KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Kebijakan dan Strategi e-Government Dalam Mendukung e-Nawacita
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA TAHUN 2015
PERUBAHAN POLA KERJA PEMERINTAH Gaya Lama Membangun Struktur Membangun Peraturan
Membuat Prosedur Otoritas Kendali
Era Modern Membangun Konektivitas Membuat Nilai dan Budaya Membuat Inovasi Mengembangkan Pengetahuan
REFORMASI BIROKRASI 8 Area Perubahan 9 Program Percepatan RB GRAND DESIGN RB PERPRES NO. 81/2010
ROAD MAP RB PERMENPAN NO. 61/2012
1. Organisasi
1. Penataan Struktur Birokrasi
2. Tata Laksana
2. Penataan Jumlah, Distribusi,
3. Peraturan Perundangundangan 4. SDM Aparatur 5. Pengawasan 6. Akuntabilitas 7. Pelayanan Publik 8. Pola Pikir dan Budaya Kerja
dan Kualitas PNS 3. Sistem Seleksi dan Promosi secara Terbuka 4. Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem
Elektronik Pemerintah (e-Government) 6. Penyederhanaan Perizinan
Usaha 7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri 3
Tata Laksana sebagai salah satu dari 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi Bidang Tata Kelola Pemerintahan
Bisnis Proses
• G2G • G2B • G2C
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Govt) 4
Tujuan RB Bidang Tata Kelola Pemerintahan
Proses Bisnis Pemerintahan yang Adaptif dan Dinamis
Reformasi Birokrasi Bidang Tata Kelola Pemerintahan Fleksibilitas Sistem dan Proses dlm Interaksi antara Lembaga Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha
5
Mengapa e-Govt ? DEMOKRASI DAN PASAR TERBUKA: OPEN GOVERNMENT, DECENTRALIZATION, OPEN MARKET COMPETITION
TREN DEMOGRAPHIC:
KELAS MENENGAH YANG BERKEMBANG PESAT, MASYARAKAT YANG LEBIH TERDIDIK, PERAN LEBIH BESAR UNTUK WANITA
PERAN PEMERINTAH
KEMAJUAN TIK DAN GAYA HIDUP: PERSONAL COMPUTING, INTERNET, MOBILE PHONES, CLOUD COMPUTING, SOCIAL NETWORKING
EKSPEKTASI PUBLIK: TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PUBLIK
Pelaksanaan eGov yang Masih Silo Based Setiap Instansi (K/L, Provinsi, Kab/Kota) membangun sistem eGovernment mereka sesuai kepentingan masing-masing. Tidak dilakukan analisa kebutuhan secara cermat.
Silo Pulau-pulau Sistem Elektronik Pemerintahan dalam satu instansi, sehingga terjadi pemborosan belanja infrastruktur eGovt
7
Dampak dari Silo Base e-Government Inefisiensi • Duplikasi belanja anggaran, Pemborosan anggaran • Utilitas sistem eGovernment rendah • Biaya operasional tidak terkendali • Manajemen resiko tidak diperhatikan • Terjadi ketimpangan sumberdaya TIK, ada yang memiliki sumberdaya besar, ada yang sangat miskin sumberdaya TIK • Dominasi pada punishment, miskin rewards
Inefektifitas • Belanja Infrastruktur tidak terkendali • Resiko keamanan informasi • Interkoneksi rendah, integrasi antar sistem nyaris tidak terwujud • Tidak ada standarisasi & serifikasi kelaikan operasi layanan eGovernment • Kualitas layanan relatif rendah
Pasal 17 UUD 1945
NAWA CITA Agenda Prioritas No.2 (membangun transparansi tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik) & No.7 (mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional)
Membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
MENTERI PANRB
MENTERI KOMINFO
Perumusan dan Sinkronisasi, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan e-Government (Suprastruktur/Policy)
Pelaksanaan Pembangunan Sistem & Infrastruktur e-Government
UU
Perpres
RENCANA INDUK SPBE VISI: “Terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menyeluruh dan terpadu” G2G – Integrated Govt. Efektivitas dan Transparansi
G2B – Busniness Enabler
G2C – Citizen Centric
Mendukung Iklim Usaha
G TO C
PROGRAM 1. Government Information Security (Keamanan Informasi Pemerintah) 2. Government Internet Exchange (Jaringan Intra Pemerintah) 3. Government Service Bus (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah) 4. Government Integrated Data Center (Pusat Data Elektronik Terpadu)
Effective Transparent PROGRAM
PROGRAM 5.National Single Window (Sistem Perizinan Nasional Satu Pintu)
6.
Citizen Services System (Sistem Portal Layanan Publik)
TUJUAN 1. 2. 3.
Tersedianya Layanan Publik Yang Berkualitas Terselenggaranya Layanan Intra Pemerintah yang Efektif dan Efisien Terwujudnya Manajemen dan Tata Kelola yang Baik
ROAD-MAP E-GOVERNMENT 2015-2019
2019 Optimasi
2018 Kolaborasi
2017 Transaksi
2016 Interaksi
2015 Pembuktian & Informasi
Terbentuknya sistem pemerintahan yang madani . (Dimana semua G2B, G2C, G2G dan G2E terlayani)
Kolaborasi antar instansi pemerintah
Transaksi antar pemerintah dgn pegawai, publik, bisnis Interaksi antar pemerintah dgn pegawai, publik, dan bisnis
Menselaraskan Proses Bisnis Pemerintahan dan Penyediaan informasi dalam bentuk digital & terkonsolidasi
PRASYARAT IMPLEMENTASI 6 FLAGSHIP Indikator Input A.
B.
C.
D.
E.
Time Line 2015 Informasi
Kegiatan Prioritas : Penyelarasan Rencana Induk TIK Badan Pemerintahan • Penyusunan rencana induk di setiap badan pemerintaahn 100% • Penyelarasan rencana induk instansi dengan rencana induk nasional • Review dan evaluasi rencana induk secara berkala Kegiatan Prioritas : Penerapan Standar Tata Kelola Badan Pemerintahan • Perencanaan tata kelola TIK pemerintah 100% • Penyusunan kebijakan tata kelola TIK pemerintah 100% • Sosialisasi tata kelola • Penerapan tata kelola pemerintahan Kegiatan Prioritas : Penerapan standar teknis • Perencanaan standar teknis 100% • Penyusunan kebijakan standar teknis 100% • Sosialisasi standar teknis • Penerapan standar teknis Kegiatan Prioritas : Organisasi dan Tata Laksana Government CIO • Identifikasi tupoksi Government CIO 100% • Pembentukan mekanisme kerja Government CIO • Penguatan dan penajaman tugas fungsi Government CIO Kegiatan Prioritas : Penguatan SDM TIK • Identifikasi fungsi dan kapasitas SDM TIK di setiap badan 100% pemerintahan • Pembentukan jabatan fungsional pengelola sistem elektronik pemerintah • Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM TIK
2016 Interaksi
2017 Transaksi
2018 Kolaborasi
100% 100%
100% 100%
100% 100%
25%
50%
100% 50%
100%
100% 100%
2019 Optimasi
Rencana Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab di bidang e-Govt Menteri/Kepala Lembaga di bidang
Tanggung jawab
Komunikasi Dan Informasi
• Penyediaan aplikasi nasional/umum
Perencanaan Pembangunan Nasional
• Pengendalian perencanaan SPBE
Keuangan
• Pembiayaan pelaksanaan SPBE
Aparatur Negara
• Pengawasan dan evaluasi kebijakan SPBE
Kesekretariatan Negara
• Pengelolaan portal nasional
Dalam Negeri
• Koordinasi pelaksanaan kebijakan SPBE di daerah
Pertahanan
• Keamanan informasi di bidang militer
Statistik
• Penetapan standar teknis data terkait dengan bidang tugasnya
Informasi Geospasial
• Penetapan standar teknis data terkait dengan bidang tugasnya
Penerapan Dan Pengkajian Teknologi
• Kajian teknologi informasi
Sandi Negara
• Keamanan informasi publik
Penanaman Modal
• Tata kelola perizinan penanaman modal
Kearsipan
• Pengelolaan penyimpanan dokumen kearsipan
QUICK WIN 2015/2016 Integrasi e-Office
Integrasi Sistem Kepegawaian Penguatan Email PNS Integrasi NIK-NIP Integrasi NIK-SKCK Penerapan e-Office dan Si-Maya
TUJUAN AKHIR E-GOVERNMENT Kualitas Pelayanan Publik
1. Kepuasan: peningkatan akses; memperpendek proses. 2. Customization: pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat. 3. Interaksi proaktif dengan masyarakat dan partisipasi masayarakat dalam decision-making.
Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
1. Meningkatkan produktifitas dan keahlian PNS 2. Meningkatkan kolaborasi dan knowledge-sharing diantara berbagai level pemerintahan 3. Mempertajam proses bisnis pemerintahan
Reformasi Birokrasi
1. RB untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance) 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 3. Meningkatkan kinerja birokrasi
Terima Kasih www.menpan.go.id
