal ini disetujui oleh seluruh anggota koperasi perempuan dan laki-laki, karena telah sesuai dengan AD/ART dalam KOWAR yang menjelaskan bahwa anggota BP harus berjumlah ganjil. Salah satu pengurus pun mengatakan: “…Badan Pemeriksa di koperasi kami ini kebetulan memang cuma satu orang Anggota saja, karena memang sesuai dengan AD/ART bahwa jumlah Badan Pemeriksa yang penting ganjil, beliau pun bersedia untuk menjadi BP karena ingin menambah pengetahuan di bidang pengawasan, layak atau tidaknya beliau dalam mengawas bukan hak Pengurus untuk menilai, karena itu adalah hak seluruh Anggota, dan alhamdulillah seluruh Anggota menilai beliau cukup baik…” (Bapak Mdh, 43 tahun) Kontrol yang dimiliki BP adalah pemeriksaan terhadap keuangan KOWAR, sehingga BP lebih sering berhubungan dengan Bendahara KOWAR dibanding pengurus lainnya. BP memeriksa keluar masuknya uang dalam KOWAR. Selain itu, BP juga bertugas untuk memeriksa barang di toko selama tiga bulan sekali. Pertanyaan mengenai kontrol pengawasan ini mendapatkan nilai yang rendah dari seluruh responden perempuan dan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kontrol yang rendah terhadap pemeriksaan KOWAR. Kontrol terhadap pendidikan/pelatihan mengenai koperasi mutlak dimiliki oleh pengurus koperasi. Hal ini terjadi karena lembaga yang mengadakan

pendidikan/pelatihan mengenai koperasi, yaitu PKPRI Kota Bekasi, biasanya mengundang pengurus koperasi untuk mengikuti pendidikan/pelatihan mengenai koperasi. Pendidikan/pelatihan mengenai koperasi ditujukan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan para pengurus koperasi agar dapat mengelola koperasinya dengan baik. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan dari staf PKPRI Kota Bekasi berikut: “…biasanya kami mengadakan pelatihan koperasi buat para Pengurus biar mereka terlatih dalam mengelola koperasi, dan juga biar kemampuan mereka bertambah, undangan juga biasanya ditujukan buat para Pengurus, karena kami biasanya berhubungan dengan Pengurus saja bukan dengan seluruh Anggota koperasi, dan Pengurus itu kan perwakilan dari seluruh Anggota koperasi…” (Bapak Awy, 50 tahun) Pernyataan Bapak Awy diatas menunjukkan bahwa hanya Pengurus yang mempunyai

kesempatan

untuk

mengikuti

pendidikan/pelatihan

mengenai

koperasi. Pada dasarnya, seluruh anggota koperasi mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan/pelatihan mengenai koperasi, hanya saja harus menunggu giliran untuk menjadi pengurus koperasi agar dapat mengikuti pendidikan/pelatihan mengenai koperasi. Namun, seluruh anggota koperasi juga berkesempatan mengikuti pendidikan/pelatihan tersebut, karena apabila pengurus koperasi berhalangan hadir, maka setiap anggota koperasi berhak menggantikannya. Hal ini dijelaskan dalam pernyataan salah satu pengurus koperasi: “…biasanya memang yang undangan dari PKPRI itu hanya untuk perwakilan dari KOWAR, karena yang biasanya undangan itu ditujukan untuk Pengurus, maka yang diutus untuk mengikuti pelatihan itu ya Pengurus, dengan pertimbangan bahwa Pengurus memang perwakilan dari seluru Anggota koperasi, dan Pengurus juga bisa membagikan ilmunya kepada Anggota terutama Pengurus baru pada saat pergantian Pengurus nanti…” (Bapak Mhd, 43 tahun) Kontrol dalam hal siapa yang memutuskan untuk memberikan uang/pinjaman kepada anggota, membeli peralatan dalam KOWAR, memberi kesempatan kepada anggota untuk menggunakan peralatan dalam KOWAR,

memberikan pelatihan kepada karyawan dan anggota koperasi, menentukan siapa pengurus yang akan mengikuti pendidikan/pelatihan mengenai koperasi ditentukan oleh pengurus perempuan dan laki-laki (bersama-sama), bukan hanya pengurus perempuan atau pengurus laki-laki saja. Masih banyak terdapat organisasi yang tidak melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Laki-laki saja yang dianggap memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan, perempuan lebih banyak diabaikan pendapatnya. Sehingga dalam pelatihan dari suatu organisasi, hanya laki-laki saja yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Banyak pelatihan peningkatan keterampilan untuk pengurus organisasi koperasi yang hanya diikuti oleh laki-laki. Hal ini terjadi karena masih banyak stereotipi dan subordinasi yang melekat pada diri individu dan dari lingkungan organisasi tersebut. Berbeda dengan organisasi pada umumnya, KOWAR lebih didominasi oleh perempuan. Penyingkiran laki-laki, boleh jadi, benar-benar menyebabkan pembentukan intelektual, politik, dan aktivitas-aktivitas yang secara ekonomis terpisah, yang meningkatkan komunikasi diantara perempuan, serta memudahkan ditinggalkannya struktur dan praktek-praktek yang bersifat androsentris, rasis, birokrasi, terdistorsi. Penyingkiran terhadap laki-laki dari organisasi-organisasi perempuan, sama-sama merupakan diskriminasi. Perempuan pada organisasi-organisasi tersebut, boleh jadi menginginkan struktur-struktur yang nonhierarkis, prosesproses pembuatan keputusan secara koperatif, atau aktivitas-aktivitas lain yang mungkin ditentang laki-laki. Riset tentang interaksi dan komunikasi priaperempuan dalam lingkungan-lingkungan yang berorientasi pada tugas, menyiratkan bahwa bila laki-laki tergabung dengan organisasi yang semua anggotanya perempuan kemungkinan akan ditekan (Pearson, 1985 dalam Murniati, 2004). 5.4

Relasi Gender dalam KOWAR Relasi gender merupakan hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam

hal posisi, akses, dan kontrol dalam KOWAR. Relasi gender diukur dengan menggunakan tingkat kesetaraan gender. Tingkat kesetaraan gender yang setara

ini merupakan hasil penjumlahan semua nilai responden mengenai posisi, akses, dan kontrol untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR. Nilai terendah adalah 25 dan nilai tertinggi adalah 58. Nilai median adalah 16,5 sehingga range nilai untuk kategori setara adalah 25-41,5 dan range nilai untuk kategori tidak setara adalah 42,5-58. Berdasarkan jawaban responden perempuan dan laki-laki mengenai tingkat kesetaraan gender tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR adalah setara. Tabel 9. Jumlah dan Persentase Jawaban Responden terhadap Tingkat Kesetaraan Gender dalam KOWAR, Tahun 2009 Tingkat Kesetaraan Laki-laki (n) Perempuan (n) Jumlah (n) Gender

(%)

(%)

(%)

Setara

7 (53,84)

12 (70,59)

19 (63,33)

Tidak Setara

6 (46,15)

5 (29,41)

11 (36,67)

Total

13 (100)

17 (100)

30 (100)

Sebagian besar responden perempuan relatif mengatakan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR setara, namun hanya sebagian responden lakilaki yang relatif mengatakan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR tidak setara. Perempuan relatif mengatakan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR lebih setara karena perempuan mempunyai posisi, akses, dan kontrol yang lebih besar dibanding laki-laki. Hal ini terlihat dari lebih banyaknya jumlah anggota perempuan dibanding laki-laki, perempuan yang menempati posisi pengurus lebih banyak dibandingkan laki-laki, pengurus perempuan lebih banyak mengikuti pelatihan/pendidikan mengenai koperasi, sehingga perempuan relatif mengatakan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR lebih setara dibandingkan laki-laki. Pada dasarnya, setiap anggota koperasi, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses yang sama untuk memperoleh sumberdaya (uang, pekerjaan, peralatan, pendidikan/pelatihan) dan manfaat (pendidikan/pelatihan, SHU, status, kekuasaan, pengakuan) dalam KOWAR. Hal ini tertuang dalam AD/ART KOWAR bahwa setiap anggota koperasi mempunyai hak yang sama untuk: menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara di dalam Rapat Anggota; memilih dan dipilih menjadi anggota, pengurus, atau Badan Pemeriksa;

meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar; mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus diluar rapat baik diminta maupun tidak diminta; mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota; mengetahui pembukuan dan usaha-usaha koperasi. Setiap anggota koperasi memiliki akses yang sama untuk mendapatkan SHU setiap tahunnya. Informasi mengenai jumlah SHU yang akan didapatkan oleh masingmasing anggota diberikan oleh pengurus pada RAT melalui laporan tutup buku tahunan KOWAR. Meskipun setiap anggota merasa bahwa akses yang dimiliki rendah sesuai dengan hasil penghitungan data, namun pengurus tetap memiliki akses yang lebih tinggi dibandingkan anggota koperasi lainnya. Hal ini disebabkan oleh pengurus lebih banyak memiliki kontrol dalam koperasi, seperti dalam hal mengikuti pelatihan koperasi. Pelatihan/pendidikan mengenai koperasi yang diadakan oleh PKPRI biasanya hanya diperuntukkan bagi pengurus koperasi saja, sesuai dengan edaran yang diterima bahwa PKPRI hanya mengundang satu atau dua orang pengurus dari KOWAR. Apabila semua pengurus berhalangan hadir, maka semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menghadiri undangan pendidikan/pelatihan tersebut. Sama halnya dengan menggunakan peralatan KOWAR, yaitu komputer. Setiap pengurus lebih sering menggunakan komputer tersebut dibandingkan anggota lainnya, karena pengurus membuat laporan keuangan, undangan, catatan penjualan barang toko, dan hal-hal yang berhubungan dengan KOWAR lainnya menggunakan komputer milik KOWAR. Sedangkan anggota lainnya tidak menggunakan komputer tersebut untuk keperluan koperasi, melainkan digunakan sesekali untuk kebutuhannya sendiri. Pengurus juga mendapat pendapatan yang lebih besar dibanding anggota lainnya, karena selain mendapatkan uang jasa sebesar 60 persen dari SHU dan hasil rugi laba sebagai anggota koperasi, setiap pengurus koperasi diberikan uang jasa sebesar 25 persen. Uang jasa ini diambil dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dengan penyusutan nilai barang, serta gaji karyawan dan segala biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun buku, dan hasil rugi laba. Sedangkan anggota koperasi hanya mendapatkan uang jasa sebesar 60 persen dari SHU dan hasil rugi laba saja.

Pengurus mempunyai akses yang lebih tinggi dibanding anggota koperasi lainnya karena pengurus mempunyai informasi yang lebih banyak mengenai uang, pekerjaan, peralatan, serta pendidikan/pelatihan mengenai KOWAR. Sedangkan anggota koperasi lainnya kurang memiliki informasi dan kurang berkomunikasi dengan pengurus, karena pengurus lebih sering mengkomunikasikan masalah KOWAR dengan sesama pengurus terlebih dahulu baru dengan seluruh anggota koperasi. Pengurus perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kontrol yang lebih besar dibanding anggota koperasi dalam KOWAR. Hal ini dapat terjadi karena pengurus memiliki informasi yang lebih banyak mengenai KOWAR, sehingga pengurus

memiliki

kontrol

yang

besar

atas

uang,

peralatan,

dan

pendidikan/pelatihan mengenai koperasi dalam KOWAR. Seluruh anggota koperasi juga memiliki kontrol yang besar terhadap sumberdaya (uang, pekerjaan, peralatan, pendidikan/pelatihan) dan manfaat (pendidikan/pelatihan, SHU, status, kekuasaan, pengakuan) dalam KOWAR, terutama kontrol terhadap uang. Hal ini dapat dilihat dalam penentuan besarnya jumlah simpanan anggota dan pinjaman anggota, tetapi pengurus yang tetap mengontrol siapa yang berhak untuk meminjam, besarnya pinjaman, dan juga besarnya cicilan tiap anggota koperasi. Tingkat kesetaraan gender yang setara secara kuantitatif ini menunjukkan bahwa penempatan posisi perempuan dan laki-laki setara, akses perempuan dan laki-laki yang rendah dalam memperoleh sumberdaya dan manfaat, dan kontrol perempuan dan laki-laki yang tinggi dalam memperoleh sumberdaya dan manfaat. Faktanya, penempatan posisi laki-laki relatif lebih tinggi namun perempuan memiliki peran yang lebih besar, akses yang diperoleh perempuan untuk memperoleh sumberdaya relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dan kontrol perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat. Secara kuantitatif, perempuan lebih banyak mengatakan tingkat kesetaraan gender relatif setara dibandingkan laki-laki. Namun pada kenyataannya, perempuan lebih banyak berperan dalam mengelola KOWAR, diantaranya pengurus perempuan lebih berperan untuk mengambil keputusan dalam Rapat Pengurus, pengurus perempuan lebih berperan dalam menentukan siapa yang

berhak untuk menerima pinjaman, dan pengurus perempuan lebih sering menggunakan peralatan yang dimiliki KOWAR (komputer). Bias gender yang terjadi dalam hal penempatan posisi dalam KOWAR menunjukkan bahwa anggota KOWAR masih buta gender. Buta gender adalah kondisi/keadaan seseorang yang tidak memahami tentang pengertian atau konsep gender (ada perbedaan kepentingan laki-laki dan perempuan). Buta gender ini mengakibatkan terjadinya bias gender. Bias gender adalah pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin daripada jenis kelamin lain sebagai akibat pengaturan kepercayaan budaya yang lebih berpihak kepada lakilaki daripada kepada perempuan dan sebaliknya. Buta gender yang terjadi membuat anggota KOWAR tidak sensitif gender. Sensitif gender adalah kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat dan menilai hasil pembangunan dan aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender (disesuaikan dengan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan). Belum sampainya anggota KOWAR pada tahap sensitif gender ini membuat KOWAR belum sampai pada tahap responsif gender. Apabila anggota KOWAR tidak buta gender, maka mereka akan sadar gender, lalu peka gender, kemudian mawas gender, dan yang terakhir adalah responsif gender. Organisasi koperasi yang responsif gender tidak membedakan pria dan perempuan, pesuruh atau kepala bagian atau direktur. Mereka masingmasing mempunyai hak suara yang sama, yaitu setiap anggota satu suara. Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dalam mencapai kesejahteraan. Pendirian dan pengembangan koperasi bertujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam memenuhi kepentingan ekonomi anggota dan keluarganya serta melaksanakan kegiatan pendidikan terutama pendidikan ekonomi koperasi. Agar dapat memenuhi kepentingan ekonomi anggota tersebut maka koperasi harus dilaksanakan sesuai kaidah ekonomi yang rasional serta dikelola secara tertib dan profesional tidak dapat dilakukan secara sambilan. Dibutuhkan perencanaan yang responsif gender untuk menghindari terjadinya subordinasi dalam organisasi koperasi. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan

dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya. Organisasi koperasi yang responsif gender berarti telah mengalami kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaran dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh

manfaat

yang

setara

dan

adil

dari

pembangunan.

Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya, sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Keadilan gender dalam organisasi koperasi yang responsif gender haruslah menunjukkan besarnya partisipasi dari perempuan maupun laki-laki dalam mengelola organisasi tersebut. Koperasi memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berperan dan menyumbangkan potensi yang dimilikinya bagi kemajuan bersama. Dengan cara berpikir yang terbuka diikuti dengan aspek jati diri koperasi yang demokratis, perempuan akan lebih mampu melaksanakan aktivitas dan kegiatannya. Dengan analisis gender, yaitu proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi diri mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan

perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya (ILO, 2001), maka ketidakadilan gender dapat diuraikan agar struktur dan relasi yang tidak seimbang tersebut dapat diperbaiki, karena analisis gender membantu: menyingkap perbedaan di antara perempuan dan laki-laki, dan perbedaan “identitas” dari kelompok-kelompok gender yang beragam (berkaitan dengan, misalnya, kelas, ras, etnis, usia, kemampuan dan orientasi seksual), melihat masalah tidak dalam isolasi (ruang vakum) tanpa mengaitkannya dengan konteks sejarah, politik, sosial, maupun ekonomi, dan menganalisis bagaimana perbedaan ini telah membawa ketidaksetaraan atau ketidakadilan, terutama bagi perempuan. Menurut Kanter (1975) dalam Chafetz (1999), dominasi laki-laki dalam organisasi ialah dalam hal manajemen dan pekerja. Dalam tesisnya dituliskan bahwa pengalaman organisasi perempuan dapat dijelaskan dengan baik oleh posisi struktur perempuan, bukan karena kepribadian dan sosialisasi mereka. Laki-laki menduduki kerja tingkat bawah, frustasi, dan teralienasi oleh kurangnya kesempatan. Konteks organisasi penting untuk memahami hubungan gender dan kerja, karena untuk mendapatkan teknologi, skill, dan power di tempat kerja menunjukkan bahwa relasi gender itu ada, dan gender adalah aspek dasar proses sosial dan struktural. Organisasi di konstruksi sosial ‘gender’ dan teori organisasi netral gender adalah ideologinya. Pola gender dalam organisasi beragam antar sektor, yaitu swasta dan pemerintah. Namun terdapat kemiripan yaitu organisasi kerja terstratifikasi oleh jenis kelamin, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dapat dilihat dari: posisi manajerial; jenjang karir; jenis pekerjaan digolongkan Berdasarkan jenis kelamin dan segregasi seks dalam pekerjaan; serta gap upah antar gender. Ini menunjukkan bahwa ada ketidakadilan gender berdasarkan jenis kelamin dan subordinasi perempuan. Oleh karena itu harus ada pertanyaan tentang organisasi, seperti: bagaimana budaya organisasi; power dan kontrol; serta perubahan dalam organisasi yaitu ekonomi dan politik, dan jawaban yang muncul adalah adanya subordinasi perempuan karena gender melekat dalam proses organisasi, ketidaksetaraan, dan reproduksi. Dalam proses organisasi, yaitu promosi, evaluasi diri, alokasi kerja, gaji, proses kerja nyata, aturan jam kerja, perilaku tenaga kerja, cuti, teknologi baru, dan relokasi kerja menunjukkan adanya hierarki gender,

segregasi gender, posisi, gap upah, dan pemisahan tenaga kerja. Bentuk kesadaran dari semua itu adalah percaya bahwa pengetahuan dan keterampilan tertentu ada khusus untuk perempuan, dan juga ideologi netral gender. Netral gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin. KOWAR sebagai organisasi koperasi masih belum responsif gender. Artinya, masih adanya bias gender dalam penempatan posisi dalam KOWAR, akses, dan kontrol antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR, meskipun secara kuantitatif dapat disimpulkan bahwa relasi gender dalam KOWAR adalah setara. Belum responsifnya relasi gender dalam KOWAR ini menunjukkan bahwa kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang dibuat oleh KOWAR belum memperhitungkan kepentingan anggota perempuan dan laki-laki.

BAB VI ANALISIS HUBUNGAN KARAKTERISTIK ANGGOTA DAN RELASI GENDER DALAM KOWAR Karakteristik setiap anggota koperasi berbeda satu sama lain. Karakteristik ini dapat dilihat dari umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan status pernikahan responden. Perbedaan karakteristik masing-masing responden ini diduga mempunyai hubungan yang nyata/signifikan dengan relasi gender yang diukur dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. Hubungan antara tingkat kesetaraan gender dengan karakteristik responden yang mencakup umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan status pernikahan responden dianalisis menggunakan tabulasi silang dan kemudian dilakukan uji statistik non parametrik Chi Square dan Rank Spearman. Uji-uji tersebut menggunakan skala nominal dan ordinal, serta skala ordinal dan ordinal, dalam bentuk angka dan frekuensi yang berupa data nilai. Patokan pengambilan keputusan berdasarkan nilai Asymp. Sig adalah jika nilai Asymp Sig (2-sided) lebih kecil dari =(0,05), maka Ho ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan nyata/signifikan antara variabel-variabel yang diuji. Hubungan karakteristik responden dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini: Tabel 10. Hasil analisis Uji Statistik Chi Square dan Rank Spearman antara Karakteristik Responden terhadap Tingkat Kesetaraan Gender dalam KOWAR, Tahun 2009 Karakteristik Asymp. Sig. (2-sided) / p-value Keterangan Responden Umur

0,872

Tidak Signifikan

Tingkat Pendidikan

0,938

Tidak Signifikan

Jenis Pekerjaan

0,896

Tidak Signifikan

Status Pernikahan

0,377

Tidak Signifikan

Keterangan: signifikan jika p-value < alpha (0,05)

Dapat dikatakan bahwa variabel-variabel karakteristik responden tidak memiliki hubungan dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. Secara lebih mendetail, hubungan antara variabel karakteristik responden dan tingkat

kesetaraan gender akan dijelaskan dalam tabel-tabel hubungan antar variabel dalam bentuk tabulasi silang. 6.1

Hubungan Umur dengan Relasi Gender dalam KOWAR Komposisi umur anggota koperasi pada penelitian ini dibagi menjadi dua

kelompok, yaitu kelompok 45 tahun ke atas, serta kelompok dibawah 45 tahun. Sebanyak responden perempuan dan laki-laki berumur 45 tahun ke atas sebanyak 18 orang (60 persen), sedangkan responden perempuan dan laki-laki yang berumur dibawah 45 tahun sebanyak 12 orang (40 persen). Responden diberikan pertanyaan mengenai penempatan posisi, akses, dan kontrol dalam memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR. Responden yang menjawab tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR setara maupun tidak setara dilihat berdasarkan variabel umur. Berikut data mengenai jumlah dan persentase hubungan umur responden dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR: Tabel 11. Jumlah dan Persentase Hubungan Umur Responden dengan Tingkat Kesetaraan Gender dalam KOWAR, Tahun 2009 Umur (tahun) Tingkat Kesetaraan Gender Jumlah (n) (%) 45 (n) (%) < 45 (n) (%) Setara

9 (75)

10 (55,56)

19 (63,33)

Tidak Setara

3 (25)

8 (44,44)

11 (36,67)

Total

12 (100)

18 (100)

30 (100)

Keterangan: p-Value: 0,872

Taraf Nyata: 0,05

Dapat dilihat bahwa sebagian besar responden perempuan dan laki-laki berumur 45 tahun ke atas dan dibawah 45 tahun relatif mengatakan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR adalah setara. Hal ini menunjukkan bahwa umur responden perempuan dan laki-laki tidak berhubungan dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. Hal ini juga diperkuat dengan hasil uji Rank Spearman yang menunjukkan tidak ada hubungan yang nyata/signifikan antara umur dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. Secara khusus, umur anggota koperasi tidak serta merta menentukan setaranya tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR.

Umur berkaitan dengan lama hidup seseorang yang tidak lepas dari latar belakang budayanya. Budaya yang tertanam pada masing-masing individu yang berumur lebih tua cenderung menganggap bahwa perempuan lebih rendah posisinya dibanding pria, sehingga anggota KOWAR yang berumur 45 tahun ke atas masih memiliki pandangan bahwa posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki, sehingga tingkat kesetaraan gendernya tidak setara. Namun pandangan tersebut telah memudar seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dibuktikan dengan responden berumur kurang dari 45 tahun yang telah memiliki pengetahuan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara, sehingga tingkat kesetaraan gendernya setara. Maka, dapat disimpulkan bahwa umur responden perempuan dan laki-laki belum mampu menunjukkan ada hubungan dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. 6.2

Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Relasi Gender dalam KOWAR Pada penelitian ini guru dan karyawan SMPN 7 Bekasi dikelompokkan

menjadi dua kelompok responden, yang terdiri dari 26 orang (86,67 persen) responden laki-laki dan perempuan lulusan SMA ke atas, serta empat orang (13,33 persen) responden laki-laki dan perempuan lulusan dibawah SMA. Responden diberikan pertanyaan mengenai penempatan posisi, akses, dan kontrol dalam memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR. Responden yang menjawab tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR setara maupun tidak setara dilihat berdasarkan variabel tingkat pendidikan. Berikut data mengenai jumlah dan persentase hubungan tingkat pendidikan responden dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR: Tabel 12. Jumlah dan Persentase Hubungan Tingkat Pendidikan Responden dengan Tingkat Kesetaraan Gender dalam KOWAR, Tahun 2009 Tingkat Pendidikan Tingkat Kesetaraan Gender Jumlah (n) (%) SMA (n) (%) < SMA (n) (%) Setara

18 (69,23)

1 (25)

19 (63,33)

Tidak Setara

8 (30,76)

3 (75)

11 (36,67)

Total

26 (100)

4 (100)

30 (100)

Keterangan: p-Value: 0,938

Taraf Nyata: 0,05

Dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden perempuan dan laki-laki yang tingkat pendidikannya SMA ke atas relatif mengatakan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR adalah setara. Namun, sebagian besar responden perempuan dan laki-laki yang tingkat pendidikannya dibawah SMA relatif mengatakan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR adalah tidak setara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai hubungan dengan tingkat kesetaraan gender. Semakin tinggi tingkat pendidikan responden, maka tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR juga semakin setara. Namun, hasil uji Rank Spearman menunjukkan tidak adanya hubungan yang nyata/signifikan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. Secara khusus, tingkat pendidikan anggota koperasi tidak serta merta menentukan setaranya tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. Tingkat pendidikan seseorang berhubungan dengan pendidikan formal yang telah dilalui oleh anggota KOWAR perempuan dan laki-laki. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan orang yang berpendidikan lebih rendah. Posisi yang tinggi ini membuat akses untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat lebih tinggi. Akses yang tinggi ini membuat pengambilan keputusan (kontrol) dalam sumberdaya dan manfaat tersebut juga tinggi. Posisi yang setara, akses dan kontrol yang tinggi ini menunjukkan bahwa relasi gender telah setara. Maka, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan anggota perempuan dan laki-laki berhubungan dengan relasi gender dalam KOWAR. 6.3

Hubungan Jenis Pekerjaan dengan Relasi Gender dalam KOWAR Responden dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis pekerjaan, yaitu

guru dan karyawan SMPN 7 Bekasi. Jumlah guru yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 23 orang (76,67 persen), sedangkan karyawan sekolah berjumlah tujuh orang (23,33 persen). Responden diberikan pertanyaan mengenai penempatan posisi, akses, dan kontrol dalam memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR. Responden yang menjawab tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR setara maupun tidak setara dilihat berdasarkan variabel jenis

pekerjaan. Berikut data mengenai jumlah dan persentase hubungan jenis pekerjaan responden dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR: Tabel 13. Jumlah dan Persentase Hubungan Jenis Pekerjaan Responden dengan Tingkat Kesetaraan Gender dalam KOWAR, Tahun 2009 Jenis Pekerjaan Tingkat Kesetaraan Jumlah (n) Guru (n) Karyawan Sekolah (n) Gender (%) (%) (%) Setara

17 (73,9)

2 (28,57)

19 (63,33)

Tidak Setara

6 (26,1)

5 (71,43)

11 (36,67)

Total

23 (100)

7 (100)

30 (100)

Keterangan: p-Value: 0,896

Taraf Nyata: 0,05

Dapat dikatakan bahwa sebagian besar guru cenderung relatif mengatakan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR adalah setara, namun sebagian besar karyawan sekolah cenderung relatif mengatakan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR adalah tidak setara. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan responden perempuan dan laki-laki tidak berhubungan dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. Hasil uji Chi Square juga menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. Secara khusus, jenis pekerjaan anggota koperasi tidak serta merta menentukan setaranya tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. Jenis pekerjaan berkaitan dengan tingkat pendidikan seseorang. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pekerjaan yang lebih bagus dibanding seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan seseorang berhubungan dengan setaranya tingkat kesetaraan gender. Maka, dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan responden perempuan dan lakilaki sudah menunjukkan ada hubungan dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. 6.4

Hubungan Status Pernikahan dengan Relasi Gender dalam KOWAR Anggota koperasi yang sudah menikah dalam penelitian ini berjumlah 28

orang (93,3 persen), sedangkan yang belum menikah berjumlah dua orang (6,7 persen). Responden diberikan pertanyaan mengenai penempatan posisi, akses, dan

kontrol dalam memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR. Responden yang menjawab tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR setara maupun tidak setara dilihat berdasarkan variabel status pernikahan. Berikut data mengenai jumlah dan persentase hubungan status pernikahan responden dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR: Tabel 14. Jumlah dan Persentase Hubungan Status Pernikahan Responden dengan Tingkat Kesetaraan Gender dalam KOWAR, Tahun 2009 Status Pernikahan Tingkat Kesetaraan Jumlah (n) Sudah Menikah (n) Belum Menikah (n) Gender (%) (%) (%) Setara

17 (60,7)

2 (100)

19 (63,33)

Tidak Setara

11 (39,3)

0 (0)

11 (36,67)

Total

28 (100)

2 (100)

30 (100)

Keterangan: p-Value: 0,377

Taraf Nyata: 0,05

Berdasarkan Tabel 14 diatas, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar anggota KOWAR perempuan dan laki-laki yang sudah menikah relatif mengatakan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR setara, begitu juga dengan responden perempuan dan laki-laki yang belum menikah relatif mengatakan bahwa tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR setara. Hal ini menunjukkan bahwa status pernikahan responden perempuan dan laki-laki tidak berhubungan dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. Hasil uji Chi Square juga menunjukkan tidak adanya hubungan yang nyata/signifikan antara status pernikahan dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. Secara khusus, status pernikahan anggota koperasi tidak serta merta menentukan setaranya tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan seseorang dengan tingkat kesetaraan gender, maka apapun status pernikahan seseorang tidak akan mempengaruhi setaranya tingkat kesetaraan gender tersebut. Walaupun seseorang belum menikah tetapi ia memiliki pengetahuan dan pendidikan mengenai tingkat kesetaraan gender yang tinggi, maka akan memiliki tingkat kesetaraan gender yang setara, begitu juga sebaliknya, walaupun seseorang sudah menikah tetapi tidak memiliki pengetahuan

dan pendidikan mengenai tingkat kesetaraan gender yang tinggi, maka akan memiliki tingkat kesetaraan gender yang tidak setara. Maka, dapat disimpulkan bahwa status pernikahan responden perempuan dan laki-laki belum mampu menunjukkan adanya hubungan dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. 6.5

Ikhtisar Berdasarkan hasil analisis data mengenai hubungan karakteristik anggota

dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR diatas, dapat disimpulkan bahwa: 1.

Umur anggota koperasi perempuan dan laki-laki tidak berhubungan dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR.

2.

Tingkat pendidikan anggota koperasi perempuan dan laki-laki berhubungan dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR.

3.

Jenis pekerjaan anggota koperasi perempuan dan laki-laki berhubungan dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR.

4.

Status pernikahan anggota koperasi perempuan dan laki-laki tidak berhubungan dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR.

BAB VII HUBUNGAN SOSIALISASI PERAN GENDER DALAM KELUARGA ANGGOTA KOPERASI DENGAN RELASI GENDER DALAM KOWAR Norma dan nilai gender dalam masyarakat merujuk pada gagasan-gagasan tentang bagaimana seharusnya atau layaknya laki-laki dan perempuan dalam semua generasi dalam masyarakat tersebut. Laki-laki dan perempuan adalah berbeda. Sebagai contoh: di banyak masyarakat anak perempuan harus patuh dan manis serta diperbolehkan untuk menangis. Anak laki-laki, di pihak lain, diharapkan untuk berani dan tidak boleh menangis. Norma dan nilai gender yang berlaku di masyarakat ini menimbulkan adanya stereotipe gender. Stereotipe gender adalah pandangan masyarakat tentang apa yang anak laki-laki atau lelaki dewasa dan anak perempuan atau perempuan dewasa mampu lakukan. Beberapa ciri dari pandangan stereotipe tradisional yaitu: bahwa anak perempuan kurang pandai dibandingkan anak laki-laki, anak perempuan mempunyai kepekaan sosial, lembut, hangat, periang, suka mengalah dan tidak agresif; anak perempuan lebih mampu bekerjasama, perempuan adalah penata rumah tangga yang lebih baik; sedangkan anak laki-laki lebih impulsif, agresif, egosentrik, dominan, rasional, mandiri, dan percaya diri, anak laki-laki lebih baik dalam matematika dibandingkan anak perempuan, dan laki-laki lebih baik dalam hal kepemimpinan. Stereotipe gender tersebut melahirkan peran gender dalam masyarakat. Peran gender merujuk pada kegiatan-kegiatan yang secara nyata dilakukan oleh kedua jenis kelamin. Sebagai contoh: anak laki-laki membantu ayahnya bekerja di luar rumah di ladang dan anak perempuan membantu ibunya dalam pekerjaan rumah tangga. Pembedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin ini akan membawa dampak psikologis, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Ada tingkah laku tertentu yang dianggap hanya pantas dilakukan oleh laki-laki dan tidak patut dilakukan oleh perempuan, dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian ada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap hanya sesuai untuk kaum laki-laki, dan ada jenis pekerjaan tertentu yang hanya bisa diberikan kepada perempuan. Perbedaan ini tidak begitu saja terjadi sejak seseorang dilahirkan, melainkan terbentuk

melalui suatu proses interaksi yang terus menerus antara orang tersebut dengan lingkungan sosialnya, yang disebut sebagai proses sosialisasi. Penanaman nilai-nilai sejak awal menjadi penting. Pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak sangat mempengaruhi nilai-nilai tersebut, dimana nilai-nilai itu akan menjadi sebuah keyakinan dalam diri individu. Keyakinan bahwa perempuan lemah menyebabkan seseorang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Sebaliknya, perempuan yang posisinya rendah dibiarkan karena perempuan dianggap lemah. Hal ini berawal dari penekanan pada perbedaan aspek biologis antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan perbedaan tersebut menjadi bagian dari cara pandang dan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Karena kuatnya sistem kemasyarakatan dan budaya yang berlaku menyebabkan laki-laki dan khususnya, perempuan menerima perbedaan itu. Keyakinan yang dimiliki oleh anggota KOWAR perempuan maupun lakilaki sebagai hasil proses sosialisasi adalah berbeda-beda sesuai latar belakang budaya keluarga masing-masing. Sosialisasi peran gender dalam keluarga seluruh anggota KOWAR adalah baik. Hal ini sesuai dengan jawaban mereka dalam kuesioner dan hasilnya dapat dilihat dalam Tabel 15 berikut: Tabel 15. Jumlah dan Persentase Jawaban Responden mengenai Sosialisasi Peran Gender dalam Keluarga, Tahun 2009 Laki-laki (n) Sosialisasi Peran Gender Perempuan (n) (%) Jumlah (n) (%) (%) Baik

17 (100)

13 (100)

30 (100)

Buruk

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Jumlah

17 (100)

13 (0)

30 (100)

Tingkat sosialisasi peran gender dalam keluarga yang baik ini diduga mengandung hubungan dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. Seluruh anggota KOWAR perempuan dan laki-laki yang tingkat sosialisasi peran gender dalam keluarganya kuat relatif mengatakan bahwa tingkat tingkat kesetaraan gender KOWAR adalah setara. Hasil uji Rank-Spearman antara sosialisasi peran gender dalam keluarga anggota KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender ialah sebesar 0,011. Taraf nyata yang digunakan adalah 0,05 sehingga hipotesis uji (H1) diterima, artinya terdapat hubungan yang

nyata/signifikan antara tingkat sosialisasi peran gender dalam keluarga anggota KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. Secara khusus, tingkat sosialisasi peran gender dalam keluarga anggota KOWAR ikut menentukan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. Tabel 16. Jumlah dan Persentase Hubungan Tingkat Sosialisasi Peran Gender dalam Keluarga Responden dengan Tingkat Kesetaraan Gender dalam KOWAR, Tahun 2009 Tingkat Sosialisasi Peran Gender dalam Tingkat Kesetaraan Jumlah (n) Keluarga Gender (%) Kuat (n) (%) Lemah (n) (%) Setara

30 (100)

0 (0)

30 (100)

Tidak Setara

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Total

30 (100)

0 (0)

30 (100)

Keterangan: p-Value: 0,011

Taraf Nyata: 0,05

Seluruh responden perempuan dan laki-laki menjawab bahwa perempuan perlu dan pantas untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Pendidikan tinggi berarti SMA dan perguruan tinggi, mulai dari D3, S1, S2, sampai S3. Seluruh responden juga menjawab bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Perempuan boleh mendapatkan pendidikan sampai tingkat tinggi, begitu juga dengan laki-laki. Seluruh responden perempuan dan laki-laki pun menjawab bahwa perempuan pantas untuk menjadi pemimpin. Tidak ada pandangan bahwa perempuan tidak pantas untuk memimpin yang diberikan oleh keluarga masingmasing responden, terutama orangtua. Perempuan syah-syah saja untuk menjadi pemimpin. Tingkat sosialisasi peran gender dalam keluarga masing-masing responden ini menunjukkan hasil yang kuat. Tingkat sosialisasi peran gender yang kuat tersebut menunjukkan bahwa responden perempuan dan laki-laki memiliki pemahaman yang cukup mengenai gender. Responden perempuan dan laki-laki sama-sama berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki berhak memiliki pendidikan yang setara, perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, dan perempuan juga berhak untuk menjadi pemimpin.

Namun pada kenyataannya, masih terdapat anggota koperasi yang menganut anggapan bahwa perempuan tidak pantas menjadi pemimpin. Pada pemilihan calon ketua koperasi pada periode 2007-2011 contohnya, perempuan yang mendapatkan suara terbanyak dan otomatis menjadi ketua telah menolak kemenangannya menjadi ketua. Beliau menyerahkan posisi yang seharusnya ia tempati menjadi ditempati orang lain, yaitu laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh anggapan yang masih dianut perempuan tersebut bahwa seorang perempuan tidak pantas menjadi pemimpin. Berikut penjelasannya: ”...saya nolak jadi ketua karena Pak Haji (Bapak Mhd) kan lebih pantes jadi ketua, kalo laki-laki yang jadi ketua kan pasti lebih berwibawa, tegas, dan bijaksana, toh selisih suara saya dan dia juga dikit...” (Ibu Yn, 47 tahun). Pernyataan Ibu Yn tersebut menyiratkan bahwa ia masih menganut anggapan bahwa perempuan tidak pantas menjadi pemimpin. Anggapan ini tidak lepas dari faktor keluarga. Keluarga, terutama ayah dan ibu sebagai orangtua, banyak memberikan pengaruh kepada anak melalui nasihat, kisah pengalaman hidup mereka, ataupun pandangan mereka terhadap apa yang seharusnya pantas atau tidak pantas dilakukan perempuan dan laki-laki. Melihat latar belakang keluarga Ibu Yn, beliau merupakan etnis Jawa, dimana etnis Jawa masih menganut budaya patriarkhi. Budaya patriarkhi melahirkan keterbatasan perempuan dalam hal pengambilan keputusan baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Dalam keluarga, pengambilan keputusan didominasi oleh kaum laki-laki, demikian juga di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Konstruksi gender yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan berakar pada berbagai faktor, diantaranya budaya, pendidikan, dan pemahaman ajaran agama. Sosialisasi peran gender dalam keluarga perempuan dan laki-laki merupakan faktor pikiran dan perasaan yang mempengaruhi seseorang dalam melakukakan tindakan. Tingkat sosialisasi peran gender dalam keluarga perempuan dan laki-laki ini berhubungan dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR. Tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR masih menunjukkan adanya bias gender. Bias gender ini dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi peran gender

dalam keluarga perempuan dan laki-laki yang lemah. Meskipun secara kuantitatif tingkat sosialisasi peran gender dalam keluarga perempuan dan laki-laki menunjukkan hasil yang kuat, masih terdapat bias gender yang menimbulkan isu ketidakadilan gender berupa stereotipe dan subordinasi pada penempatan posisi perempuan dan laki-laki dalam KOWAR. Kesimpulannya, tingkat sosialisasi peran gender dalam keluarga perempuan dan laki-laki menunjukkan adanya hubungan dengan tingkat kesetaraan gender. Semakin kuat tingkat sosialisasi peran gender dalam keluarga perempuan dan laki-laki maka tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR juga semakin setara. Sebaliknya, semakin lemah tingkat sosialisasi peran gender dalam keluarga perempuan dan laki-laki maka tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR juga semakin tidak setara. Tingkat sosialisasi peran gender dalam keluarga perempuan dan laki-laki dalam KOWAR adalah kuat, sejalan dengan tingkat kesetaraan gender KOWAR yang setara, meskipun masih adanya bias gender dalam penempatan posisi perempuan dan laki-laki. Agar organisasi berkembang dengan pola hubungan yang setara, harus ada pola asuh yang baik dalam keluarga, sehingga bisa menerapkan nilai-nilai dalam organisasi yang tepat pula dan tidak mengutamakan kepentingan jenis kelamin tertentu.

BAB VIII ANALISIS KEBERHASILAN KOWAR Dalam pengelolaan sebuah koperasi pegawai seperti KOWAR, sangat dibutuhkan pelaku-pelaku yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola koperasi tersebut. Dari sudut pandang organisasi, manajemen koperasi pada prinsipnya terbentuk dari tiga unsur yaitu: anggota, pengurus, dan karyawan. Keberhasilan koperasi tergantung pada kerjasama ketiga unsur koperasi tersebut dalam mengembangkan organisasi dan usaha koperasi, yang dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada anggota. Pada awal berdirinya, yaitu pada periode kepengurusan 1991-2001, KOWAR dikelola oleh tim pengurus yang terdiri dari lima orang laki-laki, dan pada pelaksanaannya, koperasi tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak berkembang. Berdasarkan keterangan dari salah seorang pengurus, yaitu Ibu Ysn, pada periode ini, administrasi atau pembukuan tidak berjalan dengan tertib, sehingga banyak data-data yang hilang. Hal itu menyebabkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan pada para anggota dan pengurus hanya berkisar Rp.19.000,00 per akhir tahun. Para pengurus juga tidak pernah melaporkan hasil kerjanya, sehingga para anggota KOWAR tidak mengetahui alur perputaran uang dan modal yang ada. Pada periode ini pun, KOWAR mengalami kerugian akibat kurang bertanggung jawabnya para pengurus pada tugas yang telah diberikan. Sedangkan pada periode selanjutnya, yaitu tahun 2002-2007, tim pengurus telah berganti menjadi delapan orang perempuan. Berdasarkan keterangan dari salah seorang pengurus, yaitu Ibu Ysn, pada periode ini KOWAR mengalami perbaikan dan kemajuan yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kesejahteraan anggota meningkat yang ditandai dengan meningkatnya SHU yang dibagikan setiap akhir tahun, tertib administrasi, diakuinya KOWAR di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI), yaitu sebuah lembaga yang mewadahi seluruh koperasi di Indonesia, dan yang paling utama, aset utama berupa modal yang dimiliki sejumlah Rp. 329.000.000,00 dan belum termasuk aset diam berupa gedung atau bangunan, dan yang lainnya. Simpan pinjam anggota juga berjalan dengan baik karena semua anggota yang meminjam dapat mengembalikan pinjamannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila mereka

tidak dapat mengembalikan, maka uang jasa yang mereka dapatkan setiap bulannya akan dipotong sebesar jumlah pinjaman. Persyaratan umum untuk keberhasilan dan perkembangan koperasi menurut Hanel (1989) adalah koperasi harus: 1.

Berusaha secara efisien atau produktif, artinya koperasi itu harus memberikan manfaat dari anggota bersama itu kepada anggota dan menghasilkan potensi peningkatan pelayanan yang cukup bagi anggota artinya koperasi itu harus berusaha secara efisien, sebagai perusahaan atau badan usaha yang sanggup bersaing dengan berbagai pasar.

2.

Efisiensi atau efektif bagi para anggotanya, artinya bahwa setiap anggota akan menilai bahwa manfaat yang diperoleh karena partisipasi dalam usaha bersama atau bekerjasama itu merupakan kontribusi yang lebih efektif dalam mencapai kepentingan dan tujuan-tujuannya sendiri daripada hasil yang diperoleh dari pihak lain.

3.

Dalam jangka panjang, memberikan kepada setiap anggota suatu saldo positif antara kemanfaatan (insentif) yang diperoleh dari koperasi dan sumbangan kepada koperasinya. Yang jika dibandingkan dengan kemanfaatan dan sumbangan para anggota lainnya, mencerminkan rasa keadilan diantara sesama anggota kelompok.

4.

Menghindari terjadinya situasi dimana kemanfaatan dari usaha bersama menjadi milik umum, dengan kata lain mencegah timbulnya dampak dari penumpang gelap yang terjadi karena kedudukan sebagai orang luar semakin menarik untuk usaha koperasi mengarah ke usaha, bukan ke anggota yang tidak diharapkan koperasi. Berdasarkan persyaratan diatas, maka keberhasilan KOWAR diukur dari

segi proses dan segi hasil. Segi proses dilihat dari terlibatnya anggota perempuan dan laki-laki dalam: penyelenggaraan RAT; Rapat Anggota, Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPB); realisasi anggaran pendapatan koperasi; realisasi anggaran belanja koperasi; realisasi surplus hasil usaha koperasi; pemeriksaan intern dan ekstern. Segi hasil diukur dari meningkatnya kesejahteraan anggota yang dilihat dari: peningkatan SHU; peningkatan simpanan anggota; kebutuhan ekonomi anggota terpenuhi.

Sesuai dengan laporan pengurus KOWAR dalam Laporan Keuangan KOWAR tahun buku 2008, yang menyebutkan bahwa KOWAR telah mencapai keberhasilan pada periode kepengurusan 2002-2007, dan mendapat nilai baik atau ”sehat” sejak tahun 2003 sampai sekarang dari Departemen Koperasi dan Perdagangan (Depkopinda) Kota Bekasi. Keberhasilan ini dilihat dari, antara lain: pengurus dan pengawas (BP) telah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu: melaksanakan

RAT

setiap

tahun

dengan

agenda

membahas

Laporan

Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas (BP), menyelenggarakan beberapa kali Rapat Pengurus, mengikuti pelatihan-pelatihan maupun menghadiri rapat yang diadakan oleh PKPRI, perbaikan sistem penjualan LKS dan buku paket, meningkatkan jumlah pinjaman anggota, melengkapi inventaris koperasi, merencanakan dan menyelenggarakan RAT tahun 2008, dan pembagian SHU 2008. Dalam laporan tersebut juga dituliskan beberapa kekurangan dan kelemahan KOWAR yang masih harus ditingkatkan, diantaranya adalah: peningkatan dan pengembangan profesionalitas SDM pengelola koperasi baik di bidang usaha, penataan usaha, pengelolaan keuangan dan manajemen. Selain itu, laporan pengawas dalam Laporan Keuangan KOWAR tahun buku 2008 menyebutkan beberapa perkembangan KOWAR dalam berbagai bidang, yaitu: 1. Bidang Kelembagaan: 1. Secara organisasi/kelembagaan, tugas pokok dan fungsi pengurus berjalan dengan baik sesuai dengan tugas yang mereka miliki. 2. Implementasi AD/ART berjalan dengan baik. 3. Program Kerja tahun 2008 secara umum berjalan sesuai rencana walaupun ada sebagian kecil yang belum terlaksana dan mencapai target. 4. Rapat-rapat rutin antara pengurus dengan pengawas berjalan secara rutin bahkan pengawas telah berperan aktif dalam hal menyusun Rencana Kerja dan Anggaran. 5. Proses pemindahan toko dari belakang sekolah ke tempat yang strategis agar dapat melayani kebutuhan siswa maupun guru terlayani dengan baik dan

terjangkau,

mengizinkan.

belum

terlaksana

karena

pihak

sekolah

belum

2. Bidang Permodalan: 1. Pengelolaan permodalan internal dilaksanakan dengan maksimal terutama dalam pelayanan pemberian bantuan simpan pinjam, jumlah anggota yang meminjam maupun besaran pinjaman meningkat. 2. Administrasi dan penatausahaan permodalan dilaksanakan dengan baik. 3. Bidang Usaha: Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan hasil evaluasi ada yang mencapai target, melebihi target, dan yang belum mencapai target karena adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi: 1. Unit usaha yang mencapai target/melebihi target: Penjualan PSAS, simpan pinjam, toko, kantin. 2. Unit usaha yang tidak mencapai target: Penjualan LKS dan penjualan buku paket. 3. Unit usaha yang belum berjalan/sedang dirintis: Unit Usaha Kredit Barang, Unit Usaha Bimbingan Belajar, dan Unit Usaha Jasa Rental Komputer. 4. Bidang Keuangan: Pengelolaan dan penatausahaan keuangan telah dilaksanakan dengan baik sesuai kemampuan pengurus sehingga dalam penyusunan laporan keuangan tidak mengalami kesulitan kalaupun ada beberapa kesalahan penyebabnya bukan karena unsur kesengajaan tetapi karena keterbatasan kemampuan manusia (human error). 5. Bidang Lain-lain: 1. Pelaksanaan RA/RAT selalu dilaksanakan secara rutin, walaupun belum tepat waktu sesuai saran dari PKPRI Kota Bekasi tetapi tidak melampaui batas toleransi yang disarankan dan pengawas selalu ikut serta dalam proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan penyusunan Rencana Kerja/Anggaran. 2. Hubungan dan kerjasama pengawas, pengurus, dan anggota berjalan harmonis sehingga pelaksanaan program tidak mengalami hambatan. 3. Peningkatan kesejahteraan anggota secara bertahap terus meningkat terbukti dengan meningkatnya pemberian THR Anggota dan SHU.

Selain memberikan laporan pengawasan, pengawas juga memberikan catatan atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus, yaitu: 1. Bidang Kelembagaan: 1. Perlunya status koperasi yang berbadan hukum sehingga pengurus perlu menyiapkan syarat-syarat untuk mengurusnya karena sertifikat koperasi yang lama hingga kini belum ditemukan atau kemungkinan hilang. 2. Rencana pendirian Bimbingan Belajar yang dikelola koperasi untuk menambah hasil usaha, baru sebatas wacana dan mudah-mudahan tahun berikutnya akan dapat terlaksana. 2. Bidang Usaha 1. Usulan kerjasama usaha dengan PKPRI Kota Bekasi belum dapat terlaksana karena masih banyaknya anggota yang mempunyai pinjaman sehingga pengurus perlu memikirkan strategi agar nantinya bisa berjalan dengan lancar. 2. Rencana koperasi untuk menambah usaha pengadaan barang-barang kepada anggota belum terlaksana karena masih terbentur permodalan. Anggota KOWAR perempuan dan laki-laki menilai bahwa tingkat keberhasilan KOWAR tinggi. Tingkat keberhasilan KOWAR ini dinilai oleh responden dengan menggunakan kuesioner. Hasilnya dapat dilihat dalam Tabel 16 berikut: Tabel 17. Jumlah dan Persentase Tingkat Keberhasilan KOWAR menurut Responden, Tahun 2009 Tingkat Keberhasilan Perempuan (n) (%) Laki-laki (n) (%) Jumlah (n) (%) KOWAR Tinggi

17 (100)

13 (100)

17 (100)

Rendah

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Jumlah

17 (100)

13 (100)

30 (100)

Hubungan antara tingkat kesetaraan gender dengan tingkat keberhasilan KOWAR adalah seluruh responden dengan tingkat kesetaraan gender yang tinggi relatif mengatakan bahwa tingkat keberhasilan KOWAR tinggi.

Tabel 18. Jumlah dan Persentase Hubungan Tingkat Kesetaraan Gender Responden dengan Tingkat Keberhasilan KOWAR, Tahun 2009 Tingkat Keberhasilan KOWAR Tingkat Kesetaraan Jumlah (n) Gender

Tinggi (n) (%)

Rendah (n) (%)

(%)

Setara

30 (100)

0 (0)

30 (100)

Tidak Setara

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Total

30 (100)

0 (0)

30 (100)

Keterangan: p-Value: 0,011

Taraf Nyata: 0,05

Hal ini juga diperkuat dengan hasil uji Rank-Spearman yaitu nilai p-value yang dihasilkan dari uji Chi-Square (0,011) kurang dari taraf nyata (0,05), kesimpulannya tolak hipotesis nol. Jadi, antara tingkat keberhasilan KOWAR dengan tingkat kesetaraan gender ada saling ketergantungan. Secara khusus, tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR yang dilihat dari penempatan posisi antara perempuan dan laki-laki dalam KOWAR, akses, dan kontrol antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR mempengaruhi tingkat keberhasilan KOWAR. Tingkat kesetaraan gender yang setara ini ditunjukkan dengan kontrol yang tinggi dari perempuan dan laki-laki terutama perempuan yang lebih berperan dalam pengambilan keputusan. Perempuan yang lebih memegang kontrol dalam memutuskan siapa anggota yang berhak menerima pinjaman sesuai dengan kemampuan pengembalian dari peminjam tersebut, selain itu perempuan juga lebih berperan dalam pengambilan keputusan ketika Rapat Pengurus. Kontrol yang tinggi dari perempuan ini membuat KOWAR dapat terkelola dengan baik, terutama dalam hal keuangan. Uang yang dimiliki KOWAR dapat dinikmati oleh seluruh anggota perempuan dan laki-laki dalam bentuk SHU, perjalanan wisata, dan juga besarnya pinjaman yang meningkat dari tahun ke tahun. Perjalanan ke Bali pada tahun 2005 diikuti oleh sekitar 90 persen anggota KOWAR. Perjalanan ke Bali ini merupakan bonus dari penjualan LKS, sesuai dengan AD/ART bahwa dana kompensasi LKS sebesar 70 persen adalah untuk rekreasi anggota yang lokasinya disesuaikan dengan hasil kesepakatan dalam rapat. Selain untuk uang akomodasi seluruh anggota, kompensasi dana LKS ini juga masih dapat menyisihkan uang saku anggota sebesar Rp. 150.000,- per orang.

Sedangkan uang bonus dari buku paket siswa menghasilkan pakaian seragam untuk guru-guru dan karyawan SMPN 7 Bekasi. Mangkunegara dalam Rusidi (1992) mengatakan bahwa dalam manajemen kepegawaian dan sumber daya manusia koperasi, masalah upah/gaji merupakan faktor pertama dan utama. Hal ini karena tingkat upah/gaji dapat dijadikan sebagai gambaran bagi status sosial karyawan dan perlengkapan organisasi koperasi. Di samping itu pula tingkat upah/gaji karyawan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan standar biaya hidup mereka. Upah/gaji merupakan balas jasa yang diberikan kepada karyawan yang besarnya sesuai dengan perjanjian kerja atau ketentuan yang berlaku di organisasi koperasi yang bersangkutan. Di koperasi, kebijakan upah/gaji karyawan ditentukan oleh pengurus koperasi dan disyahkan dalam Rapat Anggota. Apabila koperasi mampu menyediakan produk/jasa yang memenuhi kebutuhan anggota, maka anggota koperasi akan tertarik melibatkan secara aktif kegiatan usaha dengan kegiatan usaha koperasi tersebut. Dengan demikian meningkatnya keterkaitan usaha anggota, selanjutnya akan meningkatkan volume usaha koperasi dan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan anggota perlu dilakukan bahkan dibuat ke dalam suatu program kesejahteraan anggota. Program kesejahteraan anggota dalam Hanel (2007) merupakan suatu program pelayanan yang diberikan pengurus kepada anggota, baik dalam bentuk materi (benefit) maupun nonmateri (services) dengan tujuan agar karyawan bekerja produktif dan semangan kerjanya tinggi. Ada dua bentuk program kesejahteraan anggota koperasi, yaitu: Pertama, bentuk materi (benefit) mencakup pesangon atau pemberian dana pensiun, asuransi jiwa, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, Sisa Hasil Usaha (SHU), tunjangan transportasi, tunjangan kematian, beasiswa. Kedua, bentuk non materi (services) mencakup pelayanan rekreasi, pemberian sarana olah raga dan kesejahteraan jasmani, toko koperasi, kantin, rumah sakit milik koperasi (balai pengobatan karyawan koperasi) perumahan. Program kesejahteraan anggota koperasi perlu memperhatikan antara lain: menentukan prioritas bentuk kesejahteraan yang sesuai dengan kondisi koperasi, kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan harus terarah untuk

menanamkan rasa memiliki (self of belongingness) karyawan terhadap koperasinya. Membangun koperasi yang berhasil diperlukan upaya merubah sikap mental di kalangan anggota, pengelola dan pengurus koperasi. Pertama, mendirikan koperasi adalah mendirikan sebuah badan usaha milik bersama dan bukan organisasi sosial. Artinya, harus ada kesediaan mengambil tanggung jawab terhadap kebutuhan badan usaha itu. Kongkritnya, agar koperasi dapat menjalankan kgiatan usaha secara sehat dan berkesinambungan. Kedua, merubah sikap mental meminta menjadi memberi. Misalnya, tiap anggota harus bersedia menanamkan uangnya buat modal usaha koperasi. Ketiga, merubah cara berpikir jangka pendek menjadi jangka panjang. Setiap anggota koperasi mesti menyadari koperasi yang mereka dirikan memerlukan waktu agar berfungsi secara efektif. Keempat, membiasakan berpikir kritis. Sehingga para anggota dapat memberikan usulan, saran dan pertimbangan dalam rangka perbaikan dan penungkatan pengelolaan kegiatan koperasi. Kelima, merubah pola berpikir tidak rasional. Maksudnya, buat mengembangkan koperasi perlu perencanaan matang, sistem kerja yang tepat guna, dan dukungan serta kerjasama semua anggota. Tidak cukup hanya semangat atau optimisme. Keenam, mengikis cara berpikir yang tak bertanggung jawab. Misalnya, diam-diam menjual barang produksi koperasi ke pembeli yang mengiming-imingi harga lebih tinggi. Begitu juga tidak memenuhi kewajiban mereka kepada koperasi, akan memacetkan kegiatan usaha koperasi. Ketujuh, mengembangkan cara berpikir demokratis. Maksudnya, dapat menghargai hak asasi dan kedudukan setiap orang adalah sama. Umumnya budaya organisasi koperasi (cooperative corporate culture) mencakup keswadayaan, tanggung jawab bersama, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan kesetiakawanan. Selain itu, para anggota koperasi mempercayai sejumlah nilai etis seperti kejujuran, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Prinsip-prinsip koperasi harus menjadi budaya perusahaan koperasi. Pertama, keterbukaan dan sukarela. Kedua, demokrasi. Ketiga, transparansi partisipasi ekonomi. Keempat, kemandirian dan kebebasan. Kelima, pengembangan sumberdaya manusia. Keenam, kerja sama (networking). Ketujuh,

kepedulian terhadap komunitas, karena ada sebagian pengurus dan pengelola koperasi mudah melencengkan prinsip koperasi dengan berbagai argumentasi. Tegasnya, prinsip-prinsip koperasi yang mestinya menjadi landasan budaya perusahaan koperasi tidak berjalan secara baik. Suatu koperasi yang berhasil dipengaruhi oleh sumber daya manusia koperasi (anggota dan pengurus), manajemen sumber daya manusia itu sendiri, budaya organisasi koperasi, dan tingkat kesetaraan gender dalam koperasi. tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR yang setara akan mempengaruhi tingkat keberhasilan KOWAR. Semakin setara tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR, maka KOWAR akan semakin berhasil. Keberhasilan ini merupakan keterlibatan atau partisipasi aktif dari anggota KOWAR perempuan dan laki-laki.

BAB IX KESIMPULAN DAN SARAN 9.1 1.

Kesimpulan Relasi gender dalam KOWAR adalah setara. Meskipun demikian masih ditemukan adanya bias gender dalam penempatan posisi organisasi, akses, dan kontrol antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR.

2.

Tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan anggota KOWAR perempuan dan laki-laki berhubungan dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR, sedangkan umur dan status pernikahan tidak berhubungan dengan tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR.

3.

Tingkat sosialisasi peran gender dalam keluarga perempuan dan laki-laki berhubungan nyata dengan tingkat kesetaraan gender. Semakin kuat tingkat sosialisasi peran gender dalam keluarga perempuan dan laki-laki maka tingkat kesetaraan gender dalam KOWAR juga semakin setara.

4.

Tingkat kesetaraan gender yang setara dalam KOWAR berhubungan dengan tingkat keberhasilan KOWAR. Keberhasilan KOWAR ini lebih ditunjukkan dalam hal keuangan.

9.2

Saran

1. Untuk mengantisipasi masih adanya bias gender dalam KOWAR, dibutuhkan sosialisasi mengenai konsep gender kepada seluruh anggota koperasi perempuan dan laki-laki. Sosialisasi ini dapat dilakukan di sekolah dengan melibatkan ahli gender guna membuat pandangan anggota KOWAR yang bias gender tersebut menjadi tidak buta gender. 2. Akses yang rendah untuk memperoleh sumberdaya dan manfaat dalam KOWAR dapat dinaikkan dengan berbagai cara, diantaranya: diadakan pergantian perwakilan dari KOWAR secara berkala yang dikirim untuk mengikuti pelatihan/pendidikan mengenai KOWAR sehingga seluruh anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan kapasitas dirinya dan tidak dikhususkan pada pengurus saja.

3. Perlu adanya dorongan dari perempuan kepada laki-laki untuk memberikan pendapat dalam KOWAR, baik dalam Rapat Anggota maupun Rapat Pengurus, dan lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam rapat.

DAFTAR PUSTAKA ________. 2000. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalan Pembangunan Nasional. http://jdihukum.banten.go.id/dokumen/Inpres_no_9_th_2000.pdf. Diakses tanggal 13 Maret 2008. ________. 2001. ___________________________________________________. www.ilo.org. Diakses tanggal 23 Agustus 2008. ________. 2007. Pengertian, Definisi, dan Arti Organisasi. www.organisasi.org. Diakses tanggal 29 Juni 2007. ________. 2007. Angka Buta Huruf Berhasil Diturunkan. www.republika.co.id. Diakses tanggal 13 Maret 2008. ________. 2008. Bab 10 Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. www.acehrecoveryforum.org. Diakses tanggal 23 Agustus 2008. Agung, I Gusti Ngurah. 1992. Metode Penelitian Sosial Pengertian dan Pemakaian Praktis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Abdullah, Irwan. 2001. Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan. Yogyakarta: Tarawang Press. Badan Pusat Statistik. 2007. Berita Resmi Statistik No. 28/ 05/ Th. X, 15 Mei tentang Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Bulan Februari. Boediono, dan Wayan Koster. 2001. Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. Chafetz, Janet Saltzman. 1999. Gender and Organizations. Dalam Handbook of the Sociology of Gender. New York : Plenum Publishers. Departemen Kehutanan. 2004. Panduan Pengarusutamaan Gender. Jakarta: Departemen Kehutanan. Fakih, Mansour. 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Faturochman. 2002. Keterkaitan antara Anteseden, Penilaian Keadilan Prosedural, Penilaian Keadilan Distributif, dan Dampaknya. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Firdaus, Muhammad, dan Agus Edhi Susanto. 2004. Perkoperasian Sejarah, Teori, Dan Praktek. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hanel,

Alfred. 2007. Sekilas tentang Koperasi. http://akucintakoperasi.blogspot.com/2007/09/sekilastentangkoperasi.htm l. Diakses tanggal 29 Juni 2007.

Ihromi, T. O. 1995. Kajian Perempuan dalam Pembangunan. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia. Istijanto. 2006. Riset Sumber Daya Manusia Cara Praktis Mendeteksi DimensiDimensi Kerja Karyawan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Koperasi Warga SMPN 7 Bekasi. 2008. Laporan Keuangan Tahun Buku 2008. Megawangi, Ratna. 1999. Membiarkan Berbeda : Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender. Bandung : Mizan Pustaka. Mugniesyah, Siti Sugiah. 2006. “Gender, Lingkungan, dan Pembangunan Berkelanjutan” dalam Ekologi Manusia. Editor Soeryo Adiwibowo. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Munandar, S.C Utami. 1985. Emansipasi dan Peran Ganda Perempuan Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). Murniati. A. Nunuk P. 2004. Getar Gender Buku Pertama: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, dan Hukum. Magelang: Indonesian Tera. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. Silawati, Hartian. 2006. Pengarusutamaan Gender: Mulai Dari Mana?. Jurnal Perempuan. Pengarusutamaan Gender. Jakarta: vol. 50, hal. 19-32. Soesilo, M. Iskandar. 2008. Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia (Corak Perjuangan Ekonomi Rakyat Dalam Menggapai Sejahtera Bersama). Jakarta: Rakyat Merdeka Groups. Sudjana. 1996. Metode Statistika. Bandung: Tarsito. Susilastuti, Dewi H. 1993. Gender Ditinjau dari Perspektif Sosiologis. Dalam Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. Uyanto, Stanislaus S. 2009. Pedoman Analisis Data dengan SPSS. Yogyakarta: Graha Ilmu. Wahyono, Teguh. 2009. 25 Model Analisis Statistik dengan SPSS 17. Jakarta : PT. Elexmedia.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Lokasi KOWAR SMPN 7 Bekasi Jalan Belanak, Perumnas II, Bekasi Selatan

Skala

:

Legenda Jalan Tol Jalan Arteri Jalan Utama Jalan Raya Rel Kereta Api

: : : : :

0

1 : 12.500

500 km

Lampiran 2. Matriks Alokasi Waktu Penelitian No.

Kegiatan

Proposal dan Kolokium 1. Penyusunan Draft dan Revisi 2. Konsultasi Proposal 3. Kolokium Studi II. Lapangan 1. Uji coba instrumen dan analisis hasil uji coba 2. Pengumpulan Data 3. Analisis Data Penulisan III. Laporan 1. Analisis Lanjutan 2. Penyusunan Draft dan Revisi 3. Konsultasi Laporan IV. Ujian Skripsi 1. Ujian 2. Perbaikan Skripsi I.

April Mei Juni Juli Agustus 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Lampiran 3. Kuesioner ANALISIS HUBUNGAN RELASI GENDER DAN KEBERHASILAN ORGANISASI KOPERASI WARGA (KOWAR) SMP NEGERI 7 BEKASI Petunjuk Umum: Kuesioner ini diberikan dalam rangka penyusunan skripsi Dwimora Efrini pada Departemen Komunikasi Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (KPM-FEMA IPB). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberhasilan KOWAR dan sejauhmana relasi gender menentukan keberhasilan KOWAR. Oleh karena itu, peneliti meminta kesediaan waktu Bapak/Ibu untuk dapat menjawab semua pertanyaan yang ada dengan baik dan sejujur-jujurnya. Identitas dan jawaban yang Bapak/Ibu berikan akan dijamin kerahasiaannya dan tidak ada kaitannya dengan status Bapak/Ibu dalam KOWAR. Terima kasih. Nomor Kuesioner (diisi oleh Enumerator) : ........................................ Tanggal Pengisian (diisi oleh Responden) : ........................................ I. Karakteristik Responden (Isi dan lingkarilah salah satu pilihan) Nama Responden Jenis Kelamin Umur Tingkat Pendidikan Jenis Pekerjaan Status Pernikahan

1. P

2. L tahun SMA (SMA, D3, < SMA (SD dan 1. 2. S1, S2, S3) SMP) Karyawan sekolah (penjaga 1. 2. Guru sekolah/pe suruh) 1. Belum Menikah

2. Sudah Menikah

Petunjuk : Berilah tanda contreng (√) pada kolom jawaban yang Anda pilih II. Sosialisasi Peran Gender dalam Keluarga Anggapan Individu Mengenai Pendidikan No. Pertanyaan 1. Apakah menurut Anda pendidikan itu penting? Apakah menurut Anda perempuan pantas untuk bersekolah 2. sampai tingkat tinggi? Apakah menurut Anda perempuan perlu untuk bersekolah 3. sampai tingkat tinggi? Apakah menurut Anda perempuan dan laki-laki harus 4. mendapatkan pendidikan yang setara?

Ya

Tidak

5. 6. 7.

Apakah sewaktu kecil Anda diberikan pandangan oleh orangtua bahwa perempuan perlu bersekolah tinggi? Anggapan Individu Mengenai Kepemimpinan Apakah menurut Anda perempuan pantas untuk menjadi pemimpin? Apakah sewaktu kecil Anda diberikan pandangan oleh orangtua bahwa perempuan pantas untuk menjadi pemimpin?

III. Analisis Relasi Gender dalam Organisasi KOWAR SMPN 7 Bekasi Penempatan Posisi dalam KOWAR SMPN 7 Bekasi Pengurus Pengurus Perempuan Perempuan dan / No. Pertanyaan Laki-laki Pengurus (Bersama-sama) Laki-laki saja Siapakah yang bertugas membuat 8. struktur organisasi KOWAR SMPN 7 Bekasi? Siapakah yang menentukan “job 9. description” masing-masing pengurus? Siapakah yang merekrut dan melatih 10. karyawan koperasi? Siapakah yang merumuskan setiap 11. kegiatan dalam KOWAR SMPN 7 Bekasi? Siapakah yang bertugas mengembangkan 12. kerjasama dengan pihak lain (koperasi dan organisasi lain) dalam KOWAR ? Akses untuk Memperoleh Sumberdaya (Uang, Pekerjaan, Peralatan, Pendidikan/Pelatihan) dan Manfaat (Pendidikan/pelatihan, Pendapatan, Status, Kekuasaan, Pengakuan) dalam KOWAR SMPN 7 Bekasi KadangNo. Pertanyaan Ya Tidak kadang Apakah Anda memperoleh 13. uang/pinjaman setelah bergabung dengan KOWAR SMPN 7 Bekasi? Apakah Anda tidak mendapat kesulitan 14. dalam memperoleh uang/pinjaman tersebut? Apakah Anda mempunyai 15. pekerjaan/tugas dalam KOWAR SMPN 7 Bekasi? Apakah pekerjaan/tugas yang Anda 16. dapatkan sesuai dengan posisi Anda dalam KOWAR SMPN 7 Bekasi? 17. Apakah Anda mempunyai kemudahan

dalam menggunakan peralatan (misalnya: komputer) yang dimiliki KOWAR SMPN 7 Bekasi? Apakah Anda berkesempatan untuk 18. mengikuti pendidikan/pelatihan mengenai koperasi? Apakah Anda pernah mengikuti 19. pendidikan/pelatihan tersebut? Apakah Anda merasakan adanya peningkatan kemampuan setelah 20. mengikuti pendidikan/pelatihan tersebut? Kontrol untuk Memperoleh Sumberdaya (Uang, Pekerjaan, Peralatan, Pendidikan/Pelatihan) dan Manfaat (Pendidikan/Pelatihan, Pendapatan, Status, Kekuasaan, Pengakuan) dalam KOWAR SMPN 7 Bekasi No. Pertanyaan Ya Tidak Apakah Anda ikut menentukan besarnya 21. simpanan anggota? Apakah Anda ikut menentukan besarnya SHU 22. yang didapatkan tiap anggota? Apakah Anda ikut memeriksa jalannya 23. KOWAR SMPN 7 Bekasi? Apakah Anda ikut menentukan siapa yang 24. berhak ikut pendidikan/pelatihan mengenai koperasi? Apakah Anda ikut menentukan siapa yang 25. berhak menggunakan peralatan (misalnya: komputer) milik KOWAR SMPN 7 Bekasi? Apakah Anda meningkat statusnya (misalnya: dianggap menjadi orang penting) dalam 26. lingkungan sekolah setelah bergabung dengan KOWAR SMPN 7 Bekasi? Apakah dengan status yang Anda dapatkan 27. tersebut Anda jadi memiliki kekuasaan dalam lingkungan sekolah? Pengurus Pengurus perempuan Perempuan dan laki/ No. Pertanyaan laki Pengurus (bersamaLaki-laki sama) saja Siapakah yang memutuskan untuk memberikan 28. uang/pinjaman kepada anggota? Siapakah yang memutuskan untuk membeli 29. peralatan dalam KOWAR SMPN 7 Bekasi? Siapakah yang memutuskan untuk memberi 30. kesempatan kepada anggota untuk menggunakan peralatan dalam KOWAR

31.

32.

SMPN 7 Bekasi? Siapakah yang memutuskan untuk memberikan pendidikan/pelatihan kepada karyawan dan anggota KOWAR SMPN 7 Bekasi? Siapakah yang memutuskan untuk menentukan siapa pengurus yang akan mengikuti pendidikan/pelatihan dalam KOWAR SMPN 7 Bekasi?

IV. Keberhasilan Organisasi KOWAR SMPN 7 Bekasi No. Pertanyaan Apakah Anda pernah mengikuti Rapat Anggota Tahunan 33. (RAT)? Jika ya, berapa kali anda mengikuti RAT ? 34. a. < 2 kali b. 2 kali Apakah yang Anda lakukan dalam RAT ? 1. Hanya hadir 35. 2. Hadir, dan bertanya 3. Hadir, bertanya dan memberi usul/pendapat 36. Apakah Anda mendapatkan SHU setiap tahunnya ? Apakah Anda merasakan adanya peningkatan SHU setiap 37. tahunnya? Apakah Anda mendapatkan sesuatu berbentuk barang 38. (misalnya: pakaian) dari KOWAR? Apakah Anda mendapatkan realisasi surplus hasil usaha 39. KOWAR (misalnya: perjalanan wisata)? Apakah Anda merasakan adanya peningkatan jumlah 40. simpanan anggota setiap tahunnya? Apakah Anda merasakan kebutuhan ekonomi keluarga Anda 41. sedikit terpenuhi setelah bergabung dengan? ∴ TERIMA KASIH ∴

Ya

Tidak

Lampiran 4. Hasil Uji Statistik 1. Hubungan Umur dengan Relasi Gender Spearman' s rho Umur

Umur

RelasiGender

Correlation Coefficient

1.000

.031

Sig. (2-tailed)

.

.872

N

30

30

.031

1.000

Sig. (2-tailed)

.872

.

N

30

30

RelasiGender Correlation Coefficient

2. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Relasi Gender TingkatPendidikan RelasiGender Spearman' s TingkatPendidikan Correlation rho Coefficient

RelasiGender

1.000

-.015

Sig. (2-tailed)

.

.938

N

30

30

Correlation Coefficient

-.015

1.000

Sig. (2-tailed)

.938

.

N

30

30

3. Hubungan Jenis Pekerjaan dengan Relasi Gender RelasiGender Tidak Setara Setara JenisPekerjaan Karyawan 2 Sekolah Guru

5

6 17 8 22 Chi-Square Tests

Total

Asymp. Value Pearson Chi-Square

.017

a

df 1

.896

Total 7 23 30

Sig. (2- Exact Sig. (2- Exact Sig. (1sided sided sided ) ) )

4. Hubungan Status Pernikahan dengan Relasi Gender RelasiGender Tidak Setara StatusPernikahan

Setara

Total

Belum Menikah

0

2

2

Sudah Menikah

8

20

28

8

22

30

Total

Chi-Square Tests

Value Pearson Chi-Square

.779a

Asymp. Sig. (2-

Exact Sig. (2-

Exact Sig. (1

sided)

sided)

sided)

df 1

.377

5. Hubungan Sosialisasi Peran Gender dalam Keluarga dengan Relasi Gender Test Statistics Chi-Squarea df Asymp. Sig.

RelasiGender 6.533 1 .011

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 15.0.

6. Hubungan Relasi Gender dengan Keberhasilan KOWAR Test Statistics Chi-Squarea df Asymp. Sig.

RelasiGender 6.533 1 .011

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 15.0.

7. Contoh Perhitungan Hubungan Antara Sosialisasi Peran Gender dalam Keluarga dengan Relasi Gender Test Statistics Chi-Squarea df Asymp. Sig.

RelasiGender 6.533 1 .011

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 15.0.

Keterangan : • Chi-square : Nilai chi-square hitung antara sosialisasi peran gender dalam keluarga dengan relasi gender sebesar 6,533, artinya adanya hubungan antara sosialisasi peran gender dalam keluarga dengan relasi gender. • df : 1 derajat bebas • Asymp Sig. : Selang kepercayaan antara hubungan status menikah dengan prestasi kerja 99,989% 8. Contoh Perhitungan Hubungan Antara Umur dengan Relasi Gender Umur RelasiGender Spearman' s rho Umur

Correlation 1.000 Coefficient

.031

Sig. (2-tailed)

.

.872

N

30

30

RelasiGender Correlation .031 Coefficient

1.000

Sig. (2-tailed)

.872

.

N

30

30

Dari hasil output diatas dapat dilihat bahwa korelasi antara umur dan relasi gender tidak nyata, hal ini dapat dilihat dari nilai-p (0.872) yang lebih besar dari alpha (0.05). Korelasi antara umur dan relasi gender tidak nyata berpengaruh positif tetapi tidak terlalu kuat, hal ini dapat dilihat dari nilai korelasinya yang bernilai 0.031.

Lampiran 5. Dokumentasi KOWAR

Gambar 1. Kegiatan Jual Beli pada KOWAR

Gambar 2. Pakaian Seragam Anak Sekolah (PSAS), salah satu unit usaha KOWAR

Gambar 3. Komputer, peralatan yang dimiliki KOWAR

Gambar 4. Kegiatan RAT 2008 KOWAR

Gambar 5. Perempuan hadir dalam RAT 2008 KOWAR

Gambar 6. Laki-laki hadir dalam RAT 2008 KOWAR

Gambar 7. Perempuan memberikan pendapat dalam RAT 2008 KOWAR

Gambar 8. Laki-laki memberikan pendapat dalam RAT 2008 KOWAR

Gambar 9. Suasana dalam RAT 2008 KOWAR

Gambar 10. Suasana dalam RAT 2008 KOWAR

Gambar 11. Pelindung dan Pejabat hadir dalam RAT 2008 KOWAR

Gambar 12. Pengurus KOWAR