EVALUASI TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PROSES PEMBERIAN KREDIT MIKRO” (Studi pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) tbk Cabang Majapahit Semarang) Oleh : Ruzanna Amanina Dosen Pembimbing : Drs. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MAcc, Akt
ABSTRACT PT. Bank of Mandiri (Persero) Tbk Branch Majapahit Semarang is one of the financial institutions that raise funds and give the loan. One form of loans held by Bank Mandiri is Mandiri Micro Credit. The implementation of micro credit risk, credit congestion is a problem affecting the health of banks. Therefore, we need an execution control system to assess internal controls and to know the policy of the bank's management in their performing duties. Issues raised in the research are how the internal control system applied and whether the system of internal control in the process of lending micro credits have been applied effectively in Bank of Mandiri Branch Majapahit Semarang. This research was conducted with the aim to evaluate the process of lending micro credit in accordance with the prudent principle and the sound lending principle and evaluate the effectiveness of internal control systems in the process of lending micro-credit in Bank of Mandiri Branch Majapahit Semarang.
The evaluation result shows that the system adopted in the micro credit lending process has already most of the elements of internal control, although there are some weaknesses, there are Micro Credit Analyst (MKA) in Bank of Mandiri Branch Majapahit Semarang are not proportional to the amount entry application for credit, that so feared would happen loss from the weak credit quality. In addition, the implementation of the visit or on the spot is done, not in accordance with the procedures in the Manual of Micro Credit Product. 1
Compliance testing conducted on the internal control system using fixed sample size. Determination of the number of samples selected using random numbers table, set the level of reliability 95% and the highest accuracy limits expected (Desired precission Upper Limit / DUPL) 5%. The result of this compliance testing is the amount of the accuracy limit is achieved (Achieved precission Upper Limit / AUPL) of 3%. From these results if AUPL less than or equal to the DUPL, the existing internal control is said to be effective. This could mean that the elements of internal control contained in the process of lending micro-credit has been implemented by management. the research conclude that internal control systems that exist in the process of lending micro-credit was adequate and has been implemented by management. Key word : Internal control system, credit, attribute sampling
2
1. PENDAHULUAN Aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peranan bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pokok bank adalah menerima simpanan dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Kegiatan bank pada akhirnya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera daripada sebelumnya. Dalam menjalankan kegiatannya tersebut, bank wajib memiliki asas demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu kegiatan bank adalah memberikan kredit. Pemberian kredit memiliki sebuah resiko yaitu adanya kredit macet. Kredit macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Untuk itu diperlukan sistem pengendalian intern yang kuat sebagai dasar kegiatan operasional bank yang sehat dan aman dalam manajemen bank. Sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2002) meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan SE No.5/ 22/ DPNP, dengan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bank tersebut. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. 3
Banyak bank yang menyediakan pinjaman modal usaha, salah salah satunya adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri memiliki komitmen untuk memberikan kemudahan penyaluran kredit sebagai tambahan modal usaha bagi pengusaha mikro. Bentuk pinjaman modal dinamakan dengan Mandiri Kredit Mikro. Kunci sukses pemberian kredit Bank Mandiri adalah cepat, sederhana dan kedekatan hubungan. Cepat diartikan cepat dalam pencairan guna memenuhi tuntutan bisnis dengan putaran dana yang tinggi. Sederhana diartikan sebagai administrasi dan persyaratan mudah dipenuhi. Sedangkan kedekatan hubungan diartikan diprioritaskan dari daerah setempat dimana unit mikro beroperasi. Fenomena kemudahan pemberian kredit pada Bank Mandiri menimbulkan sebuah masalah, yaitu apakah Bank Mandiri telah melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai kebijakan perkreditan Bank Indonesia. Dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan proses pemberian kredit mikro kepada calon debitur pada Bank Mandiri telah sesuai dengan sistem pengendalian intern yang ada pada Manual Kredit Mikro Bank Mandiri dan unsur-unsur dalam Committee Of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO), maka perlu dilakukan evaluasi pada proses pemberian kredit mikro tersebut.
2. TELAAH TEORI 2. 1
Pengertian Kredit Pengertian kredit pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun
1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
4
2. 2
Unsur Kredit Dari beberapa pengertian kredit diatas dapat ditarik beberapa unsur yang
memungkinkan terjadinya kredit. Adapun unsur–unsur kredit (Kasmir, 2004) tersebut adalah a. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) akan benar–benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. b. Kesepakatan, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing–masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing–masing. c. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. d. Resiko, akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. e. Balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan nama bunga.
2. 3
Tujuan Kredit Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit
tersebut tidak akan terlepas dari misi bank. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut (Kasmir, 2004) adalah untuk mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah.
2. 4
Fungsi Kredit Organisasi bank dalam kehidupan perekonomian yang modern, banyak
memegang peranan yang sangat penting sehingga bank selalu di ikut sertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter. Hal ini menyebabkan, bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam bidang kehidupan khususnya di bidang ekonomi. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut (Suyatno, 1993): 1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang. 5
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalulintas uang. 3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna peredaran barang. 4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. 5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. 6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. 7. Kredit sebagai alat meningkatkan hubungan internasional.
2. 5
Jenis Kredit Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan
jenis kredit. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karateristik tertentu. Kredit dapat dibedakan menjadi lima macam (Kasmir, 2004) yaitu: 1. Dilihat dari segi kegunaan kredit terdiri dari kredit investasi dan kredit modal kerja. 2. dilihat dari segi tujuan kredit terdiri kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. 3. Dilihat dari segi jangka waktu terdiri dari kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang. 4. Dilihat dari segi sektor usaha terdiri dari kredit pertanian, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan dan kredit perumahan. 5. Dilihat dari segi jaminan terdiri dari kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan.
2. 6
Prinsip Pemberian Kredit Dalam proses pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-
prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil 6
penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C dan 7P. Penjelasan analisis 5C (Kasmir, 2004) adalah sebagai berikut: 1. Character menganalisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan. 2. Capacity menganalisis faktor kemampuan untuk mengetahui kesungguhan nasabah melunasi hutangnya. 3. Capital menganalisis modal untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam menanggung beban resiko yang mungkin dialami perusahaan. 4. Collateral
menganalisis
jaminan
untuk
diteliti
keabsahan
dan
kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. 5. Condition menganalisis kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kredit dengan menggunakan 7P (Kasmir, 2004) adalah sebagai berikut: 1. Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari–hari maupun kepribadian masa lalu. 2. Party yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan–golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. 3. Purpose yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. 4. Prospect yaitu menilai usaha nasabah di masa akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 5. Payment yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian kredit. 6. Profitability yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 7
7. Protection yaitu bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.
2. 7
Pengertian Sistem Pengendalian Intern Sebuah organisasi nirlaba independen yang mempunyai tujuan untuk
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui etika dan pengendalian intern yang efektif yang disebut dengan Committee Of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO), dibentuk pada tahun 1985. Komisi ini disponsori oleh 5 organisasi besar di Amerika Serikat yaitu The Ammerican Accounting Association (AAA), The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executive Institute (FEI), The Institute Of Internal Auditors (IIA) dan The Institute Of Management Accountants (IMA). Pengertian Pengendalian Intern-Kerangka kerja terpadu menurut COSO dalam Beyond COSO “Internal Control to enhance corporate governance” oleh Steven J. Root (1998) sebagai berikut: “Internal control is a process, affected by an entity’s board of directors, management and other personnel, design to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the
following
categories:
effectiveness
and
efficiency
of
operations; reliability of financial reporting, and compliance with laws and regulations”.
2. 8
Unsur Sistem Pengendalian Intern Pengendalian internal terdiri atas beberapa unsur-unsur, namun hendaknya
tetap diingat bahwa unsur-unsur tersebut saling berhubungan dalam suatu sistem. Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway atau COSO (Baidaie, 2005) yang meliputi unsur-unsur pokok pengendalian intern adalah a. Lingkungan pengendalian (control environment), suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran penguasaan (control consciousness) dari seluruh pegawainya. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari komponen lain karena menyangkut kedisiplinan dan struktur. 8
b. Penaksiran resiko (risk assestment), adalah proses mengidentifikasi dan menilai resiko-resiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Setelah teridentifikasi, manajemen harus menentukan bagaimana mengendalikannya. c. Aktivitas pengendalian (control activities), adalah kebijakan dan prosedur yang harus ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian ini diterapkan pada semua tingkat organisasi dan pengolahan data. d. Informasi dan komunikasi (information and communication), dua elemen yang dapat membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya. Manajemen harus membangun sistem informasi yang efektif dan tepat waktu. Hal tersebut antara lain menyangkut sistem akuntansi yang terdiri dari caracara dan perekaman (records) guna mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mengelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi yang timbul serta dalam rangka membuat pertanggung jawaban (akuntabilitas) asset dan utang-utang perusahaan. e. Pemantauan (monitoring), suatu proses penilaian sepanjang waktu atas kualitas pelaksanaan pengendalian internal dan dilakukan perbaikan jika dianggap perlu.
2. 9
Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pengendalian intern yang diciptakan dalam suatu perusahaan harus
mempunyai beberapa tujuan. Tujuan dari pengendalian intern (Zaki, 1999) yaitu: a. Menjaga keamanan harta milik perusahaan. b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. c. Memajukan efisiensi operasi perusahaan. d. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi. 1\o651 2. 10 Pedoman Sistem Pengendalian Intern Perbankan Sistem pengendalian pada proses pemberian kredit pada hakikatnya menginginkan agar sasaran kredit tercapai baik bagi bank maupun nasabahnya, 9
serta untuk menghindari terjadinya kredit macet. Menurut SE No.05/22/DPNP Bank Indonesia, penerapan sistem pengendalian intern dalam perbankan meliputi: 1. Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian a.
Dewan komisaris berperan secara aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian intern.
b.
Dewan komisaris melakukan kajian ulang terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian intern yang dibuat oleh auditor intern dan auditor ekstern.
c.
Memelihara struktur organisasi
yang mencerminkan kewenangan,
tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas. d.
Memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian intern telah dilaksanakan oleh pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai.
2. Identifikasi dan penilaian resiko Penilaian resiko merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai resiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Resiko dapat timbul dan berubah sesuai dengan kondisi bank, antara lain perubahan kegiatan operasional bank, perubahan susunan personalia, perubahan sistem informasi, pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu, perkembangan teknologi, perubahan dalam sistem akuntansi, dan hukum yang berlaku. 3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Kegiatan pengendalian antara lain kaji ulang kinerja operasional, kaji ulang manajemen, pengendalian sistem informasi, pengendalian aset fisik, dokumentasi, pemisahan fungsi. 4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi
10
a.
Proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen dilaksanakan secara berkala. Setiap penyimpangan segera diinvestigasi dan diatasi permasalahannya.
b.
Sistem informasi harus menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen resiko.
c.
Sistem informasi harus menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
d.
Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.
e.
Sistem pengendalian intern bank harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pejabat dan karyawan memahami dan memenuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku.
5. Pemantauan dan tindakan koreksi atas penyimpangan a.
Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern.
b.
Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern.
c.
Bank harus menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern.
2. 11
Prinsip Kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) adalah suatu asas atau
prinsip yang menyatakan bahwa bank menjalankan fungsi atau kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya (Mulyadi, 2002). Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 sebagai perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dalam prinsip kehati-hatian perkreditan (Tawaf, 1999), berkaitan dengan: 1. Kebijakan pokok perkreditan, terdiri dari prosedur kredit yang sehat, kredit yang mendapat perhatian khusus, perlakuan kredit yang plafondering, prosedur 11
penyelesaian kredit bermasalah, pengahapusbukuan, dan pelaporan kredit macet, tata cara penyelesaian barang agunan kredit. 2. Kebijakan bank dalam pemberian kredit pada pihak terkait terdiri dari Batasan jumlah maksimum kredit yang diberikan, Tata cara penyediaan kredit, Persyaratan kredit, Kebijakan pemenuhan ketentuan perkreditan. 3. Pemecahan kredit yang perlu dihindari bank. 4. Tata cara penilaian kualitas kredit, hasil penilaian kolektibilitas kredit telah sesuai dengan ketentuan BI.
3. METODE PENELITIAN Penelitian yang dilakukan adalah penelitian secara langsung dengan mendatangi objek penelitian yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Majapahit Semarang guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui pihak-pihak yang terkait dalam pemberian kredit, khususnya mengenai sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit. Jenis data yang dikumpulkan adalah berupa data yang terdiri dari data primer dan data sukunder. Data primer yaitu data yang belum diolah yang diperoleh langsung dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Majapahit Semarang, seperti hasil jawaban kuesioner dan wawancara dengan cara tanya jawab kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan pemberian kredit dan pengendalian internal dalam sistem pemantauan perusahaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh sehubungan dengan perusahaan yang telah terdokumentasi seperti dokumen sejarah berdirinya, struktur organisasi, uraian deskripsi pekerjaan dari pihak-pihak yang terkait, formulir, bukti dan catatan yang berhubungan dengan proses pemberian kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Majapahit Semarang. Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah wawancara, kuesioner, observasi dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis penerapan sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit dan analisis keefektifitas pengendalian intern pemberian kredit mikro dengan menggunakan pendekatan attribute sampling model fixed sample size. Uji penerapan dilakukan dengan melihat kepatuhan PT. Bank Mandiri 12
(Persero) Tbk. Cabang Majapahit Semarang dengan Kebijakan Kredit Bank Indonesia dan Manual Produk Kredit Bank Mandiri. Untuk uji efektivitas, atribut diambil dari formulir aplikasi, laporan kunjungan nasabah, nota analisa kredit, perhitungan analisa keuangan dan kebutuhan limit kredit, surat penawaran dan pemberian kreditdan perjanjian kredit. Populasi dalam penelitian ini adalah semua formulir pemberian kredit Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang selama periode Oktober 2009-September 2010. Sampel awal dalam penelitian ini adalah 100 sampel dan jumlah sampel tersebut diperoleh dari tabel penentuan besarnya sampel dengan tingkat keandalan sebesar 95%.
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada Proses Pemberian Kredit Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang Penilaian dilakukan dengan kuesioner pengendalian intern dan checklist Kebijakan Perkreditan Bank Indonesia. Review checklist dilakukan terhadap kesesuaian penerapan Manual Produk Kredit Mikro Bank Mandiri dengan Kebijakan Perkreditan Bank Indonesia. Hasil review checklist tersebut adalah bahwa Manual Produk Kredit Mikro Bank Mandiri telah memenuhi pokokpokok Kebijakan Perkreditan Bank Indonesia. Review juga dilakukan terhadap kuesioner komponen-komponen pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil kuesioner adalah sebagai berikut: 1.
Lingkungan Pengendalian
a.
Nilai integritas dan etika
Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang memiliki kode etik perilaku dan pedoman kerja yang tertuang dalam Manual Produk Kredit Mikro. Dengan demikian, dapat menanamkan nilai-nilai integritas dan etika pada seluruh karyawannya, sehingga apabila menerima calon nasabah yang
13
akan mengajukan kredit, karyawan selalu berusaha memberikan pelayanan prima sesuai dengan job description yang ada dalam Manual Kredit Mikro.
Kode etik perilaku dan pedoman kerja tersebut dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan harus dilaksanakan oleh setiap karyawan. Melalui pedoman tersebut pula, manajemen telah berusaha untuk mengurangi keinginan karyawan untuk bertindak tidak jujur, melanggar hukum, dan tidak etis. Apabila ada karyawan yang melakukan penyimpangan maka akan diberlakukan sanksi baik berupa teguran secara lisan maupun secara tertulis. Karyawan yang mendapatkan sanksi berupa teguran secara tertulis, maka: i.
Jika karyawan menerima teguran tertulis pertama kalinya, maka tidak ada pemotongan gaji.
ii.
Jika karyawan menerima teguran tertulis kedua kalinya, maka gaji akan dipotong sebesar 2,5% dari besarnya gaji sebulan selama 3 bulan terhitung sejak karyawan mendapatkan teguran.
b.
Komitmen terhadap kompetensi
Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang telah mendapatkan spesifikasi yang jelas mengenai uraian pekerjaan, latar belakang pendidikan serta keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang karyawan yang akan menduduki suatu posisi tertentu. Dengan memahami spesifikasi tersebut, akan memiliki karyawan yang berkompeten yang dapat menjalankan sistem yang ada, terutama memahami sistem pengendalian intern yang diterapkan.
c.
Dewan direksi dan komite audit
Komite audit internal pada Bank Mandiri berasal dari kantor pusat yang ditugaskan di kantor wilayah yaitu Regional Internal Control (RIC), bertugas mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan perkreditan termasuk proses pemberian kredit mikro, kualitas kredit yang diberikan serta kepatuhan terhadap kebijakan perkreditan secara teratur dan tepat waktu. 14
Dewan komisaris disebut dengan Group Head Mikro Business bertindak mengawasi proses pemberian kredit dan memberikan solusi apabila terdapat suatu masalah yang cukup berat.
d.
Filosofi dan gaya operasi manajemen
Gaya operasi manajemen yang diterapkan adalah desentralisasi, dimana setiap unit dipimpin oleh Mikro Mandiri Manajer dan karyawan diberi keleluasaan untuk mengembangkan kreativitasnya dan belajar membuat keputusan.
e.
Struktur organisasi
Struktur
organisasi
Bank
Mandiri
Cabang
Majapahit
Semarang
menggambarkan hubungan kewenangan dan tanggung jawab. f.
Pembagian wewenang dan tanggung jawab
Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang memberikan lembar wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing karyawan sesuai posisi yang ditempati untuk dipahami dan ditanda tangani. Tanda tangan merupakan berntuk perwujudan dari karyawan bahwa telah memahami wewenang dan tanggung jawab yang akan diberikan oleh Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang.
Jumlah karyawan Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang yang mengelola kredit telah mencukupi untuk merealisasikan pelaksanaan pemberian kredit kepada para calon debitur. Namun untuk posisi Mikro Kredit Analis perlu adanya penambahan personel, karena dilihat peranannya yang penting di setiap Mikro Business Unit hanya terdapat seorang Mikro Kredit Analis termasuk Mikro Business Unit Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang. Sebaiknya jumlah Mikro Kredit Analis disesuaikan dengan besarnya permohonan aplikasi pemberian kredit yang masuk.
g.
Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
Pelaksanaan orientasi karyawan baru terhadap operasional perusahaan diterapkan secara baik oleh Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang, yaitu dengan cara karyawan baru mempelajari terlebih dahulu Manual 15
Produk Kredit Mikro yang dimiliki, sebelum terjun langsung ke lapangan, dan kemudian menerapkan prinsip “learning by doing”. Prinsip ini membuat karyawan baru dapat secara aktif mengembangkan pengetahuan mereka dan belajar dari kesalahan sehingga dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. 2.
Penaksiran Risiko
a.
Risiko
Bank Mandiri Cabang Majapahit dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin dapat timbul dari dari sumber eksternal (perubahan peraturan dan kebijakan dari Bank Indonesia) dan sumber internal (perubahan peraturan kebijakan dari kantor pusat dan kemungkinan error yang terjadi pada sistem).
Apabila ada kebijakan baru mengenai pengelolaan BPR yang dikeluarkan oleh
Bank
Indonesia,
maka
manajemen
akan
berusaha
untuk
menyesuaikan kebijakan tersebut agar Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik sesuai kebijakan perkreditan
dari
Bank
Indonesia.
Sehingga
tetap
menjalankan
operasionalnya dengan memegang prinsip kehati-hatian (prudential banking)
Dalam kegiatan operasionalnya, Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang
telah
menerapkan
sistem
komputerisasi
yang
dapat
meminimalisir timbulnya penyimpangan. Sistem yang memudahkan proses aplikasi perkreditan yang dimiliki oleh Bank Mandiri cabang Majapahit Semarang yaitu Loan Origination System (LOS). Namun seperti semua sistem, dalam praktiknya tetap terdapat kemungkinan adanya error terutama dalam pengimputan data. Error yang pernah terjadi pada sistem Loan Origination System (LOS) yaitu setting Micro Banking Scoring System (MBSS) yang kurang tepat. Sehingga menyebabkan pemberian kredit yang seharusnya tidak direkomendasikan pada sistem Micro Banking Scoring System (MBSS) menjadi direkomendasikan. Menanggapi hal tersebut, Bussines & Product Development bagian Product and System 16
Support yaitu bagian yang mengawasi Loan Origination System (LOS) melalukan pembetulan pada setting Micro Banking Scoring System (MBSS) dan melaporkan peristiwa ini kepada IT Business Solution and Application Service. Kemudian IT Business Solution and Application Service melakukan beberapa penyempurnaan pada tampilan menu, diantaranya ditambahkan setting AGF pada Bank Delivery System (BDS). Bank Delivery System adalah sistem yang dimiliki mandiri untuk pembukaan rekening baik rekening tabungan maupun pinjaman. Selain itu, ditambahkan sub menu checking yang berfungsi melakukan checking blacklist Bank Mandiri dan deduplikasi debitur atas fasilitas kredit di Bank Mandiri. Denagn demikian diharapkan dapat mengurangi kerugian yang mungkin timbul dalam pemberian kredit mikro. b.
Mengelola perubahan
Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang mengidentifikasi adanya perubahan dalam persaingan penawaran produk kredit mikro.
3.
Aktivitas pengendalian
Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang telah memiliki pemisahan tugas yang cukup dalam prosedur pemberian kredit. Penawaran dilakukan oleh Mikro Kredit Sales (MKS), perhitungan kelayakan nasabah dilakukan oleh Mikro Kredit Analis (MKA), pemberian keputusan persetujuan kredit dilakukan oleh Mikro Mandiri Manager (MMM) dan Cluster Manager, serta pencairan oleh teller atau melalui atm.
Dalam proses pemberian kredit Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang, bagi debitur yang memberikan agunan atau memiliki usaha, pihak bank melakukan kunjungan secara langsung baik tempat usaha, tanah atau bangunan yang akan diagunkan dan tempat tinggal calon debitur, mengunjungi orang lain yang mempunyai hubungan bisnis dengan calon debitur, dan mengunjungi instansi yang terkait baik jenis usaha maupun tempat usaha calon debitur. Kunjungan dilakukan oleh Mikro Mandiri Manager (MMM), Mikro Kredit Analis (MKA) dan Mikro Kredit Sales (MKS) secara bersama-sama. Sedangkan untuk pinjaman diatas 50 17
juta, kunjungan dilakukan bersama oleh Cluster Manager. Namun pada kenyataannya, kunjungan tidak dilakukan bersama-sama. Terkadang hanya bagian Mikro Kredit Analis (MKA) dengan Mikro Kredit Sales (MKS) atau Mikro Mandiri Manager (MMM) dengan Mikro Kredit Analis (MKA) saja. Alasan kunjungan tidak dilakukan bersama-sama adalah adanya pembagian tugas diantara karyawan. Hal ini dikarenakan tingginnya aplikasi permohonan kredit yang masuk, sehingga tidak memungkinkan kunjungan dilakukan bersama-sama secara terus menerus.
Sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Bank Indonesia, Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang telah melakukan analisis 5C dan 7P terhadap kredit yang diajukan. Hal ini terlihat dari formulir-formulir yang berkaitan dengan pemberian kredit mikro memuat informasi mengenai data calon debitur (character), data penghasilan calon debitur (capacity), modal usaha (capital), jenis usaha (condition of economy), dan data jaminan (collateral) serta kepribadian (personality), penggolongan (party), tujuan (purpose), prospek (prospect), pembayaran (payment), laba (profitability), dan perlindungan (protection).
4.
Informasi dan Komunikasi
a.
Informasi
Pada saat melaksanakan analisis kelayakan calon debitur, Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang telah mengusahakan bank to bank information dan memperhatikan ID Bank Indonesia atas calon nasabah kreditnya.
Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang memperoleh informasi calon debitur baik dari sumber internal maupun sumber eksternal. Bank Mandiri memperoleh informasi debitur melalui sosialita. Sosialita adalah salah satu cara
mengumpulkan
informasi
calon
debitur
dengan
melakukan
pembicaraan secara langsung kepada calon debitur untuk menggali dan menyakini kebenaran informasi yang diberikan. Memperoleh informasi juga dapat dilakukan dengan orang lain, bisa dari lingkungan sekitar , tetangga, orang yang mempunyai hubungan bisnis (supplier, pembeli dan 18
pihak lain), atau instansi yang berwenang berkaitan dengan legalitas usaha calon debitur (RT , RW, Kelurahan, dan pihak lain). Cara kedua mendapatkan informasi calon debitur yang memiliki usaha atau memberikan agunan dengan melakukan kunjungan survei ke lokasi atau disebut dengan On the Spot. On the Spot yaitu mengunjungi secara langsung baik tempat usaha dan tempat tinggal calon debitur, mengunjungi orang lain yang mempunyai hubungan bisnis dengan calon debitur, mengunjungi instansi yang terkait baik jenis usaha maupun tempat usaha calon debitur. Dan cara terakhir yang dilakukan untuk mendapatkan informasi debitur adalah On Desk yaitu menggali informasi dan menyakini informasi yang telah diberikan dengan cara menelpon calon debitur atau melakukan pengumpulan informasi terhadap usaha yang sejenis melalui website. Semua informasi yang diperoleh harus dituangkan dalam laporan baik laporan kunjungan dan laporan on desk. b.
Komunikasi
Komunikasi pada Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang dilakukan melalui briefing dan sharing. Briefing dilakukan pada pukul 08.00 dan sharing pada pukul 16.00 sedangkan untuk sharing Pada sesi inilah disampaikan informasi dari pusat yang perlu disampaikan kepada seluruh karyawan.
5.
Pemantauan
a.
Pengawasan Terus Menerus
Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang melakukan inspeksi secara mendadak, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang cukup akurat untuk membuktikan tingkat efektivitas sistem pengendalian intern yang telah diterapkan perusahaan. Inspeksi dilakukan oleh Regional Internal Credit (RIC)
Adanya rapat rutin memungkinkan adanya arus informasi yang cepat sehingga rekomendasi-rekomendasi dari Group Head Mikro Business Group, Regional Internal Credit (RIC), Cluster Manager dapat dengan cepat direspon oleh Mandiri Mikro Manager (MMM). 19
b.
Evaluasi terpisah
Evaluasi terhadap sistem pengendalian intern perusahaan dan kebijakan perkreditan dilakukan oleh auditor internal (Regional Internal Control).
Manual Produk Kredit Mikro, struktur organisasi, dan instruksi pelaksanaan kredit Bank Mandiri cabang Majapahit Semarang telah tersedia dan dikomunikasikan kepada karyawan terutama kepada bagian kredit.
4.2 Analisis Keefektifitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit Mikro pada Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang Cabang Majapahit Semarang Langkah pertama dalam menguji keefektifan pengendalian intern dengan pendekatan attribute sampling adalah penentuan attribute sampling itu sendiri. Atribut yang ditetapkan untuk penelitian ini adalah 1.
Dilakukan identifikasi formulir aplikasi yang dianggap sah oleh Mikro Kredit Sales (MKS).
2.
Adanya verifikasi kebenaran penulisan data calon debitur melalui formulir aplikasi yang dilakukan oleh Mikro Kredit Sales (MKS).
3.
Adanya pemberian otorisasi pada laporan kunjungan nasabah yang dilakukan oleh Mikro Kredit Sales (MKS) dan Mikro Kredit Analis (MKA).
4.
Adanya analisis kelayakan pada calon debitur dengan media nota analisa kredit yang dilakukan oleh Mikro Kredit Analis (MKA).
5.
Adanya pemeriksaan kebenaran perhitungan analisa keuangan dan kebutuhan limit kredit yang dilakukan oleh Mikro Kredit Sales (MKS).
6.
Adanya pemeriksaan validitas Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang dilakukan oleh Mikro Mandiri Manager (MMM) dengan memberikan tanda tangan.
7.
Adanya pemeriksaan legalitas Perjanjian Kredit (PK) yang dilakukan oleh Mikro Mandiri Manager (MMM) dengan memberikan tanda tangan.
20
8.
Adanya pengecekan keakuratan penilaian kelayakan pada nota analisa kredit yang dilakukan oleh Mikro Mandiri Manager (MMM) dengan memberikan tanda tangan.
9.
Evaluasi laporan kunjungan usaha yang dilakukan oleh Mikro Mandiri Manager (MMM).
10.
Evaluasi nota analisa kredit oleh Mikro Mandiri Manager (MMM).
11.
Compliance review pada perhitungan analisa keuangan dan kebutuhan limit kredit oleh Mikro Kredit Analis (MKA).
12.
Compliance review pada perhitungan analisa keuangan dan kebutuhan limit kredit oleh Mikro Mandiri Manager (MMM).
Hasil Pemeriksaan: Pemeriksaan dilakukan dengan cara penelusuran satu persatu pada formulir-formulir kedit Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang tersebut sesuai dengan atribut yang telah ditentukan. kredit. Apakah telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang. Evaluasi Efektivitas: hasil keseluruhan menyatakan tingkat penyimpangan pada kegiatan kredit adalah 0 (nol). Berdasarkan tabel 4.1, besarnya AUPL adalah 3% dan DUPL yang ditetapkan adalah 5%. Berarti AUPL lebih kecil dari DUPL. Sehingga disimpulkan bahwa pengendalian intern untuk atribut ini adalah efektif. Tabel 4.1 Evaluasi Hasil : Tingkat Keandalan 95% Sample Size
Upper Precision Limit : Percent Rate of Occurance 1
2
3
10
0
100
21
4
5
6
Hasil pemeriksaan dari pengujian pengendalian intern pemberian kredit mikro dengan menggunakan atribut sampling model fixed sample size, secara singkat dapat dijelaskan berikut ini (lihat tabel 4.2) Attribute: Tabel 4.1 Hasil Pemeriksaan Pengujian Pengendalian Intern Pemberian Kredit di Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang No.
Attribute
Sampel
Error
R%
DUPL
AUPL
Keterangan
1.
1
100
0
95%
5%
3%
Efektif
2.
2
100
0
95%
5%
3%
Efektif
3.
3
100
0
95%
5%
3%
Efektif
4.
4
100
0
95%
5%
3%
Efektif
5.
5
100
0
95%
5%
3%
Efektif
6.
6
100
0
95%
5%
3%
Efektif
7.
7
100
0
95%
5%
3%
Efektif
8.
8
100
0
95%
5%
3%
Efektif
9.
9
100
0
95%
5%
3%
Efektif
10.
10
100
0
95%
5%
3%
Efektif
11.
11
100
0
95%
5%
3%
Efektif
12.
12
100
0
95%
5%
3%
Efektif
22
5.
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Pengujian terhadap sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit di Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang telah dilakukan dengan bertitik pada rumusan masalah, landasan teori, dan data yang diperoleh maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1.
Manual Produk Perkreditan Bank Mandiri telah memenuhi pokok-pokok Kebijakan Perkreditan Bank Indonesia.
2.
Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang telah memenuhi unsur lingkungan pengendalian seperti nilai integritas yang ditunjukan melalui kode etik pada Manual Produk Kredit Mikro, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas yang ditunjukan melalui struktur organisasi, karyawan yang berkompeten serta adanya pengawasan dari Group Head dan Regional Internal Control (RIC).
3.
Pada unsur penaksiran resiko, Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang dapat menganalisis resiko yang timbul baik dari sisi internal maupun eksternal sehingga dapat mengelola dengan baik apabila terjadi perubahan secara mendadak. Kegiatan analisis resiko ini dimudahkan dengan adanya Loan Origination System (LOS) dengan adanya program Micro Banking Scoring System (MBSS). Sehingga kualitas kredit yang diterima dapat dipertanggungjawabkan.
4.
Unsur aktivitas pengendalian ditunjukan dengan dilakukan analisis 5C dan 7P pada calon debitur serta adanya agunan yang diberikan. Pengendalian juga dilakukan melalui perjanjian kredit berisi kesepakatan yang di atur secara jelas antara pihak bank dengan calon debitur.
5.
Unsur informasi dan komunikasi serta pemantauan berjalan dengan baik pada Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang.
6.
Dalam pemberian kredit mikro pada Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang terdapat kelemahan yang masih terjadi yaitu dalam hal jumlah karyawan untuk posisi Mikro Kredit Analis (MKA) masih perlu adanya penambahan personel. Hal ini mengingat bahwa Bank Mandiri Cabang 23
Majapahit Semarang termasuk dalam Mikro Business Unit dengan jumlah aplikasi permohonan kredit mikro yang tinggi. Di khawatirkan terjadi kelalaian oleh Mikro Kredit Analis (MKA) dalam menganalisis kualitas kredit yang di ajukan oleh calon debitur. 7.
Kepatuhan untuk melakukan kunjungan nasabah atau on the spot sedikit menyimpang dari Manual Produk Kredit Mikro. Dalam kunjungan seharusnya dilakukan oleh Mikro Kredit Analis (MKA) dan Mikro Kredit Sales (MKS) secara bersama-sama. Sedangkan untuk pinjaman diatas 25 juta kunjungan dilakukan bersama oleh Mikro Mandiri Manager (MMM), dan untuk pinjaman diatas 50 juta, kunjungan dilakukan bersama oleh Cluster Manager. Namun pada kenyataannya, kunjungan tidak dilakukan bersamasama. Terkadang hanya bagian Mikro Kredit Sales (MKS) dengan Mikro Mandiri Manager (MMM). Alasan kunjungan tidak dilakukan bersama-sama adalah adanya pembagian tugas diantara karyawan, mengingat jumlah Mikro Kredit Analis hanya seorang. Hal ini dikarenakan tingginnya aplikasi permohonan kredit yang masuk, sehingga tidak memungkinkan kunjungan dilakukan bersama-sama secara terus menerus.
8.
Hasil pengujian pengendalian terhadap sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit di Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang dengan menggunakan metode Attribute Sampling model fixed sample size menunjukan bahwa pengendalian terhadap proses pemberian kredit adalah efektif karena jumlah batas ketepatan yang dicapai (Achieved Upper Precission Limit / AUPL) sebesar 3% lebih kecil atau sama dengan Desired Upper Precision Limit (DUPL) 5%, pada confidence level 95%, dan rate of occurrence 1%.
5.2 Keterbatasan Penelitian Keterbatasan dalam penelitian ini adalah 1.
Metode pengumpulan data wawancara kurang maksimal dikarenakan adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pihak manajemen Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang. 24
2.
Terdapat beberapa jenis audit untuk sistem pengendalian intern, diantaranya kegiatan audit operasional (operasional audit), audit kepatuhan (compliance audit), audit keuangan (financial audit), audit sistem informasi (information system audit), audit investigasi (investigative audit), audit di belakang meja.
5.3 Saran Berdasarkan analisa dan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut: 1.
Adanya penambahan karyawan untuk posisi Mikro Kredit Analis (MKA). Hal ini dikarenakan tingginya jumlah aplikasi permohonan kredit mikro pada Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang, namun tidak diimbangi dengan jumlah analis yang memadai. Dengan demikian dikhawatirkan akan terjadi kelalaian yang mengakibatkan suatu kerugian.
2.
Dengan adanya penambahan Mikro Kredit Analis (MKA) maka diharapkan dapat mempermudah kinerja Mikro Kredit Analis (MKA) dalam melakukan kunjungan atau on the spot. Fungsi analis dalam proses pemberian kredit termasuk melakukan kunjungan atau on the spot penting untuk menghasilkan kredit yang berkualitas. Dengan demikian diharapkan tingkat kepatuhan untuk tata cara kunjungan atau on the spot dapat terpenuhi sesuai dengan Manual Produk Kredit Mikro.
25
DAFTAR PUSTAKA
Baidaie, M.Chatim. 2005. Corporate Governance dan Kebijakan Audit. Edisi Revisi. Yayasan Pendidikan Internal Audit, Institut Pendidikan dan Pelatihan Audit dan Manajemen, Jakarta. Bank Mandiri. 2009. Manual Produk Kredit Mikro. Jakarta. Bank Mandiri. 2010. Overview Micro Bussines. Jakarta. Kasmir. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Mulyadi. 2002. Auditing Buku 1. Edisi Keenam. Jakarta : Salemba Empat. Surat Edaran No.05/ 22/ DPNP. 2003. Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum. Suyatno, Thomas. 1993. Dasar-dasar Perkreditan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Steven, J.Root. 1998. Beyond COSO-Internal Control to enhance Corporate Governance, Canada. Tawaf, Tjukria P. 1999. Audit Intern Bank. Edisi kesatu dan kedua. Jakarta: Salemba Empat. Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Zaki, Baridwan. 1999. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. Yogyakarta: BPFE
26
