ANALISIS PENERAPAN PSAK 107 PADA SUKUK IJARAH SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN PADA PT. BERLIAN LAJU TANKER TBK
Melisawati, Mohamad Heykal Universitas Bina Nusantara Jl. K. H. Syahdan No. 9 Kemanggisan/Palmerah Jakarta Barat 11480 Phone +62.21 534 5830 - +62.21 535 0660 Fax +62.21 530 0244
[email protected]
ABSTRAK
TUJUAN PENELITIAN, Mengetahui penerapan PSAK 107 (pembiayaan Ijarah) pada Sukuk Ijarah sebagai instrumen pembiayaan pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk. METODA DAN OBJEK PENELITIAN, Objek penelitian dalam pembuatan skripsi adalah PT. Berlian Laju Tanker Tbk dan metoda yang digunakan penulis yaitu studi pustaka, wawancara dan dokumentasi dengan mempelajari data yang dimiliki Perseroan. ANALISIS, PT. Berlian Laju Tanker Tbk mengeluarkan sukuk ijarah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad Ijarah disesuaikan dengan teori mengenai ijarah dan sukuk ijarah. Ijarah merupakan pemindahan hak guna barang atau jasa. HASIL YANG DICAPAI, PT. Berlian Laju Tanker Tbk. mengaplikasikan sukuk ijarah dengan menyewakan kapal dan tanki di darat. Selain itu Perseroan melakukan pencicilan imbalan ijarah sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. SIMPULAN, Pada analisis dan pembahasan PT. Berlian Laju Tanker Tbk, Sukuk yang diterbitkan memenuhi rukun ijarah dan syarat ijarah. Objek yang diakadkan jelas dan melakukan kesepakatan terhadap penyewa. Perseroan melakukan penyewaan kapal untuk melakukan pengangkutan dan penyewaan tanki di darat. PSAK khusus mengenai Sukuk belum ada dan tidak bisa sepenuhnya menerapkan PSAK 107. (Memel) Kata Kunci : Sukuk Ijarah, Instrumen keuangan syariah, PSAK 107, Surat Berharga Syariah
ABSTRACT
Research purposes, knowing the application of psak 107 ( financing ijarah ) on sharia bonds ijarah as an instrument financing on pt. Berlian laju tanker tbk. Methods and object research, object research in making thesis is pt. Berlian laju tanker tbk and methods used writer namely study pustaka, interviews and documentation by studying the data from the company. Analysis, pt. Berlian laju tanker tbk issue sharia bonds ijarah namely sharia bonds issued based on calneh ijarah adapted to theory about ijarah sharia bonds ijarah. Ijarah is shifting of the beneficial goods or services. The results, pt. Berlian laju tanker tbk. Apply sharia bonds ijarah with subletting ships and tanki on land. Besides the company to perform pencicilan return ijarah according to the date has been set. Drawing conclusions, on analysis and discussion pt. Berlian laju tanker tbk said sharia bonds issued meet pillars ijarah ijarah requirements. Object reception and offers clear and bargain for the tenant. The company to perform rental vessel for doing hauling and rental tanki on land. Psak special about sharia bonds no and cannot wholly be applying psak 107. ( memel ) Keywords : sharia bonds ijarah, financial instrument syariah, psak 107, securities syariah
PENDAHULUAN Konsep keuangan berbasis syariah islam (Islamic Finance) yang real syariah dewasa ini telah tumbuh pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja melainkan juga oleh berbagai negara di kawasan Asia, Eropa dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam, serta didirikannya lembaga rating Islam. Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah sukuk. Di beberapa negara, sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting. Pada saat ini, beberapa negara telah menjadi regular issuer dari sukuk, misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, dan State sof Saxony Anhalt – Jerman. Menurut Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution (AAOIFI, 2002), sukuk adalah sertifikat yang menunjukkan nilai yang sama setelah penutupan subscription (pembubuhan tanda tangan), penerimaaan dari nilai atas sertifikat dan meletakkanya untuk digunakan sebagaimana rencana, pemilikan saham dan hak atas aset yang nampak, pengunaan dan jasa, dan equity (keadilan) atas proyek yang disebutkan atau equity (keadilan) atas aktivitas investasi tertentu. Penerbitan sukuk biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum (general funding) atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu, misalnya pembangunan bendungan, unit pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Selain itu, sukuk juga dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan cash-mismacth, yaitu dengan menggunakan sukuk dengan jangka waktu pendek (Islamic Tresury Bills) dan juga dapat digunakan sebagai instrumen pasar uang. Sukuk pada hakikatnya merupakan sertifikat kepemilikan atas suatu aset (proyek riil) yang dapat digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik dari pada berutang dan mendasari penerbitan sukuk. Di dalam sukuk, underlying asset (penjamin aset) dibutuhkan sebagai jaminan bahwa penerbitan sukuk didasarkan nilai yang sama dengan aset yang tersedia. Oleh karenanya, aset harus memiliki nilai ekonomis, baik berupa aset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. Adapun fungsi underlying asset (penjamin aset) tersebut adalah untuk menghindari riba (tambahan) sebagai prasyarat untuk dapat diperdagangkannya sukuk di pasar sekunder dan akan menentukan jenis struktur sukuk. Dalam sukuk ijarah sale and lease back (jual beli dan sewa), penjualan aset tidak disertai penyerahan fisik aset tetapi yang dialihkan adalah hak manfaat (beneficial title) sedangkan kepemilikan aset (legal title) tetap pada obligor (pemilik). Pada akhir periode sukuk, penerbit atau disebut Special Purpose Vehicle (SPV) wajib menjual kembali aset tersebut kepada obligor (pemilik). Tujuan dari penelitian adalah mengetahui penerapan PSAK 107 (pembiayaan Ijarah) pada Sukuk Ijarah sebagai instrumen pembiayaan pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk dan mengetahui tinjauan dalam hukum islam terhadap praktek sukuk Ijarah dan pembahasan mengenai karakteristik sukuk.
METODE PENELITIAN Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian atau penulisan skripsi ini adalah jenis metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif melakukan analisis hanya pada taraf deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas faktualnya sehingga selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Metode yang digunakan untuk mendapat teori, data, dan informasi yang diperlukan yaitu : 1.
Studi pustaka
Dalam penelitian ini dikumpulkan data dengan mengadakan penelitian pustaka dan membaca literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yaitu akuntansi syariah yang berfokus pada ijarah dan sukuk ijarah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Selain itu juga membahas ijarah dalam perspektif hukum Islam. 2.
Survey lapangan, untuk mendapatkan data dari obyek penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah : 1) Wawancara Dengan melalui wawancara secara langsung, diharapkan bisa memperoleh data yang diharpkan dan diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Wawancara bisa mengambil beberapa bentuk yaitu wawancara studi kasus bertipe open ended, tipe wawancara yang terfokus dan yang ketiga adalah tipe wawancara yang memerlukan pertanyaanpertanyaan yang lebih terstruktur sejalan dengan permintaan. 2) Observasi Observasi terdiri dari dua macam yaitu observasi langsung dan observasi partisipatif. Dalam penelitian ini peneliti lebih menggunakan kedua macam observasi tersebut. Observasi langsung digunakan karena bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan tentang obyek penelitian yang akan diteliti sedangkan observasi partisipatif digunakan karena jenis observasi ini menempatkan peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif melainkan juga mengambil berbagai peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti. 3) Dokumentasi Dengan metode ini data dari dokumen-dokumen serta catatan yang ada pada obyek penelitian dilihat, dicatat dan dipelajari.
HASIL DAN BAHASAN Berdasarkan mekanisme sukuk, kembali kepada investor atau pemegang sukuk merupakan hak untuk menerima pembayaran dari transaksi perdagangan, kepemilikan aset tertentu, atau usaha bisnis. Untuk investor, sukuk memberikan kesempatan untuk berinvestasi dalam kelas aset baru, membuat jalan untuk alokasi yang lebih efisien dan efektif modal, dan memfasilitasi penyaluran tabungan Surplus ke dalam investasi etis. Bersamaan dengan itu, penerbit mampu untuk memperluas dan mendiversifikasi basis investornya yang dapat menyebabkan harga yang kompetitif dan kadang-kadang lebih rendah. Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum "Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009” dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan terdiri dari 2 (dua) seri yang memiliki ketentuanketentuan sebagai berikut: 1.
2.
Seri A Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah) dengan besaran Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Seri B Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dengan besaran Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 Agustus 2009, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Ijarah, yaitu 28 Mei 2012 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan 28 Mei 2014 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Bersamaan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah, Perseroan juga melakukan Penawaran Umum Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi”) dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu Obligasi Seri A berjangka waktu 1 (satu) tahun, Obligasi Seri B berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan Obligasi Seri C berjangka waktu 5 (lima) tahun. Tabel 4.3. Cicilan Imbalan Ijarah
Sesuai dengan prinsip syariah yang melandasi, dana hasil penerbitan sukuk (proceeds) hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini yaitu sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk: 1.
2. 3.
Sekitar 48% atau lebih kurang sebesar Rp48 miliar akan digunakan untuk Pembiayaan pembelian kapal tanker kimia dan/atau kapal tanker minyak dan/atau kapal tanker gas baik secara langsung maupun melalui Anak Perusahaan; Sekitar 10% atau lebih kurang sebesar Rp10 miliar akan digunakan untuk modal Kerja; Sekitar 42% atau sebesar Rp42 miliar akan digunakan untuk pendanaan kembali sehubungan dengan penerapan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
Sukuk yang diterbitkan dapat dikatakan memenuhi prinsip syariah apabila seluruh kegiatan penerbitan sukuk, termasuk akad atau perjanjian penerbitannya, tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu dilakukan secara adil. Sukuk juga harus terbebas dari berbagai unsur larangan, antara lain transaksi riba, maysir dan Gharar. Untuk itu, penerbitan sukuk memerlukan adanya pernyataan kesesuaian syariah (sharia compliance) dari ahli syariah yang diakui secara umum atau dari lembaga yang memiliki keahlian di bidang syariah yang menyatakan bahwa sukuk yang diterbitkan telah memenuhi prinsip syariah. Imbalan (kupon) sukuk dapat bersifat tetap (fixed rate) atau mengambang (floating), sesuai dengan jenis akad dan struktur yang digunakan dalam penerbitan. Imbalan sukuk tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dan dibayarkan secara periodik sesuai ketentuan dan persyaratan yang ada dalam penerbitan sukuk ( terms and condition). Gambar 4.1. Skema Sukuk Berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 (selanjutnya disebut “Pemegang Sukuk”) yang diwakili oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. (“Wali Amanat Sukuk”). Bahwa, Perseroan bermaksud untuk mengalihkan manfaat serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali kepada pihak ketiga atas kapal MT
Gas Sumbawa yang dimiliki oleh Perseroan (selanjutnya disebut “Objek Ijarah”) kepada Wali Amanat dengan spesifikasi antara lain sebagai berikut: memiliki panjang 120,40 Meter dan lebar 19,8 Meter, ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga Geladak Teratas adalah 11,20 Meter, selain itu memiliki Tonase Kotor (GT) sebesar 9.126 dan Tonase Bersih (NT) sebesar 2.738. Kelayakan kapal ini telah disertifikasi oleh Det Norske Veritas. Kapal dibuat tahun 2008 oleh STX Shipbuilding Co. Ltd. Sebagaimana tercantum dalam Akad Ijarah sehubungan dengan Penaw aran Umum Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 (selanjutnya disebut “Akad Ijarah” dan manfaat atas kapal tersebut selanjutnya disebut “Objek Ijarah” kepada Pemegang Sukuk dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk Sukuk Ijarah Seri A dan jangka waktu 5 (lima) tahun untuk Sukuk Ijarah Seri B, terhitung sejak tanggal diterbitkannya emisi Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 dengan nilai pengalihan manfaat Objek Ijarah adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah). Atas nilai pengalihan manfaat Objek Ijarah tersebut tidak dikenakan pajak karena bukan merupakan obyek pajak kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain mengatur mengenai pengalihan manfaat ijarah, Akad Ijarah juga mengatur bahwa Perseroan menjamin kepemilikan kapal serta berfungsinya kapal yang manfaatnya menjadi Objek Ijarah dan kondisinya, menjamin dan membebaskan Pemegang Sukuk dari segala tuntutan pihak lain hak atas Objek Ijarah tersebut, menjamin atas risiko kondisi-kondisi tertentu atau kehilangan atau turunnya nilai pengalihan manfaat ijarah, dan menjamin tersedianya Objek Ijarah pengganti dalam kondisi-kondisi tertentu. Akad Ijarah juga mengatur mengenai prosedur penggantian atau penambahan Objek Ijarah, dimana Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat Sukuk dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum mengajukan Objek Ijarah Pengganti atau Objek Ijarah Tambahan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya laporan dari Perseroan tersebut, Wali Amanat wajib memberikan jawaban atau persetujuan yang tidak akan melakukan penolakan tanpa alasan yang jelas. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya laporan tersebut Wali Amanat tidak memberi jawaban atau persetujuan tertulis kepada Perseroan, maka dengan lewatnya waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut cukup menjadi bukti persetujuan Wali Amanat mengenai telah disetujuinya laporan dari Perseroan tersebut. Nilai Objek Ijarah Pengganti harus sama dengan jumlah Objek Ijarah yang telah diserahkan sebelumnya atau nilai Objek Ijarah Tambahan harus sama dengan nilai penurunan Objek Ijarah. Perseroan akan mengganti Objek Ijarah dengan manfaat lain yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan manfaat Objek Ijarah atas permintaan Wali Amanat kepada Perseroan. Manfaat pengganti yang akan digunakan Perseroan antara lain dari kapal MT Gas Lombok atau MT Pramesti atau MT Chembulk Gibraltar atau MT Chembulk Shanghai atau MT Chembulk Kobe atau MT Chembulk Yokohama atau MT Chembulk Ulsan (manfaat pengganti atas Objek Ijarah tersebut selanjutnya disebut “Objek Ijarah Pengganti”). Dalam hal diperlukan penggantian Objek Ijarah oleh Perseroan karena alasan komersial selama jangka waktu Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009, Perseroan akan mengganti Objek Ijarah dengan manfaat lain, yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan manfaat Objek Ijarah, Perseroan cukup memberitahukan kepada Wali Amanat mengenai terjadinya perubahan Objek Ijarah disertai dengan alasan yang mendasarinya. Untuk keperluan penggantian Objek Ijarah dengan Objek Ijarah Pengganti ini tidak memerlukan persetujuan baik dari Wali Amanat Sukuk yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk maupun Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI). Akad Ijarah dapat diakhiri dengan ketentuan: (i) atas kesepakatan Perseroan dan Wali Amanat Sukuk (ii) dengan dilakukannya pelunasan lebih awal atas seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah (iii) berdasarkan cara-cara yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Akad Ijarah berakhir dengan sendirinya bilamana jumlah Sisa Imbalan Ijarah telah dibayar seluruhnya oleh Perseroan. Ijarah (PSAK 107) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Sukuk Ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad Ijarah, dan dapat diklasifikasikan menjadi antara lain: 1.
2.
Sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan Sukuk yang diterbitkan oleh pemilik aset yang disewakan atau yang akan disewakan, dengan tujuan untuk menjual aset tersebut dan mendapatkan dana dari hasil penjualan, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik aset tersebut. Sukuk kepemilikan manfaat
3.
Sukuk yang diterbitkan oleh pemilik aset atau pemilik manfaat aset, dengan tujuan untuk menyewakan aset/manfaat dari aset dan menerima uang sewa, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik manfaat dari aset. Sukuk kepemilikan jasa Sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk menyediakan suatu jasa tertentu melalui penyedia jasa (seperti jasa pendidikan pada universitas) dan mendapatkan fee atas penyediaan jasa tersebut, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik jasa.
Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam ijarah muntahiyah bittamlik, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan obyek ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara: a. b. c. d.
Hibah penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati penjualan pada akhir masa ijarah dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad atau penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.
Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis obyek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad. 1.
Rukun Ijarah
Menurut ulama’ Hanafiah, rukun ijarah adalh ijab dan qobul, antara lain dengan menggunakan kalimat: Adapun menurut jumhur ulama’, rukun ijarah ada(4)empat, yaitu: 1.
‘Aqid(orang yang akad) Mu’jir dan Musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu’jir adalah yang memberikan upah yang menyewakan, Musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan bagi Mu’jir dan Musta’jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad ijarah juga disyarat mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
2.
2.
Shighat akad Shighat ijab kabul antar Mu’jir dan Musta’jir, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah dalam bentuk pernyataan secara verbal atau dalam bentu lain dengan cara penawaran dari pemilik aset. 3. Ujrah Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewamenyewa maupun upah-mengupah. 4. Upah Penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontak yang harus dijamin, karen rukun yang harus terpenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Syarat ijarah. Syarat ijarah terdiri empat macam sebagaimana syarat dalam jual beli yaitu : 1. 2.
3.
Syarat terjadinya akad Syarat in’inqod ( terjadinya akad ) berkaitan dengan aqid, zat akad, Dan tempat akad. Syarat pelaksanaan akad ( an-nafadz ) Agar ijarah dapat terlaksanakan, barang harus dimiliki oleh aqid, atau dia memiliki kekuasaan penuh untuk akad ( ahliyah ). Syarat sah ijarah Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan aqid ( orang yang aqad ), ma’qud alaih ( barang yang menjadi obyek aqad ), ujrah ( upah ), Dan zat akad ( nafs al-aqad ) yaitu : a. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad
4.
b. Ma’qud alaih bermanfaat dengan jelas c. Maqud alaih ( Barang ) harus dapat memenuhi secara syara’ d. Kemanfaatkan benda di bolehkan menurut syara’ e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang di wajibkan ke padanya f. Tidak mengambil manfaat dari diri orang yang di sewa g. Manfaat ma’qud alaih sesuai keadaan yang umum Syarat Kelaziman Syarat kelaziman ijarah terdiri atas dua hal yaitu : a. Ma’qud Alaih ( barang sewaan ) terhindar dari cacat b. Tidak ada udzur yang dapat membatalkan akad
PT. Berlian Laju Tanker Tbk. ditinjau dari PSAK 107 dalam melakukan transaksi Perseroan memilik objek jelas dalam melakukan akad ijarah. Objek yang disewakan yaitu kapal dan Perseroan menyewakan kapal tersebut kepada perusahaan yang ingin menyewa kapal salah satu contoh PT. Pertamina menyewa kapal untuk mengangkut minyak. Terdapat kesepakatan dan kejelasan akad yang digunakan oleh PT.Berlian Laju Tanker Tbk dan memiliki upah dan manfaat. Tetapi pada kenyataannya PSAK 107 tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada Sukuk Ijarah sebaiknya sukuk memiliki PSAK tersendiri yang mengatur mengenai sukuk. Di tinjau dari segi objek yang diakadkan pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk, ijarah yang bersifat pekerjaan ( AL-Ijarah ala AL-‘Amal) sesuai dan berhubungan dengan sewa aset atau properti. Perseroan melakukan penyewaan kapal untuk melakukan pengangkutan dan penyewaan tanki di darat. Hasil dari penyewaan kepada pihak ketiga Perseroan memberikan upah atau ujrah kepada pemegang sukuk yaitu investor. Karakteristik sukuk pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk, menggunakan konsep imbalan dan adanya akad atau perjanjian serta terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir. Dengan melakukan kegiatan bisnis penyewaan kapal, pengoperasian kapal, jasa keagenan kapal dan penyewaan tanki di darat, maka Perseroan tidak melakukan hal diluar konsep syariah seperti penjualan barang terlarang.
SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang dilakukan maka dapat dibuat beberapa kesimpulan. Berikut merupakan hasil simpulan yang ditarik dari pembahasan pada Bab 4 sebagai berikut: 1.
2.
3.
4.
Pada analisis dan pembahasan PT. Berlian Laju Tanker Tbk, memenuhi PSAK 107 yaitu mengenai peraturan rukun ijarah dan syarat ijarah. Objek yang diakadkan jelas dan melakukan kesepakatan terhadap penyewa. Di tinjau dari segi objek yang diakadkan pada PT. Berlian Laju Tanker Tbk, ijarah yang bersifat pekerjaan ( AL-Ijarah ala AL-‘Amal) sesuai dan berhubungan dengan sewa aset atau properti. Perseroan melakukan penyewaan kapal untuk melakukan pengangkutan dan penyewaan tanki di darat. Perseroan menjelaskan mengenai imbalan ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 28 Agustus 2009 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Ijarah, yaitu 28 Mei 2012 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan 28 Mei 2014 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Akad Ijarah juga mengatur mengenai prosedur penggantian atau penambahan Objek Ijarah, dimana Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat Sukuk dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum mengajukan Objek Ijarah Pengganti atau Objek Ijarah Tambahan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya laporan dari Perseroan tersebut, Wali Amanat wajib memberikan jawaban atau persetujuan yang tidak akan melakukan penolakan tanpa alasan yang jelas. Nilai Objek Ijarah Pengganti harus sama dengan jumlah Objek Ijarah yang telah diserahkan sebelumnya atau nilai Objek Ijarah Tambahan harus sama dengan nilai penurunan Objek Ijarah. Perseroan akan mengganti Objek Ijarah dengan manfaat lain yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan manfaat Objek Ijarah atas permintaan Wali Amanat kepada Perseroan. Manfaat pengganti yang akan digunakan Perseroan antara lain dari kapal MT Gas Lombok atau MT Pramesti atau MT Chembulk Gibraltar atau MT Chembulk Shanghai atau MT Chembulk Kobe atau MT Chembulk Yokohama atau MT
5.
6.
Chembulk Ulsan (manfaat pengganti atas Objek Ijarah tersebut selanjutnya disebut “Objek Ijarah Pengganti”). Akad Ijarah dapat diakhiri dengan ketentuan: (i) atas kesepakatan Perseroan dan Wali Amanat Sukuk (ii) dengan dilakukannya pelunasan lebih awal atas seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah (iii) berdasarkan cara-cara yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Akad Ijarah berakhir dengan sendirinya bilamana jumlah Sisa Imbalan Ijarah telah dibayar seluruhnya oleh Perseroan. PSAK yang mengatur khusus mengenai Sukuk belum ada dan tidak bisa sepenuhnya menerapkan PSAK 107 mengenai Ijarah terhadap Sukuk melainkan hanya melihat dari berbagai karakteristik, rukun dan syarat Ijarah. Walaupun Sukuk Ijarah adalah Sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad Ijarah. Ijarah dalah akad pemindahan barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa.
Dari simpulan yang sudah dibuat, maka penulis akan mengajukan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan bagi PT. Berlian Laju Tanker. Adapun saran yang akan diajukan sebagai berikut: 1.
2.
3.
4.
Bagi PT. Berlian Laju Tanker Tbk Perseroan telah melakukan akad ijarah dengan baik dan sesuai dengan rukun ijarah dan syarat ijarah. Selain itu objeknya pun jelas dan melakukan penyewaan terhadap objek. Dalam penerbitan sukuk yang berbasis prinsip syariah maka harus dihindarkan dari unsur-unsur yang diharamkan dan melakukan pembayaran upah atau imbalan. Bagi Pemerintah Pemerintah perlu memperhatikan mengenai penerbitan sukuk dan peraturan yang lebih mendalam mengenai sukuk. Sertifikat investasi dengan terbebas unsur riba, gharar dan maysir sudah banyak digunakan di beberapa negara, seperti Malaysia, Bahrain, Dubai, Singapore dan lainnya. Serta membantu mengubah pemikiran bahwa syariah tidak hanya untuk umat islam. Selain itu, pemerintah melakukan penyuluhan informasi mengenai Syariah dapat menjadi hal yang menarik bagi masyarakat yang kurang mengerti atau tidak tahu mengenai Syariah. Bagi Bapepam & LK dan DSN-MUI Sukuk telah berkembang pesat pada negara Asia Tenggara, salah satunya adalah Indonesia. Sebaiknya, Sukuk memiliki PSAK yang khusus mengatur mengenai Sukuk agar dapat lebih mudah dalam penerapan dan tidak terjadi kesalahan dalam penerbitannya. Bagi Peneliti Penelitian dapat dilakukan mendalam tidak hanya tentang pembiayaan syariah tetapi mengenai sukuk yaitu suatu sertifikat investasi. Selain itu pembahasan yang mendalam mengenai peraturan yang belum diatur akan sangat membantu dalam perkembangan mengenai prinsip syariah. Sebaiknya melakukan penelitian tidak hanya dengan satu sumber, tetapi dengan pertimbangan waktu dalam mengerjakan thesis.
REFERENSI Angga Dwi Saputra. (2012). Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul. Obligasi Syariah, diakses 20 Februari 2013 dari http://angga.blog.esaunggul.ac.id/2012/04/08/obligasi-syariah/ Asia, Maxwell dan Sweet. 2009. Sukuk. Malaysia. Thomson Corporation. Asmadi Mohamed Naim, Mohamad Yazid Isa, Mohd Liki Hamid.2013. The effects of new AAOIFI standards on Sukuk in choosing the most authentic Islamic principles. Direktorat Pembiayaan Syariah. 2010. Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara): Instrumen Keuangan Berbasis Syariah. PT Elex Media Komputindo. Direktorat Pembiayaan Syariah. (2011). Mengenal Sukuk, diakses 20 Februari 2013 dari http://www.djpu.kemenkeu.go.id/uploads/dmodata/in/6Publikasi/5Brosur/MENGENAL_SUKU K.pdf Dodik Siswantoro. 2012. Is “not-real” price lawful?: The case of Islamic (sukuk) mutual funds in Indonesia during financial crisis. Heykal, Mohamad. 2012. Tuntunan Dan Aplikasi Investasi Syariah. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
Ikatan Akuntansi Indonesia. (2008). Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Ijarah, diakses 20 Februari 2013 dari http://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-107.pdf Joni Eka Putra. (2008). Obligasi Syariah, diakses 20 Februari 2013 dari http://3kh4.wordpress.com/2008/05/06/obligasi-syariah/ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2010. Himpunan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Tentang Pasar Modal Syariah. BAPEPAM LK. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2011). Himpunan Skema Sukuk, diakses 20 Februari 2013 dari http://www.bapepam.go.id/syariah/publikasi/riset/pdf/Himpunan-Skema-Sukuk.pdf Khanifa, Nurma Khusna.2012. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sukuk Ritel Menggunakan Sistem Akad Ijarah Serta Relevansinya Dengan Perlindungan Investor. Muamalah. Syariah. Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Semarang. Mariam Jamilah Abdul Jalil, Zuriah Abdul Rahman. 2012. Sukuk investment: Comparison of the profits obtained by using Ijarah and Musharakah Mutanaqisah principles with long-term tenure. Real Syariah. (2011). Sukuk dan Jenis-Jenis Sukuk, diakses 20 Februari 2013 dari http://realsyariah.wordpress.com/2011/05/15/sukuk-dan-jenis-jenis-sukuk/ Safi’i, Muhammmad Aris. 2009.Obligasi Syariah Ijarah Perspektif Hukum Islam ( Studi kasus PT. Matahari Putra Prima Tbk.). Muamalat. Syariah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Wijayanto, Setyo. 2012. Peluang Menggiurkan Investasi Obligasi Pemerintah Dan Koporasi. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
RIWAYAT PENULIS Melisawati lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat pada 19 juni 1990.Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara dalam bidang akuntansi pada tahun 2013.
