BAB IV ORGANISASI DAN KARAKTERISTIK ANGGOTA KOWAR SMP NEGERI 7 BEKASI Bab ini akan menjelaskan mengenai analisis organisasi KOWAR yang dilihat dari sejarah dan perkembangan KOWAR, jumlah perempuan dan laki-laki dalam organisasi KOWAR, interaksi perempuan dan laki-laki dalam KOWAR, aturan main dalam KOWAR, dan analisis KOWAR sebagai organisasi koperasi. Selain mengenai organisasi, juga akan dibahas mengenai karakteristik anggota KOWAR berdasarkan umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan status pernikahan. 4.1
Sejarah dan Perkembangan KOWAR SMPN 7 Bekasi merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri
yang ada di Bekasi. Sekolah ini berlokasi di Jalan Belanak, Perumnas II, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini dapat dicapai dengan menggunakan angkutan Kota (Koasi) bernomor 02 dari arah Pekayon, sedangkan dari arah terminal Bekasi menggunakan Koasi bernomor 05. Ongkos Koasi 02 maupun 05 adalah Rp. 3000,-. Setelah itu berhenti di Kayuringin, kemudian disambung dengan menggunakan becak atau ojek, dan berhenti di depan gerbang sekolah. Ongkos becak maupun ojek adalah Rp. 5000,-. Sehingga ongkos yang dibutuhkan untuk mencapai sekolah ini kurang lebih adalah sebesar Rp. 8000,-. Perjalanan menuju sekolah ini dapat ditempuh selama kurang lebih satu jam dari arah Pekayon maupun dari terminal Bekasi. Jumlah guru di sekolah ini adalah 62 orang, yang terdiri dari 39 orang perempuan dan 23 laki-laki. Jumlah karyawan sekolah ialah 22 orang, yang terdiri dari 18 orang laki-laki dan empat orang perempuan. SMPN 7 Bekasi memiliki visi: menang dalam kompetisi, religius, percaya diri, dan profesional, serta memiliki misi: memberikan kemampuan dasar, meningkatkan keterampilan, mengembangkan wawasan dan pengetahuan, mengembangkan akhlak terpuji, meningkatkan keharmonisan dengan lingkungan. KOWAR didirikan di Bekasi tanggal 12 Desember 1983 dan bertempat di SMPN 7 Bekasi untuk waktu yang tidak terbatas. Koperasi ini berbadan hukum
nomor 9685/BH/KKW/IX/1991 sejak 9 September 1991. Koperasi ini mempunyai wilayah kerja meliputi daerah kerja SMPN 7 Bekasi. Koperasi ini dinamakan koperasi warga karena merupakan koperasi yang berAnggotakan warga SMPN 7 Bekasi, yaitu guru-guru, kepala sekolah, serta karyawan sekolah. Koperasi ini berazaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. KOWAR memiliki misi yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi dan peningkatan pemahaman Anggota tentang koperasi. Koperasi ini bertujuan untuk mengembangkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Koperasi ini menyelenggarakan usaha: 1. mewajibkan dan menggiatkan Anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur; 2. mengadakan usaha pelayanan kebutuhan simpan pinjam untuk para Anggota; dan 3. mengadakan unit usaha toko, buku-buku pelajaran, alat tulis, seragam dan kelengkapannya. 4.2
Jumlah Perempuan dan Laki-laki dalam KOWAR Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja)
dalam organisasi10. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan meninjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Berdasarkan struktur organisasi KOWAR, susunan kepengurusan koperasi pada KOWAR terdiri dari pelindung, pengurus, Badan Pemeriksa (BP), anggota, dan karyawan koperasi. Pengurus koperasi sendiri terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris I, sekretaris II, dan bendahara. Berikut ini ditampilkan struktur organisasi KOWAR pada Gambar 4:
10
http://hmti.wordpress.com/2008/02/22/definisi-dan-pengertian-organisasi/ Diakses tanggal 29 Juni 2006.
Pelindung
Pengurus
Badan Pemeriksa (BP)
Anggota
Karyawan
Ketua
Wakil ketua
Sekretaris I
Sekretaris II
Bendahara
Gambar 4. Struktur Organisasi KOWAR
Kepengurusan dari organisasi KOWAR ini terdiri dari pengurus (ketua, wakil ketua, sekretaris I, sekretaris II, dan bendahara) dan Badan Pemeriksa (BP). Kepengurusan inti dari organisasi ini hanyalah pengurus perempuan dan laki-laki saja. Pelindung hanyalah tambahan saja, karena pada dasarnya organisasi koperasi tidak memiliki pelindung. Menurut salah seorang pengurus, yaitu Bapak Mhd, organisasi KOWAR ini berada dalam instansi sekolah sehingga kepala sekolah diberi kekuasaan sebagai pelindung oleh seluruh anggota KOWAR. Karyawan koperasi hanya bertugas untuk menjaga dan mengelola toko koperasi saja sehingga tidak termasuk dalam kepengurusan koperasi. Jumlah perempuan dalam kepengurusan KOWAR ialah sebanyak tiga orang, yaitu dalam posisi wakil ketua, sekretaris I, dan bendahara. Jumlah lakilaki dalam kepengurusan KOWAR ialah sebanyak empat orang, yaitu dalam posisi pelindung, Badan Pemeriksa (BP), ketua, dan sekretaris II. Jumlah anggota perempuan adalah 45 orang dan jumlah anggota laki-laki adalah 34 orang. 4.3
Kegiatan Perempuan dan Laki-laki dalam KOWAR Interaksi antara perempuan dan laki-laki dalam KOWAR tergolong baik.
Hal ini tidak hanya terlihat antar pengurus atau antar anggota saja, tetapi juga antar pengurus dan anggota, baik perempuan maupun laki-laki. Pengurus KOWAR memiliki pembagian kerja yang berbeda-beda, yaitu:
1. Simpan pinjam
: Perempuan (Bendahara)
2. PSAS (Pakaian Seragam Anak Sekolah) : Laki-laki (Ketua) 3. Kantin dan Toko
: Laki-laki (Sekretaris II)
4. LKS
: Perempuan (Wakil ketua)
5. Buku Paket
: Perempuan (Sekretaris I)
Pembagian kerja ini membuat pengurus perempuan dan laki-laki berbedabeda dalam mencurahkan waktunya untuk KOWAR. Wakil ketua dan sekretaris I lebih sedikit curahan waktunya dalam mengelola KOWAR karena mereka disibukkan hanya pada awal semester, yaitu untuk mengurus LKS dan buku paket siswa. Ketua mencurahkan waktunya lebih banyak dari wakil ketua dan sekretaris I untuk mengelola PSAS dan melaporkan hasilnya setiap bulan. Sekretaris II lebih banyak mencurahkan waktunya dibandingkan wakil ketua, sekretaris I, dan ketua untuk mengelola kantin dan toko KOWAR, karena harus melihat perkembangan dan penjualannya setiap hari dan mengisi kekosongan barang di toko setiap bulannya. Bendahara yang paling banyak mencurahkan waktunya dalam KOWAR, yaitu untuk mengelola simpan pinjam anggota. Tugas ini membutuhkan lebih banyak waktu dibanding tugas lainnya, karena sifatnya harian sehingga anggota lebih banyak berinteraksi dengan bendahara. Sesuai dengan penjelasan dari Ibu Est (38 tahun) berikut ini: ”...cape mbak jadi bendahara, harus selalu siap sedia bawa buku catetan simpen pinjem, udah gitu setiap malem saya harus ngitung lagi berapa duit yang keluar berapa duit yang masuk, biasanya sih abis anak-anak udah pada tidur baru saya berkutat ama pembukuan koperasi... ” Adanya pembagian kerja dalam kepengurusan ini yang mendasari dibuatnya kebijakan mengenai waktu dalam KOWAR. Kebijakan ini dibuat atas hasil diskusi dan kesepakatan seluruh pengurus dalam Rapat Pengurus, yaitu: 1.
Rapat Pengurus diadakan seminggu sekali.
2.
Rapat Pengurus diadakan setiap jam pulang sekolah.
3.
Rapat Pengurus dilakukan selama minimal 30 menit dan maksimal 60 menit, kecuali apabila ada hal-hal yang perlu dibicarakan lebih lanjut.
4.
Pengurus perempuan diperbolehkan pulang terlebih dahulu apabila Rapat Pengurus belum selesai namun sudah mendapat panggilan dari anak atau suami untuk segera pulang. Kebijakan tersebut juga berlaku dalam Rapat Anggota. Kebijakan ini
mengandung isu bias gender, yaitu pandangan yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin yang dalam hal ini adalah perempuan. Perempuan masih dianggap untuk lebih banyak mencurahkan waktu di rumah dibanding tempat kerja, dan masih harus mengerjakan tugas rumah tangga yaitu mengurus suami dan anak. Sesuai dengan hasil penelitian dari Ludiro, dalam Munandar (1985) yang mengungkapkan bahwa kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh perempuan atau ibu bekerja ialah: 1. Waktu dirasakan terlalu sempit, jadi tentu para ibu sering dalam keadaan terburu-buru dan tertekan. 2. Ibu merasa tidak tenang bekerja bila anak sedang sakit atau apabila anak belum mencapai usia siap untuk ditinggal. 3. Kesulitan timbul apabila pembantu, pengasuh, atau keluarga yang sudah biasa mengasuh dan menemani anak yang sedang sakit atau pergi meninggalkan keluarga tersebut. 4. Badan yang terlalu lelah karena ingin mengerjakan semua tugas dan memenuhi semua fungsi secara memuaskan. Hal ini membuat perempuan dalam KOWAR lebih merasa memiliki kontrol yang tinggi dalam KOWAR, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh KOWAR harus melibatkan perempuan, sedangkan perempuan memiliki waktu yang lebih sedikit di SMPN 7 Bekasi karena sebagian besar waktu perempuan adalah dirumah, sehingga keputusankeputusan yang diambil cenderung atas kontrol perempuan. Partisipasi anggota dalam proses pembentukan opini dan pengambilan keputusan, pada semua koperasi, dijadikan dasar prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam peraturan dan anggaran dasar koperasi. Di samping prinsip identitas dan peningkatan anggota, maka prinsip demokrasi adalah karakteristik dasar sistem koperasi. Bahkan, setelah berkembangnya demokrasi perwakilan, sebagai pengganti demokrasi langsung, prinsip ”one man one vote’ tetap saja menjadi
basis yang fundamental dalam pengambilan keputusan dalam RAT atau rapat para wakil. 4.4
Aturan Main dalam KOWAR Aturan main dalam KOWAR tertulis dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KOWAR. AD/ART ini memuat semua hal mengenai KOWAR, mulai dari struktur organisasi, penjelasan mengenai siapa saja pelaku-pelaku didalam KOWAR, tugas apa saja yang mereka lakukan, dan aturan mengenai Rapat Anggota Tahunan (RAT). 4.4.1 Pelindung Dalam AD/ART KOWAR, pelindung merupakan kepala sekolah SMPN 7 Bekasi. Pelindung bertugas untuk memberi saran/anjuran kepada pengurus untuk kemajuan koperasi baik diminta maupun tidak. Pelindung memiliki hak suara dalam Rapat Anggota atau Rapat Pengurus. Pelindung tidak menerima gaji akan tetapi dapat diberi uang jasa sebesar empat persen dari pembagian SHU dan hasil rugi laba. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang pengurus, yaitu Bapak Mhd, pelindung KOWAR telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART, diantaranya adalah: pelindung ikut memberi saran/anjuran untuk KOWAR, pelindung memberi saran setelah diminta oleh pengurus, pelindung ikut memberikan suara dalam Rapat Anggota, pelindung menerima uang jasa empat persen sesuai dengan AD/ART, namun pelindung tidak ikut dan tidak diundang dalam Rapat Pengurus. 4.4.2 Pengawas / Badan Pemeriksa Koperasi (BP) Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya. Pemeriksaan itu dijalankan oleh suatu Badan Pemeriksa yang terdiri dari anggota koperasi berjumlah ganjil (satu, tiga, dan sebagainya) yang tidak termasuk golongan pengurus dan dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa jabatan sama dengan pengurus. Badan Pemeriksa KOWAR sendiri berjumlah satu orang. Badan Pemeriksa koperasi ialah orang yang jujur dan mengetahui seluk beluk perkoperasian dan pembukuan. Pemeriksaan diadakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali mengenai hal uang, persediaan barang, alat perlengkapan, dan juga
mengenai
kebenaran
pembukuan
serta
kebijaksanaan
pengurus
dalam
menyelenggarakan organisasi perusahaan koperasi. Hasil pemeriksaan dan cara melakukannya dituangkan dalam sebuah laporan tertulis yang harus disampaikan oleh pengurus koperasi kepada anggota koperasi dan salinannya dikirim kepada pejabat. Badan Pemeriksa koperasi sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Masa kerja Badan Pemeriksa adalah sama dengan masa kerja pengurus, yaitu lima tahun. Apabila Badan Pemeriksa tidak
dapat
menjalankan
tugasnya
karena
sesuatu
hal
yang
dapat
dipertanggungjawabkan atas koperasi ini dapat ditunjuk suatu tim yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Pemeriksa. Badan Pemeriksa mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus pada Rapat Anggota. Badan Pemeriksa Koperasi (BP) mendapatkan uang jasa sebesar tiga persen dari pembagian SHU dan hasil rugi laba. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang pengurus, yaitu Bapak Mhd, anggota BP hanya bertugas memeriksa keuangan KOWAR saja tidak ikut memeriksa persediaan barang toko, alat perlengkapan KOWAR, dan kebijaksanaan pengurus dalam menyelenggarakan organisasi perusahaan koperasi. BP juga tidak mengirim salinan laporan tertulisnya kepada pejabat koperasi di PKPRI. Hal ini tidak sesuai dengan AD/ART KOWAR yang sudah dibuat dan disepakati oleh anggota koperasi. 4.4.3 Pengurus Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota, dan dalam keadaan luar biasa Rapat Anggota dapat mengangkat anggota lain untuk menjadi pengurus dengan maksimum tidak boleh lebih dari sepertiga dari jumlah pengurus. pengurus harus memenuhi syarat, yaitu jujur dan terampil bekerja, serta mengerti tentang koperasi. Pengurus dipilih untuk masa kerja lima tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya. Pengurus terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Bendahara. Masing-masing Pengurus memiliki tugas masing-masing. Ketua bertanggung jawab atas pengadaan dan penjualan Pakaian Seragam Anak Sekolah (PSAS), Wakil Ketua bertanggung jawab atas pengadaan dan penjualan Lembar
Kerja Siswa (LKS), Sekretaris I bertanggung jawab atas pengadaan dan penjualan buku paket, Sekretaris II bertanggung jawab atas toko koperasi, dan Bendahara bertanggung jawab atas keuangan koperasi. Pengurus berkewajiban untuk memimpin organisasi dari perusahaan koperasi, mengelola koperasi dengan sebaik-baiknya, melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi, mewakili koperasi dalam kegiatan induk koperasi di luar maupun di dalam daerah kerja, dan mewakili koperasi dalam kegiatan induk koperasi di luar maupun di dalam daerah kerja. Pengurus atas tanggungan sendiri dapat memberi kuasa kepada seseorang atau beberapa orang lain untuk melakukan pinjaman harian dalam perusahaan koperasi dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakilinya hal-hal urusan sehari-hari perusahaan koperasi. Tugas setiap anggota pengurus ditetapkan dalam peraturan khusus yang disyahkan oleh Rapat Pengurus. Anggota pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa sebesar 25 persen. Uang jasa ini diambil dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dengan penyusutan nilai barang, serta gaji karyawan dan segala biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun buku, dan hasil rugi laba. Pengurus harus segera mencatat dalam daftar anggota, tentang masuk dan berhentinya anggota. Pengurus harus segera mencatat tentang dimulai dan berhentinya jabatan pengurus. Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota. Pengurus harus memberi bantuan kepada pejabat dan pemeriksa untuk melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan pembukuan, warkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang koperasi yang ada padanya. Setiap anggota pengurus harus berusaha agar pemeriksaan tersebut tidak diperhambat baik sengaja atau tidak oleh pengurus. Pengurus wajib memberi laporan kepada pejabat tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan faham. Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh pengurus dengan jalan damai
tanpa memihak satu pihak. Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi, peraturan-peraturan khusus dan keputusan-keputusan Rapat Anggota terutama pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pengurus koperasi ini tidak boleh menjadi anggota pengurus koperasi lainnya, kecuali untuk Koperasi Pusat, Gabungan, atau Induk. Pengurus harian dari koperasi tidak boleh merangkap anggota pengurus harian di Pusat, Gabungan, Induk. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang Pengurus, kinerja Pengurus
KOWAR
sudah
sesuai
dengan
AD/ART
KOWAR.
Berikut
penjelasannya: ”...saya menilai pengurus sudah melaksanakan tugasnya dengan baik ya mbak, seperti dalam hal simpan pinjam, pengurus sudah menginformasikan kepada seluruh anggota bagaimana prosedur untuk simpan pinjam itu, sehingga seluruh anggota tahu apa syarat minjem duit itu, pengurus juga yang nentuin apakah anggota yang akan meminjam duit tersebut bisa minjem apa enggak, soalnya kita punya ketentuan yang udah disepakati seluruh anggota ketika Rapat Anggota Tahunan, dan sejauh ini pengurus belum menerima komplain apapun dari anggota tentang masalah ini, selain itu juga tentang pembagian tugas, kan masing-masing pengurus punya tanggung jawabnya masing-masing ya mbak, kayak saya yang bertanggung jawab atas pengadaan dan penjualan buku paket, maka saya yang berhubungan dengan para penerbit LKS dan buku paket untuk siswa, begitu juga dengan pengurus yang lain, selain itu saya juga bertugas untuk membuat laporan tentang perkembangan koperasi, jadi saya laporkan setiap Rapat Anggota tahunan maupun dalam rapat koperasi lainnya, selain itu juga kepada pejabat di Depkopinda Bekasi, ya kalo menurut penilaian saya semua pengurus yang lain juga sudah melaksanakan tugas sesuai ketentuan di AD/ART ya mbak...” (Ibu Ysn, 49 tahun) Berdasarkan keterangan Ibu Ysn tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengurus KOWAR sudah cukup baik dan sesuai dengan AD/ART KOWAR. Pengurus bekerja sesuai dengan tugas masing-masing, pengurus mengelola koperasi diantaranya dalam hal simpan-pinjam anggota, dan pengurus melaporkan perkembangan KOWAR kepada seluruh anggota dan juga pejabat koperasi, yang dalam hal ini adalah staf Depkopinda (Departemen Koperasi dan Perindustrian) Kota Bekasi.
Meskipun kinerja pengurus koperasi sudah dinilai cukup baik, namun pada kenyataannya masih terdapat bias gender dalam pemilihan pengurus koperasi, yaitu pada pemilihan ketua koperasi. Bias gender ini terlihat dari adanya stereotipe dari calon ketua koperasi yang merupakan seorang perempuan. Beliau menolak menjadi ketua koperasi dan menyerahkan posisi tersebut kepada laki-laki yang juga calon ketua koperasi yang lain. Padahal, jumlah suara yang ia dapatkan lebih banyak dibandingkan jumlah suara untuk calon ketua laki-laki tersebut. Beliau masih menganggap bahwa laki-laki lebih berwibawa, tegas, dan bijaksana untuk menjadi pemimpin dibandingkan perempuan. Penjelasan selengkapnya diuraikan dalam Bab 5 mengenai penempatan posisi perempuan dan laki-laki dalam KOWAR. 4.4.4 Anggota Anggota koperasi ini adalah guru dan karyawan di lingkungan SMPN 7 Bekasi. Hal ini sesuai dengan pasal 4 dalam Bab IV Anggaran Dasar KOWAR, bahwa orang yang dapat diterima menjadi anggota koperasi ini adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat, yaitu: mempunyai kemampuan penuh untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum (dewasa, tidak berada dalam perwalian, dan sebagainya), bertugas sebagai guru atau karyawan SMPN 7 Bekasi, telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok koperasi, dan telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku. Keanggotaan koperasi mulai berlaku sejak terdaftar menjadi anggota dan dibuktikan dengan Kartu Anggota. Berakhirnya keanggotaan koperasi dibuktikan dengan dikeluarkannya anggota tersebut dari daftar anggota. Seseorang yang akan masuk menjadi anggota koperasi harus mengajukan permohonan kepada pengurus. Pengurus harus memberikan jawaban apakah permohonannya diterima atau ditolak dalam waktu yang tidak ditentukan. Bilamana Pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan pada Rapat Anggota berikutnya. Permintaan berhenti harus diajukan tertulis kepada pengurus. Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh pengurus dapat minta pertimbangan dalam Rapat Anggota yang akan datang.
Keanggotaan berakhir bilamana anggota meninggal dunia, minta berhenti atas kemauan sendiri, diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaannya, dan diberhentikan oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota terutama dalam hal keuangan atau berbuat sesuatu yang merugikan koperasi. Keanggotaan melekat pada diri anggota itu sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan dalih apapun juga. Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam AD/ART, peraturan khusus dan keputusan Rapat Anggota. Anggota berhak untuk berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam rapat itu, memilih dan dipilih, mengetahui pembukuan koperasi, memberi saran-saran guna perbaikan koperasi, dan mendapat SHU. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan, artinya keanggotaannya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun dan jalan apapun. Setiap anggota koperasi mempunyai hak yang sama untuk: menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara didalam Rapat Anggota; memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus/Badan Pemeriksa; meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar; mengemukakan pendapat atau saransaran kepada pengurus diluar rapat baik diminta maupun tidak diminta; mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota; mengetahui pembukuan dan usahausaha koperasi. Setiap anggota koperasi mendapatkan uang jasa sebesar 60 persen dari SHU dan hasil rugi laba. Anggota wajib untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib setiap bulan dan simpanan sukarela; mematuhi AD/ART yang ditetapkan oleh petugas koperasi; dan membayar angsuran pinjaman koperasi, dipotong langsung dari honor Komite Sekolah setiap bulannya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang pengurus KOWAR, yaitu Ibu Ysn, anggota KOWAR tidak membayar simpanan sukarela sesuai dengan AD/ART, anggota juga tidak mengetahui pembukuan koperasi, hal ini tidak sesuai dengan AD/ART yang telah dibuat dan disepakati anggota koperasi. 4.4.5 Rapat Anggota Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Setiap Anggota mempunyai satu suara dalam Rapat Anggota. Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun. Rapat Anggota dapat diadakan atas
kehendak pejabat, permintaan tertulis dari sepertiga dari jumlah anggota, dan atas kehendak pengurus. Tanggal dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya tujuh hari terlebih dahulu kepada anggota dan pejabat. Pada dasarnya Rapat Anggota sah jika yang hadir lebih dari separuh jumlah anggota koperasi. Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena jumlah anggota yang hadir tidak sesuai ketentuan, maka rapat ditunda untuk paling lama tujuh hari dan bila rapat ke-2 tetap tak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti rapat dalam keadaan luar biasa. Rapat Anggota dalam keadaan yang istimewa/luar biasa dianggap syah bila dihadiri 20 persen dari jumlah anggota koperasi. Keadaan istimewa/luar biasa yang dimaksud adalah apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan koperasi, apabila keadaan negara atau karena peraturanperaturan/ketentuan-ketentuan penguasa baik pusat maupun daerah setempat tidak memungkinkan Rapat Anggota, atau apabila pada saat diadakan Rapat Anggota yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan demi kelancaran usaha koperasi dan atau karena untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan. Keadaan tersebut dengan ketentuan bahwa segala keputusan Rapat Anggota yang diadakan hanya syah bila keputusan itu menguntungkan anggota dan atau menyelamatkan perusahaan koperasi. Keputusan Rapat Anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. Anggota yang tidak hadir dapat diwalikan suaranya kepada orang lain. Segala keputusan Rapat Anggota dicatat dalam sebuah daftar berita acara dan ditandatangani oleh ketua dan penulis rapat. RAT diadakan dalam waktu paling lambat dua bulan sesudah tutup tahun buku. Neraca dan perhitungan keuangan dikirim oleh Pengurus kepada pejabat dalam tempo satu bulan sesudah disyahkan oleh Rapat Anggota. Meskipun sudah memenuhi persyaratan penyelenggaraan RAT, namun tidak semua anggota KOWAR hadir dalam RAT. Penyelenggaraan RAT tahun 2008 pada tanggal 21 Februari 2009 tersebut masih memiliki banyak kesalahan.
Hal ini disampaikan oleh Bapak Awy, selaku Ketua PKPRI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia), diantaranya adalah masalah pembawa acara. Pada RAT seharusnya tidak ada pembawa acara, RAT dikendalikan oleh ketua koperasi, namun pada RAT KOWAR masih ada pembawa acara yaitu sekretaris I, dan yang mengendalikan rapat adalah sekretaris I bukan ketua koperasi. Selain itu, koperasi harus pintar mencari dana dari bidang usaha lain sesuai dengan kebijakan Pemda Bekasi. Koperasi juga tidak boleh lagi menjual LKS dan buku paket, karena sudah ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah yang menyediakan buku paket murah untuk para siswa. Dalam hal AD/ART, untuk merevisinya boleh dengan tim perumus AD/ART saja dan hasilnya ditandatangani oleh tim perumus tersebut. KOWAR juga harus berani untuk bekerjasama dengan bank untuk mendapat pinjaman demi kemajuan KOWAR. Selain itu, KOWAR juga harus bekerjasama dengan PKPRI untuk mengadakan bimbingan belajar untuk siswa. Menurut keterangan dari seorangp yaitu Bapak Mhd, KOWAR sudah memiliki beberapa rencana untuk meningkatkan pengelolaannya, yaitu dengan cara memperluas unit usaha. Unit usaha yang akan dibuat diantaranya ialah rental komputer, warnet (warung internet), dan fotokopi untuk siswa. Namun sampai saat ini hal tersebut masih berupa wacana dan belum terealisasi. Berdasarkan data-data diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Rapat Anggota belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PKPRI sebagai pusat koperasi. 4.4.6 Simpanan Anggota Setiap Anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi, simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- yang pada waktu keanggotaannya diakui merupakan suatu tanggungan atas koperasi sebesar jumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. Simpanan pokok dibayar langsung pada saat diterima menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti dari keanggotaannya. Semua anggota diwajibkan membayar simpanan wajib setiap bulan sebesar Rp. 30.000,- yang dipotong langsung dari honor komite sekolah. Uang simpanan pokok dan simpanan wajib
tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota. Jika diperlukan, koperasi dapat mengadakan simpanan khusus. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang pengurus yaitu Ibu Ysn, besarnya simpanan anggota, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, telah disepakati oleh seluruh anggota ketika RAT. Sejauh ini, seluruh anggota juga sudah mematuhi peraturan dengan membayar simpanan pokok dan simpanan anggota. 4.4.7 Modal Koperasi Koperasi mempunyai modal yang diperoleh dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, uang simpanan sukarela yang merupakan deposito uang pinjaman lain yang sah dan tidak mengikat. Uang tunai didalam kas hanya disediakan untuk keperluan operasional, sebaiknya disimpan di Bank. Koperasi mempunyai modal perusahaan tetap, yang diperoleh dari uang simpanan pokok, uang simpanan wajib, dan penerimaan lain yang sah. Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas, dan kelebihannya dengan segera harus disimpan atas nama koperasi pusatnya, Bank Umum Koperasi, Bank Pemerintah ataupun pada bank lain dengan persetujuan pejabat. Uang yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dalam kuitansi yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua orang pengurus atau seorang pegawai yang ditunjuk oleh pengurus. Sesuai dengan hasil pengawasan dari pengawas KOWAR, dikatakan dalam Laporan Keuangan tahun 2008, bahwa dalam bidang permodalan, pengelolaan permodalan internal dilaksanakan dengan maksimal terutama dalam pelayanan pemberian bantuan simpan pinjam, dan jumlah anggota yang meminjam maupun besaran pinjaman meningkat. 4.4.8 Ikhtisar Lebih banyak perempuan dalam organisasi dan dalam proses pengambilan keputusan tidak secara otomatis akan menghasilkan kebijakan, program, organisasi dan mekanisme yang peka gender, karena perempuan tidak selalu merupakan promotor bagi kesetaraan gender. Mayoritas perempuan akan cenderung menjadi promotor yang aktif untuk perubahan menuju relasi gender yang lebih setara, untuk alasan yang sederhana yakni bahwa mereka juga
mengalami hambatan dan halangan yang berkaitan dengan gender seperti halnya perempuan-perempuan lain dalam masyarakatnya. Partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan biasanya berarti bahwa tingkat partisipasi perempuan perlu ditingkatkan secara substansial pada tataran organisasi yang lebih tinggi. Untuk tujuan ini semakin banyak organisasi yang menetapkan target dengan batas waktu tertentu untuk meningkatkan keseimbangan gender diantara stafnya. Sementara rasio partisipasi perempuan akan tergantung pada isu, sektor dan situasi yang dihadapi, tokenisme (tokenism) yakni hanya memasukkan satu atau sedikit perempuan, tidak akan berdampak apa-apa. Secara garis besar, aturan main dalam KOWAR sudah mempertimbangkan kepentingan perempuan dan laki-laki didalamnya. Hal ini terlihat dalam besarnya simpanan dan pinjaman yang tidak dibedakan antara perempuan dan laki-laki, dan juga besarnya SHU untuk anggota perempuan dan laki-laki yang seimbang.
4.5
Analisis KOWAR sebagai Organisasi Koperasi Organisasi menurut James D. Mooney11 adalah bentuk setiap perserikatan
manusia untuk mencapai tujuan bersama. KOWAR sebagai organisasi koperasi memiliki visi, yaitu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan peningkatan pemahaman anggota tentang koperasi. Pendayagunaan SDM (anggota dan pengurus) di koperasi perlu dikelola secara profesional agar terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan kepentingan dan kemampuan organisasi koperasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama dalam
pendayagunaan
SDM
(anggota
dan
pengurus)
untuk
mencapai
produktivitas kerja yang maksimal. Menurut Mangkunegara (dalam Rusidi, 1992), perkembangan usaha dan organisasi koperasi sangat tergantung pada produktif tidaknya karyawan yang bekerja di koperasi, walaupun dipengaruhi pula oleh kemampuan pengurus dan manajer dalam mengelola koperasinya. Aplikasi manajemen SDM (anggota dan pengurus) di lingkungan koperasi diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan bantuan terapan dalam mendayagunakan sumber daya karyawan 11
http://www.organisasi.org. Diakses tanggal 29 Juni 2006.
secara profesional. Dengan demikian, tujuan koperasi untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota, karyawan, dan masyarakat dapat terwujud. Pengelolaan sumber daya karyawan koperasi yang profesional dapat tercipta melalui perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang tepat, perencanaan dan pengembangan karier karyawan, sistem pemberian upah/gaji yang adil dan layak, program kesejahteraan karyawan yang memadai, pelaksanaan motivasi dan integrasi kerja, komunikasi kerja yang efektif antara pengurus, manajer dan karyawan, adanya pedoman disiplin dan sanksi kerja, serta penilaian prestasi kerja secara berkala yang kontinyu (Mangkunegara, dalam Rusidi, 1992). Sumber daya manusia koperasi bukan hanya pengurus, manajer, dan karyawan koperasi saja, melainkan juga anggota. Anggota koperasi adalah warga masyarakat; tertarik dan bergabungnya warga masyarakat ke dalam koperasi bukan sekadar untuk menerima pelayanan dari koperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan juga harus berperan aktif sebagai pemilik koperasi itu. Oleh karena itu, anggota koperasi merupakan sumber daya manusia tersendiri dalam koperasi itu. anggota koperasi harus mempunyai kesamaan sikap bagi tindakan-tindakan mencapai tujuan koperasi itu. Ini berarti para anggota harus mempunyai kesamaan nilai, persepsi dan keyakinan dalam hak dan kewajibannya. Penyuluhan koperasi berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia bagi koperasi. Penyuluhan koperasi tidak hanya memecahkan persoalan manajemen perusahaan koperasi tetapi menyangkut mengubah perilaku, yaitu mulai dari penyebaran inovasi koperasi kepada masyarakat (SDM) melalui pendidikan nonformal untuk mengubah perilaku masyarakat agar melaksanakan norma inovasi koperasi sampai dengan memberikan pendidikan kepada anggota dan memberikan konsultasi kepada perusahaan koperasi dan perusahaan/rumah tangga anggota (Sumaryana, dalam Rusidi, 1992). KOWAR sebagai organisasi koperasi memiliki karyawan koperasi untuk membantu pengelolaan unit usaha KOWAR, yaitu toko beserta pembukuannya. Karyawan ini dipilih oleh pengurus karena memiliki kompetensi dalam mengelola toko berikut pembukuannya dan melaporkannya sekali seminggu kepada Sekretaris I. Perekrutan karyawan koperasi oleh pengurus ini berdasarkan
informasi dari anggota koperasi. Karyawan koperasi cenderung memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota koperasi, sehingga kompetensinya masih dapat dinilai dan disesuaikan dengan tugas karyawan koperasi. 4.6
Karakteristik Anggota KOWAR Responden penelitian ini dibagi ke dalam empat karakteristik, yaitu
berdasarkan umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan status pernikahan. Bab ini menjelaskan mengenai responden berdasarkan keempat karakteristik tersebut. 4.6.1 Umur Dari hasil penelitian dapat diketahui selang umur responden berkisar antara 28-62 tahun. Oleh karena itu, peneliti membagi kategori umur menjadi dua kategori, yaitu umur 45 tahun ke atas dan umur dibawah 45 tahun. Pembagian umur ini berdasarkan hasil perhitungan nilai tengah (median) yang didapatkan yaitu 17. Umur termuda yaitu 28 tahun dijumlahkan dengan 17, dan didapatkan umur 45 tahun, begitu juga dengan umur tertua yaitu 62 tahun dikurangi dengan 17 dan didapatkan umur 45 tahun. Sebagian besar responden perempuan berumur dibawah 45 tahun, sedangkan sebagian besar responden laki-laki berumur 45 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa responden perempuan relatif berumur lebih muda daripada responden laki-laki. Data tersaji dalam Tabel 1: Tabel 1. Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Variabel Umur, Tahun 2009 Umur Perempuan (n) (%) Laki-laki (n) (%) Jumlah (n) (%) (tahun) 45
7 (41,18)
11 (84,62)
18 (60)
< 45
10 (58,82)
2 (15,38)
12 (40)
Total
17 (100)
13 (100)
30 (100)
4.6.2 Tingkat Pendidikan Berdasarkan tingkat pendidikan, responden perempuan dan laki-laki dibagi menjadi dua kategori, yaitu SMA ke atas (SMA, D3, S1, S2, S3), dan dibawah SMA (SD dan SMP). Seluruh responden perempuan pendidikan terakhirnya adalah SMA ke atas. Sebagian besar responden laki-laki pendidikannya SMA ke atas, dan masih terdapat responden laki-laki yang pendidikan terakhirnya dibawah SMA. Hal ini menunjukkan bahwa responden perempuan relatif telah
berpendidikan tinggi, yaitu SMA ke atas, sementara tidak semua responden lakilaki relatif berpendidikan tinggi, masih terdapat responden laki-laki yang masih berpendidikan rendah atau dibawah SMA, yang berarti hanya lulusan SD atau SMP. Tabel 2. Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Variabel Tingkat Pendidikan, Tahun 2009 Tingkat Pendidikan Perempuan (n) (%) Laki-laki (n) (%) Jumlah (n) (%) 17 (100)
9 (69,23)
26 (86,67)
< SMA
0 (0)
4 (30,77)
4 (13,33)
Total
17 (100)
13 (100)
30 (100)
SMA
4.6.3 Jenis Pekerjaan Berdasarkan jenis pekerjaan, responden perempuan dan laki-laki dibagi menjadi dua kategori, yaitu guru dan karyawan sekolah. Sebagian besar responden perempuan dan laki-laki merupakan guru, sedangkan karyawan sekolah lebih banyak berjenis kelamin laki-laki. Tabel 3. Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Variabel Jenis Pekerjaan, Tahun 2009 Jenis Pekerjaan Perempuan (n) (%) Laki-laki (n) (%) Jumlah (n) (%) Guru
14 (82,35)
9 (69,23)
23 (76,67)
Karyawan Sekolah
3 (17,65)
4 (30,77)
7 (23,33)
Total
17 (100)
13 (100)
30 (100)
4.6.4 Status Pernikahan Berdasarkan status pernikahan, seluruh responden dibagi menjadi dua kategori, yaitu sudah menikah dan belum menikah. Hampir seluruh responden perempuan dan laki-laki sudah menikah, hanya satu orang responden perempuan dan satu orang responden laki-laki yang belum menikah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden perempuan dan laki-laki sudah menikah. Tabel 4. Jumlah dan Persentase Responden berdasarkan Variabel Status Pernikahan, Tahun 2009 Status Pernikahan Perempuan (n) (%) Laki-laki (n) (%) Jumlah (n) (%) Sudah Menikah
16 (94,12%)
12 (92,3%)
28 (93,33%)
Belum Menikah
1 (5,88%)
1 (7,7%)
2 (6,67%)
Total
17 (100%)
13 (100%)
30 (100%)
