“Peran Bank Pertanian dalam Pembiayaan Sektor Pertanian” Oleh: Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim Sp.I Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian
Disampaikan pada Seminar Nasional “Menuju Pendirian Bank Pertanian” IPB International Convention Center, Bogor, 11 Mei 2009
1
1. Pendahuluan
Indonesia adalah negara agraris dan maritim, 40juta angkatan kerja Pertanian umumnya belum memiliki akses ke perbankan Pemerintah, c.q. Departemen Pertanian telah sejak lama menyadari pentingnya dan berupaya mewujudkan sebuah bank yang khusus melayani sektor pertanian; Inisiatif tersebut terkendala berbagai hal terutama masalah peraturan perbankan dan political will pemerintah dan DPR; Belajar dari kegagalan-kegagalan tersebut, saatnya sekarang para stakeholder yang terlibat untuk menyatukan persepsi dan bekerjasama untuk mewujudkan berdirinya Bank Pertanian. 2
2. Pengalaman Departemen Pertanian dan Skim di bidang Pertanian yang ada a.
Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Merupakan salah satu landasan fundamental dalam Program Pembangunan Pertanian (Panca Yasa); Fasilitasi pembiayaan antara lain: Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP; program subsidi bunga (KKP-E, KPEN-RP, dan PKBL); Program penjaminan (keringanan agunan): Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM; Skim kredit komersial bagi petani yang sudah feasible dan bankable. 3
Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) yang dilaksanakan dari tahun 2006 merupakan skim pembiayaan dengan mekanisme penjaminan pemerintah terhadap kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh bank pelaksana untuk pengembangan sektor pertanian. Sampai dengan tahun 2008 telah tersalur sebesar Rp. 539,04 miliar dengan jumlah nasabah 7.950 petani/kelompok tani. Bantuan Langsung Masyarakat Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) yang dilaksanakan pada tahun 2007. Dana yang tersalur sebesar Rp. 275 milyar, jumlah penerima 39 ribu orang. 4
2. Pembiayaan Pertanian di Indonesia (lanjutan) Tabel: Kebutuhan Pembiayaan Tahun 2008 Komoditas
a. Padi/Beras b. Jagung c. Kedele d. Ubi Kayu e. Tebu/Gula f. Sawit *) g. Karet *) h. Kakao *) Total
Luas Areal (Ha) 12 juta Ha 3,6 juta Ha 450 ribu Ha 400 ribu Ha 250 ribu Ha 200 ribu/th 200 ribu/th 200 ribu/th -
Biaya per Ha/ Unit Usaha (Rp)
Kebutuhan Investasi (Rp)
6,5 juta 5,8 juta 4,7 juta 4,6 juta 18,0 juta 39,7 juta 37,3 juta 43,5 juta
78,0 trilyun 20,8 trilyun 2,1 trilyun 1,8 trilyun 4,5 trilyun 238,2 trilyun 111,9 trilyun 39,1 trilyun
-
514,4 trilyun
*) tidak termasuk pemeliharaan 6 juta ha sawit, 3 juta ha karet dan 0,9 juta ha kakao
5
Tabel 1 . Portofolio Kredit Nasional (posisi Februari 2009) Sektor Ekonomi 1. Pertanian 2. Pertambangan 3. Perindustrian 4. Listrik, gas, dan air 5. Konstruksi 6. Perdagangan 7. Pengangkutan 8. Jasa dunia usaha 9. Jasa sosial masyarakat 10. Lain-lain Total
Outstanding (Rp. Trilyun)
Prosentase
68,425 27,464 272,415 19,645 58,141 252,915 62,498 148,699 15,747 370,977
5,28 2,12 21,00 1,51 4,48 19,50 4,82 11,47 1,21 28,60
1.296,926
100
Sumber : Bank Indonesia 6
Portofolio Kredit Nasional (posisi Februari 2009) 27,464 Pertanian
68,425
pertambangan 370,977 perindustrian
272,415
listrik, gas dan air konstruksi perdagangan
58,141
pengangkutan 148,699
jasa dunia usaha
15,747
jasa sosial masyarakat 62,498
252,915
19,645
lain-lain
Sumber : Bank Indonesia 7
PILIHAN SOLUSI : 1. Mengembangkan jaringan kelembagaan petani di perdesaan melalui Gapoktan (embrio LKM) 2. Kerjasama Bank dengan Penyuluh Pertanian (Fasilitator Pembiayaan Petani), LKM, Bank Daerah, Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD) 3. Pengembangan Kerjasama Kemitraan : melalui pola risk sharing dan avalis. 4. Perlunya perubahan image dari hig risk menjadi opportunity 5. Political will pemerintah dan DPR Bank Pertanian
11
6. Penutup
Pendirian Bank Pertanian merupakan sebuah milestone bagi masyarakat pertanian dalam rangka mewujudkan pertanian modern, berdaya saing kuat dan berkelanjutan serta menjamin kesejahteraan petani;
Pendirian Bank Pertanian memerlukan political will dari pemerintah dan DPR serta kesiapan kelembagaan petani/peternak yang kokoh di perdesaan. 12
Terima Kasih, Wassalaamualaikum wr. wbr.
13
