SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PEMBERIAN KREDIT PADA PT SARANA SULSEL VENTURA
ZULVIANO (STIE NOBEL INDONESIA) ABSTRAK Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. Lembaga keuangan baik bank maupun lainnya sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan dalam hal ini berperan dalam membantu permasalahan yang dihadapi usaha kecil menengah melalui penyaluran kredit atau membantu permodalan ke sektor usaha kecil dan menengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal dan efektifitas sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit yang diterapkan PT. Sarana Sulsel Ventura. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis penerapan sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit mikro dan analisis keefektifan sistem pengendalian intern dengan menggunakan alat statistik berupa attribute sampling dengan model fixed sample size attribute sampling. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan dari struktur pengendalian intern dalam sistem pemberian kredit mikro adalah 1) Dalam komponen struktur pengendalian intern telah mengacu pada SA 319 Paraghraph 07 secara umum. Akan tetapi, dalam proses pemberian kredit, unsur – unsur ini kurang diperhatikan sehingga banyak nilai kredit yang kurang tepat diberikan kepada CPPU yang akan dibiayai 2) Analisa kelayakan bisnis CPPU yang kurang tepat dalam proses penentuan kredit sangat sering terjadi. Hal ini merupakan faktor utama dari kenaikan kredit macet setiap tahunnya, 3)Dalam proses penghapusan (write off) PPU bermasalah, bantuan manajement tidak terlibat. Kata-Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Pemberian Kredit PENDAHULUAN Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. Lembaga keuangan baik bank maupun lainnya sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Pembiayaan dalam hal ini berperan dalam membantu permasalahan yang dihadapi usaha kecil menengah melalui penyaluran kredit atau membantu permodalan ke sektor usaha kecil dan menengah.
Pemberian kredit merupakan suatu usaha pembiayaan yang paling pokok, maka pembiayaan perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam mencapai keberhasilan visi dan misi yang dijalankan pembiayaan maka diperlukan pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan sarana untuk membantu pembiayaan dalam menerjemahkan dan melaksanakan strategi pembiayaan ke dalam perangkat ukuran yang menyeluruh sehingga mampu memberikan kerangka kerja dan menciptakan tolak ukur system manajemen yang strategis terutama dalam penyaluran kredit. Pengendalian internal merupakan proses untuk mencapai tujuan tertentu, diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai. Akan tetapi keterbatasan yang melekat pada pengendalian internal serta pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. Hal ini disebabkan karena pengendalian internal dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir. Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri. Pembiayaan sebagai lembaga keuangan bukan bank melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi risiko kegagalan kredit. Jika diteliti lebih dalam, kegagalan kredit terutama disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. PT. Sarana Sulsel Ventura menjadi salah satu lembaga keuangan yang berupa pembiayaan karena secara konsisten fokus pada pengembangan segmen bisnis usaha mikro, kecil dan menengah sehingga diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini. Peneliti bisa memberikan gambaran yang baik sebagai contoh untuk perusahaan penyalur kredit lainnya. Kredit macet yang terjadi kemungkinan besar berada pada implementasi sistem pengendalian intern yang lemah. Analisis terhadap sistem pengendalian tersebut sangat diperlukan untuk melancarkan kegiatan operasional dalam hal pengajuan serta pengembalian kredit. Jumlah kredit macet yang terjadi pada periode berjalan sebanyak 15 mitra usaha. Jumlah ini tergolong cukup banyak dan menjadi masalah yang cukup mengkhawatirkan. Sehingga, patut untuk diteliti penyebab terjadinya kredit macet tersebut. Jumlah angsuran yang tidak dapat ditagih pada periode berjalan sebesar Rp 16.795.000,-. Dari jumlah tersebut diprediksi piutang tak tertagih pada periode berjalan sebesar Rp 345.965.000,-. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit yang diterapkan pada PT. Sarana Sulsel Ventura ? 2. Apakah sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit telah diterapkan secara efektif pada PT. Sarana Sulsel Ventura?.
TINJAUAN PUSTAKA Menurut Mulyadi ( 2010;2 ), “ sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya antara yang satu dengan yang lain, yang berfungsi bersamasama untuk mencapai tujuan tertentu “. Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu : tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan. Sugiarto ( 2008 ; 158 ), Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Sawyers (2005: 58), mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan yang wajar tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) kehandalan pelaporan keuangan; (b) efektivitas dan efisiensi operasi; dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Model COSO adalah salah satu model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh para auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi, mengembangkan pengendalian intern. Sunarto ( 2008 : 138 ), Menurut COSO, “ pengendalian intern ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, personel satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaiant tujuan dalam hal ini keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undangundang dan peraturan yang berlaku dan efektivitas dan efisiensi operasi.” COSO menyebutkan (Sanyoto 2007: 267), terdapat lima komponen pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penentuan resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan dan pemantauan. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11 tentang perubahan undangundang Nomor 7 tahun 1992 ; “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.” Budi Untung ( 2005 : 2 ), dari uraian di atas dapat di temukan sedikitnya ada 4 (empat) unsur kredit, yaitu seperti digambarkan pada gambar 1. Kepercayaan
Resiko
Unsur Kredit
Kesepakatan
Waktu
Prestasi Gambar 1. Unsur – unsur Kredit
1.
Kepercayaan. Di sini berarti bahwa si pemberi kredit yakin bahwa prestasi yang diberikannyabaik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar – benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 2. Tenggang waktu, yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengetian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. 3. Degree of risk, yaitu resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. 4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Ktut Sylvanita ( 2009 : 55 ), Perusahaan pembiayaan mendapatkan dana dengan mengeluarkan warkat niaga (commercial papers/CP), dan menggunakannya untuk memberikan pinjaman (biasanya dalam jumlah kecil) yang terutama ditujukan bagi kebutuhan konsumen dan bisnis. Proses intermediasi keuangan dari perusahaan pembiayaan yaitu mereka meminjam dalam jumlah besar namun dengan memberikan pinjaman dalam jumlah kecil. Metode Penelitian Analisis penerapan sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit mikro dilakukan dengan cara; “ Membandingkan sistem pengendalin intern yang ada pada Manual Perkreditan dengan teori berdasarkan 5 unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan.” Analisis ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara pada divisi atau bagian yang terkait pada proses pemberian kredit dan divisi umum untuk menilai dan mengetahui alur pemberian kredit manual yang tertera pada sistem pengendalian internal pemberian kredit. Hasil dari wawancara tersebut dibandingkan dengan teori mengenai sistem pengendalian internal sesuai dengan SA seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan paraghraph 07. Analisis keefektifan sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit mikro dengan menggunakan alat statistik berupa attribute sampling dengan model fixed sample size attribute sampling.
Analisis ini dilakukan dengan menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dengan menggunakan tabel attribute sampling yang digunakan. Sampel yang digunakan dalam analisis ini berupa dokumen yang terkait pada prosedur pemberian kredit. Dari analisis sampel tersebut dapat diketahui efektif atau tidaknya sistem pengendalian internal yang diterapkan. Dalam menganalisis hasil tersebut, digunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode pengumpulan data yang disusun dan dikelompokkan kemudian dianalisis dengan cara membandingkannya dengan teori-teori yang ada kemudian mengambil kesimpulan dari hasil pembandingan, sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai transaksi pemberian kredit. Efektifitas pengendalian internal pemberian kredit dinilai dari beberapa indikator yang ditetapkan pada Indikator tersebut antara lain : Pemberian kredit sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan dan prosedur-prosedur serta ketentuan yang telah ditetapkan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Proses pembiayaan dimulai sejak diterimanya Formulir Permohonan Pembiayaan dari CPU berikut data dan dokumen pendukungnya sampai dengan pencairan dana, dilakukan oleh PMVD maksimum dalam 5 hari kerja. Prosedur persetujuan proposal untuk persetujuan Pembiayaan mikro sebagai berikut : Tabel 1. Pihak yang terkait dalam proses pembiayaan PT. Sarana Sulsel Ventura Tahap Pembiayaan VCO Adm./ Keu. Spv Direksi Notaris Legal Pra-Pembiayaan: Wawancara Awal Survey Ketempat Usaha Analisa Kelayakan : Analisa Kelayakan Usaha Appraisal Jaminan (Investigator) Proses Persetujuan Komunikasi & Pengikatan : Konfirmasi kepada PU Pengikatan Pencairan : Nota Persetujuan Pencairan Pencairan Collecting & Monitoring :
V V
V V V
V
V V
V
V V
V
Collecting dan monitoring V mingguan/bulanan Sumber : PT. Sarana Sulsel Ventura
V
V
V
Tabel 2 Persetujuan Pembiayaan PT. Sarana Sulsel Ventura Jumlah Pembiayaan Persetujuan s/d Rp 10juta
Rp 10juta s/d Rp 50juta
Supervisor
Wajib
Wajib
Direktur
-
Wajib
Sumber : PT. Sarana Sulsel Ventura Pada proses persetujuan pembiayaan ada dua pihak yang sangat terlibata dalam menyetujui jumlah kredit yang diberikan yaitu; supervisor dan direktur. Jumlah pembiayaan Rp 10juta persetujuan yang wajib berada pada supervisor sedangkan pembiayaan lebih dari Rp 10 juta harus melalui dua pihak yaitu supervisor dan direktur. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada penyimpangan utama dalam pembayaran kembali atas pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembaliannya atau kemungkinan ada potensial loss. Tabel 3. Kriteria Pembiayaan Bermasalah PT. Sarana Sulsel Ventura Kategori Jangka Waktu sd 12 Jangka Waktu di atas 12 bulan bulan L ( Lancar ) TA ≤ ¼ dari JWP TA ≤ 3 Bulan dari JWP KL ( Kurang Lancar )
TA ≤ ½ dari JWP
TA ≤ 6 Bulan dari JWP
M ( Macet )
TA 100% dari JWP
TA ≤ 12 Bulan dari JWP
Sumber : PT. Sarana Sulsel Ventura Catatan : TA : Tunggakan Angsuran JWP : Jangka Waktu Pembiayaan
1.
Ada 3 (tiga) kategori pembiayaan bermasalah yaitu; Lancar, pembiayaan dikatakan lancar apabila tunggakan angsuran kurang dari ¼ jangka waktu pembiayaan. Asumsi lama pembiayaan adalah 12 bulan. Jadi, tunggakan pembiayaan selama 3 (tiga) bulan.
2.
Kurang Lancar, pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila tunggakan angsuran kurang dari ½ jangka waktu pembiayaan. Asumsi lama pembiayaan adalah 12 bulan. Jadi, tunggakan pembiayaan selama 6 (enam) bulan. 3. Macet, pembiayaan dikatakan macet apabila tunggakan angsuran kurang 100% jangka waktu pembiayaan. Asumsi lama pembiayaan adalah 12 bulan. Jadi, tunggakan pembiayaan selama 12 (dua belas) bulan. Salah satu parameter atas keberhasilan maupun kemunduran bagi suatu perusahaan pembiayaan termasuk modal ventura adalah kondisi kesehatan dari perusahaan yang dibiayai. Kondisi kesehatan PPU dinilai dari tunggakan angsuran yang tertunggak pada PPU yang dibiayai. Seperti fenomena yang disebutkan diawal Jumlah kredit macet yang terjadi pada periode berjalan sebanyak 15 mitra usaha. Jumlah ini tergolong cukup banyak dan menjadi masalah yang cukup mengkhawatirkan. Sehingga, patut untuk diteliti penyebab terjadinya kredit macet tersebut. Jumlah angsuran yang tidak dapat ditagih pada periode berjalan sebesar Rp 16.795.000,-. Dari jumlah tersebut diprediksi piutang tak tertagih pada periode berjalan sebesar Rp 345.965.000,. (Laporan Kondisi Kesehatan PPU per Oktober 2013). Nilai tersebut merupakan fenomena yang tejadi. Adapun perbandingan kondisi kesehatan (Konkes) PPU selama tiga tahun terakhir : Tabel 4. Kondisi Kesehatan PPU PT. Sarana Sulsel Ventura Desember 2012 Kondisi
Desember 2011
PP
PP Outstanding
%
U
PP Outstanding
%
U 17.915.431.5
Lancar
Desember 2010
140
Outstanding
17.050.142.0 84
127
42
%
U 18.555.439.5 87
117
03
90 56
1.156.535.42 Kurang Lancar
9
5
12
2.363.185.64 Macet
Jumlah
835.066.339
4
11
414.662.146
2
8
19
1.707.146.32 11
15
9
1.724.940.53 9
22
6
21.435.152.6
10
19
0
168
8 6
19.592.354.6
10
68
0
154
20.695.042.2
10
38
0
150
Sumber : PT. Sarana Sulsel Ventura Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa kondisi pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada akhir Desember 2011, pembiayaan bermasalah dengan outstanding Rp.1.707.146.326,- atau 9% dari total pembiayaan, sedangkan pada akhir Desember 2012 terjadi kenaikan dengan outstanding Rp.2.363.185.649,- atau 11% dari total pembiayaan. Nilai pembiayaan yang bermasalah tergolong cukup tinggi yang dapat mengakibatkan kegiatan operasional perusahaan menurun. Likuiditas yang diharapkan perusahaan tidak sesuai dengan hasil yang terjadi. Cadangan penyisihan terhadap PPU diprediksi 6% dari total pembiayaan yang ada. Namun, pada kenyataannya nilai pembiayaan yang tergolong dalam kategori macet lebih dari cadangan penyisihan yang ditetapkan. Uji penerapan atas pemberian kredit dilakukan denga metode wawancara kepada pihak yang terkait dalam proses pemberian kredit. Pihak yang terlibat dalam proses pemberian kredit yakni VCO ( Ventura Capital Officer ). Uji efektifitas atas pemberian kredit dilakukan dengan metode attribute sampling pendekatan fixed sample size attribute sampling dokumen yang terkait dalam proses pemberian kredit. Dokumen yang terkait pada metode ini berupa : (1) Surat Permohonan Pembiayaan ( SPP ), (2) Memorandum analisa pembiayaan ( MAP), (3) Form Pembayaran Angsuran, (4) Formulir Buku Registrasi, dan (5) Elektronik Registrasi Sebelum menguji efektifitas, peneliti terlebih dahulu menetapkan tingkat keandalan ( reliability level ) yang biasa disingkat dengan R%. pada penelitian ini, peneliti menetapkan tingkat keandalan 95%. Berdasarkan tingkat keandalan tersebut, maka jumlah sampel yang harus diperiksa peneliti sebanyak 100 sampel yang terdiri dari beberapa dokumen tersebut. Sampel yang diteliti berupa kelengkapan dokumen PPU tahun rilis 2012. Seperti yang terlihat pada tabel penentuan sampel berikut: Tabel 5. Penentuan besarnya sampel: Keandalan 95% Fixed sample size attribute sampling Expected Percent Rate of Occurance 0,25
Upper Precission Limit : Percent Rate of Occurance, 95% 1
2
3
4
5
6
7
8
9
650
240
160
120
100
80
70
60
60
0,50
*
320
160
120
100
80
70
60
60
1,00
*
600
260
160
80
70
60
60
1,50
*
*
400
200
120
90
60
60
100 0 160
2,00
*
*
900
300
200
140
90
80
70
Sumber : Mulyadi. 2010. Auditing Dari dokumen yang digunakan pada proses pembiayaan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan. Persetujuan mengenai jumlah kredit dan hal lain yang terkait telah sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam laporan hasil kunjungan VCO terhadap CPPU. Legalitas kepemilikan jaminan serta pelindung ( asuransi asset ) telah lengkap dan diarsip pada dokumen dinamis PPU. Dokumen yang diteliti dapat dilihat pada lampiran penelitian ini yang berupa contoh dokumen yang diteliti. Selain hasil mengenai prosedur pembiayaan yang efektif, dalam uji efektifitas ini ditemukan penentuan nilai kredit yang salah. Karena, prosedur dalam analisa kelayakan tidak diperiksa dengan teliti. Nilai kredit yang salah sangatlah berpengaruh terhadap nilai angsuran yang diberikan. Ketidak sesuaian antara nilai angsuran serta pendapatan PU sangatlah berpengaruh dalam proses penyelesaian kreditnya. Penyebab utama dari kredit macet adalah salah taksir dari nilai kredit serta nilai angsuran yang ditetapkan VCO kepada PU ditandai dengan semakin meningkatnya debitur macet dari tahun 2011 sampai dengan 2012 . Mulyadi ( 2010 : 183 ), SA Seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan paragraph 07 menyebutkan lima unsur pokok pengendalian intern : 1. Lingkungan Pengendalian ( Control Environment ) Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer entitas mengenai pentingnya pengendalian intern entitas. Efektivitas informasi dan komunikasi serta aktivitas pengendalian sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian. Penerapan yang dilaksanakan pada berdasarkan unsur ini yaitu : 1) Setiap karyawan yang menjabat telah sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikan yang memadai. 2) Perusaahaan akan mengungkapkan apabila terjadi perubahan dalam kebijakan akuntansi. 2.
Penaksiran Resiko Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Penaksiran resiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran resiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan desain serta implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi resiko tersebut pada tingkat minimum, dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat.
Penerapan yang dilaksanakan pada berdasarkan unsur ini yaitu : 1. Manajemen perusahaan mempunyai sanksi bagi karyawan yang melanggar aturan. 2. Perusahaan telah menetapkan perkiraan resiko yang timbul akibat pemberian kredit. 3. Informasi dan Komunikasi 3. Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Transaksi terdiri dari pertukaran aktiva dan jasa antara entitas dengan pihak luar, dan transfer atau penggunaan aktiva dan jasa dalam entitas. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan. Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern. Penerapan yang dilaksanakan berdasarkan unsur ini yaitu : 1) Di dalam perusahaan terdapat komunikasi antar setiap bagian. 2) Informasi yang dihasilkan merupakan informasi yang berkualitas. 4.
Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan dan mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Penerapan yang dilaksanakan berdasarkan unsur ini yaitu : 1) Terdapat struktur organisasi yang jelas dalam aktivitas pemberian kredit. 2) Adanya pengawasan internal yang dilakukan oleh perusahaan. 3) Pengawasan yang dilakukan oleh manajemen / direktur dilaksanakan secara terus menerus .
5.
Pemantauan Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaiman yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan. Penerapan yang dilaksanakan berdasarkan unsur ini yaitu :
1) Adanya pengendalian fisik yang memadai untuk memelihara berbagai catatan dan dokumen. 2) Pengendalian internal dilakukan dengan pengawasan terhadap prosedur pembiayaan. 3) Pemberian kredit telah dicatat berdasarkan jumlah kredit yang diberikan kepada PPU. 4) Pemberian kredit dicatat berdasarkan waktu pencairannya. 5) Di dalam perusahaan terdapat pemisahan fungsi dalam menjalankan prosedur pemberian kredit. 6) Transaksi pemberian kredit yang terjadi dicatat dengan lengkap. 7) Transaksi pemberian kredit telah diklasifikasikan dengan benar. 8) Transaksi pemberian kredit dimasukkan pada master file piutang dan ikhtisarkan dengan benar. Pengujian terhadap efektifitas sistem pengendalian kredit bertujuan untuk mengetahui apakah PT. Sarana Sulsel Ventura menggunakan SA 319 Paraghrap 07 dalam kegiatan operasional yang dilakukan. Penerapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 6. Efektifitas Penerapan Pengendalian Internal PT. Sarana Sulsel Ventura No. Unsur – Unsur Pengendalian Penerapan PT. Sarana Sulsel Internal (SA 319 Paraghraph 07) Ventura 1. Setiap karyawan yang menjabat telah sesuai dengan keahlian dan latar belakang 1. Lingkungan Pengendalian pendidikan yang memadai. 2. Perusaahaan akan mengungkapkan apabila terjadi perubahan dalam kebijakan akuntansi. 1. Terdapat struktur organisasi yang jelas dalam aktivitas pemberian kredit. 2. Adanya pengawasan internal 2. Aktifitas Pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan. 3. Pengawasan yang dilakukan oleh manajemen / direktur dilaksanakan secara terus menerus . 1. Manajemen perusahaan mempunyai sanksi bagi 3. Penilaian Resiko karyawan yang melanggar aturan. 2. Perusahaan telah menetapkan
1.
4.
Informasi dan Komunikasi 2.
1.
2.
perkiraan resiko yang timbul akibat pemberian kredit. Di dalam perusahaan terdapat komunikasi antar setiap bagian. Informasi yang dihasilkan merupakan informasi yang berkualitas. Adanya pengendalian fisik yang memadai untuk memelihara berbagai catatan dan dokumen. Pengendalian internal dilakukan dengan pengawasan terhadap prosedur pembiayaan.
3. Pemberian
4.
5.
Monitoring 5.
6.
7.
8.
kredit telah dicatat berdasarkan jumlah kredit yang diberikan kepada PPU. Pemberian kredit dicatat berdasarkan waktu pencairannya. Di dalam perusahaan terdapat pemisahan fungsi dalam menjalankan prosedur pemberian kredit. Transaksi pemberian kredit yang terjadi dicatat dengan lengkap. Transaksi pemberian kredit telah diklasifikasikan dengan benar. Transaksi pemberian kredit dimasukkan pada master file piutang dan ikhtisarkan dengan benar.
Sumber : Data diolah, 2014 Unsur – unsur sistem pengendalian internal telah diterapkan dengan baik. Pemisahan tugas yang jelas serta pembukuan transaksi yang tepat sangat menunjang dalam proses kegiatan operasional perusahaan. Tabel 7. Hal – hal yang perlu diperbaiki dalam penerapan pemberian kredit
1.
Unsur – Unsur Pengendalian Internal Lingkungan Pengendalian
2.
Aktivitas Pengendalian
3.
Penilaian Resiko
4.
Informasi dan Komunikasi
No.
Perbaikan dalam penerapan Memberikan wewenang kepada orang yang tepat. Bukan hanya melihat dari latar belakang pendidikan tetapi perusahaan harus melihat dari sisi pengalaman sumber daya manusia yang akan ditempatkan. Tujuannya, agar tidak terjadi pengendalian ganda didalamnya. Pengawasan internal yang dilakukan sudah cukup baik. Tetapi, dalam hal pemberian kredit, pengawasan internal tidak berjalan dengan baik. Buktinya, nilai kredit serta lamanya angsuran yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan bayar PPU. Oleh karena itu, pengawasan internal terhadap pemberian kredit, harus diperbaiki. Agar, nilai kredit macet dapat berkurang setiap periodenya. Resiko yang ditetapkan atas kredit yang diberikan sudah tepat. Akan tetapi, nilai yang terjadi itu tidak sesuai dengan persentase cadangan yang ditetapkan. Kinerja optimal terhadap sumber daya yang dimiliki sangat dibutuhkan. Agar nilai kredit yag dicadangkan dapat sama dengan persentase yang ditetapkan atau bahkan kurang dari persentase yang ada. Komunikasi yang terbatas antara PPU dan VCO dapat mengakibatkan informasi yang krang tepat dalam hal penetapan kredit yang akan diberikan. Kurang aktifnya VCO dalam hal mengevaluasi kinerja CPPUnya dapat berakibat fatal dalam pemberian kreditnya. Oleh karena itu, VCO harus bekerja seoptimal mungkin dalam hal
5.
Monitoring
prospek CPPU yang akan diberikan kredit. Ketidakikutsertaan manajemen dalam hal persetujuan kredit mikro dapat mengakibatkan nilai kredit yang berlebihan dibandingkan kesanggupan bayar CPPU karena dalam prosedur analisa kelayakan tidak dilaksanakan dengan baik. Fungsi manajemen, sangat diperlukan bukan hanya kredit regular tetapi dalam hal kredit mikro. Sebab, nilai yang ada pada formulir pencairan itu sangat berarti dalam hal kelancaran pembayaran PPU. Oleh sebab itu, fungsi manajemen harus lebih dihidupkan kembali agar nilai kredit dapat ditetapkan dengan benar.
Sumber : Data Diolah, 2014 PENUTUP Kesimpulan 1. Dalam komponen struktur pengendalian intern telah mengacu pada SA 319 Paraghraph 07 secara umum. Akan tetapi, dalam proses pemberian kredit, unsur – unsur ini kurang diperhatikan sehingga banyak nilai kredit yang kurang tepat diberikan kepada CPPU yang akan dibiayai. 2. Analisa kelayakan bisnis CPPU yang kurang tepat dalam proses penentuan kredit sangat sering terjadi. Hal ini merupakan faktor utama dari kenaikan kredit macet setiap tahunnya. 3. Dalam proses penghapusan (write off) PPU bermasalah, bantuan manajement tidak terlibat. Saran 1. Penerapan terhadap unsur pengendalian internal berdasarkan SA 317 Paraghraph 09 tetap dipertahankan agar kegiatan operasional sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, fungsi serta wewenang tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap sumber daya manusia. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan agar tidak terjadi nilai kredit yang kurang tepat yang akan diberikan kepada CPPU yang akan dibiayai. 2. Analisa kelayakan bisnis CPPU harus diperbaiki dalam proses pemberian kredit. Pendapatan yang diperoleh harus dinilai dengan baik, karena nilai pendapatan tersebut menentukan jumlah kredit yang diberikan serta nilai
3.
angsuran yang ditetapkan. Dalam proses analisa kelayakan bisnis CPPU, ada beberapa hal yang harus diperhatikan: 1) VCO harus melakukan kunjungan lapangan ke tempat usaha CPPU, untuk melihat kelancaran aktifitas usaha CPPU. 2) Laporan hasil usaha yang dilaporkan PPU, harus diperiksa dan disesuaikan dengan aktifitas operasional yang sebenarnya. 3) Nilai kredit, nilai angsuran serta jangka waktu pembiayaan yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan CPPU dilihat dari segi laporan hasil usaha serta kelancaran aktifitas operasionalnya. Selain dalam hal pemberian kredit, keterlibatan manajemen dalam hal penghapusan (write off) tidak terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu, pengendalian kredit terhadap penghapusan harus dilaksanakan dengan baik. Tujuannya, agar kesalahan terhadap nilai kredit yang akan diberikan tidak terjadi kesalahan berulang dan nilai kredit macet setiap tahunnya akan mengalami penurunan.
DAFTAR PUSTAKA Agoes, Soekrisno. 2008. Auditing, Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Amarina Ruzanna, 2011, Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern pada Proses Pemberian Kredit Mikro Studi Kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Majapahit Semarang, Skripsi Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang. Amir Tunggal Widjaya. 2008. Internal Auditing ( Suatu Pengantar ), Jakarta: Penerbit Harvarindo. Azhar Susanto La Midjan. 2009. Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Kesepuluhan, Bandung: Lembaga Informatika Akuntansi. Budi, Untung. 2005. Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta. Indriantoro., Supomo. 2009. Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen, BPFE. Yogyakarta. Ktut Silvanita. 2009. Bank dan Lemba Keuangan Lain, Jakarta: Penerbit Erlangga Linda Mega Sari, 2010, Penerapan Pengendalian Internal dalam Sistem Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Skripsi Ekonomi, Universitas Gunadarma. Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi, Jakarta: Penerbit Salemba Empat Mulyadi. 2010. Auditing, Jakarta: Penerbit Salemba Empat Sanyoto. 2007. Audit Sistem Informasi, Pendekatan CobIT. Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. Sawyers. 2005. Internal Auditing. Buku Satu, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Sugiarto. 2002. Pengantar Akuntansi, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Sugiyono. 2010. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Erlangga. Sunarto. 2008. Auditing. Edisi Ketiga. Panduan. Yogyakarta: Liberty.
Teguh Pudjono Mulyono. 2004. Bank Auditing: Petunjuk Pemeriksaan Intern Bank. Edisi Keenam, Yogyakarta: Djambatan. Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
