ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PROSES PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI SYARIAH DI KOTA DEPOK

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PROSES PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI SYARIAH DI KOTA DEPOK

Fahrana Amita Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

ABSTRAK: Penelitian ini membahas mengenai evaluasi pengendalian internal terhadap proses pemberian kredit kepada nasabah pada dua koperasi syariah yang berada di Kota Depok. Data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pengurus koperasi syariah. Analisis dilakukan dengan menggunakan acuan COSO Enterprise Risk Management Framework. Dari penelitian ini terlihat bahwa suatu sistem pengendalian internal yang efektif merupakan suatu keharusan dalam pemberian kredit.

Kata kunci: Pengendalian internal, koperasi syariah, COSO Enterprise Risk Management Framework, proses pemberian kredit

ABSTRACT: This study evaluates about internal controls over the process of granting credit to customers on two Shariah cooperatives in the city of Depok. Data obtained from direct interviews with cooperatives management. Analyses were performed using COSO Enterprise Risk Management Framework. The study shows that an effective system of internal control is a must in lending.

Keyword: Internal Control, Shariah Cooperatives, COSO Enterprise Risk Management Framework, credit granting process

I. PENDAHULUAN Usaha Mikro Kecil dan Menengah kini banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat tingkat menengah kebawah. Masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam menjalani usahanya adalah kekurangan dana atau modal. Untuk memenuhi kebutuhan

1 Analisis pengendalian..., Fahrana Amita, FE UI, 2013

Universitas Indonesia

dananya, pelaku usaha mikro dapat melakukan pinjaman kepada bank. Hanya saja, terkadang sulit bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Salah satu penyebabnya adalah bank kurang percaya terhadap kemampuan pelaku usaha mikro dalam menjalani usahanya yang berakibat terjadi kredit yang tidak dapat tertagih. Padahal UMKM merupakan salah satu jalan keluar dari pengangguran dan mendorong perekonomian suatu negara. Karena masyarakat kecil sulit mendapatkan pinjaman dari bank, masyarakat memilih untuk melakukan pinjaman kepada rentenir yang justru akan menyebabkan peminjam menjadi lebih menderita dengan besarnya tingkat bunga pinjaman. Sehingga dibutuhkan lembaga keuangan non-bank yang berada dekat dengan masyarakat agar masyarakat dapat melakukan pinjaman tanpa harus kepada rentenir. Koperasi syariah merupakan salah satu jalan keluarnya. Keberadaan koperasi syariah menjangkau tempat-tempat terpencil. Dalam masyarakat koperasi syariah dikenal juga dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT merupakan gabungan antara Baituttamwil dan Baitul Maal. Baituttamwil dan Baitul Maal memiliki fungsi yang berbeda. Baittutamwil memiliki kegiatan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil mikro antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan memberikan fasilitas pembiayaan guna menunjang usaha ekonominya. Sedangkan Baitul Maal adalah tempat pengumpulan titipan dana Zakat, Infaq, Shodaqah, Wakaf dan Fidyah (ZIS WAF ) dan dana sosial lainnya serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (PINBUK, 2013). Sehingga kegiatan dari BMT adalah membantu mengembangkan usaha-usaha kecil mikro dan juga sebagai penghimpun dana ZIS WAF dan mengelola dana tersebut sesuai dengan amanah. Hanya saja setiap usaha pasti memiliki risiko. Bagi koperasi syariah, risiko yang dialami dari pemberian kredit adalah adanya kredit yang bermasalah. Kredit bermasalah adalah kondisi saat dana kredit yang diberikan kepada nasabah tidak dapat ditagih baik sebagian atau seluruhnya seperti yang telah dijanjikan sebelumnya (Suhardjono (1987) dalam Wahyutin (2009)). Masalah ini dikenal dengan kredit macet. Kredit macet dapat dialami pada berbagai lembaga keuangan, baik lembaga keuangan yang besar seperti bank, maupun lembaga keuangan yang kecil seperti koperasi. Penyebab adanya kredit yang tak tertagih dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dari koperasi syariah. Faktor eksternal yakni dari peminjam dana, dapat berupa kondisi 2 Analisis pengendalian..., Fahrana Amita, FE UI, 2013


ekonomi yang memengaruhi usaha yang dijalankan oleh peminjam sedang mengalami kesulitan, sehingga peminjam sulit untuk melakukan pembayaran. Tetapi faktor penyebab terbesar kredit macet ini adalah faktor internal, yakni kurangnya kejujuran, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan sistem operasional dan prosedur dari petugas pembiayaan Error! Reference source not found.. Karena hal tersebut, dibutuhkan credit officer yang mengerti dengan baik cara menekan terjadinya kredit macet dalam koperasi syariah. Selain itu diperlukan juga sistem pengendalian internal yang dapat memantau secara dini potensi kredit macet yang akan terjadi sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan agar kredit macet tidak terjadi.

II. LANDASAN TEORI Pengendalian Internal Romney dan Steinbart (2012)

memberikan definisi mengenai pengendalian internal

sebagai berikut: “Pengendalian internal adalah proses implementasi untuk memberikan jaminan yang layak yang mencapai objektif berikut: 1. Menjaga aset: mencegah atau mendeteksi akuisisi, penggunaan, atau perpindahan yang tidak diizinkan. 2. Melakukan pencatatan cukup detail untuk membuat laporan aset perusahaan secara akurat dan jujur. 3. Memberikan informasi yang akurat dan andal. 4. Menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 5. Mempromosikan dan meningkatkan efisiensi operasional. 6. Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang ditentukan. 7. Patuh kepada kebijakan dan regulasi.” Dari definisi tersebut terlihat bahwa pengendalian internal dibutuhkan dalam setiap proses yang ada dalam suatu organisasi. Pengendalian internal dilakukan untuk memberikan keyakinan akan setiap proses yang telah dilalui oleh perusahaan. Untuk memastikan bahwa suatu kegiatan dilakukan dengan benar. Sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Tidak terbatas pada manajemen saja, pengendalian internal juga harus dilakukan oleh seluruh anggota perusahaan.



COSO Enterprise Risk Management Committee of Sponsoring Organization (COSO) merupakan organisasi yang dibentuk oleh lima organisasi swasta dan didedikasikan untuk memberikan pemikiran kepemimpinan melalui pengembangan kerangka kerja dan pedoman manajemen risiko perusahaan, pengendalian internal dan pencegahan penipuan. Kelima organisasi ini adalah American Accounting Association (AAA), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), Institute of Management Accountants (IMA), dan Institute of Internal Auditors (IIA).

Gambar 1. Kerangka COSO ERM Sumber: www.enisa.europa.eu

Kerangka COSO ERM memiliki model tiga dimensi. Bagian depan merupakan komponen risiko dan pengendalian internal, bagian kanan merupakan unit atau proses atau perusahaan secara keseluruhan, dan komponen terakhir, bagian atas kubus merupakan komponen pengendalian internal. Pertama akan dijelaskan bagian depan kubus yakni komponen risiko dan pengendalian internal Error! Reference source not found.:



1. Lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan tingkatan dasar untuk seluruh komponen lainnya dalam model ERM perusahaan, memengaruhi pembuatan strategi dan objektif, bagaimana risiko yang berhubungan dengan kegiatan bisnis dibentuk, dan bagaimana risiko diidentifikasi dan diberikan tindakan. Komponen lingkungan internal ini juga memiliki beberapa komponen di dalamnya, yaitu: a. Filosofi, gaya operasi manajemen dan risk appetite. b. Direksi dan komite audit c. Integritas dan nilai etika d. Komiten terhadap kompetensi e. Struktur organisasi f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia 2. Menentukan tujuan. Tujuan harus ada sebelum manajemen dapat mengidentifikasi kejadin potensial yang dapat memengaruhi pencapaiannya. 3. Identifikasi kejadian. Kejadian internal dan eksternal yang memengaruhi pencapaian tujuan sebuah perusahaan harus diidentifikasi. 4. Penilaian risiko. Risiko dianalisis, mempertimbangkan kemungkinan terjadi dan dampaknya, sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko tersebut seharusnya dikelola. 5. Tindakan atas risiko. Manajemen menentukan tindakan terhadap risiko, apakah risiko tersebut dihindari, diterima, dikurangi, atau dibagi. 6. Kegiatan pengendalian. Prosedur dan kebijakan yang dibentuk untuk membantu memastikan tindakan terhadap risiko dilakukan secara efektif. 7. Komunikasi dan informasi. Informasi yang relevan diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. 8. Pengawasan. Pengawasan butuh dilakukan terhadap setiap komponen ERM yang telah dilakukan, untuk melihat apakah komponen tersebut telah dilaksanakan dengan baik, atau masih dibutuhkan pengembangan lebih lanjut.



Risiko Kredit Mishkin (2009) menjelaskan bahwa Asymmetric Information merupakan hal yang menyebabkan pemberian pinjaman sering kali diberikan kepada debitur yang tidak layak diberikan pinjaman. Asymmetric Information terjadi ketika satu pihak (pemberi pinjaman) tidak cukup mengetahui mengenai pihak lainnya (calon debitur) untuk membuat suatu keputusan yang akurat. Karena kurangnya informasi dapat menyebabkan Adverse Selection. Risiko ini ada sebelum transaksi terjadi. Hal ini terjadi ketika peminjam yang berpotensial menyebabkan kerugian adalah yang paling aktif dalam mencari pinjaman dan juga yang paling sering dipilih. Kemudian Asymmetric Information juga dapat menyebabkan risiko Moral Hazard. Hal ini ada setelah transaksi terjadi. Risiko ini ada karena debitur menggunakan dananya dalam kegiatan yang berisiko tinggi, sehingga debitur tidak dapat membayar pinjamannya.

Koperasi Syariah Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 pada pasal 1 ayat 1 dan 2, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sehingga koperasi syariah yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Definisi tersebut menjelaskan bahwa koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan untuk memberikan jasa simpanan dan juga pendanaan untuk rakyat dengan prinsip syariah.

III. METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara langsung dan pengisian kuesioner oleh pengurus kopsyah yang memiliki tanggung jawab dan akses 6 Analisis pengendalian..., Fahrana Amita, FE UI, 2013


terhadap setiap proses yang terjadi dalam kopsyah. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam rumusan masalah, penelitian dilakukan untuk melihat keefektifan pengendalian internal yang dilakukan kopsyah dalam meminimalisir terjadinya kredit macet. Data diperoleh dari dua objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan selama dua bulan. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan satu hingga dua kali untuk setiap kopsyah.

Tabel 1. Perbandingan Objek Penelitian Kriteria

Objek Penelitian Pertama

Objek Penelitian Kedua

Tahun Berdiri

2007

2004

Susunan Pengurus

1 orang pimpinan, 1 orang admin pembiayaan

1 orang pimpinan, 1 orang wakil, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara

Jumlah Anggota

37 orang

63 orang

Jumlah Karyawan

2 orang

2 orang

Total Aset

Rp875.695.067

Rp645.790.519

Objek Penelitian Pertama Koperasi syariah ini berada dalam sebuah lembaga pendidikan yang berada di daerah Depok. Berdirinya koperasi ini diawali dengan keinginan seorang investor yang juga merupakan dosen dari lembaga pendidikan tersebut untuk mempraktekkan mata kuliahnya. Selain ingin mengaplikasikan teori pada mata kuliah perbankan syariah, didirikannya koperasi syariah ini juga bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang berada disekitar lingkungan lembaga tersebut. Khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah yang membutuhkan pinjaman dana.

Objek Penelitian Kedua Koperasi syariah ini berada didalam sebuah perumahan. Letaknya menyatu dengan Masjid perumahan ini. Kopsyah didirikan oleh jama’ah dan masyarakat sekitar Masjid pada 20 April 2004. Anggota pendiri koperasi ini berjumlah 20 orang dengan modal awal sebesar 20 juta rupiah. Tujuan didirikannya kopsyah adalah untuk membantu pemberdayaan ekonomi umat 7 Analisis pengendalian..., Fahrana Amita, FE UI, 2013


muslim terutama masyarakat sekitar masjid atau perumahan tersebut. Visi yang dimiliki kopsyah adalah terwujudnya perekonomian rakyat yang kuat sehingga mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi sesama. kopsyah mengharapkan masyarakat kecil dan menengah mendapatkan pembiayaan modal akan lebih mudah dengan berdirinya kopsyah. Kini kopsyah telah menjangkau masyarakat yang berada diluar perumahan, terutama pelaku usaha mikro yang berada di pasar.

IV. ANALISIS Mekanisme pemberian kredit Koperasi syariah memiliki beberapa langkah yang harus ditempuh oleh nasabah sebelum kopsyah menyalurkan dananya. Pertama, nasabah menyerahkan dokumen-dokumen yang diharuskan oleh kopsyah sebelum mengajukan pembiayaan. Setelah dokumen persyaratan tersebut diterima oleh kopsah, dokumen tersebut dianalisis apakah dokumen yang diberikan tersebut sah dengan mengecek langsung ketempat tinggal calon debitur. Setelah dokumen disahkan, calon debitur diwawancara oleh surveyor kopsyah. Kemudian hasil dari wawancara dan dokumen tersebut akan dirapatkan oleh pimpinan kopsyah dengan admin pembiayaan. Jika disetujui, calon debitur akan diinformasikan dan menentukan nisbah bagi hasil serta jatuh tempo pembayaran kredit. Setelah kedua pihak setuju, debitur dapat mencairkan dananya. Untuk memastikan debitur menggunakan dananya sesuai dengan perjanjian, kopsyah melakukan pemantauan terhadap debitur secara berkala. Pada umumnya, mekanisme pemberian kredit yang dilakukan oleh kopsyah sama, hanya saja mungkin ada perbedaan pada persyaratan awal mengenai dokumen-dokumen yang harus diserahkan oleh calon debitur serta nisbah bagi hasil antara kopsyah dan nasabah. Tabel 2. Perbandingan Objek Penelitian Berdasarkan COSO ERM No 1 2 3 4 5 6

Komponen COSO ERM Lingkungan internal Menetukan tujuan Identifikasi kejadian Penilaian risiko Tindakan atas risiko Kegiatan pengendalian

Objek pertama      

Objek kedua      X



7 8

 

Komunikasi dan informasi Pengawasan

 

Analisis terhadap objek penelitian pertama Untuk menganalisis pengendalian internal yang terdapat pada kopsyah dalam hal pemberian kredit penulis akan menggunakan Kerangka COSO ERM sebagai acuan dan membandingkannya dengan hasil wawancara dan kuesioner. 1. Lingkungan internal a. Filosofi, gaya operasi manajemen, dan risk appetite Kopsyah menginformasikan tujuan serta risiko yang dimiliki kopsyah kepada setiap karyawan. Hal ini dilakukan agar karyawan mengerti dan berusaha membantu kopsyah dalam mencapai tujuannya. b. Direksi dan komite audit. Dalam kopsyah, tidak ada direksi dan komite audit. Tetapi kopsyah memiliki pengawas dan pemimpin kopsyah yang mengawasi setiap kegiatan kopsyah. Pengawas mengunjungi kopsyah dan menyusun laporan secara berkala. c. Integritas dan nilai etika Kopsyah telah memiliki tata tertib dan disiplin yang dikomunikasikan kepada seluruh karyawan kopsyah, sehingga setiap karyawan kopsyah mengetahui mana yang baik dan tidak bagi kopsyah d. Komitmen terhadap kompetensi Persyaratan terutama diajukan kepada surveyor. Surveyor merupakan karyawan terpenting dalam proses pembiayaan. Surveyor yang menganalisis calon debitur. Persyaratan tersebut adalah memiliki pengetahuan mengenai pembiayaan, menguasai

produk-produk

yang

dimiliki

kopsyah,

mampu

menganalisa

pengeluaran, pendapatan calon debitur, teliti dalam menganalisis jaminan, dapat berkomunikasi dengan baik dengan calon debitur, dan memiliki pengalaman. e. Struktur organisasi Struktur kopsyah tidak seperti pada UU Koperasi No. 17 tahun 2012, yaitu koperasi harus memiliki pengawas, dan pengurus yang terdiri dari ketua, wakil 9 Analisis pengendalian..., Fahrana Amita, FE UI, 2013


ketua, sekretaris dan bendahara. Struktur kopsyah di awali dengan RAT, Pimpinan/ketua kopsyah, Admin pembiayaan. Surveyor, dan Teller

f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab Pimpinan/ketua kopsyah yang mengawasi, menganalisis calon debitur, dan pembuat keputusan. Admin pembiayaan yang mengurusi surat-surat yang berhubungan dengan kopsyah, pembiayaan yang diberikan kepada karyawan, bersama dengan pimpinan menganalisis calon debitur, melakukan pencatatan transaksi yang terjadi di kopsyah, dan memantau keadaan debitur. Surveyor yang memeriksa kebenaran data yang dimiliki calon debitur, observasi langsung ketempat usaha, wawancara calon debitur, dan mengawasi debitur untuk selalu melakukan pembayaran. Teller memiliki tugas untuk melayani nasabah, menerima data/persyaratan calon debitur, dan menerima pembayaran dari debitur. g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia Masalah kepegawaian dipegang oleh pimpinan kopsyah. Saat melakukan perekrutan, kopsyah menilai keterampilan pelamar, hal ini terlihat pada perekrutan surveyor. Kemudian setiap tahun akan di evaluasi kinerja setiap karyawan. 2. Menentukan tujuan Sejak didirikan kopsyah telah memiliki tujuan, yaitu untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan mengantisipasi jeratan rentenir. Visi kopsyah adalah Menjadi BMT yang amanah dan professional dalam pelayanan serta pemberdayaan ekonomi umat dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. 3. Identifikasi kejadian Kopsyah melakukan identifikasi kejadian-kejadian ekternal tidak secara khusus, hanya saja kopsyah harus memperbarui pengetahuannya, terutama terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Risiko Non Performing Loan (NPL) akan timbul karena hal-hal berikut: a. Lack of Skill yaitu risiko dimana debitur tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan usahanya, sehingga usaha yang dijalankannya jatuh atau mungkin bangkrut. Dari hasil wawancara, narasumber menuturkan bahwa 10 Analisis pengendalian..., Fahrana Amita, FE UI, 2013


pendanaan yang diberikan untuk modal usaha terutama modal awal, risiko yang akan terjadi adalah pelaku usaha belum dapat mengelola usahanya dengan baik yang menyebabkan usaha yang dijalankannya bangkrut sebelum sempat membayarkan kreditnya kepada kopsyah. Sehingga risiko ini digolongkan kepada risiko Lack of Skill. b. Moral Hazard yaitu risiko ketika debitur menggunakan dana yang dipinjamkan digunakan pada usaha yang berisiko tinggi. Risiko ini timbul setelah kopsyah memberikan dana pinjaman kepada debitur. Debitur menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Sehingga dapat juga berakhir dengan bangkrutnya usaha milik debitur. c. Adverse Selection yaitu risiko yang ada ketika petugas lapangan melakukan penyelidikan terhadap calon debitur. Calon debitur akan selalu bersikap baik ketika membutuhkan dana. Surveyor terkadang sulit untuk melihat karakter asli dari calon debitur. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya risiko moral hazard. 5. Tindakan atas risiko Berikut cara-cara yang dilakukan untuk masing-masing risiko: a. Kopsyah memutuskan untuk menghindari risiko lack of skill. Kopsyah memberikan persyaratan bahwa untuk mendapatkan pembiayaan, usaha yang dimiliki oleh calon debitur harus sudah berjalan minimal 1 tahun. Hal ini dilakukan agar kopsyah dapat melihat pergerakan atau pola usaha yang dilakukan oleh calon debitur. Dengan usaha yang telah dilakukan selama satu tahun, kopsyah dapat memerkirakan bagaimana usaha tersebut dimasa depan sehingga kopsyah juga akan dapat memerkirakan kemampuan calon debitur dalam mengembalikan dana pinjamannya. b. Setelah dana diberikan, kopsyah tidak hanya diam dan menunggu debitur membayarkan pinjamannya. Tetapi juga membina hubungan yang baik dengan debitur. Hal ini akan membuat debitur lebih nyaman dengan pengawasan yang dilakukan oleh kopsyah dan dana yang dipinjamkan oleh kopsyah juga dapat lebih terkontrol penggunaannya.



c. Pengalaman menjadi surveyor sangat penting. Karena itu kopsyah menambahkan persyaratan bahwa surveyor harus memiliki pengalaman dalam menganalisis pemberian kredit agar surveyor mengetahui karakter asli dari calon debitur dengan cepat. 6. Kegiatan pengendalian a. Aktivitas pemisahan tugas terkait dengan proses pemberian pinjaman: (1) Surveyor yang melakukan pengecekan langsung kepada calon debitur bukan pihak yang menentukan apakah calon debitur tersebut layak diberikan pinjaman atau tidak. Pimpinan dan admin pembiayaan yang menentukan kelayakan calon debitur berdasarkan informasi yang didapat dari surveyor dan wawancara langsung calon debitur. (2) Bagian penerimaan pembayaran dipisah dengan bagian yang melakukan pencatatan. Bagian yang menerima pembayaran adalah teller dan yang melakukan pencatatan adalah admin pembiayaan. b. Dalam proses pembiayaan, hanya pemimpin dan admin pembiayaan kopsyah yang memiliki wewenang untuk memutuskan pembiayaan kepada calon debitur. c. Kopsyah telah melakukan penomoran pada setiap dokumen yang terkait dengan proses pembiayaan. 7. Komunikasi dan informasi Informasi yang terkait proses pemberian kredit adalah informasi yang diberikan oleh surveyor kepada pemimpin dan admin pembiayaan untuk dirapatkan kelayakan pemberian pinjaman, kemudian informasi mengenai debitur saat ini untuk melihat apakah debitur ini lancar pembayaran kreditnya. Selain informasi yang diberikan oleh surveyor, admin pembiayaan juga melakukan pengecekan kepada debitur saat ini secara berkala dan meminta surveyor untuk melakukan pengecekan langsung ketempat debitur. 8. Pengawasan Pengawasan yang dilakukan kopsyah terhadap proses pembiayaan dilakukan langsung oleh pimpinan kepada admin pembiayaan, surveyor, dan teller. Bagianbagian tersebut telah memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap proses pembiayaan dan pembayaran kredit. Pimpinan memantau langsung dan akan 12 Analisis pengendalian..., Fahrana Amita, FE UI, 2013


mendapatkan laporan dari setiap bagian. Kantor kopsyah tidak besar, sehingga mudah bagi pemimpin untuk melakukan pengawasan kepada setiap karyawan kopsyah.

Analisis terhadap objek penelitian kedua Seperti objek penelitian pertama, pengendalian internal objek penelitian kedua akan dianalisis menggunakan COSO ERM dan membandingkannya dengan hasil wawancara dan kuesioner. 1. Lingkungan internal a. Filosofi, gaya operasi manajemen dan risk appetite Kopsyah memberikan kepercayaan kepada setiap karyawannya. Kepercayaan yang diberikan oleh pengurus kopsyah kepada karyawannya akan membuat karyawan nyaman bekerja dalam kopsyah. Kopsyah juga memiliki peraturan tertulis mengenai kewajiban, hak, dan larangan karyawan sehingga karyawan mengerti mana yang baik bagi kopsyah dan mana yang tidak. b. Direksi dan komite audit Kopsyah tidak memiliki dewan direksi dan komite audit seperti pada perusahaan. Tetapi kopsyah memiliki pengawas yang terdiri dari 3 orang. Pengawas mengunjungi koperasi secara berkala untuk memantau kegiatan kopsyah, pengawas membuat laporan setiap bulan. c. Integritas dan nilai etika Etika dicerminkan dari budaya yang dimiliki oleh kopsyah. Kopsyah sangat menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab moral. Sehingga ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, karyawan tersebut akan dikenakan sanksi. d. Komitmen terhadap kompetensi Kopsyah tidak memiliki persyaratan khusus bagi karyawannya. Karyawan kopsyah akan diberikan pelatihan yang sesuai dengan tugasnya. e. Struktur organisasi



Sudah sesuai dengan UU Koperasi No. 17 tahun 2012, yaitu RAT, pengawas, pengurus yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris dan bendahara.



f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab Terkait dengan proses pembiayaan, pengurus kopsyah beserta dengan pengawas yang melakukan rapat kelayakan calon debitur, AO yang melakukan pengecekan langsung kepada calon debitur dan kasir yang menerima pembayaran. g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia Kopsyah tidak memiliki bagian personalia. Pengurus kopsyah yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian. Setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap karyawan-karyawan kopsyah. 2. Menentukan tujuan Kopsyah memiliki tujuan, yaitu membantu pemberdayaan ekonomi umat muslim terutama masyarakat sekitar masjid atau perumahan tersebut. Visi yang dimiliki oleh kopsyah adalah Terwujudnya perekonomian rakyat yang kuat sehingga mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi sesama. 3. Identifikasi kejadian Kopsyah tidak melakukan identifikasi kejadian secara khusus. Tetapi kopsyah sadar jika terdapat perubahan yang berpengaruh bagi kopsyah. Seperti perubahan undangundang yang memengaruhi kopsyah. 4. Penilaian risiko Berikut risiko yang dapat menghambat kopsyah dalam mendapatkan dana pinjamannya kembali: a. Lack of Skill yaitu risiko dimana debitur tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan usahanya, sehingga usaha yang dijalankannya jatuh atau mungkin bangkrut. Risiko ini terjadi karena debitur tidak memiliki pencatatan hasil usaha yang memadai. Kopsyah memberikan pinjaman kepada pengusaha mikro yang tidak memiliki pencatatan yang benar sehingga sulit untuk menentukan bagi hasil. b. Moral Hazard yaitu risiko ketika debitur menggunakan dana yang dipinjamkan digunakan pada usaha yang berisiko tinggi. Risiko ini biasanya terjadi setelah kopsyah memberikan dana pinjaman kepada debitur. Dana yang diberikan kepada



debitur digunakan tidak sesuai dengan yang debitur janjikan kepada kopsyah, tetapi justru digunakan pada usaha yang memiliki risiko tinggi. c. Adverse Selection yaitu terjadi ketika petugas lapangan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai calon debitur dan berakhir dengan memilih debitur yang tidak layak diberikan pinjaman. AO tidak meneliti dengan baik calon debitur, sehingga akan menyebabkan adanya kredit yang tidak dapat ditagih, misalnya dengan pindah tempat tinggal ataupun jaminan yang dijanjikan bukanlah milik debitur. d. Risiko bahwa AO dan kasir sebagai penerima pembayaran yang tidak jujur dalam menjalankan tugasnya. AO dan kasir sebagai pihak yang menerima pembayaran juga melakukan pencatatan akuntansi. Hal ini dapat menyebabkan pembayaran yang diterima tidak disampaikan kepada kopsyah. 5. Tindakan atas risiko Berikut tindakan yang dilakukan kopsyah terkait risiko yang telah dinilai: a. Tindakan yang dilakukan oleh kopsyah terhadap masalah kredit macet adalah dengan menghindarinya, yakni tidak lagi melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah ataupun musyarakah. Kini kopsyah hanya menyediakan produk pembiayaan dengan akad murabahah dan ijarah. b. Secara berkala kopsyah menghubungi debitur untuk memantau dan memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan seperti yang dijanjikan kepada kopsyah dan juga mengingatkan untuk melakukan pembayaran kepada kopsyah. c. AO diminta untuk lebih teliti dalam menganalisis calon debitur dan memberikan pelatihan jika terdapat pelatihan pada Dinas Koperasi. Pengurus kopsyah juga lebih berhati-hati ketika memutuskan memberikan pinjaman kepada calon debitur. d. Kopsyah membuat bukti penerimaan pembayaran dua rangkap, satu diberikan kepada debitur, satu diberikan kepada pengurus kopsyah. 6. Kegiatan pengendalian a. Kegiatan pemisahan tugas terkait dengan proses pemberian pinjaman: (1) AO melakukan pengecekan langsung kepada debitur, pengurus dan pengawas yang melakukan rapat untuk menentukan kelayakan calon debitur



(2) Tidak ada pemisahan tugas antara penerima pembayaran dengan yang melakukan pencatatan. Keduanya dilakukan oleh kasir. b. Dalam proses pembiayaan, hanya pemimpin dan admin pembiayaan kopsyah yang memiliki wewenang untuk memutuskan pembiayaan kepada calon debitur. c. Pencatatan pembayaran serta dokumentasi lainnya telah diberikan penomoran pada setiap dokumen. 7. Komunikasi dan informasi AO yang bertugas sebagai pegawai lapangan, berhubungan langsung dengan calon debitur. Informasi yang dimiliki AO mengenai calon debitur dikomunikasikan kepada ketua kopsyah. Setelah calon debitur diwawancara langsung oleh ketua kopsyah. Kemudian informasi-informasi tersebut dikomunikasikan kepada pengawas dan pengurus lainnya untuk diambil keputusan pemberian pembiayaan. Setelah diputuskan, hasil dari rapat tersebut di informasikan kepada AO untuk diberitahukan kepada calon debitur. Kemudian dilakukan pengecekan secara berkala terhadap debitur. 8. Pengawasan Kantor kopsyah terdiri dari satu ruangan, sehingga pengawasan terhadap karyawan kopsyah sangat mudah dilakukan oleh ketua kopsyah yang juga bekerja dalam ruangan yang sama. Selain ketua kopsyah, pengawasan juga dilakukan oleh pengawas kopsyah yang dilakukan secara berkala dengan mengunjungi kopsyah. Pengawas kopsyah membuat laporan setiap bulan atas hasil pengawasan yang dilakukannya secara berkala tersebut.

Analisis perbandingan objek penelitian Jika dibandingkan, objek penelitian kedua memiliki struktur yang lebih baik, karena sesuai dengan UU Koperasi No. 17 Tahun 2012 dibandingkan dengan objek penelitian pertama. Objek penelitian pertama memiliki pembagian wewenang dan tugas yang terlalu banyak pada admin pembiayaan. Hal ini karena admin pembiayaan tersebut adalah orang yang dipercaya. Tetapi, meskipun objek penelitian pertama memiliki struktur yang belum sesuai dengan undang-undang, pengawasan yang dilakukan oleh objek pertama lebih baik dari objek kedua. Hal 17 Analisis pengendalian..., Fahrana Amita, FE UI, 2013


ini ditunjukkan dengan jelas dari persentase NPL yang dimiliki oleh objek kedua jauh lebih besar dari objek pertama. Persentase NPL milik objek pertama adalah sebesar 1,7% dan objek kedua adalah sebesar 46,87%. Persentase ini menunjukkan bahwa proses pemberian pinjaman hingga penerimaan pinjaman dilakukan dengan baik oleh objek pertama. Tugas yang dilakukan oleh surveyor yaitu menganalisis calon debitur dilaksanakan dengan hati-hati dan teliti. Persyaratan bahwa surveyor harus memiliki pengalaman pada proses pembiayaan membantu objek pertama dalam menjaga agar debitur yang diberikan pembiayaan adalah debitur yang layak. Pada objek pertama, perekrutan karyawan merupakan hal yang penting bagi kopsyah. Dalam objek pertama, kopsyah sangat memerhatikan kemampuan karyawannya. Sehingga dalam perekrutan karyawan, kopsyah menyeleksi pelamar yang memiliki kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pekerjaan bagian tersebut. Terutama pada surveyor yang berhubungan langsung dengan debitur. Objek pertama pun menambahkan persyaratan bahwa surveyor harus memiliki pengalaman dalam menyelidiki calon debitur. Tetapi objek kedua justru tidak mementingkan hal tersebut. Kejujuran merupakan hal yang sangat dikedepankan oleh objek kedua. Karena objek kedua pernah memiliki karyawan yang tidak jujur, hal ini sangat merugikan kopsyah. Sehingga objek kedua sangat mengedepankan kejujuran karyawannya dalam perekrutan dan memberikan pelatihan setelah karyawan diterima. Kejujuran memang sangat diperlukan oleh kedua objek penelitian, tetapi kejujuran saja tidak cukup dalam menghadapi debitur. Kemampuan serta pengalaman yang dimiliki petugas lapangan merupakan hal yang dapat mengurangi kemungkinan penerimaan debitur yang tidak layak diberikan pinjaman. Hal ini terlihat pada objek pertama yang dapat menurunkan NPLnya dengan memiliki petugas lapangan yang memiliki kompetensi dan pengalaman ketika berhubungan dengan debitur Risiko yang dimiliki kedua kopsyah dalam pemberian pinjaman tidak berbeda jauh. Kedua objek memiliki risiko lack of skill yang berarti kemampuan yang dimiliki oleh debitur dalam mengelola usahanya masih belum memadai. Tindakan yang dilakukan objek pertama adalah dengan memberikan persyaratan tambahan bahwa usaha yang dimiliki oleh calon debitur harus sudah berjalan minimal satu tahun. Dan pada objek kedua, kurangnya kemampuan debitur dalam melakukan pencatatan sehingga sulit untuk melakukan bagi hasil. Sehingga objek kedua memutuskan untuk menghentikan pemberian pinjaman dengan akad mudharabah dan musyarakah. 18 Analisis pengendalian..., Fahrana Amita, FE UI, 2013


Kedua objek penelitian juga memiliki risiko moral hazard bahwa debitur dapat saja menggunakan dana pinjaman tersebut dengan tidak hati-hati. Tindakan yang dilakukan kedua objek adalah dengan menjaga komunikasi yang baik dengan debitur sehingga penggunaan dana pinjaman digunakan dengan baik. Risiko ketiga adalah adverse selection yaitu kurangnya informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang akurat. Kedua objek juga memiliki risiko ini. Objek pertama mengatasinya dengan menambahkan persyaratan bahwa petugas lapangan harus memiliki pengalaman. Dan objek kedua memberikan pelatihan kepada petugas lapangan dan mengharuskan petugas untuk lebih teliti dalam menganalisis calon debitur. Selain ketiga risiko tersebut, objek kedua memiliki risiko lain yaitu risiko fraud, risiko dapat terjadi karena tidak adanya pemisahan tugas diantara bagian yang menerima pembayaran dengan bagian yang mencatat pembayaran tersebut . Sehingga ketika ada kesempatan, karyawan tersebut bisa saja melakukan kecurangan. Dalam objek pertama, fungsi penerima pembayaran dipisahkan dengan fungsi pencatatan, sehingga jika dipisahkan akan terdapat kendali dari kedua pihak yakni pihak teller dan admin pembiayaan. Hal ini akan mengurangi kesempatan terjadinya kecurangan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Tahap akhir dari penelitian ini adalah pengambilan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan dihasilkan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Berikut kesimpulan dari penelitian ini: 1. Kelalaian petugas lapangan (surveyor/AO) merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya kredit macet dalam koperasi syariah. Objek penelitian kedua menunjukkan bahwa banyak debitur yang tidak melakukan pembayaran karena kelalaian petugas lapangan dalam menganalisis kebenaran dan kelayakan calon debitur. Tetapi hal ini bukan sepenuhnya kelalaian petugas lapangan, tetapi juga kelalaian pengurus dan pengawas koperasi yang juga memutuskan kelayakan calon debitur.



2. Persyaratan tambahan yang diberikan oleh koperasi syariah dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kredit macet. Objek penelitian pertama dapat mengurangi terjadinya kredit macet dengan menambahkan persyaratan bahwa petugas lapangan harus memiliki pengalaman dalam menganalisis calon debitur. 3. Sistem pengendalian internal yang dimiliki setiap koperasi berbeda-beda. Hal ini juga tergantung kepada kejujuran dan ketekunan personel yang dimiliki setiap kopsyah. Dari dua objek penelitian, dengan menggunakan evaluasi dari COSO Enterprise Risk Management, objek penelitian pertama dan kedua memiliki pengendalian internal yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan kesesuaian elemen-elemen yang dimiliki COSO ERM dengan yang dimiliki masing-masing koperasi syariah. Tetapi yang membedakan adalah enforcement dari kedua koperasi syariah. Keterbatasan Penelitian 1. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan COSO ERM sebagai teori utama. 2. Penelitian atas proses pemberian kredit pada koperasi syariah hanya dilaksanakan pada dua koperasi syariah yang berada di Kota Depok. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya terhadap pengendalian internal pada proses pemberian pinjaman pada koperasi syariah, penulis memberikan saran dengan harapan dapat berguna bagi koperasi syariah maupun bagi pembaca. Berikut saran-saran yang diberikan: 1. Koperasi syariah harus menambah persyaratan dalam merekrut petugas lapangan (surveyor/AO). Persyaratan yang sebaiknya ditambah adalah kejujuran, ketelitian, dan juga memiliki pengalaman dalam menganalisis calon debitur. 2. Persyaratan yang diberikan oleh calon debitur harus diteliti dengan baik guna menghindari adanya kepalsuan data yang mengakibatkan debitur dapat melarikan diri dari utangnya. 3. Wawancara yang dilakukan baik dengan petugas lapangan ataupun dengan ketua koperasi syariah harus dapat menilai 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) dari calon debitur. 20 Analisis pengendalian..., Fahrana Amita, FE UI, 2013


4. Koperasi syariah harus lebih tegas dan gigih dalam menagih pembayaran kepada debitur. Sebaiknya sebelum jatuh tempo koperasi syariah mengingatkan debitur untuk menyiapkan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. (2013, Januari 20). Pengertian Visi dan Misi BMT. (www.pinbuk.org) Buchori, N. S. (2012). Koperasi Syariah. Banten: Pustaka Aufa Media.

Romney, Marsal B., Accounting Information System. 2011. Pearson Education Limited: England.

Wahyutin, E. D. (2009). Analisis Manajemen Kredit Guna Menekan Terjadinya Kredit Macet. Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Comission –COSO (2004). Enterprise Risk Management-Integrated Framework. Moeller, R. (2009). Brink’s modern internal auditing: a common body of knowledge. John Wiley & Sons, Inc.: New Jersey.

Mishkin, Frederic. (2009). The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Pearson Education, Inc.

Peraturan

Menteri

Negara

Koperasi

dan

Usaha

Kecil

dan

Menengah

RI

No.

35.2/PER/M.KUKM/X/2007



ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PROSES PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI SYARIAH DI KOTA DEPOK

Recommend Documents