Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penilaian Risiko Berbasis Prinsip Kehati-hatian pada Kegiatan Kredit di PD

Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penilaian Risiko Berbasis Prinsip Kehati-hatian pada Kegiatan Kredit di PD. BPR BKK Ungaran

Oleh : AGATA KRISMA KARITAS 232008039

KERTAS KERJA Diajukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Guna Memenuhi Sebagian dari Persyaratan-persyaratan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS PROGRAM STUDI

: EKONOMIKA DAN BISNIS : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2013 i

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA Jalan Diponegoro 52 – 60 Telp. (0298) 321212, 311881 Telex 322364 ukswsa ia Salatiga 50711 – Indonesia Fax. (0298) -3 21433 PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : AGATA KRISMA KARITAS NIM : 232008039 Program Studi : AKUNTANSI Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi, Judul : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENILAIAN RISIKO BERBASIS PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA KEGIATAN KREDIT di PD. BPR BKK UNGARAN Pembimbing : Hari Sunarto, SE., MBA., Ph.D Tanggal diuji

:

Adalah benar-benar hasil karya saya. Di dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan atau gagasan orang lain yang diambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila kemudian terbukti saya ternyata melakukan tidakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh. Salatiga, 10 Juli 2013 Yang memberi pernyataan

Agata Krisma Karitas ii

Penilaian Risiko Berbasis Prinsip Kehati-hatian pada Kegiatan Kredit di PD. BPR BKK Ungaran

Oleh : AGATA KRISMA KARITAS 232008039

KERTAS KERJA Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Guna Memenuhi Sebagian dari Persyaratan-persyaratan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS PROGRAM STUDI

: EKONOMIKA DAN BISNIS : AKUNTANSI

Disetujui oleh :

Hari Sunarto, SE., MBA., Ph.D Pembimbing

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2013 iii

ABSTRACT PD. BPR BKK Ungaran a financial institution is one of the source of funding and has a very important role in the distribution of fund in the form of credit (loan)to partien who need funds. In lending to companies and communities for the benefit of the financing required to implement prudential banking principles. As well as also required an adequate system of internal controls so as to provide benefits to improve the effectiveness and efficiency of operations. It is on the basis of the loan because the bank contains a high risk. The purpose of this research is to help the PD. BPR BKK Ungaran in analyzing the internal control system for credit risk assessment based on the principle of prudence in lending that has been running in PD. BPR BKK Ungaran. It is expected that the system can reduce the risks that may arise due to congestion of cash flows resulting from negligence of the bank itself and its customers. From the analysis we concluded that the system of internal controls over credit risk assessment has been running very well for applying the precautionary principle set by Bank Indonesia. So there is no possibility of losses resulting from credit activities undertaken in PD. BPR BKK Unggaran. Keywords: Internal Control System, Precautionary Principle

iv

SARIPATI

PD. BPR BKK Ungaran sebagai lembaga keuangan merupakan salah satu sumber dana dan memiliki peranan yang sangat penting untuk penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. Dalam menyalurkan kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bank. Serta diperlukan pula sistem pengendalian internal yang memadai sehingga dapat memberi manfaat untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi operasi perusahaan. Hal ini di dasarkan karena dalam pemberian kredit oleh bank tersebut mengandung resiko yang tinggi. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk membantu PD. BPR BKK Ungaran dalam menganalisis sistem pengendalian internal terhadap penilaian risiko kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian terhadap kegiatan kredit yang selama ini telah berjalan di PD. BPR BKK Ungaran. Sehingga diharapkan dengan sistem ini dapat memperkecil risiko yang mungkin timbul karena kemacetan arus kas yang bersumber dari kelalaian bank itu sendiri maupun nasabahnya. Dari hasil analisis dapat diperoleh kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal terhadap penilaian risiko kredit sudah berjalan sangat baik karena menerapkan prinsip kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. Sehingga tidak ada kemungkinan kerugian yang dihasilkan dari kegiatan kredit yang dijalankan di PD. BPR BKK Ungaran. Kata Kunci

: Sistem Pengendalian Internal, Prinsip Kehati-hatian

v

KATA PENGANTAR

Dalam menjalankan kegiatan yang efisien dan efektif bank memerlukan suatu Sistem Pengendalian Internal. Salah satunya adalah melakukan penilaian risiko dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam melakukan kegiatannya BPR wajib mematuhi prinsip kehati-hatian, yang antara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Maka penulis melakukan penelitian untuk menganalisis penilaian risiko yang berbasis prinsip kehati-hatian terhadap kegitan kredit di PD. BPR BKK Ungaran dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai pemberian kredit sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dapat mengurangi risiko kredit yang sering terjadi pada jenis bank perkreditan. Sehingga kertas kerja ini berjudul “Analisis Pengendalian Internal Terhadap Penilaian Risiko Berbasis Prinsip Kehati-hatian pada Kegiatan Kredit di PD. BPR BKK Ungaran”. Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah dan berguna untuk menambah wawasan bagi penulis agar siap terjun dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan kesadaran akan keterbatasan dan kekurangannya dalam penyajian maupun pembahasan dalam kertas kerja ini, sangat diharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun. Semoga kertas kerja ini dapat bermanfaat bagi pihak BPR dan pengembangan ilmu akuntansi bagi semua pihak. Salatiga, 10 Juli 2013

Agata Krisma Karitas

vi

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebelumnya penulis ingin memanjatkan segala Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis telah menyelesaikan kertas kerja ini dengan baik. Selama proses penulisan kertas kerja ini, penulis menyadari terdapat keterbatasan dalam penulisan kertas kerja ini, sehingga tidak lepas dari dukungan serta bantuan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada : 1. Bapak Hari Sunarto, SE., MBA., Ph.D selaku pembimbing dan dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 2. Ibu Like Soegijono, SE., M., Ak., selaku wali studi yang telah mengarahkan dan memberikan dukungan sampai akhir masa studi penulis. 3. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, yang pernah mengajar dan telah membagi pengetahuan selama penulis menuntut ilmu sebagai mahasiswa di FEB UKSW Salatiga. 4. Ayah dan ibu tercinta, Yohanes Supriyanto dan Yuliana Titik Murtingsih yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan cinta kasihnya tanpa henti selama menempuh studi serta selalu mendampingi penulis dikala sedang terjatuh. 5. Bude Ani, Om Wawan, Bulek Wiwit, Om Soegi, Bulek Anna Kristina serta saudara-saudara lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semua, terima kasih atas perhatian, motivasi, bantuan serta doa penulisan ini.

vii

selama menyelesaikan

6. Adikku tersayang Thomas Krisnanda Kristian, yang selalu memberikan semangat penulis selama proses penulisan ini. 7. Sahabat-sahabat terbaikku, Vivi Kusuma Dewi, Intan Mariana, Lucyana Caroline Toyo, Elisa Kurnia Dewi, Stefany Angela Putri, Lolita, Noviana Angela, dan semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan semuanya, terima kasih atas dukungan, perhatian, dan doa yang telah diberikan selama ini. 8. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian.

Salatiga, 10 Juli 2013

Agata Krisma Karitas

viii

DAFTAR ISI Halaman Judul ......................................................................................................... i Pernyataan Keaslian Karya Tulis Skripsi ...............................................................ii Halaman Persetujuan Skripsi .................................................................................iii Abstract ..................................................................................................................iv Saripati ....................................................................................................................v Kata Pengantar .......................................................................................................vi Ucapan Terima Kasih ...........................................................................................vii Darftar Isi ...............................................................................................................ix Daftar Tabel .......................................................................................................... xi Daftar Lampiran ................................................................................................... xii LATAR BELAKANG .......................................................................................... 1 KAJIAN PUSTAKA ............................................................................................ 7 Sistem Pengendalian Internal .................................................................... 7 Prinsip Kehati-hatian Dalam Melakukan Kegiatan Usaha BPR .............. 9 Efektivitas Sistem Pengendalian Internal ................................................ 18 METODE PENELITIAN .................................................................................. 22 Satuan Pengamat dan Satuan Analisis ..................................................... 22 Jenis Data dan Prosedur Pengumpulan Data ............................................ 22 Teknik dan Langkah Analisis Data .......................................................... 23 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................................ 25 Gambaran Umum Objek Penelitian ........................................................ 25 Analisi Sistem Pengendalian Internal pada Penilain Risiko di PD. BPR BKK Ungaran ........................................................................................... 28 Analisis Pemberian Kredit Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian di PD. BPR BKK Ungaran ........................................................................................... 33 Analisis Aspek Prinsip Kehati-hatian dalam Melakukan Kegiatan Usaha PD. BPR BKK Ungaran ........................................................................... 35

ix

PENUTUP .......................................................................................................... 47 Kesimpulan .............................................................................................. 47 Implikasi Terapan ..................................................................................... 48 Keterbatasan Penelitian ............................................................................ 48 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 50 DAFTAR RIWAYAT HIDUP .......................................................................... 51 LAMPIRAN ………………................................................................................ 53

x

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Peringkat KPMM atau CAR ....................................................... 12 Tabel 2. Tabel Kelompok Batas Maksimum Pemberian Kredit .......................... 17 Tabel 3. Identifikasi dan Penilaian Risiko Menurut Pedoman Standar Bank Indonesia ................................................................................................ 29 Tabel 4. Identifikasi Penilaian Risiko pada PD. BPR BKK Ungaran .................. 31 Tabel 5. Tabel Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank .......................... 36 Tabel 6. Tabel Kualitas Aktiva Produktif ............................................................ 38 Tabel 7. Tabel Perkembangan Indikator Perbankan Bank Umum dan BPR di Provinsi Jawa Tengah ........................................................................... 40 Tabel 8. Tabel Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif .................................. 42 Tabel 9. Tabel Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait .................................... 45

xi

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian ........................................................................ 54 Lampiran 2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan ...................................... 55 Lampiran 3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ........................................58 Lampiran 4. Kualitas Aktiva Produktif ............................................................... 60 Lampiran 5. Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit ................................ 63

xii

LATAR BELAKANG MASALAH Dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peranan bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan umumnya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Di samping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Bank yang lebih mengutamakan layanan pemberian kredit kepada masyarakat dikenal dengan sebutan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan adanya BPR masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas layanan ini untuk meminjam uang yang nantinya dapat digunakan sesuai tujuan awal peminjaman. BPR adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang berkaitan dengan itu. BPR didirikan dengan dasar pemikiran yaitu, untuk mengurangi kegiatan rentenir di masyarakat pedesaan dan perkotaan, membantu masyarakat agar lebih mengenal fungsi bank sebagai lembaga keuangan, tersedianya modal yang cukup dan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional untuk mengolah BPR dan membantu pemerintah dalam membangun daerah, serta menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi penganggguran. Dengan adanya BPR di tengah-tengah masyarakat, peranannya dalam memberikan pelayanan perbankan kepada lapisan masyarakat terendah akan semakin besar. Salah satu kegiatan bank adalah memberikan kredit. Pemberian kredit memiliki sebuah resiko yaitu adanya kredit macet. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun 1

seluruhnya karena sebagian besar pendapatan bank berasal dari pendapatan bunga kredit yang harus dibayarkan oleh debitur. Kemacetan kredit merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karena bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet. Dalam pemberian kredit, sumber pendanaan bank berasal dari bank itu sendiri, maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Selain itu sumber pendanaan lain, berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito dari para nasabah, serta pinjaman lunak dari lembaga lain. Mengingat resiko kredit macet saat ini yang cukup tinggi, sehingga setiap bank lebih berhati-hati kepada kredit yang beresiko. Untuk mengurangi resiko kredit yang mungkin terjadi, diperlukan suatu pengawasan internal yang handal, sehingga harus lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada calon debitur sesuai dengan sistem pengendalian internal yang berlaku serta prosedur pemberian kredit secara tepat. Selain itu, bank dalam menyalurkan kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehatihatian bank (prudential banking principles). Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini didasarkan karena dalam pemberian kredit oleh bank tersebut mengandung resiko yang tinggi. Kegiatan perbankan tidak bisa seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, karena kenyataannya pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri bila terjadi sesuatu diluar dugaan. 2

Oleh sebab itu, kontrol dari Bank Indonesia terhadap pelaksanaan prinsip kehatihatian dalam dunia perbankan menjadi salah satu solusi terbaik dalam menjaga dan

mempertahankan

eksistensi

perbankan,

yang

pada

akhirnya

akan

menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat terhadap dunia perbankan itu sendiri. Karena fungsi Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas institusi perbankan, ini ditetapkan untuk sementara waktu sebelum terbentuknya lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen. Pada krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 ternyata juga menjadi krisis bagi dunia perbankan nasional. Pada masa ini perbankan nasional harus mengalami keterpurukan. Pada masa ini kinerja perbankan nasional harus menurun dengan tajam, penurunan kinerja perbankan ini salah satunya disebabkan oleh masalah pemberian kredit bank kepada kelompoknya sendiri yang melampaui batas pemberian kredit. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa hampir semua bank yang dilikuidasi pada masa itu telah melakukan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit. Dalam hal ini Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian moneter yang dapat dilakukan dengan beberapa cara yang salah satunya adalah dengan mengatur kredit atau pembiayaan termasuk di dalamnya mengatur batas maksimum pemberian kredit Kewenangan Bank Indonesia ini didasarkan pada ketentuan mengenai larangan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit yang terdapat pada Pasal 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. (Nugroho, 2011)

3

Dalam mengatasi hambatan sistem pemberian kredit terdapat pula sistem pengendalian internal yang merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang dengan tujuan menjaga kekayaan dan catatan perusahaan, untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntan, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi,

2001).

Sistem

pengendalian internal bank merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan, yang bertujuan sebagai kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu; efisiensi dan efektifitas dari kegiatan usaha bank; serta meningkatkan efektivitas budaya risiko pada organisasi secara menyeluruh. (Nugroho, 2008). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

(Sumaryaningrum, 2009)

melakukan penelitian tentang uji pengendalian internal sistem pemberian kredit terhadap PD. BPR BKK Banyubiru menyimpulkan bahwa pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian PD. BPR BKK Banyubiru telah sesuai dengan standar sistem pengendalian intern Bank Indonesia. Sistem pengendalian internal pada sistem pemberian kredit PD. BPR BKK Banyubiru telah melakukan identifikasi dan penilaian risiko dalam pemberian sistem kreditnya yang sesuai dengan Bank Indonesia. Namun terdapat kelemahan pada penilaian risiko atas karyawan yang menangani bagian kredit. Kegiatan pengendalian PD. BPR BKK Banyubiru telah terpenuhi. Sedangkan untuk pemisah fungsi telah menerapkan indikator yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada setiap bagiannya. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi pada PD. BPR BKK Banyubiru masih 4

lemah karena kurangnya publikasi dalam memberikan kredit dan produk yang ditawarkan oleh pihak bank.

Kegiatan pemantauan pada PD. BPR BKK

Banyubiru masih lemah karena kurangnya pengawasan kepada nasabah sehingga belum dikatakan maksimal dalam hal pengendalian pada kegiatan pemantauan. Sehingga dalam hal ini penulis ingin meneliti sistem pengendalian internal khususnya terhadap penilaian risiko terhadap suatu perbankan. Karena kunci kesuksesan manajemen bank adalah bagaimana bank melayani dengan sebaikbaiknya, mereka yang kelebihan uang dan menyimpan uangnya dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan, serta melayani kebutuhan uang masyarakat melalui pemberian kredit. Kredit merupakan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur. Agar pelayanan kredit kepada calon nasabah dapat terlaksana dengan sebaik sesuai aturan maka diperlukan adanya prosedur pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit merupakan metode dalam tindakantindakan yang berkaitan dengan pemberian kredit. Berdasarkan bahasan diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok masalah dalam penelitian adalah : 1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal yang dijalankan terhadap penilaian risiko oleh PD. BPR BKK Ungaran? 2. Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam kegiatan kredit di PD. BPR BKK Ungaran?

5

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mendeskripsikan secara analitis tentang penerapan sistem pengendalian internal terhadap penilaian risiko yang ada pada PD. BPR BKK Ungaran. 2. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penerapan prinsip kehatihatian bank dalam proses pemberian kredit di PD. BPR BKK Ungaran. Selain manfaat yang diperoleh dari penelitian ini untuk : 1. BPR yang diteliti Penelitian ini diharapkan sebagai masukan perbaikan kepada PD. BPR BKK Ungaran mengenai sistem pengendalian internal yang baik guna mendukung sistem pemberian kredit yang diberikan. 2. Pihak akademis Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan untuk menambah pengetahuan tentang sistem pengendalian internal terhadap prosedur pemberian kredit perbankan serta dapat sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

6

KAJIAN PUSTAKA Sistem Pengendalian Internal Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian (Filemon, 2011).

Terselenggaranya sistem pengendalian internal Bank yang

handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari pengurus dan para pejabat Bank. Bagi suatu manajemen, sistem pengendalian intern merupakan alat manajemen untuk melaksanakan tanggung jawab utamanya, yaitu melaporkan informasi keuangan dan operasional yang memadai dan cermat kepada pihak yang berkepentingan. Sedangkan bagi auditor, sistem pengendalian intern digunakan untuk mengetahui apakah prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen perusahaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan jika terjadi kesalahan, akan dapat diketahui dan diatasi dengan cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan seorang manajer yang berpengalaman untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen yang merupakan tujuan dari sistem pengendalian internal.

7

Pengendalian internal dapat dikatakan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 bahwa sistem pengendalian internal tersebut terdiri dari lima elemen utama sistem yang satu sama lain saling berkaitan, sehingga perlu diketahui sebagai berikut yaitu pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian; identifikasi dan penilaian risiko; kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi; sistem akuntansi, Informasi, dan komunikasi; serta kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan. Menurut peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai suatu proses yang integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Puspitaningrum, 2012). Sistem pengendalian internal bukanlah unit kerja yang berhubungan langsung dengan penghasilan perusahaan, tetapi jika peran dan fungsi sistem ini berjalan dengan semestinya maka berhubungan tidak langsung dengan peningkatan penghasilan. Peningkatan penghasilan ini berasal dari tertibnya pembukuan keuangan sehingga dapat mencegah terjadinya kehilangan uang perusahaan, menjaga aset perusahaan dari penyalahgunaan dan kecurangan dan terjaganya mutu pelayanan pelanggan, serta efisiensi usaha. Efisiensi yang dimaksud adalah hal yang berhubungan dengan penentuan apakah tujuan perusahaan dicapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal.

8

Sistem pengendalian internal merupakan unit kerja yang membantu pihak manajemen dalam mengawasi dan mengevaluasi sistem pengendalian internal terhadap sistem pemberian kredit sehingga mengarahkan jalannya prosedur dalam jalur yang benar. Temuan sistem pengendalain internal tidak selalu negatif tetapi juga ada temuan positif, temuan positif ini hendaknya disebarluaskan sehingga dapat menjadi contoh bagi unit kerja yang lain.

Prinsip Kehati-hatian Dalam Melakukan Kegiatan Usaha BPR Usaha perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah usaha yang berisiko, dimana sebagian besar dana dihimpun dari masyarakat disalurkan dalam bentuk kredit yang diberikan, sehingga wajib menerapkan prinsip kehatihatian atau yang juga dikenal dengan prudent principles. Setiap rupiah yang disalurkan dalam bentuk kredit, bank harus berkeyakinan bahwa akan digunakan oleh debitur sesuai dengan perjanjian dan debitur mau serta mampu mengembalikannya kepada bank sesuai dengan waktu dan jumlah yang sudah diperjanjikan. Bank juga harus secara hati-hati dalam pengelolaan portofolio yang dimiliki, sehingga selalu dalam kondisi baik. Sebagai otoritas perbankan, Bank Indonesia menetapkan berbagai peraturan yang terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian bagi bank. Prinsip kehati-hatian perbankan merupakan prinsip yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usaha agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan perbankan

yang berlaku guna menghindari

penyimpangan praktek perbankan yang tidak sehat dan untuk meminimalisir 9

kerugian yang terjadi pada bank. Berdasarkan SK DIR BI No.26/20/KEP/DIR, Tanggal 29 Mei 1993 dan SE BI No.26/2/BPPP Tanggal 29 Mei 1993, Cakupan Prinsip Kehati-hatian, meliputi :

1.



Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)



Kualitas Aktiva Produktif (KAP)



Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)



Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) KPMM merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menilai aspek permodalan yang didasarkan pada CAR (Capital Adiqucy Ratio) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbandingan ratio tersebut adalah modal terhadap Aktiva atau Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penyediaan Modal Minimum BPR, ditetapkan sebagai berikut :  BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko).  Rasio dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Modal KPMM =

X 100% Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

10

Keterangan : Perhitungan ATMR yaitu dengan mengalikan jumlah aktiva atau aset dengan persentase ATMR yang didasarkan pada KPMM yang berlaku. 

Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

Modal inti terdiri dari: modal disetor; agio; dana setoran modal; modal sumbangan; cadangan umum; cadangan tujuan; laba ditahan setelah diperhitungkan pajak; laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak; dan laba tahun berjalan diperhitungkan 50% setelah taksiran pajak. Modal inti diperhitungkan dengan faktor pengurang, berupa goodwill, disagio, rugi tahun-tahun lalu, rugi tahun-tahun berjalan. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, PPAP umum setinggi-tingginya sebesar 1,25% dari aktiva tertimbang menurut risiko, modal pinjaman, pinjaman subordinasi setinggi-tingginya sebesar 50% dari modal inti.  BPR dilarang melakukan distribusi laba jika distribusi dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan BPR tidak mencapai rasio 8%.  BPR yang melanggar KPMM dikenakan sanksi selain diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan BPR juga dikenakan tindakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank serta sanksi administratif.  Aktiva tertimbang menurut risiko terdiri dari aktiva neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aktiva.

11

 Berikut adalah tabel peringkat KPMM atau CAR

Tabel 1. Tabel Peringkat KPMM atau CAR Rasio

Peringkat 1 2 3 4 5

CAR ≥ 12% 9% ≤ CAR < 12% 8% ≤ CAR < 9% 6% < CAR < 8% CAR ≤ 6%

Sumber : SEBI No. 6/23DPNP tanggal 31 Mei 2004 Dikatakan sangat baik apabila rasio CAR lebih dari sama dengan 12% sehingga masuk pada golongan peringkat pertama, jika semakin menurun hingga kurang dari sama dengan 6% maka masuk pada golongan peringkat ke 5 yang diartikan bahwa rasio CAR sangat buruk dalam menentukan nilai aspek permodalan di sebuah perbankan.

2. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kualitas Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif BPR dan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI no 8/19/PBI/2006, ditetapkan sebagai berikut : 

Aktiva Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam Rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Kredit, Sertifikat Bank Indonesia dan Penempatan Dana Antar Bank.

12



Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.



Sertifikat Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SBI, adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.



Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana BPR pada bank lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit yang diberikan dan penanaman dana lainnya yang sejenis.



Aktiva Produktif yang diklasifikasikan adalah aktiva produktif yang sudah mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian bagi BPR.



Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Kredit dan dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank ditetapkan dalan 4 (empat) golongan, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.



Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yaitu aktiva yang diperoleh Bank, melalui lelang atau diluar lelang berdasarkan penyerahan secara suka rela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur yang dinyatakan Macet.

13

 Kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan oleh BPR dapat diturunkan oleh Bank Indonesia dengan professional judgement apabila terjadi kondisi sebagai berikut : Debitur tidak diketahui lagi keberadaannya serta usaha debitur bangkrut.

3. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu untuk menutup resiko kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat penempatan dana dalam bentuk Antar Bank Aktiva. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sesuai PBI NO. 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, yaitu sebagai berikut :  BPR wajib membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus.  PPAP umum ditetapkan paling kurang sebesar : a. 0,5% (lima permil) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia.  PPAP khusus ditetapkan paling kurang sebesar : a. 10% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan. b. 50% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan c. 100% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan; 14



Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) : PPAP yang telah dibentuk PPAP yang wajib dibentuk

 BPR wajib melakukan penilaian atas agunan untuk mengetahui nilai ekonomisnya.  BPR wajib membebankan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi.  Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui: penjadualan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.

4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/ 2005 yang telah diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Umum Pemberian Kredit Bank Umum. Ketentuan ini diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 7/14/PBI/DPNP tertanggal 18 April 2005. Bank juga diwajibkan menerapkan manajemen risiko terutama manajemen risiko terhadap penyediaan dana kredit kepada pihak terkait maupun terhadap peminjam yang memiliki eksposur besar. Tujuan dari penetapan BMPK adalah untuk 15

penyebaran risiko (risk spreading) agar tidak terjadi pengumpulan portofolio pada suatu kelompok tertentu baik yang terkait dengan bank maupun pihak lain yang tidak terkait dengan bank itu sendiri. Bank Indonesia juga memuat persayaratan tertentu terkait dengan BMPK. Pertama, paling sedikit terdapat satu anggota kelompok peminjam yang sahamnya dimiliki publik sebesar 40% atau lebih. Kedua, perusahaan yang dimiliki publik telah ditetapkan mendapat insentif pengurangan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketiga, porsi kepemilikan publik pada perusahaan yang dimaksud wajib dipertahankan sampai dengan fasilitas yang diperoleh perusahaan tersebut lunas, yang wajib dituangkan dalam perjanjian antara bank dengan debitor. Keempat, saham yang dimiliki publik tidak boleh secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh pengendali atau pemegang saham lainnya. Porsi penyediaan dana kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu ini tidak boleh lebih kecil dari porsi penyediaan dana kepada anggota kelompok lainnya. Sementara penyediaan dana tambahan yang berasal dari peningkatan BMPK terhadap kelompok peminjam yang memenuhi persyaratan hanya dapat diberikan kepada anggota kelompok sesuai aturan yang ditetapkan. Bank Indonesia menyebutkan bahwa Batas Maksimum Pemberian Kredit dikelompokkan menjadi BMPK untuk Pihak Terkait dengan Bank serta BMPK untuk Pihak Tidak Terkait dengan bank. Kriteria Pihak Terkait dan Pihak Tidak Terkait dengan bank dirinci oleh bank Indonesia dalam

16

“Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998” (Bab 1, pasal 1). Tabel 2. Tabel Kelompok Batas Maksimum Pemberian Kredit BMPK untuk Pihak Terkait

BMPK untuk Pihak Tidak Terkait

BMPK untuk seluruh Pihak

BMPK untuk Pihak Tidak Terkait

Terkait

ditetapkan

ditetapkan

setinggi-

setinggi

–

tingginya

tingginya sebesar 10% dari

sebesar 20% dari modal usaha, sejak

modal sesuai peraturan yang

tanggal 1 Januari 2003. Jika BMPK

telah ditetapkan BI.

diberikan kepada pihak tidak terkait dengan bank tersebut.

Sumber : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 Pemberian kredit kepada Pihak Terkait harus dibatasi, sehingga dihindari kecenderungan pemberian kredit yang lebih diutamakan untuk kepentingan kelompok sendiri. Jika BMPK diberikan kepada pihak terkait Peningkatan terhadap BMPK untuk pihak tidak terkait akan mendorong perusahaan untuk go public. BMPK diberlakukan kepada debitur dalam rangka penyebaran risiko dan penerapan asas pruden bagi Bank Umum. Semakin kecil BMPK akan semakin sedikit debitur yang memperoleh kredit besar, yang artinya resiko kredit bank lebih tersebar karena dengan modal yang sama, kredit dapat diberikan kepada debitur yang lebih banyak. Dengan mengetahui batas maksimum pemberian kredit maka sistem pemberian kredit pun dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem pemberian kredit merupakan suatu tindakan yang digunakan oleh 17

pihak bank dalam memberikan fasilitas kreditnya kepada nasabah untuk membantu dalam permodalan atau membantu pengembangan usahanya. (Kamus Ekonomi dan Perbankan). Pada dasarnya bank mempunyai tata cara, persyaratan dan prosedur permohonan kreditnya sendiri-sendiri, namun tetap saja secara konsisten mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku bagi kalangan perbankan.

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Efektifitas adalah suatu hal yang berhubungan dengan penentuan apakah tujuan perusahaan yang ditetapkan telah tercapai. Sehingga dalam hal ini, efektifitas dalam pemberian kredit apakah telah sesuai dengan penentuan sistem pengendalian internal, karena struktur pengendalian internal terhadap sistem pemberian dan pengembalian kredit melihat pada aspek-aspek atau langkahlangkah tertentu, baik positif maupun negatif yang ditimbulkan dari struktur pengendalian yang telah ada terhadap aktivitas kredit yang berlangsung selama ini. Perlu diketahui bahwa Sistem Pengendalian Internal juga memiliki kelemahan yaitu efektifitas yang terbatas. Jadi mungkin saja sistem tersebut tidak dapat mencegah suatu kesalahan tertentu. Selain itu, Sistem Pengendalian Internal juga dapat diakali oleh personel, baik secara sendiri-sendiri maupun kolusi. Oleh karena itu, manajemen perlu menguji apakah Sistem Pengendalian Internal yang telah dibangun sudah berjalan secara efektif atau belum. Hasil penelitian studi kasus pada PD BPR Salatiga (Filemon, 2011) menerapkan SEBI No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang “Pedoman 18

Pengendalian Intern bagi Bank Umum” sebagai indikator untuk melihat kinerja BPR dalam menjalankan kegiatan pengendalian internal. Pengendalian internal yang dilakukan pada penelitian ini sudah mencakup detail hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian internal pada SEBI No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang “Pedoman Pengendalian Intern bagi Bank Umum” terdiri dari lima elemen yang pertama yaitu pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian, menekankan kepada hubungan antara manajemen puncak dengan bagian bawahnya dalam stuktur organisasi. Evaluasi mengenai kinerja perusahaan berhubungan dengan efektivitas pengawasan kredit yang dijalankan oleh Satuan Pengawasan Kredit yang dilakukan secara berkala tiap minggu di hari Jumat untuk memperbaiki kinerja dalam rencana kerja satu minggu berikutnya. Elemen yang kedua yaitu identifikasi dan penilaian risiko, dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di BPR tersebut secara berkesinambungan. Kaji ulang penelitian risiko kredit dilakukan secara mingguan, bersamaan dengan perencanaan bagian pemasaran untuk program kerja satu minggu kedepan. Koordinasi SPI dan marketing dilakukan setiap sore. Koordinasi dilakukan sebagai evaluasi dan rencana kerja satu minggu kedepan. Elemen yang ketiga yaitu kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi, dalam kegiatan pengendalian ini dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern biasanya dilakukan secara insidental. Satuan pengawas intern berkewajiban memberikan laporan dalam bentuk dokumen resmi kepada Direksi terkait kinerja perusahaan selama satu bulan. Kaji ulang terhadap penilaian risiko kredit dilakukan secara 19

mingguan oleh Satuan Pengawasan Intern, sedangkan kegiatan analisa terhadap data operasional dilakukan harian dan dilaporkan bulanan. Untuk menghindari pemberian tugas yang tidak sesuai maka operlu dipastikan tindakan otorisasi yang dilakukan oleh fungsi dan jabatan yang tepat. Misalnya di bagian pembulatan instruksi pencairan kredit sudah terpisahdengan bagian kredit. Fungsi lain seperti pembukuan atau bagian akuntansi juga terpisah dengan bagian kas atau teller. Elemen yang keempat yaitu sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi, dalam hal ini Satuan Pengawas Intern melakukan rekonsiliasi terhadap data akuntansi berdasarkan laporan keuangan dengan sistem informasi manajemen yang dilakukan secar berkala mengikuti alur evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern beserta bagian pemasaran setiap minggu. Pencocokan fisik kekayaan perusahaan dengan catatan yang berkaitan dengan itu sering dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern. Seperti menilai aset-aset yang perlu penangan ekstra, melakukan penyisihan aktiva dan lain-lain. Elemen yang kelima yaitu kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan, berdasarkan dengan kegiatan ini, bahwa saat ini hanya memiliki satu Sumber Daya Manusia yang mengisi posisi Satuan Pengawas Intern. Tetapi dalam rencana dua tahu ke depan, diproyeksikan posisi Satuan Pengawas Intern diisi minimal dua SDM. Ruang lingkup yang menjadi program kerja Satuan Pengawas Intern sehari-hari adalah melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan, approvement pengajuan kredit dan evaluasi terhadapa kinerja kredit. Untuk meminimalkan risiko kredit yang mungkin terjadi, maka dibentuk suatu perangkat kerja yang disebut komite kredit. Komite ini dibentuk dibawah 20

Kabag Pemasaran tetapi secara struktural perangkat kerja ini berdiri sendiri dan bersifat insidental. Posisi struktural yang terlibat dalam komite kredit adalah Direksi, Kabag Pemasaran dan Satuan Pengawas Intern. Dengan kata lain, diperlukan suatu pengendalian yang dapat menunjang efektivitas pemberian kredit. Dengan terselenggaranya pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan, berati menunjukan sikap kehati-hatian dalam bentuk tubuh bank tersebut. Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang baik, bank melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektifitas sistem pemberian kerdit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi resiko kegagalan kredit. Jika diteliti lebih dalam, kegagalan kredit terutama disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal.

21

METODE PENELITIAN Satuan Pengamatan dan Satuan Analisisis Satuan pengamatan dalam penelitian ini adalah satuan kerja audit intern (SKAI). Sedangkan satuan analisisnya adalah PD. BPR BKK Ungaran, Kabupaten Semarang. Yang beralamatkan Jl. Moch. Yamin, SH No. 1 Ungaran dan aktif pada setiap jam pukul 08.00-16.00 sedangkan pada hari Sabtu mulai pukul 08.0012.00. Jenis Data dan Prosedur Pengumpulan Data Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pimpinan dan satuan kerja perkreditan dari PD. BPR BKK Ungaran mengenai prosedur pemberian kredit dan syarat untuk mendapatkan kredit dan sistem pengendalian kredit yang diterapkan dalam pemberian kredit. Sedangkan data sekunder diperoleh dari akte pendirian PD. BPR BKK Ungaran, struktur organisasi berserta laporan keuangan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan perkreditan PD. BPR BKK Ungaran. Dalam pengumpulan data ini terdiri dari tahap – tahap sebagai berikut : 1. Tahap Penelitian Pendahuluan Pada tahap studi ini pustaka dilakukan untuk mencari landasan teori yang berhubungan dengan persoalan penelitian. 2.

Tahap Penelitian Pokok Pada tahap ini penulis berusaha memperoleh data yang diperlukan untuk menganalisis masalah dan menjawab persoalan penelitian yang telah 22

dirumuskan dengan melakukan observasi dan wawancara pada pimpinan PD. BPR BKK Ungaran yang bertanggung jawab atas kegiatan perkreditan. Dari data yang diperoleh, akan dilakukan analisis dengan membandingkan antara tinjauan teori dengan yang terjadi di PD. BPR BKK Ungaran dalam rangka menjawab persoalan penelitian. Teknik dan Langkah Analisis Data Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan untuk memberikan gambaran secara jelas dan rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian kredit, serta memperbandingkan antara prosedur pemberian kredit yang dimiliki PD. BPR BKK Ungaran dengan teori-teori tentang prosedur pemberian kredit yang berlaku, sehingga dapat mengurangi risiko kredit macet pada PD. BPR BKK Ungaran, Kabupaten Semarang. Langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 1. Wawancara Wawancara langsung kepada Direktur Umum dan Satuan Kerja Audit Intern di PD. BPR BKK Ungaran tentang Sistem Pengendalian Internal terhadap penilaian risiko berbasis prinsip kehati-hatian pada kegiatan kredit di PD. BPR BKK Ungaran.

23

2. Membuat Daftar Pertanyaan Membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan topik persoalan penelitian yaitu berdasarkan dengan sistem pengendalian internal Bank Indonesia guna menganalisis sistem pengendalian internal di PD. BPR BKK Ungaran. 3. Melakukan Wawancara dari Daftar Pertanyaan Melakukan wawancara kepada staff yang bersangkutan di PD. BPR BKK Ungaran, sehingga dapat menjawab persoalan penelitian. 4. Pengolahan Data Pengolahan data dilakukan dengan mengolah data dari hasil wawancara serta jawaban yang diperoleh dari hasil daftar pertanyaan yang dibuat mengenai sistem pengendalian internal dalam sistem pemberian kredit di PD. BPR BKK Ungaran, yang kemudian dibandingkan dengan standarisasi sistem pengendalian internal yang ditetapkan Bank Indonesia. 5. Analisis dan Kesimpulan Analisis

data

dilakukan

dengan

membandingkan

antara

sistem

pengendalian internal yang diterapkan di PD. BPR BKK Ungaran dengan standarisasi yang ditetapkan Bank Indonesia berbasis prinsip kehati-hatian khususnya pada penilaian risiko. Selanjutnya membuat kesimpulan dari analisis tersebut.

24

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Obyek Penelitian Salah satu bank yang menyediakan sarana perbankan dan penyalur kredit pada masyarakat adalah PD. BPR BKK (Badan Kredit Kecamatan). Pengertian BKK menurut PERDA provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 11 tahun 1981 pasal

3,

yaitu

BKK

merupakan

badan

usaha

daerah

yang

mempertanggungjawabkan pengelola dalam wilayah kabupaten atau kota masing-masing disetahkan kepada bupati/walikota. BKK sebagai salah satu bentuk dari Bank Perkreditan Rakyat yang bergerak sebagai unit perbankan dan pemberi layanan kredit kepada masyarakat. Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 4 September 1969 Nomor : Dsa G.226 / 1969 Jo tanggal 19 November 1970 8/2/4 Dsa G.323 / 1970 12 / 19 / 24 Status pada waktu itu sebagai proyek. Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Jawa Tengah, ternyata kehadiran BKK di tengah-tengah masyarakat telah diakui keberadaanya. Bertolak dari pemikiran inilah, PEMDA tingkat I Jawa Tengah bersama dengan DPRD memantapkan kehadiran BKK dengan membuat Perda No.11 Tahun 1981. Perda inipun telah mendapat pengesahan dari Mendagri SK No. 581.053.3/884, tanggal 17 Desember 1981. 25

Kemudian diundangkan dalam lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 107 Tanggal 24 Desember 1981 Seri D No. 103. Dengan demikian berubahlah statusnya dari proyek menjadi BUMN. Dalam perkembangannya Perda tersebut telah diubah menjadi Perda Provinsi Jawa Tengah Perda No. 20 tahun 2002 tentang PD BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah. Sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah berupa derugasi Perbankan tanggal 1 Juni 1983 sampai dengan paket kebijaksanaan pemerintah 25 Maret 1989 beserta penyempurnaan-penyempurnaannya maka PD. BPR Ungaran meningkatkan statusnya menjadi PD. BPR BKK Ungaran. PD. BPR BKK Ungaran adalah salah satu lembaga keuangan yang memanfaatkan dana dari masyarakat yaitu tabungan masyarakat desa (Tamades), dan deposito, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Jenis kredit yang diberikan berupa kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, serta kredit KPn. PD. BPR BKK Ungaran didirikan dengan visi membangun layanan jasa perbankan yang sehat untuk kesehatan masyarakan yang lebih maju, sehingga diperlukan adanya penanganan khusus untuk peningkatan kredit, karena kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Kantor PD. BPR BKK Ungaran terdiri dari satu kantor pusat dan sembilan kantor cabang, yaitu PD. BPR BKK Ungaran cabang Klepu, Bawen, Ambarawa, Jambu, Banyubiru, Sumowono, Tuntang, Bringin, dan Bandungan. PD. BPR BKK Ungaran dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dan Prinsip kehati-hatian. Dengan tujuan untuk membangun dan mendorong 26

pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Komposisi kepemilikan saham PD. BPR BKK / BKK Kabupaten Semarang, yaitu dimiliki oleh pemerintah Provinsi sebesar 51% dan pemerintah Kabupaten Semarang sebesar 49%. Dalam sistem pendanaan PD. BPR BKK diatur dalam kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten Semarang yang diselenggarakan melalui APBD. Namun dalam pengelolaannya PD. BPR BKK bertanggungjawab atas kegiatan operasional perbankan terhadap pemerintah kebupaten Semarang, akan tetapi untuk pertanggungjawaban aliran dana aktivitas operasional dan perbankan PD. BPR BKK bertanggungjawab langsung pada pemerintah provinsi Jawa Tengah. (Sumber : Lembaran Brosur Promosi PD. BPR BKK Ungaran) Dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usahanya dan memelihara agar bank tetap sehat, PD. BPR BKK Ungaran telah memiliki satuan pengawas dari pihak eksternal maupun internal. Pengawasan oleh pihak eksternal bank meliputi otoritas pengawas Bank (Bank Indonesia) dan auditor eksternal dari salah satu Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk di wilayah Kabupaten Semarang. Sedangkan pengawas oleh pihak intern bank, mencakup pengawasan dari Dewan Komisaris Bank, sebagai Wakil pemegang saham dan Satuan Pengawas Internal yang dikenal dengan sebutan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

27

Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Penilaian Risiko di PD. BPR BKK Ungaran PD. BPR BKK Ungaran telah menerapkan pengendalian internal dengan membentuk suatu sistem pengendalian internal (SPI), yaitu suatu sistem yang dirancang untuk memberikan jaminan atas pencapaian sasaran-sasaran yang meliputi pelaksanaan kegiatan yang hemat, efisian dan efektif, penyajian laporan keuangan yang layak, terpercaya, dan ketaan terhadap ketentuan yang berlaku. SPI pada PD. BPR BKK Ungaran dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Pemeriksaan dilakukan oleh tim SKAI PD. BPR BKK Ungaran pada setiap cabang yang berlokasi di daerah kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Semarang dengan jangka waktu satu tahun dua kali dan bersifat mendadak atau yang dikenal dengan istilah Sidak (Pemeriksaan Mendadak). (Sumber : Hasil Wawancara kepada pihak SKAI). Pemerikaaan dilakukan secara menyeluruh, mencakup pencegahan, deteksi dan koreksi atau tindak lanjut hasil pemerikasaan pada setiap divisi atau bagian, yaitu kredit, dana, kas, pembukuan, dan PDE (Pembukuan Dengan Elektronik). Hasil pemerikasaan dilaporkan pada Laporan Berita Acara Pemerikasaan yang dikonfirmasikan kepada pimpinan cabang. Identifikasi dan penilaian risiko telah diterapkan pada PD. BPR BKK Ungaran. Untuk memastikan bahwa identifikasi dan penilaian risiko telah efektif, maka analisis dengan standar pengendalian intern yang diterapkan Bank Indonesia. 28

Tabel 3. Identifikasi dan Penilaian Risiko Menurut Pedoman Standar Bank Indonesia

Standar Bank Indonesia

SPI BPR

Penilaian risiko dilaksanakan oleh Direksi

telah

Direksi dalam rangka identifikasi, identifikasi,

Hasil Analisis

melakukan

analisis

Sesuai

dan

Keterangan

Dapat

dilihat

pada tabel 4.2

analisis dan menilai risiko yang menilai risiko yang dihadapi

(Identifikasi

dihadapi Bank untuk mencapai Bank

dan

sasaran Usaha yang ditetapkan.

dalam

pencapaian

target.

risiko)

Sistem pengendalian Intern yang Bank

secara

berkala

efektif mengharuskan Bank secara mengidentifikasi

dan

terus menerus mengidentifikasi menilai

risiko,

hal

dan menilai risiko yang dapat dilakukan

oleh

mempengaruhi

Direksi,

pencapaian Komisaris,

sasaran.

SKAI

penilaian

demi

Sesuai

Dapat

dilihat

pada tabel 4.2

ini

(Identifikasi

Dewan

dan

dan

penilaian

risiko)

tercapainya

sistem pengendalian intern yang efektif. Penilaian

ini

harus

dapat Bank telah mengidentifikasi

Sesuai

Dapat

dilihat

mengidentifikasi jenis risiko yang

jenis risiko dan selanjutnya

pada tabel 4.2

dihadapi Bank, penetapan limit

penetapan limit risiko, dan

(Identifikasi

risiko, dan teknik pengendalian teknik

pengendalian

risiko tersebut.

risikonya.

Penilaian risiko harus mencakup

Penilaian

risiko individual maupun secara

mencakup risiko individual

dan

penilaian

risiko) risiko

keseluruhan (risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko

29

sudah

Sesuai

Dapat

dilihat

pada tabel 4.2

Tabel 3. Lanjutan operasional, risiko hukum, risiko reputasi,

risiko

strategik,

risiko kepatuhan).

dan

maupun secara keseluruhan

(Identifikasi

(risiko kredit, risiko pasar,

dan

risiko

risiko)

likuiditas,

risiko

penilaian

operasional, risiko hukum, risiko

reputasi,

risiko

dan

risiko

strategik, kepatuhan).

Pengendalian intern perlu dikaji Pengendalian intern selalu

Sesuai

Kaji

ulang

ulang secara tepat dalam hal dikaji ulang secara tepat

dilakukan

terdapat

setiap 3 bulan

risiko

yang

belum oleh

Dewan

Komisaris,

dikendalikan, baik risiko yang Direksi, dan SKAI untuk

sekali

sebelumnya sudah ada maupun mengendalikan risiko yang risiko yang baru muncul.

dapat ditimbulkan.

Direksi PD. BPR BKK Ungaran telah melakukan identifikasi, menganalisis dan menilai risiko yang dihadapi oleh bank. Hal ini dilakukan untuk memperkecil segala risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian target dari PD. BPR BKK Ungaran, salah satu risiko tersebut yaitu kredit macet. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Untuk menciptakan sistem pengendalian intern yang efektif guna meminimalisir kredit macet, PD. BPR BKK Ungaran melakukan identifikasi dan penilaian risiko secara berkala yang dilakukan setiap 3 bulan sekali oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan SKAI.

30

Identifikasi dan penilaian risiko yang ada pada PD. BPR BKK Ungaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 4. Identifikasi Penilaian Risiko pada PD. BPR BKK Ungaran Jenis Risiko 1. Risiko Kredit

Penetapan Limit Risiko

Pengendalian Risiko

Risiko yang disebabkan oleh debitur.

Menerapkan prinsip 5C dalam menganalisis

kredit.

Yaitu

character, capacity, capital, condition, dan colleteral. 2. Risiko Pasar

Risiko nasabah tidak mengajukan kredit Menetapkan suku bunga yang karena tingkat suku bunag lebih tinggi dapat

bersaing

dan

daripada bank atau lembaga kredit lainnya. menggunakan tarif bunga flat atau anuitas dalam sistem pembayaran bunga. 3. Risiko Likuiditas

Risiko dana tidak likuid yang disebabkan Menetapkan pencairan kredit besar-besaran.

strategi

sesuai

keputusan direksi PD. BPR BKK

Ungaran

untuk

meningkatkan tabungan. 4. Risiko Operasional

Risiko kegiatan operasional terganggu Menentukan staf pada bagian karena kualitas sumber daya manusia yang tertentu kurang.

sesuai

keterampilan,

dengan

pengetahuan

dan perilakunya. 5. Risiko Hukum

Risiko adanya tuntutan hukum dari debitur Menggunakan materai serta karena

PD.

BPR

BKK

mengambil barang jaminan.

Ungaran meminta

notaris

untuk

mencatat

apabila

barang

jaminan

yang

diserahkan

berupa tanah. Selain tanah 31

hanya menggunakan materai. 6. Risiko Reputasi

Risiko debitur tidak mau mengajukan Meningkatkan pelayanan dari kredit karena pelayanan yang buruk.

7. Risiko Strategi

setiap staf.

Risiko adanya keputusan strategik yang Melakukan evaluasi terhadap menyimpang dari aturan.

efektifitas setiap keputusan berdasarkan keputusan direksi PD. BPR BKK Ungaran.

8. Risiko

Risiko staf melakukan penyelewengan Melaporkan

Kepatuhan

yang dapat merugikan PD. BPR BKK melakukan Ungaran.

staf

yang tindakan

penyelewengan kepada pihak yang berwajib.

Sumber : PD. BPR BKK Ungaran Setelah identifikasi dan penilaian risiko, maka PD. BPR BKK Ungaran melakukan kaji ulang terhadap segala risiko yang belum dikendalikan baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun risiko yang baru muncul. PD. BPR BKK Ungaran melakukan kaji ulang sistem pengendalian internal dengan mengevaluasi secara berkala dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian internal dalam kegiatan operasi dan organisasi PD. BPR BKK Ungaran. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa identifikasi dan penilaian risiko dari PD. BPR BKK Ungaran telah sesuai dengan standar sistem pengendalian internal Bank Indonesia.

32

Analisis Pemberian Kredit Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian di PD. BPR BKK Ungaran Dalam pemberian kredit harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan prinsip kredit yang sehat. Tahapan proses pemberian kredit merupakan tahapan yang baku yang harus dilakukan personil yang membidangi perkreditan. Permohonan kredit wajib diteliti tentang kelengkapan permohonan kreditnya. Setiap permohonan kredit wajib melampirkan : a. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku dan atau foto copy suami/istri bagi pemohon yang sudah menikah. b. Foto copy Kartu Keluarga pemohon yang masih berlaku. c. Foto copy dokumen bukti kepemilikan barang agunan. d. Foto copy SIUP dan Ijin Gangguan (HO) serta TDP bagi Badan Usaha sebagai aspek sosial ekonomi/lingkungan. e. Bagi pengajuan Kredit lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilengkapi dengan proposal yang berisi paling tidak latar belakang, maksud, dan tujuan permohonan Kredit, profil perusahaan, sasaran permohonan kredit, laporan keuangan bulan terakhir serta susunan pengurus. Kredit bagi Pegawai : a. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku dan atau foto copy suami/istri bagi pemohon yang sudah menikah. b. Foto copy Kartu Keluarga pemohon yang masih berlaku. c. SK terakhir dan atau Taspen. 33

Kredit bagi Pensiun / Kredit beresiko tinggi : a. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku dan atau foto copy suami/istri bagi pemohon yang sudah menikah. b. Foto copy Kartu Keluarga pemohon yang masih berlaku. c. Buku Karib. d. Bagi yang berumur lebih dari 65 tahun harus menyerahkan jaminan tambahan karena tidak bisa terkafer oleh lembaga asuransi apabila terjadi resiko. Kredit bagi kelompok peminjam/group : Permohonan Kredit direkomendasikan oleh ketua kelompok/group dilengkapi dengan : a. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku dan atau foto copy suami/istri bagi pemohon yang sudah menikah. b. Foto copy Kartu Keluarga pemohon yang masih berlaku. c. Jaminan dari ketua kelompok yang disertai jaminan riil oleh ketua atau jaminan bersama (1 jaminan untuk satu kelompok peminjam). d. Ketua kelompok wajib melakukan monitoring angsuran kredit. Dalam melakukan penerimaan nasabah, petugas wajb menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokan nasabah berdasarkan tingkat

risiko

terjadinya

pencucian

uang

atau

pendanaan

terorisme.

Pengelompokan nasabah kredit berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud paling kurang dilakukan dengan melakukan analisis sebagai berikut, yaitu : Identitas nasabah, lokasi usaha nasabah, profil nasabah, nilai nasabah, nilai 34

transaksi, kegiatan usaha nasabah, struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko, meminimalisir tingkat risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme. (Sumber : Panduan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Ungaran).

Analisis Aspek Prinsip Kehati-hatian PD. BPR BKK Ungaran BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank, namun mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus menerapkan ketentuan-ketentuan perkreditan yang sehat. Salah satu hal penting yang dianut industri perbankan nasional saat ini adalah dengan menjalankan prinsip kehati-hatian (prudential principles) seperti yang tercantum pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan SK DIR BI No.26/20/KEP/DIR, Tanggal 29 Mei 1993 dan SEBI No.26/2/BPPP Tanggal 29 Mei 1993, Cakupan Prinsip Kehati-hatian, meliputi :

1.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Kewajiban penyediaan modal minimum merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan permodalan yang menutup kemungkinan kerugian di dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat 35

berharga. BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko. Penyediaan modal terdapat dua jenis modal yaitu modal inti dan modal pelengkap. Berikut adalah tabel KPMM pada PD BPR BKK Ungaran :

Tabel 5. Tabel Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (Dalam Ribuan) No A

2011

Keterangan

Nominal

2012 Jumlah

Nominal

Jumlah

MODAL 1 Modal Inti 1.1 Modal disetor 1.2 Agio 1.3 Disagio 1.4 Modal sumbangan 1.5 Dana setoran modal 1.6 Cadangan umum 1.7 Cadangan tujuan 1.8 Laba ditahan 1.9 Laba tahun-tahun lalu 1.10 Rugi tahun-tahun lalu 1.11 Laba tahun berjalan setelah dikurangi (max 50% setelah dikurangi taksiran hutang PPh) 1.12 Kkekurangan PPAP 1.13 Rugi tahun berjalan 1.14 Sub total 1.15 Goodwill 1.16 Jumlah Modal Inti 2 Modal Pelengkap 2.1 Cadangan revaluasi aktiva tetap 2.2 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Umum (max 1,25% dari ATMR) 2.3 Modal pinjaman 2.4 Pinjaman Subordinasi (max 50% darin modal inti) 2.5 Jumlah Modal Pelengkap

11.347

11.347

11.847

11.847

2.357 719 242

2.357 719 242

2.996 1.226

2.996 1.226

5.234

2.617

249 6.076

249 3.038

136.30

17.283

18.859

17.283

18.859

1.704

1.704 36

111.197

1.387

1.390

3 Jumlah modal (1.6 + 2.5) B C D

18.987

MODAL MINIMUM (8% x ATMR) JUMLAH KELEBIHAN / (KEKURANGAN) MODAL RASIO KPMM

136.305

10.904 8.082 13,93%

20.249 111.197

Sumber : Data Keuangan Permodalan PD PBR BKK Ungaran Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukan bahwa KPMM pada tahun 2011 sebesar 13,93% dan pada tahun 2012 KPMM sebesar 18,21% tergolong baik karena memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu tidak boleh kurang dari 8%, yang artinya kemampuan permodalan BPR masih baik. Dan menurut tabel peringkat KPMM yang bersumber dari SEBI No. 6/23DPNP tanggal 31 Mei 2004 mengindikasikan bahwa hasil rasio KPMM yang melebihi dari 12% maka termasuk dalam peringkat satu (1) sangat memuaskan yang berarti BPR tersebut tidak mengalami masalah permodalan, di mana Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) tidak terlalu tinggi, sehingga rasio KPMM nya bernilai lebih dari atau sama dengan 8%.

Dalam proses perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan setiap bulan oleh Sub. Bid. Perncanaan dan Pelaporan IT yaitu Bp. Fistiono Sapardjo, Amd. Yang kemudian dilaporkan setiap tiga bulan sekali kepada Direksi. Dapat dilihat dalam tabel di atas, bahwa perbandingan antara Desember 2011 dengan Desember 2012 sebesar 4,28% yang mana lebih tinggi pada tahun 2012. Hal ini berarti kemampuan permodalan untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat berharga semakin meningkat. 37

8.896 11.353 18,21%

2.

Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Aktiva produktif yaitu penanaman dan BPR dalam bentuk kredit, SBI, dan penanaman kembali pada bank lain, yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan. Sehingga jika disimpulkan semakin besar aktiva produktif maka semakin besar pula tingkat penghasilan pada Bank tersebut. Berikut adalah tabel PPAP di PD. BPR BKK Ungaran :

Tabel 6. Tabel Kualitas Aktiva Produktif (Dalam Jutaan)

Thn/Bln Lancar 2011 Oktober November Desember 2012 Oktober November Desember

Golongan Kurang Lancar Diragukan

Macet

NPL (%)

Jumlah Kredit

Jumlah Kredit

43.626 42.208 141.172

1.130 1.075 1.073

1.514 1.475 1.335

5.516 5.593 5.578

5,38 5,42 5,35

151.786 150.351 149.158

7.724 7.685 7.658

31.554 128.540 26.207

1.182 1.283 1.415

1.269 1.362 1.174

6.111 6.132 6.241

6,11 6,39 6,54

140.116 137.316 135.037

7.054 6.983 6.887

Sumber : Data Keuangan KAP PD. PBR BKK Ungaran Tabel di atas adalah perbandingan 3 bulan terakhir pada tahun 2011 dan tahun 2012. Dalam pembuatan laporan tersebut merupakan gabungan rincian untuk 10 kantor, terdiri dari 9 kantor cabang yaitu Ambarawa, Bandungan, Banyubiru, Bawen, Bringin, Jambu, Klepu, Sumowono dan Tuntang serta 1 kantor Pusat yaitu di Ungaran. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kualitas aktiva produktif yang paling besar adalah golongan lancar. Sehingga dapat

38

disimpulkan bahwa jumlah aktiva produktif semakin meningkat dan membaik, maka kualitas aktiva produktif digolongkan pada kolektibilitas kredit Lancar.

Kualitas kredit dikatakan lancar apabila tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturutturut, terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga tidak lebih dari satu bulan dan Kredit belum jatuh tempo. Selain itu dikatakan lancar apabila kualitas kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, jika Debitur tidak dapat memenuhi kondisi yang pertama. Bank wajib membebankan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi. Sama halnya dalam perhitungan pelaporan KPMM, bahwa untuk membuat laporan kualitas aktiva produktif dilakukan setiap bulan oleh Sub. Bid Pengawasan Kredit dan hasilnya dilaporkan setiap tiga bulan sekali kepada Direksi.

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai dan mengetahui seberapa besar bank mengalami kredit bermasalah dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Bank Indonesia menetapkan bahwa suatu lembaga keuangan termasuk BPR harus mempunyai kinerja NPL yang dikategorikan sehat atau baik, dimana BPR tidak mengalami kredit macet, bila rasio NPL kurang dari atau tidak boleh melebihi angka 5%. NPL digunakan Bank Indonesia untuk menilai aspek kualitas aktiva produktif suatu bank.

Rasio ini dihitung dengan membandingkan kredit bermasalah terhadap total kredit. Kredit merupakan kredit atau pinjaman yang diberikan kepada pihak 39

ketiga (tidak termasuk kredit pada bank lain). Sedangkan kredit bermasalah adalah kredit yang kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit bermasalah dihitung secara gross (tidak dikirangi PPAP). Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan). Untuk mengetahui apakah NPL pada suatu perbankan khususnya pada BPR sudah baik atau belum sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dilihat melalui indikator NPL saat ini. Menurut buku yang berjudul “Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah Triwulan IV Tahun 2012” pada halaman 45 menjelaskan perkembangan indokator NPL perbankan yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 dan 2012, berikut adalah tabel perkembangan indikator perbankan Bank Umum & BPR di Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 7. Tabel Perkembangan Indikator Perbankan Bank Umum dan BPR di Provinsi Jawa Tengah (Dalam Triliun Rp.) Tahun

Indikator NPL - Perbankan (%) a. NPL - Bank Umum (%) b. NPL - BPR (%)

2011 2,5 2,1 6,9

2012 2,2 1,9 6,1

Kredit – Total a. Kredit - Bank Umum b. Kredit – BPR

131,4 121,6 9,8

162,3 151,0 11,3

LDR - Perbankan (%) a. LDR - Bank Umum (%) b. LDR - BPR (%)

98,3 97,5 108,1

104,2 103,9 107,0

Sumber : DSM, Bank Indonesia, hal.45

40

Dapat dilihat pada di atas, bahwa rata-rata NPL menurut Bank Indonesia pada tahun 2011 adalah 6,9% sedangkan rata-rata NPL pada BPR tahun 2011 adalah sebesar 5,4%, ini termasuk baik karena berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia, NPL suatu bank tidak boleh melebihi angka 6,9% pada saat itu. Hal ini mengidentifikasikan bahwa PD BPR BKK Ungaran mampu menangani kredit bermasalah dalam manajemennya. Sedangkan untuk tahun 2012, rata-rata NPL menurut Bank Indonesia sebesar 6,1%, kemudian ratarata NPL pada BPR sebesar 6,3% ini termasuk tidak baik karena berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Bank Indonesia, NPL suatu bank tidak boleh melebihi angka 6,1% pada saat itu baik kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

3.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk

menutup resiko kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat penempatan dana dalam bentuk Kredit maupun dalam bentuk Antar Bank Aktiva. Dalam membentuk penyisihan ini, tidak termasuk untuk Surat Berharga Indonesia (SBI). Berikut adalah tabel PPAP di PD. BPR BKK Ungaran :

41

Tabel 8. Tabel Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Dalam Jutaan) Thn/Bln 2011 Oktober November Desember 2012 Oktober November Desember

PPAP Real

PPAPWD

Prosentase (%)

4.804 4.861 5.123

4.791 3.497 4.775

100 100 100

5.822 5.895 5.794

5.739 5.796 5.918

100 100 97,9

Sumber : Data Olahan, 2013

Periode pada tabel di atas adalah perbandingan 3 bulan terakhir pada tahun 2011 dan tahun 2012. Yang menunjukkan pada tahun 2011 PPAP Real dalam jutaan sebesar 14.788 dan total PPAPWD sebesar 13.063, dengan prosentase sebesar 100%, hal ini mengidentifikasi bahwa dalam hal cadangan biaya guna menutup risiko kemungkinan kerugian mengalami kelebihan dana yang berarti ini sangat baik bagi PD. BPR BKK Ungaran untuk kelancaran penghapusan aktiva produktif. Kemudian pada tahun 2012, PPAP Real dalam jutaan sebesar 17.511 dan total PPAPWD sebesar 17.453, dengan prosentase sebesar 100%, tidak jauh berbeda pada tahun 2011 yang mana dalam hal cadangan biaya mengalami kelebihan dana bagi kelancaran penghapusan aktiva produktif.

Dengan melihat perbandingan tersebut disimpulkan bahwa perkembangan PPAP semakin meningkat dalam periode tahun berjalan, maka semakin berisiko pula kemungkinan kerugian yang dialami oleh BPR. Kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang dalam kenyataanya tidak perlu ditagih dibebankan pada 42

perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian yang disebabkan piutang yang dalam kenyataannya tidak dapat ditagih, untuk itu maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut yang tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian.

Seperti contoh berikut, dimisalkan Seorang Debitur X memiliki fasilitas kredit di BPR Y dengan agunan berupa tanah yang diikat dengan hak tanggungan senilai Rp375.000.000,-. Pada tanggal 2 Januari 2012 fasilitas kredit tersebut ditetapkan Macet oleh BPR X sehingga agunan tersebut digunakan sebagai faktor pengurang PPAP sebesar 80% dari nilai agunan yakni sebesar Rp300.000.000,-. Apabila setelah 2 (dua) tahun yakni pada tanggal 2 Januari 2014 kredit Macet Debitur X tersebut belum juga terselesaikan atau belum ada upaya penyelesaian oleh BPR baik dalam bentuk restrukturisasi kredit atau pengambilalihan agunan maka nilai agunan yang digunakan sebagai faktor pengurang PPAP adalah sebesar 50% dari Rp300.000.000,- yakni sebesar Rp150.000.000,-.

4.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

PD. BPR BKK Ungaran dalam menyediakan dana perlu memperhatikan prinsip kehatihatian antara lain dengan penyebaran portofolio penyediaan dana yang diberikan agar risiko penyediaan dana tersebut tidak terpusat pada Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu. Dalam rangka pemantauan penyediaan dana, BPR menyampaikan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) secara 43

berkala kepada Bank Indonesia. Pelaporan BMPK disampaikan oleh kantor pusat BPR secara on-line yang mencakup data kantor pusat dan data seluruh kantor cabang BPR. Perhitungan BMPK untuk penyediaan dana kepada Pihak Terkait di PD. BPR BKK Ungaran dilakukan berdasarkan jumlah seluruh baki debet kredit Pihak Terkait dan seluruh nominal atau baki debet penempatan dana (tabungan, deposito, dan kredit) kepada seluruh BPR lain Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal BPR. Kemudian perhitungan BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait dilakukan berdasarkan jumlah seluruh nominal atau baki debet Penempatan Dana Antar Bank (tabungan, deposito, dan kredit) di masing-masing BPR Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal BPR. Ada pula perhitungan BMPK untuk penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu atau lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait dihitung berdasarkan pemberian kredit kepada masing-masing Peminjam dan pemberian kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait. BMPK pemberian kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR. BPR dinyatakan melakukan pelanggaran BMPK apabila terdapat selisih lebih antara persentase penyediaan dana pada saat direalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan. BPR tetap dinilai melanggar BMPK selama pelanggaran BMPK tersebut belum diselesaikan. Dalam hal terdapat pelanggaran BMPK berupa penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu atau 44

lebih Peminjam Pihak Tidak Terkait yang merupakan bagian dari kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait maka pelanggaran BMPK dihitung berdasarkan penjumlahan pelanggaran atas pemberian kredit kepada masing-masing Peminjam dan pelanggaran pemberian kredit kepada satu kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait. Penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila terjadi selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR pada saat tanggal laporan dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK. Pelampauan BMPK dapat disebabkan oleh penurunan modal BPR, penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), pengambilalihan usaha (akuisisi), perubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam, dan/atau perubahan ketentuan. Berikut adalah tabel laporan penyediaan dana pihak terkait milik PD. BPR BKK Ungaran pada bulan Desember 2012 yaitu : Tabel 9. Tabel Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait

NAMA PEMINJAM/BANK

A. INDIVIDU PEMINJAM NUR WAHONO

SUGIARSO SUYANTO HERU SUHARYANTO

HUBUNGAN KETERKAITAN DENGAN BPR

PADA SAAT PEMBERIAN REALISASI PENYEDIAAN DANA

TGL.

PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET

AGUNAN LIKUID

PENYEDIAAN DANA / BAKI DEBET NETTO

KUALITAS

ADIK KANDUNG DIREKSI DIREKTUR UMUM

20/12/2012

50.000

0

50.000

1

28/09/2012

17.500

0

17.500

1

KABID DANA PIMPINAN CABANG

19/10/2012 09/10/2012

52.708 16.000

0 0

52.708 16.000

1 1

45

AGUS SUMARYONO

PIMPINAN CABANG

25/10/2012

B. PENEMPATAN DAPA PADA BPR LAIN I. Jumlah Penyediaan Dana Netto

48.958

0

48.958

185.166

II. Jumlah Penyediaan Dana yang Melampaui BMPK

0

III. Jumlah Penyediaan Dana yang Diperhitungkan Dalam Perhitungan BMPK

302.832

C. NOMINAL PELANGGARAN BMPK (%)

0

Sumber : Data Keuangan PD. BPR BKK Ungaran Dalam laporan penyediaan dana pihak terkait milik PD.BPR BKK Ungaran pada bulan Desember 2012 dijelaskan bahwa tidak terdapat pelanggaran BMPK, yang tertulis sebesar 0,00 %. Hal ini mengidentifikasikan bahwa PD BPR BKK Ungaran dalam menentukan batas maksimum pemberian kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam setiap pembuatan laporan penyediaan dana, laporan pelampauan BMPK, dan laporan pelanggaran BMPK selalu mencantumkan modal KPMM. Sehingga dengan adanya modal KPMM dapat menentukan BMPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Modal KPMM pada saat itu adalah 20.248.784 sehingga dapat diketahui untuk pihak terkait BMPK adalah 10% dari modal KPMM yaitu 2.024.878, untuk pihak tidak terkait BMPK adalah 20% dari modal KPMM yaitu 4.049.757, sedangkan untuk pihak kelompok peminjam tidak terkait BMPK adalah 30% dari modal KPMM yaitu 6.074.635.

46

PENUTUP Kesimpulan PD. BPR BKK Ungaran telah menerapkan aspek prinsip kehati-hatian sejak dilakukannya usaha ini, sehingga terdapat empat (4) syarat yang harus diterapkan dalam melakukan usaha perbankan khususnya BPR yaitu KPMM, KAP, PPAP, dan BMPK. Sehingga dari data yang diolah dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal terhadap penilaian risiko berdasarkan aspek prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PD. BPR BKK Ungaran untuk periode 2011-2012 telah berjalan sangat baik karena sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jika dilihat dari prinsip kehati-hatian yang pertama dalam hal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang dilakukan oleh PD. BPR BKK Ungaran periode 2011-2012 dapat disimpulkan bahwa tergolong sangat baik karena melebihi ketentuan yang ditetapkan yaitu 8% dan masuk pada peringkat satu (1) yang mana rasio CAR melebihi batas ketentuan yaitu 12%. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan dibidang permodalan sangat baik. Pada prinsip yang kedua yaitu dilihat dari Kualitas Aktiva Produktif, penelitian dilakukan dengan membandingkan 3 bulan terakhir pada tahun 2011 dan tahun 2012, yaitu Oktober, November, dan Desember. Dengan melihat perbandingan rata-rata NPL pada periode tahun 2011 dan 2012. Dijelaskan bahwa pada periode 2011 rata-rata NPL PD. BPR BKK Ungaran sebesar 5,4% dan rata-rata NPL Bank Indonesia sebesar 6,9%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa PD BPR BKK Ungaran mampu menangani kredit bermasalah dalam manajemennya, karena tidak melebihi batas ketentuan menurut 47

Bank Indonesia. Sedangkan pada periode 2012 rata-rata NPL PD. BPR BKK Ungaran sebesar 6,3% dan rata-rata NPL menurut Bank Indonesia sebesar 6,1%, meskipun melebihi batas ketentuan yang berlaku namun kelebihan ini tidak terlalu signifikan sehingga tetap dikatakan baik dalam hal menangani kredit yang bermasalah dalam manajemennya. Pada prinsip yang ketiga yaitu dilihat dari Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, pada periode 2011 dan 2012 PPAP Real lebih besar daripada PPAPWD yang berarti bahwa cadangan biaya antisipasi terhadap kerugian, yang ditempatkan pada pos aktiva pada suatu neraca pada laporan keuangan mengalami kelebihan pencadangan yang berarti sangat baik bagi PD. BPR BKK Ungaran untuk menutup risiko jika mengalami kerugian. Pada prinsip yang terakhir yaitu dilihat dari Batas Maksimum Pemberian Kredit, menjelaskan pada bulan Desember 2012 yang mana dalam pembagian BMPK terdapat tiga pihak yang ditentukan yaitu pihak terkait sebesar 10%, pihak tidak terkait sebesar 20%, dan untuk pihak kelompok peminjam tidak terkait sebesar 30% dari modal KPMM. Modal KPMM pada saat itu adalah 20.248.784 sehingga dapat diketahui untuk pihak terkait BMPK adalah 10% dari modal KPMM yaitu 2.024.878, untuk pihak tidak terkait BMPK adalah 20% dari modal KPMM yaitu 4.049.757, sedangkan untuk pihak kelompok peminjam tidak terkait BMPK adalah 30% dari modal KPMM yaitu 6.074.635.

48

Implikasi Terapan Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan ada masukan yang dapat membantu PD. BPR BKK Ungaran dalam mempertahankan kualitas sistem pengendalian internal terhadap penilaian risiko pada kegiatan kredit yaitu harus tetap menerapkan prisip kehati-hatian perbankan selama usaha perbankan masih tetap berdiri. Dalam mengidentifikasi dan menganalisis penilaian risiko berbasis prinsip kehati-hatian haruslah orang yang memiliki kemampuan berintelektual tinggi dalam bidang keuangan. Sehingga mampu mempertahankan kualitas penilaian risiko untuk tetap bertahan baik. Karena dalam menganalisis penilaian risiko berbasis prinsip kehati-hatian di PD. BPR BKK Ungaran tidak mengalami masalah yang berat untuk kegiatan kredit yang dijalaninya. Implikasi terapan tersebut dapat menjadi masukan bagi PD. BPR BKK Ungaran utnuk meningkatkan sertra mempertahankan keefektifitasan sistem pengendalian internal berbasis prinsip kehati-hatian. Keterbatasan Penelitian Analisis sistem pengendalian internal terhadap penilaian risiko berbasis prinsip kehati-hatian pada kegiatan kredit di PD. BPR BKK Ungaran dilakukan dengan menggunakan observasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi, tidak semua bukti dokumen diberikan. Hal ini dikarenakan PD. BPR BKK Ungaran tidak bersedia untuk menunjukan keseluruhan dokumen dari pelaksanaan sistem pengendalian internal terhadap penilaian risiko berbasis prinsip kehatihatian.

Sehingga keterbatasan dokumen pendukung mempengaruhi tingkat

validasi dari penelitian. 49

Daftar Pustaka Bank Indonesia. 2003. Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003, http://www.bi.go.id Bank Indonesia. 1993. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/2/BPPP tanggal 29 Mei 1993, http://www.bi.go.id Bank Indonesia. 2011. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, http://www.bi.go.id Bank Indonesia. 2011. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, http://www.bi.go.id Filemon, James Anthony L. 2011. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada PD. BPR Salatiga. Salatiga: UKSW Muljono, Teguh Pudjo. 1989. Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiil. Yogyakarta: BPFE Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat Nugroho, M. Erwin. 2008. Uji Pengendalian Sistem Pemberian Kredit pada PD. BPR Ungaran Cabang Tuntang. Salatiga: UKSW Nogroho, Trisetya Wahyu. 2011. Analisis Yudiris Terhadap Regulasi Bank Indonesia Berkaitan Dengan Manajemen Risiko Sebagai Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan. Salatiga: UKSW Puspitaningrum, Nela. 2012. Analisis Pengaruh Ukuran Pemerintaah dan Belanja Modal Terhadap Sistem Pengendalian Internal serta Sistem Pengendalian Internal Terhdap Opini Auditor. Salatiga: UKSW Sumaryaningrum, Putri Eva. 2009. Uji Pengendalian Sistem Pemberian Kredit pada PD. BPR BKK Banyubiru. Salatiga: UKSW Suyanto, Thomas.; Chalik H,A.; Sukada Made.; Ananda, C Tinon Yunianti.; Marala, Djuhaepah T. 2003. Dasar-dasar Perkreditan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

50

DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama

: Agata Krisma Karitas

NIM

: 232008039

Alamat Asal

: Perum. Pejuang Jaya, Blok G/296, RT.007/015, Kec. Medan Satria Kab. Bekasi 17

Judul Skripsi

: Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penilian Risiko Prinsip Kehati-hatian pada Kegiatan Kredit di PD. BPR BKK Ungaran

Riwayat Pendidikan : SD Negeri Wanasari 13 Lulus Tahun 2002 SLTP Negeri 2 Tambun Selatan Lulus Tahun 2005 SMK Strada Budi Luhur Bekasi Lulus Tahun 2008 Riwayat Seminar / Pelatihan : - Seminar Enterpreneurship Tahun 2009 - Kegiatan Penanaman Pohon dalam rangka “Dies Emas FEB” Tahun 2009 -

Roadshow bedah buku “Advertising That Makes Money” Tahun 2009

-

Seminar

Kelompok

Studi

Manajemen

“Being

Enterpreneur Mandiri of the Year 2009” Tahun 2008 -

Latihan Kepemimpinan Pra Dasar Mahasiswa 2008/2009

-

Seminar Kerohanian “Keluargaku Penting Gak Sih ?” Tahun 2009

-

Accounting Weekend Followship Tahun 2008

-

Peserta Pendakian Massal 2965 MDPL Tahun 2010

-

Mitra Gahana Going To The Cliff (Peserta) Tahun 2011

-

Seminar “How to Build Our Bargaining Power on International Joint Venture Context” Tahun 2011

-

Leadership Outbond Training 3-4 November 2012

51

Riwayat Organisasi / Kepanitiaan

:

- Satgas Kuliah Umum “Asuransi Sebagai Pilihan Investasi” Tahun 2010 - Kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan FEB Tahun 2009-2010

52

LAMPIRAN

53

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian

54

Lampiran 2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PD. BPR BKK Ungaran JL. M YAMIN NO. 1 UNGARAN Periode: Desember - 2012 LAPORAN NERACA (Ribuan Rp.) No

1 2 3

4

5 6 7

Posisi Desember 2012

Pos-Pos

AKTIVA Kas Sertifikat Bank Indonesia Antarbank Aktiva a. Pada bank umum b. Pada BPR Kredit yang diberikan a. Pihak terkait b. Pihak tidak terkait Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif -/Aktiva dalam valuta asing Aktiva tetap dan inventaris a. Tanah dan gedung b. Akumulasi penyusutan gedung -/c. Inventaris d. Akumulasi penyusutan inventaris -/Jumlah Aktiva

No

Pos-Pos

Posisi Desember 2011

1.636.766 0

2.566.043 0

25.948.083

18.160.214

49.105

161.717

677.841 134.358.870

760.513 148.397.618

5.794.168 0

5.122.583 0

724.716 424.426 3.559.201 3.037.174

778.791 417.982 3.408.074 2.821.475

159.446.778 Posisi Desember 2012

167.632.085 Posisi Desember 2011

295.168

353.761

110.132 39.135.834

416.554 37.761.095

3.018.815 65.884.076 0 27.296.579

2.423.765 65.818.816 0 39.147.696

PASSIVA 1 2

3

4 5

Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar Tabungan a. Pihak terkait b. Pihak tidak terkait Deposito berjangka a. Pihak terkait b. Pihak tidak terkait Kewajiban kepada Bank Indonesia Antarbank pasiva

55

6 7 8 9

Pinjaman yang diterima Pinjaman subordinasi Rupa-rupa Pasiva Ekuitas : a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Agio d. Disagio -/e. Modal sumbangan f. Modal pinjaman g. Dana setoran modal h. Cadangan revaluasi aktiva tetap i. Cadangan umum j. Cadangan tujuan k. Laba yang ditahan l. Saldo Laba (Rugi) tahun berjalan Jumlah Pasiva

0 0 1.809.252

0 0 1.810.432

50.000.000 38.152.503 0 0 0 0 0 0 2.996.040 1.226.063 -248.872 6.076.194 159.446.778

25.000.000 13.652.502 0 0 0 0 0 0 2.356.892 719.387 241.853 5.234.336 167.632.085

LAPORAN LABA RUGI (Ribuan Rp.)

No 1

2 3

4 5 6 7

Posisi Desember 2012

Pos-Pos Pendapatan Operasional Bunga Provisi dan Komisi Lainnya Jumlah Pendapatan Operasional Pendapatan Non Operasional Jumlah Pendapatan Beban Operasional Beban Bunga Beban Administrasi dan Umum Beban Personalia Penyisihan Aktiva Produktif Beban Operasional Lainnya Jumlah Beban Operasional Beban Non Operasional Jumlah Beban Laba/Rugi sebelum Pajak Penghasilan (PPh) Taksiran Pajak Penghasilan Laba/Rugi Tahun Berjalan

56

Posisi Desember 2011

27,150,778 711,846 1,907,571 29,770,195 137,466 29,907,661

27,146,799 893,653 2,453,070 30,493,522 209,137 30,702,659

10,556,914 1,346,735 7,229,433

12,685,287 1,356,175 7,039,726

1,235,005 1,504,371 21,872,458 144,676 22,017,134 7,890,527 1,814,333 6,076,194

1,220,706 1,625,556 23,927,450 111,275 24,038,725 6,663,934 1,429,598 5,234,336

Laporan Komitmen dan Kontinjensi (Ribuan Rp.) No

Pos-Pos

Posisi Desember 2012

Posisi Desember 2011

1

Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik

0

0

2

Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik

0

0

3 4 5 6 7

Lain-Lain Jumlah Komitmen Pendapatan bunga dalam penyelesaian Lain-Lain Jumlah Kontinjensi

0 0 4,776,910 5,616,173 10,393,083

0 0 4,306,541 5,701,687 10,008,228

Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya (Ribuan Rp.) Keterangan 1. Penempatan pada bank lain 2. Kredit yang diberikan a. Kepada pihak terkait b. Kepada pihak tidak terkait 3. Jumlah aktiva produktif 4. NPL net (%) 5. Rasio KPMM (%) 6. Loan to Deposit Ratio / LDR (%) 7. Return on Asset / ROA (%)

PENGURUS BANK Dewan Komisaris: Prasetyo Aribowo Drs. Husen Direksi: DR. H. Zarul, S.Ag, SH, M.Si Sugiarso, SH Suryo Widodo, Akt, M.Si

L

KL

D

M

Jumlah

19,206,058 0 677,841 125,626,000 145,509,899 -

0 0 0 1,318,339 1,318,339 -

0 0 0 1,174,013 1,174,013 -

0 0 0 6,240,518 6,240,518 -

19,206,058 0 677,841 134,358,870 154,242,769 2.72 18.21

-

-

-

-

89.28 4.89

PEMILIK BANK Pemegang Saham:

Pemegang Saham Pengendali: Pemerintah Propinsi Jawa Tenga Pemerintah Kabupaten Semarang

57

Lampiran 3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 2011

58

2012

59

Lampiran 4. Kualitas Aktiva Produktif DESEMBER

60

KAP NOVEMBER

61

KAP OKTOBER

62

Lampiran 5. Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit

63

64