Prosiding Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP 2014 ISBN 978-602-14930-3-8 Purwokerto, 20 Desember2014
Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Pesisir Pantai Dengan Pendekatan Sistem Lunak (Soft Systems Methodology) Ayu Palarentin1, Sana Prabowo1, Arif Zainudin1* Program Studi Ilmu Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal *Email :
[email protected]
1
ABSTRAK Penyusunan perencanaan strategis pembangunan daerah pesisir pantai sementara ini belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat walaupun sudah merujuk UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Hakikatnya perencanaan pembangunan meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, dan struktur sosial masyarakat. Prinsip perencanaan Nasional menggunakan pendekatan perencanaan bottom-up sehingga diwajibkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Namun walaupun sudah terbuka ruang untuk berpartisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, tidak dapat menyelesaikan permasalahan mengenai kesejahteraan masyarakat daerah pesisir pantai. Mewujudkan prinsip suitainaible development (pembangunan berkelanjutan) merupakan tujuan perencanaan, sehingga dimungkinkan permasalahan mengenai kesejahteraan masyarakat dapat diminimalisir. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan perencanaan daerah pesisir pantai Kota Tegal menggunakan metode soft system methodology. Pendekatan soft systems methodology mengelompokan kompleksitas tersebut dalam tiga tahap. Strukturisasi permasalahan, mendefinisikan sistem permasalahan dan mendefinisikan sistem permasalahan dan membangun model konseptual. Kata Kunci : Soft System Methodology, Perencanaan Pembangunan, Daerah Pesisir Pantai
PENDAHULUAN Perencanaan menurut Hills (1991) mengatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang terus menerus yang mengakibatkan pilihan-pilihan mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumberdaya, dengan tujuan untuk menghasilkan sasaran-saaaran yang spesifik untuk waktu yang akan datang. Dengan demikian pemerintah dalam merencanakan pembangunan daerah pesisir pantai tentunya melibatkan sumberdaya lokal. Sedangkan perencanaan pembangunan didefinisikan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2000:21). Dalam sistem perencanaan Nasional mengatur perencanaan pembangunan bersifat top down-bottom up guna mensinerginakan proses perencanaan sehingga mewujudkan perencanaan yang partisipatif. Kota Tegal merupakan salah satu Kota yang letaknya di pesisir pantai dengan garis pantai menghadap laut Jawa sepanjang 10,2 Km. Daerah pesisir pantai Kota Tegal memiliki pengaruh bagi kehidupan masyarakat Kota Tegal baik secara ekologis dan ekonomi. Aspek ekologis yang sangat berpengaruh bagi Kota Tegal merupakan ekosistem yang dapat memberikan fungsi pantai sebagai nursery ground bagi berbagai bentuk kehidupan laut. Kondisi yang sering terjadi di wilayah pesisir pantai apabila musim hujan maka permukaan air laut naik sehingga masuk ke dalam pemukiman masyarakat. Kemudian aspek perekonomian atau kesejahteraan masyarakat daerah pesisir pantai Kota Tegal memilki peranan yang sangat penting, baik dalam menunjang mata pencaharian penduduk (sebagai nelayan dan petani tambak), tempat perdagangan (pelabuhan), dan penunjang sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan data statistik Kota Tegal jumlah Nelayan di Kota Tegal tahun 2014 sebanyak 12.739 orang. Selain itu potensi daerah pesisir pantai seperti obyek wisata Pantai Alam Indah merupakan pendukung perekonomian masyarakat pesisir pantai Kota Tegal. Namun kondisi yang terjadi masyarakat pesisir pantai Kota Tegal belum dapat mandiri untuk mengelola potensi lokal tersebut. Namun dengan potensi lokal yang dimiliki daerah pesisir pantai Kota Tegal belum dapat mensejahterakan masyarakat khususnya pesisir pantai, telah dirilis oleh BPS Kota Tegal data kemiskinan wilayah pesisir pantai sebanyak 6.069 rumah tangga. Berdasarkan data kemiskinan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan perlu adanya perencanaan mengenai pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kemandirian masyarakat.
156
Prosiding Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP 2014 ISBN 978-602-14930-3-8 Purwokerto, 20 Desember2014 TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian ini mendeskripsikan perencanaan daerah pesisir pantai Kota Tegal menggunakan metode soft system methodology.
METODE PENELITIAN Maani dan Cavana (2000:177) menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam berpikir serbasistem yaitu hard systems thingking dan soft systems thingking. Penggunaan pendekatan tersebut disesuaikan dengan tujuan peneliti apabila mencari solusi dan rekomendasi, digunakan hard systems. Namun jika tujuan peneliti pada proses pembelajaran, lebih cocok menggunakan soft systems.Hard Systems digunakan untuk menganalisis masalah yang telah terstruktur dengan jelas sehingga lebih sesuai untuk penelitian dengan jenis data kuantitatif. Soft systems digunakan untuk menganalisis masalah yang tidak terstruktur dengan jelas dan belum terdefinisikan dengan baik sehingga pendekatan yang digunakan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan metodologi soft systems karena termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Soft systems methodology(SSM) merupakan proses penelitian sistemik yang menggunakan model-model sistem (Chekland and Jim Scholes , 1993:26). Pengembangan model tersebut dimaksudkan untuk menggali permasalahan yang tidak terstruktur dan mencari penyelesaian berdasarkan peta permasalahan yang sudah diuraikan. Untuk merumuskan definisi dasar permasalahan, digunakan analisis rumusan CATWOE (Customers, Actors, Transformation process, world view, owners, environmental constraints) seperti uraian sebagai berikut :
Customers, pihak-pihak yang akan diuntungkan atau dirugikan dari kegiatan pemecahan masalah.
Actors, pihak-pihak yang melaksanakan aktivitas pemecahan masalah.
Transformation process, adalah aktivitas mengubah masukan menjadi keluaran.
World view, pemahaman berbagai pihak tentang makna yang mendalam atas situasi permasalahan.
Owners, pihak yang dapat menghentikan aktivitas organisasi.
Environmental Constraints adalah hambatan dalam lingkungan sistem yang tak dapat dihindari.
HASIL DAN PEMBAHASAN Perencanaan Pembangunan Pesisir Pantai Berbasis Ekologi Kota Tegal merupakan kota pantai yang memiliki garis pantai menghadap laut jawa sepanjang 10,2 km. Wilayah pesisir pantai Kota Tegal mempunyai potensi-potensi yang dapat dikembangkan secara optimal. Potensi-potensi tersebut antara lain potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang meliputi perikanan, hutan mangrove, PPI, Pelabuhan niaga, pariwisata, industri. Perananan potensi wilayah pesisir pantai seperti tambak merupakan sumberdaya alam yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat, berdasarkan BPS Kota Tegal merilis wilayah yang dikelola masyarakat terkosentrasi dibeberapa keluruhan seperti Tegalsari, Muarareja, Mintaragen dan Panggung mengelola areal tambak seluas 923,15 Ha. Nilai produktivitas tambak sebesar 225,64 ton dengan nilai sebesar Rp. 1.332.425.000,Kota Tegal terbagi atas7 bagian wilayah Kota (BWK). Setiap BWK mempunyai peranan yang dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Bagian wilayah Kota (BWK) dapat dilihat dalam Tabel 1.
157
Prosiding Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP 2014 ISBN 978-602-14930-3-8 Purwokerto, 20 Desember2014 Tabel 1. Struktur Perwilayahan Kota Tegal No.
BWK
1.
A
2.
B
3.
C
4.
D
5.
E
6.
F
7.
G
Fungsi Wilayah Pusat pemerintahan Kecamatan, pemikiman, pertambakan, kegiatan ekonomi, perikanan, pariwisata, pelabuahan industri pengolahan ikan dan docking kapal, perdagangan/jasa lingkup regional dan lokal. Pusat pemerintah kecamatan, perkantoran, permukiman, perdagangan/jasa lingkup regional dan lokal. Pusat pemerintah kecamatan, pemukiman daerah pengembangan, lahan peternakan, perdagangan/jasa lingkup lokal. Pusat pemerintahan kecamatan dan kota, pemukiman, pusat perdagangan/jasa lingkup regional dan lokal. Pusat pemerintahan kecamatan, permukiman, daerah pengembangan, lahan pertanian, pertambakan, perdagangan/jasa, industri lingkup lokal. Pusat pemerintahan kecamatan, permukiman, industri kecil, perdagangan/jasa lingkup regional. Pusat pemerintahan kecamatan, permukiman, daerah pengembangan, lahan pertanian, pertanian hasil bumi lingkup lokal. Sumber : Data Peneliti GIS 2014
Pembagian Kota dalam beberapa bagian wilayah kota (BWK) dapat menjelaskan potensi dan peruntukan ruang disetiap BWK. Peletakan BWK didalam wilayah Kota tegal dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta BWK Kota Tegal Sumber : Olah data GIS 2014 Proses perencanaan yang melibatkan potensi lokal merupakan tantangan besar pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti akan menganalisis proses perencanaan pembangunan wilayah yang termasuk BWK A. Adapaun bagian BWK A terdiri atas kelurahan Muarareja, Tegalsari, Mintaragen, dan Kelurahan Panggung. Kondisi saat ini wilayah BWK A air laut mudah naik ke daratan, hal ini dikarenakan proses perencanaan pembangunan tidak melihat fungsi wilayah dalam BWK atau peruntukannya. Berbagai potensi yang dimiliki dalam wilayah pesisir pantai merupakan modal dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat di Kota Tegal. Namun dalam proses perencanaan pembangunan hakikatnya melibatkan potensi lokal sehingga dapat dioptimalkan melalui perencanaan. Mengelola perencanaan pembangunan pesisir pantai berbasis ekologi ada beberapa langkah yang mendasari dalam menganalisis 158
Prosiding Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP 2014 ISBN 978-602-14930-3-8 Purwokerto, 20 Desember2014 menggunakan SSM. Pertama, memperjelas peran setiap stakeholder. Kedua, meningkatkan pola hubungan dan komunikasi antar stakeholder. Ketiga, menampung kepentingan masyarakat nelayan dan petambak dengan wadah aspirasi melalui organisasi kemasyarakatan. Keempat, optimalisasi sektor green belt pesisir pantai. Kelima, membangun saluran irigasi sesuai dengan permukaan tanah. Keenam, merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan sinergitas lingkungan. Berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah pesisir pantai Kota Tegal, belum dapat mengakomodir pembangunan yang ramah lingkungan. Adapun definisi permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah pesisir pantai dijabarkan dalam Tabel 2. Tabel 2. Definisi Permasalahan Dalam Perencanaan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Komponen Sistem Permasalahan Client/Customers Actors Tranformation Process Wolrdview
Hasil Definisi Permasalahan
Masyarakat, industri ikan, nelayan, petani tambak. Instansi pemerintah yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Terwujudnya perencanaan berbasis ekologi Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan wilayah dan mewujudkan kawasan industri yang ramah lingkungan. Owners Pemerintah Daerah, Balai Lingkungan Hidup. Environmental Constraint Pemahaman terhadap siklus perencanaan pembangunan berbasis ekologi. Sumber : Olah data peneliti 2014
Tabel 3 menceritakan mengenai definisi permasalahan yang terangkum melalui beberapa pemetaan komponen sistem. Hasil analisis tersbut akan menghasilkan perencanaan yang berbasis ekologi sehingga masyarakat dapat memanfaatkan ruang terbuka hijau dipesisir pantai dan wilayah BWK A tidak menjadi daerah kumuh. Tabel 3. Pemetaan Aktor Perencana Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Aktor
Kepentingan
Pelaku Industri
Optimalisasi pemasaran hasil produksi dan peningkatan mutu kualitas produksi.
Aktivis lingkungan hidup
Tersedianya ruang terbuka hijau untuk mencegah abrasi pantai.
Pemerintah
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Suistainable Development)
Masyarakat umum
Tersedianya fasilitas rekreasi keluarga di wilayah pantai
Sumber : Analisis Peneliti 2014 Berdasarkan tabel 3, dari berbagai aktor tersebut ada pola hubungan yang saling menguntungkan guna mewujudkan perencanaan pembangunan pesisir pantai. Dengan adanya keterkaitan aktor diharapkan muncul partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pesisir pantai. Adapun aktor yang paling berpengaruh seperti (1) pelaku industri, (2) aktivis lingkungan hidup, (3) pemerintah, dan (4) masyarakat umum. Pembangunan model konseptual ditujukan untuk menggambarkan situasi permasalahan yang terjadi. Pemecahan permasalahan model konseptual yang merupakan transformasi dari root definition. Model konseptual sistem perencanaan pembangunan daerah pesisir pantai dimuat dalam ringkasan yaitu model konseptual. Dalam membuat model konseptual ada beberapa hal utama yaitu : Realitas, Kerangka Berpikir Serbasistem, Kefektifan yang ingin dicapai dengan berpikir serba sistem seperti terlihat pada Gambar 2.
159
Prosiding Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP 2014 ISBN 978-602-14930-3-8 Purwokerto, 20 Desember2014
Real World
Identifikasi permasalahan mengenai lingkungan dan ruang terbuka hijau kawasan pesisir pantai
Kebutuhan perencanaan berbasis ekologi sehingga mewujudkan lingkungan yang sehat dan ruang hijau diwilayah pantai
MUSRENBANG bersama masyarakat dan kelompok masyarakat
Mengkaji gagasan dalam perencanaan pembangunan Identifikasi kebijakan mengenai perencanaan pembangunan pesisir pantai Identifikasi model pembangunan pelabuhan ramah lingkungan dan berfungsi pemecah gelombang
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pesisir pantai berbasis ekologi
Sosialisasi mengenai lingkungan sehat bagi System Oraganisasi pemerintah masyarakat Thingking dalam Pengawasan ruang hijau di pesisir pantai
Membandingkan model pembangunan pelabuhan
Gambar 2. Konseptual Model Perencanaan Pembangunan Pendekatan Ekologi 160
Prosiding Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP 2014 ISBN 978-602-14930-3-8 Purwokerto, 20 Desember2014 Melihat Gambar 2, telah diuraikan mengenai konseptual model mengenai penyusunan perencanaan pembangunan pesisir pantai berbasis ekologi. Dalam dimensi spasial, keterkaitan beberapa unsur seperti aktivitas ekonomi wilayah yang secara geografis berada dilingkungan kawasan produksi sehingga pengembangan kawasan pada dasarnya adalah suatu bentuk pengembangan wilayah sasaran. Sistem agribisnis merupakan salah satu prime mover yang signifikan. Dengan sistem agribisnis merupakan upaya pemberdayaan komunitas kawasan (community empowerment) karena dapat memperkuat home industry seperti yang terlihat dalam model konseptual dalam proses perencanaan melibatkan aktor kawasan. Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Perencanaan pembangunan adalah proses dalam menyiapkan seperangkat keputusan mengenai tindakan di kemudian hari yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan menggunakan cara optimal (Dorf, 1990). Bryan and White (1982:15) mengatakan pembangunan mengandung implikasi yaituPertama, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok. Kedua, pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemertaan sistem nilai dan kesejahteraan. Ketiga, pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (potensi lokal). Perencanaan pembangunan lebih optimal apabila direncanakan dengan bersama dan memanfaatkan potensi lokal. Pesisir pantai Kota Tegal memiliki potensi lokal yaitu (1) Industri pengolahan ikan, (2) petani tambak, dan (3) Nelayan. Potensi tersebut menjadi modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir pantai, sehingga masyarakat tidak 80% mencari nafkah di sektor nelayan. Beberapa unsur yang menjadi pengaruh dalam nilai kesejahteraan masyarakat yaitu (1) kualitas produktivitas hasil industri rendah, (2) Akses pemasaran tidak optimal, (3) kurang mandiri dalam berkreasi, (4) pola dan gaya hidup para nelayan. Berdasarkan permasalahan yang muncul maka selanjutnya mendefinisikan permasalahan melalui beberapa unsur, seperti dalam tabel berikut ini. Tabel 4. Definisi Permasalahan Dalam Perencanaan Komponen Sistem Permasalahan Client/Customers Actors
Definisi Permasalahan
Masyarakat yang menikmati hasilproduktivitas industri pengolahan ikan. Industri Pengolahan Ikan, Petani Tambak, Nelayan, Dinas Perikanan dan Kelautan, BAPPEDA Trasnformation Process Meningkatkan kualitas produktivitas pengolahan ikan, dan hasil tambak. Worldview Terwujudnya kolaborasi mengenai mewujudkan masyarakat ekonomi kreatif Owners Stokeholder yang terlibat dalam perencanaan pembangunan kesejahteran masyarakat Environmental Constraint Terciptanya pengetahuan dalam meningkatkan kreatif dan kualitas produktivitas hasil pengolahan ikan atau hasil industri pengolahan ikan. Sumber : Olah data penelitian 2014
Berdasarkan tabel 4, terlihat permasalahan paling mendasar ialah mewujudkan masyarakat ekonomi kreatif sehingga masyarakat menjadi mandiri dan berkualitas. Dalam perencanaan pembangunan beberapa aktor yang terlibat dari sektor pemerintah dan sektor swasta, maka dalam perencanaan pembangunan diharapkan menguatkan kolaborasi antar lembaga. Menganalisis permasalahan yang sudah didefinisikan selanjutnya menganalisis menggunakan metodology soft systems yang merupakan transformasi dari root definition. Model konseptual digunakan untuk membuat strategi pemecahan permasalahan yang terlebih dahulu diformulasikan. Model konseptual sistem perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat pesisir pantai bertujuan untuk menciptakan masyarakat ekonomi kreatif dan mandiri. Pada Gambar 3 terlihat dalam mewujudkan masyarakat ekonomi kreatif ada beberapa langkah berfikir sistem.
161
Prosiding Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP 2014 ISBN 978-602-14930-3-8 Purwokerto, 20 Desember2014
Real World
Identifikasi indikator peningkatan kesejahteran masyarakat pesisir pantai
MUSRENBANG bersama masyarakat, organisasi masyarakat, pemerintah
Kolaborasi lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mewujudkan ekonomi kreatif dan mandiri
Identifikasi program optimlaisasi kualitas produksi usaha
Mengkaji gagasan dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan
Identifikasi model ekonomi kreatif pesisir pantai
Program pemberdayaan masyarakat pesisir pantai Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kesejahteraan
Strategi pemasaran melibatkan akses wilayah System Thingking
Gambar 3. Model Konseptual Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Pesisir Pantai
162
Prosiding Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP 2014 ISBN 978-602-14930-3-8 Purwokerto, 20 Desember2014 Berdasarkan model konseptual dalam perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat pesisir pantai kota Tegal proses perencanaan yang melibatkan banyak aktor akan lebih memudahkan dalam penentuan kebijakan atau keputusan perencanaan. Dengan dilandasai musyawarah perencanaan sesuai dengan amanah UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Konsepsi kemandirian lokal merekomendasikan agar pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan ketersediaan sumberdaya lokal dengan mengacu kepada karakteristik spesifik yang dimiliki. Dalam konsep kemandirian lokal yang sangat diperhatikan adalah interkoneksitas yang tercipta antara kelompok-kelompok masyarakat yang antara lain diukur berdasarkan hasil dari interkoneksitas. Karena melalui konsepsi kemandirian lokal memberikan porsi yang sama bagi setiap entitas pembangunan untuk menentukan sendiri masa depannya, serta meninggalkan keseragaman (uniformisme) dan perlu mengangkat keberagaman (diversitas) potensi lokal. Strategi pemasaran yang digunakan dalam meningkatkan nilai hasil produksi pesisir pantai, Kota Tegal mempunyai brand image yakni Tegal Kota bahari.
KESIMPULAN Dalam pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran rekomendasi untuk perencanaan pembangunan daerah pesisir pantai, yakni : a.
Definisi permasalahan perencanaan pembangunan daerah pesisir pantai muncul dari perencanaan fisik berbasis ekologi dan perencanaan kesejahteraan masyarakat pesisir pantai. Adapun permasalahan yang timbul diakibatkan oleh perencanaan yang tidak melihat asas kebutuhan pembangunan. Maka model pemisahan perencanaan fisik dan kesejahteraan lebih fokus terhadap pemecahan perencanaan pembangunan.
b.
Perencanaan pembangunan berbasis ekologi berguna untuk mengoptimalkan ruang terbuka hijau atau Green belt pada wilayah pesisir pantai. Penguatan kelembagaan antara sektor pemerintah dan swasta lebih diutamakan untuk melaksanakan check and balanced. Dalam proses perencanaan diharapkan dapat melibatkan aktor berkepentingan dalam bidang ekologi.
c.
Perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat pesisir pantai, diharapkan dapat menampung potensi lokal yang akan diberdayakan oleh pemerintah. pemberdayaan masyarakat pesisir,dan pemberian akses tentang strategi pemasaran hasil produksi merupakan kebijakan yang diharapkan oleh masyarakat dalam meningkatkan kualitas produksi.
DAFTAR PUSTAKA BPS. 2013. Tegal Dalam Angka 2013. Kota Tegal Bryant C and White. LG. 1982. Managing Development in The Third World. Boulder, Colorado : West View Press. Chekland, Peter, and Jim Scholes. 1993. Soft Systems Methodology in Action. John Wiley and Sons, New York. Dorf. 1990. Colaborative Goverment. Oxford University Press. New York. Hills, Peter. 1991. Development Planning. University of Chicago Press. Maani, Kambiz E and Robert Y Cavana. 2000. System Thingking and Modelling Understanding Change and Complexity. New Zealand : Pearson Education. Todaro, Michael. P., 2000, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta : Erlangga. Peraturan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
163
