ANALISIS KORELASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DENGAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN DAERAH (Studi pada Kabupaten Pemalang) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Disusun oleh : EVI KIRANA KHALISTYOWATI 106082002596
JURUSAN AKUNTANSI / PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H / 2010 M
i
ANALISIS KORELASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DENGAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN DAERAH (Studi pada Kabupaten Pemalang)
Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Disusun Oleh : Evi Kirana Khalistyowati 106082002596
Dibawah Bimbingan Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. Yahya Hamja, MM NIP. 19490602 197803 1 001
Yusro Rahma, SE,. M.Si NIP. 19800506 200801 2 016
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M
ii
Hari ini Jumat Tanggal 24 Bulan September Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan ujian komprehensif atas nama Evi Kirana Khalistyowati NIM 106082002596 dengan judul skripsi “ANALISIS KORELASI PENERIMAAN PENDAPATAN
ASLI
PEMBANGUNAN
DAERAH
DAERAH
(PAD)
(Studi
DENGAN
pada
INFRASTRUKTUR
Kabupaten
Pemalang)”.
Memperhatikan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 24 September 2010
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Reskino, SE, Ak., M.Si Penguji II
Rini, SE, Ak., M.Si Penguji III
Yessi Fitri, SE, Ak., M.Si Penguji I
iii
Hari ini Tanggal 26 Bulan November Tahun Dua Ribu Sepuluh telah dilakukan ujian Skripsi atas nama Evi Kirana Khalistyowati NIM 106082002596 dengan judul skripsi “ANALISIS KORELASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DENGAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN DAERAH (Studi Pada Kabupaten Pemalang)”. Memperhatikan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 26 November 2010
Tim Penguji Ujian Skripsi
Dr. Yahya Hamja, MM Pembimbing I
Yusro Rahma, SE., M.Si Pembimbing II
Dr. Amilin, SE, Ak., M.Si Penguji I
Rini, SE, Ak., M.Si Penguji II
iv
Daftar Riwayat Hidup
I.
IDENTITAS PRIBADI 1. Nama
: Evi Kirana Khalistyowati
2. Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Maret 1988 3. Alamat
: Jl. Kenari 9 AE 5 no 2 Rt 001/021 Reni Jaya, Kec Pamulang, Tangerang Selatan 15417
4. Telepon II.
III.
: 08561114189
PENDIDIKAN 1. SD (1995-2000)
: SD Muhammadiyah 12 Pamulang
2. SMP (2000-2003)
: SMP Muhammadiyah 22 Pamulang
3. SMA (2003-2006)
: SMA Muhammadiyah 25 Pamulang
4. S1 (2006-2010)
: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
LATAR BELAKANG KELUARGA Ayah 1. Nama
: Sosiosa Soegra
2. Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 14 September 1956 3. Alamat
: Jl. Kenari 9 AE 5 no 2 Rt 001/021 Reni Jaya, Kec Pamulang, Tangerang Selatan 15417
Ibu 1. Nama
: Sri Handayani
2. Tempat & Tanggal Lahir : Pemalang, 7 Juli 1957 3. Alamat
: Jl. Kenari 9 AE 5 no 2 rt 001/021 Reni Jaya, Kec Pamulang, Tangerang Selatan 15417
vi
“ CORRELATION ANALYSIS OF REGIONAL REAL INCOME BY LOCAL DEVELOPMENT INFRASTRUCTURE. ” (Study On Distric Pemalang)
ABSTRAC
This study purpose to analyze the correlation between regional real income (PAD) with the regional development infrastructure at the district Pemalang. Obtained data that the source of regional real income and infrastructure development facility that has been done for three years from 2007 to 2009. Result of correlation analysis showed that the relationship between variables annual increase to be stronger, but the overall relationship between variables for three years still show a weak relationship or low.
Key word: Corrrelation, Regional Real Income, Regional Development Infrastructure
vii
“ ANALISIS KORELASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DENGAN INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN DAERAH.” (Studi Pada Kaupaten Pemalang).
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi yang terjadi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Infrastruktur Pembangunan Daerah pada Kabupaten Pemalang. Data yang diperoleh yaitu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan Infrastruktur Pembangunan fasilitas daerah yang telah dilakukan selama tiga tahun yaitu dari tahun 2007-2009. Hasil uji analisis korelasi menunjukan bahwa pertahunnya hubungan antar variabel mengalami kenaikan menjadi semakin kuat, namun hubungan secara keseluruhan selama tiga tahun antar variabel masih tetap menunjukan hubungan yang lemah atau rendah. Kata Kunci: Korelasi, Pendapatan Asli Daerah, Infrastruktur Pembangunan Daerah
viii
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, inayah serta hidayah-Nya yang tiada ternilai dan tak tertandingi kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adalah suatu hal yang tidak dipungkiri betapa besar nikmat yang dicurahkan Allah SWT kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penggarapan penulisan skripsi ini dengan judul : “Analisis Korelasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Infrastruktur Pembangunan Daerah ( Studi pada Kabupaten Pemalang)” Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi program strata satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Disamping itu penulis juga mencoba untuk menyumbangkan pikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan bidang perpajakan. Dan dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak dibantu oleh beberapa pihak, baik berupa sumbangan pikiran, tenaga, moril maupun materiil. Maka dengan penuh ketulusan dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada: 1. Kedua Orangtuaku terutama Ibundaku (Sri Handayani) tercinta dengan penuh kasih, ketulusan dan kesabaran serta perhatiannya telah memberikan supportnya yang terbaik dan tiada terhingga bagi penulis. 2. Bapak Prof. Dr. Komaruddin Hidayat Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Bapak Prof. Dr, Abdul Hamid, MS Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 4. Bapak Afif Sulfa, SE, Ak., M.Si Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
ix
5. Ibu Yessi Fitri, SE, MSi, AK Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 6. Bapak Dr. Yahya Hamja, MM Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yusro Rahma, SE., M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang dengan tulus ikhlas serta kesabarannya dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 7. Seluruh Pemimpin, staf perpustakaan, dan pegawai akademik dan jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 8. Segenap staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah berkenan memberikan data kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 9. Teruntuk budeku ( Sri Prihatienigsih ), terima kasih karena telah banyak menolong penulis dalam membantu dan menemani penulis selama mencari data di Pemalang. Serta kakaku Ecklivia Vina dan keponakanku Alisha Putri terima kasih karena selalu menanyakan kapan selesainya skripsi ini dan pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 10. Untuk sahabat-sahabat tercinta, teman seperjuangan dan sahabat sejati Capee Dee (Chaerunnisa, Apriliana, Emma Jahrona B, Endah Nilam R, Dina Anggraeni, dan Eneng Fitri Z) yang telah sabar dengan tulus menerima sahabatmu ini dengan segala sifat baik dan buruknya. 11. Untuk 3 orang sahabat (Cecep Malik, Rizky Maulana, dan Ario Febrianto) yang selalu punya mimpi, walau terkadang terlalu banyak mimpi, tapi memberikan penulis semangat bahwa bermimpi itu indah dan dengan mimpi maka masa depan pun ada. 12. Untuk sahabat-sahabat angakatan tahun 2006 yang telah sama-sama berjuang selama 4 tahun dan yang tak dapat disebutkan satu persatu.
x
Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang membalas segala budi baik mereka semua dengan ganjaran yang setimpal dan berlipat ganda. Amin. Akhirnya penulis menyadari bahwa “Tak ada gading yang tak retak” dan “Tak ada mawar yang tak berduri”, penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karenanya kritik serta saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Jakarta, 26 September 2010
Penulis
xi
DAFTAR ISI
COVER ………………………………………………………………………...
i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ………………………………………..
ii
LEMBAR PENGESAHAN KOMPREHENSIF …………………………….
iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ……………………………….
iv
SURAT PERYATAAN ……………………………………………………….
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ………………………………………………..
vi
ABSTRAC ……………………………………………………………………..
vii
ABSTRAK ……………………………………………………………………..
viii
KATA PENGANTAR …………………………………………………………
xi
DAFTAR ISI …………………………………………………………………..
x
DAFTAR TABEL ……………………………………………………….........
xv
DAFTAR GANBAR ………………………………………………………….
xvi
DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………....
xvii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang ……………………………………………………..
1
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah ……………………………...
6
C. Tujuan Penelitian …………………………………………………..
7
D. Manfaat Penelitian …………………………………………………
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pemerintah Daerah ………………………………………………...
8
1. Urusan Pemerintah Daerah …………………………………....
9
2. Penyelenggaraan Pemerintahan ……………………………….
10
3. Perangkat Daerah ……………………………………………..
11
B. Otonomi Daerah …………………………………………………..
12
1. Daerah Otonom ……………………………………………….
13
2. Otonomi Kabupaten …………………………………………..
15
xii
C. Sumber Pendapatan Daerah ……………………………………….
17
1. Pendapatan Asli Daerah ……………………………………….
18
2. Dana Perimbangan ……………………………………………..
21
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ……………………….
23
D. Pendapatan Asli Daerah …………………………………………..
23
1. Pajak Daerah ……………………………………………………
24
2. Retribusi Daerah ………………………………………………..
29
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan …………………………….
31
4. Pos-pos Lain Pendapatan ……………………………………….
32
E. Infrastruktur Daerah ……………………………………………….
33
F. Pembangunan Daerah ………………………………………………
37
G. Penelitian Terdahulu ……………………………………………….
40
H. Kerangka pemikiran ………………………………………………..
42
I.
42
Hipotesis ……………………………………………………………
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian …………………………………………..
43
B. Metode Penentuan Sampel ………………………………………….
43
C. Metode Pengumpulan Data …………………………………………
44
D. Metode Analisis Data ……………………………………………….
45
1. Analisis Kuantitatif ………………………………………………
45
2. Korelasi Pearson …………………………………………………. 46 E. Operasional Variabel …………………………………………………. 47 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Obyek penelitian ……………………………….... 51 1. Kondisi Geografis Kabupaten Pemalang ………………………... 51 2. Perekonomian Daerah …………………………………………... 53 3. Prasarana dan Sarana Daerah …………………………………… 53 xiii
4. Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang ……………………. 56 5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) ……………………………………………………… 58 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ………. 59 B. Hasil dan Pembahasan ……………………………………………… 60 1. Korelasi Pearson ………………………………………………... 60 BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI A. Kesimpulan …………………………………………………………
72
B. Implikasi ……………………………………………………………. 73 C. Saran ………………………………………………………………... 74 DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………..
75
LAMPIRAN …………………………………………………………………….. 77
xiv
DAFTAR TABEL
No
Keterangan
Halaman
2.1
Penelitian Terdahulu ......................................................................
40
4.1
Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007 ...................................
61
4.2
Data Infrastruktur Pembangunan Daerah Tahun 2007...................
62
4.3
Korelasi Tahun 2007 .....................................................................
63
4.4
Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008 ....................................
64
4.5
Data Infrastruktur Pembangunan Daerah Tahun 2008...................
65
4.6
Korelasi Tahun 2008 .......................................................................
66
4.7
Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009 .....................................
67
4.8
Data Infrastruktur Pembangunan Daerah Tahun 2009....................
68
4.9
Korelasi Tahun 2009 ......................................................................
69
4.10
Korelasi Tahun 2007 sampai 2009.................................................
70
xv
DAFTAR GAMBAR
No
Keterangan
Halaman
2.1
Kerangka Pemikiran .....................................................................
42
4.1
Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang ......................
57
xvi
DAFTAR LAMPIRAN
No
Keterangan
Halaman
1
Surat Penelitian ..............................................................................
77
2
Surat Rekomendasi Penelitian .......................................................
78
3
Surat Izin Melakukan Penelitian dari BAPPEDA .........................
79
4
Rekapitulasi Laporan dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007-2009 .........................................................
5
6
Data Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2007-2009 ....................................................................................
85
Hasil Korelasi ...............................................................................
88
xvii
80
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pemerintah Indonesia adalah cabang utama pada pemerintahan yang menganut sistem presidensial. Pemerintah Indonesia dikepalai oleh seorang presiden yang dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sistem pemerintahan indonesia terbagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah
pusat,
yang
mempunyai
kewenangan
yaitu
mencakup
kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonnesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan daerah
1
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam sebuah pemerintahan daerah, tentu bahwa itikad untuk mengembangkan daerahnya menjadi daerah yang maju sangatlah tinggi, hal tersebut dapat ditunjang dengan perbaikan infrastruktur atau dari segi sumber daya daerah itu sendiri dapat ditingkatkan sehingga daerah tersebut memiliki kemajuan dari segi pembangunan daerahnya. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya untuk memungkinkan daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya agar berdaya guna dan berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahaan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, namun permasalahan umum yang dihadapi daerah dalam pembiayaan pembangunan adalah kecilnya proporsi dana pembangunan yang berasal dari kewenangan otonomi daerah (Sofwani:2002:1). Otonomi daerah memeberikan kewenangan yang luas dan hendaknya diberikan secara kondusif untuk pembangunan daerah itu sendiri, oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman akan wawasan pembangunan untuk kesejahteraan
masyarakat
sehingga
dapat
mencapai
sasaran
untuk
meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan daerah, dimana pembangunan daerah itu sendiri bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Susanto:2005:2).
2
Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya
dengan membuka kesempatan berinvestasi.
Infrastruktur pembangunan dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik berinvestasi, karena semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Priyo:2004:3). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, sumber-sumber pendapatan daerah dapat diklasifikasikan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dimana sumber Pendapatan Asli Daerah didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pos-pos pendapatan lain-lain yang sah. Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam perspektif ini, pemerintaah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik:2002:4).
3
Menurut data statistik yang diambil terakhir pada tahun 2009 Kabupaten Pemalang memiliki luas daerah 1.115,31 Km² yaitu terdiri dari 14 kecamatan, 11 kelurahan dan 211 desa. Kabupaten Pemalang merupakan daerah yang dikelilingi oleh sebagian daerah pantai, sebagian daerah pegunungan, sebagian hutan jati dan sebagian daerah pertanian yang luas. Dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang, sudah tentu apabila dimaksimalkan maka dapat dijadikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan dari penerimaan tersebut dapat digunakan salah satunya untuk pembangunan daerah termasuk infrastruktur daerah. Menurut Susanto 2005 tentang penelitiannya mengenai Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pembangunan yang berstudi kasus di Kabupaten Pemalang, menerangkan bahwa dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi terhadap belanja pembangunan (fisik dan non fisik) di Kabupaten Pemalang, namun kontribusi tersebut masih kecil dengan rata-rata persentase 29,93%. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh susanto adalah bahwa susanto mengambil kontribusi antara pengeluaran yang berkenaan dengan pembangunan secara keseluruhan baik itu secara fisik (seperti bangunan) dan non fisik (seperti pendidikan) dengan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan penulis melakukan penelitian hanya pada pembangunan secara fisik, yaitu mengenai korelasi yang terjadi antara Pendapatan Asli Daerah dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur daerah.
4
Menurut Ahmad Sofwani 2002 tentang penelitiannya mengenai Mobilisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pembangunan Daerah dengan studi pada Kabupaten Muara Enim. Dari hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, penghasilan dari pajak daerah memiliki kenaikan secara signifikan antara target yang ingin dicapai dengan realisasinya pada tahun 1998 sampai 2001 untuk pembangunan daerah di kabupaten Muara Enim. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan Ahmad Sofwani adalah bahwa Ahmad Sofwani meneliti dari sudut kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tentang mobilisasi Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan daerahnya, sedangkan penulis melakukan hasil rill berupa angka-angka untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Infrastruktur Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang. Menurut Priyo Hari Adi 2004 tentang penelitiannya mengenai Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah dengan studi pada Kabupaten seJawa-Bali. Dari hasil penelitiannya memiliki kesimpulan bahwa antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang saling terkait, dimana pertumbuhan ekonomi daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah dan belanja pembangunan memberikan dampak positif terhadap pendapatan asli daerah juga pada pertumbuhan ekonomi daereah.
5
Perbedaan penelitan oleh Priyo Hari Adi dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu luasnya cakupan pembahasan yang dilakukan Priyo Hari Adi, sedangkan penulis hanya mengambil masalah mengenai Pendapatan Asli Daerah dan belanja untuk pembangunan dimana dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Infrastruktur Pembangunan Daerah pada Kabupaten Pemalang. Melihat dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah dan dampaknya bagi perkembangan suatu daerah, penulis ingin mengetahui, bagaimana hubungan yang terjadi antara pendapatan daerah dengan pengeluaran daerah, sehingga suatu daerah dapat dikatakan maju apabila Pendapatan Asli Daerahnya baik atau menaik. Dari hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Korelasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dengan Infrastruktur Pembangunan Daerah” (Studi pada Kabupaten Pemalang) B. Perumusan dan Pembatasan Masalah 1. Apakah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki korelasi terhadap infrastruktur pembangunan daerah? 2. Berapa besar korelasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap infrastruktur pembangunan daerah?
6
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk menganalisis korelasi antara Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) dan infrastruktur daerah Kabupaten Pemalang 2. Untuk menganalisis penghasilan yang diterima Kabupaten Pemalang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Memberikan informasi mengenai seberapa besar hubungan yang terjadi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Infrastruktur Pembangunan Daerah dan seberapa kuat hubungan yang terjadi diantara keduanya sehingga dapat dilakukan perbaikan oleh Pemrintah Daerah Kabupaten Pemalang. 2. Bagi Penulis/Peneliti Untuk
mengetahui
bagaimana
suatu
daerah
dapat
membangun
infrastruktur daerahnya untuk perkembangan daerahnya dari sumbersumber pendapatan daerah serta sebagai penambahan ilmu diluar pelajaran yang ada di perkuliahan. 3. Bagi Masyarakat Diharapkan dengan penelitian ini masyarakat tahu bagaimana dan darimana sebuah daerah mendapatkan pemasukan guna mengembangkan infrastruktur daerahnya, sehingga dengan begitu masyarakat dapat lebih membantu Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan pendapatannya.
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pemerintahan Daerah Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan dalam suatu daerah terbagi menjadi: 1. Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. 2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan
undang-undang.
Pembentukan
daerah
dapat
pula
berupa
penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang mengalami pemekaran menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu
8
menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. 1. Urusan Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan eksternalitas,
urusan
pemerintahan
akuntabilitas,
dan
dibagi
efisiensi
berdasarkan
dengan
kriteria
memperhatikan
keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan
wajib
adalah
urusan
pemerintahan
yang
wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
9
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi.
Pemerintahan
daerah
dalam
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya, hubungan tersebut dapat meliputi hubungan kewewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hubungan keuangan yang mencakup pendapatan daerah yang termasuk pula dalam pendapatan dari pemerintah pusat, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya, dan hubungan tersebut harus dilaksanakan secara adil dan selaras.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggara pemerintahan dalam Peratuan Pemerintah No 38 Tahun 2007 adalah Presiden dibantu oleh wakil presiden, dan oleh menteri negara. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Untuk pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi, untuk pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD
kabupaten/kota.
Dalam
menyelenggarakan
pemerintahan,
pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.
10
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban dimana otoritas tersebut digunakan untuk mengembangkan daerahnya menuju daerah yang berkembang. Hak dan kewajiban tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. 3. Perangkat Daerah Dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurangkurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masingmasing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat
11
DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, khusus untuk kabupaten/kota ditambah kecamatan, dan kelurahan. Susunan organisasi perangkat
daerah
ditetapkan
dalam
Peraturan
daerah
dengan
memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. B. Otonomi Daerah Pengertian otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintah. Dengan demikian pengertian secara istilah otonomi daerah adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah
yang
mengatur
dan
mengelola
untuk
kepentingan
wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya (Otonomi Daerah di Indonesia: 2010). Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut
12
tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman. 1. Daerah Otonom Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 daerah otonom adalah ketentuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom dapat terwujud dengan dijalankannya asas desentralisasi, karena pemerintah menghendaki agar urusan-urusan pemerintah dapat diserahkan kepada daerah yang selanjutnya merupakan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dan hal ini memungkinkan suatu kabupaten untuk menganut dan mengatur rumah tangganya sendiri, dimana pemerintah daerah diberi kebebasan untuk merealisasikan prakarsa pembangunan daerah dan tetap harus bertanggung jawab. Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan bidang mana yang menjadi urusan pemerintah pusat dan bidang mana yang menjadi wewenang pemerintah daerah, disebutkan Kaho (1991:15) dalam Susanto: 2005 yaitu: a.
Sistem Residu Dalam sistem ini, secara umum telah dibentuk terlebih dahulu tugas-tugas yang menjadi wewenang pemerintah pusat, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah.
13
b.
Sistem Materil Dalam sistem ini, tugas pemerintah daerah ditetapkan satu persatu secara limitatif atau terinci, sedangkan diluar tugas merupakan urusan pemerintah pusat
c.
Sistem Formal Dalam sistem ini, daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan kata lain, urusan rumah tangga daerah dibatasi oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.
d.
Sistem Otonomi Riil Dalam sistem ini, penyerahan urusan-urusan atau tugas dan kewewenangan didasarkan pada faktor yang nyata atau riil sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan yang nayta dari daerah atau pemerintah pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi.
e.
Prinsip Otonomi yang Nyata, Dinamis dan Bertanggung Jawab Prinsip ini merupakan salah satu variasi dari sistem otonomi riil. Esensi dari otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Otonomi daerah itu harus riil dan nyata dalam arti pemberian otonomi kepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor,
14
perhitungan-perhitungan,
dan
tindakan-tindakan
atau
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. 2) Otonomi daerah itu harus merupakan otonomi yang bertanggung jawab, dalam arti pemberian otonomi itu harus benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahan-pengarahan yang diberikan dalam GBHN, serasi anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas keutuhan Negara Kesatuan. 2. Otonomi Kabupaten Dalam Peraturan Pemerinah Republik Indonesia No 45 tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada kabupaten/kota, semua urusan yang dapat diserahkan menjadi urusan rumah tangga kabupaten/kota, yaitu: a.
Urusan-urusan yang sifatnya telah menetap didaerah
b.
Urusan-urusan
yang
menyangkut
kepentingan
langsung
dari
masyarakat dan sangat dipengaruhi kondisi linkgungan suatu daerah. c.
Urusan-urusan yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat atau menurut sifatnya merupakan tanggung jawab masyarakat
d.
Urusan-urusan yang dalam pelaksanaannya banyak mempergunakan sumber daya manusia
15
e.
Urusan-urusan yang memberikan penghasilan bagi daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam rangka penggalian sumbersumber penghasilan asli yang baru bagi daerah yang bersangkutan
f.
Urusan-urusan
yang
dalam
penyelenggaraannya
memerlukan
penanganan dan pengambilan keputusan segera Sedangkan urusan-urusan pemerintah yang tidak dapat diserahkan kepada kabupaten/kota yaitu: a.
Bidang pertahanan keamanan
b.
Bidang peradilan
c.
Bidang luar negeri
d.
Bidang moneter
e.
Sebagai urusan pemerintah umum yang menjadi wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah
f.
Urusan pemerintah lainnya yang secara nasional lebih berdaya guna dan berhasi; guna jika tetap diurus oleh pemerintah
Dengan adanya pembatasan untuk mengatur kewewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan dari hal tersebut pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber daya yang ada dan mendanai kebutuhan daerahnya walau dalam kebanyakan kondisi masih banyak daerah yang masih menggantungkan pendapatan dari pemerintah pusat yang digunakan untuk pembangunan daerah sehingga dengan begitu daerah tersebut pun tidak dapat melakukan secara maksimal untuk pembangunan daerahnya.
16
C. Sumber Peneriman Pendapatan Daerah Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana
besarnya
disesuaikan
dan
diselaraskan
dengan
pembagian
kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan hak-hak tersebut pemerintah daerah dapat mendanai keperluan-keperluan yang menjadi kepentingan utama dari daerah tersebut yaitu dengan penggunaan sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
17
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Elita Dewi (2002:2) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap daerah yang terdiri dari sumbersumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yaitu: a.
Pajak daerah Undang-Undang No 28 Tahun 2009 menyebutkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk
keperluan
Daerah
bagi
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Dalam undang-undang tersebut yang termasuk dalam pajak daerah yaitu: 1) Pajak Hotel 2) Pajak Restoran dan Rumah Makan 3) Pajak Hiburan 4) Pajak Reklame 5) Pajak Penerangan Jalan 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 7) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
18
b.
Retribusi daerah Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Menurut Undang-Uundang No 28 tersebut retribusi daerah terdiri dari: 1)
Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2) Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. 3) Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
yang
dimaksud
untuk
pembinaan,
pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19
c.
Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan Perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerahnya untuk menambah penerimaan daerah (Ermaya:1998:86) dalam Susanto 2005 Yang dimaksud hasil perusahaan daerah adalah bagian keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah yang berupa pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah (Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah:2010). Barang daerah atau semua aset-aset yang dimiliki oleh suatu daerah, merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan selain fungsinya untuk pendapatan daerah, aset daerah juga perlu dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab karena dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan dan pendapatan bagi pembangunan daerah. Maka dari itu adanya peraturan atau kebijakan dari Pemerintah Daerah tersebut untuk dapat melakukan penilaian serta pengelolaan aset daerah dengan baik, yang sudah tentu hasilnya dapat digunakan untuk mengoptimalkan suatu daerah.
20
d.
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari usaha di luar kegiatan dan pelaksanaanya tugas daerah. Undang-undang No 25 Tahun 1999 menyebutkan lain-lain pendapatan yang sah yaitu: 1) Hibah 2) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 3) Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah 4) Penerimaan Jasa Giro 5) Rupa-rupa Pendapatan (pengalihan dari pos ukuran kas dan perhitungan).
2. Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar-Pemerintah Daerah (Saiful:2009:4). Terdiri dari: a.
Dana Bagi Hasil Dana bagi hasil ada yang bersumber dari pajak yaitu: 1) Pajak Bumi dan Bangunan 90%: 16,2% provinsi; 64,8% kabupaten/kota; 9% biaya pembangunan
21
100%: 65% dibagi merata keseluruh kabupaten/kota; 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota 2) BPHTB 80%: 16% provinsi; 64% kabupaten/kota 20%: dibagikan merata keseluruh kabupaten/kota 3) PPh pasal 25, 29, dan 21 wajib pajak orang pribadi dalam negeri 40%: provinsi 60%: kabupaten/kota b.
Dana Alokasi Umum (DAU) DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Prinsip-prinsip DAU: 1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN 2) DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal (kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah) dan alokasi dasar (dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah)
c.
Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertntu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
22
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Menurut Saiful Rahman (2009:3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Semua
penerimaan
dan
pengeluaran
pemerintahan
daerah
dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. D. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Elita:2002:2). Peranan pendapatan asli daerah menjadi lebih penting lagi karena Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengelola rumah tangganya sendiri dengan bertumpu kepada penerimaan yang berasal dari daerahnya
23
sendiri. Jadi dapat disimpulkan pendapatan asli daerah merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu pendapatan daerah dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah, pendapatan asli daerah harus betul-betul dominan dan mampu memikul beban kerja yang diperlukan hingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai dari subsidi atau dari sumbangan pihak ketiga atau pinjaman daerah. Jenis Pendapatan asli daerah terdiri dari 4, yaitu : 1. Pajak Daerah Dengan adanya perubahannya Undang-Undang pajak yang baru sehingga pengertian pajak menurut KUP adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi dari masyarakat yang harus dipaksakan sehingga nantinya kontribusi dari masyarakat tersebut dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau dapat digunakan untuk pembangunan baik di Negara maupun pembangunan di daerah. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam
kehidupan
bernegara,
khususnya
di
dalam
pelaksanaan
pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.
24
Ditinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu pajak negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bea Masuk dan Cukai Sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pasal 1 menerangkan pajak daerah terdiri dari: a.
Pajak Hotel Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan hotel. Hotel merupakan bangunan yang khusus disediakan bagi seseorang untuk dapat menginap atau beristirahat dengan memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pungutan biaya, termasuk bangunan yang dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
b.
Pajak Restoran dan Rumah Makan Pajak restoran dan rumah makan adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan di restoran dan/atau rumah makan. Restoran atau
25
rumah makan merupakan tempat dimana seseorang dapat menyantap hidangan berupa makanan dan minuman dengan pungutan biaya. c.
Pajak Hiburan Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan merupakan semua jenis permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
d.
Pajak Reklame Pajak rekalme adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan rekame. Reklame merupakan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya utuk komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan pemerintah.
e.
Pajak Penerangan Jalan Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga lstrik dengan ketentuan bahwa di wilyah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan merupakan penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayarkan oleh pemerintah daerah dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN,
26
maka pungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak penerangan jalan tersebut
diatur
dengan
keputusan
Menteri
Dalam
Negeri
mempertimbangkan Menteri Keuangan. f.
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak pengambilan bahan golongan C adalah pajak yang dipungut atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian golongan C terdiri dari asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonil, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafi, granit/andesif, hips, klasit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, pospat ph, palk, tanah serap (fiuler earth), tanah biatomek, tanah liat, tawas (akum), teras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.
g.
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak yang dikenakan terhadap pengambilan dan pemanfaatan sir, baik air bawah tanah maupun air permukaan untuk dipergunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian masyarakat. Air bawah tanah merupakan air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah. Air permukaan merupakan air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
27
Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemungutan jenis-jenis pajak tertentu oleh masing-masing daerah, yang dengan peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah daerah mempunyai kewewenangan dan keleluasaan untuk mengelola sumber-sumber penerimaan pajak di daerah, upaya peningkatan pajak dilakukan di dalam kerangka perbaikan sistem perpajakan secara keseluruhan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan menurut Sitompul (1996:278) dalam Susanto 2005 antara lain: a.
Menghapus pajak daerah yang tidak memuaskan
b.
Memperbaiki kinerja pajak daerah yang ada
c.
Meningkatkan wewenang pemerintah daerah
d.
Meningkatkan administrasi pajak daerah
e.
Meningkatkan pajak daerah yang baru konvensional
f.
Meningkatkan pajak daerah yang baru non konvensional Sementara itu menurut Bachrul Elmi (2002:46) upaya yang dapat
dilakukan guna meningkatkan penerimaan dari pos pajak daerah antara lain: a.
Upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis-jenis pajak tertentu, antara lain dengan memberi emudahan lapangan usaha baru
b.
Peranan aprasial Avluation terhadap aset-aset daerah
c.
Fungsi cara mengalokasikan penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan yang produktif.
28
2.
Retribusi Daerah Menurut Undang-undang N0 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah juga berfungsi sebagai pembayaran atas pemakaian jasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Disebutkan dalam undang-undang tersebut retribusi dapat dikelompokan lagi kedalam beberapa bagian, yaitu: a.
Retribusi Jasa Umum Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan
Pemerintah
Daerah untuk
tujuan
kepentingan
dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi umum seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2001 antara lain : 1) Retribusi pelayanan kesehatan 2) Retribusi pelayanan persampahan atau kesehatan 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 5) Retribusi parkir di tepi jalan umum 6) Retribusi pelayanan pasar 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
29
8) Retribusi penggantian biaya cetak peta 9) Retribusi pengujian kapal perikanan. b.
Retribusi Jasa Usaha Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
atau
menikmati
pelayanan
jasa
usaha
yang
bersangkutan. Jenis-jenis retribusi jasa usaha yang diatur dalam Peratran Pemerintah No 66/2001 antara lain : 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah 2) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan 3) Retribusi tempat pelelangan 4) Retribusi terminal 5) Retribusi tempat khusus parkir 6) Retribusi tempat penginapan atau pesanggarahan atau vila 7) Retribusi penyedotan kakus 8) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal 9) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga 10) Retribusi penyebrangan di atas air 11) Retribusi pengolahan limbah cair 12) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
30
c.
Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasanatas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 antara lain : 1) Retribusi izin mendirikan bangunan 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 3) Retribusi izin gangguan 4) Retribusi izin trayek.
3.
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Ermaya (1998:86) dalam Susanto 2005, menerangkan adapun ciri pokok perusahaan daerah adalah adanya kesatuan produksi (regional) di masyarakat luas termasuk memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Jenis usaha yang dikelola pemerintah daerah sangat beraneka ragam, hal ini tergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan penentuan
31
kebutuhan,
penganggaran,
pengadaaan,
penyimpanan,
penyaluran
inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan perubahan status hukum serta penata usahaannya. Barang daerah yang dipisahkan adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah. Jenis dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu: a.
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
b.
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
4.
Pos Lain-Lain Pendapatan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari usaha di luar kegiatan dan pelaksanaanya tugas daerah. Undang-undang No 25 Tahun 1999 menyebutkan lain-lain pendapatan yang sah yaitu: a.
Hibah
b.
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
c.
Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah
d.
Penerimaan Jasa Giro
e.
Rupa-rupa Pendapatan (pengalihan dari pos ukuran kas dan perhitungan).
32
E. Infrastruktur Daerah BAPPENAS menyebutkan Infrastruktur pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan. Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tulang punggung distribusi barang, maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka regulasi maupun rehabilitasi dan peningkatan kapasitas dan fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru melalui kerangka investasi dan pelayanan umum. Namun, ketersediaan infrastruktur masih tetap belum memadai yang ditunjukkan dengan banyaknya kecelakaan di sektor transportasi, terjadinya krisis listrik, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, dan semburan lumpur yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Ketimpangan akibat terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah, tingginya kebutuhan
33
masyarakat akan infrastruktur, dan adanya potensi pengikutsertaan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. “ Dukungan
layanan infrastruktur yang baik akan mendorong
pertumbuhan investasi dan kemudahan mobiltas barang dan jasa”, demikian yang dikatakan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto dalam sambutannya pada orientasi wartawan tahun 2008. Beliau menambahkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut maka perlu ditetapkan prioritas-prioritas pembangunan, antara lain adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, revitalisasi pertanian dan pedesaan, mitigasi dan penanggulangan bencana, serta pengurangan kesenjangan. Berbagai program pembangunan pada berbagai bidang telah dilakukan, tetapi masih banyak daerah yang tertinggal dalam berbagai aspek. Salah satu yang menyebabkan ketertinggalan tersebut adalah minimnya akses warga desa terhadap berbagai sarana penunjang kehidupan. Infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi serta infrastruktur lainnya sangat terbatas bahkan dalam banyak kasus tidak tersedia. Kondisi ini yang menyebabkan umumnya pertumbuhan ekonomi di daearah tertinggal sangat rendah bahkan mengalami stagnasi. Daerah tertinggal dimaknai sebagai daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional yang penentuannya menggunakan enam kriteria dasar yang diolah dengan menggunakan data Potensi Desa (PODES)
34
2003 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2002 dan data Keuangan Kabupaten 2004 dari Departemen Keuangan: 1. Perekonomian masyarakat 2. Sumber daya manusia 3. Prasarana (infrastruktur) 4. Kemampuan keuangan daerah 5. Aksesibilitas 6. Karakteristik khusus daerah (bencana alam, konflik, dan perbatasan negara). Dalam website bataviase.co.id dengan judul Benahi Infrastruktur Daerah Tertinggal tahun 2009 mengatakan bahwa ada beberapa indikator daerah
tertinggal.
Pertama,
pertumbuhan
ekonomi
dengan
acuan
penghasilannya belum layak. Kedua, infrastruktur dasar meliputi, jalan, irigasi, dan listrik. Ketiga, kualitas SDM terdiri dari tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih di bawah standar rata-rata. Selain ttu, daya beli masyarakat terhadap pasar masih rendah. Kalau masih banyak pengangguran, sekolah sedikit, dan prasarana pendukung lainnya masih kurang, maka daerah atau desa tersebut masih digolongkan daerah tertinggal. Pada Kabupaten Pemalang, peningkatan daerah dilakukan sematamata untuk membuat kabupaten itu sendiri dapat bersaing dengan daerah lain sehingga dengan begitu Pemalang menjadi daerah yang memiliki perkembangan yang sangat baik, hal ini dapat dijangkau salah satunya dengan cara yaitu perbaikan dalam sektor infrastruktur daerah agar jauh dari prinsip
35
daerah tertinggal. Kabupaten Pemalang selama beberapa tahun ini telah merubah banyak daerahnya, berusaha agar daerahnya dapat bersaing dengan daerah lainnya yang telah maju. Salah satu usaha yang dapat terlihat yaitu Kabupaten Pemalang banyak mengubah infrastruktur daerahnya terutama jalan raya dan penerangan jalan, selain itu untuk dapat meningkatkan pendapatan daerahnya, Kabupaten Pemalang meningkatkan kualitas di obyek wisata sebagai daya tarik baik turis lokal maupun turis mancanegara. Dalam rancangan APBD dapat dirinci dengan sistematis seberapa besar Kabupaten Pemalang melakukan perbaikan dalam segi infrastruktur pada dinas berikut: 1. Dinas Pendidikan a. Pembangunan sekolah untuk usia dini b. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum SMP c. Pembangunan perpustakaan sekolah dasar d. Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs e. Pembangunan gedung sekolah menengah f. Penambahan ruang kelas menengah g. Pembangunan Lab. dan ruang pratikum untuk sekolah menengah h. Pembangunan perpustakaan sekolah menengah 2. Dinas Kesehatan a. Pembangunan puskesmas b. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu c. Program untuk peningkatan sarana dan prasarana RSUD
36
3. Dinas Pekerjaan Umum a. Pembangunan jalan dan jembatan b. Pembangunan saluran drainase c. Pembangunan/peningkatan infrastruktur d. Pembangunan infrastruktur desa e. Pembangunan jaringan air bersih/air minum f. Pembangunan sumur-sumur air tanah g. Perbaikan perumahan karena bencana alam h. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat i. Pembangunan embung dan penampungan air lainnya 4. Dinas Perhubungan a.
Pembangunan gedung terminal
b.
Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
c.
Pembangunan parkir dan rest area
d.
Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
F. Pembangunan Daerah Pembangunan daerah adalah suatu kegiatan yang sangat luas bidangnya karena mencakup berbagai aspek dan juga termasuk berbagai proses dalam usaha mengelola manusia menjadi suatu kelompok yang kuat dan makmur yang hidup dalam kawasan suatu daerah (Simarmata:2008:2). Tujuan dari sebuah pembangunan yaitu untuk menciptakan suatu daerah yang dapat memaksimalkan potensi daerahnya itu sendiri seperti sumber daya alam
37
yang terkandung dalam suatu daerah dapat dilindungi atau dengan sebuah pembangunan dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut sehingga masyarakat dapat diberdayakan dengan menambahkan lapangan kerja sehingga
terjadilah
kesejahteraan
masyarakat,
dengan
memisahkan
pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta warga masyarakat dapat terjadi kemerataan dan keadilan tanpa mencampuri urusan yang tidak terkait di dalamnya dan dengan demikian dapat tercapai Good Governance. Menurut Dadang Solihin (2005:12) dalam diskusinya mengenai perencanaan pembangunan daerah, menerangkan bahwa strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah kebijakan dan kebijakan dari pelaksanaannya. Dengan demikian mencapai tujuan, pemerintah daerah perlu melakukan perncanaan atau strategi pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Untuk mencapai sebuah pembangunan daerah yang baik, dapat dilakukan dengan tiga tahap perencanaan yaitu: 1.
Perumusan dan penentuan tujuan, sebuah daerah dapat menentukan pada bagian potensi manakah dari daerah tersebut yang ingin dikembangkan, dengan perencanaan tersebut tujuan dari pembangunan daerah pun dapat dimaksimalkan
2.
Pengujian atau pilihan yang tersedia, dari rancangan yang telah dicanangkan
dapat
dipilih
kembali
untuk
lebih
memfokuskan
pembangunan daerah agar semakin lebih optimal. 3.
Pemilihan rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama, setelah semuanya telah ternencana
38
dengan baik pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya telah disepakati bersama dan mampu mengoptimalkan potensi daerahnya dengan pembangunan tersebut. Pembangunan daerah pada Kabupaten Pemalang dilakukan dengan kebijakan pemerintah dengan memilah mana yang terbaik untuk daerahnya, seperti pada sektor obyek wisata, Kabupaten pemalang memaksimalkan daerahnya yang berada dekat pantai sebagai daya tariknya atau daerah pegunungannya sebagai obyek wisata agar menarik para wisatawan untuk berkunjung, atau pada sektor transportasi, pendidikan dan yang lainnya agar dapat memajukan perkembangan daerahnya.
39
G. Penelitian Terdahulu
No
Peneliti
1
Ahmad Sofwani
2
Priyo Hari Adi
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Variabel Judul Penelitian Persamaan Perbedaan Mobilisasi sumber- • Meneliti • Pembangunan • sumber PAD dalam tentang PAD daerahnya rangka secara pembangunan keseluruhan, daerah (studi sedangkan Muara Enim) penelitian ini hanya pembangunan secara fisik
Hubungan antara • Meneliti • Tidak meneliti pertumbuhan tentang pertumbuhan ekonomi daerah, hubungan ekonomi daerah belanja antar variabel • Tidak meneliti pembangunan, dan • Meneliti belanja
Metode Penelitian Analisis data kualitatif
• Analisis deskriptif • Analisis jalur (path analysis)
Hasil Penelitian • Dari target penerimaan pajak daerah untuk tahun 1998 sebesar Rp.2.406.998.500, terealisasi sebesar Rp.2.359.974.209, pada tahun 1999 realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp.2.845.799.528 dan target yang ditentukan untuk tahun yang sama yaitu sebesar Rp.2.690198.500. Namun untuk tahun 2000 dari target Rp.3.050.198.500, realisasinya justru menurun menjadi Rp.2.780.438.342. Sedangkan pada tahun 2001 realisasi penerimaannya sebesar Rp.10.642.288.410 dari target sebesar Rp.7.230.000.000. • Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD,sayangnya pertumbuhan
40
PAD (studi kota se Jawa-Bali)
3
Susanto
mengenai PAD
Kontribusi PAD • Meneliti di terhadap besarnya Kab. belanja Pemalang pembangunan • Menilti daerah (studi kasus tentang PAD Kabupaten Pemalang)
pembangunan
• Tidak meneliti tentang kontribusi • Tidak meneliti belanja pembangunan
• Analisis deskriptif
ekonomi Pemda kabupaten dan kota masih kecil, akibatnya penerimaan PADnya pun kecil • Terkait dengan PAD penerimaan yang menjadi andalan adalah retribusi dan pajak daerah. Tingginya retribusi bisa jadi merupakan indikasi semakin tingginya itikad pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih berkualitas • Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PADmaupun pertumbuhan ekonomi • Menunjukan bahwa pelaksanaan pengelolaan PAD pada pemerintah kabupaten Pemalang memberikan kontribusi terhadap belanja pembangunan daerah • Kontribusi PAD terhadap belanja pembangunan daerah masih rendah dengan persentase rata-rata 29,93%
41
H. Kerangka Pemikiran Dalam penelitian ini penulis mengkaji hubungan variabel bebas (independen variabel) Pendapatan Asli Daerah, terhadap variabel terikat (dependen variabel) infarstruktur pembangunan daerah yang mengambil studi pada Kabupaten Pemalang. Dimana dalam penelitian ini model yang digunakan adalah korelasi pearson. Penelitian ini menerangkan bagaimana salah satu dari sumber penerimaan pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan dengan infrastruktur pembangunan suatu daerah. Kerangka berfikir ini dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut: Gambar 2.1 Kerangaka Pemikiikiran
Pendapatan Asli Daerah (X)
I.
Infrastruktur Pembangunan Daerah (Kabupaten Pemalang) (Y)
Hipotesis Ha: Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan atau korelasi dengan infastruktur pembangunan daerah di Kabupaten Pemalang.
42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Dalam penyusunan skripsi ini penulis menganalisis mengenai hubungan atau korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan infrastruktur pembangunan sebuah daerah, dimana dalam penelitian ini penulis mengambil studi pada Kabupaten Pemalang. Data diambil pada Dinas Penglolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) yang berada di Jl. Surohadi Kusumo No1, Kabupaten Pemalang. Penulis mengambil data-data yang berkaitan selama tiga tahun yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. B. Metode Penentuan Sampel Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel pada Kabupaten Pemalang dimana sampel yang diambil secara time series. Time series merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam suatu interval waktu tertentu misalnya dalam waktu mingguan, bulanan atau tahunan dan tidak boleh ada data yang hilang dari tahun-tahun tersebut (Husein:2008:42).
43
C. Metode Pengumpulan Data Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian dengan menggunakan riset korelasi. Menurut (Fox:1969) riset korelasi (Corellational Study) yaitu penelitian untuk menentukan tingkat hubungan antara variabel-variabel yang berrbeda dalam suatu populasi, sifat perbedaan yang utama adalah untuk menaksir hubungan dan bukan sekedar deskripsi (Husein:2008:42). Dalam penelitian ini penulis menggunakan: 1. Data Primer Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan (Husein:2008:42), dalam hal ini penulis melakukan
observasi
secara
langsung
ke
Kabupaten
Pemalang,
mendatangi dan melihat langsung keadaan Kabupaten Pemalang yang semakin berkembang. Selain itu penulis juga melakukan sedikit wawancara dengan bagian yang berkepentingan dan dengan melalui penelitian terhadap Kabupaten Pemalang. Dari wawancara yang dilakukan diharapkan peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subyek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam subyek penelitan. 2.
Data Sekunder Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak
lain
bisa
dalam
bentuk
tabel
atau
diagram-diagram
(Husein:2008:42). Dalam penelitian ini penulis melakukan studi
44
kepustakaan yang akan berguna untuk mengetahui biaya-biaya pembangunan, pendapatan daerah, dan apa saja yang telah dilakukan Kabupaten Pemalang dalam hal meningkatkan pembangunannya. D. Metode Analisis Data Dalam menganalisis sebuah data diperlukannya sebuah metodemetode yang dapat membuktikan hasil penelitian secara akurat. Dalam penelitain ini penulis menggunakan metode analisis sebagai berikut: 1.
Analisis Kuantitatif Penulis menyederhanakan dalam menjelaskan masalah dan pemecahannya dengan memakai angka-angka supaya penulisan dapat dibaca dan dimengerti dengan mudah sehingga pembaca dapat menyerap inti dan menginterpretasikan permasalahan dengan akurat. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis statistik parametrik, dimana data yang penulis observasi pada Kabupaten Pemalang dapat diinterpretasikan permasalahannya dengan akurat, dimana data yang penulis observasi pada objek penelitian diolah dengan pengujian statistik kasus dua sampel yang saling berhubungan.
2. Korelasi Pearson Menurut Dwi Priyatno (2008:53) korelasi adalah metode untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan dua peubah atau lebih yang digambarkan oleh besarnya koefisien korelasi. Korelasi Pearson adalah suatu bentuk rumus yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Di mana
45
variabel bebas ini merupakan pemberian dari hasil suatu observasi sehingga variabel bebas tersebut tidak lagi Random atau acak, untuk penelitian lebih lanjut perlu dilakukan uji kerandoman data sampel.
r=
nΣXY − (ΣX )(ΣY )
n ∑ X 2 − (∑ X )
2
n ∑ Y 2 − (∑ Y )
2
Keterangan: r
= Koefisien korelasi yang dicari
Σxy = Jumlah perkalian variabel x dan y Σx = Jumlah nilai variabel x Σy = Jumlah nilai variabel y Σx² = Jumlah pangkat dua nilai variabel x Σy² = Jumlah pangkat dua nilai variabel y n
= Banyaknya sampel Untuk mengukur seberapa besar hubungan yang terjadi menurut
Duwi (2008:54) dapat diukur dengan standar yang dimana apabila hasil korelasi mendekati nilai 1,000 maka dapat dikatakan bahwa korelasi yang terjadi antar variabel sangat kuat. Berikut standar korelasi: 0,00-0,199
= Sangat Rendah
0.20-0,399
= Rendah
0,40-0,599
= Sedang
0,60-0,799
= Kuat
0,80-1,000
= Sangat Kuat
46
E. Operasional Variabel Operasional variabel merupakan pendefinisian dari serangkaian variabel yang digunakan dalam penulisan. Hal ini diperlukan agar ada kesamaan makna atas suatu variabel yang mungkin mempunyai makna ganda (Abdul Hamid:2007:33). 1. Pendapatan Asli daerah Pendapatan asli daerah atau disingkat dengan PAD merupakan hasil pendapatan yang didapat oleh suatu daerah untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setempat. Sedangkan menurut Elita Dewi, 2002 Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap daerah yang terdiri dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari beberapa sumber pendapatan diantaranya yaitu: a. Pajak daerah UU No 28 Tahun 2009 menyebutkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terdiri diantaranya yaitu:
47
1) Pajak hotel 2) Pajak restoran 3) Pajak hiburan 4) Pajak reklame 5) Pajak penerangan jalan 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C 7) Pajak pemanfaatan air bawah tanah b. Retribusi daerah Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut UU No 28 tersebut retribusi daerah terdiri dari: 1) Retribusi jasa umum yang bertujuan memberikan pelayanan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum 2) Retribusi jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan pemerintah dengan prinsip komersial, dan 3) Retribusi perizinan tertentu yaitu pemerintah daerah memberikan perizinan tertentu kepada orang pribadi atau badan untuk memanfaatkan atau menggunakan salah satu fasilitas daerah guna melindungi
kepentingan
umum
dan
menjaga
kelestarian
lingkungan.
48
c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan Yang dimaksud hasil perusahaan daerah adalah bagian keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah yang berupa pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun bagi perusahaan daerah yang modalnya sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah (Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah:2010). d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang diperoleh dari usaha di luar kegiatan dan pelaksanaanya tugas daerah. Undang-undang No 25 Tahun 1999 menyebutkan lain-lain pendapatan yang sah yaitu: 1) Hibah 2) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 3) Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah 4) Penerimaan Jasa Giro
49
2. Infastruktur Pembangunan Daerah Dalam
sebuah
artikel
berjudul
Percepatan
Pembangunan
infrastruktur, Infrastruktur mempunyai peran yang penting dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan. Dalam kepemerintahan Kabupaten Pemalang, infrastruktur pembangunan daerahnya meliputi diantaranya: a. Dinas pendidikan, yaitu dana yang digunakan dalam rangka memperbaiki
fasilitas
dalam
menunjang
pendidikan,
seperti:
pembangunan sekolah, pembangunan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium dan perpustakaan. b. Dinas kesehatan, yaitu dana yang digunakan untuk memperbaiki sistem serta fasilitas rumah sakit untuk kenyamanan dalam pelayanannya, seperti: pembangunan puskesmas, pengadaan sarana dan prasarana posyandu, dan pambangunan untuk peningkatan sarana dan prasarana RSUD c. Dinas
pekerjaan
umum,
yaitu
dana
yang
digunakan
untuk
memperbaiki fasilitas daerah sampai kepelosok desa guna menunjang kepentingan umum, seperti: pembangunan jalan dan jembatan, saluran drainase, pembangunan infrastruktur desa, dan lain-lain.
50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Kondisi Geografis Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Tengah yang terletak di utara Jawa Tengah bagian barat sekitar 140 Km dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Pemalang terletak diantara 109º 17´ 30" Bujur Timur dan 8º 52´ 30" – 7º 20´ 11´ Lintang Selatan dengan batas-batas administrasi Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: Sebelah Utara
: Laut Jawa
Sebelah Timur
: Kabupaten Pekalongan
Sebelah Selatan
: Kabupaten Purbalingga
Sebelah Barat
: Kabupaten Tegal
Luas wilayah Kabupaten Pemalang 111.530,570 Ha atau 1.115,31 Km², Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 Kecamatan dan 11 Kelurahan serta 211 Desa dengan perincian sebagai berikut: Kecamatan Pemalang, 13 desa dan 7 kelurahan; Kecamatan Taman, 19 Desa dan 2 Kelurahan; Kecamatan Petraukan, 19 Desa dan 1 Kelurahan; Kecamatan Comal, 17 Desa dan 1 Kelurahan; Kecamatan Ampelgading, 16 Desa; Kecamatan Bodeh, 19 Desa; Kecamatan Randudongkal, 18 Desa; Kecamatan
51
Bantarbolang, 17 Desa; Kecamatan Moga, 10 Desa; Kecamatan Belik, 12 Desa; Kecamatan Watukumpul, 15 Desa; Kecamatan Pulosari, 12 Desa; Kecamatan Warungpring, 6 Desa. Wilayah Kabupaten Pemalang yang seluas 111.530,570 Ha. Seluas 38.694,216 Ha dari seluruh luas daerah merupakan tanah Sawah; Bangunan dan sekitarnya 14.875,200 Ha; Tegalan/kebun 17.951,975 Ha; Ladang/huma 233,091 Ha; Tambak/kolam 1.451,54 Ha; Hutan 29.972,88 Ha; Perkebunan 774,21 Ha; Lain-lain 10.006,54 Ha. Secara umum wilayah Kabupaten Pemalang beriklim tropis suhu rata-rata dengan suhu minimum 26,05º C dan maksimum 27,53º C. Penyebaran curah hujan di Kabupaten pemalang adalah sebagai berikut: a. 2000 – 3000 mm/tahun, meliputi wilayah pantai, Kecamatan Pemalang, Taman, Ampelgading, Petarukan, Comal dan Ulujami b. 3000 – 4000 mm/tahun, meliputi wilayah: Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang, Bodeh, Watukumpul. c. 4000 – 5000 mm/tahun meliputi wilayah: Kecamatan Pulosari dan Watukumpul d. Lebih dari 6000 mm/tahun, meliputi wilayah: Kecamatan Moga dan Watukumpul
52
2. Perekonomian Daerah Struktur perekonomian Kabupaten Pemalang masih didominasi oleh sektor pertanian dalam arti luas, yang meliputi sektor pertanian tanaman pangan/perkebunan, peternakan dan perikanan. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah pertanian adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selanjutnya kontribusi terbesar ketiga adalah sektor industri pengolahan. Struktur perekonomian Kabupaten Pemalang terus mengalami pergeseran meskipun tingkat perubahannya relatif kecil dan lambat. Dominasi sektor primer (pertanian) dalam perekonomian akibat kurang berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa pada pasca krisis. Pergeseran struktur ekonomi dapat teridentifikasi dari perubahan peranan dan kontribusi antara primer, sekunder dan tersier. Kedepan Kabupaten Pemalang mengharapkan pendapatan perkapita terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan pendapatan perkapita Jawa Tengah yang diikuti dengan pemerataan pendapatan yang makin baik, dengan meniadakan ketimpangan baik antar wilayah, antar kecamatan maupun antar desa-kota. 3. Prasarana dan Sarana Daerah Sampai dengan saat ini, Kabupaten Pemalang telah berhasil membangun infrastruktur yang sangat memadai untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan investasi. Sarana dan prasarana (infrastruktur) tersebut antara lain berupa jalan beraspal sampai pelosok
53
daerah, terminal bus, sejumlah pasar, maupun pasar agropolitan di desa Gombong Kecamatan Belik. Sesuai dengan posisi wilayah, Kabupaten Pemalang dilalui oleh jalan arteri primer (jalan Negara) yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur, jalan ini sangat penting karena orientasi perhubungan dan perkembangan wilayah mengarah kejalan arteri ini. Jalur jalan arteri primer juga dihubungkan dengan jalan kearah selatan (Jalan Provinsi) yang menuju kewilayah Jawa Tengah bagian selatan, juga adanya jalan-jalan sekunder (Kabupaten) maupun jalan lain yang menghubungkan pusat-pusat kecamatan dengan wilayah disekitarnya. Perbaikan dalam infrastruktur pembangunan pada Kabupaten Pemalang juga dapat dilihat pada dinas pekerjaan umum yang sesuai laporannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2006-2011 menyatakan pencapaian yang telah dilakukan sampai tahun 2010 adalah sebagai berikut: a. Program pembangunan jalan dan jembatan, dengan indikator pertumbuhan jalan-jalan baru baik jalan kabupaten maupun jalan desa sebesar 1,5% pertahun. b. Program rehabilitasi jalan atau jembatan, dengan indikator tes dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa mengalami pengurangan persentase kerusakan jalan-jalan kondisi rusak berat berkurang dari 40% menjadi 20%.
54
c. Program
pembangunan
saluran
drainase,
dengan
indikator
pertumbuhan saluran drainase dan gorong-gorong sebesar 5% pertahun. d. Program pengembangan dan pengolahan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya,
dengan
indikator
pengembangan
dan
pengolahannya meningkat 5% pertahun. e. Program penyediaan dan pengelolaan air baku, dengan indikator meningkatnya kualitas aliran dan pusaran air baku 10% pertahun, meningkatnya volume dan distribusi air baku 10% pertahun. f. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya lainnya, dengan indikator berkurangnya kawasan kritis di daerah tangkapan sungai 5% pertahun, meningkatnya konservasi air tanah dan sumber air 5% pertahun, dan 60% sungai dan waduk berfungsi dengan baik. g. Program pengembangan kinerja, pengelolaan air minum dan air limbah, dengan indikator 20% prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah meningkat, dan sarana serta prasarana pengelolaan limbah meningkat 10%. h. Program pengendalian banjir, dengan indikator resiko terjadinya banjir berkurang 30%. i. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dengan indikator 30% wilayah strategis dan cepat tumbuh berkembang.
55
j. Program pembangunan infrastruktur pedesaan, dengan indikator pertumbuhan infrastruktur pedesaan dalam mendukung produktifitas masyarakat desa meningkat sebesar 20%. 4. Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang Penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Pemalang adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang. Pemerintah Kabupaten Pemalang terdiri atas bupati dan Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan Kelurahan sebagai penyelenggaran pemerintahan. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, keduanya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam pembuatan kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang bersifat saling mendukung bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.
56
Gambar 4.1 Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang
BUPATI
DPRD
Garis Komando WAKIL
Garis pertanggungjawaban Garis koordinasi
SEKRETARIAT DAERAH
(unsur staf)
STAF AHLI
LEMBAGA LAIN (pelaksanaan per UU)
LEMTEKDA
DINAS DAERAH
KECAMATAN
KELURAHAN
SEKRETARIAT DPRD
57
Dari tabel diatas pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menggambarkan hubungan yang bersifat hirarkis maupun koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah. 5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai kedudukan yaitu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. Tugas pokok dari DPPKAD yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun fungsi DPPKAD, yaitu: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah b. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaran Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah c. Pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring dan evakuasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah d. Penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan
pengelolaan
anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
58
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dibidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. Badan perencanaan pemabngunan memiliki fungsi yaitu untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan fungsi dari lembaga BAPPEDA yaitu: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penanaman modal b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penanaman modal c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penanaman modal d. Pelaksanaan monitoring,
penyusunan evaluasi
dan
perencanaan pelaporan
rencana di
dan
bidang
program,
perencanaan
pembangunan daerah, statistik, dan penanaman modal e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
59
B. Hasil dan Pembahasan 1. Korelasi Pearson Korelasi Pearson merupakan korelasi sederhana yang biasa dilakukan pada sampel yang relatif kecil atau sederhana yang mengaitkan dua
variabel untuk mengukur hubungan diantara keduanya. Korelasi
dilakukan
pada
Pendapatan
Asli
Daerah
dengan
infrastruktur
pembangunan yang ada di Kabupaten Pemalang, penelitian akan korelasi tersebut diambil dari data Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal daerah untuk infrastruktur pembangunan daerah dalam APBD selama tiga tahun yaitu dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Korelasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar atau kuat hubungan antara kedua variabel yaitu antara Pendapatan Asli Daerah dengan Infrastruktur Pembangunan Daerah di Kabupaten Pemalang. Berikut akan disajikan data-data yang berhubungan dengan penelitian berserta hasil dari penelitian antara pendapatan asli daerah dan infrastruktur pembangunan daerah pertahun dari tahun 2007 sampai tahun 2009 dan hasil korelasi secara keseluruhan selama tiga tahun:
60
Tabel 4.1. Pendapatan Asli Daerah 2007
Uraian
(Rp)
PAJAK DAERAH 1. Pajak Hotel
108.865.050
2. Pajak Restoran
83.615.700
3. Pajak Hiburan
47.732.888
4. Pajak Reklame
334.576.483
5. Pajak Penerangan Jalan
8.388.328.215
6. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 7. Pajak Parkir
8.251.900
8. Pajak Sarang Burung Walet
265.100.000
32.179.733.471
RETRIBUSI DAERAH
HASIL
PERUSAHAAN
56.310.600
MILIK
DAERAH
DAN
HASIL
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH 1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
939.192.680
2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
1.888.752.577
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
11.566.879.444
TOTAL
55.867.339.008
Sumber: Dispenda Pemalang
61
Tabel 4.2 Infrastruktur Pembangunan Daerah Uraian A. Dinas Pendidikan 1. Pembangunan sekolah untuk usia dini 2. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum SMP 3. Pembangunan perpustakaan sekolah dasar 4. Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs 5. Pembangunan gedung sekolah menengah 6. Penambahan ruang kelas menengah 7. Pembangunan labroratorium dan ruang pratikum untuk sekolah menengah 8. Pembangunan perpustakaan sekolah menengah B. Dinas Kesehatan 1. Pembangunan puskesmas 2. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 3. Program untuk peningkatan sarana dan prasarana RSUD C. Dinas Pekerjaan Umum 1. Pembangunan jalan dan jembatan 2. Pembangunan saluran drainase 3. Pembangunan/peningkatan infrastruktur 4. Pembangunan infrastruktur desa 5. Pembangunan jaringan air bersih/air minum 6. Pembangunan sumur-sumur air tanah 7. Perbaikan perumahan karena bencana alam 8. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 9. Pembangunan embung dan penampungan air lainnya D. Dinas Perhubungan 1. Pembangunan gedung terminal 2. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 3. Pembangunan parkir dan rest area 4. Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi TOTAL Sumber: BAPPEDA Pemalang
2007 (Rp) 530.147.000 604.423.200 427.800.000 5.136.000.000 794.500.000 633.848.400 604.500.000 465.000.000 2.076.102.000 48.000.000 16.567.411.000 23.543.961.800 484.400.000 8.019.528.000 825.000.000 750.000.000 275.000.000 90.000.000 33.000.000 99.900.000
62.008.521.400
62
Pada tahun 2007 data pendapatan asli daerah dan infrastruktur pembangunan daerah jelas terlihat bahwa pada tahun tersebut lebih besar total pengeluaran untuk pembangunannya, hal ini dapat terjadi karena banyak pendapatan di luar Pendapatan Asli daerah yang pada tahun 2007 memiliki kontribusi sehingga pembangunan dapat dilaksanakan seperti dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dari data tersebut sehingga dapat diambil hubungan atau korelasi untuk tahun 2007 yaitu: Tabel 4.3 Correlations Pendapatan Asli
Infrastruktur
Daerah
Pembangunan Daerah
pendapatan asli daerah
Pearson Correlation
1
Sig. (2-tailed) N infrastruktur pembangunan
Pearson Correlation
daerah
Sig. (2-tailed) N
-.148 .852
4
4
-.148
1
.852 4
4
Sumber: Olah Data SPSS Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) di dapat korelasi antara Pendapatan Asli daerah dengan Infrastruktur pendapatan daerah adalah -0,148. Hal ini menunjukan bahwa terjadi hubungan yang rendah antara Pendapatan Asli Daerah dengan Infrastruktur Pembangunan Daerah. Sedangkan arah hubungan adalah negatif, ini berarti menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah jauh lebih rendah daripada Infrastruktur Pembangunan Daerah.
63
Tabel 4.4 Pendapatan Asli Daerah 2008
Uraian
(Rp)
PAJAK DAERAH 1. Pajak Hotel
160.750.150
2. Pajak Restoran
89.898.100
3. Pajak Hiburan
50.505.900
4. Pajak Reklame
412.933.450
5. Pajak Penerangan Jalan
9.318.122.835
6. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian
51.093.200
Golongan C 7. Pajak Parkir
10.966.900
8. Pajak Sarang Burung Walet
230.400.000
35.496.806.899
RETRIBUSI DAERAH
HASIL
PERUSAHAAN
MILIK
DAERAH
DAN
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH 1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
770.000.000
2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
2.898.628.919
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG
17.392.144.267
SAH
TOTAL
66.882.900.620
Sumber: Dispenda Pemalang
64
Tabel 4.5 Infrastruktur Pembangunan Daerah Uraian B. Dinas Pendidikan 1. Pembangunan sekolah untuk usia dini 2. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum SMP 3. Pembangunan perpustakaan sekolah dasar 4. Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs 5. Pembangunan gedung sekolah menengah 6. Penambahan ruang kelas menengah 7. Pembangunan labroratorium dan ruang pratikum untuk sekolah menengah 8. Pembangunan perpustakaan sekolah menengah C. Dinas Kesehatan 1. Pembangunan puskesmas 2. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 3. Program untuk peningkatan sarana dan prasarana RSUD C. Dinas Pekerjaan Umum 1. Pembangunan jalan dan jembatan 2. Pembangunan saluran drainase 3. Pembangunan/peningkatan infrastruktur 4. Pembangunan infrastruktur desa 5. Pembangunan jaringan air bersih/air minum 6. Pembangunan sumur-sumur air tanah 7. Perbaikan perumahan karena bencana alam 8. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 9. Pembangunan embung dan penampungan air lainnya D. Dinas Perhubungan 1. Pembangunan gedung terminal 2. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 3. Pembangunan parkir dan rest area 4. Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi TOTAL Sumber: BAPPEDA Pemalang
2008 (Rp) 2.260.500.000 10.640.849.500 7.628.310.000 500.000.000 4.746.377.000 3.539.251.000 295.000.000 215.000.000 260.000.000 120.000.000 245.862.000 -
30.451.149.500
65
Pada tahun 2008 pendapatan dari PAD jauh lebih besar dari pada pengeluaran untuk pembangunan daerah, hal tersebut disebabkan karena semkin baiknya sistem pemungutan pajak daerahnya sehingga bila dibandingkan dengan tahun lalu pendapatan asli daerah tahun 2008 jauh lebih besar. Dari data tahun 2008 berikut korelasi yang terjadi. Tabel 4.6 Correlations Pendapatan Asli
Infrastruktur
Daerah
Pembangunan Daerah
pendapatan asli daerah
Pearson Correlation
1
Sig. (2-tailed) N
.382 4
3 1
infrastruktur pembangunan
Pearson Correlation
.825
daerah
Sig. (2-tailed)
.382
N
.825
3
3
Sumber: Olah Data SPSS Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) diperoleh korelasi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Infrastruktur Pembangunan Daerah adalah 0,825. Hal ini menunjukan bahwa hubungan yang terjadi sangat kuat antara kedua variabel. Sedangkan arah hubungan adalah positif, yang berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin meningkat Infrastruktur Pembangunan Daerah.
66
Tabel 4.7 Pendapatan Asli Daerah Uraian
2009 (Rp)
PAJAK DAERAH 1. Pajak Hotel
169.348.487
2. Pajak Restoran
161.193.508
3. Pajak Hiburan
31.190.500
4. Pajak Reklame
367.502.680
5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian
10.780.814.060 67.744.500
Golongan C 7. Pajak Parkir 8. Pajak Sarang Burung Walet
RETRIBUSI DAERAH
14.449.500 190.270.000
39.554.382.955
HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH 1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
1.877.363.682
2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
3.892.290.828
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG
24.660.623.928
SAH
TOTAL
81.767.174.628
Sumber: Dispenda Pemalang
67
Tabel 4.8 Infrastruktur Pembangunan Daerah Uraian A. Dinas Pendidikan 1. Pembangunan sekolah untuk usia dini 2. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum SMP 3. Pembangunan perpustakaan sekolah dasar 4. Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs 5. Pembangunan gedung sekolah menengah 6. Penambahan ruang kelas menengah 7. Pembangunan labroratorium dan ruang pratikum untuk sekolah menengah 8. Pembangunan perpustakaan sekolah menengah B. Dinas Kesehatan 1. Pembangunan puskesmas 2. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 3. Program untuk peningkatan sarana & prasarana RSUD C. Dinas Pekerjaan Umum 1. Pembangunan jalan dan jembatan 2. Pembangunan saluran drainase 3. Pembangunan/peningkatan infrastruktur 4. Pembangunan infrastruktur desa 5. Pembangunan jaringan air bersih/air minum 6. Pembangunan sumur-sumur air tanah 7. Perbaikan perumahan karena bencana alam 8. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 9. Pembangunan embung dan penampungan air lainnya D. Dinas Perhubungan 1. Pembangunan gedung terminal 2. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 3. Pembangunan parkir dan rest area 4. Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi TOTAL Sumber: BAPPEDA Pemalang
2009 (Rp) 869.268.000 441.000.000 1.057.500.000 1.323.000.000 525.000.000 425.000.000 4.868.300.000 4.876.614.000
9.450.000 310.000.000 1.516.053.000 1.033.000.000 3.961.700.000 112.930.000 752.400.000 835.000.000 -
22.916.215.000
68
Pada tahun 2009 tingkat pendapatan yang digunakan untuk pembangunan daerah masih relatif besar, dibandingkan dengan tahun lalu pada Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari sisi pajak daerah mengalami peningkatan yang cukup besar, hal ini menunjukan bahwa pajak daerah telah mengalami perbaikan sehingga dapat dipungut dengan maksimal. Dari data 2009 dapat berikut adalah korelasi yang terjadi Tabel 4.9 Correlations Pendapatan Asli
Infrastruktur
Daerah
Pembangunan Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Pearson Correlation
1
Sig. (2-tailed) N
.512 4
3 1
Infrastruktur Pembangunan
Pearson Correlation
.694
Daerah
Sig. (2-tailed)
.512
N
.694
3
3
Sumber: Olah Data SPSS Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) diperoleh korelasi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Infrastruktur Pembangunan Daerah adalah 0,694. Hal ini menunjukan hubungan yang terjadi kuat antara Pendapatan Asli Daerah dengan Infrastruktur Pembangunan daerah. Sedangkan arah hubungan adalah positif, yang berarti menunjukan hubungan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin meningkat Infrastruktur Pembangunan Daerahnya. Bila dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2008, korelasi yang terjadi menurun dari 0,825 menjadi 0,694 hal ini disebabkan
69
karena pada tahun 2009, pembangunan yang terjadi jauh lebih banyak dari pembangunan di tahun 2008 yaitu dalam dinas pendidikan, pada tahun 2008 tidak ada pembangunan di dinas pendidikan karena dirasa masih cukkup dan tidak membutuhkan pembangunan, namun di tahun 2009 pembangunan di dinas pendidikan diadakan kembali sehingga hal tersebut mengakibatkan total pembangunan di tahun 2009 jauh lebih kecil dari tahun 2008 dan hal tersebut juga menunjukan bahwa korelasi yang terjadi kurang baik karena semakin menurun tingkat kekuatannya. Berikut akan disajikan hasil uji statistik korelasi selama tiga tahun secara keseluruhan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan yang terjadi selama tiga tahun: Tabel 4.10 Correlations Pendapatan Asli
Infrastruktur
Daerah
Pembangunan Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Pearson Correlation
1
Sig. (2-tailed) N
.883 12
12 1
Infrastruktur Pembangunan
Pearson Correlation
.048
Daerah
Sig. (2-tailed)
.883
N
.048
12
12
Sumber: Olah Data SPSS
Dari hasil olah data SPSS, menunjukan untuk korelasi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Infrastuktur Pembangunan Daerah secara keseluruhan selama tiga tahun dapat dilihat bahwa hasil dari uji korelasi
70
menunjukan hubungan yang terjadi sangat rendah yaitu sebesar 0,048 nilai tersebut masih menjauhi dari nilai 1 yang menunjukan bahwa antar variabel memiliki keterkaitan yang sangat kuat, sedangkan hubungan yang terjadi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Infrastruktur Pembangunan Daerah menunjukan nilai yang masih jauh dari dari nilai tersebut sehingga menunjukan bahwa keterkaitan hubungan diantara keduanya masih sangat rendah.
71
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Infrastruktur Pembangunan Daerah pada Kabupaten Pemalang selama tiga tahun dan hasil dari uraian analisis serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Dilihat dari sumber pendapatan yang diterima oleh daerah, sebagian besar pendapatan tersebut di gunakan untuk membiayai pembangunan daerah seperti contohnya pada pajak daerah yang dipungut dari masyarakat, menurut beberapa penelitain terdahulu menyatakan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi kuat dalam pembangunan daerah. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hubungan dengan infrastruktur pembangunan daerah pada Kabupaten Pemalang. 2. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan uji statistik korelasi maka didapat hasil selama tiga yaitu pada tahun 2007 total pendapatan jauh lebih kecil daripada pengeluarannya sehingga mengakibatkan hubungan yang terjadi antara keduanya sebesar -0,148, hal ini menunjukan hubungan yang sangat rendah diantara kedua variabel lalu pada tahun 2008 hubungan tersebut menaik sebesar 0,825, hal ini menunjukan hubungan yang semakin menguat antara kedua variabel karena Pemerintah Daerah dari Kabupaten Pemalang mulai dapat menarik pendapatannya dengan lebih baik, walau pada tahun 2009 hubungan antara keduanya mengalami penurunan menjadi 0,694 namun masih dapat di kategorikan sebagai hubungan yang kuat, hal tersebut dapat terjadi karena meski pada tahun 2009 pendapatan Asli Daerah menaik namun infrastruktur yang dibangun pada
72
tahun tersebut jauh lebih kecil di banding tahun sebelummnya. Namun apabila dilihat hubungan secara keseluruhan selama tiga tahun, hubungan yang terjadi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Infrastruktur Pembangunan daerah masihlah sangat rendah yaitu sebesar 0.048. B. Implikasi Kedua variabel yang saling berhubungan yaitu: Pendapatan Asli Daerah dan Infrastruktur Pembangunan Daerah, baik secara masing-masing ataupun bersama-sama kedua variabel memiliki keterkaitan hubungan yang kuat. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah maka Kabupaten Pemalang dapat membiayai pembangunan daerahnya, dan dengan diadakannya Infrastruktur Pembangunan Daerah maka mendorong Pemerintah daerah untuk lebih memaksimalkan pendapatan daerahnya, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dapat semakin memajukan dan mengembangkan daerahnya.
C. Saran Berdasarkan kesimpulan, maka penulis mengajukan saran-saran dengan harapan dapat memberikan manfaat serta alternatif pemecahan atau mengatasi masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: 1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang hendaknya mengoptimalkan upayanya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan jalan dapat meningkatkan SDM yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu peningkatan dalam pajak daerahnya karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi suatu daerah. 2. Bagi Peneliti
73
Para peneliti diharapkan dapat mengembangkan dan meneliti lebih lanjut tentang hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Infrastruktur Pembangunan Daerah. 3. Bagi Masyarakat Dengan adanya penelitian ini masyarakat mengetahui hal-hal yang menjadi sumber-sumber pendapatan daearah dimana salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai Infrastruktur Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang.
74
DAFTAR PUSTAKA
Adi Priyo Hari, “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan PAD” (studi kasus kota/kabupaten se Jawa-Bali), 2004. Bachrul Elmi, “Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia”, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2002. BAPPENAS, “Percepatan Pembangunan Infrastruktur”, Bagian IV, 2008. B. Ricson Simarmata, “Strategi Pembangunan Daerah: Bagaimana Pemerintah Daerah Seharusnya?”, 2008. Dewi Elita, “Identifikasi Sumber-sumber PAD dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah”, Digilib USU, 2002. Ermaya Suradinata, “Manajeman Pemerintah dan Otonomi Daerah”, Bandung: Ramadhan, 1998. Josef Riwu Kaho, “Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 1991. Lutfi Achmad, “Evolusi Penarikan Pajak Daerah di Indonesia: Suatu Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pajak Daerah Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Universitas Indonesia, 2006. Mardiasmo, Perpajakan, Yogyakarta: Andi Ofset, 2009. Mitra Pustaka UNTIRTA: “Strategi Meningkatkan PAD”, 2010. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 tahun 2009, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2006-2011. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi pada Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peratutan Pemerintah No 66 Tahun 2001 Tentang Jenis-jenis Retribusi Daerah.
75
Priyatno Duwi, 2008, “Mandiri Belajar SPSS (statistical Product and Service Solution untuk Analisis Data & Uji Statistik”), cetakan ke 2, Yogyakarta: Media Kom, 2008. Profil Kelembagaan ( perangkat daerah Kabupaten Pemalang ). SETDA Kabupaten Pemalang 2009 R Sitompul, “Keuangan Negara”, Jakarta: Erlangga, 1996. Saiful Rahman Yuniarto, “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, Jakarta, 2009. Sofwani Ahmad, “Mobilisasi sumber-sumber PAD dalam rangka pembangunan daerah” (studi kasus kabupaten Muara Enim), 2002. Solihin Dadang, “Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses”, Jakarta, 2005. Suandy Erly, “Perpajakan”, Jakarta: Salemba Empat, 2006. Susanto, “Kontribusi PAD Terhadap Besarnya Belanja Pembangunan Daerah” (studi kasus Kota Pemalang), 2005. Umar Husein, “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”, PT Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2008. Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang No 25 Tahun 1999 Tentang Lain-lain PAD yang Sah. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Daerah Otonom. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Undang-Undang No 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Wikipedia, “Otonomi Daerah di Indonesia”, 2010. www.bataviase.co.id, “Benahi Infrastruktur Daerah Tertingga”, Business News, 2009.
76
Tabel 4.2 Infrastruktur Pembangunan Daerah Uraian A. Dinas Pendidikan 1. Pembangunan sekolah untuk usia dini 2. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum SMP 3. Pembangunan perpustakaan sekolah dasar 4. Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs 5. Pembangunan gedung sekolah menengah 6. Penambahan ruang kelas menengah 7. Pembangunan labroratorium dan ruang pratikum untuk sekolah menengah 8. Pembangunan perpustakaan sekolah menengah B. Dinas Kesehatan 1. Pembangunan puskesmas 2. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 3. Program untuk peningkatan sarana dan prasarana RSUD C. Dinas Pekerjaan Umum 1. Pembangunan jalan dan jembatan 2. Pembangunan saluran drainase 3. Pembangunan/peningkatan infrastruktur 4. Pembangunan infrastruktur desa 5. Pembangunan jaringan air bersih/air minum 6. Pembangunan sumur-sumur air tanah 7. Perbaikan perumahan karena bencana alam 8. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 9. Pembangunan embung dan penampungan air lainnya D. Dinas Perhubungan 1. Pembangunan gedung terminal 2. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 3. Pembangunan parkir dan rest area 4. Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi TOTAL Sumber: BAPPEDA Pemalang
2007 (Rp) 530.147.000 604.423.200 427.800.000 5.136.000.000 794.500.000 633.848.400 604.500.000 465.000.000 2.076.102.000 48.000.000 16.567.411.000 23.543.961.800 484.400.000 8.019.528.000 825.000.000 750.000.000 275.000.000 90.000.000 33.000.000 99.900.000
62.008.521.400
Tabel 4.5 Infrastruktur Pembangunan Daerah Uraian A. Dinas Pendidikan 1. Pembangunan sekolah untuk usia dini 2. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum SMP 3. Pembangunan perpustakaan sekolah dasar 4. Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs 5. Pembangunan gedung sekolah menengah 6. Penambahan ruang kelas menengah 7. Pembangunan labroratorium dan ruang pratikum untuk sekolah menengah 8. Pembangunan perpustakaan sekolah menengah B. Dinas Kesehatan 1. Pembangunan puskesmas 2. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 3. Program untuk peningkatan sarana dan prasarana RSUD B. Dinas Pekerjaan Umum 1. Pembangunan jalan dan jembatan 2. Pembangunan saluran drainase 3. Pembangunan/peningkatan infrastruktur 4. Pembangunan infrastruktur desa 5. Pembangunan jaringan air bersih/air minum 6. Pembangunan sumur-sumur air tanah 7. Perbaikan perumahan karena bencana alam 8. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 9. Pembangunan embung dan penampungan air lainnya C. Dinas Perhubungan 1. Pembangunan gedung terminal 2. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 3. Pembangunan parkir dan rest area 4. Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi TOTAL Sumber: BAPPEDA Pemalang
2008 (Rp) 2.260.500.000 10.640.849.500 7.628.310.000 500.000.000 4.746.377.000 3.539.251.000 295.000.000 215.000.000 260.000.000 120.000.000 245.862.000 -
30.451.149.500
Tabel 4.8 Infrastruktur Pembangunan Daerah Uraian A. Dinas Pendidikan 1. Pembangunan sekolah untuk usia dini 2. Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum SMP 3. Pembangunan perpustakaan sekolah dasar 4. Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs 5. Pembangunan gedung sekolah menengah 6. Penambahan ruang kelas menengah 7. Pembangunan labroratorium dan ruang pratikum untuk sekolah menengah 8. Pembangunan perpustakaan sekolah menengah B. Dinas Kesehatan 1. Pembangunan puskesmas 2. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 3. Program untuk peningkatan sarana & prasarana RSUD C. Dinas Pekerjaan Umum 1. Pembangunan jalan dan jembatan 2. Pembangunan saluran drainase 3. Pembangunan/peningkatan infrastruktur 4. Pembangunan infrastruktur desa 5. Pembangunan jaringan air bersih/air minum 6. Pembangunan sumur-sumur air tanah 7. Perbaikan perumahan karena bencana alam 8. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 9. Pembangunan embung dan penampungan air lainnya D. Dinas Perhubungan 1. Pembangunan gedung terminal 2. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 3. Pembangunan parkir dan rest area 4. Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi TOTAL Sumber: BAPPEDA Pemalang
2009 (Rp) 869.268.000 441.000.000 1.057.500.000 1.323.000.000 525.000.000 425.000.000 4.868.300.000 4.876.614.000
9.450.000 310.000.000 1.516.053.000 1.033.000.000 3.961.700.000 112.930.000 752.400.000 835.000.000 -
22.916.215.000
Uraian PENDAPATAN
Rekapitulasi Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007 (Dalam Satuan Rupiah) Realisasi Anggaran Target Anggaran Sampai Bulan Setelah Perubahan Desembet Tahun Tahun 2007 2007 659.965.625.000 686.287.450.612
PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perijinan Tertentu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Selisih Kurang (Lebih)
%
26.321.825.612
3,99
52.026.512.000 8.295.000.000 30.403.460.000 26.110.950.000 3.754.810.000 537.700.000 2.668.592.000 10.659.460.000
55.867.339.008 9.292.780.836 32.179.733.471 27.520.044.915 3.970.221.903 689.466.653 2.827.945.257 11.566.879.444
3.840.827.008 997.780.836 1.776.273.471 1.409.094.915 215.411.903 151.766.653 159.353.257 907.419.444
7,38 12,03 5,84 5,40 5,74 28,23 5,97 8,51
567.495.500.000
579.358.400.088
11.862.900.088
2,09
40.443.613.000
51.061.711.516
10.618.098.516
26,25
Uraian PENDAPATAN
Rekapitulasi Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 (Dalam Satuan Rupiah) Realisasi Target Anggaran Anggaran Sampai Setelah Perubahan Bulan Desembet Tahun 2008 Tahun 2008 728.278.846.000 757.055.740.510
PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perijinan Tertentu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Selisih Kurang (Lebih)
%
28.776.894.510
3,95
53.748.798.000 8.669.000.000 30.041.211.000 27.159.500.000 2.305.211.000 576.500.000 3.238.858.000 11.799.729.000
66.882.900.620 10.324.670.535 35.497.456.899 31.923.007.365 2.640.961.842 933.487.692 3.668.628.919 17.392.144.267
13.134.102.620 1.655.670.535 5.456.245.899 4.763.507.365 335.750.842 356.987.692 429.770.919 5.592.415.267
24,44 19,10 18,16 17,54 14,56 61,92 13,27 47,93
621.476.077.000
631.081.770.628
9.605.693.628
1,55
53.053.971.000
59.091.069.262
6.037.098.262
11,38
Uraian PENDAPATAN
Rekapitulasi Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009 (Dalam Satuan Rupiah) Realisasi Anggaran Target Anggaran Sampai Bulan Setelah Perubahan Desembet Tahun Tahun 2009 2009 790.930.142.000 829.065.372.640
PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perijinan Tertentu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Selisih Kurang (Lebih)
%
38.135.230.640
69.871.265.000 10.596.000.000 32.030.001.000 27.921.256.000 3.407.745.000 701.000.000 5.494.290.000 21.750.974.000
81.767.174.628 11.782.513.235 39.554.382.955 33.816.778.629 4.685.383.176 1.052.221.150 5.769.654.510 24.660.623.928
11.895.909.628 1.186.513.235 7.524.381.955 5.895.522.629 1.277.638.176 351.221.150 275.364.510 2.909.649.928
4,82 17,03 11,20 23,49 21,11 37,49 50,10 5,01 13,38
680.608.113.000
700.946.926.606
20.338.813.606
2,99
40.450.764.000
46.351.271.406
5.900.507.406
14,59
¾ Hasil Korelasi Tahun 2007 Tabel 4.3 Correlations Pendapatan Asli
Infrastruktur
Daerah
Pembangunan Daerah
pendapatan asli daerah
Pearson Correlation
1
-.148
Sig. (2-tailed)
.852
N infrastruktur pembangunan
Pearson Correlation
daerah
Sig. (2-tailed)
4
4
-.148
1
.852
N
4
4
Sumber: Olah Data SPSS ¾ Hasil Korelasi Tahun 2008 Tabel 4.6 Correlations Pendapatan Asli
Infrastruktur
Daerah
Pembangunan Daerah
pendapatan asli daerah
Pearson Correlation
1
Sig. (2-tailed) N
.382 4
3 1
infrastruktur pembangunan
Pearson Correlation
.825
daerah
Sig. (2-tailed)
.382
N
Sumber: Olah Data SPSS
.825
3
3
¾ Hasil Korelasi Tahun 2009 Tabel 4.9 Correlations Pendapatan Asli
Infrastruktur
Daerah
Pembangunan Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Pearson Correlation
1
.694
Sig. (2-tailed)
.512
N
4
3 1
Infrastruktur Pembangunan
Pearson Correlation
.694
Daerah
Sig. (2-tailed)
.512
N
3
3
Sumber: Olah Data SPSS
¾ Hasil Korelasi dari TAhun 2007-2009 Tabel 4.10 Correlations Pendapatan Asli
Infrastruktur
Daerah
Pembangunan Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Pearson Correlation
1
Sig. (2-tailed) N
12
12 1
Pearson Correlation
.048
Daerah
Sig. (2-tailed)
.883
Sumber: Olah Data SPSS
.883
Infrastruktur Pembangunan
N
.048
12
12
