EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PROSES PEMBERIAN KREDIT MIKRO PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG JAKARTA KOTA Ivan Riza Belgrade Universitas Bina Nusantara, Jl. Kebon Jeruk Raya No.27, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, Indonesia, Tel: (+62-21) 53696969, Fax: (+62-21) 530-0655
Iswandi, SE., Ak., M.M., BKP, CA, CFE Universitas Bina Nusantara, Jl. Kebon Jeruk Raya No.27, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, Indonesia, Tel: (+62-21) 53696969, Fax: (+62-21) 530-0655
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui apakah pengendalian internal terhadap proses pemberian kredit mikro tersebut sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal terhadap proses pemberian kredit mikro. Metoda dan objek penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, seperti melakukan wawancara, melakukan observasi langsung, dan melakukan dokumentasi. Analisis Penulis melakukan penelitian pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (Persero) Cabang Jakarta Kota yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan jasa keuangan. Hasil yang dicapai penelitian ini menjelaskan bahwa pengendalian internal terhadap proses pemberian kredit mikro pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (Persero) Cabang Jakarta Kota sudah berjalan dengan efektif. Namun, masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti adanya unit analis kredit standar dalam mencari calon debitur yang akan mengajukan permohonan kredit dan PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (Persero) Cabang Jakarta Kota tidak melakukan tukar menukar informasi tentang debitur dengan bank lain. (IRB). Kata kunci: Pengendalian Internal, Pemberian Kredit, Kredit Mikro
Abstract
The purpose of this study was to understand and determine whether internal control over micro credit granting process is already operating effectively and efficiently. In addition, this study aims to evaluate the system of internal control over the process of granting micro credit. The method and the object of research is qualitative descriptive analysis. Source of data used are primary data, such as conducting interviews, direct observation, and doing the documentation. The author analyzes conducted research at PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (Persero) Branch Jakarta City which is a company engaged in banking and financial services. The results achieved this study explains that internal control over the process of granting micro credit at PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (Persero) Branch Jakarta Kota already operating effectively. However, there are still weaknesses as their standard unit of credit analysts in searching for potential borrowers who would apply for credit and PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (Persero) Branch Jakarta Kota did exchange information about the debtor with other banks. (IRB) Keywords: Internal Control, Lending, Microcredit.
PENDAHULUAN Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang tidak dapat dilepaskan keterkaitannyadengan laju perputaran kebutuhan ekonomi manusia.Dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilihat jika aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak terlepas dari peranan bank selaku pemberi layanan perbankan dalam masyarakat. Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh bank adalah pemberian kredit. Dalam memberikan kredit, bank harus mempunyai kepercayaan terhadap calon debitur bahwa dana yang diberikan akan digunakan sesuai dengan tujuan, dan pada akhirnya akan dikembalikan lagi kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pihak bank selalu dihadapkan pada resiko yang cukup besar apakah dana dan bunga yang diberikan akan dapat diterima kembali sesuai dengan yang telah dijanjikan dalam ikatan perjanjian kredit. Dengan kata lain diperlukan suatu Sistem Pengendalian Internal yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit. Dengan terselenggaranya pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam pemberian kredit tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah terjadi krisis perbankan, perhatian pemerintah di berbagai Negara termasuk Indonesia, terhadap kebijakan dan pengawasan bank semakin besar. Perhatian tersebut antara lain karena semakin disadari arti penting dan peran strategis sektor perbankan dalam suatu perekonomian. Hal itu terjadi karena fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hubungan antara bank dan masyarakat seperti simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, karena masyarakat merupakan sumber operasi bank dan memperoleh keuntungan dari kegiatan menyimpan uang, sedangkan dana yang disimpan dari masyarakat dapat dijadikan dana kredit oleh bank. Masyarakat yang merupakan penerima kredit juga mendapatkan keuntungan karena mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya.Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dalam kegiatan perbankan agar masyarakat mau menyimpan uangnya dibank dan meminjam uang kepada bank. Karena bank memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat/pengusaha yang memerlukan dengan demikian, peranan kredit dalam operasi bank sangat besar/penting disamping sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi perkreditan sehingga untuk mendapatkan margin yang baik diperlukan pengelolaan perkreditan secara efektif dan efisien. Sektor usaha mikro di Indonesia telah berkembang pesat.Selain itu usaha mikro juga merupakan sektor usaha yang memiliki daya tahan yang baik dari berbagai macam krisis, seperti krisis moneter maupun krisis keuangan lainnya.Oleh karena itu, banyak masyarakat yang melakukan kegiatan usaha mandiri sebagai salah satu mata pencaharian mereka.Faktanya banyak pengusaha
mikro yang masih sulit berkembang karena kekurangan modal. Selain satu cara untuk memperoleh dana untuk kegiatan operasional usaha adalah dengan melakukan pinjaman ke bank. Cara ini tampak mudah dilakukan, namun tidak demikian keadaan yang sebenarnya.Bank sebagai pihak kreditur tidak secara mudah meminjamkan uang kepada debitur.Kreditur mempunyai beberapa kriteria penilaian terhadap debitur, yang paling utama adalah kreditur memiliki kepercayaan bahwa debitur dapat mengembalikan hutang mereka.Penilaian-penilain tersebut dilakukan oleh pihak bank agar tidak timbulnya masalah di kemudian hari setelah transaksi hutang piutang selesai dilakukan dengan debitur. Karena dalam kegiatan pemberian kredit tersebut mengandung risiko yang sangat besar, maka untuk menghindari terjadi masalah di kemudian hari dengan kredit yang di berikan oleh bank, bank harus memiliki pengendalian internal yang baik terhadap setiap kegiatan operasionalnya. Terselenggaranya sistem pengendalian internal bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari proses dari pengurus dan para pejabat bank. Selain itu, pengurus bank juga berkewajiban untuk meningkatkan risk culture yang efektif pada organisasi bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya laporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Maka dari pada itu, pengendalian internal merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegitan operasional bank yang sehat dan aman serta mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Menurut Supramono (2009:47) terdapat beberapa jenis bank yang dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan modal, struktur dan prinsip usahanya, sebagi berikut : 1.
Dari Segi Fungsi
Dilihat dari segi fungsinya, terdapat dua macam bank sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 UU Perbankan, yaitu : a.
Bank Umum
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya bukan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. b.
Bank Perkreditan Rakyat
Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya bukan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarnnya. Definisi Pengendalian Internal Menurut Surat Edaran (SE) BI No.5/22/DPNP tanggal 29 september 2003 pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (on going basis), guna : 1.
Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank
2.
Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
3.
Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian 5.
Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.
Menurut Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) (2013:3) pengertian pengendalian internaladalah :
“Internal control is a process, affected by entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectivies in the following categories : a.
Effectiveness and efficiency of operations
b.
Reliability of financial reporting
c.
Compliance with applicable laws and regulations
Anasthasia pada jurnalnya tahun (2015) di Jurnal Penelitian Pascasarjana Undiksha yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit Mikro Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Banyuasri.Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis terhadap unsur-unsur sistem pengendalian intern pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).menunjukkan bahwa sistem pengendalian internalnya cukup baik, karena semua sudah dilakukan analisis serta evaluasi kredit oleh petugas sebelum memberikan kredit pada calon nasabahnya. Sudah ada pemisahan tugas dan tanggungjawab dalam struktur organisasinya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik, serta praktik yang sehat dalam melaksanakan fungsi tiap unit organisasi. Pada Bank BRI setiap pemberian kredit harus berdasarkan surat permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon. Permohonan dituangkan dalam formulir permohonan kredit sesuai standar pada PT Bank Rakyat Indonesia. Jurnal Riska S. Papalangi (2013) di E-Journal Universitas Sam Ratulangi yang berjudul Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal yang diterapkan telah memenuhi sebagian besar unsur-unsur pengendalian internal.PT. Bank BRI memiliki sistem pengendalian internal dalam perkreditan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dan menerapkan persyaratan tertentu untuk menjamin keamanan atas kredit usaha tersebut.Hal-hal tersebut membuktikan bahwa sistem pengendalian internal pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Manado telah sesuai dengan teori yang ada sehingga dapat mendorong tercapainya pemberian kredit yang efektif.
METODE PENELITIAN Objek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK.atau BNI menjadi bank pertama milik negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. Lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, BNI sempat berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/1946, sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955.Oeang Republik Indonesia atau ORI sebagai alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946 dicetak dan diedarkan oleh Bank Negara Indonesia. Menyusul penunjukan De Javache Bank yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai bank sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peran BNI sebagai bank sentral. BNI lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan dan diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa pada tahun 1950 dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Kantor cabang BNI pertama di luar negeri dibuka di Singapura pada tahun 1955. Peranan BNI untuk mendukung perekonomian Indonesia semakin strategis dengan munculnyainisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke pada tahun 1960-an dengan memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti Bank Terapung, Bank Keliling, Bank Bocah dan Bank Sarinah. Tujuan utama dari pembentukan Bank Terapung adalah untuk melayani masyarakat yang tinggal di kepulauan seperti di Kepulauan Riau atau daerah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat seperti Kalimantan.BNI juga meluncurkan Bank Keliling, yaitu jasa layanan perbankan di mobil keliling sebagai upaya proaktif untuk mendorong masyarakat menabung.Sesuai dengan UU No.17 Tahun 1968 sebagai bank umum dengan nama Bank Negara Indonesia 1946, BNI bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
Segmentasi nasabah juga telah dibidik BNI sejak awal dengan dirintisnya bank yang melayani khusus nasabah wanita yaitu Bank Sarinah di mana seluruh petugas bank adalah perempuan dan Bank Bocah yang memberikan edukasi kepada anak-anak agar memiliki kebiasaan menabung sejak dini. Pelayanan Bank Bocah dilakukan juga oleh anak-anak.Bahkan sejak 1963, BNI telah merintis layanan perbankan di perguruan tinggi saat membuka Kantor Kas Pembantu di Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan. Saat ini BNI telah memiliki kantor layanan hampir di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta terkemuka di Indonesia. Dalam masa perjalanannya, BNI telah mereposisi identitas korporatnya untuk menyesuaikan dengan pasar keuangan yang dinamis. Identitas pertama sejak BNI berdiri berupa lingkaran warna merah dengan tulisan BNI 1946 berwarna emas melambangkan persatuan, keberanian, dan patriotisme yang memang merefleksikan semangat BNI sebagai bank perjuangan. Pada tahun 1988, identitas korporat berubah menjadi logo layar kapal & gelombang untuk merepresentasikan posisi BNI sebagai Bank Pemerintah Indonesia yang siap memasuki pasar keuangan dunia dengan memiliki kantor cabang di luar negeri. Gelombang mencerminkan gerak maju BNI yang dinamis sebagai bank komersial Negara yang berorientasi pada pasar. Setelah krisis keuangan melanda Asia tahun 1998 yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, BNI melakukan program restrukturisasi termasuk diantaranya melakukan rebranding untuk membangun & memperkuat reputasi BNI.Identitas baru ini dengan menempatkan angka ‘46’ di depan kata ‘BNI’. Kata ‘BNI’ berwarna tosca yang mencerminkan kekuatan, keunikan, dan kekokohan.Sementara angka ‘46’ dalam kotak orange diletakkan secara diagonal untuk menggambarkan BNI baru yang modern. Peningkatan Shareholders ValueBNI kembali mencatat sejarah dengan menjual saham perdananya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) pada tahun 1996.Dalam sejarah perbankan nasional, BNI menjadi bank negara pertama yang gopublic.Bersamaan dengan program divestasi saham pemerintah, BNI menerbitkan saham baru pada tahun 2007 dan 2010 melalui Penawaran Umum Terbatas (right issue) dengan memperluas komposisi kepemilikan saham publik menjadi 40%. Dengan meningkatnya kepemilikan publik,BNI dituntut untuk meningkatkan kinerja unggul sehingga dapat memberikan nilai lebih kepada pemegang saham.Globalisasi juga menuntut industri perbankan untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam memberikan solusi perbankan kepada seluruh nasabah. Secara historis BNI focus pada corporate banking yang didukung dengan infrastruktur retail banking yang kuat. Kini BNI terus berupaya meningkatkan kapitalisasi keduanya menjadi keunggulan BNI. Metodologi data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan rancangan penelitian yang digunakan dalam membahas rumusan masalah ini dengan menggunakan metode deskriptif. Sedangkan sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang berasal dari sumbernya langsung. Dalam pengumpulan data-data tersebut penulis menggunakan beberapa teknik yaitu: 1. Penelitian Kepustakaan Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan membaca dan mengambil beberapa teori dari buku dan beberapa jurnal yang berkaitan dengan pengendalian internal yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini. 2. Penelitian Lapangan Penelitian ini dilakukan dengan melihat langsung dan meminta data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Cara-cara yang dilakukan : a. Wawancara Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan kepala bagian atau staf yang bersangkutan guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. b. Observasi Yaitu mengadakan pengamatan langsung tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan. c. Dokumen Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan pemberian kredit mikro.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi Pengendalian Internal Bank BNI dalam proses pemberian kredit mikro Dalam proses permintaan kredit calon debitur, Bank BNI cabang Jakarta kota mempunyai ketentuan dalam melaksanakan proses pemberian kredit yang harus diperhatikan dalam melaksanakan proses permintaan kredit calon debitur tersebut diantaranya: 1) Tidak sedang menerima fasilitas kredit dari perbankan lain dan atau tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah. 2) Pengalaman dibidang usaha minimal 1 (satu) tahun. 3) Kelengkapan legalitas usaha yang masih berlaku dan sesuai dengan bidang usahanya, untuk permohonan kredit sampai dengan Rp150 juta cukup surat keterangan berusaha dari kelurahan 4) Plafon Bank BNI Kredit Mikro maksimal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 5) Menerapkan prinsip four-eyes principle dalam proses pemberian kredit
Proses Pemberian Kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Mengenai alur proses permintaan pengajuan kredit yang ada pada Bank BNI cabang Jakarta kota terdapat beberapa kelemahan diantaranya: 1. Adanya fungsi analis yang dilakukan dalam
mencari calon debitur yang akan mengajukan
permohonan kredit. Seharusnya fungsi pemasaran tidak menggunakan analis dalam mencari calon debitur. Penggunaan fungsi analis dalam mencari calon debitur terkadang dapat menimbulkan tingkat resiko, karena jika sudah menggunakan fungsi analis.keabsahan data calon debitur sangat penting, karena apabila data yang diajukan merupakan data fiktif maka dapat mengakibatkan kredit menjadi macet karena sumber pembayaran kembali oleh debitur tidak mencukupi.
2. Dengan adanya fungsi analis yang melakukan penawaran kredit mikro kepada calon debitur dikhawatirkan akan timbul aktivitas fraud yang terjadi dalam proses permintaan kredit tersebut, diantaranya bisa tidak dilakukannya atas kelengkapan dokumen pendukung yang diperlukan dalam permintaan kredit.
3. Fungsi penyelia analis kredit standar yang mempunyai tanggung jawab dalam mereview kualitas portofolio kredit dari analis kredit standar bisa saja mempunyai peluang untuk melakukan penyalahgunaan permintaan kredit calon debitur tersebut, hal ini dilakukan agar jumlah permintaan kredit calon debitur pada Bank BNI meningkat. Mengingat persaingan penawaran kredit yang ditawarkan oleh banyak Bank cukup banyak seerta menarik dan bervariatif.
4. Dalam realisasi permintaan kredit, debitur yang sudah melakukan peminjaman kredit mikro di Bank BNI sebelumnya bisa mendapatkan lebih limit kredit yang ditetapkan. Hal ini dilakukan oleh pihak analis kredit dengan alasan debitur tersebut sudah lama menjadi debitur Bank BNI dan mempunyai record yang baik. Namun hal ini dikategorikan melanggar karna melewati batas limit kredit yang telah ditetapkan.
5. Pada tahapan proses penerimaan kredit yang sudah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit antara pihak bank dan calon debitur yang selanjutnya diterbitkan memo atas pencairan kredit ini dilakukan kembali oleh penyelia analis kredit standar. Hal ini sangat beresiko mengingat tugas dari analis kredit sejauh ini sudah mencakup 3 bagian yakni melakukan pemasaran, analisis data serta pembuatan protofolio kredit dan melakukan pencairan atas memo permintaan kredit debitur. Tentu ada hal yang sangat mengkhawatirkan pada fungsi analis ini, selain tidak terdapatnya pemisahan tugas bisa saja fungsi analis melakukan kecurangan atas jumlah permintaan kredit yang diajukan.
Kesimpulan Penerapan Ketentuan Pengendalian Intern pada Bank BNI Meskipun penerapan pengendalian internal atas praktik yang sehat pada Bank BNI sudah cukup baik, namun penulis menambahkan masih terdapat beberapa kelemahan yang masih perlu mendapatkan perhatian diantaranya: 1. Tidak terdapat pemeriksaan mendadak Pada bagian perkreditan di Bank BNI tidak dilakukan pemeriksaan mendadak yang merupakan pemeriksaan tanpa pemberitahuan terlebh dahulu kepada pihak yang akan diperiksa. Bagian perkreditan seharusnya melakukan pemeriksaan mendadak.Pada bagian perkreditan Bank BNI tidak dilakukan pemeriksaan mendadak, dengan alasan bahwa divisi manajemen resiko telah melakukan pemeriksaan secara teratur kepada karyawan bagian perkreditan. Tidak dilakukannya pemeriksaan mendadak oleh divisi manajemen resiko, akan mengakibatkan divisi manajemen resiko sulit mengetahui adanya kecurangan atau penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan, serta kurang memacu karyawan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, selain melakukan pemeriksaan secara teratur sebaiknya manajemen resiko juga melakukan pemeriksaan mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.Sehingga dapat dilihat apakah yang dilaporkan oleh masing-masing karyawan tersebut telah sesuai dengan kenyataan atau merupakan rekayasa karyawan. 2. Masih terdapat fungsi analis dalam mencari calon debitur Masih adanya analis dalam mencari calon debitur yang akan mengajukan permohonan kredit. Seharusnya fungsi pemasaran bisnis tidak menggunakan analis dalam mencari calon debitur. Fungsi pemasaran menganggap, penggunaan fungsi analis dalam mencari calon debitur dapat lebih memudahkan fungsi ini untuk mendapatkan calon debitur.Penggunaan fungsi analis dalam mencari calon debitur terkadang dapat menimbulkan tingkat resiko, karena jika sudah menggunakan fungsi analis, biasanya fungsi pemasaran kurang memperhatikan tentang verfikasi keabsahan data calon nasabah.Padahal keabsahan data calon debitur sangat penting, karena apabila data yang diajukan merupakan data fiktif maka dapat mengakibatkan kredit menjadi macet karena sumber pembayaran kembali oleh debitur tidak mencukupi. Sebaiknya fungsi pemasaran tidak lagi menggunakan fungsi analis dalam mencari calon debitur, agar dalam tahapan proses permintaan kredit sesuai dengan standar yang berlaku yang sesuai dengan job description yang diberikan. 3. Bank BNI belum melakukan tukar-menukar informasi dengan bank umum lain
Pada Bank BNI, fungsi pemasaran bisnis telah melakukan usaha untuk meminta informasi dari bank Indonesia tentang calon debitur, namun Bank BNI tidak melakukan usaha tukar menukar informasi dengan bank umum lain tentang calon debitur. Bagian pemasaran bisnis seharusnya melakukan usaha untuk memperoleh informasi tentang calon debitur, karena dengan adanya informasi dari bank umum lain akan dapat diperoleh keterangan, apakah calon debitur tersebut pernah memiliki masalah tentang perkreditan dengan bank umum lain. Sebaiknya diadakan kerjasama antar bank sehingga fungsi pemasaran bisnis bank BNI dapat memperoleh informasi dari Bank Indonesia dan Bank Umum lain tentang calon debitur. Setelah mendapatkan informasi tentang calon debitur dari Bank Indonesia, perlu pula dilakukan pencairan informasi yang lebih detail dengan mengusahakan informasi dari bank umum lain. Jika bank lain tersebut melakukan kecurangan maka dapat dilihat dengan melakukan cross check dari informasi yang sebelumnya diterima dari Bank Indonesia.
Evaluasi Sistem Pengendalian Internal BNI Menurut Bank Indonesia Menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) No.5/22/DPNP tanggal 29 september 2003 pedoman standar sistem pengendalian internal yang wajib diterapkan pada bank umum sekurangkurangnya mencakup 5 elemen pokok, yaitu : a. Pengawasan oleh manajemen dari budaya pengendalian b. Identifikasi dan penilaian resiko c. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi d. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi e. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan
Implementasi Surat Edaran Bank Indonesia yang dilakukan Bank BNI Tanggung jawab manajemen adalah menjunjung tinggi nilai integritas, yaitu suatu kemampuan untuk mewujudkan apa yang dikatakan atau telah menjadi komitmennya. Selain itu, dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, manajer dituntut untuk mendasarkan pada etika bisnis. Nilai integritas dan etika bisnis tersebut dapat dikomunikasikan oleh manajer melaui personal behavior dan operational behavior. Dalam penerapan pengendalian internal Bank BNI cabang Jakarta kota menerapkan sistem pengendalian internal dalam proses pemberian kredit mikro yakni : a. Pengawasan oleh manajemen dari budaya pengendalian Dalam budaya lingkungan pengendalian pada Bank BNI terdapat berbagai faktor yang membentuk pengendalian dalam suatu entitas yaitu: 1. Terdapat Pokok-pokok Code of Conduct Bank BNI yang mengatur hal-hal sebagai berikut a. Visi Misi b. Nilai c. Bertindak Profesional d. Menjaga Hubungan Baik Antar Insan BNI e. Menjaga Kerahasiaan dan Keamanan Kerja f. Sanksi Pelanggaran
Penyebaran Kode Etik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media dan kesempatan internal event kepada seluruh karyawan Bank BNI pada segala tingkatan. Media penyebaran Code Of Conduct antara lain dilakukan melalui surat edaran, briefing, corporate mail, dan social site network.
2. Bank BNI memiliki pedoman (manual of operation) di bidang perkreditan Bagi setiap perusahaan sebaiknya memiliki pedoman untuk aktivitas bisnisnya, karena dengan adanya pedoman maka kegiatan operasional akan berjalan dengan efektif dan menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara prosedur yang ditetapkan dengan prosedur yang berjalan. Bank BNI telah memiliki buku pedoman perkreditan khusus untuk kredit mikro yang mengatur tentang pemberian kredit mikro, sehingga memudahkan karyawan untuk melakukan kegiatan operasional dan mengurangi adanya kemungkinan terjadi kesalahan dalam proses pemberian kredit.
3. Konsisten dalam menjalankan prinsip kehati-hatian Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama bagi perbankan dalam menjalankan usahanya. Prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit adalah bahwa bank harus mempunyai keyakinan akan itikad baik, kemampuan, dan kesanggupan calon debitur untuk melunasinya utangnya. Keyakinan ini diperoleh dari analisis yang mendalam mengenai ketiga unsur tersebut. Karyawan Bank BNI dalam proses pemberian kredit berhati-hati dalam melakukan penilaian agar tidak merugikan perusahaan jika melakukan kesalahan yang fatal. Ini terlihat dari karyawan melakukan penilaian terhadap debitur dengan melakukan verifikasi karakter debitur, tujuan kredit, usaha debitur dan juga melakukan proses scoring dalam melakukan analisa dan evaluasi kredit. 4. Karyawan Bank BNI selalu patuh dan disiplin terhadap kebijakan yang berlaku Para pegawai Bank BNI yang bertanggung jawab terhadap pemberian kredit selalu patuh terhadap peraturan yang berlaku, ini dikarenakan Bank BNI telah memiliki aturan dan prosedur kebijakan pemberian kredit mikro secara tertulis.Selain itu, evaluasi terhadap kinerja karyawan juga dilakukan secara rutin terhadap karyawan Bank BNI. 5. Melakukan serta menerapkan prinsip four-eyes principle dalam proses pemberian kredit Four-eyes principle atau pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. Dalam prakteknya, Bank BNI cabang Jakarta kota telah menerapkan prinsip four-eyes principle dengan mempunyai 3 lini dalam menjalankan proses permintaan kredit mikro calon debitu yang terdiri dari lini analis kredit standar, lini penyelia analis kredit standar dan lini komite kredit yang terdiri dari ketua dan wakil ketua RBC dan SKC Jakarta kota. 6. Mengenal debitur dengan baik (know your customer) Untuk menghindari adanya kredit bermasalah maka karyawan Bank BNI yang bertanggung jawab terhadap pemberian kredit melakukan pendekatan kepada debitur sebelum kredit tersebut di setujui dan sesudah pencairan kredit untuk mengetahui perihal keadaan usaha debitur.
Sebelum kredit di setujui, karyawan Bank BNI cabang Jakarta kota melakukan analisa kuantitatif (yang dapat diukur) dan analisa kualitatif seperti bagaimana karakter debitur, lalu melakukan wawancara, pencarian informasi melalui pihak ketiga dan melakukan kunjungan ke tempat usaha. Hal ini dilakukan untuk mengenal debitur dengan baik agar karyawan yang melakukan penilaian dapat membuat penilaian yang akurat. Setelah kredit di setujui, karyawan Bank BNI cabang Jakarta kota yaitu Analis kredit standar selalu melakukan komunikasi dengan debitur, baik datang langsung ke tempat usaha secara berkala baik harian, mingguan maupun bulanan atau dengan menggunakan media komunikasi lainnya. Dengan adanya komunikasi berkelanjutan dengan debitur, dapat berguna sebagai early warning bagi Bank BNI terhadap calon-calon kredit yang bermasalah. Contohnya, ketika melakukan kunjungan dan ternyata tempat usaha debitur pada hari itu tutup, maka Analis kredit standar akan menyelidiki lebih jauh alasan mengapa tempat usaha tersebut tutup. Apabila dalam penyelidikan di temukan adanya hal yang mencurigakan, maka Analis kredit standar sudah mengetahui terlebih dahulu dan dapat menentukan tindakan-tindakan yang harus di ambil jika ternyata kecurigaan tersebut benar. Berdasarkan penjelasan mengenai integritas dan nilai etika yang ada di Bank BNI, dapat disimpulkan bahwa integritas dan etika pada Bank BNI sudah memadai dalam pemberian kredit. Hal ini di karenakan Bank BNI telah memiliki panduan berupa kode etik atau Code of Conduct (COC) sebagai pedoman etika yang menjadi prinsip dan dasar yang memandu hubungan di antara manajemen dan karyawan Bank BNI dan hubungan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam berbisnis, sehingga setiap karyawan Bank BNI harus mengikuti kode etik yang telah ditetapkan oleh Bank BNI dalam proses pemberian kredit. Juga terdapat manual of operation yang berupa buku pedoman perusahaan tentang perkreditan khususnya kredit mikro. Bank BNI telah memiliki aturan dan prosedur kebijakan pemberian kredit mikro secara tertulis dan mengevaluasi kinerja karyawan secara rutin sehingga karyawan selalu patuh dan disiplin terhadap kebijakan yang berlaku. Lalu karyawan dalam melakukan kegiatan operasionalnya selalu menjalankan prinsip kehati-hatian yang dapat terlihat dengan dilakukannya analisis atau penilaian yang mendalam sebelum memberikan permintaan kredit kepada debitur. Telah diterapkannya prinsip four-eyes principle dalam proses pemberian kredit yang dibuktikan dengan adanya 3 lini dalam proses pemberian kredit. Serta karyawan Bank BNI mengenal debiturnya dengan baik dengan cara melakukan komunikasi secara berkala dan mendatangi nasabahnya langsung. b. Identifikasi dan penilaian resiko Identifikasi dan Penaksiran risiko merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Suatu sistem pengendalian internal yang efektif mengharuskan bank secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Bank BNI cabang Jakarta kota melakukan penilaian risiko dengan cara scoring yang mencakup analisa kuantitatif (yang dapat diukur) dan analisa kualitatif (yang tidak dapat diukur). Analisa kuantitatif diukur menggunakan rasio-rasio seperti repayment capacity, current ratio, dan profitability ratio.Sedangkan dalam analisa kualitatif yang di analisa adalah karakter, manajemen, kondisi
lingkungan usaha, fasilitas dan agunan. Untuk sistem penilaian risiko Bank BNI cabang Jakarta kota menggunakan sarana yang bernama internal risk system. Setelah dilakukan scoring dan akan keluar hasil perhitungan apakah termasuk low risk, medium risk atau high risk. Jika tingkat hasil scoring menunjukan high risk maka proses kredit tidak dapat dilanjutkan, tapi jika medium risk dan low risk maka proses kredit boleh dilanjutkan. Bank BNI cabang Jakarta kota juga senantiasa meningkatkan Risk Awareness dalam penerapan budaya sadar risiko terus diimplementasikan kepada seluruh karyawan Bank BNI pada setiap tingkatan dan pada setiap pelaksanaan aktivitas operasional dan non operasional perbankan. Salah satunya adalah Bank BNI cabang Jakarta kota telah memiliki pedoman manajemen risiko dan buku pedoman perusahaan kredit mikro yang harus di mengerti oleh setiap karyawan Bank BNI cabang Jakarta kota. Untuk meningkatkan kesadaran karyawan Bank BNI terhadap manajemen risiko, maka Bank BNI cabang Jakarta kota melakukan sosialisasi dengan cara melakukan training mengenai manajemen risiko tersebut, kemudian dengan melakukan coaching kepada setiap unit mikro dengan cara studi kasus langsung terjun ke lapangan dan juga dilakukan pendampingan terhadap unit-unit mikro tersebut. c. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi
Kegiatan Aktivitas pengendalian dan Pemisahan Fungsi adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Terdapat 4 tipe dalam aktivitas pengendalian, yaitu: 1. Pengendalian pengolahan informasi Bank BNI melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan transaksi serta melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan internal. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. a. Pengendalian umum Unsur pengendalian umum meliputi: organisasi pusat pengelolaan, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasional fasilitas pengolahan data.
Pengendalian umum Bank BNI termasuk memadai karena sudah terdapat petugas khusus yang melakukan pengelolaan data dan selalu mengupdate laporan kepada seluruh cabang.
b. Pengendalian aplikasi Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan Bank dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah di otorisasi secara benar. Pengendalian aplikasi dikelompokkan menjadi: 1) Prosedur otorisasi yang memadai Proses autorisasi sebuah kredit dimulai ketika analis kredit standar melakukan pemeriksaan dokumen (identitas, agunan, dan lainnya) serta evaluasi terhadap seluruh rincian data pengajuan kredit dan
memberikan rekomendasi di Memorandum Analisa Kredit sebelum meneruskan proses persetujuan kredit kepada penyelia analis kredit standar. Setelah itu penyelia analis kredit standar wajib membaca dan mempelajari rekomendasi yang disampaikan oleh analis kredit standar beserta dokumen-dokumen pendukungnya, juga melakukan pengecekan karakter dan tujuan kredit debitur. Setelah menandatangani memorandum analisa kredit, penyelia analis kredit standar bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua informasi yang telah di verifikasi dan tercantum di dokumen kredit. Setelah itu dilakukan pelaporan dan melakukan penyampaian atas portofolio kredit kepada komite kredit untuk pengambilan keputusan atas kredit, yang melakukan persetujuan atas kredit telah ditetapkan oleh Bank BNI sesuai dengan limit kewenangannya dan besarnya kredit.
Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi terhadap debitur saat melakukan penilaian kredit yang tercantum dalam laporan kunjungan debitur dan memorandum analisa kredit, Bank BNI cabang Jakarta kota melakukan tindakan sebagai berikut: 1. Wawancara Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai debitur dan apakah data yang terima oleh bank sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan. Yang bertugas untuk melakukan wawancara adalah fungsi analis kredit standar. 2. Kunjungan ke lokasi usaha (on the spot) Kunjungan langsung ke tempat debitur untuk menggali informasi mengenai akvititas usaha debitur dan juga untuk memastikan secara fisik mengenai kebenaran data permohonan kredit. Kunjungan ini bisa bersifat terencana dan bersifat dadakan. Prosedur otorisasi Bank BNI cabang Jakarta kota sudah memadai karena terdapat lebih dari satu orang yang melakukan proses otorisasi kredit. Dan sudah di atur jelas mengenai tugas dan tanggung jawab pemutus kredit, juga siapa yang berhak melakukan pemutusan kredit di dalam buku pedoman perkreditan mikro, selain itu semua pihak yang terlibat dalam pemberian kredit mikro menyertakan tanda tangannya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap hasil penilaian kredit tersebut.
2) Perancangan dan penggunaan dokumen catatan yang cukup Bank seminimalnya memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna kegiatan operasional bank secara aktual, dan harus di informasikan kepada pejabat dan pegawai yang berwenang. Pengendalian dalam perancangan dokumen dan catatan sudah memadai. Karena Bank BNI cabang Jakarta kota telah memiliki buku pedoman perkreditan mikro yang berisi tentang kebijakan perusahaan, prosedur pemberian kredit, sistem yang digunakan dalam perusahaan dan standar akuntansi yang digunakan dalam proses audit. Dan dokumen pemberian kredit telah bernomor urut dan tercetak, serta ikatan perjanjian kredit selalu dibuatkan secara lengkap oleh karyawan Bank BNI. Selain itu, terdapat beberapa rangkap bukti pemberian kredit yang di distribusikan kepada bagian yang berbeda untuk kepentingan pengawasan internal. Dan Bank BNI cabang Jakarta kota selalu
mengupdate perjanjian kredit yang ada sehingga perjanjian kredit yang akan jatuh tempo segera di proses agar tidak terjadinya melampaui batas waktunya atau overdue. 2. Pemisahan fungsi yang memadai Pemisahan fungsi yang memadai memiliki tujuan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. Bank harus mematuhi prinsip pemisahan fungsi ini, yang dikenal sebagai “Four-eyes principle”. Pemisahan fungsi yang ada pada Bank BNI cabang Jakarta kota memiliki tujuan agar setiap orang atau fungsi dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam proses permintaan kredit pada seluruh jenjang struktur organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. Bank BNI cabang Jakarta kota mematuhi prinsip pemisahan fungsi ini, yang dikenal sebagai “Four-eyes principle”. 3. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan Pengendalian atas aset fisik dilaksanakan guna untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset bank. Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data. Bank BNI telah memiliki pengendalian aset fisik yang memadai karena seluruh dokumen penting telah disimpan di tempat yang aman terhadap pencurian, api, dan-lain-lain. Tempat tersebut berada di unit mikro dan berada ditempat yang terbebas dari bencana, dan juga yang memiliki akses ke dokumen tersebut adalah dari mulai kepala unit sampai credit administrasion dan pada saat penyerahan dokumen ke unit mikro menggunakan tanda terima. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi bank, yang sekurang-kurangnya meliputi: a. Kaji Ulang Manajemen (Top Level Reviews) Direksi bank secara berkala meminta penjelasan dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan staf sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang hasil kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai. Evaluasi yang dilakukan Bank BNI dapat dikatakan baik, karena jajaran direksi melakukan review terhadap pemberian kredit dengan cara mengumpulkan unit-unit kerja lalu melakukan laporan mengenai pencapaian dan rencana kedepan unit mikro. Direksi juga meminta divisi mikro untuk membuat laporan selama 6 bulan sekali dan mulai dari sekarang laporan di minta untuk di buat setiap minggu. Dengan adanya laporan tersebut, direksi akan segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya. b. Kaji Ulang Kinerja Operasional (Functional Review) Kaji ulang kinerja operasional, baik kaji ulang secara harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Dalam prakteknya Bank BNI cabang Jakarta kota mempunyai bagian Audit Internal yang secara berkala melakukan audit terhadap proses pemberian kredit mikro tersebut. Audit yang dilakukan oleh bagian Audit Internal bisa sudah di rencanakan sebelumnya dan juga dapat berupa audit surprise jika ada sesuatu yang mengkhawatirkan.
d. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi dalam suatu perusahaan tentu haruslah memadai, hal ini dimaksudkan agar mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan job desknya masing-masing. Evaluasi pengendalian internal untuk komponen informasi dan komunikasi dengan adanya Management Information System sebagai pengelola data, dan mendistribusikan laporan kepada unitunit kredit.Juga dilakukannya rekonsiliasi secara berkala antara data akunting dan sistem informasi manajemen. Dalam melakukan pencarian informasi mengenai debitur, Bank BNI cabang Jakarta kota melakukan BI Checking. BI Checking adalah proses pengecekan oleh lembaga keuangan baik bank maupun nonbank, kepada suatu sistem yang disebut Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola Bank Indonesia. Selain itu, Bank BNI juga menggali informasi melalui pihak ketiga seperti dari supplier, buyer atau lingkungan di sekitar tempat usaha debitur. Bank BNI mengamankan seluruh informasi data perkreditan melalui sistem back up data, dengan membentuk hot/mirroring Disaster Recovery Center. Sistem keamanan berteknologi tinggi ini berfungsi menjaga kelangsungan kinerja perusahaan dan meminimalisasi dampak dari gangguan sistem, bencana alam dan kerusakan data yang disebabkan tanpa atau dengan sengaja oleh karyawan maupun pihak luar.
e. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan
Kegiatan pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan. Pemantauan harus dilaksanakan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pada kegiatan pemantauan dalam proses pemberian kredit mikro di Bank BNI cabang Jakarta kota, pemantauan tetap dilakukan setelah kredit dicairkan. Bagian yang melakukan pemantauan terhadap debitur yang telah di cairkan kreditnya adalah fungsi analis kredit standar. Manajemen juga melakukan aktivitas pemantauan untuk menilai keefektivitas rancangan dan operasi pengendalian internal pemberian kredit, salah satunya dengan melakukan pertemuan khusus untuk membahas keefektivitasan sistem pengendalian internal. Selain melakukan pemantauan terhadap debitur untuk menghindari adanya penyimpangan maka Analis kredit standar melakukan pemantauan dengan cara melakukan kunjungan berkala kepada debitur untuk mengetahui informasi mengenai keadaan usaha debitur dan apakah kredit yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan dari kredit tersebut.
Kesimpulan Penerapan SPI yang dilakukan oleh Bank BNI Mengenai standar pengendalian internal Bank Indonesia yang diterapkan dalam proses pemberian kredit mikro di Bank BNI cabang Jakarta kota yakni tidak melakukan tukar menukar informasi tentang debitur dengan bank lain. Dalam melakukan penilaian debitur sebelum terjadinya persetujuan kredit, Bank BNI hanya menggali informasi mengenai debitur melalui pihak ketiga. Sebaiknya, Bank BNI melakukan tukar informasi tentang debitur dalam rangka memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain untuk menghindari risiko apabila debitur ternyata memiliki reputasi yang kurang baik, juga supaya penilaian risiko Bank BNI menjadi lebih akurat.
Evaluasi Pengendalian Internal menurut COSO Komponen pengendalian internal menurut The Commitee of Sponsoring Organizations (COSO) ada 5, yaitu : 1. Control Environment (Lingkungan pengendalian) 2. Risk assessment (Penaksiran resiko) 3. Control activities (Aktivitas Pengendalian) 4. Information and communication (Informasi dan Komunikasi) 5. Monitoring (Monitoring)
Penerapan Sistem Pengendalian Internal COSO pada PT. Bank BNI 1. Lingkungan pengendalian
a) Nilai intergritas dan etika Bank BNI memiliki kode etik perilaku dan pedoman kerja yang tertuang dalam manual produk kredit mikro. Dengan demikian, dapat menanamkan nilai-nilai integritas dan etika pada seluruh karyawannya, sehingga apabila menerima calon debitur yang akan mengajukan kredit, karyawan selalu berusaha memberikan pelayanan prima sesuai dengan job description yang ada dalam manual kredit mikro.
b) Komitmen terhadap kompetensi Bank BNI Cabang Jakarta Kota telah mendapatkan spesifikasi yang jelas mengenai uraian pekerjaan, latar belakang pendidikan serta keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang karyawan yang akan menduduki suatu posisi tertentu. Dengan memahami spesifikasi tersebut, akan memiliki karyawan yang berkompeten yang dapat menjalankan sistem yang ada, terutama memahami sistem pengendalian internal yang diterapkan.
c) Struktur organisasi
Terdapatnya struktur organisasi pada Bank BNI Cabang Jakarta Kota yang menggambarkan hubungan kewenangan dan tanggung jawab atas job description yang diberikan. Struktur organisasi Bank BNI bersifat fungsional sehingga fungsi bekerja sesuai dengan kegiatan operasionalnya.Bentuk organisasi
ini memungkinkan masing-masing pemimpin divisi menjalankan kekuasaan penuh atas fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya unit analis kredit standar bertangung jawab penuh atas analisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses permintaan kredit. Lalu penyelia analis kredit standar bertanggung jawab melakukan review kualitas portofolio kredit dan review proses penyaluran kredit untuk mengidentifikasi potensi risiko kredit, serta mengetahui kualitas portofolio kredit.
d) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
Pelaksanaan orientasi karyawan baru terhadap operasional perusahaan diterapkan secara baik oleh Bank BNI cabang Jakarta Kota, yaitu dengan cara karyawan baru mempelajari terlebih daulu Manual produk kredit mikro yang dimiliki, sebelum terjun langsung kelapangan, dan kemudian menerapkan prinsip “learning by doing”.Prinsip ini membuat karyawan baru dapat secara aktif mengembangkan pengetahuan mereka dan belajar dari kesalahan sehingga dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru.
2. Penaksiran Resiko
Bank BNI cabang Jakarta kota dapat mengidentifikasi resiko yang mungkin dapat timbul dari sumber eksternal (perubahan peraturan dan kebijakan dari Bank Indonesia) dan sumber internal (perubahan peraturan kebijakan dari kantor pusat dan kemungkinan error yang terjadi pada sistem).
Apabila ada kebijakan baru mengenai pengelolaan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maka manajemen akan berusaha untuk menyesuaikan kebijakan tersebut agar Bank BNI cabang Jakarta kota dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik sesuai kebijakan perkreditan dari Bank Indonesia. Sehingga tetap menjalankan operasionalnya dengan memegang prinsip kehati-hatian.
3. Aktivitas Pengendalian Bank BNI cabang Jakarta kotatelah memiliki pemisahan tugas yang cukup dalam prosedur pemberian kredit. Penawaran dilakukan oleh analis kredit standar, perhitungan kelayakan calon debitur dilakukan oleh penyelia analis kredit standar danpemberian keputusan kredit dilakukan oleh komite kredit. Dalam proses permintaan kredit di Bank BNI cabang Jakarta kota, bagi calon debitur yang memberikan agunan atau memiliki usaha, pihak Bank BNI melakukan kunjungan secara langsung baik tempat usaha, tanah atau bangunan yang akan diagunkan dan tempat tinggal calon debitur, mengunjungi orang lain yang mempunyai hubungan bisnis dengan calon debitur serta mengunjungi pula instansi yang terkait baik jenis usaha maupun tempat usaha calon debitur. Kunjungan dilakukan oleh analis kredit standar dan penyelia analis kredit standar secara bersama-sama ataupun berbeda hari kunjunganya.
4. Informasi dan Komunikasi
Bank BNI cabang Jakarta kota memperoleh informasi calon debitur baik dari sumber internal maupun sumber eksternal. Bank BNI memperoleh informasi debitur melalui sosialita.Sosialita adalah salah satu cara mengumpulkan informasi calon debitur dengan melakukan pembicaraan secara langsung kepada calon debitur untuk menggali dan meyakini kebenaran informasi yang diberikan. Memperoleh informasi juga dapat dilakukan dengan orang lain, bisa dari lingkungan sekitar, tetangga, orang yang mempunyai bisnis (Supplier, pembeli dan pihak lain), atau instansi yang berwenang berkaitan dengan legalitas usaha calon debitur (RT, RW, Kelurahan dan pihak lain). Cara kedua mendapatkan informasi calon debitur yang memiliki usaha atau memberikan agunan dengan melakukan kunjungan survey ke lokasi atau disebut dengan On the Spot. On the Spot yaitu mengunjungi secara langsung baik tempat usaha dan tempat tinggal calon debitur, mengunjungi orang lain yang mempunyai hubungan bisnis dengan calon debitur, mengunjungi instansi yang terkait baik jenis usaha maupun tempat usaha calon debitur. Serta cara terakhir yang dilakukan untuk mendapatkan informasi calon debitur tersebut adalah On Desk yaitu menggali informasi dan meyakini informasi yang telah diberikan dengan cara menelpon calon debitur atau melakukan pengumpulan informasi terhadap usaha yang sejenis melalui website. Semua informasi yang diperoleh harus ditungankan dalam laporan baik laporan kunjungan dan laporan On desk.
Komunikasi pada Bank BNI cabang Jakarta kota dilakukan melalui briefing dan sharing. Briefing dilakukan pada pukul 08.00 dan sharing pada pukul 16.00 sedangkan untuk sharing pada sesi inilah disampaikan informasi dari pusat yang perlu disampaikan kepada seluruh karyawan mengenai berita atau informasi terkait produk kredit mikro.
5. Pemantauan Pada proses pemberian kredit mikro di Bank BNI cabang Jakarta kota, pemantauan tetap dilakukan setelah kredit dicairkan. Bagian yang melakukan pemantauan terhadap debitur yang telah di cairkan kreditnya adalah Analis kredit standar. Analis kredit standar melakukan pemantauan dengan cara melakukan kunjungan berkala kepada debitur untuk mengetahui informasi mengenai keadaan usaha debitur dan apakah kredit yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan dari kredit tersebut.
Kesimpulan pengendalian internal menurut COSO yang diterapkan Bank BNI Kesimpulan mengenai Sistem Pengendalian Internal menurut COSO yang diterapkan pada Bank BNI cabang Jakarta kota yakni padastruktur organisasi bentuk fungional ini terdapat kelemahan diantaranya dalam menawarkan produk kredit pihak Analis Kredit Standar juga ikut berperan dalam menawarkan kredit kepada calon debitur. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya pertentangan kepentingan antar bagian, misalnya antara bagian pemasaran dan bagian analisa kredit.Oleh karna itu diperlukan koordinasi yang baik antara masing-masing fungsi agar tujuan perusahaan dapat dicapai.Meskipun masing-masing karyawan bekerja sesuai dengan bidang dan spesialisasinya, namun mereka hendaknya juga mengetahui apa tugas dari fungsi lainnya. Dengan demikian, masing-masing
karyawan / unit akan dapat memahami masalah yang dihadapi unit lain dan dapat membantu untuk mempermudah pekerjaan unit lain yang terkait.
SIMPULAN DAN SARAN Setelah melakukan penelitian terhadap evaluasi sistem pengendalian internal terhadap proses pemberian kredit mikro pada PT. Bank BNI Cabang Jakarta Kota dengan melakukan wawancara serta mengumpulkan informasi mengenai sistem pengendalian internal terhadap proses pemberian kredit mikro, dapat dikatakan bahwa pengendalian internal yang terdapat pada PT. Bank BNI telah memadai dan berjalan secara efektif. Kesimpulan tersebut dikarenakan evaluasi pengendalian internal pada proses pemberian kredit mikro pada PT. Bank BNI adalah sebagai berikut: 1. Dalam sistem pengendalian internal di Bank BNI cabang Jakarta kota sudah dapat dikatakan memadai karena, memiliki code of conduct yang merupakan pedoman etika dan menjadi pirnsip yang memadu hubungan antara manajemen dan karyawan, telah terdapat buku pedoman perkreditan mikro, memiliki SDM yang merupakan tenagakerja professional, konsisten dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, dan menerapkan four-eyes principles dalam proses pemberian kredit. 2. Pada struktur organisasi unit sentra kredit kecil Bank BNI cabang Jakarta kota terdapat satuan pengawas internal, yang memiliki tugas serta tanggungjawab untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengendalian internal unit sentra kredit kecil yang ada di Bank BNI cabang Jakarta kota. 3. Telah terdapat uraian tugas secara jelas dan tertulis untuk masing-masing bagian dalam struktur organisai Bank BNI cabang Jakarta kota. Sehingga tanggungjawab dan wewenang masing-masing bagian lebih terarah dan teratur. 4. Pada bagian perkreditan Bank BNI telah terdapat unit administrasi yang memiliki tugas untuk melakukan registrasi atas permintaan kredit. Sehingga dengan adanya unit administrasi dapat memonitoring mengenai arsip dan dokumentasi kredit. 5. Permintaan kredit melalui suatu proses yang melibatkan lebih dari dua orang yakni fungsi analis kredit standar, fungsi penyelia analis kredit standar dan komite kredit, sehingga sulit terjadi kolusi antara petugas bagian kredit dengan calon debitur. 6. Pembuatan perjanjian kredit didasarkan atas dokumen pendukung, yang sebelumnya telah dilakukan pencocokan antara dokumen Nota Keputusan Kredit dan dokumen jaminan. Pencocokan tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan perjanjian kredit. 7. Sistem pelaporan realisasi kredit diterapkan secara periodik dan teratur, sehingga memudahkan pengguna infomasi untuk memperoleh informasi dengan cepat 8. Formulir permintaan kredit telah dibuat dengan nomor urut tercetak, sehingga dapat diketahui jika ada formulir yang hilang atau disalahgunakan serta memudahkan pengarsipan dokumen tersebut. 9. Telah terdapatnya manual of operation di Bidang Perkreditan, sehingga bagi karyawan bagian perkreditan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan lebih terarah dan efektif. 10. Bank BNI cabang Jakarta kota telah menggunakan strong room, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran maka dokumen asli yang disimpan di dalam strong room tidak ikut terbakar. 11. Terdapat keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Dengan demikian hal ini lebih meningkatkan kinerja karyawan. Bank BNI cabang Jakarta kota juga dapat mengevaluasi pekerjaan karyawan yang sedang cuti tersebut. 12. Dokumen perjanjian kredit yang telah lunas dicap lunas, sehingga tidak dapat disalahgunakan. Saran Saran perbaikan yang dapat diberikan kepada Bank BNI cabang Jakarta kota terkait proses permintaan kredit oleh debitur adalah sebagai berikut: 1. Pemeriksaan dan pemantauan kredit seharusnya dilakukan sesering mungkin, sehingga jika terjadi masalah dapat diketahui sejak dini. 2. Sebaiknya manajemen melakukan rotasi karyawan dibagian perkreditan secara teratur. Agar pekerjaan karyawan bagian perkreditan efektif maka perputaran karyawan harus disesuaikan dengan latarbelakang serta pendidikan karyawan tersebut.
3. Fungsi pemasaran sebaiknya tidak menggunakan unit analis kredit standar dalam mencari calon debitur untuk mengajukan kredit miko tersebut, sehingga dapat menghindari adanya kolusi dalam proses pengajuan kredit. 4. Sebaiknya, diadakan kerjasama dan antar bank sehingga fungsi pemasaran dapat memperoleh informasi dari Bank Indonesia dan bank umum lain tentang calon debitur yang mengajukan kredit. 5. Bank BNI cabang Jakarta kota sebaiknya, melakukan pelatihan karyawan secara teratur dan bila ada sistem baru yang akan diberlakukan maka karyawan juga tetap diwajibkan untuk mengikuti pelatihan. Guna menghindari ketidakefisienan, maka manajemen sebaiknya memberikan jadawal pelatihan kepada karyawan. Manajemen juga harus menganggarkan budget setiap tahunnya, yang diperuntukan bagi pelatihan teratur karyawan bagian perkreditan. 6. Bank BNI cabang Jakarta kota hendaknya membuat laporan tentang perkembangan usaha nasabah yakni debitur tersebut, untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan menjadikan usaha nasabah menjadi lebih berkembang.
REFERENSI Anasthasia (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit Mikro Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Banyuasri, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha (Volume 3 No.1 Tahun 2015) diakses 21 Januari 2015 dari ejournal.undiksha.ac.id. Arens, Alvin A., Elder & Beasley. (2012). Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach (14thed.) New Jersey : Prentice Hall International, Inc. Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) No.5/22/DPNP tanggal 29 september 2003 Mulyadi.(2013). Auditing.Jakarta : Salemba Empat. Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Perbankan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009. Rivai V., Veithzal A.P (2013). Credit Management Handbook. Rivai V., Basir., Sudarto., Veithzal A.P. (2013). Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik. Jakarta ; PT. Raja Grafindo. Riska S. Papalangi (2013). Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado, di E-Journal Universitas Sam Ratulangi diakses 23 Januari 2015 dari ejournal.unsrat.ac.id. Ruzanna Amanina (2011). Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Pemberian Kredit Mikro pada PT. Bank Mandiri (Persero) tbk Cabang Majapahit Semarang. Undip EJournal System Portal diakses 30 Januari 2015 dari ejournal.undip.ac.id
Sari, Linda Mega (2012). Penerapan Implementasi Pengendalian Internal dalam Sistem Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Jurnal Repository Universitas Gunadarma. di akses 26 Januari 2015 dari publication.gunadarma.ac.id. Yohanna Aprilin Mulyani (2012). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal Pada Prosedur Penyaluran Dana Kredit Pada PT. Bank DKI. Jurnal Repository Universitas Gunadarma diakses 26 Januari 2015 dari publication.gunadarma.ac.id.
RIWAYAT PENULISAN Nama
: Ivan Riza Belgrade
Tempat / Tanggal lahir
: Jakarta, 12 Juli 1993
Pendidikan S1
:Universitas Bina Nusantara, Akuntansi dan Keuangan (20112015)
Pekerjaan
: Marketer
