1
ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI SEKTOR PERTANIAN PADA KBMT IBAADURRAHMAN, CIAWI, BOGOR
SITI SARAH ANJANI
DEPARTEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2013
2
3
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah bagi Sektor Pertanian pada KBMT Ibaadurrahman, Ciawi, Bogor” adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal dan dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor. Bogor, Mei 2013
Siti Sarah Anjani NIM H34090074
4
ABSTRAK SITI SARAH ANJANI. Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah bagi Sektor Pertanian pada KBMT Ibaadurrahman, Ciawi, Bogor. Dibimbing oleh LUKMAN M. BAGA. Salah satu permasalahan utama pada sektor pertanian adalah lemahnya permodalan. Karakteristik usaha pertanian yang memiliki banyak risiko dan ketidakpastian menyebabkan minat lembaga keuangan untuk mendanai usaha sektor pertanian sangat rendah. Sektor pertanian membutuhkan sistem pembiayaan yang fleksibel dan bersifat bagi hasil. Koperasi Baitul Maal wa Tamwil (KBMT) Ibaadurrahman merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis peran KBMT Ibaadurrahman sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial, mengidentifikasi dan menganalisis penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian dan menganalisis efektivitas pembiayaan syariah pada sektor pertanian. Efektivitas pembiayaan dinilai secara langsung berdasarkan persepsi nasabah. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian ini yaitu KBMT Ibaadurrahman secara umum berperan dalam membantu menyediakan permodalan usaha, meningkatkan motivasi berusaha, dan meningkatkan kesejahteraan nasabah. Penyebab rendahnya penyaluran pembiayaan syariah pada sektor pertanian yaitu karena kurangnya sosialiasi, illiteracy financial yang dialami petani, sistem pembayaran yang kurang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan petani, dan adanya keengganan dari pihak KBMT Ibaadurrahman untuk menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian yang dinilai berisiko cukup tinggi. Pembiayaan syariah pada sektor pertanian yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman sudah dapat dikatakan efektif. Kata kunci: baitul maal wa tamwil (BMT), efektivitas sektor pertanian
pembiayaan
syariah,
ABSTRACT SITI SARAH ANJANI. Effectiveness Analysis of Sharia Financing for Agricultural Sector at KBMT Ibaadurrahman, Ciawi, Bogor. Supervised by LUKMAN M. BAGA. One of the main problems in agricultural development is the weakness of capital support. High risk and uncertainty characteristics of agribusiness cause financial institution willingness to finance agribusiness very low. The agricultural sector need flexible finance mainly in the term of profit and loss sharing such as islamic finance.Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Ibaadurrahman is one of Islamic Microfinance in Indonesia. The aims of this research are to identify and to analyze role of BMT Ibaadurrahman as islamic financial and social institution, to identify and to analyze the distribution of financing to agricultural sector, and to analyze
5
effectiveness of islamic financing at agricultural sector. This financing effectiveness is measured directly by customers. The data will be processed by scoring method using Likert scale. Generally, the result from this research are KBMT Ibaadurrahman has role to help finance for many entrepreneurmicro industrial, to motivate and increase prosperity of customer. Some reasons of low distribution sharia financing in agriculture are less of socialization, low of farmers interest to apply financial help cause by illiteracy financial, unsynchron term of payment with their business, and also high risk for BMT to give financing for agricultural sector. In conclusion, KBMT Ibaadurrahman is effective to accomodate sharia financing for agricultural sector. Key words: agricultural sector, baitul maal wa tamwil (BMT), effectiveness of islamic finance
6
7
ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI SEKTOR PERTANIAN PADA KBMT IBAADURRAHMAN, CIAWI, BOGOR
SITI SARAH ANJANI
Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Agribisnis
DEPARTEMEN AGRIBISNIS FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2013
8
9
Judul Skripsi Nama NRP
: Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah bagi Sektor Pertanian pada KBMT Ibaadurrahman, Ciawi, Bogor : Siti Sarah Anjani : H34090074
Disetujui oleh
Ir Lukman M. Baga. MAEc Pembimbing
Diketahui oleh
Dr Ir Nunung Kusnadi. MS Ketua Departemen
Tanggal Lulus:
10
PRAKATA Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Januari 2013 sampai Februari 2013 ini ialah pembiayaan syariah, dengan judul Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah bagi Sektor Pertanian pada KBMT Ibaadurrahman, Ciawi, Bogor. Terima kasih Penulis ucapkan kepada Bapak Ir Lukman M. Baga. MAEc selaku dosen pembimbing, Bapak Ridha Nugraha. MEI selaku pimpinan KBMT Ibaadurrahman yang telah memberikan perizinan, saran dan masukan bagi penelitian ini, serta rekan-rekan Agribisnis atas saran, ide, dan dukungannya. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu, Ayah, serta seluruh keluarga atas do’a dan kasih sayangnya. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat. Amin. Bogor, Mei 2013
Siti Sarah Anjani
11
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL
ix
DAFTAR GAMBAR
x
PENDAHULUAN
1
Latar Belakang
1
Perumusan Masalah
4
Tujuan Penulisan
5
Manfaat Penelitian
5
Ruang Lingkup Penelitian
5
TINJAUAN PUSTAKA
6
Prospek Pembiayaan Syariah pada Sektor Pertanian
6
Peran BMT dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat
7
Efektivitas Pembiayaan
10
KERANGKA PEMIKIRAN
10
Kerangka Pemikiran Teoritis
10
Kerangka Pemikiran Operasional
14
METODE PENELITIAN
16
Lokasi dan Waktu Penelitian.
16
Jenis dan Sumber Data
16
Metode Pengumpulan Data
16
Metode Penentuan Sampel
17
Metode Pengolahan dan Analisis Data
17
GAMBARAN UMUM KBMT IBAADURRAHMAN
20
Sejarah Pendirian KBMT Ibaadurrahman
20
Kelembagaan dan Susunan Organisasi
20
Partisipasi Program Baitul Maal
23
Produk-Produk Pembiayaan Syariah KBMT Ibaadurrahman
23
Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Syariah KBMT Ibaadurrahman
24
HASIL DAN PEMBAHASAN
27
Kegiatan Pembinaan KBMT Ibaadurrahman kepada Nasabah
27
Kondisi Mitra dan Jumlah Penyaluran Pembiayaan
28
berdasarkan Akad Identifkasi Penyebab Rendahnya Pembiayaan Syariah pada Sektor Pertanian
30
12
Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah
36
SIMPULAN DAN SARAN
42
Simpulan
42
Saran
43
DAFTAR PUSTAKA
44
RIWAYAT HIDUP
46
DAFTAR TABEL 1
Peluang pembiayaan di masing-masing subsektor pertanian
2
Perbandingan konvensional
3
Matriks metode analisis data penelitian
18
4
Persyaratan pengajuan pembiayaan KBMT Ibaadurrahman
26
5
Persentase penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor usaha pada KBMT Ibaadurrahman tahun 2012
28
6
Jumlah penyaluran pembiayaan KBMT Ibaadurrahman berdasarkan akad
29
7
Sumber permodalan KBMT Ibaadurrahman
30
8
Pengetahuan petani responden tentang lembaga keuangan
31
9
Keaktifan petani responden dalam mengajukan pembiayaan kepada lembaga keungan
32
10
Sumber permodalan petani
33
11
Alasan petani tidak mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan
34
12
Jumlah nasabah responden dalam menanggapi pelaksanaan tahap pengajuan pembiayaan pada KBMT Ibaadurrahman tahun 2013
36
13
Jumlah nasabah responden dalam menanggapi pelaksanaan tahap pencairan pembiayaan pada KBMT Ibaadurrahman tahun 2013
38
14
Jumlah nasabah responden dalam menanggapi pelaksanaan tahap pemanfaatan pembiayaan pada KBMT Ibaadurrahman tahun 2013
39
15
Jumlah nasabah responden dalam menanggapi pelaksanaan tahap pengembalian pembiayaan pada KBMT Ibaadurrahman tahun 2013
40
16
Jumlah nasabah responden dalam menanggapi dampak pembiayaan pada KBMT Ibaadurrahman tahun 2013
41
pembiayaan
sistem
syariah
dengan
7 11
13
17
Rekapitulasi tanggapan nasabah responden terhadap pembiayaan yang diberkan oleh KBMT Ibaadurrahman tahun 2013
42
DAFTAR GAMBAR 1
Kerangka pemikiran operasional
15
2
Struktur organisasi KBMT Ibaadurrahman
22
3
Mekanisme pengajuan pembiayaan KBMT Ibaadurrahman
25
14
PENDAHULUAN Latar Belakang Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran strategis bagi masyarakat dan pemerintah. Sektor pertanian menempati urutan pertama sebagai sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar yaitu 35.09% (Badan Pusat Statistik 2013). Selain itu, sektor pertanian mampu memberikan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) bagi negara sebesar 14.44% (BPS 2013). Jika dilihat dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor pertanian, hal tersebut tidak sebanding dengan banyaknya penyerapan tenaga kerja yang ada pada sektor ini. Sektor pertanian merupakan sektor yang dinilai memiliki risiko yang cukup tinggi. Pada sektor ini, komoditi dan produk yang dihasilkan memiliki sifat bulky dan voluminous serta sangat bergantung pada faktor alam seperti cuaca dan kondisi lahan. Menurut Hidayat (2009)1, keterbatasan akses permodalan juga menjadi salah satu permasalahan bagi para pelaku usaha di sektor pertanian. Kurangnya permodalan menyebabkan para pelaku usaha di sektor pertanian sulit untuk meningkatkan skala usahanya. Berbagai kelemahan pada sektor pertanian seharusnya didukung oleh suatu sistem permodalan yang memadai dan berpihak pada sektor ini. Kredit yang selama ini diberikan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan konvensional seperti Kredit Usahatani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan sebagainya ternyata tidak membawa perubahan bagi peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya petani yang tidak dapat melunasi kredit tersebut akibat penerapan bunga yang tinggi dan lemahnya akses permodalan petani (Anonim 2005). Selain itu, ketidakefektifan kredit pertanian selama ini disebabkan oleh adanya gap dalam “ruang usaha” antara peminjam modal dengan penyedia modal (Ashari dan Saptana 2005) Berbagai kelemahan dalam sistem kredit yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan selama ini seharusnya dapat dievaluasi dan dicari alternatif pembiayaan lain yang lebih sesuai untuk digunakan pada sektor pertanian. Sistem kredit atau pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan maupun pemerintah harus disesuaikan dengan karakteristik khas yang dimiliki oleh sektor pertanian. Salah satu solusi bagi permasalahan sistem pembiayaan tersebut adalah sistem pembiayaan syariah. Konsep pembiayaan syariah sangat fleksibel terutama pada pembagian keuntungan maupun kerugian (profit and loss sharing) dalam berusaha (Sutawi 2008). Praktik kegiatan bisnis yang berlandaskan prinsip syariah sebenarnya sudah sejak lama diterapkan oleh para petani di Indonesia seperti sistem maro dan mertelu. Hal ini menjadikan penerapan prinsip pembiayaan syariah pada sektor 1
Hidayat, Tony. Harian Umum PELITA, September 2009. BMT : Membangun Perekonomian Desa.
2
pertanian nampaknya bukanlah menjadi hal yang menyulitkan petani, namun memberikan keuntungan yang lebih besar bagi mereka dan keadilan yang lebih merata bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan sistem syariah pada lembaga keuangan khususnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sampai saat ini sudah diterapkan di Indonesia dengan berbagai macam bentuk. LKM yang menerapkan sistem syariah dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Menurut Bank Indonesia (2007), LKMS dapat berbentuk bank maupun nonbank. Lembaga yang termasuk dalam LKMS bentuk bank adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sedangkan lembaga yang termasuk dalam LKMS bentuk nonbank yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang fokus terhadap pengembangan usaha mikro sehingga sesuai dengan karakteristik usaha di sektor pertanian. Karakteristik yang dimiliki oleh BMT menjadikan lembaga keuangan mikro syariah ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Hal ini menyebabkan BMT menjadi lembaga keuangan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan permodalan di sektor pertanian1. Keunggulan BMT tersebut yaitu: 1. BMT memiliki dasar hukum operasional yakni Al Qur’an dan Al Hadist sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT dan nilai dasar seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. 2. BMT mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. 3. Adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah sehingga dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. 4. Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam BMT akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengamalan ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. 5. Adanya fasilitas pembiayaan (Al Mudharabah dan Al Musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini memberikan kelonggaran physichologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan bersungguhsungguh. 6. Adanya fasilitas pembiayaan (Al Murabahah dan Al Ba’i Bitsaman Ajil) yang lebih mengutamakan kelayakan usaha daripada jaminan (colateral) sehingga baik pengusaha maupun bukan pengusaha mempunyai jaminan kesempatan yang luas untuk berusaha. 7. Tersedia pembiayaan (Qardul Hasan) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun, kecuali biaya yang dipergunakan sendiri, seperti: bea materai, biaya notaris, dan sebagainya. Dana fasilitas ini diperoleh dari pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. 8. Sistem bagi hasil yang diterapkan sebagai pengganti bunga menyebabkan tidak adanya diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan pada kemampuan ekonominya.
3
Jika dilihat dari fungsinya, BMT berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga keuangan. BMT bertindak sebagai amil dalam menjalankan misi sosialnya dengan cara menghimpun sejumlah dana berupa dana zakat, infak, dan sedekah yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk konsep peminjaman kebajikan (Qardhul Hasan). Model peminjaman seperti ini tidak akan menyebabkan BMT mengalami risiko kerugian dari kredit macet karena dana yang dipinjamkan tersebut merupakan murni pinjaman dan tidak ada pembagian keuntungan di dalamnya. Nasabah selaku peminjam pun tidak akan dibebankan oleh berapa banyak persentase atau proporsi keuntungan yang harus dibayarkan kepada BMT. Fungsi BMT sebagai lembaga keuangan yaitu melakukan kegiatan simpan pinjam dan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi. Jumlah BMT yang ada di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Hingga tahun 2012, terdapat 3 900 BMT yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Lampung, dan Sulawesi Tenggara2. Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama, kesadaran syariah masyarakat yang semakin meningkat. Kedua, kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi dan pemberitaan media yang semakin luas. Ketiga, lembaga-lembaga mezzo yang membuat regulasi bagi BMT dan melakukan pengawasan serta kegiatan lain seperti training yang semakin tertata. Keempat, kepercayaan lembaga perbankan dan pemerintah untuk melakukan linkage program3. Adanya peningkatan jumlah BMT seiring dengan peningkatan jumlah total aset yang dimiliki BMT. Pada tahun 2005, seluruh aset 96 BMT yang menjadi anggota asosiasi BMT seluruh Indonesia (ABSINDO) mencapai Rp364 miliar dan pada tahun 2006 jumlah aset tumbuh menjadi Rp458 miliar. Hingga akhir tahun 2011, jumlah aset mencapai Rp3.6 triliun dari 206 BMT yang bergabung ke dalam ABSINDO2. Peningkatan kuantitas BMT baik dari segi jumlah unit maupun jumlah total aset seharusnya diiringi oleh peningkatan kualitas BMT yang dapat dilihat dari efektivitas penyaluran pembiayaan syariah pada BMT. Efektivitas pembiayaan suatu lembaga keuangan menjadi suatu hal yang sangat penting terutama bagi masyarakat ekonomi lemah. Tercapainya suatu efektivitas pembiayaan dari sebuah lembaga keuangan akan berdampak positif bagi nasabah BMT, diantaranya akan meningkatkan kesejahteraan nasabah melalui peningkatan skala usaha, peningkatan pendapatan, dan peningkatan nilai aset. Sementara itu, dampak positif bagi BMT yaitu terjaminnya kegiatan pembiayaan karena perputaran modal yang lancar. Keefektifan pembiayaan syariah diharapkan mampu memberikan peran yang lebih besar bagi perkembangan sektor pertanian.
2
http://www.tempo.co/read/news/2012/11/07/089440268/Aset-BMT-Tumbuh-Signifikan [diunduh2013 Januari 4]
3
Suharto, Saat. 2011. Perkembangan BMT Tahun 2011. [Internet]. [diunduh 2013 Januari 4]. http://www.tamzis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=9
4
Perumusan Masalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro berbasis sistem syariah. Pada prinsipnya, BMT berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mampu menjangkau masyarakat kecil yang membutuhkan dana bagi pengembangan usahanya di berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor pertanian. Akses permodalan yang mudah dilakukan oleh para pelaku usaha di sektor pertanian akan meningkatkan motivasi mereka untuk terus mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Koperasi Baitul Maal wa Tamwil (KBMT) Ibaadurrahman merupakan salah satu BMT yang mampu menyalurkan produk pembiayaannya pada sektor pertanian. KBMT Ibaadurrahman merupakan BMT yang berdiri pada tahun 1995 dan terletak di Kabupaten Bogor. Nasabahnya tersebar di beberapa kecamatan di Bogor, diantaranya Kecamatan Ciawi, Cijeruk, dan Cigombong. Adapun produk pembiayaan yang tersedia diantaranya Mudharabah (akad bagi hasil) dan Murabahah (akad jual beli). Pembiayaan yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman rata-rata disalurkan ke sektor perdagangan, industri rumah tangga, dan sektor pertanian. Jumlah pembiayaan yang disalurkan KBMT Ibaadurrahman pada sektor pertanian (tanaman, ternak, ikan) hanya 15%, selebihnya didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Rendahnya penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian disebabkan pihak KBMT Ibaadurrahman tidak memfokuskan penyaluran pembiayaannya pada sektor-sektor tertentu, seperti sektor pertanian. Menurut pimpinan KBMT Ibaadurrahman, mereka tidak memprogramkan penyaluran pembiayaan yang dikhususkan pada sektor pertanian. Selain itu, pihak KBMT Ibaadurrahman merasa belum berani menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian karena risiko yang dinilai cukup tinggi pada sektor pertanian. Pihak KBMT Ibaadurrahman selalu memberikan pelayanan pembiayaan kepada calon nasabah yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan tanpa melihat latar belakang usahanya. Namun, apabila ada pihak lembaga keuangan lain maupun pemerintah yang bermaksud bekerja sama dengan pihak KBMT Ibaadurrahman untuk menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian, pihak KBMT Ibaadurrahman menyatakan siap melaksanakan program tersebut. Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurahman selama ini sudah dapat dikatakan baik. Hal ini karena setiap kegiatan pembiayaan yang dilaksanakan selalu diiringi dengan adanya kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pihak KBMT kepada para nasabah. Namun, berbagai kegiatan tersebut nampaknya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pemerataan penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian. Terdapat kesenjangan penyaluran pembiayaan syariah, khususnya pada sektor pertanian sehingga perlu dilakukan evaluasi terkait dengan efektivitas penyaluran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman pada sektor pertanian. Hal lain yang perlu dikaji yaitu mengenai proporsi penyaluran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman pada sektor pertanian. Hal ini perlu dievaluasi terkait dengan kinerja dari pengelolaan penyaluran pembiayaan apabila terjadi kesenjangan di antara sektor yang dibiayai oleh KBMT seperti sektor pertanian, perdagangan, maupun jasa. Terdapat beberapa permasalahan pada penelitian ini berdasarkan permusan masalah yang telah diuraikan, yaitu:
5
1. Bagaimanakah peran KBMT Ibaadurrahman dalam membantu menyelesaikan permasalahan permodalan bagi para nasabah khususnya yang bergerak pada sektor pertanian? 2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KBMT Ibaadurrahman untuk dapat menyalurkan pembiayaan syariah pada sektor pertanian secara optimal? 3. Apakah skim pembiayaan syariah yang diterapkan oleh KBMT Ibaadurrahman pada sektor pertanian sudah berjalan efektif?
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Mengidentifikasi dan menganalisis peran KBMT Ibaadurrahman dalam membantu menyelesaikan permasalahan permodalan bagi para nasabah khususnya yang bergerak dalam sektor pertanian. 2. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KBMT Ibaadurrahman untuk dapat menyalurkan pembiayaan syariah pada sektor pertanian secara optimal. 3. Menganalisis efektivitas skim pembiayaan syariah yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman pada sektor pertanian.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu: 1. Bagi penulis, dapat memperkaya ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh di masa perkuliahan khususnya tentang pembiayaan syariah. 2. Bagi KBMT Ibaadurrahman, dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan terkait peningkatan pelayanan kepada para nasabah khususnya yang bergerak pada sektor pertanian dalam penerapan skim pembiayaan syariah yang efektif.
Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengkaji pembiayaan yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman pada sektor pertanian. Pembiayaan syariah untuk sektor pertanian merupakan bagian pembiayaan yang dilakukan terhadap subsektor on-farm (budidaya) pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan menggunakan pola syariah. Penelitian ini menganalisis efektivitas pemanfaatan skim pembiayaan syariah yang telah dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman serta manfaat yang dirasakan oleh para nasabah/petani setelah melakukan pembiayaan syariah pada KBMT Ibaadurrahman. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa penyebab rendahnya penyaluran pembiayaan syariah pada sektor pertanian yang dapat dilihat dari pihak KBMT Ibaadurrahman maupun petani di sekitar lokasi KBMT Ibaadurrahman.
6
TINJAUAN PUSTAKA Prospek Pembiayaan Syariah pada Sektor Pertanian Sistem pembiayaan syariah kini mulai berkembang dalam dunia perekonomian di Indonesia. Sistem pembiayaan syariah telah banyak digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat. Namun, mereka belum paham dan mengenali secara jelas mengenai sistem yang mereka gunakan selama ini. Sistem pembiayaan syariah yang telah dipakai oleh masyarakat Indonesia biasanya diterapkan pada sektor pertanian seperti sistem maro dan mertelu. Sistem tersebut menerapkan sistem pembagian keuntungan dari hasil panen antara pemilik lahan dengan penggarap lahan. Pembiayaan syariah bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi serta distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, begitu pula jika diterapkan pada sektor pertanian. Lembaga keuangan syariah berpeluang untuk bersinergi dengan sektor pertanian melalui kerja sama pembiayaan (Anonim 2005). Menurut Ashari dan Saptana (2005), ada beberapa hal yang melandasi prospek pembiayaan syariah untuk sektor pertanian, yaitu: 1. Karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian. Skim pembiayaan syariah terutama bagi hasil, sangat sesuai dengan sifat bisnis pertanian sehingga lebih memberikan rasa keadilan. 2. Skim pembiayaan syariah sudah dipraktikkan secara luas oleh petani di Indonesia. Secara budaya masyarakat petani sudah mengenal model pembiayaan yang menyerupai sistem syariah seperti sistem maro dan mertelu. Petani akan lebih mudah dan cepat memahami konsep pembiayaan syariah karena secara historis maupun faktual skim tersebut pernah atau masih dipraktikkan. 3. Luasnya cakupan usaha di sektor agribisnis/pertanian. Semua subsistem agribisnis memungkinkan untuk menggunakan pembiayaan dengan model syariah, demikian juga dilihat dari ragam komoditas. 4. Produk pembiayaan syariah cukup beragam. 5. Tingkat kepatuhan petani dan karakteristik petani yang positif. Pertanian banyak digeluti oleh petani kecil di pedesaan yang cukup taat beragama. Adanya skim pembiayaan yang sesuai dengan ajaran agama diharapkan secara emosional akan mempermudah petani dalam menerima sistem pembiayaan syariah. 6. Usaha di sektor pertanian merupakan bisnis riil. Hal ini sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah yang menitikberatkan pada pembiayaan sektor riil dan justru melarang pembiayaan sektor yang spekulatif.
7
7. Mengandung nilai yang bersifat universal dan tidak eksklusif sehingga akan mempermudah penerimaan konsep pembiayaan syariah oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, dan golongan. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Pembiayaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian pada tahun 2011, terdapat beberapa pola pembiayaan yang telah dibentuk sehingga dapat menjadi rujukan bagi para pelaku usaha pertanian dalam menetapkan bentuk pembiayaan yang lebih sesuai bagi setiap usaha di berbagai subsektornya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan syariah sangat fleksibel diterapkan pada semua subsektor agribisnis/pertanian. Data mengenai pola-pola pembiayaan syariah pada sektor pertanian dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 Peluang pembiayaan di masing-masing sub-sektor pertaniana Proses/subsistem
Jenis kegiatan usaha - Penyediaan lahan - Penyediaan pupuk dasar - Penyediaan benih
Hulu
- Penyediaan pestisida/fungisida
Akad pembiayaan Ijarah (prinsip sewa) 1. Murabahah 2. Istishna 3. Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)
- Penyediaan alsin (traktor) - Alat tanam/semprot Budidaya
- Penyediaan pupuk/obat-obatan - Pengairan intensif - Pemasaran
Hilir
Penyediaan alsin pascapanen dan pengolahan
Seluruh proses produksi (hulu-hilir) a
Sumber:
Permodalan perkongsian (pelaku usaha dan lembaga keuangan) Permodalan sepenuhnya lembaga keuangan
1. Murabahah 2. Istishna 1. Murabahah 2. Istishna Musyaqoh 1. Salam 2. Murabahah 1. Murabahah 2. Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) 3. Istishna Musyarakah Mudharabah
Direktorat Pembiayaan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (2011)
Peran BMT (Baitul Maal wa Tamwil) dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat BMT merupakan lembaga keuangan yang memiliki ruang gerak, kemudahan, dan kecepatan transaksi yang dapat menyaingi rentenir namun dengan biaya pinjaman yang lebih murah. Berbeda dengan bank konvensional, BMT memiliki kedekatan yang cukup baik dengan para nasabah. BMT berusaha meningkatkan kesejahteraan nasabahnya dengan melakukan pembiayaan dan
8
pendampingan usaha kepada nasabah. Dengan prinsip bagi hasil, BMT diharapkan dapat memberikan pembiayaan dengan lebih adil terhadap nasabah. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) berperan dalam pemberdayaan usaha mikro dengan lebih menekankan setiap pembiayaan yang disalurkannya untuk para pelaku usaha mikro yang produktif dengan proporsi penyaluran pembiayaan sekitar 60% untuk sektor perdagangan kemudian diikuti industri rumahan dan subsektor on-farm agribisnis4. Pembiayaan produktif pada BMT mampu memberikan kesempatan dan motivasi kepada para pelaku usaha mikro untuk terus berusaha demi memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga berperan melindungi nasabah dari kemiskinan, baik miskin harta maupun miskin akan kepercayaan diri untuk hidup yang lebih baik melalui usaha. Selain itu, Farida (2007) mengungkapkan bahwa BMT berperan dalam pemberdayaan usaha mikro. Pemberdayaan adalah usaha suatu lembaga atau perkumpulan untuk membantu seseorang atau suatu masyarakat untuk hidup lebih baik. BMT bertindak sebagai LKMS yang mampu memberdayakan masyarakat sekitar yang berpendidikan rendah dan berpenghasilan rendah. Posisi BMT sangat strategis sebagai lembaga yang memberikan layanan bagi usaha mikro dan kecil di daerah. BMT berbasis perkumpulan masyarakat atau koperasi sehingga mampu menjangkau masyarakat terbawah3. Pembiayaan yang dilakukan BMT rata-rata sekitar Rp3.2 juta per nasabah, menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mampu menyentuh strata paling bawah dalam struktur masyarakat dengan sangat efektif. Pembiayaan sebesar itu juga efektif mengentaskan kemiskinan karena terdapat 42 juta masyarakat kelas bawah masih tidak berani mengajukan pembiayaan kepada bank disebabkan oleh sejumlah persyaratan yang memberatkan calon nasabah yang berprofesi sebagai petani, seperti kepemilikan NPWP, agunan, dan prosesnya yang lama4. Selain itu, bank juga tidak mau memberi pinjaman kepada nasabah yang berpenghasilan hanya US$ 10 per hari sedangkan BMT masih bersedia memberikan pinjaman kepada nasabah yang berpenghasilan US$ 2 per hari5. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti BMT memiliki 5 tahapan utama dalam menjalankan aktivitasnya. Program tersebut antara lain (Mughni 2008): 1. Program Charity, yaitu program bantuan langsung kepada fakir miskin sebagai program sosial. Dana yang digunakan berasal dari dana himpunan zakat, infak, dan sedekah. 2. Program pinjaman. Pada program ini, pihak BMT menggunakan akad Qardh yaitu pemberian pinjaman tanpa adanya tambahan maupun jaminan kepada pihak BMT. Selain itu, pihak BMT juga memberikan keleluasaan kepada penerima pinjaman untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhannya.
4
http://koran.republika.co.id/koran/17/148728/Krisis_SDM_BMT_Mengancam_di_2013 [diunduh 2013 Januari 4]
5
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/12/06/28/m6byym-bmt-tak-takut bersaing-dengan-bank-syariah [diunduh 2013 Januari 4]
9
3. Program financing atau pembiayaan. Program ini adalah tahapan lanjutan yang dilakukan oleh pihak BMT kepada masyarakat setelah memberikan bantuan tunai dan pinjaman Qardh. Program ini bertujuan untuk mendidik kaum miskin untuk berusaha hidup lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan melakukan kegiatan dan usaha dengan memanfaatkan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT. Diharapkan, dengan adanya program ini kaum miskin mampu meningkatkan taraf hidupnya dan mendapatkan penghasilan tambahan. 4. Progam saving dan investment. Program ini merupakan program lanjutan dari program pembiayaan setelah masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan dan mampu menyisihkan pendapatannya untuk disimpan dalam bentuk tabungan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak boros dan konsumtif ketika mendapatkan dana lebih. 5. Micro insurance. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat saling menanggung (risk sharing) sebagai wujud dan bentuk lain dari kepedulian kepada orang miskin lainnya. Pada program ini pihak BMT bisa menampung dana mikro asuransi dan mengelolanya serta memudahkan proses tanggungan atau jaminan. Dengan demikian, terwujudlah perasaan saling berbagi suka maupun duka diantara kaum miskin maupun dhuafa. Kelima program tersebut harus menjadi penggerak dan merupakan ciri khas BMT di masyarakat. Jika BMT hanya berfokus pada program financing dan saving, hal tersebut tidak ada bedanya dengan micro banking yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Pembentukan LKMS seperti BMT sangat berperan dan bermanfaat bagi para pelaku usaha mikro maupun bagi kepentingan pembangunan ekonomi makro, yaitu (Yuli 2008): Pertama, mengembangkan peran pelaku usaha mikro dan kecil sebagai salah satu pilar ekonomi daerah secara lebih cepat; Kedua, menciptakan rasa tanggung jawab bersama di antara pelaku usaha; Ketiga, mengamankan dana investor walaupun para pelaku usaha secara pribadi tidak mempunyai jaminan dan terjaminnya keberlangsungan pemupukan modal di masa berikutnya; Keempat, menciptakan kader pimpinan di antara para pelaku usaha yang tangguh dan berkualitas; Kelima, menumbuhkan rasa memiliki dan disiplin; Keenam, menciptakan pelaku usaha yang tangguh dan berkualitas; Ketujuh, biaya untuk melakukan analisis pembiayaan bagi lembaga keuangan akan menjadi lebih murah. Selain bermanfaat pada pembangunan ekonomi makro, keberadaan BMT juga bermanfaat bagi pribadi pelaku usaha mikro dan kecil, yakni sebagai berikut (Yuli 2008): Pertama, menciptakan kebersamaan dan keterbukaan sehingga melahirkan rasa kekeluargaan; Kedua, menciptakan keberanian mengungkapkan pendapat, mengoreksi pimpinan, belajar berdemokrasi, dan kontrol otomatis; Ketiga, menanamkan disiplin, tanggung jawab, rasa percaya diri, dan harga diri pelaku usaha mikro dan kecil; Keempat, mempersiapkan pelaku usaha menjadi pemimpin di masa depan; Kelima, menumbuhkan rasa memiliki dan disiplin; Keenam, seluruh pelaku usaha dalam satu kelompok akan memperoleh layanan yang standar; Ketujuh, biaya analisis kredit yang lebih rendah dari lembaga keuangan akan dapat menekan biaya produksi, sehingga memberi peluang untuk memperoleh laba usaha yang lebih besar bagi pelaku usaha.
10
Efektivitas Pembiayaan Pembiayaan adalah istilah dalam sistem keuangan syariah untuk lembaga keuangan syariah baik itu mikro maupun makro dalam menyalurkan dananya. Pembiayaan yang baik adalah pembiayaan yang efektif, dapat tersalurkan dengan baik kepada para pelaku usaha yang membutuhkan dan mampu memberikan manfaat bagi para nasabah yang melakukan pembiayaan tersebut. Menurut Admiral (1998) dalam Kurnia (2009) efektif atau tidaknya suatu penyaluran pembiayaan pada BMT dapat dinilai berdasarkan beberapa parameter, antara lain: persyaratan pembiayaan, prosedur pembiayaan, realisasi pembiayaan, besar kecilnya biaya administrasi dan margin pembiayaan, pelayanan petugas, lokasi BMT, jaminan atau agunan, serta dampak positif yang ditimbulkan oleh pembiayaan yang diberikan. Penelitian yang dilakukan oleh Oktavi (2009) mengungkapkan bahwa efektivitas pembiayaan dilihat dari beberapa aspek yang berpengaruh, yaitu: 1. Prosedur pembiayaannya. a. Mekanisme pengajuan pembiayaan. b. Mekanisme penyaluran pembiayaan. c. Mekanisme pengembalian pembiayaan. 2. Dampak pembiayaan terhadap kondisi usaha nasabah. a. Peningkatan pendapatan. b. Peningkatan keuntungan. Efektivitas pembiayaan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2004) dapat diukur dengan cara melihat kemantapan prosedur pembiayaan, seperti: 1. Jumlah nasabah yang menunjukkan bahwa sistem pembiayaan dapat diajukan dan mampu menjangkau secara luas. 2. Keragaman mata pencaharian nasabah yang menunjukkan fleksibilitas prosedur pembiayaan yang dijalankan. 3. Frekuensi pinjaman nasabah. 4. Frekuensi tunggakan nasabah. 5. Pelayanan pembiayaan, yakni sejauh mana tingkat pelayanan yang dilakukan mulai dari pengajuan pembiayaan sampai realisasi pembiayaan.
KERANGKA PEMIKIRAN Kerangka Pemikiran Teoritis Definisi Pembiayaan Syariah Menurut Supriyadi (2003), sistem pembiayaan berdasarkan syariah jika dilihat dari sudut pandang yuridis adalah pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip Mudharabah dan prinsip Musyarakah, pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip Murabahah, prinsip Istishna dan prinsip As-Salam, pembiayaan sewamenyewa berdasarkan prinsip Ijarah (sewa murni) dan Ijarah Muntahia Bit-
11
Tamlik (sewa beli atau sewa dengan hak opsi). Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Prinsip syariah itu sendiri mempunyai arti bahwa adanya aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lainnya untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha. Karakteristik Sistem Pembiayaan Syariah Sistem pembiayaan syariah kini mulai banyak diminati oleh masyarakat jika dilihat dari semakin banyaknya Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang memberikan pembiayaan dengan menggunakan skim syariah. Hal ini juga didukung dengan banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Skim pembiayaan syariah berbeda dengan skim pembiayaan konvensional terutama pada prinsip yang mendasarinya. Prinsip pembiayaan syariah yang mendasar adalah (Bank Indonesia 2007): 1. Keadilan, pembiayaan saling menguntungkan bagi pihak yang menggunakan dana dan pihak yang menyediakan dana. 2. Kepercayaan, merupakan landasan dalam menentukan persetujuan pembiayaan maupun dalam menghitung margin keuntungan atau bagi hasil yang menyertai pembiayaan tersebut. Hal lain yang membedakan pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional yaitu terletak pada penerapan bunga dan sistem bagi hasil yang terdapat pada masing-masing sistem pembiayaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 Perbandingan pembiayaan sistem syariah dengan konvensionala Bagi hasil Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil. a
Sumber: Antonio (2001)
Bunga Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkatkan sekalipun jumlah keuntungan berlipat ganda atau keadaan ekonomi sedang booming. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama terutama Islam.
12
Akad dalam Pembiayaan Syariah Akad merupakan ciri utama yang membedakan pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional. Akad menjadi syarat utama yang harus ada pada setiap transaksi yang dilakukan pada pembiayaan syariah. Jika syarat-syarat dalam akad tidak terpenuhi dengan baik, transaksi tersebut dianggap gagal atau cacat sehingga dianggap tidak sah. Kata akad berasal dari bahasa Arab dari lafadz al-‘aqd yang berarti mengikat, sambungan, dan perjanjian. Akad didefinisikan secara terminologi sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan (PKES 2008). Akad yang dibuat harus didasarkan pada keikhlasan dari masing-masing pihak yang melakukan akad sehingga tidak diperbolehkan adanya paksaan maupun rasa keberatan dari salah satu pihak yang berakad. Terdapat beberapa rukun akad yang harus dipenuhi ketika melakukan pembiayaan syariah, yakni ‘aqid (orang yang berakad), ma’qud alaih (barang yang diakadkan), maudhu’ al-‘aqd (tujuan dilakukannya akad), dan shighat al-‘aqd (pernyataan yang diberikan oleh masing-masing pihak yang berakad sebagai penanda berlakunya suatu akad). Skim pembiayaan syariah menggunakan berbagai akad yang mampu menyesuaikan kebutuhan nasabah. Akad merupakan pertalian antara bank atau lembaga pemberi jasa pembiayaan dengan nasabah atau penerima jasa pembiayaan. Ketika berakad, kedua belah pihak harus saling menyetujui hal yang menjadi keputusan bersama, tidak boleh ada yang merasa dirugikan atau merasa terpaksa dalam proses pembiaayan yang disepakati. Jenis-jenis akad yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dapat dikelompokkan kedalam 6 kelompok (Ascarya 2008), yaitu: 1. Pola titipan, seperti Wadi’ah yad amanah dan Wadi’ah yad dhamanah. 2. Pola pinjaman, seperti Qardh dan Qardhul Hasan. 3. Pola bagi hasil, seperti Mudharabah dan Musyarakah. 4. Pola jual beli, seperti Murabahah, Salam, dan Istishna. 5. Pola sewa, seperti Ijarah dan Ijarah wa iqtina. 6. Pola lainnya, seperti Wakalah, Kafalah, Hiwalah, Ujr, Sharf, dan Rahn. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau balai usaha mandiri terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil dalam sistem ekonomi syariah, menumbuhkembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Selain itu, BMT terbentuk atas prakarsa dana modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan (Hosen 2008). Layanan BMT sering digunakan oleh masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk menjalankan suatu usaha. BMT berperan sebagai mitra usaha dengan pemberian bagi hasil yang proporsional sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pengurus BMT yang disesuaikan pula dengan akad yang digunakan dalam transaksi yang dilakukan. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil yang tidak terjangkau oleh bank untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Namun, BMT lebih
13
mengutamakan karakteristik bisnisnya berdasarkan prinsip syariah dengan semangat tolong-menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful). Syariah memberikan rambu-rambu bisnis antara yang benar dengan yang salah sekaligus menjadi landasan etik dalam melakukan aktivitas bisnis yang berkeadilan, transparan, dan saling menguntungkan, dengan kata lain syariah bersifat dinamis. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang sehat dan kuat, memiliki posisi tawar, daya saing, dan menjadi pilihan bagi masyarakat. Selain itu, BMT juga berperan melakukan pemberdayaan kaum dhuafa dan mustadh’afin. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyaluran dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan syariat. BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang bersifat terbuka dan independen. BMT juga berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis yang produktif bagi nasabah. Selain itu, BMT juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar baik material maupun sosial terutama bagi pelaku usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT di masyarakat adalah sebagai (PKES 2008): 1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak. 2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah. 3. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dengan kaum dhu’afa (miskin). 4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, ahsanu ‘amala dan salaam melalui spiritual communication dengan dzikir qalbiyah ilahiah. Fungsi BMT di masyarakat adalah (PKES 2008): 1. Meningkatkan kualitas SDM nasabah, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global. 2. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan masyarakat. 3. Mengembangkan kesempatan kerja. 4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produkproduk nasabah. 5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga ekonomi dan sosial masyarakat. Teori Efektivitas Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilanatau pencapaian tujuan. Efektivitas dapat digambarkan dengan 4 hal, yaitu: 1. Mengerjakan sesuatu dengan benar sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. 2. Mencapai tingkat di atas pesaing yang mampu menjadi yang terbaik dibandingkan dengan para pesaing. 3. Membawa hasil ketika apa yang telah dikerjakan mampu memberikan manfaat bagi orang/pihak lain. 4. Mampu menangani tantangan masa depan.
14
Efektivitas dapat diartikan sebagai hubungan antara keluaran (output) suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran, maka semakin efektif pusat pertanggungjawaban (Agustina 2010). Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut tetapi efektivitas hanya melihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Selain itu, konsep efektivitas menurut Soekamto (1993) dalam Joniwar dan Heriyanto (2012) menjelaskan bahwa efektivitas berasal dari kata “effectiveness” yang berarti “taraf sampai” yaitu sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya. Efektivitas lebih menitikberatkan pada hasil yang dimulai dari adanya tujuan organisasi. Efektivitas juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan.
Kerangka Pemikiran Operasional Sektor pertanian berkontribusi besar bagi pembangunan perekonomian masyarakat. Sektor ini juga merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Namun, masih banyak pelaku usaha sektor pertanian yang kurang mendapatkan dukungan khususnya dalam hal permodalan. Sebagian besar pelaku usaha sektor pertanian berada pada usaha skala mikro sehingga lembaga keuangan yang paling memungkinkan untuk mendanai skala usaha ini yaitu lembaga keuangan mikro. Kini, lembaga keuangan yang ada di Indonesia tidak hanya lembaga keuangan konvensional, namun ada pula lembaga keuangan mikro syariah yang menawarkan sistem pembiayaan yang lebih sesuai kepada sektor pertanian. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ada di Indonesia. Keberadaannya kini semakin diterima di masyarakat karena memiliki sifat yang khas dalam pengelolaan pembiayaan yaitu sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosial dan fungsi pembiayaan. Salah satu BMT yang aktif dalam melakukan pembiayaan di sektor pertanian yaitu KBMT Ibaadurrahman. Tahap awal dari penelitian ini yaitu melihat bagaimana proporsi pembiayaan syariah pada sektor pertanian yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman. Jumlah BMT yang semakin meningkat dan karakteristik khas yang dimiliki BMT sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial ternyata tidak memberikan dampak positif terhadap peningkatan proporsi penyaluran pembiayaan syariah pada sektor pertanian. Hal ini juga terjadi pada KBMT Ibaadurrahman. Kesenjangan penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian yang terjadi pada KBMT Ibaadurrahman selanjutnya akan dianalisis dan akan diberikan rekomendasi agar pembiayaan syariah pada sektor pertanian dapat tersebar secara merata. Tahap selanjutnya yaitu menilai efektivitas penyaluran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman dengan cara melihat tujuan atau visi yang ditetapkan oleh pihak KBMT Ibaadurrahman dengan hasil yang didapatkan terkait dengan penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian dan dampak yang dirasakan oleh nasabah setelah melakukan pembiayaan. Semua penilaian ini akan dievaluasi dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi solusi dan manfaat
15
bagi KBMT Ibaadurraman dalam mengevaluasi pembiayaan syariah pada sektor pertanian yang telah dilakukan selama ini. Kerangka pemikiran operasional pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. Pembiayaan syariah pada sektor pertanian oleh LKMS (KBMT Ibaadurrahman)
BMT sebagai Lembaga Sosial dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Jumlah BMT di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan
Identifikasi dan analisis peran KBMT Ibaadurrahman dalam membantu mengatasi permasalahan permodalan nasabah di sektor pertanian
Penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian rendah
Evaluasi efektivitas penyaluran pembiayaan syariah pada sektor pertanian
Identifikasi penyebab rendahnya penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian
Rekomendasi peningkatan kinerja dan pelayanan KBMT Ibaadurrahman untuk meningkatkan efektivitas pembiyaan dan penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian
Gambar 1 Kerangka pemikiran operasional
16
METODE PENELITIAN Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di KBMT Ibaadurrahman, Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive (sengaja) dengan mempertimbangkan bahwa KBMT Ibaadurrahman merupakan salah satu LKMS yang bergerak di bidang pembiayaan dan juga menyalurkannya pada sektor pertanian. Selain itu, KBMT Ibaadurrahman merupakan salah satu BMT yang telah berdiri cukup lama sehingga memiliki jumlah nasabah yang banyak dan jumlah aset yang cukup besar. Pengambilan data penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2013.
Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, metode wawancara dengan alat bantu kuesioner, dan wawancara langsung dengan pihak KBMT. Data sekunder diperoleh dari berbagai arsip dan administrasi KBMT Ibaadurrahman, Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal, buku, serta sumber literatur lain.
Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengamatan (observasi), penelusuran literatur, dan wawancara. Informasi atau keterangan yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden dan data sekunder berdasarkan informasi terkait dengan realisasi pembiayaan syariah kepada para nasabah khususnya yang bergerak dalam sektor pertanian. Efektivitas penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman kepada para nasabah yang memiliki usaha di sektor pertanian dinilai melalui kuesioner yang diberikan kepada nasabah KBMT Ibaadurrahman. Kuesioner tersebut berisi tentang: a. Karakteristik usaha yang dijalankan oleh nasabah terdiri dari identitas nasabah, deskripsi jenis usaha yang dikelolanya serta kondisi usaha tersebut sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari KBMT Ibaadurrahman. b. Respon dari nasabah penerima pembiayaan dari pihak KBMT Ibaadurrahman khususnya yang bergerak di sektor pertanian. Hal ini dimaksudkan agar dapat terlihat dampak yang dirasakan secara langsung oleh para nasabah (responden) setelah mendapat pembiayaan dari KBMT Ibaadurrahman agar dapat dinilai sejauh mana efektivitas pembiayaan yang dijalankan oleh KBMT Ibaadurrahman.
17
Metode Penentuan Sampel Jenis sampel dalam penelitian ini terdiri dari sampel nasabah responden KBMT Ibaadurrahman dan sampel nonnasabah yang berprofesi sebagai petani di sekitar lokasi KBMT Ibaadurrahman. Untuk menambah informasi terkait dengan penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman, maka diambil beberapa informan dari pihak KBMT Ibaadurrahman. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknis purposive sampling. Purposive sampling yaitu suatu metode pengambilan sampel yang hanya mengambil responden tertentu menjadi sampel dalam penelitian didasarkan pada kriteria-kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Kriteria dari sampel penelitian ini yaitu hanya responden yang melakukan pembiayaan syariah pada KBMT Ibaadurrahman yang memiliki usaha di sektor pertanian. Jumlah sampel dalam penelitian ini diambil sebanyak 30 sampel. Jumlah sampel tersebut dianggap mampu mewakili keragaman populasi nasabah KBMT Ibaadurrahman khususnya yang memiliki usaha pada sektor pertanian dan mampu memberikan informasi yang cukup bagi penelitian ini. Jumlah sampel nonnasabah yang berprofesi sebagai petani di sekitar KBMT Ibaadurrahman sebanyak 20 orang. Penentuan jumlah sampel tersebut didasarkan pada keragaman dan kecukupan informasi dari 2 kecamatan yang berbeda, yaitu Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Megamendung yang menjadi daerah sosialisasi KBMT Ibaadurrahman. Jumlah sampel pihak KBMT Ibaadurrahman yang diwawancarai sebanyak 5 orang, terdiri dari pimpinan KBMT Ibaadurrahman, bendahara, dan 3 orang pendamping lapang. Wawancara dilakukan berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan sebagai panduan.
Metode Pengolahan dan Analisis Data Sebelum data diolah dan dianalisis, dilakukan beberapa prosedur pendahulan terhadap data yang diperoleh yaitu mengedit data, membuat pengkodean, dan penggolongan beberapa kategori jawaban. Nazir (2003) mendefinisikan bahwa analisis data sebagai bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Hasil analisis data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk narasi, uraian, bagan/gambar, dan tabel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan komparatif. Menurut Sugiyono (2009), metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti adalah instrumen kunci. Teknis pengumpulan data pada metode penelitian kualitatif dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dapat terlihat pada Tabel 3.
18
Tabel 3 Matriks metode analisis data penelitian Tujuan penelitian
Sumber data
Mengidentifikasi dan menganalisis peran KBMT Ibaadurrahman dalam membantu menyelesaikan permasalahan permodalan bagi para nasabah khususnya yang bergerak dalam sektor pertanian. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KBMT Ibaadurrahman untuk dapat memasuki sektor pertanian.
Data primer hasil wawancara kepada pihak KBMT Ibaadurrahman.
Analisis kualitiaf bersifat deskriptif.
Data primer hasil wawancara dengan alat bantu kuesioner kepada nonnasabah yang berprofesi sebagai petani. Data primer hasil wawancara dengan alat bantu kuesioner kepada para nasabah dan pihak KBMT Ibaadurrahman.
Analisis kualitatif bersifat komparatif.
Menganalisis efektivitas skim pembiayaan yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman pada sektor pertanian.
Metode analisis data
- Analisis kualitatif bersifat deskriptif. - Skoring dengan skala Likert.
Terdapat 4 tahapan dalam proses penelitian kualitatif yaitu tahap deskripsi, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap deskripsi merupakan tahap pendeskripsian dari segala sesuatu yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan pada saat penelitian berlangsung. Pada tahap ini, informasi yang diperoleh masih bersifat umum, belum ada pengerucutan atau pemilihan informasi yang lebih rinci. Tahap kedua yaitu tahap reduksi. Pada tahap ini, dilakukan pereduksian data dari seluruh informasi yang terkumpul untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Data yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, seperti data tersebut menarik, penting, berguna, dan baru. Data yang tidak terpakai kemudian dihilangkan dan selanjutnya dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Tahap ketiga yaitu tahap penyajian data. Pada tahap ini data/informasi yang sudah diolah kemudian disajikan untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tahap terakhir yaitu tahap penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Analisis Kualitatif Bersifat Deskriptif Analisis deskriptif digunakan untuk menjabarkan peran KBMT Ibaadurrahman sebagai lembaga keuangan nonbank yang mampu membantu permasalahan permodalan masyarakat. Selain itu, analisis deskriptif juga digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai dampak pembiayaan syariah KBMT Ibaadurrahman yang dirasakan oleh para nasabah khususnya yang bergerak pada usaha sektor pertanian. Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui apakah pembiayaan yang dilakukan pihak BMT telah efektif dalam pengelolaannya serta dampak yang ditimbulkan terhadap nasabah, baik dalam peningkatan usaha, peningkatan pendapatan, penambahan jumlah aset, modal usaha, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Analisis dilakukan dengan menggunakan perbandingan kondisi sebelum pembiayaan dengan sesudah pembiayaan.
19
Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan alat bantu kuesioner kepada para nasabah pelaku usaha sektor pertanian. Pengukuran efektivitas pembiayaan yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman berdasarkan penilaian nasabah diukur dengan alat bantu skala Likert. Skala Likert merupakan alat ukur untuk mengetahui sikap, tindakan atau persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu gejala atau fenomena yang terjadi, hal inilah yang menjadi pertimbangan penggunaan skala Likert pada penelitian ini. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan skoring terhadap data agar bisa digolongkan dan dikelompokkan dalam katergori-kategori tertentu. Cara penentuan total skor untuk tiap kategori yaitu sebagai berikut: Total skor = Jumlah responden x Nilai skor tiap kategori Penilaian responden terhadap efektivitas pembiayaan KBMT Ibaadurrahman dilihat dari aspek pengajuan pembiayaan, pencairan pembiayaan, pemanfaatan pembiayaan, pengembalian pembiayaan, dan dampak pembiayaan yang dirasakan nasabah. Total skor untuk setiap prosedur adalah berkisar antara 90-270. Skor ini diperoleh dari hasil perkalian antara skor terendah dan tertinggi dengan jumlah pertanyaan dalam setiap prosedur dan juga jumlah responden. Selang diperoleh dari selisih total skor tertinggi yang mungkin dibagi jumlah kategori jawaban kemudian dikurangi 1 (Sugiyono 2011). Nilai maksimal – Nilai minimal Selang =
1 Jumlah kategori jawaban
Selang untuk setiap penilaian adalah 59. Hasil dari selang tersebut kemudian diperoleh pengelompokkan kategori beserta nilai skornya, yaitu: 1. Tidak efektif bila total skor antara 90-149 2. Cukup efektif bila total skor antara 150-209 3. Efektif bila total skor antara 210-270 Hasil penilaian yang sudah diolah akan memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas dari masing-masing prosedur tahapan pembiayaan yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman kepada nasabah. Selanjutnya akan diberikan berbagai alternatif tindakan yang dapat berguna bagi peningkatan pelayanan BMT kepada nasabah terkait dengan efektivitas pembiayaan yang dilakukan khususnya bagi nasabah di sektor pertanian. Analisis Kualitatif Bersifat Komparatif Analisis komparatif yaitu analisis yang memberikan gambaran informasi lengkap tentang perbedaan atau persamaan gejala pada objek yang diteliti (Sugiyono 2009). Analisis komparatif digunakan untuk melihat penyebab rendahnya penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian dengan membandingkan alasan dari pihak nonnasabah yang berprofesi sebagai petani dengan pihak KBMT Ibaadurrahman. Data tersebut berupa beberapa informasi terkait dengan pengetahuan petani mengenai keberadaan lembaga keuangan nonperbankan. Hal ini dilakukan agar diperoleh suatu titik temu sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat diselesaikan berdasarkan hasil analisis dari kedua pihak yang terlibat.
20
GAMBARAN UMUM KBMT IBAADURRAHMAN Sejarah Pendirian KBMT Ibaadurrahman Koperasi Baitul Maal wa Tamwiil (KBMT) Ibaadurrahman merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berada di Kabupaten Bogor. KBMT Ibaadurrahman pertama kali digagas pada tahun 1993 oleh 5 orang dalam bentuk kelompok arisan dan pinjaman dana kebajikan (Qardhul Hasan). Kehadiran KBMT Ibaadurrahman dilatarbelakangi oleh prosedur teknis bank yang sulit menjangkau lapisan usaha mikro atau pengusaha golongan ekonomi lemah sehingga kekosongan lembaga ini akhirnya dimanfaatkan oleh pelepas uang atau rentenir yang menyulitkan masyarakat. Selain itu, keinginan dan antusias masyarakat dalam menjalankan ekonomi Islam sangat tinggi. KBMT Ibaadurrahman resmi berdiri pada tanggal 3 Juli 1995 di Ciawi yang didirikan oleh 10 orang dengan jumlah dana sebesar Rp5 000 000. Legalitas BMT saat itu adalah Yayasan Khoiru Ummah. Jumlah nasabah sampai akhir 1995 sebanyak 93 orang dan jumlah simpanan sebesar Rp35 000 000. Pada bulan Agustus 1998, KBMT Ibaadurrahman membuat draft anggaran dasar koperasi jenis BMT yang kemudian disampaikan ke kantor koperasi. Sejak saat itu, KBMT Ibaadurrahman menjalankan usahanya berasaskan badan hukum koperasi. Total dana nasabah yang dihimpun KBMT Ibaadurrahman sejak 1995 s.d. 1999 adalah Rp500 juta. Pada tahun 2003, KBMT Ibaadurrahman semakin memperluas jaringannya. Sistem yang dikembangkan adalah menumbuhkan pembiayaan melalui kelompok masyarakat kemudian dijadikan BMT jaringan yang selanjutnya menjadi mandiri dengan badan hukum tersendiri. Peran KBMT Ibaadurrahman melakukan pengawasan dengan standar perhitungan kesehatan menurut Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Ibad Group sebagai wadah jaringan.
Kelembagaan dan Susunan Organisasi Aspek legal KBMT Ibaadurrahman adalah menggunakan koperasi dengan Badan Hukum Nomor: 12/BH/KDK-105/VIII-98. KBMT Ibaadurrahman merupakan lembaga keuangan syariah yang telah disahkan sejak tanggal 12 Agustus 1998 sebagai koperasi syariah. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman yaitu simpan pinjam pada divisi Baitut Tamwiil sehingga kegiatan Baitut Tamwiil tersebut masuk dalam Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Saat ini, KBMT Ibaadurrahman menurunkan simpanan pokok yang dibebankan kepada para calon anggota dari Rp1 000 000 menjadi Rp150 000. Hal ini dimaksudkan agar semakin besar peluang KBMT Ibaadurrahman untuk menarik banyak anggota. Selain itu, hal ini bertujuan meringankan para calon anggota yang ingin menjadi anggota KBMT Ibaadurrahman. Visi KBMT Ibaadurrahman adalah menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat, kuat, dan terpercaya serta berperan melakukan pemberdayaan kaum dhu’afa. Misi dari KBMT Ibaadurrahman yaitu:
21
1. Pemberdayaan ekonomi bagi kaum dhu’afa dan UKM melalui bantuan modal kerja, pelatihan, dan pendampingan usaha. 2. Mengembangkan nilai-nilai ekonomi Islam. 3. Menjalankan operasional KBMT sesuai standar LKM-KOPERASI yang sehat. 4. Menumbuhkembangkan kelompok usaha di masyarakat dan membangung jaringan ekonomi kejamaahan. KBMT Ibaadurrahman melakukan strategi aksi melalui 3 divisi yang saling terkait satu sama lain dalam mencapai visi dan misinya, namun secara administrasi terpisah. Tiga divisi tersebut yaitu: 1. Baitul Maal (kegiataan sosial masyarakat). 2. Baitut Tamwiil (unit jasa keuangan syariah). 3. Baitut Tijaroh (spesifik pada sektor riil yang secara langsung terjun membangun usaha bersama). Karakteristik yang dimiliki oleh KBMT Ibaadurrahman yaitu: 1. Bisnis berdasarkan syariah dengan semangat tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful). 2. Bisnis berkeadilan, transparan, dan saling menguntungkan. Pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil proporsional. 3. Menolak praktik ribawi dan menolak pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang. 4. Melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok. 5. Keanggotaan bersifat terbuka, keputusan berdasarkan musyawarah, dan setiap nasabah memiliki kontribusi permodalan. 6. Memiliki badan pengawas syariah secara keorganisasian. Susunan Organisasi KBMT Ibaadurrahman Badan Pemeriksa Ketua : Farid Muhidin. MM Nasabah : Dr M. Fauzi Sutopo. Msi Pengurus Ketua Sekretaris Bendahara
: Ridha Nugraha. MEI : Asep Junjunan. SE : Emi Sri Sundari. SE
Pengelola Manajer Adm. Keuangan Pembiayaan
: Asroful Ulumi. SAg : Odah Saodah : Zulfikar
22
Struktur Organisasi KBMT Ibaadurrahman Struktur organisasi KBMT Ibaadurrahman secara jelas dapat dilihat pada Gambar 2. MAT (Musyawarah Nasabah Tahunan)
PENGURUS
PENGELOLA DIREKTUR
P.Keuangan
Dewan Syariah
1. Adm. Keuangan 2. SDM & R T 3. IT
Div.Baitul Maal (BM)
Div. Baitut Tamwiil (BT)
Baitut Tijaroh (BTj)
Manajer
A/O
Adm P
Jasmit Teller
A/O
Adm.P
Jasmit Teller
A/O
Adm.P
Jasmit Teller
A/O
Adm.P
Jasmit Teller
Gambar 2 Struktur organisasi KBMT Ibaadurrahman (Sumber: Arsip KBMT Ibaadurrahman 2012)
Fungsi dari masing-masing jabatan yakni: 1. MAT adalah musyawarah nasabah tahunan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi KBMT Ibaadurrahman. Pada koperasi konvensional biasa disebut dengan istilah Rapat Anggota Tahunan (RAT). 2. Pengurus adalah badan pelaksana organisasi yang bertanggungjawab kepada MAT yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus mengangkat direktur pelaksana, pengawas keuangan, dan pengawas syariah atas persetujuan MAT untuk menjalankan operasional organisasi sehari-hari.
23
3. 4.
5. 6.
7.
8.
9.
Pengawas keuangan secara umum mengawasi alur keuangan lembaga dan mengawasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan finansial. Dewan syariah mengesahkan dan menolak produk yang diajukan oleh manajemen lembaga dan bertanggung jawab mengawasi produk yang diberikan lembaga kepada nasabah agar tidak menyimpang dari aturan syariah. Direktur secara umum bertugas mengatur alur kerja lembaga secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan target lembaga. Administrasi keuangan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional harian yang berhubungan dengan transaksi keuangan lembaga sampai pada pembuatan laporan keuangan. SDM dan rumah tangga (RT) bertanggung jawab mengevaluasi dan merekrut SDM lembaga, menginventarisasi dan menyediakan kebutuhan rumah tangga lembaga. Jasa mitra dan teller secara umum bertugas melayani transaksi keuangan baik tabungan nasabah maupun pembayaran lainnya serta menjelaskan produkproduk lembaga. Account officer (AO) secara umum bertugas melakukan prospek bisnis lembaga melalui sosialisasi baik secara individu maupun pertemuan kelompok nasabah pembiayaan, serta melakukan pendampingan dan monitoring setiap hari sesuai dengan sasaran nasabah dan melakukan penarikan baik tabungan maupun angsuran di luar kantor.
Partisipasi Program Baitul Maal Baitul Maal merupakan salah satu divisi pada KBMT Ibaadurrahman yang fokus dalam pemberdayaan masyarakat dan bekerja sama dengan lembaga zakat. Dana yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pada Baitul Maal berasal dari dana zakat, infak maupun sedekah yang dibayarkan oleh para pengurus KBMT Ibaadurrahman maupun nasabah KBMT Ibaadurrahman. Program-program pada divisi baitul maal yaitu: 1. Orang tua asuh (beasiswa dhuafa). 2. Pemuda (pemberdayaan usaha dhuafa). 3. Kurban berencana. 4. Tunjangan guru ngaji. 5. Care dhuafa (asuransi kesehatan dhuafa).
Produk-Produk Pembiayaan Syariah KBMT Ibaadurrahman KBMT Ibaadurrahman memiliki produk-produk pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah, baik dalam kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana. Produk-produk pembiayaan tersebut adalah: 1. Produk Simpanan/Penghimpunan. a. Simpanan TASLIMAH (tabungan sejahtera milik ummah) dengan sistem bagi hasil, biaya pemeliharaan rekening Rp500 per bulan,
24
setoran awal Rp10 000. Dana tersebut bisa diambil setiap saat, pick up dan delivery service serta mendapatkan bagi hasil setiap bulan. b. Simpanan PAKET LEBARAN (paket lebaran bebas belanja) dengan sistem wadi’ah bebas biaya administrasi, setoran awal minimal Rp10 000, dapat ditarik pada saat menjelang lebaran. c. SimpananQu (Simpanan Qurban) dengan sistem Wadiah, setoran minimal Rp50 000. Bebas administrasi dan dapat diajukan atas nama kelompok atau jama’ah. d. Simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil, setoran minimal Rp1 000 000. Simpanan dapat diambil sesuai dengan perjanjian (jangka waktu) serta mendapatkan bagi hasil setiap bulan. 2. Produk Pembiayaan/Penyaluran. a. Pembiayaan kerja sama modal dan kerja sama usaha antara nasabah dengan KBMT dengan sistem bagi hasil, maksimal dengan jangka waktu 12 bulan. b. Pembiayaan modal kerja, dengan sistem jual beli (Murabahah) antara nasabah dengan pihak KBMT. Jangka waktu yang ditetapkan yaitu 12 bulan. c. Pembiayaan jasa (gadai, pengalihan hutang, sewa), maksimal dengan jangka waktu 12 bulan. d. Kebajikan (Qardh), pembiayaan ini lebih bersifat penguatan nasabah yang dhu’afa.
Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Syariah KBMT Ibaadurrahman Sistem dan prosedur pembiayaan KBMT Ibaadurrahman bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun, diusahakan tetap sederhana, mudah (tidak memberatkan nasabah), dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan pengajuan pembiayaan meliputi: 1. Melengkapi persyaratan dari prosedur pengajuan pembiayaan. 2. Wawancara antara petugas KBMT Ibaadurrahman dengan nasabah. 3. Survei petugas ke tempat usaha dan tempat tinggal nasabah. 4. Penyusunan memorandum analisis pembiayaan (MAP) oleh account officer (AO). 5. Rapat komite pembiayaan. 6. Negosiasi hasil rapat komite dengan nasabah. 7. Dilakukan rapat komite ulang. 8. Jika disetujui dalam rapat komite, dilakukan dropping atau pencairan. 9. Monitoring atau pengawasan. Semua langkah pengajuan pembiayaan berlaku untuk nasabah baru maupun nasabah lama. Selama proses, mulai dari pengajuan hingga pencairan memerlukan waktu kurang lebih 1 minggu. Alur pengajuan pembiayaan hingga pencairan dana dapat dilihat pada Gambar 3.
25
Prosedur pengajuan pembiayaan (perorangan/kelompok)
Wawancara petugas dengan nasabah
Survei ke lapangan (On The Spot)
Penyusunan memorandum analisis pembiayaan (MAP oleh account officer)
Hasil rapat komite dinegosiasikan dengan nasabah
Tidak Disetujui
Rapat komite ulang
Ditolak
Nasabah KBMT
Disetujui
Pencairan
Pengawasan (Monitoring)
Gambar 3 Mekanisme pengajuan pembiayaan KBMT Ibaadurrahman
KBMT Ibaadurrahman menggunakan 2 pola pembiayaan, yakni pembiayaan individu (perorangan) dan pembiayaan kelompok. Pembiayaan individu diberikan kepada seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan secara perorangan. Biasanya diberikan kepada para calon nasabah yang sudah memiliki usaha yang cukup baik dan berpenghasilan tetap. Pembiayaan kelompok biasanya diberikan kepada para calon nasabah yang berpenghasilan rendah. Pengelompokkan ini dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti jarak antarnasabah yang berdekatan dan usia yang hampir sama, tetapi tidak mengharuskan adanya kesamaan dalam bidang usaha. Kedekatan lokasi antarnasabah menjadi salah satu alasan terbentuknya kelompok karena KBMT Ibaadurrahman menganggap bahwa hal ini akan memudahkan mereka dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kelompok. Perbedaan pola pembiayaan perorangan maupun pola pembiayaan kelompok tidak hanya terdapat pada pelaku yang mengajukan pembiayaan tersebut tetapi terdapat pula perbedaan pada persyaratan pengajuan pembiayaan. Perbedaan persyaratan pengajuan pembiayaan untuk nasabah individu maupun kelompok dapat dilihat pada Tabel 4.
26
Tabel 4 Persyaratan pengajuan pembiayaan KBMT Ibaadurrahmana Persyaratan pengajuan pembiayaan perorangan Fotokopi KTP suami dan istri. Fotokopi Kartu Keluarga. Surat keterangan domisili dari kelurahan jika tidak mempunyai KTP. Agunan, dikenakan jika nilai pembiayaan di atas 3 juta rupiah. Jika masih di bawah 3 juta rupiah, tidak dikenakan agunan. Hanya saja, saldo tabungan harus 30% dari pembiayaan yang diajukan. Fotokopi surat nikah. Slip pembayaran rekening listrik. Slip gaji terakhir untuk PNS dan slip pendapatan untuk pegawai swasta. Daftar kebutuhan yang akan dibelanjakan. Daftar neraca bagi usaha. a
Persyaratan pengajuan pembiayaan untuk kelompok Fotokopi KTP. Fotokopi KK. Tabungan sebagai bukti kepercayaan BMT dan nasabah. Agunan, dikenakan jika nilai pembiayaan di atas 3 juta rupiah. Jika masih di bawah 3 juta rupiah, tidak dikenakan agunan. Hanya saja, saldo tabungan harus 10% dari pembiayaan yang diajukan. -
Sumber: Arsip KBMT Ibaadurrahman (2012)
Selain menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, KBMT Ibaadurrahman juga menetapkan adanya jaminan yang harus dipenuhi oleh para calon nasabah. Jaminan yang ditetapkan bertujuan untuk mengikat para calon nasabah agar tidak melalaikan kewajiban. Jaminan yang ditetapkan bagi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan secara perorangan berbeda dengan jaminan yang ditetapkan bagi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan secara berkelompok. Jaminan yang ditetapkan bagi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan secara perorangan yaitu BPKB, akte tanah, sertifikat rumah, atau surat tanah. Penetapan jaminan didasarkan pada jenis maupun kapasitas usaha dari calon nasabah. Penetapan jaminan bagi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan secara berkelompok yaitu berupa simpanan pokok maupun simpanan wajib yang selalu dibayarkan setiap nasabah kepada kelompoknya. Hal ini lebih efisien dan lebih memberikan penekanan kewajiban kepada kelompok karena berkaitan dengan kesehatan kelompok. Para petugas KBMT Ibaadurrahman selalu aktif melakukan penagihan kepada seluruh nasabah. Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang mengharuskan nasabah membayar langsung kepada pihak pemberi pembiayaan. Alasan KBMT Ibaadurrahman menerapkan bentuk pelayanan seperti ini agar para petugas dapat memantau secara langsung aktivitas nasabah serta bertujuan meminimalisir risiko telat bayar. Mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman berdasarkan jangka waktu angsuran pembayaran dilakukan dengan pola harian atau jatuh tempo, misalnya 40 atau 60 hari. Hal ini bertujuan agar pembiayaan yang dilakukan lebih produktif baik bagi pihak KBMT Ibaadurrahman maupun nasabah karena perputaran uang yang cepat dari aktivitas pengajuan pembiayaan maupun pengembalian pembiayaan.
27
HASIL DAN PEMBAHASAN Kegiatan Pembinaan KBMT Ibaadurrahman kepada Nasabah KBMT Ibaadurrahman merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan pembiayaan kepada para nasabah yang bergerak pada usaha mikro. KBMT Ibaadurrahman juga berfokus pada penyaluran pembiayaan bagi sektor pertanian. Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman juga diiringi oleh kegiatan pembinaan kepada masyarakat, baik yang sudah menjadi nasabah maupun calon nasabah. KBMT Ibaadurrahman hanya memberikan pembiayaan kepada calon nasabah yang sudah menjadi anggota KBMT karena adanya sistem koperasi yang diterapkan. Kegiatan pembinaan yang diberikan oleh KBMT Ibaadurrahman kepada calon nasabah maupun nasabah KBMT Ibaadurrahman biasanya berupa pelatihan. Pelatihan maupun pembinaan kepada para nasabah dilakukan oleh para pendamping yang juga bertugas sebagai account officer (AO). Bentuk pelatihan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pelatihan berupa manajerial ekonomi rumah tangga. Pelatihan dalam bentuk pemberian motivasi tentang pengembangan usaha atau tentang pola pengembangan usaha. Pelatihan ini diperuntukkan bagi nasabah yang sudah memiliki usaha atau sudah menjalankan bisnis sebelumnya. 2. Pelatihan terkait dengan teknis usaha. Pelatihan ini diberikan kepada para calon nasabah/nasabah yang tidak memiliki pekerjaan atau lapangan usaha sama sekali. Syaratnya adalah nasabah tersebut merupakan nasabah yang berada pada taraf hidup miskin tetapi mempunyai keinginan yang besar untuk bisa memiliki pekerjaan atau lapangan usaha. Sumber pendanaan yang diperoleh KBMT Ibaadurrahman untuk melakukan pembiayaan kepada para nasabah baik itu secara komersil maupun bersifat sosial berasal dari dana simpanan nasabah maupun dana zakat yang dibayarkan oleh nasabah, pengurus, dan pengelola atau yang biasa disebut dengan dana hibah. Dana hibah biasanya diberikan kepada para nasabah yang tidak mampu untuk memajukan usaha mereka. Pada awalnya, calon nasbah diberikan pelatihan oleh pihak KBMT Ibaadurrahman terkait dengan berbagai pola usaha yang mungkin dapat mereka kembangkan. Pelatihan ini dilakukan selama 2-3 hari. Para peserta juga mendapatkan fasilitas lain berupa uang transportasi dan makan siang. Calon nasabah yang sudah diberikan pelatihan tersebut selanjutnya akan diberikan dana pinjaman berupa Qardul Hasan yang waktu pengembaliannya bergantung pada jumlah pendapatan calon nasabah. Calon nasabah yang berkesempatan mendapatkan pembiayaan dalam bentuk Qardhul Hasan biasanya diseleksi terlebih dahulu. Pertama, KBMT Ibaadurrahman melakukan pemetaan terlebih dahulu dengan berkunjung langsung kepada warga sekitar sekaligus mewawancarai mereka agar dapat dilihat potensi terbesar yang dimiliki untuk pengembangan usaha. Kedua, setelah diketahui calon nasabah mana yang lebih sesuai untuk diberikan dana hibah maupun pembiayaan secara langsung, pihak KBMT Ibaadurrahman kemudian menghubungi calon
28
nasabah untuk diwawancarai lebih mendalam hingga akhirnya diberikan pembiayaan oleh pihak KBMT Ibaadurrahman. Proses pencairan dana oleh KBMT Ibaadurrahman baik itu dalam bentuk Qardhul Hasan maupun pembiayaan lainnya dibedakan ke dalam 3 level, yaitu: a. level 1 : dilakukan pendataan dan pemetaan. b. level 2 : dilakukan analisis kelayakan baik itu dilihat dari segi potensi keahlian yang dimiliki calon nasabah, kepribadian dan kelayakan usaha yang telah berjalan jika nasabah tersebut telah memiliki lapangan usaha. c. level 3 : para pengurus komite KBMT Ibaadurrahman melakukan musyawarah untuk menentukan calon nasabah mana yang akan diberikan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan yang bersifat bisnis atau pembiayaan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. KBMT Ibaadurrahman mempunyai peran yang cukup penting bagi pengembangan usaha nasabahnya, yaitu: 1. Membantu menyediakan permodalan usaha. 2. Meningkatkan motivasi berusaha. 3. Meningkatkan kesejahteraan nasabah yang dapat dilihat dari peningkatan tabungan, aset rumah tangga, dan skala usaha.
Kondisi Mitra dan Jumlah Penyaluran Pembiayaan Syariah KBMT Ibaadurrahman Rata-rata pembiayaan KBMT Ibadurrahman disalurkan ke sektor perdagangan, pertanian (tanaman, ikan, ternak) dan jasa. Sektor perdagangan mendapatkan jumlah penyaluran pembiayaan yang terbesar setiap tahunnya. Hal ini karena sektor perdagangan memiliki tingkat perputaran usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya, sehingga mendatangkan keuntungan yang lebih besar bagi anggota maupun bagi BMT. Persentase penyaluran pembiayaan yang dilakukan KBMT Ibadurrahman berdasarkan sektor usaha dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5 No. 1. 2. 3. a
Persentase penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor usaha pada KBMT Ibaadurrahman tahun 2012a Sektor usaha Persentaseb Sektor perdagangan 70 Sektor pertanian (tanaman, ikan, ternak) 15 Sektor jasa 15
Sumber: Arsip KBMT Ibaadurrahman (diolah) 2012.; bPersentase (%)
KBMT Ibaadurrahman menerapkan beberapa akad untuk menunjang aktivitas pembiayaan kepada para nasabah, seperti akad jual beli (Murabahah), bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah), sewa (Ijarah), dan dana kebajikan (Qardul Hasan). Tabel 6 memperlihatkan bahwa jumlah penyaluran pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli (Murabahah) jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penyaluran pembiayaan menggunakan akad lainnya.
29
Walaupun data pada Tabel 6 memperlihatkan penyaluran pembiayaan pada seluruh sektor, namun penggunaan akad jual beli (Murabahah) juga mendominasi pada sektor pertanian.
Tabel 6 Jumlah penyaluran pembiayaan syariah KBMT Ibaadurrahman berdasarkan akada Jumlah penyaluran pembiayaanb Tahun Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan Murabahah Mudharabah Musyarakah 2008 2009 2010 2011 2012 a
1 450 976 649.50 1 163 625 967.39 1 188 119 608.03 1 689 760 258.03 1 623 922 604.03
267 222 153.00 438 933 803.00 443 955 053.00 457 452 903.00 779 514 153.00
621 564 000.00 1 370 796 000.00 1 075 709 000.00 807 709 000.00 879 739 800.00
Sumber: Arsip KBMT Ibaadurrahman (2012).; bJumlah penyaluran pembiayaan (Rp)
Penggunaan akad jual beli (Murabahah) lebih mendominasi dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya karena para nasabah maupun pihak KBMT Ibaadurrahman merasa lebih mudah menerapkan akad tersebut dalam setiap transaksi yang dilakukan. Kemudahan lainnya yaitu dalam menentukan margin dan transaksi pembayaran berupa pembayaran dengan sistem angsuran maupun jatuh tempo. Selain itu, penentuan akad yang digunakan pada setiap transaksi didasarkan atas pertimbangan jenis usaha dan kesepakatan bersama antara nasabah dengan pihak KBMT Ibaadurrahman. Pada prinsipnya, akad Mudharabah dan Musyarakah lebih sesuai diterapkan pada usaha di sektor pertanian karena selain memberikan keuntungan yang adil juga membagi kerugian secara adil kepada pihak yang ber-syirkah apabila terjadi kerugian. Namun, akad Mudhabarah dan Musyarakah relatif lebih sedikit digunakan. Kendala yang dihadapi KBMT Ibaadurrahman dalam menerapkan akad bagi hasil (Mudharabah) khususnya pada sektor pertanian yaitu belum optimalnya pembukuan aktivitas usaha/budidaya yang dilakukan petani selama proses produksi berlangsung sehingga sulit untuk menentukan proporsi bagi hasil maupun tingkat keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Selain itu, tingginya risiko yang dihadapi oleh petani baik dalam hal risiko produksi maupun risiko harga membuat KBMT Ibaadurrahman tidak dapat menyalurkan pembiayaan kepada para nasabah yang bergerak di sektor pertanian secara optimal. Pihak KBMT Ibaadurrahman masih belum berani untuk menerima risiko gagal bayar yang mungkin akan dihadapi ketika bermitra dengan petani. Dana yang digunakan oleh pihak KBMT Ibaadurrahman dalam menjalankan aktivitas pembiayaan berasal dari beberapa sumber, seperti dana penabung, dana deposito, modal sendiri dan pinjaman dari pihak ketiga. Dana pihak ketiga didapatkan dari pinjaman kepada Bank Syariah Mandiri (BSM). Berbagai sumber pendanaan ini diharapkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan dalam menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan. Berbagai sumber pendanaan yang didapat oleh pihak KBMT Ibaadurrahman dapat dilihat pada Tabel 7.
30
Tabel 7 Sumber permodalan KBMT Ibaadurrahman per Desember 2012a No. Sumber pendanaan Jumlahb 1. Simpanan tabungan 1.9 Miliar 2. Simpanan berjangka (deposito) 1.2 Miliar 3. Pinjaman 2.6 Miliar 4. Modal 0.5 Miliar Total 6.2 Miliar a
Sumber: Arsip KBMT Ibaadurrahman (2012).; bJumlah (Rp)
Identifikasi Penyebab Rendahnya Penyaluran Pembiayaan Syariah pada Sektor Pertanian KBMT Ibaadurrahman telah berdiri selama 18 tahun. Hal ini membuktikan eksistensi dari sebuah lembaga keuangan yang dinilai mampu mempertahankan posisinya dan mendapat kepercayaan dari seluruh nasabahnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman baik dalam bentuk kegiatan bisnis (pembiayaan) maupun kegiatan sosial ditujukan bagi semua lapisan masyarakat. Namun, peran tersebut nampaknya masih belum dirasakan oleh petani yang membutuhkan modal untuk meningkatkan pendapatan maupun skala usahanya, terutama para petani yang berada di sekitar lokasi KBMT Ibaadurrahman. Masih banyak petani di sekitar lokasi KBMT Ibaadurrahman yang belum mengetahui keberadaan KBMT Ibaadurrahman sebagai sebuah lembaga keuangan yang mampu mengatasi permasalahan permodalan mereka. Kurangnya informasi menjadikan petani tidak pernah mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan termasuk kepada KBMT Ibaadurrahman. Alasan lain yang menyebabkan masyarakat sekitar khususnya para petani tidak pernah mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan seperti KBMT Ibaadurrahman yaitu mereka merasa tidak mampu untuk dapat melunasi pinjaman tersebut. Petani merasa takut ketika mereka memutuskan untuk melakukan peminjaman kepada sebuah lembaga keuangan. Hasil produksi dan harga yang tidak menentu menyebabkan petani tidak dapat memastikan apakah pada saat jatuh tempo pembayaran mereka mampu untuk melunasi hutang mereka. Terdapat beberapa petani yang mengetahui adanya lembaga keuangan nonbank. Namun, petani tersebut tidak mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Mereka merasa bahwa sistem pembayaran yang ditetapkan oleh lembaga keuangan kurang sesuai dengan pola hasil pertanian sehingga mereka harus mencari sumber pendanaan lain. Petani lebih menginginkan agar pembayaran pinjaman kepada lembaga keuangan dilakukan setelah panen agar mereka dapat membayar pinjaman tersebut dengan menggunakan hasil panen mereka. Selain itu, pihak KBMT Ibaadurrahman juga belum berani menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian secara optimal. Ketakutan ini disebabkan oleh tingginya risiko yang dihadapi para petani khususnya pada petani dengan skala usaha mikro. Sebagian besar petani di daerah Kecamatan Ciawi dan dan Kecamatan Megamendung merupakan petani skala mikro dan hanya sebagai penggarap pada tanah yang bersifat Hak Guna Usaha (HGU).
31
Analisis Karakteristik Nonnasabah KBMT Ibaadurrahman yang Berprofesi sebagai Petani Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Ciawi merupakan wilayah yang mendapatkan sosialisasi mengenai keberadaan KBMT Ibaadurrahman. Sebagian warga di beberapa daerah di wilayah Kecamatan Megamendung maupun Kecamatan Ciawi menjadi nasabah KBMT Ibaadurrahman. Daerah tersebut yaitu Kampung Jawa, Kampung Situ, Kampung Dija, Kampung Lija, Kampung Pasir Purut, Kampung Cijulang, Kampung Bojong Kaso, Kampung Belendung, dan Kampung Cihanjawar. Namun, bagi sebagian warga lainnya terutama petani ternyata tidak mengetahui keberadaan lembaga keuangan nonbank, seperti KBMT Ibaadurrahman. Data mengenai pengetahuan petani terhadap keberadaan lembaga keuangan nonbank dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8 Pengetahuan petani tentang lembaga keuangan nonbanka Informasi lembaga keuangan nonbank Tahub Tidak tahub Totalb Kecamatan Megamendung 5 5 10 Kecamatan Ciawi 1 9 10 Total 6 14 20 a
Sumber: Data primer diolah oleh penulis (2013).; bTahu, Tidak tahu, Total (orang)
Tabel 8 memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan informasi antara petani responden Kecamatan Megamendung dengan petani responden Kecamatan Ciawi. Tabel 8 juga memperlihatkan bahwa dari 10 petani responden Kecamatan Megamendung yang diwawancarai ternyata hanya 5 petani yang mengetahui keberadaan lembaga keuangan nonbank, seperti KBMT Ibaadurrahman. Berbeda dengan petani responden di Kecamatan Megamendung, sebagian besar petani responden Kecamatan Ciawi (9 petani) yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui lembaga keuangan nonbank, seperti KBMT Ibaadurrahman. Dapat disimpulkan, terdapat 70% petani responden dari 2 kecamatan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan lembaga keuangan nonbank dan hanya 30% petani responden yang mengetahui keberadaan lembaga keuangan nonbank di Kabupaten Bogor. Hal ini perlu diperhatikan oleh pihak KBMT Ibaadurrahman agar dapat melaksanakan tambahan program yang berkaitan dengan peningkatan sosialiasi bagi masyarakat di sekitar wilayah kantor KBMT Ibaadurrahman. Sosialisasi merupakan salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga agar informasi tentang keberadaan lembaga tersebut mampu tersampaikan dengan baik. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KBMT Ibaadurrahman selama ini masih mengandalkan sistem sosialisasi dengan pendekatan personal. Para petugas KBMT Ibaadurrahman biasanya melakukan sosialisasi dengan mengunjungi warga secara langsung. Sosialisasi yang tidak merata di Kecamatan Megamendung maupun Kecamatan Ciawi tentang keberadaan lembaga keuangan seperti KBMT Ibaadurrahman, menyebabkan masyarakat hampir tidak pernah mencoba mengajukan pembiayaan baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Seluruh
32
petani responden di Kecamatan Ciawi menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Data mengenai keaktifan petani dalam mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9
Keaktifan petani responden dalam mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangana Pengajuan pembiayaan kepada lembaga Tidak Pernahb Totalb keuangan Pernahb Kecamatan Megamendung 1 9 10 Kecamatan Ciawi 0 10 10 Total 1 19 20
a
Sumber: Data primer diolah oleh penulis (2013).; bPernah, Tidak pernah, Total (orang)
Tabel 9 memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik petani responden di Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Ciawi. Sebanyak 9 orang petani dari 10 petani responden Kecamatan Megamendung yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengajukan peminjaman dana kepada lembaga keuangan. Mereka lebih banyak menggunakan modal sendiri seoptimal mungkin dan mencari kekurangan modal tersebut dengan meminjam kepada tengkulak maupun pihak lain. Terdapat 1 petani responden di Kecamatan Megamendung yang pernah mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan nonbank yaitu pihak KBMT Ibaadurrahman namun tidak disetujui. Hal ini disebabkan sistem pembayaran yang ditawarkan oleh pihak KBMT Ibaadurrahman kepada calon nasabah kurang sesuai dengan kondisi usaha sebagai petani yang memiliki pendapatan tidak menentu di setiap minggunya. Calon nasabah menginginkan agar pembayaran minimal dilakukan setiap 2 minggu sekali sedangkan pihak KBMT Ibaadurrahman menetapkan bahwa sistem pembayaran dilakukan 1 minggu sekali. Dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat 5% dari jumlah total 20 petani responden yang menyatakan pernah mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Sisanya, sebesar 95% petani responden menyatakan tidak pernah mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan mana pun. Modal merupakan salah satu hal terpenting bagi seseorang yang melakukan kegiatan usaha, termasuk petani. Terdapat perbedaan sumber permodalan antara petani responden di Kecamatan Megamendung dengan petani di Kecamatan Ciawi. Petani responden di Kecamatan Megamendung memiliki 4 sumber permodalan, yaitu modal sendiri, modal sendiri ditambah dengan modal dari pihak tengkulak, modal sendiri ditambah dengan modal dari pinjaman, serta modal sendiri ditambah dengan pinjaman lain. Terdapat 4 dari 10 petani responden yang diwawancarai menggunakan modal sendiri untuk kegiatan usahatani. Sebanyak 2 petani responden memiliki modal usaha yang bersumber dari modal sendiri dan tengkulak dan 2 petani responden memiliki modal usaha yang bersumber dari modal sendiri, tengkulak dan pinjaman lain. Sisanya terdapat 2 petani responden
33
memiliki modal usaha yang bersumber dari modal sendiri dan pinjaman lain. Hal tersebut terlihat pada Tabel 10. Tabel 10 Sumber permodalan petania Kecamatan Sumber permodalan Megamendungb Modal sendiri 4 Modal sendiri + tengkulak 2 Modal sendiri + tengkulak + 2 pinjaman lain Modal sendiri + pinjaman lain 2 Total 10 a
Kec. Ciawib 7 2 0
Totalb
1 10
3 20
11 4 2
Sumber: Data primer diolah penulis (2013).;bKec. Megamendung,Kec. Ciawi Total (orang)
Tabel 10 juga memperlihatkan perbedaan sumber permodalan masingmasing petani di Kecamatan Ciawi. Petani responden di Kecamatan Ciawi hanya memiliki 3 sumber permodalan, yaitu modal sendiri, modal sendiri ditambah dengan modal dari pihak tengkulak, serta modal sendiri ditambah dengan modal dari pinjaman. Sebanyak 7 petani responden di Kecamatan Ciawi menyatakan bahwa modal usaha mereka bersumber dari modal sendiri. Hal ini karena petani responden tersebut menggunakan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak mengharuskan mereka untuk membayar biaya sewa sehingga petani tidak membutuhkan terlalu banyak modal untuk bercocok tanam. Sebanyak 2 petani responden menyatakan bahwa modal usaha mereka bersumber dari modal sendiri ditambah dengan modal dari tengkulak dan 1 petani responden menyatakan bahwa modal usaha mereka bersumber dari modal sendiri ditambah dengan modal dari pinjaman pihak lain, seperti sanak saudara. Dilihat dari kriteria sumber permodalan, sebagian besar petani responden yang diwawancarai (55%) dari Kecamatan Megamendung maupun Kecamatan Ciawi menggunakan modal sendiri untuk menjalankan usahanya. Sebanyak 20% petani responden memiliki sumber permodalan dari modal sendiri dan pihak tengkulak. Sebanyak 15% petani responden memiliki sumber permodalan dari modal sendiri dan pinjaman lain. Sisanya, terdapat 10% petani responden memiliki sumber permodalan dari modal sendiri, tengkulak, dan pinjaman lainnya. Keberagaman sumber permodalan tersebut bergantung pada skala usaha, akses terhadap sumber permodalan, dan keberanian petani dalam memutuskan untuk meminjam dana dari pihak lain. Seluruh petani responden tidak memiliki sumber permodalan dari lembaga keuangan. Pinjaman lain yang dimiliki biasanya berasal dari sanak saudara atau pinjaman yang diberikan pihak desa setempat seperti dana PNPM. Modal yang berasal dari sumber yang berbeda merupakan salah satu alasan petani tidak mengambil pembiayaan pada lembaga keuangan. Petani merasa modal tersebut sudah mencukupi kebutuhan mereka khususnya dalam kegiatan usahatani. Namun, masih terdapat alasan lain yang menyebabkan para petani di wilayah Kecamatan Ciawi maupun Kecamatan Megamendung tidak pernah
34
mencoba untuk mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan. Beberapa alasan tersebut terlihat pada Tabel 11.
Tabel 11 Alasan petani tidak mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangana Kecamatan Kecamatan Alasan petani tidak mengajukan Totalb b pembiayaan kepada lembaga keuangan Megamendung Ciawib Pendanaan usaha telah tercukupi 4 0 4 Tidak berani mengajukan/takut tidak 2 9 11 terbayar Tidak ingin terbebani hutang 2 0 2 Sistem pembayaran tidak sesuai kondisi 3 1 3 usaha Total 10 10 20 a
Sumber: Data primer diolah oleh penulis (2013).; bKec. Ciawi, Kec. Megamendung, Total (orang)
Tabel 11 memperlihatkan bahwa dari 10 petani responden Kecamatan Megamendung yang diwawancarai, terdapat 4 petani responden menyatakan bahwa alasan mereka tidak pernah mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan yaitu karena modal usaha mereka sudah cukup terpenuhi oleh sumber permodalan yang mereka punya saat ini. Sebanyak 2 petani responden merasa takut tidak dapat melunasi pinjamannya. Terdapat 2 petani responden menyatakan bahwa mereka tidak ingin terbebani oleh hutang yang harus mereka bayar setelah mengajukan peminjaman dana dari lembaga keuangan dan sebanyak 3 petani responden menganggap bahwa sistem pembayaran yang ditawarkan oleh lembaga keuangan kurang sesuai dengan kondisi usaha pertanian yang mereka jalani. Berbeda dengan petani di Kecamatan Megamendung. Tabel 11 memperlihatkan bahwa sebanyak 9 petani dari 10 petani responden di Kecamatan Ciawi merasa takut tidak dapat melunasi pinjaman kepada lembaga keuangan. Mereka merasa bahwa hasil pertanian dan harga yang tidak menentu menjadikan mereka tidak mampu memprediksi pendapatan mereka di saat panen. Selain itu, petani responden yang berada di Kecamatan Ciawi merupakan petani berskala mikro dan tidak memiliki sumber permodalan yang cukup sehingga mereka hanya menggunakan lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk bertani. Hal ini juga yang menyebabkan mereka merasa tidak berani untuk mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan dan merasa takut tidak mampu melunasi pinjaman tersebut. Sebanyak 1 petani responden menyatakan bahwa sistem pembayaran yang ditawarkan oleh pihak lembaga keuangan (KBMT Ibaadurrahman) tidak sesuai dengan pendapatan dan kondisi usahanya. Informasi yang terkumpul dari petani maupun pihak KBMT Ibaadurrahman terkait dengan pengajuan maupun penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian, menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai penyebab rendahnya penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian, yaitu:
35
a. Kurangnya sosialiasi. Hampir semua petani responden yang diwawancarai ternyata tidak mengetahui keberadaan lembaga keuangan nonbank. Sosialisasi menjadi hal terpenting bagi penyelesaian permasalahan ini. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan (KBMT Ibaadurrahman) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan selebaran atau pamflet kepada warga di sekitar lokasi KBMT Ibaadurrahman khususnya lokasi pertanian, melakukan pendekatan kepada pimpinan daerah setempat, dan mengajak warga untuk dapat berkumpul. Selanjutnya, pihak KBMT Ibaadurrahman dapat mempresentasikan kegiatankegiatan yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman baik yang bersifat sosial maupun bisnis. Hal ini akan menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan pihak KBMT. b. Keengganan petani untuk mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu modal usaha yang telah tercukupi dari pihak lain seperti tengkulak dan sumber pinjaman lainnya, ketakutan tidak dapat melunasi pinjaman, serta tidak ingin terbebani hutang dari pihak mana pun. Penyebab lainnya adalah kurangnya pengetahuan petani mengenai keuangan (financial literacy). Financial literacy adalah kemampuan dan wawasan mengenai keuangan yang dimiliki oleh setiap individu agar dapat membuat keputusan keuangan yang efektif6. Hal ini terlihat dari banyaknya petani yang mengandalkan sumber permodalannya kepada tengkulak atau rentenir yang terkadang menyebabkan mereka semakin tidak mampu untuk melunasi pinjaman tersebut karena sistem pembayaran dengan bunga yang tinggi. Petani tidak mengetahui bahwa sebenarnya terdapat lembaga yang dapat memberikan pelayanan dengan sistem peminjaman atau pembiayaan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem yang ditawarkan tengkulak maupun rentenir. c. Sistem pembayaran kurang sesuai dengan kondisi usaha petani. Sistem pembayaran yang ditawarkan pihak KBMT Ibaadurrahman mengacu pada akad Murabahah dengan pola angsuran. Pola angsuran yang ditawarkan pihak KBMT Ibaadurrahman yaitu 1 minggu sekali. Namun, petani merasa tidak sanggup untuk menggunakan pola angsuran tersebut karena pendapatan yang tidak dapat diperoleh setiap minggunya. Petani lebih menginginkan agar pembayaran dilakukan setelah panen berlangsung. Sistem ini lebih bersifat bagi hasil sehingga margin yang ditetapkan oleh pihak KBMT Ibaadurrahman didasarkan pada keuntungan hasil panen. KBMT Ibaadurrahman dapat bekerja sama dengan pemerintah terkait dengan lembaga yang fokus dalam kegiatan pembiayaan syariah khususnya pada sektor pertanian. Dana yang didapat dari pemerintah bisa disalurkan untuk pembiayaan sektor pertanian dengan sistem bagi hasil. Hal ini akan meminimalisir risiko yang dihadapi pihak KBMT Ibaadurrahman. Namun, pihak KBMT Ibaadurrahman harus tetap bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan pemerintah untuk dapat mengelola dana yang disalurkan kepada petani dalam bentuk pembiayaan bersifat bagi hasil.
6
http://www.allianz.co.id/AZLIFE/Indonesian/News/News+Archive/2011/Allianz+Indonesia+mel uncurkan+program+Financial+Literacy+untuk+remaja.htm (Diunduh 2013 Maret 22)
36
d. Penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian belum optimal. Pihak KBMT Ibaadurrahman belum cukup berani menanggung risiko gagal bayar yang besar akibat gagal panen petani. Nasabah KBMT Ibaadurrahman yang berprofesi sebagai petani, biasanya juga merangkap sebagai pedagang. Hal ini menjadi pertimbangan bagi pihak KBMT Ibaadurrahman untuk menyalurkan pembiayaan pada nasabah sektor pertanian karena dinilai memiliki sumber pendapatan lain sehingga petani dapat terbantu untuk memenuhi kewajibannya.
Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah Efektivitas pembiayaan yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman dinilai berdasarkan persepsi responden yang diwawancarai. Penilaian efektivitas pembiayaan dilihat dari aspek pengajuan pembiayaan, pencairan pembiayaan, pemanfaatan pembiayaan, pengembalian pembiayaan, dan dampak pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Responden yang diwawancarai untuk mengetahui tingkat efektivitas pembiayaan berjumlah 30 orang. Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah Tahap Pengajuan Pembiayaan Tahap pengajuan merupakan tahapan awal yang harus dilalui oleh nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan kepada KBMT Ibaadurrahman. Pada tahap ini, KBMT Ibaadurrahman menerapkan beberapa prosedur maupun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pembiayaan yang bermasalah. Hasil wawancara terhadap beberapa responden nasabah KBMT Ibaadurrahman menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman sangat sederhana dan mudah untuk dipenuhi oleh nasabah. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 12.
Tabel
12
Jumlah nasabah responden dalam menanggapi pelaksanaan tahap pengajuan pembiayaan pada KBMT Ibaadurrahman tahun 2013a Skor Skor Skor Total No. Aspek pengajuan pembiayaan 1b 2b 3b Skor 1. Kemudahan prosedur 0 14 16 76 2. Persyaratan pembiayaan 0 0 30 90 3 Jaminan 1 2 27 86 Total skor 252
a
Sumber: Data primer (2013).; bSkor 1, Skor 2, Skor 3 (orang) Keterangan: Skor 1 untuk jawaban (nomor 1) berbelit-belit, (nomor 2) berat, (nomor 3) besar Skor 2 untuk jawaban (nomor 1, 2, dan 3) sedang Skor 3 untuk jawaban (nomor 1) mudah, (nomor 2) ringan, (nomor 3) kecil
Tabel 12 memperlihatkan terdapat 53% responden menyatakan bahwa tahap pengajuan pembiayaan bersifat mudah dan cepat dengan jangka waktu berkisar 3
37
hingga 7 hari. Sebanyak 47% responden menyatakan bahwa proses pada tahap pengajuan mudah namun agak sedikit lama dengan jangka waktu berkisar antara 2 hingga 4 minggu. Perbedaan waktu pada proses pengajuan hingga pencairan dana tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik nasabah terutama yang berkaitan dengan tergabungnya mereka dalam suatu kelompok atau tidak. Syarat pengajuan pembiayaan bagi nasabah yang tergabung dalam suatu kelompok harus beranggotakan minimal 8 orang. Hal ini terkadang menghambat proses pencairan dana dari KBMT Ibaadurrahman kepada nasabah. Jaminan yang disyaratkan oleh KBMT Ibaadurrahman kepada nasabah bertujuan untuk meminimalisir risiko pengembalian pembiayaan bermasalah. Jaminan tersebut biasanya berupa uang tabungan yang dibayarkan nasabah di awal proses pembiayaan. Jaminan juga bisa berupa surat BPKB kendaraan bermotor, surat tanah, dan sebagainya. Penentuan jaminan yang berbeda-beda ditujukan pada karakteristik nasabah yang berbeda pula. Pada nasabah yang tergabung dalam suatu kelompok, jaminan yang disyaratkan oleh KBMT Ibaadurrahman berupa tabungan kelompok yang bernilai 10% dari nilai pembiayaan yang diajukan. Bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan secara perorangan, jaminan yang dipersyaratkan berupa surat BPKB atau surat tanah. Namun, jika nasabah tersebut tidak dapat memenuhi jaminan yang sudah disyaratkan, nasabah bisa menggantinya dengan jaminan lain berupa tabungan senilai 30% dari jumlah pembiayaan yang diajukan. Sebanyak 90% responden menyatakan bahwa jaminan yang disyaratkan oleh pihak KBMT Ibaadurrahman lebih ringan dari total pembiayaan yang diterima. Sebanyak 7% nasabah responden menyatakan bahwa jaminan tersebut sebanding dengan jumlah pembiayaan yang diterima. Sisanya, sebesar 3% nasabah responden menyatakan bahwa jaminan tersebut lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diterima. Total skor efektivitas pada tahap pengajuan pembiayaan sebesar 252. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman sudah efektif. Efektivitas tahap pengajuan digambarkan oleh kemudahan yang dirasakan nasabah baik dalam hal pengajuan, persyaratan maupun jaminan yang disyaratkan oleh pihak KBMT Ibaadurrahman. Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah Tahap Pencairan Pembiayaan Para nasabah pada umumnya mengajukan pembiayaan guna menambah modal usaha sehingga mereka sangat membutuhkan dana pinjaman dalam waktu cepat. Pihak KBMT Ibaadurrahman selalu berupaya agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk membantu para nasabah yang membutuhkan dana. Proses pencairan dana oleh pihak KBMT Ibaadurrahman kepada nasabah berkisar antara 3 hingga 7 hari. Namun, bagi nasabah yang sudah sering mengajukan pembiayaan pada KBMT Ibaadurrahman, proses pencairan dana bisa lebih cepat yaitu hanya 1 hari. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepercayaan dan tingkat loyalitas nasabah yang dinilai sangat mendukung perkembangan KBMT Ibaadurrahman. Tabel 13 memperlihatkan terdapat 43% nasabah responden menyatakan bahwa realisasi pembiayaan yang dilakukan pihak KBMT Ibaadurrahman terbilang cepat. Sebanyak 53% responden menyatakan jangka waktu realisasi pencairan pembiayaan sedang (jangka waktu 1 hingga 4 minggu sejak pengajuan), dan 4% responden menyatakan realisasi pencairan dana sejak pengajuan lama
38
(jangka waktu lebih dari 1 bulan). Hal ini disebabkan beberapa responden tersebut merupakan responden yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan kepada KBMT Ibaadurrahman. Selain itu, mereka merupakan nasabah yang tergabung dalam suatu kelompok sehingga untuk proses pencairan dana harus menunggu hingga kelompok tersebut beranggotakan minimal 8 orang.
Tabel 13
Jumlah nasabah responden dalam menanggapi pelaksanaan tahap pencairan pembiayaan pada KBMT Ibaadurrahman tahun 2013a Skor Skor Skor Total No. Aspek pencairan pembiayaan b b b 1 2 3 skor 1. Realisasi pembiayaan 1 16 13 72 2. Biaya administrasi saat pencairan 0 0 30 90 3. Besar pembiayaan yang diberikan 9 21 0 51 Total skor 213
a
Sumber: Data primer (2013).; bSkor 1, Skor 3, Skor 3 (orang) Keterangan: Skor 1 untuk jawaban (nomor 1) lama, (nomor 2) berat, (nomor 3) kecil Skor 2 untuk jawaban (nomor 1, nomor 2, nomor 3) sedang Skor 3 untuk jawaban (nomor 1) cepat, (nomor 2) ringan, (nomor 3) besar
Biaya administrasi yang dibebankan oleh KBMT Ibaadurrahman kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan digunakan untuk asuransi, infak serta biaya administrasi lainnya. Seluruh responden menyatakan bahwa biaya administrasi yang dibebankan pada saat pengajuan pembiayaan tergolong ringan. Responden tidak merasa keberatan dengan biaya administrasi tersebut dan tidak merasa sulit untuk mencari dana awal pada tahap pengajuan pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak KBMT Ibaadurrahman kepada nasabah berbeda-beda. Hal tersebut bergantung pada jenis usaha, jumlah pendapatan yang dihasilkan nasabah, serta berdasarkan analisis kelayakan sebagai nasabah. Sebanyak 70% responden menyatakan bahwa jumlah pembiayaan yang diterima mencukupi untuk modal usaha atau hanya sebagai tambahan modal usaha saja. Sebanyak 30% responden menyatakan bahwa jumlah pembiayaan yang diterima tidak mencukupi sebagai tambahan modal usaha. Pembatasan jumlah penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman karena responden merupakan nasabah baru. Selain itu, hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko gagal bayar yang mungkin terjadi. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman dilakukan secara bertahap, yakni berdasarkan pada frekuensi peminjaman yang dilakukan nasabah. Semakin sering nasabah mengajukan pembiayaan, maka jumlah dana yang diterima nasabah juga akan semakin meningkat. Hal ini dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman untuk melihat loyalitas nasabah sebagai nasabah dan tingkat kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Total skor pada tahap pencairan pembiayan sebesar 213. Hal ini menunjukkan bahwa tahap pencairan pembiayaan yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman kepada para nasabah sudah efektif. Penilaian ini didasarkan pada
39
seberapa mampu pihak KBMT Ibaadurrahman dalam memberikan pelayanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan para nasabah. Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah Tahap Pemanfaatan Pembiayaan Pembiayaan yang diberikan oleh KBMT Ibaadurrahman diharapkan mampu dimanfaatkan oleh nasabah dengan baik dan dapat memberikan dampak yang positif bagi nasabah. Pemanfaatan pembiayaan dinilai berdasarkan sejauh mana pihak KBMT Ibaadurrahman mampu memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan tepat. Hal ini bertujuan agar pembiayaan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif sehingga mampu meminimalisir risiko tunggakan dalam pengembalian pembiayaan.
Tabel 14 No. 1. 2. 3.
Jumlah nasabah responden dalam menanggapi pelaksanaan tahap pemanfaatan pembiayaan pada KBMT Ibaadurrahman tahun 2013a Skor Skor Skor Total Aspek pemanfaatan pembiayaan 1b 2b 3b skor Pengawasan dan pembinaan terhadap 0 0 30 90 nasabah Sikap dalam hal konsultasi 0 0 30 90 Keaktifan petugas dalam kunjungan ke 3 2 25 82 tempat usaha nasabah Total skor 242
a
Sumber: Data primer (2013).; bSkor 1, Skor 3, Skor 3 (orang) Keterangan: Skor 1 untuk jawaban (nomor 1 dan 3) tidak aktif dan (nomor 2) tidak ramah Skor 2 untuk jawaban (nomor 1 dan 3) kurang aktif dan (nomor 2) biasa saja Skor 3 untuk jawaban (nomor 1 dan 3) aktif dan (nomor 2) ramah
Tabel 14 memperlihatkan bahwa seluruh responden selalu mendapatkan pengawasan maupun pembinaan terkait dengan pembiayaan yang dilakukan oleh KMBT Ibaadurrahman. Pengawasan dan pembinaan selalu dilakukan oleh petugas KBMT Ibaadurrahman di setiap minggu. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan kunjungan ke tempat usaha. Sikap yang ditunjukkan oleh petugas KBMT Ibaadurrahman dalam hal konsultasi mengenai pembiayaan maupun kondisi usaha dinilai baik oleh seluruh nasabah responden. Selain itu, pada tahap penagihan angsuran terdapat 83% responden menyatakan bahwa pihak KBMT Ibaadurrahman aktif mengambil angsuran. Sebesar 7% responden menyatakan bahwa pihak KBMT Ibaadurrahman kurang aktif dalam hal kunjungan ke tempat usaha dan sebesar 10% responden menyatakan bahwa pihak KBMT Ibaadurrahman tidak aktif dalam hal kunjungan ke tempat usaha. Total skor pada tahap pemanfaatan pembiayaan sebesar 242. Hal ini menunjukkan bahwa tahap pemanfaatan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak KBMT Ibaadurrahman sudah efektif.
40
Analisis Efektivitas Pembiayaan Syariah Tahap Pengembalian Pembiayaan Pengembalian pinjaman biasanya menggunakan 2 metode angsuran yaitu angsuran harian dan angsuran jatuh tempo. Angsuran harian biasanya berkisar antara 100 hari hingga 1.5 tahun. Pada praktiknya, pembayaran angsuran dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan jumlah angsuran sebesar jumlah angsuran harian dikali 7 hari. Pola angsuran lain yaitu angsuran jatuh tempo. Nasabah yang menggunakan pola angsuran jatuh tempo diwajibkan membayar pinjaman tepat pada saat jatuh tempo. Pembayaran dengan pola angsuran jatuh tempo biasanya dilakukan dengan mendatangi kantor KBMT Ibaadurrahman, berbeda dengan pola angsuran harian yang pembayarannya dilakukan dengan cara petugas KBMT Ibaadurrahman mendatangi langsung kediaman nasabah. Tabel 15 memperlihatkan terdapat 83% responden menyatakan bahwa besar angsuran yang dibebankan kepada nasabah di setiap minggu termasuk ringan atau masih dapat terjangkau oleh nasabah responden dan tidak pernah telat bayar. Sebanyak 17% responden menyatakan bahwa besar angsuran yang dibebankan kepada mereka termasuk sedang dan terkadang telat bayar. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum besar angsuran pembiayaan tidak memberatkan nasabah responden karena sebelumnya pihak KBMT Ibaadurrahman telah menganalisis kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran didasarkan pada jumlah pendapatan, skala usaha, dan jumlah tanggungan keluarga.
Jumlah nasabah responden dalam menanggapi pelaksanaan tahap pengembalian pembiayaan pada KBMT Ibaadurrahman tahun 2013a Skor Skor Skor Total No. Aspek pengembalian pembiayaan b b b 1 2 3 skor 1. Besar angsuran 0 5 25 85 2. Jangka waktu angsuran 5 24 1 56 3. Keaktifan petugas dalam penagihan 3 0 27 84 Total skor 225
Tabel 15
a
Sumber: Data primer (2013).; bSkor 1, Skor 3, Skor 3 (orang) Keterangan: Skor 1 untuk jawaban (nomor 1) besar, (nomor 2) cepat, dan (nomor 3) tidak aktif Skor 2 untuk jawaban (nomor 1 dan 2) sedang dan (nomor 3) kurang aktif Skor 3 untuk jawaban (nomor 1) kecil, (nomor 2) lama, dan (nomor 3) aktif
Jangka waktu angsuran yang ditetapkan oleh pihak KBMT Ibaadurrahman kepada nasabah berbeda-beda bergantung pada pola pembiayaan yang diambil, yaitu pola angsuran atau jatuh tempo. Sebanyak 3% responden menyatakan bahwa jangka waktu angsuran cepat. Sebanyak 80% responden menyatakan sedang dan sebanyak 17% responden menyatakan lama. Pihak KBMT Ibaadurrahman menerapkan metode “jemput bola” dalam hal pengambilan angsuran. Artinya, pihak KBMT selalu melakukan pengambilan angsuran secara langsung baik mendatangi lokasi usaha maupun tempat tinggal nasabah. Tabel 15 memperlihatkan terdapat 90% responden menyatakan bahwa pihak KBMT Ibaadurrahman selalu aktif dalam melakukan pengambilan angsuran
41
dan 10% responden lainnya menyatakan bahwa pihak KBMT Ibaadurrahman tidak pernah melakukan pengambilan angsuran kepada nasabah. Perbedaan sistem pengambilan angsuran yang dilakukan oleh pihak KBMT Ibadurrahman disebabkan oleh adanya perbedaan pada sistem pembayaran yang digunakan yaitu sistem pembayaran angsuran harian dan sistem pembayaran jatuh tempo. Total skor pada tahap pengembalian pembiayaan sebesar 225. Hal ini menunjukkan bahwa tahap pengembalian pembiayaan dinilai sudah efektif. Analisis Dampak Pembiayaan Syariah Bagi Nasabah Kehadiran KBMT Ibaadurrahman memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar terutama bagi mereka yang membutuhkan tambahan dana bagi peningkatan modal usaha. Terbukanya akses permodalan yang lebih mudah menjadikan masyarakat terhindar dari rentenir yang menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi. Dampak ekonomi yang terasa oleh masyarakat sebagai nasabah KBMT Ibaadurrahman dapat dilihat dari peningkatan skala usaha dan peningkatan kesejahteraan keluarga, seperti bertambahnya aset rumah tangga. Peningkatan kesejahteraan tersebut menjadikan nasabah KBMT Ibaadurrahman merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan. Peningkatan kesejahteraan tersebut diakui oleh nasabah responden dan dapat dilihat pada Tabel 16.
Tabel 16 Jumlah nasabah responden dalam menanggapi dampak pembiayaan pada KBMT Ibaadurrahman tahun 2013a No. Aspek ekonomi Skor 1b Skor 2b Skor 3b Total skor 1. Kondisi usaha 0 7 23 83 2. Tingkat pendapatan 0 8 22 82 3. Aset yang dimiliki 0 8 22 82 Total skor 247 a
Sumber: Data primer (2013).; bSkor 1, Skor 3, Skor 3 (orang) Keterangan: Skor 1 untuk jawaban (nomor 1, 2, dan 3) menurun Skor 2 untuk jawaban (nomor 1, 2, dan 3) tetap Skor 3 untuk jawaban (nomor 1, 2, dan 3) meningkat
Pembiayaan yang diberikan oleh KBMT Ibaadurrahman digunakan nasabah untuk modal usaha. Manfaat yang dirasakan nasabah berupa perbaikan kondisi usaha, seperti peningkatan modal dan peningkatan pendapatan. Namun, perbaikan kondisi usaha yang dirasakan nasabah berbeda-beda bergantung pada jenis usaha maupun skala usaha. Sebagian besar nasabah responden (77%) menyatakan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh KBMT Ibaadurrrahman bermanfaat bagi peningkatan kondisi usaha sedangkan sebanyak 23% nasabah responden menyatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan setelah memperoleh pembiayaan dari KBMT Ibaadurrahman. Peningkatan skala usaha yang dialami para nasabah responden juga memengaruhi terhadap peningkatan pendapatan mereka. Sebanyak 73% nasabah responden menyatakan bahwa tingkat pendapatan mereka meningkat seiring dengan meningkatnya skala usaha. Namun, sebesar 27% nasabah
42
responden menyatakan bahwa peningkatan skala usaha tidak memengaruhi peningkatan pendapatan mereka. Peningkatan pendapatan yang diperoleh nasabah sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan konsumsi dan kebutuhan sekolah, sisanya digunakan sebagai tambahan modal usaha. Peningkatan pendapatan ternyata memengaruhi peningkatan kesejahteraan nasabah. Kesejahteraan tersebut berupa kemampuan pemenuhan kebutuhan konsumsi yang meningkat ataupun kemampuan untuk menyekolahkan anak. Total skor yang didapat pada tahapan dampak pembiayaan sebesar 247. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh KBMT Ibaadurrahman berdampak positif bagi nasabah dan termasuk ke dalam kategori efektif.
Tabel 17 Rekapitulasi tanggapan nasabah responden terhadap pembiayaan yang diberikan oleh KBMT Ibaadurrahman tahun 2013a Tanggapan mitra KBMT Ibaadurrahman Total skor Tahap pengajuan pembiayaan 252 Tahap pencairan pembiayaan 213 Tahap pemanfaatan pembiayaan 242 Tahap pengembalian pembiayaan 225 Dampak pembiayaan terhadap nasabah 247 Rata-rata skor 235.8 a
Sumber: Data primer diolah penulis (2013)
Total skor dari mulai tahap pengajuan hingga dampak pembiayaan secara keseluruhan sebesar 235.8. Data tersebut ditampilkan pada Tabel 17. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan prosedur pembiayaan mulai tahap pengajuan hingga dampak pembiayaan yang dirasakan oleh nasabah KBMT Ibaadurrahman yang bergerak pada sektor pertanian sudah memenuhi kriteria efektif. Akan tetapi, pada tahapan pencairan dan pengembalian pembiayaan masih memiliki nilai efektivitas yang cukup rendah. Hal ini disebabkan oleh pihak KBMT Ibaadurrahman masih belum optimal dalam memberikan pelayanannya dalam pencairan pendanaan.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 1. KBMT Ibaadurrahman berperan penting dalam pengembangan usaha para nasabah, diantaranya membantu menyediakan permodalan usaha, meningkatkan motivasi berusaha, meningkatkan kesejahteraan nasabah yang dapat dilihat dari peningkatan tabungan, aset rumah tangga, dan skala usaha.
43
2. Terdapat beberapa faktor penyebab rendahnya penyaluran pembiayaan syariah pada sektor pertanian, baik yang disebabkan oleh pihak KBMT Ibaadurrahman maupun petani. Faktor tersebut yaitu: a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KBMT Ibaadurrahman kepada masyarakat. b. Keengganan petani untuk mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu modal usaha yang telah tercukupi dari pihak lain seperti tengkulak dan sumber pinjaman lainnya, ketakutan tidak dapat melunasi pinjaman, tidak inginnya terbebani hutang dari pihak mana pun serta rendahnya pengetahuan petani mengenai pengelolaan keuangan (illiteracy financial). c. Sistem pembayaran yang kurang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan petani. d. Pihak KBMT Ibaadurrahman belum berani untuk menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian yang dinilai berisiko cukup tinggi. Hal ini dilihat dari hasil produksi pertanian maupun harga yang tidak menentu. Pihak KBMT Ibaadurrahman belum cukup berani menanggung risiko gagal bayar yang besar akibat gagal panen petani. 3. Efektivitas pembiayaan pada KBMT Ibaadurrahman berdasarkan hasil penilaian responden dapat dikategorikan efektif. Akan tetapi, pada tahap pencairan dan pengembalian pembiayaan masih memiliki nilai efektivitas yang cukup rendah. Hal ini disebabkan oleh pihak KBMT Ibaadurrahman masih belum optimal dalam memberikan pelayanannya dalam pencairan pendanaan.
Saran Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah: 1. Pihak KBMT Ibaadurrahman perlu meningkatkan sosialisasi terkait keberadaannya sebagai lembaga keuangan nonbank. 2. Penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian perlu ditingkatkan. Pihak KBMT Ibaadurrahman dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya terkait dengan program pembiayaan yang dikhususkan bagi sektor pertanian. 3. KBMT Ibaadurrahman perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan secara rutin oleh pihak KBMT Ibaadurrahman sehingga dapat mengetahui sejauh mana perkembangan usaha nasabah. Selain itu, pihak KBMT Ibaadurrahman juga perlu meningkatkan pelayanan terkait dengan proses pencairan dana terhadap para nasabah yang melakukan pembiayaan untuk modal kerja.
44
DAFTAR PUSTAKA Agustina R. 2010. Analisis Kualitas Pembiayaan dan Pengaruhnya terhadap Efektivitas Pendapatan pada PT. BPR Syariah PNM Al-Ma’soem Bandung. [Internet]. [Diunduh 2013 Mar 26]. Tersedia pada: http:/ dir.unikom.ac.id/s1-final-project/fakultasekonomi/akuntansi/2010/ jbptunikompp-dgl-ratihagust-21817/19jurnal.docx/pdf/19-jurnal.pdf Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. [Internet]. [Diunduh 2013 Mar 26]. Tersedia pada: http://www.komisiinformasi.go.id/asets/data/arsip/uu-bank-10-998.pdf. Anonim. 2005. Pembiayaan Syariah Lebih Mengandung Nilai Keadilan. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian Vol 27 No 5 2005. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Antonio MS. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta (ID): Gema Insani. Ascarya. 2008. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta (ID): PT. Raja Grafindo Persada. Ashari, Saptana. 2005. Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. Forum Penelitian Agroekonomi; vol 23 no 2: 132 – 147 [Internet]. [Diunduh 2012 Mar 26] Tersedia pada: http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/FAE23-2e.pdf. [BI] Bank Indonesia. Menjaga Stabilitas, Mendukung Pembangunan Ekonomi Negeri.Laporan Perekonomian Indonesia 2007. Jakarta : Bank Indonesia. [Internet]. [Diunduh 2013 Mar 26]. Tersedia pada: http://gaikindo.or.id/download/industry-policies/k-bank-indonesia/ laporan-BI-2007.pdf. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama pada Tahun 2004-2012. [Internet]. [Diunduh 2013 Mar 25]. Tersedia pada: http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_ subyek=06¬ab=2. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2004-2012.[Internet]. [Diunduh 2013 Mar 25]. Tersedia pada: http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_ subyek=11¬ab=1. [Direktorat Pembiayaan Kementerian Pertanian]. 2011. Pola Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. Jakarta (ID). Farida R. 2007. Analisis Penilaian dan Faktor-Faktor Penyaluran Pembiayaan Syariah dalam Pembiayaan Agribisnis Pada KBMT Khidmatul Ummah, Bogor, Jawa Barat [Skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Hidayat Y. 2004. Efektivitas Pembiayaan Pola Bagi Hasil Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Koperasi Pondok Pesantren (KOPPONTREN) Hubbul Wathon, Kecamatan Cimalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
45
[Skripsi]. Bogor (ID): Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor Hosen. 2008. Materi Dakwah Ekonomi Islam. Jakarta (ID): Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES). Joniwar, Heriyanto M. 2012. Analisis Efektivitas Kinerja Penyuluh Lapangan. Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 1, Nomor 1, November 2012, hlm. 1-100. KBMT Ibaadurrahman. 2012. Laporan Tahunan KBMT Ibaadurrahman Tahun Anggaran 2012. Bogor (ID): BMT Ibaadurrahman. Kurnia F. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Syairah pada Sektor Agribisnis [Skripsi]. Bogor (ID): IPB. Mughni A. 2008. Keuangan Mikro Islam Upaya dalam Pengentasan Masyarakat. [Internet]. [Diunduh 2012 Okt 28]. Tersedia pada: www.tazkia.ac.id. Nazir M. 2003. Metode Penelitian. Jakarta (ID): Ghalia Indonesia. Oktavi S. 2009. Analisis faktor-faktor yang Memengaruhi Pengambilan Pembiayaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: KJKS BMT Bina Umat Sejahtera, Lasem, Jawa Tengah) [Skripsi]. Bogor (ID): IPB. [PKES] Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. 2008. Tata Cara Pendirian BMT. Jakarta (ID): PKES Publishing. Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung (ID): Alfabeta. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung (ID): Alfabeta. Supriyadi A. 2003. Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah Indonesia). Kudus (ID): Al-Mawarid Edisi X. Sutawi. 2008. Pembiayaan Syariah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sektor Agribisnis dengan Pola Kemitraan. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 12 No. 3. September 2008, hal 447-458. Yuli SBC. 2008. Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Aplikasi Manajemen Volume 6 Nomor 2, Agustus 2008. Malang.
46
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1991 dari ayah Rosidin dan ibu Iis Rohaeti. Penulis adalah putra kedua dari dua bersaudara. Tahun 2009 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Banjar dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB dan diterima di Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam beberapa organisasi kampus yaitu pada tahun 2009-2010 menjadi anggota Paduan Suara Mahasiswa Agriaswara IPB, tahun 2010-2011 menjadi staf divisi Sumber Daya Insani Sharia Economics Students Club (SES-C) FEM IPB, tahun 2010-2011 menjadi Sekretaris II Forum Mahasiswa Muslim dan Studi Islam FEM IPB, dan pada tahun 20112012 menjadi ketua divisi Sharia Education Sharia Economics Students Club (SES-C) FEM IPB. Penulis juga aktif mengikuti lomba karya ilmiah tingkat mahasiswa. Salah satu prestasi yang diraih oleh penulis yaitu Juara I Lomba Karya Tulis Ekonomi Islam DINAR 2012 yang diselenggarakan oleh kampus STEI TAZKIA Bogor pada tahun 2012.
