ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-KTP DALAM MENDUKUNG TERCIPTANYA GOOD GOVERNMENT. Rhyca Octaviani

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 2 (2013)

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-KTP DALAM MENDUKUNG TERCIPTANYA GOOD GOVERNMENT Rhyca Octaviani [email protected]

Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT The purpose of this research is to find out the effectiveness of e-KTP implementation as the efforts to create and to support a good government. This research was conducted on June 21 st 2013 until August 30th 2013. This research is using descriptive method with the qualitative approach. Case study in this research is the agency of population and civil registration as the authorized agency in all of the population administration affairs. The data collection methodology is using primary data which came from the agency of population which are the people who mandatory KTP and questionnaire. The result of this research is the level of effectiveness which has been done reach the success level as much as 80% from the total number of mandatory KTP in Surabaya, this amount of number is obtains from the calculation of success level which has been achieved in each of the socialization program. Based on the research result the Agency of Population must add the location of KTP service which is not limited only at the office of The Agency of Population and Civil Registration Surabaya, but also at shopping centers, and high schools at Surabaya. It also can be done in police station and others. Besides it can also longer the service schedule at recording e-KTP and additional infrastructure related with e- KTP program which is expected to reach the target. By adding facilities, service schedule, and service locations, it is expected that the implementation of e- KTP service can be more effective in order to so that support and to create a good government. Keywords: Effectiveness, e-KTP, Good Government. ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan e-KTP sebagai upaya mendukung terciptanya good government. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan Sipil sebagai instansi yang berwenang dalam segala urusan administrasi kependudukan. Untuk metode pengumpulan data penulis menggunakan data primer yang berasal dari Dinas Kependudukan yakni jumlah wajib KTP dan kuesioner. Hasil penelitian ukuran efektivitas yang dilakukan diperoleh prosentase keberhasilan yang mencapai 80% dari total jumlah wajib KTP di Surabaya, jumlah tersebut didapat dengan menjumlahkan tingkat keberhasilan yang dicapai pada tiap program sosialisasi. Maka berdasarkan hasil penelitian sebaiknya Dinas Kependudukan dapat menambah lokasi untuk pelayanan e-KTP tidak terbatas hanya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, pusat perbelanjaan, dan Sekolah Menengah Atas di kota Surabaya. Namun juga dapat dilakukan di instansi kepolisian dan lain-lain. Selain itu dapat juga menambah jadwal pelayanan perekaman e-KTP dan penambahan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan program e-KTP agar target yang diharapkan dapat segera tercapai. Dengan menambah sarana dan prasarana, jadwal pelayanan, dan lokasi pelayanan diharapkan pelaksanaan e-KTP efektif sehingga dapat mendukung terciptanya good government . Kata kunci: efektivitas, e-KTP, Good Government.


2

PENDAHULUAN Pelayanan publik adalah suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat didunia dengan kebudayaan yang beragam, hal tersebuttentu menjadi tantangan untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai dengan yang telah di amanatkan dalam UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka dapat dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan, oleh sebab itu diperlukan perencanaan yang baik dan bahkan perlu dibuat standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Di dorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan diterapkannya KTP berbasis NIK atau e-KTP yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri yang bertujuan untuk merevitalisasi sistem administrasi kependudukan. Sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pasal 101 huruf a, undang-undang mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011. Selain itu, undang-undang ini juga diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional. Pengelolaan pendaftaran penduduk adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Penerapan awal KTP berbasis NIK yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip atau eKTP merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dan terbangunnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat. Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau eKTP adalah kartu identitas penduduk yang berbasis teknologi database kependudukan nasional. Artinya, data penduduk tidak lagi disimpan di kelurahan atau daerah tempat tinggal masing-masing seperti sebelumnya, melainkan di dalam satu database nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu e-KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal yang berlaku seumur hidup. Penerapan KTP online merupakan salah satu uji petik pemerintah pusat dalam penggunaan kartu identitas yang berbasis networking tingkat nasional. Artinya, masyarakat yang sudah memiliki e-KTP, data personalnya sudah ada di dalam database nasional. EKTP, tidak hanya berfungsi sebagai identitas pribadi, namun nantinya dapat multifungsi seperti akses kesehatan, sekolah, pemilihan umum (pemilu), bisnis, perbankan, serta mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat khususnya data penduduk wajib KTP secara nasional. Dengan diterapkannya e-KTP juga dapat mencegah peluang


3

terjadinya KTP ganda dan palsu yang belakangan ini sering terjadi. Database setiap pemegang E-KTP sudah dapat diakses dari berbagai daerah melalui database nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektivitasan program sosialisasi e-KTP yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai langkah tertib administrasi kependudukan. e-KTP ini juga merupakan suatu bentuk akuntabilitas pemerintah dalam hal revitalisasi administrasi kependudukan agar tercipta tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Government). TINJAUAN TEORETIS Pengukuran Kinerja Sektor Publik Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada masukan (input), namun juga pada keluaran (output) dan juga manfaatnya. Pengukuran kinerja sektor publik merupakan pengukuran kinerja yang sangat kompleks dan multidimensional. Pengukuran kinerja sektor publik sangat penting untuk diperhatikan karena pengukuran kinerja memiliki kaitan yang erat dengan akuntabilitas publik. Hasil kerja organisasi sektor publik harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja. Pengukuran kinerja meliputi aktivitas serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan bagi unit kerja sektor publik unutk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. Ulum (2004:276) memaparkan, pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendali organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward dan punishment sistem. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Akuntabilitas Publik Definisi mengenai Akuntabilitas Publik dikemukakan oleh Mahmudi (2005:9)dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik adalah:“Akuntabilitas Publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (principal).”

Pusdiklat BPKP (2007), memandang bahwa Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Menurut BPKP, Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.


4

Sedangkan menurut Ihyaul Ulum(2004) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik menyatakan Akuntabilitas Publik adalah: “Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta petanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas Publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertical (vertical accountability) dan (2) akuntabilitas horizontal (horizontalaccountability.) Akuntabilitas Publik berarti pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances sistem) antara pemerintah dengan masyarakat.Untuk meminimalkan dan mengantisipasi timbulnya pemerintahan yang menyimpang seperti disebutkan diatas diperlukan suatu Akuntabilitas Publik. Maka diperlukanya saluran-saluran Akuntabilitas yang baik, untuk menciptakan Akuntabilitas yang baik sehingga Akuntabilitas tersebut mampu mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi. Akuntabilitas berbeda dengan konsep responsibilitas (responsibility). Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam konsep responsibilitas. Akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, sedangkan responsibilitas merupakan Akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban untuk menjelaskan kepada orang atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberikan penilaian. Namun perlu diingat bahwa tuntutan Akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melaksanakan, keleluasaan (diskresi), dan kewenangan. Mekanisme dan pengembangan akuntabilitas BPKP (2007), melihat bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas di instansi pemerintah, harus memegang teguh tiga prinsip yaitu pertama, Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan; kedua, Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; ketiga, menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Good Government Bintoro Tjokroamidjojo (2000), Good government adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Good government juga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan good government adalah menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif agar dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep good government harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (state)/pemerintah (government), swasta (private) dan masyarakat (society). Konsep Efektivitas Agung Kurniawan (2005) dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi


5

(operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”. Supriyono (2002:24), Efektifitas adalah hubungan antara keluaran pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya. Semakin besar kontribusi keluaran suatu pusat pertanggungjawaban terhadap pencapaian tujuan perusahaan semakin efektif kegiatan pertanggungjawaban. Organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif jika mampu melaksanakan tugastugas serta fungsi program sebagai proses pencapaian tujuan tanpa adanya pengaruh yang menjadi beban atau konflik dalam pencapaian tujuan tersebut. Menurut Mardiasmo (2004:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mardiasmo dalam buku “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah” (2002:232) menyatakan sebagai berikut:“Efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output (target/result)” Budiani (2007) dalam jurnalnya “efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang taruna “eka taruna bhakti” desa Sumerta Kelod kecamatan denpasar timur kota Denpasar” menyatakan bahwa untuk dapat mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut : a. Ketepatan sasaran program Yaitu sejauhmana pelanggan dari program tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. b. Sosialisasi program Yaitu kemampuan penyelenggara program dapat melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya. c. Tujuan program Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya. d. Pemantauan program Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan. Konsep program e-KTP Secara sederhana, e-KTP berasal dari kata electronic-KTP, atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau sering disingkat e-KTP. Lebih rincinya, menurut situs resmi eKTP, KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baikdari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basisdata kependudukan nasional. Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk: a. Menghindari pajak b. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota c. Mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya


6

d. e.

Menyembunyikan identitas (seperti teroris) Memalsukan dan menggandakan ktp

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Alasan yang melatarbelakangi peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif adalah untuk memberikan fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat populasi atau daerah tertentu Sugiyono (2004). Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya. Penelitian ini merupakan studi kasus sehingga obyek adalah populasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah suatu lembaga pemerintah yang bekerja dalam bidang pengelolaan data kependudukan masyarakat Kota Surabaya. Dalam tugas kesehariannya ada pelayanan untuk KK, KTP, dan Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan dan yang berhubungan dengan data kependudukan. Teknik Penelitian Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber primer, melalui responden yaitu konsumen yang memberikan data berupa kata-kata ataukalimat pernyataan atau memberikan jawaban dalam wawancara pada salah satu staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya yang berkaitan dengan e-KTP yang dijadikan sampel. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku, makalah, dan lain-lain terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang lain juga didapat dari arsip, sebagai sumber data dalam bentuk dokumen, data statistik dan naskah-naskah yang telah tersedia dalam lembaga atau instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam metode penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Observasi Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti. 2. Wawancara Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, langsung pada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara dua arah, yakni wawancara kepada pihakDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkaitan langsung dengan program e-KTP dan juga kepada masyarakat sebagai pengguna e-KTP. 3. Dokumentasi Yaitu teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, berupa: arsip sejarah, struktur organisasi, jumlah penduduk, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.


7

Satuan Kajian Penelitian deskriptif kualitatif perlu menjelaskan satuan kajian yang merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data dan memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat diadakan penelitian. a. Efektivitas adalah gambaran tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output (target/result) b. Good government adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Good government juga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antarapemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditur, pemerintah,karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yangberkaitan dengan hak-hak atau kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. c. e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) adalah kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. Teknik Analisis Data Teknik analisis data merupakan alat atau metode yang digunakan dalam rangka memecahkan masalah. Data yang diperoleh dari pengumpulan data diolah dan dianalisis untuk dapat disajikan kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti agar dapat menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan. Langkah yang digunakan dalam analisa ini dengan membandingkan antara target dan realisasi perekaman e-KTP dan kemudian menganalisisnya. Langkah-langkah dalam proses analisis data adalah sebagai berikut : 1. Mengumpulkan dan menganalisis data tentang program-program yang disusun oleh DISPENDUKCAPIL untuk langkah mensosialisasikan program e-KTP dan juga data mengenai jumlah wajib KTP yang sudah terealisasi. 2. Mendeskripsikan data penelitian yang terkait dengan materi kajian penelitian. 3. Melakukan analisis dan pembahasan evaluasi pelaporan kinerja dan penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan deskripsi data dan teori-teori yang mendukung. 4. Memberi kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Jenis Pelayanan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jenis pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain : a. Perekaman e-KTP b. Perpanjangan KTP c. Pengurusan akta kelahiran d. Pengurusan akta kematian e. Pengurusan akta pernikahan f. Pengurusan akta perceraian g. Pengurusan Kartu Keluarga (KK) h. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) i. Surat Keterangan Pindah Datang


8

j.

Dan macam-macam jenis layanan kependudukan dan layanan catatan sipil lainnya.

Pelayanan Administrasi Kependudukan yang direvitalisasi oleh pemerintah antara lain : a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) b. Kartu Keluarga (KK) c. Akta Kelahiran dan Akta Kematian Deskripsi Program e-KTP Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dijelaskan bahwa : ”penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup”. Kemudian nomor NIK yang tertera dalam e-KTP selanjutnya akan dijadikan dasar untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, polis asuransi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sertifikat atas hak tanah, dan untuk penerbitan dokumen identitas lainnya. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan, yang berbunyi: ”KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk”. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas poto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data kependudukan. Pengambilan seluruh sidik jari tangan tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan: untuk WNI dilakukan di kecamatan, untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan.

Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri. Tujuan sekaligus kegunaan e-KTP antara lain adalah untuk : a. Sebagai identitas jati diri b. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya; c. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Selain tujuan yang hendak dicapai, manfaat e-KTP diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut: a. Identitas jati diri tunggal b. Tidak dapat dipalsukan c. Tidak dapat digandakan d. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada e-KTP juga merupakan suatu kebijakan pemerintah khususnya Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yang memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan agar tercipta tertib administrasi


9

kependudukan. Namun, fakta di lapangan adalah bahwa tidak tersedianya SOP (Standard Operating Procedure) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk e-KTP. SOP diperlukan sebagai pedoman dan pengarah dalam pelaksanaan e-KTP. Ketetapan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pemutakhiran DataKependudukan Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/2715/SJ tanggal 5 Juli 2010 perihal pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Persiapan Penerapan E-KTP, maka untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian sasaran 3 (tiga) Program Strategi Nasional yaitu Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan penerapan e-KTP disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Tahap pelaksanaan 3 (tiga) program strategi nasional : a. Pemutakhiran data kependudukan Dilaksanakan di semua kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut : a) Bagi 329 kabupaten/kota yang diprogramkan untuk penerbitan NIK Tahun 2010, pemutakhiran data kependudukannya harus selesai pada Bulan November 2010, dengan pertimbangan pada bulan Desember 2010 akan dilakukan penerbitan dan distribusi NIK kepada penduduk per keluarga. b) Bagi 168 kabupaten/kota, pemutakhiran data kependudukannya harus selesai pada bulan Desember 2010, dengan pertimbangan penerbitan NIK-nya akan dilaksanakan pada awal Tahun 2011. b. Penerbitan NIK Dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2010 sampai dengan 2011 a) Pada tahun 2010 dilaksanakan di 329 kabupaten/kota dan wajib selesai pada bulan Desember 2010 sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. b) Pada tahun 2011 penerbitan NIK dilaksanakan di 168 kabupaten/kota dan selesai pada bulan Juni 2011, dengan pertimbangan agar 168 kabupaten/kota tersebut dapat mempersiapkan penerapan e-KTP pada tahun 2012 bersamaan dengan 132 kabupaten/kota yang NIK-nya sudah diterbitkan pada tahun 2010 c. Penerapan e-KTP Dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2011 sampai dengan 2012 : a) Pada tahun 2011 dilaksanakan di 197 kabupaten/kota dan wajib selesai pada bulan Desember 2011. b) Pada tahun 2012, Penerapan e-KTP dilaksanakan di 300 kabupaten/kota dan wajib selesai pada bulan Desember 2012. 2. Penetapan 329 kabupaten/kota untuk penerbitan NIK tahun 2010 Penetapan 329 kabupaten/kota untuk penerbitan NIK tahun 2010 didasarkan padaInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. 3. Penetapan 197 kabupaten/kota yang akan menerapkan e-KTP pada tahun 2011 dengan penjelasan sebagai berikut : 1) Dasar Penerapan e-KTP didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009. 2) Kriteria Pemilihan 197 Kabupaten/Kota


10

Pemilihan 197 kabupaten/kota yang akan menerapkan e-KTP 2011 didasarkan pada kriteria : a. Nomenklatur Instansi Pelaksana yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil telah disesuaikan menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. b. Melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. c. Telah memiliki Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan yang mengacu pada regulasi nasional di bidang administrasi kependudukan. d. Surat Bupati/Walikota tentang kesiapan dan permintaan untuk diprioritaskan dalam penerapan e-KTP 3) Daftar 197 Kabupaten/Kota yang akan menerapkan e-KTP tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran II. 4. Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat melaksanakan penerapan e-KTP. Bagi Kabupaten/Kota yang akan menerapkan e-KTP, termasuk 197 Kabupaten/Kota untuk tahun 2011, diwajibkan memenuhi : a. Menyediakan genset di tempat pelayanan e-KTP bagi yang belum memiliki listrik dan daerah yang listriknya sering mengalami pemadaman. b. Memobilisasi penduduk wajib KTP ke tempat pelayanan e-KTP di kecamatan dan melakukan pelayanan penerbitan e-KTP sesuai target yang ditentukan dengan segala konsekuensinya. c. Mempersiapkan dan menyediakan tenaga teknis pelayanan penerbitan e-KTP minimal 4 orang disetiap tempat pelayanan dan tenaga pendukung lainnya. d. Menjaga akurasi database kependudukan dengan melakukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. e. Memprogramkan dan melaksanakan sosialisasi penerapan e-KTP kepada Instansi di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT/RW dan masyarakat. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 4, dituangkan dalam surat pernyataan kesangggupan Bupati/Walikota untuk menganggarkan dalam APBD tahun 2011 bagi 197 Kabupaten/Kota dan APBD tahun 2012 bagi 300 Kabupaten/Kota. 5. Bagi 300 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan penerapan e-KTP tahun 2012, maka harus menganggarkan dalam APBD tahun 2011 untuk kegiatan sebagai berikut : a. Sosialisasi terhadap aparat dan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan e-KTP. b.Operasional pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam rangka menjaga keakuratan databbase kependudukan. c. Mempersiapkan tenaga operasional untuk mengantisipasi agar kebutuhan SDM pelayanan e-KTP tahun 2012 terpenuhi baik jumlah maupun kualifikasinya. d. Mempersiapkan semua persyaratan yang diwajibkan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3b. 6. Kewajiban Pemerintah Provinsi dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerapan e-KTP di Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi diminta menganggarkan dalam APBD provinsi untuk kegiatan : a. Sosialisasi Penerapan e-KTP kepada Instansi di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat. b.Supervisi dan monitoring evaluasi ke Kabupaten/Kota. c. Koordinasi dan konsultasi ke Pusat.


11

Pelaksanaan e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksanaan e-KTP di Surabaya dimulai pada tahun 2010 dan ditargetkan harus selesai pada tahun 2012. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan beberapa hal yang menghambat terealisasinya target kota Surabaya untuk menyelesaikan revitalisasi administrasi kependudukan pubik. Target selanjutnya hingga akhir tahun 2013 seluruh warga Surabaya sudah harus memiliki e-KTP, diharapkan penerapan e-KTP secara nasional pada awal tahun 2014 dapat segera dicapai. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya antara lain: a. minimnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan tersebut, b. minimnya sumber daya manusia sebagai petugas operator, c. minimnya kesadaran masyarakat, d. jarak tempuh ke tempat pelayanan yang cukup jauh, e. banyaknya masyarakat yang pindah ke luar kota atau sedang melaksanakan studi ke luar negeri. f. Asumsi masyarakat mengenai pelayanan yang ada diinstansi pemerintah, misal dalam hal keramahan petugas pelayanan dalam melayani masyarakat, dan adanya pungli yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jumlah wajib KTP di Surabaya adalah 2.098.960, namun hingga 2013 baru 1.632.879 jiwa. Hal tersebut tentu membuat pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya harus mengambil langkah percepatan penyelesaian perekaman e-KTP agar target 2 juta penduduk Surabaya segera terealisir. Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Kependudukan Surabaya agar masyarakat bersedia untuk melakukan perekaman data kependudukan, saat ini pelayanan perekaman eKTP sudah tidak lagi berada di kecamatan ataupun kelurahan setempat, tempat pelayanan perekaman e-KTP berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, beberapa pusat perbelanjaan yang ditentukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, kemudian juga dibeberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Surabaya. Hal ini disebut dengan strategi jemput bola oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya. Efektivitas DISPENDUKCAPIL dalam mensosialisasikan e-KTP Beberapa langkah yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mensosialisasikan perekaman e-KTP, antara lain : a. Pemberitahuan melalui berbagai media cetak, antara lain billboard, spanduk, banner, leaflet, surat kabar. b. Pemberitahuan melalui media elektronik yakni radio dan website-website. c. Membuka pelayanan dipusat-pusat perbelanjaan di Surabaya, antara lain Royal Plaza, ITC, PTC. d. Tidak hanya dipusat perbelanjaan, saat ini DISPENDUKCAPIL juga melaksanakan program goes to school untuk mensukseskan e-KTP di Surabaya. Program ini dikhususkan untuk para siswa SMA yang sudah berusia 17 tahun dan sudah wajib memiliki e-KTP. Strategi yang digunakan oleh DISPENDUKCAPIL Surabaya adalah jemput bola ke sekolah-sekolah.


12

Sosialisasi

Target

Tabel 1 Tingkat Keberhasilan Sosialisasi e-KTP Prosentase(%) Tingkat Keberhasilan

prosentase(%)

Pemberitahuan 209.896 10 142.618 6,8 lewat media massa Pemberitahuan 839.584 40 629.688 30 melalui undangan Pelayanan di 839.584 40 734.636 35 pusat perbelanjaan 209.896 10 125.937 6 Pelayanan di sekolahsekolah Total 2.098.960 100 1.632.879 80 Sumber : Laporan Rekapitulasi e-KTP Kota Surabaya Per 8 Juli 2013 (Data diolah)

Dari data tabel diatas diketahui bahwa dari sebanyak 2.098.960 penduduk Surabaya yang wajib KTP hanya sebesar 1.632.879 penduduk yang sudah melakukan perekaman eKTP. Artinya, lebih dari 465 ribu penduduk Surabaya belum melakukan perekaman e-KTP. Dapat diliat bahwa persentase terbesar dari keempat hal tersebut diatas adalah pelayanan di pusat perbelanjaan. Menurut penelitian yang dilakukan dilapangan, beberapa masyarakat lebih tertarik untuk melakukan kegiatan perekaman e-KTP di pusat perbelanjaan. Hal tersebut dikarenakan mereka lebih nyaman dengan pelayanannya dan antriannya pun tidak sepanjang bila harus mengurus di DISPENDUK. Selain itu, kondisi yang dingin dan tersedianya berbagai toko disekitar tempat pelayanan yang menjual berbagai jenis barang keperluan rumah tangga dan lain-lain membuat masyarakat lebih berminat untuk membuat e-KTP di pusat perbelanjaan. Sedangkan untuk pemberitahuan melalui undangan, dengan target sebesar 40% dari jumlah penduduk yang wajib KTP ternyata hanya terealisasi sebesar 30%. Pemberitahuan melalui undangan merupakan langkah awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengajak masyarakat Surabaya lebih mengerti tentang pentingnya e-KTP dan sekaligus mengajak masyarakat melakukan perekaman e-KTP. Namun sebagai langkah awal penerapan e-KTP tentu saja hal tersebut memiliki beberapa kendala, antara lain minimnya tenaga operator, minimnya peralatan untuk perekaman yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk wajib KTP yang berada disuatu kecamatan. Sehingga masyarakat harus mengantri cukup lama untuk dapat melakukan perekaman hal tersebut tentunya membuat masyarakat malas untuk datang ke kecamatan atau kelurahan dimana perekaman e-KTP dilaksanakan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya e-KTP membuat program e-KTP ini tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Tenggang waktu penyelesaian penerapan perekaman e-KTP adalah pada bulan Desember 2012, namun karena beberapa faktor diatas sehingga membuat penyelesaiannya terlambat hingga tahun 2013 ini. Untuk pemberitahuan melalui media massa sebesar 6,8% dari prosentase target 10%, tidak tercapainya target disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat. Sedangkan, untuk pelayanan di sekolah-sekolah hanya terealisir sebesar6% karena program ini baru saja dijalankan di sekolah-sekolah negeri di kota Surabaya. Jadwal perekaman e-KTP disekolahsekolah dilakukan selama satu bulan yakni pada bulan Agustus hingga September 2013. Selain itu, masih terdapat banyak pengaduan dari masyarakat mengenai e-KTP, misal lamanya waktu pendistribusian, ketidakramahan petugas pelayanan, kurangnya sosialisasi mengenai denda, dan lain-lain. Seperti yang terjadi pada beberapa kasus yang


13

telah dilaporkan pada KPP (Komisi Pelayanan Publik) dan media cetak (koran) mengenai lamanya proses distribusi e-KTP mengingat pentingnya kartu identitas tersebut untuk berbagai keperluan. Untuk kasus pendistribusian e-KTP di Surabaya, bahkan ada yang memakan waktu sampai 11 bulan terhitung setelah proses perekaman, hingga saat ini e-KTP belum juga dibagikan. Bila menggunakan teori Mardiasmo (2002:232)“Efektivitas mengambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output (target/result)”, jika dilihat dari total jumlah wajib KTP kemudian dibandingkan dengan realisasi jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP maka dapat dikatakan program-program yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah cukup efektif. Karena keberhasilan yang dicapai yakni sebesar 80% dari total jumlah wajib KTP di Surabaya.Banyak kendala yang mengakibatkan terhambatnya penyelesaian perekaman e-KTP, namun Dinas Kependudukan Kota Surabaya berusaha agar pada akhir tahun 2013 ini 465 ribu wajib KTP yang belum memiliki e-KTP dapat segera melakukan perekaman sehingga program implementasi e-KTP secara nasional pada tahun 2014 dapat terealisir. KTP berbasis NIK sebagai akuntabilitas pemerintah dalam menciptakan Good Government Good government adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Good government juga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antarapemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditur, pemerintah,karyawan,serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak atau kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan dari Good Government adalah menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratifagar dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep good government harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (state)/pemerintah (government), swasta (private) dan masyarakat (society). Tujuan dari adanya program e-KTP antara lain : a. Sebagai identitas jati diri b. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya; c. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Dari tujuan dibuatnya e-KTP diatas dapat dilihat bahwa e-KTP juga merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah dalam merevitalisasi administrasi kependudukan agar tercipta tata pemerintah yang baik dan bersih. Oleh karena itu diharapkan dalam penerapannya, pemerintah sebagai pihak penyelenggara harus memberikan berbagai kemudahan dalam pengurusan e-KTP agar masyarakat tidak merasa segan untuk melaksanakan program nasional tersebut. Karena untuk dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dibutuhkan adanya komunikasi yang baik pula antara pemerintah, pihak swasta, dan tentunya masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya sebagai pihak pelaksana terus melakukan berbagai inovasi dan perbaikan dalam hal pelayanan administrasi kependudukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga Surabaya untuk mewujudkan amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan diterapkannya KTP berbasis NIK secara nasional diharapakan dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional


14

dan terpadu sehingga tersedia data dan informasi kependudukan secara nasional yang akurat dan lengkap sebagai acuan perumusan kebijakan dan pembangunan. SIMPULAN DAN KETERBATASAN Simpulan Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan eKTP telah melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan program e-KTP, antara lainpemberitahuan melalui media massa, pemberitahuan melalui undangan, pelayanan di pusat perbelanjaan, dan yang terbaru adalah pelayanan di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Surabaya; (2) Efektivitas pelaksanaan program e-KTP dinilai berdasarkan target wajib KTP di Kota Surabaya dan realisasi perekaman yang terjadi dinyatakan efektif karena dari perbandingan antara target dan realisasinya didapatkan total prosentase keberhasilan sebesar 80%; (3) Tingkat keberhasilan terbesar adalah sosialisasi dengan melakukan pelayanan di pusat perbelanjaan, pusat perbelanjaan yang ditunjuk oleh Dinas Kependudukan antara lain ITC, PTC, dan Royal Plaza; (4) Kurang tercapainya target disebabkan oleh beberapa faktor antara lain minimnya sumber daya manusia sebagai tenaga operator, minimnya peralatan sebagai media perekaman e-KTP, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya e-KTP, banyaknya masyarakat yang pindah keluar kota atau melaksanakan studi diluar negeri, dan masyarakat segan untuk melakukan perekaman dikarenakan antrian yang cukup panjang. Saran Untuk dapat menyelesaikan sebanyak 465 ribu wajib KTP yang belum melakukan perekaman e-KTP, akan lebih baik apabila Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menambah lokasi untuk pelayanan pada pusat perbelanjaan di Surabaya untuk wilayah lain yang belum terjangkau. Selain dipusat perbelanjaan, Dinas Kependudukan juga diharapkan mendatangi instansi atau lembaga kepolisian dimana banyak terdapat tahanan yang tidak dapat melakukan perekaman disebabkan oleh masa tahanan yang sedang dijalani. Selain menambah lokasi, Dinas Kependudukan juga dapat menambah jadwal pelayanan pada masing-masing pusat pelayanan. Memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat agar tercipta kenyamanan dalam proses perekaman. Memberikan informasi pada masyarakat mengenai pentingnya kegunaan e-KTP melalui berbagai media massa. Agar masyarakat senantiasa bersedia melakukan tertib administrasi kependudukan. sehingga dengan berhasilnya program e-KTP sebagai langkah tertib administrasi kependudukan, maka akan tercipta good government. DAFTAR PUSTAKA Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga. Yogyakarta. BPKP. 2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi Kelima. Pusdiklat Pengawasan BPKP. Budiani, N.2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT. Volume 2 No. 1 Kurniawan, A. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP AMP YKPN. Yogyakarta Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. BPFE. Yogyakarta. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andy Offset. Yogyakarta. . 2004. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kesatu, Andi. Yogyakarta.


15

.2004. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua, Andi. Yogyakarta. Supriyono. 2002. Manajemen Biaya : Suatu Reformasi Pengelolaan Bisnis. Edisi Pertama. Buku Satu. Yogyakarta: BPFE. Tjokroamidjojo, B. 2000. Good Government, Paradigma Baru Management Pembangunan. UI Press. Jakarta. Tulus, A.1996. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gramedia Utama Ulum, I. 2004. Akuntansi Sektor Publik : sebuah pengantar. Edisi Pertama. UMM Press. Malang ●●●

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-KTP DALAM MENDUKUNG TERCIPTANYA GOOD GOVERNMENT. Rhyca Octaviani

Recommend Documents