ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN JASA LAYANAN ATAS UANG TUNAI ANTARA PT. BANK ICB BUMIPUTERA, TBK DENGAN PT. ALPHA EMS

ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN JASA LAYANAN ATAS UANG TUNAI ANTARA PT. BANK ICB BUMIPUTERA, TBK DENGAN PT. ALPHA EMS

Ernawati

Wenny Setiawati

FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTARA SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT ABSTRAK

Nama

:

Ernawati

Program Studi

:

IlmuHukum

Judul

:

Analisis Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Layanan Atas Uang Tunai Antara PT. Bank ICB Bumiputera, Tbkdengan PT. Alpha EMS

Skripsiinimembahaskeabsahanperjanjianjasalayananuangtunaiyang merupakankegiatanuntukmenunjangpelaksanaantugaspokok PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk. KeabsahanperjanjiandilihatdariPeraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 danditinjaudariKUHPerdata.Penelitianiniadalahpenelitiannormatif yang bersifatdeskriptif.Hasilpenelitianmenunjukanbahwaperjanjian yang dibuatolehparapihakadalahsahkarenapembentukannyatelahmemenuhiketentuandala mPeraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011danmemenuhisyaratsahnyaperjanjiandalamKUHPerdata.Perjanj iankerjasamapemberianjasalayananatasuangtunaitidaklainberjenisperjanjianpembor onganpekerjaandanberhubungandenganperjanjianpengangkutan. Katakunci, Perjanjian, pemberianjasalayanan, pemborongan

ABSTRACT

1

Analisis perjanjian..., Ernawati, FH UI, 2013

1

Name Program Studies Title

: Ernawati : Law :Analysis Services Agreement Providing Top Cash Between PT. Bank ICB Bumiputera, Tbkwith PT. Alpha EMS

This thesis discusses the validity of the Cash Services agreement which is to support the activities of the principal duties of PT. Bank ICB BumiputeraTbk. Validity of the agreement viewed from Bank Indonesia Regulation No.13/25/PBI/2011 and in terms of the Civil Code. This research is normative, descriptive, results showed that the agreement made by the parties is invalid because its creation has met the Bank Indonesia Regulation No.13/25/PBI/2011 and legitimate agreement qualifies in the Civil Code. Cooperation agreement on the provision of services is not another type of cash chartering agreements related to employment and transport agreements.

Keywords: agreement,

provision

of

services,


charterin

Latar belakang Semakin berkembangnya dunia usaha dan ketatnya tingkat persaingan mendorong semakin kompleks dan beragamnya kegiatan usaha Bank.Hal ini menyebabkan Bank dituntut untuk berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya dan melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank untuk lebih berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya adalah dengan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang kepada pihak lain, sehingga sumber daya Bank dapat dikerahkan pada pekerjaan - pekerjaan pokok. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain ini juga sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain yang selanjutnya disebutalih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja dibuat secara tertulis.1 Pekerjaan yang dapat dilakukan alih daya adalah pekerjaan yang bersifat penunjang, baik pada alur kegiatan usaha maupun pada alur kegiatan pendukung usaha Bank.Salah satu pekerjaan penunjang yang dapat diserahkan kepada alih daya adalah pengelolaan kas. Dalam melakukan alih daya pengelolaan kas, Bank hanya dapat melakukan perjanjian alih daya dengan perusahaan penyedia jasa yang memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.2 Bank perlu memperhatikan risiko yang dapat timbul dari pelaksanaan alih daya, antara lain risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko reputasi. Untuk meminimalisasi dari risiko-risiko tersebut maka harus dibuatkan suatu perjanjian secara tertulis pelaksanaan alih daya. Mengenai jasa layanan pengangkutan uang tunai dan barang berharga saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus tetapi jika dikaitkan dengan adanya penyerahansebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain maka dapat digunakan peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati1

Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No.13 Tahun 2003, LN No.39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Ps 64. 2

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak lain.

1


2

hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak lain dan Undang –Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perumusan Masalah Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang penulisan ini, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas.Rumusan permasalahan tersebut, antara lain : 1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian kerjasama pemberian jasa layanan uang tunai antara PT. Bank ICB Bank Bumiputera, Tbk dengan PT. Alpha EMS ? 2. Bagaimana pelaksanaan kerjasama pemberian jasa layanan atas uang tunai antara PT. Bank ICB Bumiputera Indonesia, Tbk dengan PT. Alpha EMS ?

Sistematika Penulisan Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis menyusun pembahasan dengan sistematika sebagai berikut: PENDAHULUAN Membahas mengenai pendahuluan penulisan yang terdiri dari latar belakang penulisan, pokok permasalahan dan sistematika penulisan.

TINJAUAN TEORITIS Bab 2 ini merupakan bab yang mengkaji tentang tinjauan atau konsep umum tentang perjanjian sebagaimana pengaturannya tertuang dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, pembahasan mengenai konsep umum perjanjian terbagi dalam sub-sub yang isinya dimulai dengan menjelaskan pengertian perikatan dan perjanjian. Pembahasan selanjutnya tentang perjanjian pada umumnya seperti asas-asas perjanjian , syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian, sampai dengan masalah tidak terpenuhinya perjanjian serta perihal risiko dan hapusnya perjanjian.


3

PEMBAHASAN Bab 3 memaparkan analisa terhadap

perjanjian kerjasama

pemberian jasa layanan atas uang tunai antara PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk dengan PT. Alpha EMS ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 dan ditinjau dari KUH Perdata. KESIMPULAN DAN SARAN Menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap perjanjian kerjasama pemberian jasa layanan atas uang tunai antara PT. Bank ICB Bumiputera,Tbk dengan PT. Alpha EMS serta memaparkan saran-saran penulis terhadap hal-hal yang terkait dengan perjanjian kerjasama pengelolaan kas yang dimaksud.


TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Perjanjian dan Kaitannya dengan Perikatan Mengenai perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata yang merupakan bagian dari KUH Perdata yang terdiri dari empat (IV) buku. Buku I mengenai Hukum Perorangan, Buku II mengenai Hukum Kebendaan, Buku III tentang Hukum Perikatan dan Buku IV mengatur tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Menurut Buku III KUH Perdata hukum perikatan terbagi atas dua bagian yaitu :3 a. Bagian Umum, yang tercantum dalam Bab I-IV memuat tentang azas-azas umum yang mengatur perjanjian, seperti sumber-sumber perikatan serta syarat sahnya perjanjian. b. Bagian Khusus, yang tercantum dalam Bab V-XVIII memuat tentang aturanaturan yang mengatur perjanjian-perjanjian khusus, yaitu perjanjian yang telah dikenal pada saat KUH Perdata dibuat, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian perburuhan dan sebagainya.

Hakekat antara perikatan dan perjanjian pada dasarnya sama, yaitu merupakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang diikat didalamnya. Akan tetapi keduanya mempunyai makna yang berbeda, Untuk mengetahui apa sebenarnya perbedaan makna dari perikatan dan perjanjian itu, harus dikemukakan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan perikatan serta apa yang dimaksud dengan perjanjian. Berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undangundang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh mereka ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian suatu perikatan adalah hubungan hukum antara

3

Sri Soesilowati, Hukum Perdata (Suatu Pengantar), cet.1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005),

Hlm. 136

1


5

dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.4 Pengertian perikatan disimpulkan juga dari pendapat para ahli hukum, salah satunya adalah Prof. Subekti, SH. Beliau menyimpulkan bahwa : Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. 5 Perikatan menurut A. Ridwan Salim, SH, digambarkan sebagai suatu hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain dalam lalu lintas hukum yang mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara mereka yang berkenaan dengan barang atau jasa.6 Pengertian tersebut sama dengan pendapat Mr. Asser dalam bukunya Verbintentssenrecht sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. 7 Sebagaimana telah dikemukakan tentang konsep perikatan, maka selanjutnya akan dikemukakan tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian. Definisi perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan :“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Hubungan

antara

perikatan

dan

perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lainnya. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang.8 Perikatan yang lahir dari perjanjian adalah jenis yang paling umum terjadi. Dengan dibuatnya perjanjian antara satu 4

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm 17. 5

Subekti. Hukum Perjanjian. Cet..22, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 1

6

A. Ridwan Salim, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Cet.2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.145. 7 8

Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 6 Op.cit


6

pihak dengan pihak yang lain, maka secara langsung timbul suatu perikatan antara keduanya. Sumber-sumber perikatan yang tercakup dalam undang-undang diperinci lagi, yang dibedakan antara undang-undang saja dengan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang. Sumber perikatan dari undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia diperinci lagi, yaitu dibedakan antara perbuatan yang halal dan perbuatan melanggar hukum.9 Perjanjian juga dinamakan persetujuan (overeenkomst), karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu hal. Maka kedua kata yakni perjanjian dan persetujuan mempunyai pengertian yang sama. Dapat disimpulkan perbedaan antara perikatan dan perjanjian, yaitu bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa. Apabila terdapat dua orang yang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud agar diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan.10 Macam-Macam Perikatan Hukum Perdata mengenal berbagai macam perikatan lainnya, yaitu :11 1.

Perikatan Bersyarat, adalah perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu terjadi. Perikatan ini terbagi atas : a)

Perikatan dengan syarat tangguh, yaitu perikatan yang lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu;

b)

Perikatan dengan syarat batal, yaitu perikatan yang sudah lahir itu, justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi.

9

Subekti, op.cit, hlm.2.

10

Ibid, hlm. 3

11

Ibid


7

2. Perikatan dengan Ketetapan Waktu adalah perikatan yang menangguhkan pelaksanaan ataupun menentukan lama 3. -barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. Perikatan Tanggung-menanggung atau Solider, yaitu perikatan yang salah satu pihaknya terdapat beberapa berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. 4. Perikatan Mana Suka (alternatif), yaitu suatu perikatan dimana si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barangorang. Dalam hal beberapa orang terdapat di pihak debitur, maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang. Dalam hal beberapa terdapat di pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang. 5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Dapat dibagi atau tidaknya suatu perikatan tergantung dari jenis barang dan maksud atau isi perjanjian. Ukuran dapat atau tidak dapat dibaginya yaitu dalam hal prestasinya, dengan syarat pembagian tersebut tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. 6. Perikatan dengan ancaman hukuman, yaitu suatu perikatandimana ditentukan bahwa debitur, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas atau prinsip yang harus diperhatikan bagi para pihak. Secara umum asas- asas perjanjian ada lima, yaitu 12 a.

Asas Kebebasan Berkontrak Sistem terbuka mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yakni “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

b.

Asas Konsensualisme

12 Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9.


8

Kata konsensualisme berasal dari perkataan latin, consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme adalah bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karena itu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kesepakatan. Hal ini tertuang di dalam KUHPerdata Pasal1320. c.

Asas Itikad Baik Asas ini tertuang dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata dimana memberikan landasan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

d.

Asas Kepribadian (personalitas) Asas ini tertuang dalam pasal 1315 KUHPerdata). Dengan demikian, suatu perjanjian

hanya

berlaku

antara

pihak-pihak

yang

membuatnya.

Pengecualiannya terdapat didalam pasal 1317 KUHPerdata tentang janji untuk pihak ketiga dimana diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga. e.

Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda) Asas ini berkaitan dengan kekuatan mengikatnya perjanjian. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat Sahnya Perjanjian Syarat sahnya suatu perjanjian meliputi subyek maupun obyeknya. Ada 4

(empat) syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; c. Mengenai suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan


9

dua

syarat

terakhir

dinamakan

syarat-syarat

obyektif

karena

mengenai

perjanjiannya itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.13 Jenis-Jenis Perjanjian a. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi : 1.

Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.

2.

Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajibankewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain hanya ada hak. Contoh hibah (pasal 1666 KUHPerdata) dan perjanjian pemberian kuasa (pasal 1792 KUHPerdata).

b. Perjanjian

menurut

namanya

khusus/bernama/nominaat

dan

dibedakan perjanjian

menjadi umum/tidak

perjanjian bernama/

innominaat/perjanjian baru. Perjanjian innominaat bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan perjanjian nominaat bersifat umum sehingga disini asas lex specialis derogat legi generale berlaku. 1. Perjanjian khusus/bernama/nominaat Perjanjian-perjanjian

terdapat

dalam buku

III

Bab V-XVIII

KUHPerdata yaitu perjanjian jual beli; perjanjian tukar menukar; perjanjian sewa menyewa; perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan; perjanjian perseorangan atau perjanjian perserikatan perdata atau perjanjian persekutuan; perjanjian perkumpulan; perjanjian pemberian (hibah); perjanjian penitipan barang; perjanjian pinjam pakai; perjanjian pinjam meminjam; perjanjian bunga tetap atau bunga abadi; perjanjian untung-untungan;

perjanjian

pemberian

kuasa;

perjanjian

penanggungan; dan perjanjian perdamaian. 2. Perjanjian umum/tidak bernama/innominaat/perjanjian jenis baru. Adalah perjanjian yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat karena asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal 13

Subekti, Hukum Perjanjian, op.cit, hlm. 17


10

pada

saat

KUHPerdata

diundangkan.

Dilihat

dari

aspek

pengaturannya perjanjian innominaat dibedakan menjadi tiga yaitu : - Perjanjian innominaat yang diatur secara khusus dan dituangkan dalam bentuk undang-undang dan atau telah diatur dalam pasalpasal tersendiri. - Perjanjian innominaat yang diatur dalam peraturan Pemerintah. - Perjanjian innominaat yang belum diatur atau belum ada undangundangnya di Indonesia. c. Perjanjian menurut bentuknya dibagi menjadi dua yaitu perjanjian lisan /tidak tertulis dan perjanjian tertulis. 1. Perjanjian Lisan terbagi menjadi perjanjian konsensual dan perjanjian Riil. 2. Perjanjian Tertulis, terdiri dari perjanjian standar atau baku dan Perjanjian formal Tidak Terpenuhinya Perjanjian. 1. Keadaan Memaksa (Overmacht/Force Majeur) Dalam KUHPerdata masalah keadaan memaksa diatur dalam pasal 1244 14

dan pasal 1245 15. Dua pasal ini terdapat dalam bagian yang mengatur

tentang ganti rugi. 2. Wanprestasi Secara umum, pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.16

Pasal 1244 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”. 14

Pasal 1245 KUHPerdata menyatakan bahwa ”Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.” 15

16

Sri Soesilowati Mahdi et all, Hukum Perdata (Suatu Pengantar), (Jakarta: Gitamajaya, 2003), hlm. 60


11

Menurut Prof. Subekti wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam : a. Tidak melakukanapa yang disanggupi akan dilakukannya; b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; d. Melakukan

sesuatu

yang

menurut

perjanjian

tidak

boleh

dilakukannya. 17

Hapusnya Perikatan Dalam Pasal 1381 KUH Perdata. Sepuluh hal yang menyebabkan hapusnya perikatan adalah sebagai berikut :18 a. Pembayaran b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. c. Pembaharuan utang (novasi) d. Perjumpaan utang (kompensasi) e. Pembebasan utang. f. Musnahnya barang yang terutang g. Batal atau pembatalan h. Berlakunya suatu syarat batal i. Lewat waktu (daluwarsa) Pengertian Pemberian Jasa Jika ditinjau dari jenis perjanjian yang diatur dalam buku III Bab VXVIII KUHPerdata pemberian atau pengadaan jasa yang melibatkan pihak yang ingin mengadakan suatu jasa dengan pihak penyedia jasa merupakan jenis perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Dari pasal 1601 KUHPerdata19 17

Subekti, Hukum Perjanjian, op.cit, Hlm. 45

18

Sri Soesilowati, op. cit, hlm. 157

Pasal 1601 KUHPerdata berbunyi “Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syaratsyarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak pekerjaan ysng satu mengikatkan dirinya untuk melakukan 19


12

dapat dirumuskan

bahwa

terdapat 3 (tiga) macam perjanjian untuk

melakukan pekerjaan, yaitu : a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu b. Perjanjian Perburuhan c. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan. Perjanjian Pengangkutan Kegiatan pengelolaan kas meliputi pengantaran dan pengambilan uang tunai dimana berhubungan dengan pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu kelain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.20 Tanggung jawab dari pengangkut sebagaimana tertuang dalam pasal 468 KUHD adalah : 1. Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut. 2. Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkannya, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidk diserahkannya barang atau kerusakan tadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat daripada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya. 3. Ia bertanggung jawab untuk perbuatan dari segala mereka, yang dipekerjakannya, dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut. Dalam perjanjian pemberian jasa layanan atas uang tunai ini dapat dikategorikan selain sebagai perjanjian pemborongan pekerjaan karena Bank dalam melakukan kegiatan pengelolaan kas mengalihkan pekerjaan tersebut kepada perusahaan penyedia jasa Cash in Transit (CIT), juga berhubungan dengan perjanjian pengangkutan sehubungan dengan adanya uang tunai yang diangkut/diantar dari/ ke cabang-cabang/nasabah.

pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah : perjanjian perburuhan dan pemborongan” 20 Subekti, Aneka Perjanjian, Cet.10, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.69


PEMBAHASAN

Bank ICB Bumiputera, Tbk bergerak dalam bidang usaha perbankan, perjanjian yang terdapat di Bank khususnya perjanjian pengelolaan kas selain mengacu kepada KUHPerdata juga mengacu kepada regulasi Bank Indonesia dalam hal menyerahkan sebagian pekerjaan penunjang Bank mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 20 /DPNP tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain. Bank dituntut untuk berkonsentrasi pada kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan pokoknya. Untuk itu, apabila diperlukan Bank dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjangnya kepada pihak lain (Alih Daya). Pelaksanaan alih daya pada pekerjaan penunjang tetap mengacu kepada ketentuan mengenai manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, pelaksanaan fungsi audit intern Bank, dan Good Corporate Governance (GCG).

Bank hanya dapat melakukan alih daya atas pekerjaan penunjang. Untuk menentukan apakah suatu pekerjaan memenuhi kriteria pekerjaan penunjang, Bank melakukan pengujian dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :21 1. Berisiko rendah 2. Tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan. 3. Tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank. 4. Perusahaan penyedia jasa paling kurang memenuhi persyaratan Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011. Penyerahan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa dapat dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan. Dalam menyusun perjanjian alih daya, dalam Bank dapat mempertimbangkan kesesuaian pencantuman klausula minimum perjanjian alih daya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. Contoh klausula minimum tersebut antara lain klausula kesediaan perusahaan penyedia jasa untuk memberikan akses pemeriksaan oleh Bank Indonesia dan klausula kewajiban para 21

Ibid

1


14

pihak untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah Bank, lebih sesuai untuk pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank, seperti pemasaran, penagihan kredit dan pengelolaan kas Bank. Pengelolaan kas adalah serangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa untuk mengelola fisik uang tunai milik Bank (baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing) berupa antara lain:22 a. distribusi (pengantaran dan/atau pengambilan) uang tunai berikut pengawalan (cash distribution); b. penghitungan, penyortiran dan pengemasan uang tunai (cash processing); c. penyimpanan uang tunai di khazanah (cash in save); dan/atau pengisian ATM (anjungan tunai mandiri) dengan uang tunai dan/atau pengambilan uang tunai dari CDM (cash deposit machine) berikut pemantauan ATM dan/atau CDM. Dalam melakukan alih daya, Bank perlu memperhatikan risiko yang dapat timbul dari pelaksanaan alih daya, antara lain risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko reputasi. Oleh karena itu, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai atas pelaksanaan alih daya. Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko atas pelaksanaan alih daya oleh Bank mencakup:23 1. Melakukan analisis dan penilaian perusahaan penyedia jasa dengan baik. 2. Menyusun perjanjian alih daya dengan perusahaan penyedia jasa secara tertulis dan sesuai dengan cakupan minimum perjanjian yaitu : a. ruang lingkup pekerjaan; b. jangka waktu perjanjian; c. nilai kontrak; d. struktur biaya dan mekanisme pembayaran; e. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Bank maupun perusahaan penyedia jasa, antara lain kewajiban perusahaan penyedia jasa memiliki contingency plan;

24

22

Ibid

23

Ibid

dan kesediaan perusahaan penyedia jasa untuk memberikan akses

24

Penjelasan Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011, Ps.10 ayat 2 huruf e, angka 6. Contingency Plan adalah upaya-upaya yang wajib dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa untuk mengatasi keadaan memaksa atau gangguan yang signifikan dalam pelaksanaan pekerjaan, antara lain: bencana alam, demonstrasi, pemogokan tenaga kerja, gangguan sistem dan/ atau perselisihan.


15

pemeriksaan kepada Bank Indonesia bersama-sama dengan Bank dalam hal diperlukan; sanksi dan penalti; dan penyelesaian perselisihan. 3. Menerapkan manajemen risiko secara efektif atas pelaksanaan alih daya, termasuk melaksanakan pengawasan berkala atas pelaksanaan pekerjaan oleh perusahaan penyedia jasa dan melakukan tindakan perbaikan secara dini dan efektif atas permasalahan yang timbul;

Bank hanya dapat melakukan perjanjian alih daya dengan perusahaan penyedia jasa yang memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:25 a. berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi; b. memiliki izin operasional sebagai perusahaan jasa kawal angkut uang tunai dan barang berharga yang masih berlaku dari instansi yang berwenang. c. memiliki

Standard

Operational

Procedure

(SOP)

keamanan

dalam

pengelolaan kas. d. memiliki kinerja keuangan yang baik. e. memiliki reputasi yang baik. f. memiliki pengalaman yang cukup. g. memiliki sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan kas Bank. h. memiliki mesin hitung dan mesin sortir yang dapat mendeteksi keaslian fisik uang, memiliki khazanah untuk menyimpan uang tunai Rupiah, dan memiliki infrastruktur dan sarana angkutan yang memenuhi persyaratan standar keamanan. Kewajiban perusahaan penyedia jasa memiliki contingency plan yang dituangkan dalam perjanjian alih daya pengelolaan kas Bank antara lain menjamin dan mengasuransikan seluruh uang tunai milik Bank yang berada dalam pengelolaan perusahaan penyedia jasa tersebut. PT. Alpha EMS sebagai perusahaan penyedia jasa menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, antara lain : 1. Jasa pengangkutan barang-barang berharga antara lain uang, emas, perhiasan, dokumen, surat saham dan barang-barang berharga lainnya secara umum dari

25

Op.cit


16

tempat yang satu ketempat yang lain dengan memeprgunakan angkutan darat, laut dan udara, semua dengan atau tanpa penjagaan keamanan; 2.

Jasa penyeleksi, konsolidasi dan pengepakan barang-barang yang akan dikirim atau dibawa;

3.

Jasa Pergudangan atau penyimpanan barang-barang berharga termasuk arsip dokumen;

4.

Jasa Penyediaan kasir (outsource);

5.

Jasa konsultasi dalam bisnis proses dan analisa system (software).

Pembentukan Kontrak

Kerjasama Pemberian Jasa Layanan atas Uang

Tunai Antara PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk dengan PT. Alpha EMS. 1. Proses pemilihan perusahaan penyedia jasa (PPJ) 2. Isi Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Layanan atas Uang Tunai antara lain Definisi, Lingkup Perjanjian, Ketentuan Umum Jasa Layanan, Audit dan Inspeksi, Pembayaran,

Harga, perpajakan dan korespondensi, Itikad

Baik, Mengenai Selisih Uang Tunai, Uang Tunai Palsu dan Uang Rusak, Asuransi, Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian, Tanggung Jawab dan Sanksi, Kerahasiaan, Force Majeure, Penyelesaian ,Perselisihan dan Domisili Hukum,

Pernyataan dan Jaminan, Kelalaian (Wanprestasi),

dan lain-lain 3. Pelaksanaan Pengelolaan Kas, meliputi kegiatan. a. Cash In Transit, jenis pekerjaannya -

Pengambilan/pengantaran uang tunai dari/ke nasabah dan cabangcabang. -

Pemrosesan Uang Tunai di Perusahaan Penyedia Jasa.

-

Penyetoran dan penarikan Uang Tunai ke Bank Indonesia

b. Cash In Save Kegiatan Cash in Save merupakan biaya asuransi yang harus dibayar Bank karena adanya penyimpanan uang Bank di khasanah (Main Vault PT. Alpha EMS). 4. Proses penandatanganan kontrak. Tanggung Jawab dari para pihak terhadap uang selisih yang terjadi dalam


17

pelaksanaan pengelolaan kas adalah :

1.

Apabila ditemukan selisih uang tunai (baik lebih/kurang/palsu), setelah dilakukan pemrosesan secara detail atas uang tunai yang berasal dari Bank dan atau Bank Indonesia dan atau Bank pihak lain maka beban atas kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab Bank..

2.

Apabila ditemukan selisih uang tunai atas hasil proses di perusahaan penyedia jasa (baik lebih/kurang/palsu), setelah pengiriman di cabangcabang/nasabah-nasabah Bank, atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bank, maka Bank beban atas kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa.

Keabsahan Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Layanan atas Uang Tunai Dilihat dari Syarat Sah Perjanjian

3.2.1 Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya. Dalam konteks perjanjian ini Bank telah menyetujui penawaran dari PT. Alpha EMS baik dari isi perjanjian kerjasama dan harga yang diajukan sehingga telah tercapai kesepakatan diantara para pihak. Kesepakatan antara PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk dengan PT. Alpha EMS mengikat menjadi perjanjian ketika keluar kontrak kerjasama dalam hal ini bernama Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kas (Cash Handling) No.Kontrak 051/BBP-AEMS/KS/IV/2009 tentang Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Layanan atas Uang Tunai. 3.2.2 Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan Dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kas, pihak yang mewakili PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk yang berwenang untuk menandatangani kontrak harus memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perusahaan yaitu :26 a. Pejabat level pimpinan dengan jabatan Group Head; b. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan; c. Mempunyai surat kuasa dari direksi untuk menyetujui dan menandatangani perjanjian kerjasama terkait dengan kegiatan operasional Bank.

26

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu FF selaku Area I Branch Operation Divition Head saat ini, di kantornya pada tanggal 8 April 2013.


18

Persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Bapak AP selaku Operation Group Head saat perjanjian kerjasama pertama kali ditanda tangani tahun 2009, dengan surat kuasa dari direksi No. 026/SK/DIR/V/02. Perpanjangan (addendum) I dan II perjanjian kerjasama ditanda tangani oleh Ibu SD pada tahun 2010 dan tahun 2011. Dengan surat kuasa dari direksi No. 026/SK/DIR/V/02.27 Untuk pihak penyedia jasa, dalam hal ini berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, pihak yang cakap membuat atau mengadakan perjanjian adalah Direksi. Berdasarkan Pasal 92 ayat 1 jo Pasal 97 jo Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan pada ketentuan diatas, dari pihak PT. Alpha EMS yang cakap mewakili perusahaan dalam pembuatan perjanjian adalah Direktur

PT. Alpha EMS.

Dalam pembuatan perjanjian ini, PT. Alpha EMS diwakili oleh Bapak WS. Dari penjelasan kedua pihak tersebut, baik yang mewakili Bank ICB Bumiputera, Tbk maupun yang mewakili PT. Alpha EMS, dapat disimpulkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian sekaligus menandatangani kontrak pada perjanjian kerjasama pengelolaan kas yang tertuang dalam Surat Perjanjian No. 051/BBP.AEMS/KS/IV/2009 adalah pihak yang cakap sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat terpenuhi.

Mengenai Suatu Hal Tertentu Dalam perjanjian pengelolaan kas antara Bank ICB Bumiputera, Tbk dengan PT. Alpha EMS yang diperjanjikan adalah kewajiban PT. Alpha EMS untuk melakukan pekerjaan pengantaran dan pengambilan uang tunai dan haknya untuk mendapat harga (biaya pekerjaan) dan juga hak Bank ICB Bumiputera untuk mendapatkan hasil dari pekerjaan yang diperjanjikan serta kewajibannya untuk membayar sejumlah uang kepada PT. Alpha EMS sebesar jumlah yang diperjanjikan di dalam surat perjanjian. Adapun obyek dari perjanjian pengelolaan kas tersebut tertuang dalam Pasal 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama No. 051/BBP.AEMS/KS/IV/2009, dimana pekerjaan pengelolaan kas tersebut secara umum meliputi :

27

Ibid


19

a. Jasa pengantaran, pengambilan dan penyetoran uang tunai antar Cabang atau Nasabah atau sebaliknya beserta pengamanannya; b. Jasa pengantaran ke Bank lain beserta pengamanannya; c. Jasa pemrosesan uang tunai; d. Jasa layanan ATM termasuk dan tidak terbatas pada proses pengambilan uang tuna, transportasi dan keamanan penanganan/penyimpanan data-data serta pemeliharaan setiap ATM yang terletak di lokasi-lokasi Cabang dan tempat lainnya sesuai dalam lampiran Scope of Work yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini. Dengan demikian, perjanjian yang diadakan oleh Bank ICB Bumiputera, Tbk dengan PT. Alpha EMS telah memenuhi syarat objektif perjanjian yang berupa “hal tertentu” dimana telah dengan jelas disebutkan jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan untuk pengelolaan kas.

Suatu Sebab yang Halal Suatu causa yang halal adalah dimana causa dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan juga ketertiban umum. Di dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kas antara Bank ICB Bumiputera, Tbk dengan PT. Alpha EMS dimana makna dari isi perjanjiannya adalah bahwa PT. Alpha EMS harus melaksanakan pekerjaan pengantaran, pengambilan dan penyetoran uang tunai, sedangkan Bank ICB Bumiputera, Tbk membayar sejumlah uang tertentu sebagaimana diperjanjikan sebagai imbalan (biaya pekerjaan), merupakan unsur

yang halal dalam artian tidak melanggar undang-undang,

kesusilaan dan ketertiban umum. Berdasarkan pada penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan perjanjian pengelolaan kas antara Bank ICB Bumiputera, Tbk dengan PT. Alpha EMS telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, perjanjian tersebut adalah sah dimana syarat subyektif dan syarat obyektif dari suatu perjanjian telah dipenuhi sehingga tidak ada alasan untuk para pihak meminta pembatalan perjanjian karena kepentingannya dirugikan maupun perjanjian menjadi batal demi hukum.


20

Dalam pelaksanaan kerjasama jasa layanan uang tunai terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu : a. Kewajiban perusahaan penyedia jasa memiliki Contingency Plan. b. Kegiatan jasa layanan uang tunai mengandung risiko untuk itu diperlukan kepercayaan

kepada

perusahaan

penyedia

jasa,

untuk

memberikan

perlindungan atas segala risiko yang mungkin timbul terhadap uang Bank maka PT. Alpha EMS wajib mengasuransikan, namun premi asuransi dibebankan kepada Bank, seharusnya biaya premi ditanggung bersama. c. Rating atau tingkat kesehatan perusahaan penyedia jasa Cash In Transit, dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Angkutan Uang dan Barang Berharga Indonesia (APJATIN), namun hal tersebut tidak dipublikasikan sehingga tidak ada keterbukaan informasi mengenai perusahaan penyedia jasa layanan uang tunai.

Penyelesaian Perselisihan Dalam pengantaran uang PT.Alpha EMS mengalami beberapa kali keterlambatan sementara dalam cash processing masih ditemukan setoran uang palsu

dari

cabang-cabang.

Penyelesaian

perselisihan

tersebut

selama

berlangsungnya perjanjian antara Bank ICB Bumiputera dengan PT. Alpha EMS diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian

perselisihan

melalui

pengadilan

dilakukan

untuk

menyelesaikan permasalahan atau hal-hal di bidang keperdataan yang diakibatkan dari pelaksanaan kontrak, antara lain seputar masalah wanprestasi, ganti rugi pembayaran dan lain sebagainya terkait dengan pelaksanaan kontrak pekerjaan tersebut. Namun sejauh pelaksanaan perjanjian ini penyelesaian perselisihan melalui pengadilan Negeri Jakarta belum pernah dilakukan.


KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Berdasarkan pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama pemberian jasa layanan atas uang tunai antara PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk dengan PT. Alpha EMS dapat disimpulkan: 1. Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 perjanjian kerjasama pemberian jasa layanan atas uang tunai dilakukan antara PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk dengan PT. Alpha EMS adalah sah dimana pembentukan kontrak dibuat dengan mengikuti tahapan-tahapan prosedur yang telah sesuai dengan yang ditentukan Jika ditinjau dari KUHPerdata, pembentukan perjanjian kerjasama dilakukan oleh para pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam KUHPerdata sehingga kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak adalah sah. 2. Dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga terpenuhilah hak-hak yang mereka miliki. PT. Alpha EMS telah melaksanakan prestasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Di posisi lain, pihak PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk juga telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, yakni melakukan pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan. Saran Melakukan review terhadap Perjanjian Kerjasama agar sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 khususnya penambahan klausul kesediaan perusahaan penyedia jasa memberikan akses Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan bersama Bank dalam hal diperlukan dan tindakan yang dilakukan pada saat force majeure (mitigasi contingency plan )yang tertuang dalam Scope Of Work.

DAFTAR REFERENSI 21 Analisis perjanjian..., Ernawati, FH UI, 2013

22

BUKU Halim, A. Ridwan. Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab. Cet.2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. Harahap, Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1986. H.S, Salim. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. Buku Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Mahdi, Sri Soesilowati, et.al. Hukum Perdata (Suatu Pengantar). Cet.1, Jakarta: Gitama Jaya, 2005. Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja.Perikatan Pada Umumnya. Jakarta: Rajawali Pers, 2004. Subekti. Hukum Perjanjian. Cet..22, Jakarta: Intermasa, 2008. ______. Aneka Perjanjian. Cet.10, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan. UU No.13 Tahun 2003, LN No.39 Tahun 2003, TLN No. 4279. Peraturan Bank Indonesia.Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak lain. No. 13/25/PBI/2011 Surat Edaran Bank Indonesia.

Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang

melakukan Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak lain. No. 14/20 /DPNP/2012. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosidibio. Cet. 40, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.


ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN JASA LAYANAN ATAS UANG TUNAI ANTARA PT. BANK ICB BUMIPUTERA, TBK DENGAN PT. ALPHA EMS

Recommend Documents