Analisis Penduduk dan Kemiskinan Sektor Pertanian

Analisis Penduduk dan Kemiskinan Sektor Pertanian

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian Tahun 2013

Analisis Penduduk dan Kemiskinan Sektor Pertanian Ukuran Buku : 14,9 cm x 19,9 cm (B5) Jumlah Halaman : 262 halaman Penasehat: Ir. M. Tassim Billah, MSc Penyunting : Ir. Dewa N. Cakrabawa, MM Dr. M. Luthful Hakim Dra. Laelatul Hasanah, M.Si Naskah : Dra. Laelatul Hasanah, M.Si Ir. Rumonang Gultom Metha Herwulan Ningrum Pengolah Data : Dra. Laelatul Hasanah, M.Si Ir. Rumonang Gultom Metha Herwulan Ningrum Design dan Layout : M. Ade Supriyatna, SP Dhanang Susatyo, SE Hety Sulistiyowati, ST Uliyah, S.Si Diterbitkan oleh: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian 2013

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya


KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga Buku Analisis Penduduk dan Kemiskinan ini dapat diselesaikan. Kemiskinan merupakan isu global maupun nasional sehingga masih menjadi keprihatinan banyak pihak. Untuk keperluan perencanaan, monitoring, dan

evaluasi berbagai program terkait penanggulangan

kemiskinan diperlukan sejumlah indikator yang dapat menunjukkan status dan perkembangan penduduk miskin di Indonesia antar waktu, jumlah penduduk miskin, dan persentase penduduk miskin. Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan perkembangan yang baik, namun di sisi lain realitas kemiskinan,

pengangguran

dan

ketimpangan

pendapatan

masih

menyelimuti sebagian besar rakyat Indonesia dan menjadi tantangan besar dalam pembangunan. Diharapkan analisis ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini disampaikan penghargaan dan terima kasih. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan analisis di masa yang akan datang.

Jakarta Desember 2013 Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian

Sistem

Ir. M. Tassim Billah, M.Sc

NIP. 19570725.198203.1.002

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

i


DAFTAR ISI Kata Pengantar .............................................................................. i Daftar Isi ....................................................................................... ii Daftar Tabel .................................................................................... iv Daftar Gambar ................................................................................ v Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

Pendahuluan .................................................................. 1 1.1

Latar Belakang .................................................... 1

1.2

Tujuan ................................................................ 2

1.3

Ruang Lingkup .................................................... 2

Tinjauan Pustaka ........................................................... 3 2.1

Kemiskinan ......................................................... 3

2.2

Jenis-jenis Kemiskinan ......................................... 3

Kondisi Penduduk dan Kemiskinan Sektor Pertanian .......... 9 3.1

Kemiskinan ......................................................... 3

3.2

Jenis-jenis Kemiskinan ......................................... 3

Kondisi Penduduk dan Kemiskinan Sektor Pertanian .......... 9 4.1

Perkembangan Penduduk Indonesia ...................... 9

4.2

Proyeksi Penduduk di Indonesia ............................ 15

4.3

Keragaan Penduduk Miskin ................................... 16

4.4

Garis Kemiskinan ................................................. 23

4.5

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ........................ 26

4.6

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ....................... 28

4.7

Kemiskinan Sektor Pertanian ................................ 30

4.8

Rumah Tangga Sektor Pertanian ........................... 33

Kesimpulan dan Saran .................................................... 35 5.1

Kesimpulan ......................................................... 35

5.2

Saran

............................................................. 36


ii


DAFTAR PUSTAKA .......................................................................... 37 LAMPIRAN ..................................................................................... x


iii


DAFTAR TABEL Tabel 4.1

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia .......... 11

Tabel 4.2

Penyebaran Penduduk di Indonesia ................................. 13

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Wilayah dan Jenis kelamin Tahun 2010 ....................................................... 14

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Provinsi, 2008 - 2012 .................................................................. 20

Tabel 4.5

Garis Kemiskinan Menurut Provinsi, 2008 -2012 ................ 26

Tabel 4.6

Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Menurut Provinsi, 2008 - 2012 .......................................................................... 28

Tabel 4.7

Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Menurut Provinsi, 2008 - 2012 .......................................................................... 30


iv


DAFTAR GRAFIK Grafik 4.1

Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Hasil Sensus, 1971 - 2010 .................................................... 12

Grafik 4.2

Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010.................................................................. 15

Grafik 4.3

Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2010 ................................................................. 16

Grafik 4.4

Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia, 2011 - 2020 .......... 17

Grafik 4.5

Perkembangan

Jumlah

Penduduk

Miskin

dan

PDB

Berdasarkan Harga Konstan 2000 di Indonesia, 1996 2012............................................................................ 19 Grafik 4.6

Perkembangan Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, 2008 - 2012 ................................................. 22

Grafik 4.7

Rata-rata

Persentase

Jumlah

Penduduk

Miskin

di

Indonesia, 2008 - 2012 ................................................. 24 Grafik 4.8

Perkembangan Garis Kemiskinan Indonesia, Tahun 2008 – 2012 ........................................................................ 25

Grafik 4.9

Rata-rata Garis Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia 2008 – 2012 ................................................................ 27

Grafik 4.10 Rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia, 2008 - 2012 .............................................. 29 Grafik 4.11 Rata-rata Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia, 2008 - 2012 .............................................. 31 Grafik 4.12 Jumlah Penduduk Miskin Umur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Pada Sektor Pertanian, 2010 - 2012 .................... 33 Grafik 4.13 Jumlah Kepala Rumah Tangga Yang Bekerja Pada Sektor Pertanian, 2010 - 2012 .................................................. 35


v


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kemiskinan adalah suatu fenomena atau proses multidimensi, yang artinya kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor (World Bank, 2000). Namun, di Indonesia kemiskinan merupakan suatu fenomena yang erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi di perdesaan pada umumnya dan di sektor pertanian pada khususnya. Oleh sebab itu, fenomena kemiskinan di Indonesia tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa memahami fenomena kemiskinan di perdesaan atau sektor pertanian. Penduduk di sektor pertanian pada umumnya selalu lebih miskin dibandingkan penduduk yang sumber utama pendapatannya dari sektor-sektor lainnya, terutama industri manufaktur, keuangan, dan perdagangan, walaupun pendapatan bervariasi menurut subsektor atau kelompok usaha di masing-masing sektor tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan jumlah penduduk miskin di sektor pertanian dibandingkan sektor lainnya adalah: a) distribusi lahan yang timpang, b) pendidikan

petani

dan

pekerja

yang

rendah,

c) sulitnya

mendapatkan modal, dan d) nilai tukar petani yang terus menurun. Hal ini diperburuk oleh semakin banyaknya areal pertanian yang berganti

fungsi ke

kegiatan-kegiatan

non

perrtanian.

Menurut

Tjondronegoro (2006) “Tanah sebagai tumpuan hidup petani kian berkurang,

bukan

karena

penduduk

bertambah,

tetapi

karena

pemusatan kepemilikan tanah oleh pemodal besar yang hidup di perkotaan. Itu beberapa penyebab utama mengapa akses kepada tanah dan air serta sumber daya alam kian sulit bagi petani dan nelayan”. Rasanya mustahil meraih produksi berlimpah ketika tanah Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

1


yang akan ditanami semakin sempit. Sempitnya lahan garapan tidak lepas dari keterdesakan petani atas laju pembangunan. Tujuan Tujuan dari penyusunan Buku Analisis Kemiskinan

Sektor

Pertanian ini adalah sebagai berikut: 1.

Untuk mengetahui jumlah dan proyeksinya penduduk Indonesia.

2. Untuk mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin secara nasional dan wilayah. 3. Untuk mengetahui karakteristik rumah tangga miskin di sektor pertanian. 1.2

Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan ini adalah analisis perkembangan penduduk, proyeksi jumlah penduduk, keragaan penduduk miskin, garis kemiskinan dan kemiskinan sektor pertanian.


2


BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.

Kemiskinan Kemiskinan

adalah

kondisi

dimana

seseorang

atau

sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan

pangan,

perumahan,

air

(b)

bersih,

kesehatan,

pendidikan,

pertanahan,

sumberdaya

pekerjaan, alam

dan

lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialpolitik. 2.2.

Jenis-jenis Kemiskinan a.

Kemiskinan Relatif Kemiskinan pengaruh

relatif

kebijakan

menjangkau

merupakan pembangunan

seluruh

lapisan

kondisi miskin yang

belum

masyarakat

karena mampu sehingga

menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan

relatif

sangat

pendapatan/pengeluaran

tergantung

penduduk


pada

distribusi

sehingga

dengan

3


menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”. Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi dari pada negara miskin seperti pernah dilaporkan

oleh

Ravallion

(1998 : 26).

Paper

tersebut

menjelaskan mengapa, misalnya, angka kemiskinan resmi (official figure) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia. Tatkala negara menjadi lebih kaya (sejahtera), negara tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi, dengan perkecualian Amerika Serikat, dimana garis kemiskinan pada dasarnya tidak berubah selama hampir empat dekade.

Misalnya,

Uni

Eropa

umumnya

mendefinisikan

penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median (rata-rata) pendapatan. Ketika median/rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat. Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan,

dan

perlu

disesuaikan

terhadap

tingkat

pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan

antar

negara

dan

waktu

karena

tidak

mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.


4


b.

Kemiskinan Absolut Kemiskinan

secara

absolut

ditentukan

berdasarkan

ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum seperti

pangan,

perumahan,

sandang,

pendidikan,

dan

kesehatan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan dasar minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang dan nilainya dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk

yang

memiliki

rata-rata

pendapatan/

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan absolut “tetap” (tidak berubah) dalam hal standar hidup sehingga garis kemiskinan absolut dapat membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang ingin menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara dengan negara lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut. Bank Dunia menghitung garis kemiskinan absolut dengan menggunakan pengeluaran konsumsi yang dikonversi ke dalam US$ PPP

(Purchasing Power Parity/ Paritas Daya Beli), bukan nilai tukar US$ resmi. Tujuannya adalah untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara. Hal

ini

bermanfaat

dalam

menentukan

kemana

menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa di mana Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

5


jumlah yang sama tersebut dapat dibeli seharga US$1 di Amerika. Angka konversi ini dihitung berdasarkan harga dan kuantitas di masing-masing negara yang dikumpulkan dalam suatu survei yang biasanya dilakukan setiap lima tahun sekali. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu: a) US$ 1 PPP perkapita per hari; b) US$ 2 PPP perkapita per hari. Ukuran tersebut sekarang direvisi menjadi US$ 1,25 PPP dan US$ 2 PPP per kapita per hari. Pendapatan per kapita yang tinggi sama sekali bukan merupakan jaminan tidak adanya kemiskinan absolut dalam jumlah yang besar. Hal ini mengingat besar atau kecilnya porsi atau bagian pendapatan yang diterima oleh kelompok-kelompok penduduk yang paling miskin tidak sama untuk masing-masing negara, sehingga mungkin saja suatu negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi justru mempunyai persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan internasional yang lebih besar dibandingkan dengan suatu negara yang pendapatan per kapitanya lebih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut antara lain struktur pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di negara yang bersangkutan, berbagai pengaturan politik dan kelembagaan yang dalam prakteknya ikut menentukan pola-pola distribusi pendapatan nasional. c.

Terminologi Kemiskinan Lainnya Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural : Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang


6


ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan

yang

tak

adil

ini

menyebabkan

banyak

warga

masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Salah satu contoh adalah kemiskinan karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya : orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, suku Tengger di pegunungan Tengger Jawa Timur, dan sebagainya. Sedangkan kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktorfaktor

adat

membelenggu

dan

budaya

seseorang

suatu

tetap

daerah

melekat

tertentu

dengan

yang

indikator

kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogyanya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada sukusuku terasing, seperti halnya suku Badui di Cibeo Banten Selatan, suku Dayak di pedalaman Kalimantan, dan suku Kubu di Jambi.

Soetandyo

Wignjosoebroto

dalam

“Kemiskinan,

Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

7


dirangkum oleh Suyanto (1995:59) mendefinisikan “Kemiskinan adalah suatu ketidak-berdayaan”. Keberdayaan kebudayaan.

itu

Artinya,

sesungguhnya berdaya

merupakan

fungsi

seseorang

dalam

tidaknya

kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosialbudayanya

(seperti

posisi,

status,

dan

wawasan

yang

dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Acapkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu “sudah takdir”, dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai suratan nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri. Oleh karena itu, Soetandyo menyarankan ditingkatkannya “Gerakan

Membudayakan

Keberdayaan”

pada

lapisan

masyarakat bawah. Melek huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu, melek informasi, melek hak, dan melek-melek lainnya

adalah

suatu

keberdayaan

yang

harus

terus

dimungkinkan kepada lapisan-lapisan masyarakat bawah agar tidak terjebak ke dalam kemiskinan kultural.


8


BAB III METODOLOGI PENGHITUNGAN KEMISKINAN 3.1. Konsep Untuk

mengukur

kemiskinan,

BPS

menggunakan

konsep

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs method). Dengan

pendekatan

ini,

kemiskinan

dipandang

sebagai

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 3.2. Sumber Data Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor (merupakan data gabungan sampai dengan bulan September 2012) dengan jumlah sampel

300.000

rumah

tangga.

Sebagai

informas

itambahan,

digunakan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masingmasing komoditi pokok non makanan. 3.3. Metode Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut: GK= GKM + GKNM Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah

untuk

masing-masing

provinsi

daerah

perkotaan

dan

perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulandi bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

9


jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu,

sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak,

dll). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan 98 Makro Indonesia Tahun 2013 Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan. 3.4. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sementara. Garis

kemiskinan

sementara

adalah

Garis

Kemiskinan

periode

sebelumnya yang diinflate dengan inflasi umum Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK dapat diartikan sebagai indeks harga dari biaya sekumpulan barang konsumsi yang masing-masing diberi bobot menurut

proporsi

belanja

masyarakat

untuk

komoditi

yang

bersangkutan. IHK mengukur harga sekumpulan barang tertentu (sepertti bahan makanan pokok, sandang, perumahan, dan aneka barang dan jasa) yang dibeli konsumen. Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM. GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran

kebutuhan

minimum

makanan

dilakukan

dengan

menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah:

GKMjp =

52 𝑘=1

Pjkp . Q jkp =

52 𝑘=1 Vjkp


10


GKMjp

=

Pjkp Qjkp

= =

Vjkp

=

J

= =

Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum Disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p. Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p. Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p. Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p. Daerah (perkotaan atau perdesaan). Provinsi ke-p.

Selanjutnya GKMj tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

𝐻𝐾 jp = Kjkp = HKjp =

52 𝑘=1 V jkp 52 K 𝑘=1 jkp

Kalori dari komoditi k di daerah j di provinsi p. Harga rata-rata kalori di daerah j di provinsi p.

GKMjp = HKjp x 2100, GKM= j p

= =

Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi yang setara dengan 2100 kilokalori/kapita/ hari Daerah (perkotaan/perdesan) Provinsi p

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu

rasio

pengeluaran

komoditi/sub-kelompok

terhadap

total

pengeluaran komoditi/ sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil SPKKD 2004,

yang dilakukan untuk

mengumpulkan


data

pengeluaran 11


konsumsi rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

GKNM GKNMjp

=

Vkjp

=

rkj

=

k J p

= = =

jp

=

𝑛 𝑘=1 rkj

Vkjp

Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p. Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok nonMakanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi). Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok nonmakanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa). Jenis komoditi non-makanan terpilih. Daerah (perkotaan atau perdesaan). Provinsi (perkotaan atau perdesaan).

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

%PMp =

PMp Pp

%PMp = % Penduduk miskin di propinsi p PMp = Jumlah penduduk miskin di propinsi p Pp = Jumlah penduduk di propinsi p Sementara itu, penduduk miskin untuk level nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin provinsi atau:

PMI PMI PMp

=

𝑛 𝑝=1 PMp

= Penduduk miskin Indonesia. = Penduduk miskin provinsi p.


12


n

= Jumlah provinsi.

Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2013 Persentase penduduk miskin nasional adalah: %PMI = %PMI PMp PI

PMI PI

= Persentase penduduk miskin (secara nasional). = Jumlah penduduk miskin (secara nasional). = Jumlah penduduk Indonesia.

3.5. Indikator Kemiskinan Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu: 

Pertama, Head Count Index (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).



Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.



Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.



Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

Pα =

1 n

𝑧−𝑦𝑖 ∝ 𝑞 𝑖=1 𝑧

∝ = 0, 1, 2 Z = Garis kemiskinan Yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

13


di bawah garis kemiskinan (i=1,2,…,q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk Jika ∝=0, diperoleh Head Count Index (P0), jika ∝=1 diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) dan jika ∝=2 disebut Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2).


14


BAB IV KONDISI PENDUDUK DAN KEMISKINAN SEKTOR PERTANIAN 4.1. Perkembangan Penduduk Indonesia Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk tiap 10 tahun sekali, jumlah penduduk Indonesia terus mengalami kenaikan.

Jumlah

penduduk Indonesia tahun 2010 mencapai 237,6 juta jiwa, mengalami kenaikan sebesar 13,2% dibandingkan dengan hasil sensus tahun 2000 sebesar 206,3 juta jiwa dengan laju pertumbuhannya sebesar 1,52 persen per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1. Tabel 4.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1971-2010. Tahun Jumlah Penduduk (%) 119.208.229 1971 147.490.298 2,31 1980 179.378.946 1,98 1990 206.264.595 1,49 2000 1,52 2010 237.641.326 Sumber : Badan Pusat Statistik. Juta Orang

237,64

250,00

206,26 179,38

200,00

150,00

147,49 119,21

100,00

50,00

0,00 1971

1980

1990

2000

2010

Grafik 4.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia menurut Hasil Sensus, Tahun 1971 – 2010. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

15


Penyebaran penduduk di pulau Sumatra yang luasnya 25,2 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3 persen penduduk, Jawa yang luasnya 6,8 persen dihuni oleh 57,5 persen penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 persen dihuni oleh 5,8 persen penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 persen dihuni oleh 7,3 persen penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 persen dihuni oleh 1,1 persen penduduk, dan Papua yang luasnya 21,8 persen dihuni oleh 1,5 persen penduduk. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2. Sebaran penduduk terbesar terjadi di Pulau Jawa terutama di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 43,05 juta jiwa atau 18,12 persen dari total jumlah penduduk Indonesia kemudian di Provinsi Jawa Timur sebesar 37,48 juta jiwa atau 15,77 persen dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 32,38 juta jiwa atau 13,63 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sementara provinsi dengan sebaran penduduk terendah yaitu Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 760 ribu jiwa atau 0,32 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Tabel 4.2. Penyebaran Penduduk di Indonesia, 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7

Pulau Sumatera Jawa Bali dan Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku Papua

Jumlah Sumber : Badan Pusat Statistik

Luas Wilayah 480.793,28 129.438,28 73.070,48 544.150,07 188.522,36 78.896,53 416.060,32 1.910.931,32

Jumlah Penduduk 50.630.931 136.610.590 13.074.796 13.787.831 17.371.782 2.571.593 3.593.803 237.641.326

Sebaran penduduk pada tahun 2010, lebih banyak di wilayah perdesaan yaitu sebesar 119 juta jiwa atau 50,21 persen, sedangkan di wilayah perkotaan sebesar 118 juta jiwa atau 49,79 persen dari


16


total jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini. Tabel 4.3 . Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Tahun 2010 Jenis Kelamin No. Wilayah Laki-laki Perempuan Jumlah 1. Perkotaan 59.559.622 58.760.634 118.320.256 2. Perdesaan 60.071.291 59.249.779 119.321.070 Jumlah 119.630.913 118.010.413 237.641.326 Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan di mana jumlah penduduk laki-laki sebesar 119 juta jiwa atau sebesar 50,34 persen dan jumlah penduduk perempuan sebesar 118 juta jiwa atau sebesar 49,66 persen dari total jumlah penduduk Indonesia (lihat Grafik 4.2). Dilihat dari perbandingan jenis kelamin yaitu perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di Indonesia sebesar 101 yang berarti bahwa terdapat 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

49,66%

Laki-laki

50,34%

Perempuan

Grafik 4.2. Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010

Perbandingan jenis kelamin penduduk menurut provinsi, yang tertinggi adalah di Provinsi Papua yaitu sebesar 113, kemudian Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

17


Provinsi Papua Barat sebesar 112 dan Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 111. Sedangkan perbandingan jenis kelamin

penduduk

terendah adalah provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 94 dan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 95. Sementara rasio ketergantungan penduduk Indonesia adalah 51,31. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 51 orang usia tidak produkif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 46,59 sementara di daerah perdesaan 56,30. 12.000

10.000

( 000 ) jiwa

8.000

6.000

4.000

2.000

0 20-24 25-29 9.888 10.631

30-34 9.949

35-39 9.338

40-44 8.323

45-49 7.033

50-54 5.866

55-59 4.400

60-64 2.927

65-69 2.225

70-74 1.531

75-79 842

80-84 481

85-89 182

90-94 64

95+ 36

Perempuan 11.016 11.279 11.009 10.266 10.004 10.679

9.881

9.168

8.202

7.008

5.695

4.048

3.132

2.469

1.925

1.136

662

256

107

69

Laki-laki

0-4 5-9 10-14 15-19 11.662 11.974 11.662 10.614

Grafik 4.3. Komposisi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2010

4.2. Proyeksi Penduduk di Indonesia Perkembangan dan pertumbuhan penduduk di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir 2000-2010 terus mengalami kenaikan. Proyeksi penduduk dalam analisis ini merupakan ramalan jumlah penduduk melalui

perhitungan

yang

didasarkan

pada

asumsi

dari

laju

pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan yang digunakan dalam memproyeksi jumlah penduduk dengan kenaikan sebesar 3,61 juta jiwa atau 1,52 persen per tahun.


18


Juta Jiwa 320,00 280,00

241,26

244,93

248,65

252,43 256,27

260,17 264,13

2011

2012

2013

2014

2016

268,15

272,23 276,37

240,00 200,00 160,00 120,00 80,00 40,00 0,00

2015

2017

2018

2019

2020

Grafik 4.4. Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia, 2011-2020

4.3. Keragaan Penduduk Miskin Perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1996–2012 kemiskinan.

menunjukan

bahwa

ada

dua

pola

pertumbuhan

Mulai Tahun 1996-2005 jumlah penduduk miskin

mengalami fluktuasi cenderung menurun walaupun cukup lambat. Sejak tahun 2006-2012 pola pertumbuhan kemiskinan secara flat mengalami kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Penurunan tersebut menurun secara konsisten, dari 17,5 persen pada tahun 1996 turun hingga menjadi 11,7 persen pada tahun 2012. Selama periode 1996-2012 secara umum terjadi pertumbuhan jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 1998 dan 1999 yaitu mencapai 49,5 juta orang dan 48,0 juta orang.

Hal ini

disebabkan oleh adanya krisis moneter pada tahun tersebut yang berimbas sampai dengan tahun 1999. Meskipun secara umum, persentase penduduk miskin menurun secara konsisten pasca krisis, pada tahun 2006 sempat terjadi kenaikan persentase penduduk miskin hingga mencapai 17,8 persen. Menurut Bank Dunia (2007), hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya angka infasi kala itu karena Pemerintah menaikkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

19


harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri, diikuti dengan meningkatnya harga beras selama kurun waktu tersebut. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 adalah mencapai 37,2 juta orang dalam empat tahun terkahir berkurang menjadi 28,6 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDB pada periode tahun 2007 laju pertumbuhan PDB mencapai 6,35%, pada tahun 2009 laju pertumbuhan PDB turun sebesar 4,63%, kembali meningkat secara perlahan mulai tahun 2010 hingga tahun 2012 pada level angka 6,23%.

Peningkatan PDB nampaknya tidak mampu

mendongkrak kemiskinan di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena peningkatan PDB bukan disebabkan oleh

peningkatan

investasi.

Peningkatan

tersebut

sangat

dimungkinkan disebabkan oleh meningkatnya komponen konsumsi, baik konsumsi pemerintah maupun konsumsi masyarakat.

Oleh

karenanya peningkatan PDB tidak berdampak terhadap penignkatan kesejahteraan masyarakat secara umum (Grafik 4.5).

60,0

49,5

50,0

48,0

38,7

40,0

37,9

38,4

39,3 37,3

36,1

34,0

37,2 35,1

35,0

32,5

31,0

30,0

20,0

24,2

19,1

18,4

18,2

17,4

16,7

16,0

17,8

16,6

15,4

10,0

3,64

1998

28,6

23,4

17,5

1996

29,8

1999

2000

2001

4,50

4,78

5,03

5,69

2002

2003

2004

2005

Penduduk Miskin (Juta Jiwa)

% Penduduk Miskin

5,50

6,35

6,01

2006

2007

2008

14,2

4,63 2009

13,3

12,5

11,7

6,22

6,49

6,23

2010

2011

2012

PDB Harga Konstan

Grafik 4.5. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan PDB Berdasarkan Harga Konstan 2000 di Indonesia, 1996 - 2012

Jika dilihat rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk miskin pada

masing–masing provinsi maka pada umumnya jumlah penduduk Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

20


miskin selama periode 2008-2012 adalah berkurang kecuali provinsi Papua yang meningkat 9,5 persen. Ada sepuluh provinsi yang ratarata jumlah penduduk miskinnya berkurang antara 5 - 9 persen pada periode yang sama. Provinsi tersebut diantaranya adalah Provinsi Sulawesi

Tenggara,

Kalimantan

Barat dan

Kalimantan

Tengah

mencapai penurunan antara 7,40 persen – 8,61 persen.

Provinsi

lainnya adalah Provinsi Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, Nusa Tengara Barat dan Sulawesi Tengah berkisar anatara 6,02-6,68 persen.

Sementara Provinsi Jawa Tengah dan Banten berhasil

menurunkan jumlah penduduk miskinnya antara 5,53 persen - 5,99 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa disparitas tingkat kemiskinan antar provinsi sangat tinggi. Rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk miskin di 33 provinsi di Indonesia selama periode yang sama berkisar antara -8,61 persen sampai 9,5 persen (Tabel 4.4). Pertumbuhan penduduk miskin dari 2012 terhadap 2011 nampak bahwa Provinsi Riau tercatat sebagai provinsi yang pertumbuhan penduduk miskinnya meningkat sebesar 32,74 persen dibandingkan tahun 2011, yaitu dari 362,6 ribu jiwa menjadi 481,3 ribu pada tahun 2012. Tingginya pertumbuhan penduduk miskin di provinsi tersebut terjadi pada tahun 2012, sementara posisi rata-rata pertumbuhan miskin selama periode 2008-20012 Provinsi Riau mampu menurunkan jumlah penduduk miskin hingga 1,6 persen. Tingginya pertumbuhan penduduk miskin di provinsi tersebut dimungkinkan diantaranya oleh kebijakan – kebijakan struktural seperti menignkatnya harga BBM dan tarif listrik. Hal ini dapat dilihat lebih rinci pada tabel 4.4 berikut


21


Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Provinsi, 2008 – 2012. Tahun No.

Provinsi

1 Aceh

2008

2009

2010

2011

2012

Rata-rata Persentase Persentase Persentase Jumlah Penduduk Rata-rata jumlah Jumlah Penduduk Penduduk Miskin, 2012 penduduk miskin Miskin,2012(%) 2008-2012 Miskin,20082011 (%) 2012 (%)

962.200

885.900

898.444

900.200

876.553

904.659

(2,2)

18,58

(2,6)

2 Sumatera Utara

1.611.500

1.473.800

1.478.095

1.421.442

1.378.251

1.472.618

(3,8)

10,41

(3,0)

3 Sumatera Barat

473.900

426.200

458.239

441.800

397.857

439.599

(4,0)

8,00

(9,9)

4 Riau

584.800

532.300

558.286

362.600

481.315

503.860

(1,6)

8,05

32,7

5 Jambi 6 Sumatera Selatan

261.300

245.000

260.445

251.789

270.182

257.743

1,0

8,29

7,3

1.254.300

1.129.800

1.105.430

1.061.870

1.041.831

1.118.646

(4,5)

13,48

(1,9)

7 Bengkulu

328.800

317.800

281.236

303.350

310.576

308.353

(1,2)

17,52

2,4

8 Lampung

1.597.900

1.496.900

1.351.691

1.277.900

1.218.998

1.388.678

(6,5)

17,52

(4,6)

9 Bangka Belitung

80.300

76.000

92.300

65.550

70.104

76.851

(1,5)

5,36

6,9

10 Kepulauan Riau

131.800

125.300

138.189

122.501

131.325

129.823

0,3

6,83

7,2

11 DKI Jakarta

342.600

339.600

388.353

355.199

366.666

358.484

2,0

3,70

3,2

12 Jawa Barat

5.249.600

4.852.300

4.716.866

4.650.812

4.421.333

4.778.182

(4,2)

9,88

(4,9)

13 Jawa Tengah

6.122.700

5.655.400

5.218.660

5.255.964

4.863.521

5.423.249

(5,5)

14,98

(7,5)

14 DI Yogyakarta

608.800

574.900

540.538

564.300

562.109

570.129

(1,9)

15,88

(0,4)

6.549.300

5.860.900

5.579.304

5.227.192

4.960.203

5.635.380

(6,7)

13,08

(5,1)

16 Banten

830.400

775.900

751.040

690.870

648.133

739.269

(6,0)

5,71

(6,2)

17 Bali

205.700

173.800

221.590

183.129

160.866

189.017

(4,4)

3,95

(12,2)

18 Nusa Tenggara Barat

1.068.800

1.014.700

972.321

896.190

828.234

956.049

(6,2)

18,02

(7,6)

19 Nusa Tenggara Timur

1.105.800

1.021.700

1.021.596

986.501

1.000.082

1.027.136

(2,4)

20,41

1,4

20 Kalimantan Barat

502.900

425.400

400.408

376.119

355.889

412.143

(8,2)

7,97

(5,4)

21 Kalimantan Tengah

194.100

166.900

166.031

150.000

141.903

163.787

(7,4)

6,19

(5,4)

22 Kalimantan Selatan

211.200

188.200

205.375

198.608

189.307

198.538

(2,4)

5,02

(4,7)

23 Kalimantan Timur

259.500

244.900

285.660

247.100

246.104

256.653

(0,7)

6,38

(0,4)

24 Sulawesi Utara

218.200

210.000

219.276

194.719

177.445

203.928

(4,9)

7,63

(8,9)

25 Sulawesi Tengah

525.100

483.000

455.551

432.070

409.506

461.045

(6,0)

14,94

(5,2)

26 Sulawesi Selatan

1.042.300

937.000

917.433

835.506

805.824

907.613

(6,2)

9,82

(3,6)

27 Sulawesi Tenggara

437.200

403.000

351.253

334.280

304.346

366.016

(8,6)

13,06

(9,0)

28 Gorontalo

182.800

165.200

172.556

192.362

187.634

180.110

1,0

17,21

(2,5)

29 Sulawesi Barat

156.900

155.300

171.092

163.181

160.457

161.386

0,7

13,00

(1,7)

30 Maluku

388.900

369.200

389.548

356.400

338.887

368.587

(3,2)

20,76

(4,9)

31 Maluku Utara

107.800

99.200

101.761

107.046

88.221

100.806

(4,4)

8,05

(17,6)

32 Papua Barat

237.300

227.500

226.185

227.100

223.241

228.265

(1,5)

27,04

(1,7)

33 Papua

709.200

709.400

981.161

946.622

976.268

864.530

9,5

30,66

3,1

34.543.900

31.762.400

31.075.913

29.780.272

28.593.173

31.151.132

(4,6)

100,00

(4,0)

15 Jawa Timur

Indonesia

Sumber: BPS diolah Pusdatin

Sebaliknya provinsi yang mengalami penurunan cukup tajam dalam pengentasan kemiskinan pada tahun 2012 adalah Provinsi Bali dan

Maluku

Utara

masin-masing

mampu

menurunkan

tingkat

kemiskinan sebesar 12,16 persen dan 17,59 persen dibandingkan tahun 2011.


22


Sementara bila dilihat dari sisi rata-rata sebaran penduduk miskin selama periode 2008-2012 di Indonesia terlihat bahwa jumlah penduduk miskin yang paling banyak jumlahnya terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Provinsi-provinsi tersebut adalah Provinsi Jawa Timur

tercatat sebanyak 5,64 juta jiwa (18,09) persen, Jawa Tengah sebanyak 5,42 juta jiwa (17,01) persen dan Jawa Barat sebanyak 4.78 juta jiwa 15,34) persen dari total rata-rata jumlah penduduk miskin di seluruh Indonesia (Grafik 4.6). Namun demikian, tidak berarti penduduk miskin di 30 provinsi lainnya dapat diabaikan. Hal ini karena penduduk di sektor pertanian pada umumnya selalu lebih miskin dibandingkan penduduk yang sumber utama pendapatannya dari sektor-sektor lainnya, terutama industri manufaktur, keuangan, dan perdagangan.

Sementra kita

ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia yang hidup di perdesaan mata pencaharian mereka adalah petani (gurem) atau buruh tani, walaupun pendapatan bervariasi menurut subsektor atau kelompok usaha di masing-masing sektor tersebut.

6.000

5.000

( 000 ) Jiwa

4.000

3.000

2.000

1.000

Jawa Jawa Jawa Sumater Lampung Sumater Nusa Nusa Sulawesi Aceh Papua Banten Timur Tengah Barat a Utara a Selatan Tenggara Tenggara Selatan Timur Barat Jumlah Penduduk 5.635 5.423 4.778 1.473 1.389 1.119 1.027 956 908 905 865 739

DI Riau Sulawesi Sumater Kalimant Maluku Sulawesi DKI Bengkul Jambi Kalimant Papua Sulawesi Kalimant Bali Gorontal Kalimant Sulawesi Kepulau Maluku Bangka Yogyakar Tengah a Barat an Barat Tenggara Jakarta u an Timur Barat Utara an o an Barat an Riau Utara Belitung ta Selatan Tengah 570 504 461 440 412 369 366 358 308 258 257 228 204 199 189 180 164 161 130 101 77

Grafik 4.6. Perkembangan Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, 2008 – 2012.


23


Penduduk Miskin menurut Provinsi.

Jumlah penduduk miskin

terkonsentrasi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan provinsi yang paling besar penduduk miskinnya mencapai sekitar 4,7 sampai 5,6 juta jiwa. Sementara provinsi yang jumlah penduduk miskinnya paling sedikit adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara dan Kepulauan Riau (Grafik 3.6). Peta Sebaran Jumlah Penduduk Miskin dapat dilihat pada Grafik 3.7. Peta tersebut memperlihatkan Pulau Jawa merupakan pulau yang padat jumlah penduduknya dengan variasi pendapatan yang sangat tinggi, sehingga tercatat sebagai pulau yang jumlah penduduk miskinnya terbesar. Berbeda dengan hasil perhitungan

persentse penduduk miskin,

tercatat bahwa Provinsi Papua merupakan provinsi yang persentase penduduk miskinnya terbesar selama tahun 2012 yakni sebesar 30,7 persen (Grafik 4.7).

Lima provinsi lainnya yang tercatat sebagai

provinsi yang persentase penduduk miskinnya cukup tinggi adalah: Provinsi Maluku (20,8 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur ( 20,4 persen), Aceh (18,6 persen), dan Nusa Tenggara Barat (18,0 persen)

Grafik 4.7. Peta Sebaran Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia pada Tahun 2012. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

24


Sementara provinsi yang persentasenya paling rendah adalah Provinsi DKI. Jakarta dan Bali masing-masing sebesar 3,7 persen dan 4,0 persen.

Persentase kemiskinan memang turun dari waktu ke

waktu namun jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2012 masih cukup besar yaitu 28,59 juta jiwa (Grafik 4.8). (% ) 35,0 30,7 30,0

27,0

25,0

20,8 20,4 20,0

18,6 18,0

17,5 17,517,2

15,9 15,0

14,9

15,0

13,513,113,1 13,0 10,4 9,9 9,8

10,0

8,3 8,1 8,0 8,0 8,0 7,6 6,8 6,4 6,2 5,7 5,4 5,0

5,0

4,0 3,7

BALI

DKI JAKARTA

KALIMANTAN SELATAN

BANTEN

BANGKA BELITUNG

KALIMANTAN TENGAH

KEP. RIAU

KALIMANTAN TIMUR

SULAWESI UTARA

SUMATERA BARAT

KALIMANTAN BARAT

RIAU

MALUKU UTARA

JAMBI

JAWA BARAT

SULAWESI SELATAN

SULAWESI BARAT

SUMATERA UTARA

JAWA TIMUR

SULAWESI TENGGARA

SUMATERA SELATAN

JAWA TENGAH

SULAWESI TENGAH

DI YOGYAKARTA

BENGKULU

GORONTALO

NTB

BENGKULU

NTT

ACEH

MALUKU

PAPUA

PAPUA BARAT

-

Grafik 4.8. Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi Penduduk Miskin di Indonesia, September 2012.

4.4. Garis Kemiskinan Garis kemiskinan “relatif” selalu berkembang sesuai dengan ratarata pendapatan suatu negara. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama. Perkembangan garis kemiskinan nasional pada tahun 2008 sampai dengan 2012 terus meningkat.

Rata-rata peningkatan garis

kemiskinan selama periode tersebut mencapai 9,24 persen. Pada tahun 2008 sebesar Rp. 182.636/kap/bulan meningkat menjadi Rp 259.520/kap/bulan pada tahun 2012. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Grafik berikut.


25


(Rp ribu/Kap/Bulan) 300,0 243,7 250,0

259,5 200,3

200,0 211,7 150,0

182,6

100,0 50,0 2008

2009

2010

2011

2012

Grafik 4.9 Perkembangan Garis Kemiskinan Indonesia, Tahun 2008-2012

Tabel 4.5 menyajikan informasi mengenai garis kemiskinan provinsi tahun 2008-2012. Pada Tabel tersebut, dapat dilihat rata-rata garis kemiskinan tertinggi selama 2008-2012 untuk daerah perkotaan ada di Provinsi DKI. Jakarta yaitu 330.869 rupiah, yang diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 323.369 rupiah. Sementara rata-rata garis kemiskinan terendah pada periode yang sama di perdesaan tercatat di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 176.692 rupiah. Secara umum tampak bahwa garis kemiskinan tertinggi secara rata-rata masih ditempati oleh Provinsi DKI. Jakarta. Hal ini bisa dipahami mengingat di provinsi ini terdapat kota metropolitan Jakarta yang merupakan konsentrasi pusat bisnis dan pemerintahan di Indonesia.


26


Tabel 4.5. Garis Kemiskinan Menurut Provinsi, 2008-2012. (Rp/Kap/Bulan)

No

Kabupaten/Kota

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

Rata-rata

1

Aceh

248,627

272,155

292,131

318,987

321,893

278,701

2

Sumatera Utara

203,514

230,624

254,275

263,209

271,738

233,582

3

Sumatera Barat

205,240

230,683

254,432

276,000

292,052

239,846

4

Riau

240,811

270,504

301,190

296,379

310,603

272,254

5

Jambi

197,089

217,161

253,335

258,888

273,267

228,682

6

Sumatera Selatan

210,893

235,560

256,542

247,397

259,668

231,378

7

Bengkulu

202,428

231,990

266,046

267,078

283,252

236,933

8

Lampung

186,290

212,755

238,768

245,502

263,088

217,242

9

Bangka Belitung

254,112

280,862

315,556

350,054

382,412

303,062

10 Kepulauan Riau

276,400

332,602

366,140

353,379

363,450

323,369

11 DKI Jakarta

298,237

320,333

338,783

368,415

392,571

330,869

12 Jawa Barat

190,788

220,068

230,445

226,097

242,104

212,539

13 Jawa Tengah

181,877

201,651

217,327

217,440

233,769

201,029

14 D.I. Yogyakarta

202,362

220,830

234,282

257,909

270,110

228,410

15 Jawa Timur

179,819

202,208

218,568

227,602

243,783

204,187

16 Banten

191,943

222,292

233,214

236,520

251,161

217,436

17 Bali

197,325

232,234

246,598

240,543

254,221

222,812


197,325

213,007

244,130

233,033

248,758

214,380


161,639

167,492

193,298

203,607

222,507

179,155

20 Kalimantan Barat

168,942

189,184

211,902

219,636

239,162

195,226


197,325

212,268

244,933

256,245

277,407

225,074


190,067

212,343

242,507

249,487

269,714

220,939

23 Kalimantan Timur

244,084

269,275

288,415

336,019

363,887

287,008

24 Sulawesi Utara

180,744

208,822

226,904

221,278

223,883

203,030

25 Sulawesi Tengah

179,137

209,328

227,655

247,584

266,718

214,071

26 Sulawesi Selatan

157,761

187,108

207,295

185,736

195,627

176,692


168,947

200,787

216,650

199,176

203,333

186,586

28 Gorontalo

162,325

203,418

212,397

195,685

212,476

187,414

29 Sulawesi Barat

159,585

184,301

207,961

192,971

207,072

181,189

30 Maluku

200,665

233,062

257,630

268,701

295,904

239,252

31 Maluku Utara

194,262

217,349

231,635

236,590

250,184

215,843

32 Papua Barat

270,990

309,933

336,999

334,449

354,626

302,166

33 Papua

254,663

282,776

284,755

280,302

297,502

182,636

200,262

211,726

243,729

Indonesia

259,520

267,063 210,762

Sumber : Badan Pusat Statistik Keterangan : (-) data tidak tersedia


27


350,0 300,0 250,0 200,0

150,0 100,0 50,0

DKI Jakarta

Papua Barat

Kepulauan Riau

Bangka Belitung

Kalimantan Timur

Riau

Aceh

Papua

Maluku

Sumatera Barat

Bengkulu

Sumatera Utara

Jambi

Sumatera Selatan

Kalimantan Tengah

Bali

D.I. Yogyakarta

Lampung

Kalimantan Selatan

Banten

Nusa Tenggara Barat

Sulawesi Tengah

Jawa Barat

Maluku Utara

Jawa Timur

Jawa Tengah

Sulawesi Utara

Kalimantan Barat

Gorontalo

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Nusa Tenggara Timur

-

(Rp ribu/Kap/Bulan)

Grafik 4.10. Rata-rata Garis Kemiskinan menurut Provinsi di Indonesia, 2008-2012

4.5. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tabel 3.6, menyajikan informasi mengenai indeks kedalaman kemiskinan provinsi tahun 2008-2012. Dari Tabel 3. 5 dapat dilihat rata-rata indeks kedalaman kemiskinan yang paling rendah ada empat provinsi yaitu kurang dari satu persen.

Ke-empat provinsi tersebut

adalah Bali 0,50 persen, DKI. Jakarta 0,51 persen, Bangka Belitung 75 persen, dan Kalimantan Selatan 79 persen. Sementara rata-rata kedalaman kemiskinan yang paling besar pada periode yang sama tercatat Provinsi Papua sebesar 7,64 persen, Papua Barat sebesar 6,64 persen, dan Maluku sebesar 5,27 persen. Secara umum tampak bahwa rata-rata indeks kedalaman kemiskinan yang paling rendah ditempati oleh Provinsi Bali dan DKI. Jakarta. Hal ini bisa dipahami mengingat kedua provinsi ini merupakan daerah pariwisata, dan kota metropolitan, sehingga peluang aktivitas ekonomi sangat besar Grafik 4.11).


28


Tabel 4.6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi, 2008-2012 (%)

2008

2009

Tahun 2010

2011

2012

1

Aceh

5,18

3,88

3,48

3.48

3.07

2

Sumatera Utara

2.07

1,78

1,79

1.80

1.82

3

Sumatera Barat

1,73

1,52

1,45

1.50

1.24

4

Riau

2,44

1,57

1,76

1.36

1.13

5

Jambi

1,91

0,92

1,21

1.29

1.37

6

Sumatera Selatan

3,92

2.32

2,38

2.41

1.85

7

Bengkulu

3,93

3,26

2,79

2.97

3.05

8

Lampung

4,43

3,45

2,99

2.91

2.53

9

No.

Provinsi

Bangka Belitung

1,34

1,10

1,06

0.84

0.66

10 Kepulauan Riau

1,87

1,44

1,31

1.17

0.85

11 DKI Jakarta

0,58

0,54

0,64

0.46

0.56

12 Jawa Barat

2,88

2,09

1,68

1.72

1.62

13 Jawa Tengah

4,25

2,89

2,62

2.58

2.39

14 D.I. Yogyakarta

3,46

3,35

0,57

2.48

2.89

15 Jawa Timur

3,96

2,83

2,36

2.00

1.93

16 Banten

1,55

1,23

1,04

1.15

0.95

17 Bali

1,29

0,82

0,79

0.62

0.39


4,95

3,72

3,74

3.33

3.20


8,27

4,47

4,04

3.53

3.47

20 Kalimantan Barat

2,38

1,29

1,38

1.47

1.24


1,47

0,94

1,14

1.09

1.08


1,20

0,80

0,77

0.83

0.76

23 Kalimantan Timur

2,03

1,41

1,39

1.07

0.99

24 Sulawesi Utara

1,94

1,38

1,50

1.21

1.18

25 Sulawesi Tengah

4,87

3,57

3,19

2.87

2.82

26 Sulawesi Selatan

3,46

2,03

1,85

1.59

1.68


5,05

2,56

2,52

2.49

1.92

28 Gorontalo

3,67

3,46

2,77

3.67

3.21

29 Sulawesi Barat

3,44

1,71

2,32

2.28

1.74

30 Maluku

6,89

6.84

5,27

4.60

4.38

31 Maluku Utara

2,47

1,93

1,63

2.14

0.85

32 Papua Barat

10,83

8,83

7,24

7.57

5.71

33 Papua

11,16

9,89

8,14

7.93

7.35



29


0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00

Grafik 4.11. Rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012

4.6. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tabel 4.7 menyajikan informasi mengenai indeks keparahan kemiskinan provinsi tahun 2008-2012. Tabel 3.6 memperlihatkan rata-rata indeks keparahan kemiskinan yang paling tinggi ada di tiga provinsi yaitu antara 1,8-2,6 persen. Ketiga provinsi tersebut adalah Papua sebesar 2,60 persen, Papua Barat sebesar 2,22 persen, Maluku sebesar 1.86 persen. Sementara rata-rata indeks keparahan kemiskinan yang paling rendah pada periode yang sama tercatat Provinsi DKI. Jakarta sebesar 0,19 persen, Bali sebesar 0,16 persen, dan Bangka Belitung sebesar 0,19 persen.

Dengan demikian tampak bahwa rata-rata indeks

kedalaman kemiskinan yang paling rendah masih ditempati oleh Provinsi Bali dan DKI Jakarta. Hal ini bisa dipahami mengingat kedua provinsi ini merupakan daerah pariwisata, dan kota metropolitan, sehingga peluang aktivitas ekonomi sangat besar Grafik 4.11.


30


Tabel 4.7. Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Menurut Provinsi,2008-2012 (%)

No.

Provinsi

Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

Rata-rata

1

Aceh

1,55

1,46

0,96

0.94

0.83

0.88

2

Sumatera Utara

0.52

0,63

0,46

0.47

0.50

0.50

3

Sumatera Barat

0,44

0,43

0,39

0.43

0.31

0.37

4

Riau

0,75

0,55

0,49

0.39

0.25

0.32

5

Jambi

0,58

0,29

0,30

0.35

0.44

0.39

6

Sumatera Selatan

1,14

0,85

0,60

0.65

0.43

0.54

7

Bengkulu

1,12

1,32

0,70

0.74

0.80

0.77

8

Lampung

1,25

1,12

0,80

0.79

0.62

0.71

9

Bangka Belitung

0,34

0,40

0,24

0.23

0.14

0.19

10 Kepulauan Riau

0,55

0,59

0,36

0.30

0.19

0.24

11 DKI Jakarta

0,13

0,15

0,17

0.10

0.15

0.13

12 Jawa Barat

0,84

0,70

0,42

0.43

0.42

0.42

13 Jawa Tengah

1,24

0,87

0,68

0.66

0.57

0.61

14 D.I. Yogyakarta

0,92

1,04

0,57

0.59

0.75

0.67

15 Jawa Timur

1,15

0,88

0,59

0.46

0.44

0.45

16 Banten

0,42

0,39

0,28

0.32

0.28

0.30

17 Bali

0,36

0.29

0,18

0.13

0.07

0.16


1,44

1,08

1,00

0.89

0.83

0.86


3,08

1,51

1,14

0.91

0.91

0.91

20 Kalimantan Barat

0,72

0,46

0,33

0.39

0.33

0.36


0,35

0,29

0,30

0.28

0.27

0.28


0,31

0.26

0,17

0.22

0.17

0.22

23 Kalimantan Timur

0,65

0,46

0,39

0.25

0.25

0.25

24 Sulawesi Utara

0,54

0,44

0,39

0.28

0.30

0.29

25 Sulawesi Tengah

1,53

1,30

0,91

0.78

0.82

0.80

26 Sulawesi Selatan

1,08

0,58

0,50

0.39

0.42

0.41


1.59

1,00

0,67

0.63

0.49

0.90

28 Gorontalo

0,90

0,99

0,71

1.01

0.84

0.93

29 Sulawesi Barat

0,94

0,64

0,62

0.57

0.40

0.49

30 Maluku

2.15

2.63

1,66

1.34

1.31

1.86

31 Maluku Utara

0,76

1,00

0,43

0.67

0.14

0.41

32 Papua Barat

4,55

4,28

2,77

2.74

1.71

2.22

33 Papua

4,50

4,89

3,07

2.76

2.44

2.60



31


DKI Jakarta

Bangka Belitung

Kepulauan Riau

Kalimantan Tengah

Banten

Kalimantan Barat

Jambi

Maluku Utara

Jawa Timur

Sumatera Utara

Jawa Tengah

Lampung

Sulawesi Tengah

Aceh

Nusa Tenggara Timur

Maluku

Papua

(% ) 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 -

Grafik 3.12. Rata-rata Indeks Keparahan Kemiskinan menurut Provinsi di Indonesia, 2008-2012

4.7. Kemiskinan Sektor Pertanian Kemiskinan adalah suatu fenomena atau proses multidimensi, yang artinya kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor (World Bank, 2000). Namun, di Indonesia kemiskinan merupakan suatu fenomena yang erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi di perdesaan pada umumnya dan di sektor pertanian pada khususnya. Oleh sebab itu, fenomena kemiskinan di Indonesia tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa memahami fenomena kemiskinan di perdesaan atau sektor pertanian. Penduduk di sektor pertanian pada umumnya selalu lebih miskin dibandingkan penduduk yang sumber utama pendapatannya dari sektor-sektor lainnya, terutama industri manufaktur, keuangan, dan perdagangan; walaupun pendapatan bervariasi menurut subsektor atau kelompok usaha di masing-masing sektor tersebut. Hal ini diperburuk oleh semakin banyaknya areal pertanian yang berganti fungsi ke kegiatan-kegiatan non perertanian. Seperti yang dijelaskan oleh Tjondronegoro (2006) “Tanah sebagai tumpuan hidup petani kian berkurang, bukan saja karena penduduk bertambah, tetapi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

32


karena pemusatan kepemilikan tanah oleh pemodal besar yang hidup di perkotaan. Itu beberapa penyebab utama mengapa akses kepada tanah dan air serta sumber daya alam kian sulit bagi petani dan nelayan”. Jika dilihat jumlah penduduk miskin berdasarkan lapangan pekerjaan maka diperoleh data bahwa jumlah penduduk miskin yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor pertanian pada tahun 2012 terdapat

6.028.503 orang yang terdiri dari

3.795.976

orang yang bekerja pada Subsektor Tanaman Pangan, 340.615 orang yang bekerja pada Subsektor Hortikultura, 1.401.721 orang pada Subsektor Perkebunan dan 490.190 orang yang bekerja pada Subsektor Peternakan. Penduduk miskin yang paling besar jumlahnya adalah yang bekerja pada Subsektor Tanaman Pangan yakni 62.97 persen dari total penduduk miskin sektor pertanian dan yang bekerja pada Subsektor Perkebunan yakni 23,25 persen dari total penduduk miskin sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 3.13. (Jiwa) 12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

2010 2011 2012

Tanaman Pangan 10,075,612 4,182,820 3,795,976

Hortikultura 794,348 395,958 340,615

Perkebunan 4,106,479 1,490,756 1,401,721

Peternakan 1,092,418 582,535 490,190

Grafik 3.13. Jumlah Penduduk Miskin Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Pada Sektor Pertanian, 2010 - 2012

Persentase penduduk miskin 15 tahun ke atas berdasarkan lapangan

pekerjaan

utama

menurut

provinsi


di

Indonesia 33


menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin yang paling tinggi pada Subsektor Tanaman Pangan terdapat di

Provinsi Jawa Timur

yakni 14,93 persen, sedang persentase yang paling rendah terdapat di Provinsi Maluku Utara yakni hanya 0,07 persen. Pada Subsektor Hortikultura persentase penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Provinsi Jawa Tengah 1,95 persen, sedang persentase penduduk miskin terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 0,02 persen.

Pada Subsektor Perkebunan persentase

penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Provinsi Jawa Timur yaitu 2,44 persen, sedang persentase penduduk miskin terendah terdapat di Provinsi Kepulauan Riau yakni 0.02 persen.

Pada

Subsektor Peternakan persentase penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di

Provinsi Jawa Timur 4,27 persen, sedang persentase

penduduk miskin terendah terdapat di Provinsi

Maluku Utara yakni

0.07 persen. 4.8. Rumah Tangga Sektor Pertanian Jika dilihat jumlah rumah tangga miskin berdasarkan lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga maka diperoleh data bahwa jumlah kepala rumah tangga

miskin yang bekerja pada sektor

pertanian terdapat 2.819.082 orang kepala rumah tangga yang terdiri dari 1.819.197 orang kepala rumah tangga Subsektor Tanaman Pangan,

yang bekerja pada

172.131 orang kepala rumah tangga

yang bekerja pada Subsektor Hortikultura, 708.424 orang kepala rumah tangga yang bekerja pada Subsektor Perkebunan dan 210.369 orang kepala rumah tangga yang bekerja pada Subsektor Peternakan. Kepala rumah tangga miskin yang paling besar jumlahnya adalah yang bekerja pada Subsektor Tanaman Pangan yakni 65,15 persen dari total penduduk miskin sektor pertanian, dan yang bekerja pada


34


Subsektor Perkebunan yakni 22,63 persen dari total penduduk miskin sektor pertanian (3.14). 3,500,000

Kepala Rumah Tangga Miskin (orang)

3,000,000 2,500,000

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 2010 2011 2012

Tanaman Pangan 2,039,692 2,039,191 1,819,197

Hortikultura

Perkebunan

Peternakan

155,715 172,131 144,425

776,452 708,424 665,940

245,246 210,369 189,520

Total Pertanian 3,217,105 3,130,115 2,819,082

Grafik 3.14 . Jumlah Kepala Rumah Tangga yang Bekerja Pada Sektor Pertanian Tahun 2010 -2012

Persentase kepala rumah tangga miskin berdasarkan lapangan pekerjaan utama menurut provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa persentase kepala rumah tangga miskin yang paling tinggi pada sub sektor Tanaman Pangan terdapat di

Provinsi Papua yakni 67,37

persen, sedang persentase yang paling rendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta yakni hanya 0,32 persen. Pada Subsektor Hortikultura persentase penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Provinsi Papua Barat 16,10 persen, sedang persentase penduduk miskin terendah terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yaitu 0,67 persen. Pada Subsektor Perkebunan persentase penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Provinsi Maluku Utara yaitu 60,23 persen, sedang persentase penduduk miskin terendah terdapat di Provinsi Banten yakni 0.70 persen.

Pada Subsektor Peternakan persentase

penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Provinsi Bali 19,70 persen, sedang persentase penduduk miskin terendah terdapat di Provinsi Maluku yakni 0.03 persen. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

35


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan 1.

Jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 mencapai 237,6 juta jiwa, mengalami kenaikan sebesar 13,2% dibandingkan dengan hasil sensus tahun 2000 sebesar 206,3 juta jiwa dengan laju pertumbuhannya sebesar 1,52 persen per tahun.

2.

Sebaran penduduk terbesar terjadi di pulau Jawa terutama di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 43,05 juta jiwa atau 18,12 persen dari total jumlah penduduk Indonesia kemudian di Provinsi Jawa Timur sebesar 37,48 juta jiwa atau 15,77 persen dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 32,38 juta jiwa atau 13,63 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

3.

Rrata-rata pertumbuhan jumlah penduduk miskin di provinsi Papua meningkat 9,5 persen.

4.

Provinsi Riau mampu menurunkan jumlah penduduk miskin hingga 1,6 pada periode 2008-20012.

5.

Rata-rata peningkatan garis kemiskinan selama periode tahun 2008 - 2012 mencapai 9,24 persen.

6.

Rata-rata garis kemiskinan tertinggi ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta yaitu 330.869 rupiah .

7.

Tiga

provinsi

yang

memiliki

rata-rata

indeks

kedalaman

kemiskinan yang paling besar pada periode 2008-2012 adalah: Provinsi Papua sebesar 7,64 persen, Papua Barat sebesar 6,64 persen, dan Maluku sebesar 5,27 persen. 8.

Tiga provinsi yang memiliki indeks keparahan terbesar Provinsi Papua sebesar 2,60 persen, Papua Barat sebesar 2,22 persen, Maluku sebesar 1.86 persenang.


36


9.

Penduduk miskin yang paling besar jumlahnya adalah yang bekerja pada Subsektor Tanaman Pangan yakni 62.97 persen dari total penduduk miskin sektor pertanian.

10.

Kepala rumah tangga miskin yang paling besar jumlahnya adalah yang bekerja pada Subsektor Tanaman Pangan yakni 65,15 persen dari total penduduk miskin sektor pertanian.

5.2.

Saran 1.

Perlu dikaji lebih lanjut terkait teori “Gini Rasio atau Indeks

Theil” untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan antara penduduk di perkotaan dan perdesaan. 2.

Perlu dikaji program yang paling tepat dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia khusunya di sektor pertanian.


37


DAFTAR PUSTAKA BPS. 2009. Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan. Jakarta. BPS. 2013. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia. Jakarta. Tambunan, Tulus. 2009. Kemiskinan? Kebijakan Anti Kemisinan. [terhubungberkala].http://meilina03.wordpress.com/2013/04/06/pert anian-sumber-utama-kemiskinan-anti-/ [9 Januari 2014]. Pertanian dan Kemiskinan. 2013. [terhubung berkala] (http://marx83.wordpress.com/peran-serta-masyarakat-dalampenataan-ruang-dalam-rangka-menanggulangikemiskinanan/pertanian-dan-kemiskinan/ ), [9 Jan 2014]


38


LAMPIRAN


39


Lampiran 1.

Lampiran 2.


40


Lampiran 3.

Lampiran 4.


41


Lampiran 5.


42

Analisis Penduduk dan Kemiskinan Sektor Pertanian

Recommend Documents