Akt

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA, BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(STUDI KASUS DI PROPINSI SUMATERA UTARA) TESIS

Oleh

WALIDI 077017065/Akt

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2009 Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA, BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(STUDI KASUS DI PROPINSI SUMATERA UTARA)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Ilmu Akuntansi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

WALIDI 077017065/Akt

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2009 Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

Judul Tesis

: PENGARUH DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA, BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS DI PROPINSI SUMATERA UTARA)

Nama Mahasiswa : Walidi Nomor Pokok : 077017065 Program Studi : Akuntansi

Menyetujui : Komisi Pembimbing,

(Erlina, SE,M.Si,Ph.D,Ak) Ketua

(Drs. M. Lian Dalimunthe,M.Ec,Ac) Anggota

Ketua Program Studi,

(Prof.Dr.Ade Fatma Lubis, MAFIS,MBA,Ak)

Tanggal Lulus

:

Direktur,

(Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B.,MSc.)

24 Maret 2009

Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

Telah diuji pada Tanggal

: 24 Maret 2009

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Erlina, SE,M.Si, Ph.D, Ak

Anggota

: 1. Drs. M. Lian Dalimunthe, M.Ec,Ac 2. Prof. Dr. Ade Fatma Lubis, MAFIS, MBA,Ak 3. Drs. Rasdianto, MA,Ak 4. Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si, Ak.


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara) Adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum dipublikasikan oleh siapapun sebelumnya. Sumber-sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara benar dan jelas.

Medan,

Maret 2009

Yang membuat pernyataan

Walidi


ABSTRAK

Penelitian Dana Umum, Belanja Modal dan Pendapatan per Kapita telah banyak dilakukan namun model penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini dikenalkan Belanja Modal sebagai Intervening Variabel dalam hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan pendapatan per kapita. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.Tahun data yang digunakan mulai dari tahun 2004 s/d 2006. Pada tahun ini yang tercatat ada 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 16 Kabupaten dan 7 Kota. Untuk tujuan penelitian, maka dilakukan analisa data dengan menggunakan analisa regresi bertingkat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita, melalui Belanja Modal. Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Per Kapita


ABSTRACT

Research Of Common Fund, Legal capital expense and Earnings of per Kapita have many done but this researchs models differ from research before all. In this research defined by Legal capital expense as Intervening Variabel in relation between Common Allocation fund with earnings per capita. Sample in this research is all Kabupaten/Kota in Provinsi Sumatera Utara.year to date which applied strarting from year 2004 to 2006. In this year which noted there is 23 Kabupaten/Kota consisting of 16 Sub-province and 7 Town. For purpose of research, hence done by is data analysis by using high rise regression analysis. Earnings yield of research of menunjukan that Common Allocation fund have an effect on signifikan to earnings per capita, through Legal capital expense. Keyword : Common Allocation fund, legal capital expense, Earnings Per Capita


KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas segala nikmat karunia dan hidayah-Nya yang senantiasa telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “ Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal sebagai Variabel intervening”. Tak lupa salam dan salawat penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Adapun penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai derajat Strata dua (S2) pada sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Penulis menyadari dalam penyelesaian tesis ini banyak mengalami tantangan dan kesulitan-kesulitan, kendala-kendala dan hambatan-hambatan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan, petunjuk dan masukan dari berbagai pihak lainnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(k), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan sekolah Pasca Sarjana. 2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B, M.Sc,, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, yang senantiasa dengan sabar dan secara berkesinambungan meningkatkan layanan pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas sumatera Utara. 3. Ibu Prof.Dr. Ade Fatma lubis, MBA, MAFIS, Ak., selaku Ketua Program Studi Ilmu Akuntansi sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, sekaligus sebagai anggota komisi Dosen Pembanding yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam membimbing penulis sejak awal hingga selesainya tesis ini. Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

4. Ibu Erlina, SE, M.Si,Ph.D, Ak. Selaku Ketua komisi Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang konstruktif dalam membimbing penulis sejak awal hingga selesainya tesis ini. 5. Bapak Drs. M. Lian Dalimunthe, M.Ec.Ac. selaku Anggota Komisi Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang konstruktif dalam membimbing penulis sejak awal hingga selesainya tesis ini. 6. Bapak Drs. Rasdianto, M.Si,Ak. dan Ibu Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si, Ak. Selaku Anggota Komisi Dosen Pambanding yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang konstruktif dalam membimbing penulis sejak awal hingga selesainya tesis ini. 7. Pengelola, Dosen pengajar dan staf sekretariat Magister Ilmu Akuntansi, yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan. 8. Istriku tercinta Serimawarni yang selama ini terus memberikan motivasi, semangat, dukungan dan do’a walaupun diliputi dengan keprihatinan selama menempuh pendidikan ini, serta anakku tersayang Muhammad Wira Syahputra dan Husna Dyah Yunita yang menjadi sumber inspirasi dan penghibur hatiku. 9. Seluruh rekan mahasiswa Magister Ilmu Akuntansi USU angkatan XIII, yang pantas di banggakan yang penuh dengan rasa kekeluargaan dan persahabatan hangat, yang terjalin erat selama hampir 2 tahun belakangan ini sehingga menjadi kenangan yang mengesankan dan tak terlupakan. 10. Disamping itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Bagian Pendidikan BAA-USU dan Sub. Bagian Rutin dan Pembangunan pada Bagian Keuangan Biro Keuangan USU serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini. Semoga Allah Subhanahu Wata’ala memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan jasa-jasanya. Akhirnya penulis menyadari dengan kemampuan dan pengetahuan yang terbatas, banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan ini, Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi penulis serta pihak lain yang memerlukannya.

Medan,

Maret 2009

Penulis,

(Walidi)


RIWAYAT HIDUP

1. Nama

: Walidi

2. Tempat/Tanggal Lahir: Klaten, 27 September 1967 3. Alamat

: komplek Srigunting Indah Blok VII No. 51-52 Sunggal.

4. Telepon/HP

: 061-77808563/ 081361714881/085270914665

5. Agama

: Islam

6. Jenis Kelamin

: Laki-Laki

7. Status

: Kawin

8. Pekerjaan

: PNS

9. Pendidikan a. Lulus SD Negeri 1 Klaten, Jawa Tengah tahun 1982 b. Lulus SMP Pemda Sawit Boyolali, Jawa Tengah tahun 1985 c. Lulus MAN Surakarta, Jawa Tengah tahun 1988 d. Lulus Universitas UT Jakarta tahun 2000 10. Hobby

: Membaca, Jalan-jalan.


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK…………………………………………………………………. i ABSTRACT……………………………………………………………….. ii KATA PENGANTAR…………………………………………………...... iii RIWAYAT HIDUP……………………………………………………….. vi DAFTAR ISI………………………………………………………………. vii DAFTAR TABEL……………………………………………………......... x DAFTAR GAMBAR…………………………………………………........ xi DAFTAR LAMPIRAN................................................................................ xii

BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian…………………………………… 1 1.2. Rumusan Masalah Penelitian……………………………….. 5 1.3. Tujuan Penelitian…………………………………………….. 5 1.4. Manfaat Penelitian…..…… …………………………………. 6 1.5. Originalitas Penelitian……………………………………….. 6

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Teori……………………………………………….. 8 2.1.1. Pengertian Anggaran Pemerintah………………....... 8 2.1.1.1.Pentingnya Anggaran Pemerintah……………... 9 2.1.1.2.Jenis Anggaran ………………………………...... 11 2.1.1.3.Proses Penyusunan Anggaran………………….. 12 2.1.2. Dana Alokasi Umum..………………………………. . 13 2.1.2.1.Tujuan Dana Alokasi Umum…………………... 14 2.1.2.2.Formula Dana Alokasi Umum………………..... 15 2.1.3. Belanja Modal…………………...………..………….. 18 Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

2.1.4. Pendapatan Per Kapita ………...…………….……... 21 2.2. Tinjauan Peneliti Terdahulu………………………………… 23

BAB III : KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 3.1. Kerangka Konseptual……………………………..………….

28

3.2. Hipotesis Penelitian …………………………………………..

30

BAB IV : METODE PENELITIAN 4.1. Rancangan Penelitian…………………………………..……

31

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian……………………………….

31

4.3. Populasi dan Sampel……………....………………………… 31 4.4. Metode Pengumpulan Data…………………………………

33

4.5. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel…. 34 4.6. Metode Analisis Data………………………………………… 34 4.6.1. Analisis Diskriptif………...……………………………. 34 4.6.2. Uji Asumsi klasik………………...……………………. 35 4.6.3. Uji Hipotesis……………………..…………………….

36

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1. Hasil Penelitian………………………………………………

38

5.1.1. Deskripsi Sampel Penelitian….................……………

38

5.1.2. Deskripsi Statistik Data Penelitian…………………..

38

5.1.2.1. Perkembangan Dana Alokasi Umum....……. … 39 5.1.2.2. Perkembangan Belanja Modal………………… 41 5.1.2.3. Perkembangan Pendapatan Per kapita……….. 42 5.1.3. Pengujian Asumsi Klasik……...…………………….... 44 5.1.3.1. Pengujian Normalitas…....…………………….... 44 5.1.3.2. Pengujian Autokorelasi………………………..... 45 Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

5.1.3.3. Pengujian heterokedastisitas.…………………... 45 5.1.4.

Pengujian Hipotesis……………………….………… 47

5.2. Pembahasan………………………………………………….... 51

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan………………………………..…………………

54

6.2. Keterbatasan Penelitian………………..……………………

54

6.3. Saran……………..…………………………….……...……… 55

DAFTAR PUSTAKA…………………………….………………………… 56


DAFTAR TABEL

Nomor

Judul

Halaman

2.1

Tinjauan Peneliti Terdahulu............................................................

26

4.1

Daftar Populasi dan Sampel Penelitian.........................................................

32

4.2

Definisi Operasional Variabel................................................................................ 35

5.1

Deskripsi Statistik..................................................................................................... 38

5.2

Perkembangan Dana Alokasi Umum .................................................................. 40

5.3

Perkembangan Belanja Modal............................................................................... 41

5.4

Perkembangan Pendapatan per kapita................................................................ 43

5.5

Ringkasan Pengujian Hipotesis............................................................................. 47


DAFTAR GAMBAR

Nomor

Judul

Halaman

3.1

Kerangka Konseptual .............................................................................................. 30

5.1

Pengujian Normalitas Data .................................................................................... 45

5.2

Uji Heterokedastisitas .............................................................................................. 46


DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Judul

Halaman

1

Tabulasi Data Normal............................................................................................. 58

2

Deskriptif Statistik.................................................................................................... 61

3

Pengujian Model 1........................................................................................... 62

4

Pengujian Model 2............................................................................................... 68

5

Pengujian Model 3.... ............................................................................................... 73

6

Pengujian Model 4.................................................................................................... 78


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasari UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sejak tahun 2001 berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran pemerintah daerah. Sebelumnya pendekatan penentuan alokasi lebih mengacu pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan tanpa merubah jenis atau pos belanja. Pendekatan atau sistem tersebut disebut sebagai sistem anggaran tradisional. Pemberian otonomi daerah tercermin dalam Peraturan No. 105/2000 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 13/2006 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (Pemda) dikarenakan Pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Berdasarkan regulasi yang berlaku, setiap realisasi atas kebijakan yang berhubbungan dengan cost atau belanja harus didasarkan pada peraturan resmi yang disebut peraturan daerah. Perda tentang anggaran daerah (Perda APBD) merupakan penentu boleh tidaknya dilakukan


pengeluaran dana atau kas untuk membayar biaya-biaya, termasuk untuk memperoleh aktiva tetap (belanjamodal) maupun biaya untuk memelihara aset tetap tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia dibagi atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang rekomendasi atas laporan pelaksanaan putusan MPR, oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA) merekomendasikan kepada DPR agar melakukan perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh terhadap UndangUndang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor, terutama sektor publik. Peningkatan pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi Investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan tersebut akan dapat tercapai apabila ada upaya yang serius dari pihak pemerintah dengan fasilitas pendukung (Investasi). Konsekuensinya, pemerintah Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umunya lebih efektif dan tepat dilaksanakan pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, situasi masyarakat setempat. Pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang potensial untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal yang rendah (Halim, 2001). Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang paling memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum. Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

dana alokasi umum terhadap daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain termasuk asli daerah yang lain termasuk pendapatan asli daerah (PAD). (Adi, 2006). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana pemerintah pusat. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi daerah.Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan pertumbuhan domestik bruto (PDB/PDRB), Namun demikian indikator ini dianggap tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Indikator lain yaitu pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004, Gaspesz dan Feonay, 2003 dalam Priyanto & Adi, 2007). Indikator ini lebih komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi dikarenakan lebih menekankan pada Kemampuan Negara/daerah untuk meningkatkan PDB/PDRB agar dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Indikator ini secara simultan menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan semakin cepatnya laju pertumbuhan penduduk. Propinsi Sumatera Utara adalah merupakan daerah yang memiliki potensi pendapatan asli daerah, sehingga diharapkan seluruh daerah kabupaten di propinsi Sumatera Utara telah mandiri dalam memenuhi kebutuhan seluruh kabupaten. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melihat kemandirian keuangan daerah diseluruh


kabupaten di propinsi Sumatera Utara yang dihubungkan dengan dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah, pendapatan per kapita. (Nanga, 2005 dalam Hariyanto & Adi, 2007) mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dan bias jadi hal ini mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan (Halim, 2001 Hariyanto & Adi, 2007) menyatakan bahwa upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul” Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan per Kapita ,Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Sumatera Utara)”.

1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ” Apakah ada Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal”.

1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan relevan dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal. Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

1.4. Manfaat Penelitian Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tercapainya tujuan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi: 1. Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan peneliti APBD dan untuk tambahan referensi jika ada penelitian yang berkaitan dengan Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Per Kapita. 2. Bagi lembaga pendidikan dapat bermanfaat untuk memberikan bahan referensi dan perbandingan dalam kegiatan penelitian selanjutnya. 3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan ekonomi agar kebijakan tersebut dapat disosialisasikan di masyarakat dan tidak berefek negatif bagi pelaku-pelaku ekonomi.

1.5. Originalitas Penelitian Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan replikasi dimana permasalahan mengenai Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Per Kapita pernah diteliti oleh Adi (2005) dimana dalam penelitiannya menunjukkan terjadinya disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten/Kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, dimana pada Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

penelitian terdahulu peneliti meneliti Kabupaten dan Kota se Jawa dan Bali. Tahun data yang digunakan pada penelitian tersebut dari tahun 2001 s/d 2004. Sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin mempersempit ruang lingkup penelitian yaitu pada tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Tahun data yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2004 s/d 2006.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori 2.1.1. Pengertian Anggaran Pemerintah Anggaran adalah rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana financial yang menyatakan: 1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja). 2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan). Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / DPR/DPRD (UU keuangan Negara, 2002 ).


Tujuan utama proses penyusunan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintahan, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satu tahun keuangan. Oleh karena itu, proses penyusunan anggaran harus dapat mengali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran. Lebih dari enam puluh tahun yang lalu, Key sudah mengisyaratkan bahwa penganggaran memiliki satu masalah yang paling mendasar, yakni keterbatasan sumber daya (Key, 1940). Keterbatasan sumber daya yang dimiliki menyebabkan proses pembuatan keputusan pengalokasian menjadi sangat dinamis. Terlebih lagi dalam kondisi dimana terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda ( Rubin, 1993 dalam Darwanto & Yustikasari, 2007).

2.1.1.1. Pentingnya Anggaran Pemerintah Tidak semua aspek kehidupan masyarakat tercakup oleh anggaran sektor publik. Terdapat beberapa aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh anggaran sektor publik, baik skala nasional maupun lokal. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Anggaran dan kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran adalah merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki oleh pemerintah untuk Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

mengarahkan perkembangan social dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat. 2. Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah. Menurut Mardiasmo (2002:63) anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan yaitu: a) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. b) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya keterbatasan sumber daya (scarcity of resource), pilihan (choise), dan trade off. c) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Mengingat pentingnya anggaran sektor publik, maka APBD harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Permendagri No. 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam penyusunan APBD harus memperhatikan prinsip-prinsip, sebagai berikut: (a) Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

2.1.1.2. Jenis Anggaran Jenis-jenis anggaran menurut Mardiasmo (2002) Anggaran Sektor Publik dibagi menjadi dua yaitu: “Anggaran Operasional dan Anggaran Modal” a. Anggaran operasional (operation/recurrent budget) Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “ Belanja Rutin”. Belanja Rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah asset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “Rutin” karena sifat pengeluaran berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum pengeluaran yang masuk kategori operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan.

b. Anggaran modal/investasi (capital/investment budget) Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya

akan

menambah

anggaran

rutin

atau

biaya

operasional

dan

pemeliharaannya. Pada dasarnya, pemerintah tidak memiliki uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik masyarakat. Dalam sebuah masyarakat demokratis, rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui proses pemilihan umum. Adanya keterbatasan sumber daya, menyebabkan anggaran mempunyai trade-offs, sebagian uang tidak dapat dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang lain, atau adanya penambahan jumlah pajak yang dibayar masyarakat. Pemerintah tidak mungkin memenuhi permintaan seluruh stakholdernya secara simultan. Pemerintah memutuskan bidang mana yang akan didahulukan atau diprioritaskan. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut.

2.1.1.3.Proses penyusunan anggaran Pemerintah Proses anggaran seharusnya diawali dengan penetapan tujuan, yaitu target dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan (Bastian, 2006). Anggaran

Pendapatan

Belanja

Negara/Daerah

(APBN/APBD)

yang

dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana programprogram tersebut dapat dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran. Menurut Mardiasmo (2002) proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu: 1) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 2) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik dalam proses pempriorotasan. 3) Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 4) Meningkatkan transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.2. Dana Alokasi Umum Otonomi daerah hingga saat ini masih memberi berbagai permasalahan. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang beragam, defferesial potensi daerah,


menciptakan perbedaan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya, atau yang biasa dikenal dengan fiskal gap (celah fiskal). Pemerintah pusat dalam undang-undang Nomor. 33 tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan

antara

pemerintah

pusat

dan

pemerintah

daerah,

mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.2.1 Tujuan Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum sebagai salah satu bagian dari dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah. Selain itu, Dana Alokasi Umum juga berfungsi sebagai equalization grant yaitu menetralisir ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diperoleh daerah. Mengacu pada PP No. 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan (Mardiasmo, 2002) Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk: horizontal equity dan suffiency. Tujuan horizontal equity merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah . Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah adalah kecukupan (suffiency), terutama adalah untuk menutup fiscal gap. suffiency dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: kewenangan,beban dan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Menurut Henley at al (Mardiasmo, 2002) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk grant kepada pemerintah daerah yaitu: 1. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (geographical equity). 2. Untuk meningkatkan akuntabilitas (promote accountability). 3. Untuk meningkatkan sistem pajak yang progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. 4. Untuk meningkatkan keberterimaan (acceptability) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

2.1.2.2.Formula Dana Alokasi Umum Sebagaimana dijelaskan oleh sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah tahun 2001 (Mardiasmo, 2002) bahwa perhitungan dana alokasi umum didasarkan pada dua faktor, yaitu: faktor murni dan faktor penyeimbang.Faktor murni Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

adalah perhitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan formula. Faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah. Dengan demikian, DAU menempati posisi yang sangat strategis dalam desentralisasi. Penetapan besar DAU didasarkan pada formula dengan konsep fiscal gap (Celah fiskal) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal daerah dan ditambah dengan alokasi dasar. Kebutuhan fiskal daerah dipresentasikan dengan variabel: jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Sedangkan kapasitas fiskal daerah diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Berdasarkan pada komponen-komponen di atas, formula DAU disusun sebagai berikut: DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiscal (CF) AD dihitung berdasarkan jumlah pegawai negeri sipil, sedangkan CF diperoleh berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal (KbF) dengan kapasitas fiskal (KpF). Atau secara formula dapat dituliskan sebagai berikut: CF = KbF-KpF Dimana: CF = Celah Fiskal KbF = Kebutuhan Fiskal KpF = Kapasitas Fiskal KbF = TPR (IP+IW+IPM+IKK) + IPDRB per kapita Dimana: KbF = Kebutuhan Fiskal Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

TPR = Total Pengeluaran Rata-rata IP

= Indeks jumlah penduduk

IW = Indeks luas wilayah IPM = Indeks Pembangunan Manusia IKK = Indeks Kemahalan konstruksi IPDRB= Indeks PDRB per kapita KpF = PAD + (PBB+BPHTB+PPh + SDA) Dimana: PAD = Pendapatan Asli Daerah PBB = Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB= Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banggunan PPh = Pajak Penghasilan SDA = Sumber Daya Alam Selain menggunakan formula diatas, dalam penetapan DAU sampai dengan tahun 2007 juga dilakukan kebijakan Horld Harmless yaitu besaran DAU setiap tahun tidak boleh lebih kecil dibanding dengan besaran DAU tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, selain DAU dikenal juga dana penyesuaian untuk propinsi. Untuk mencermati formula yang digunakan untuk menetapkan besaran DAU dan kebijakan Hord Harmlessnya, maka fungsi monitoring dan evaluasi sulit dilakukan pemerintah terutama dalam pemanfaatan DAU sendiri. Hal ini disebabkan karena ketiadaan target yang harus dicapai sebagai parameter efisiensi dan efektifitas pemanfaatan DAU. Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul dari tidak berfungsinya monitoring dan evaluasi pemanfaatan DAU adalah: Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

1. Fiscal Gap yang menjadi kerangka kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan DAU kepada daerah, pencapaiannya kurang optimal. Formula dalam menentukan fiscal gap yaitu selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal menghasilkan celah fiskal daerah secara keseluruhan. 2. Dalam hal jumlah PNS yang dijadikan sebagai salah satu variabel penentu besaran DAU, memberi peluang kepada daerah untuk menambah jumlah pegawai mengabaikan efisiensi pembiayaan. 3. Dalam hal luas wilayah yang dijadikan sebagai variabel penentu besaran DAU, memberi peluang terjadinya sengketa wilayah antar daerah terutama menyangkut daerah perbatasan. 4. Hal yang paling perlu dilakukan pemerintah pusat adalah membuat standart biaya yang wajar untuk tiap-tiap bidang kegiatan dengan memperhatikan tingkat kemahalan dari masing-masing daerah. 2.1.3. Belanja Modal Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. (Abdullah, 2008).


Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan AKUN pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sesuai dengan BAS. Menurut Perdirjen Perbendaharaan tersebut, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila: 1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas. 2. Pengeluaran tersebut melebih batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah. 3. Aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Menurut Halim (2004:73), belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebih satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal. Dalam belanja ini termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan maupun dalam bentuk Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

fisik lainnya, seperti buku, binatang dan lain sebagainya yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan. 1. Belanja Modal Tanah yaitu semua biaya yang diperlukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah. 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu jumlah biaya untuk pengadaan alat-alat dan mesin yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan sampai siap untuk digunakan. Dalam jumlah belanja ini termasuk biaya untu penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin dan diharapkan dapat meningkatkan nilai aktiva, serta seluruh biaya pendukung yang diperlukan. 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang termasuk dalam belanja ini adalah jumlah biaya yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan pembangunan gedung yang prosentasenya mengikuti Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya untuk pembangunan gedung dan bangunan. 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu biaya untuk penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan prasarana dan sarana yang berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan pengairan (termasuk jaringan air bersih), jaringan instalasi/distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi/instalasi. Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

5. Belanja Modal fisik lainnya adalah jumlah biaya yang digunakan untuk perolehan melalui pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi) dan belanja modal non fisik, yang termasuk dalam belanja modal ini antara lain: kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.1.4. Pendapatan per Kapita Pendapatan per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang, yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 1999: dalam Admin, 2007). Dari definisi tersebut pembangunan ekonomi mempunyai pengertian: 1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara terus menerus Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita 3. Kenaikan pendapatan per kapita tersebut harus terus berlangsung dalam jangka panjang 4. Perbaikan sistem kelembagan disegala bidang Pembangunan ekonomi akan tercermin pada kenaikan pendapatan perkapita dan perbaikan tingkat kesejahteraan pada masyarakat. Indikator dari laju pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satunya ditunjukkan dengan tingkat Pertumbuhan

Domestik

Bruto

atau

Produk

Nasional

Bruto.

Keberhasilan

pembangunan ekonomi menurut Todaro (dalam Admin, 2001) ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu: a. Perkembangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya basic needs. b. Meningkatkan rasa harga diri self-esteem masyarakat sebagai manusia. c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih freedom from servitude yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Dalam suatu negara, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata hanya diukur dari kemampuannya untuk meningkatkan produk domestik bruto serta pendapatan nasional per kapita dari penduduknya. Keberhasilan pembangunan juga diukur dari keberhasilan usaha negara untuk mendistribusikan pendapatan secara merata dan adil serta dapat mengurangi jumlah kemiskinan absolut suatu negara. Menurut Sigit (dalam Admin, 2007) menyatakan distribusi pendapatan yang merata antar penduduk/rumah tangga mengandung dua segi penting yaitu: 1. Meningkatkan tingkat hidup mereka yang berada dibawah garis kemiskinan Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

2. Pemerataan pendapatan secara menyeluruh, dalam arti mempersempit tingkat pendapatan antar rumah tangga. Selama pertumbuhan ekonomi masih dinikmati secara adil oleh masyarakat maka persoalan pemerataan ini tidak akan muncul. Persoalan tersebut terjadi jika terjadi perubahan status quo dari golongan yang kaya dan golongan miskin, berupa perbedaan tingkat pendapatan yang semakin lebar. Dengan kata lain adanya perbedaan kesempatan untuk mendapatkan trickle down effect dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Golongan masyarakat yang mendapat kesempatan lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi akan berusaha memperbesar bagiannya sedangkan masyarakat yang tidak beruntung akan mendapat bagian yang kecil (Kartasasmita, 1996 dalam Admin, 2007) Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan local, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sidik,2002 dalam Harianto & Adi, 2007). Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi di daerah (Brata, 2004 dalam Harianto & Adi, 2007). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika pendapatan asli daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah


akan berinisiatif lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu (Tambunan, 2006 dalam Harianto &Adi,2007)

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu Berbagai penelitian telah dilakukan dalam menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah pada Pendapatan Per kapita. Hasil penelitian tersebut ada yang mendukung teori dan ada yang menolak teori. Beberapa hasil penelitian terdahulu: Syukriy Abdullah Halim (2003) yang meneliti di 90 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat,Jawa Tengah,Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa ketika digunakan la, pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah lebih kuat dari pada Dana Alokasi Umum, tetapi tanpa digunakan lag, pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah lebih kuat dari pada Pendapatan Asli Daerah dan ketika kedua faktor Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah diregres serentak dengan Belanja Daerah, maka pengaruh keduanya juga signifikan terhadap Belanja Daerah baik dengan maupun tanpa lag. Priyo Hari Adi (2005) menemukan bahwa Dana Alokasi sangat berpengaruh terhadap belanja modal. Belanja Modal mempunyai dampak yang signifikan dan negative terhadap Pendapatan Per Kapita, Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Per kapita. Dana Alokasi Umum mempunyai dampak yang signifikan terhadap Pendapatan asli Daerah melalui Belanja Modal (efek tidak langsung). Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

Mutiara Maimunah (2006) dalam penelitian di 90 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera menemukan besarnya nilai Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi besarnya nilai Belanja Daerah (pengaruh positif). Flypaper effect berpengaruh dalam mempredikisi Belanja Daerah periode kedepan. Berikutnya ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan terjadinya flypaper effect pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah PAD-nya tinggi di Kabupaten/Kota pulau Sumatera. Temuan lainnya adalah tidak terjadi flypaper effect pada belanja daerah bidang Pendidikan sedangkan belanja daerah bidang kesehatan dan Belanja Daerah bidang Pekerjaan Umum-pun terjadi Flypaper Effect. Harianto dan Adi (2007) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sayngnya kontribusi dari DAU terhadap Belanja Modal masih kurang efektif akibatnya pembangunan yang terjadi di daerah kurang merata (masih banyak desa terbelakang di daerah Jawa dan Bali). Belanja Modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap Pendapatan per Kapita dalam hubungan langsung, tetapi juga mempunyai hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung melalui Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan per Kapita, tetapi pertumbuhan yang terjadi masih kurang merata sehingga banyak ketimpangan/jarak ekonomi antar daerah Dana Alokasi Umum mempunyai dampak yang signifikan terhadap Pendapatan asli Daerah melalui Belanja Modal (efek tidak langsung). Darwanto Kabupaten/Kota

dan

Yulia

Yustikasari

(2007)

yang

meneliti

diseluruh

Se Jawa dan Bali menemukan secara simultan variabel


pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikandi sebesar 0,01 berada di bawah 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen terse berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal. Pengujian secara parsial variabel dependen yang digunakan dalam model menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD.

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu No 1

Nama peneliti / Tahun Syukrie Abdullah (2003)

Topik Penelitian

Variabel yang digunakan

Pengaruh Dana Dependen Alokasi umum Pendapatan asli dan Pendapatan Daerah dan Asli Daerah dan Pajak Daerah. pajak daerah. Independen Dana Alokasi Umum

Hasil Penelitian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.


2

Priyo Adi, (2005)

3

Hari Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah.

Mutiara Maimunah, (2007)

Lanjutan Nama peneliti No / Tahun 4

Harianto dan Adi, (2007)

Dependen: Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. Independen: Pertumbuhan ekonomi

Flypaper pada Dependen Dana Alokasi Pendapatan Asli Daerah dan Umum dan Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah terhadap Independen Dana alokasi Umum. Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatera.

Topik Penelitian

Variabel yang digunakan

Hubungan antara Dependen: Dana Alokasi Pendapatan per Umum, Belanja Kapita. Modal, Independen: Pendapatan Asli Dana Alokasi

Pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD, Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja daerah.

Hasil Penelitian Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal.


Daerah Pendapatan Kapita.

5

Darwanto dan Yulia Yustikasari, (2007)

dan per

Umum, Belanja Modal, pendapatan Asli Daerah.

PAD sangat berpengaruh terhadap Pendapatan per Kapita.

Pengaruh Dependen pertumbuhan Pendapatan Asli ekonomi, Daerah dan Pendapatan Asli Belanja Modal. Daerah dan Dana Alokasi Umum Independen terhadap Pertumbuhan pengalokasian Ekonomi. Anggaran Belanja Modal.

PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh ositif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

3.1.

Kerangka Konseptual


Berbicara tentang otonomi tidak dapat terlepas dari kapasitas keuangan dari tiap-tiap daerah. Bahkan pada tahun-tahun sebelumnya, otonomi selalu dikaitkan dengan automoney yang artinya, kemandirian daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya diukur dari kemampuannya menggali sumber-sumber pendapatan sendiri. Penerapan prinsip automoney inilah yang kemudian mendorong daerahdaerah untuk giat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk dengan menciptakan berbagai bentuk pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya otonomi daerah,

diharapkan

masing-masing

daerah

di

Indonesia

diharapkan

dapat

mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada masing-masing daerah tersebut diantaranya optimalisasi pendapatan asli daerah tersebut. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk digunakan dalam pembangunan daerah tersebut, dengan harapan Dana Alokasi Umum ini hanya sebagai suplemen saja bagi daerahdaerah di Indonesia. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi penetapan dana alokasi umum pada setiap daerah adalah bobot daerah. Dimana bobot daerah dapat dicerminkan dari luas wilayah, jumlah penduduk dan pendapatan asli daerah. Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syaratan fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup

semua

pengeluaran

yang

sifatnya

menaikkan

produktivitas

(Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002). Dengan ditambahkannya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah , diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita. Jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih, 2003). Dalam penelitian Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjamg perekonomian, akan mendorong tingkat produktivitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan per kapita.

DANA LOKASI UMUM

BELANJA MODAL

PENDAPATAN PERKAPITA


Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

3.2.

Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu rumusan masalah yang

masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris. Sinkron dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teori, tinjauan penelitian terdahulu dan kerangka konseptual, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan per Kapita melalui Belanja Modal.

BAB IV METODE PENELITIAN Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

4.1. Rancangan Penelitian Penelitian ini merupakan hubungan kausal (causal effect), dimana penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal terhadap Pendapatan Per Kapita masyarakat di 23 Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara tahun amatan 2004-2006.

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian penelitian ini diperoleh dari laporan APBD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari perpustakaan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Asrama No. 179 Medan dan mengakses situs Dirjen Perimbangan Keuangan

Republik

Indonesia

yaitu

www.sikd.djapk.go.id/apbd/index.html.

Penelitian direncanakan secara bertahap dalam bulan September 2008 sampai dengan Januari 2009.

4.3. Populasi dan sampel Populasi adalah kelompok keseluruhan orang, peristiwa, atau sesuatu yang ingin diselidiki oleh peneliti (Sularso, 2003:30). Populasi yang digunakan didalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang terdapat di Sumatera Utara. Sampel adalah beberapa anggota atau bagian yang dipilih dari populasi yang ingin diteliti (Sularso, 2003:67). Metode pengambilan sampel dilakukan dengan Purposive Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

Sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan pertimbangan (judgement sampling) (Sularso,2003:69). Mengingat sebagian Kabupaten/kota yang menjadi Populasi dalam penelitian merupakan Kabupaten/Kota Pemekaran yang belum menyajikan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 23 kabupaten dan kota Penelitian ini memiliki dimensi waktu 3 tahun, sehingga jumlah amatan berjumlah 23 kabupaten/kota x 3 tahun=69 sampel amatan yang memiliki laporan APBD tahun 2004 s/d 2006, yang menyajikan data mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal (BM), Pendapatan per Kapita (PKPT) yang ada di Propinsi Sumatera Utara.

1.

Tabel 4.1 Distribusi Populasi dan Sampel Kabupaten/Kota Populasi √ Asahan

2.

Batubara

√

X

3.

Dairi

√

√

4.

Deli Serdang

√

√

5.

Tanah Karo

√

√

6.

Labuhan Batu

√

√

7.

Langkat

√

√

8.

Mandailing Natal

√

√

9.

Nias

√

√

10.

Samosir

√

X

11.

Serdang Bedagai

√

X

12.

Simalungun

√

√

13.

Tapanuli Selatan

√

√

No.

Sampel √


14.

Tapanuli Tengah

√

√

15.

Tapanuli Utara

√

√

16.

Toba Samosir

√

√

17.

Binjai

√

√

18.

Medan

√

√

19.

Pematang Siantar

√

√

20.

Sibolga

√

√

21.

Tanjung Balai

√

√

22.

Padang Sidempuan

√

√

23.

Tebing Tinggi

√

√

24.

Humbang Hasundutan

√

√

25.

Pak-Pak Barat

√

√

26.

Nias Selatan

√

√

Sumber : Badan Pusat Statistik SUMUT (2008) Keterangan: √ = memenuhi kriteria X = tidak memenuhi kriteria

4.4. Metode Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan data sekunder yaitu berupa dokumentasi dengan pengumpulan bahan-bahan dan data yang berhubungan dengan pokok bahasan yang peneliti kutip dari buku, majalah, catatan atau laporan histories yang telah tersusun dalam arsip (data documenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan) yang berasal dari perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

Utara mengenai jumlah Dana Alokasi Umum, Anggaran Belanja Modal, data Pendapatan Per Kapita. mengakses situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melalui internet, artikel untuk menambah keakuratan data.

4.5

Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel Definisi operasional adalah memberikan pengertian terhadap suatu variabel

dengan menspesifikasikan kegiatan atau tindakan yang diperlukan peneliti untuk mengukur atau memanipulasinya. ( Sularso, 2003:50). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (Independen) adalah Dana Alokasi Umum yaitu dana transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Variabel terikat (Dependen) adalah Pendapatan per Kapita (per capita income) yaitu jumlah pendapatan riil perkapita penduduk suatu Negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Sedang Belanja Modal sebagai variabel Intervening yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Dengan demikian definisi operasional seluruh variabel penelitian ini ditunjukkan melalui matriks sebagai berikut:


Tabel. 4.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian Variabel Penelitian Variabel Dependent

Nama Variabel Pendapatan Per Kapita

Variabel Dana Independent Alokasi Umum

Variabel Intervening

Belanja Modal

Definisi Operasional

Parameter

Pendapatan Per Kapita Rasio merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah Dana Alokasi Umum merupakan Rasio dana transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi Belanja Modal merupakan Rasio pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

4.6. Metode Analisis Data 4.6.1. Analisis diskriptif Analisis ini menggunakan seperti rata-rata, nilai maksimum, minimum, dan standar deviasi. Analisis ditujukan untuk memberikan gambaran awal tentang dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan per kapita.


4.6.2. Uji Asumsi Klasik Oleh karena itu pengujian asumsi klasik perlu dilakukan. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas. 4.6.2.1. Uji Normalitas Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang diuji normal atau tidak. Sehingga harus dilakukan perbaikan dengan menggunakan logaritma natural.

4.6.2.2. Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan antar variable independen. Dalam structural equation modeling yang baik seharusnya tidak terdapat hubungan antar variable independen, jika terdapat hubungan maka terjadi masalah multikolinearitas dilakukan dengan melihat varian inflation factor (Vif) dari setiap variable. (Insukrindo, dkk dalam Adi 2007) disebutkan bahwa jika nilai Vif dari suatu variable melebihi 10, dimana hal ini terjadi ketika nilai R melebihi 0,90 maka suatu variable dikatakan berkorelasi sangat tinggi.

4.6.2.3. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam structural equation modeling ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).


4.6.2.4. Uji heterokedastisitas Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah structural equation modeling

yang

diguanakan

mengandung

variansi

residual

yang

bersifat

heterokedastisitas. Struktural equation modeling yang baik adalah tidak terjadinya heterokedastisitas.

4.6.3. Uji Hipotesis Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 15,0 for windows. Uji hipotesis yang dilakukan pada dasarnya merupakan jawaban atas berbagai hubungan yang kemungkinan dalam model penelitian. Model ini menunjukkan pola hubungan yang relative komprehensif antar berbagai variable, baik dalam hubungan langsung (direct effect) maupun hubungan tidak langsung (indirect effect). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi bertingkat. Persamaan regresinya adalah: P.P = a1 + b1 DAU P.P = a1 + b2 BM BM = a1 + b1 DAU P.P = a1 + b1.DAU+b2 BM


BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian 5.1.1. Deskripsi Sampel Penelitian Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara di Jl. Asrama No. 179 Medan dan mengakses situs Dirjen Perimbangan Keuangan Republik Indonesia yaitu www.sikd.djapk.go.id. Data yang dipergunakan adalah laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2004 s/d 2006 yang tercatat pada Provinsi Sumatera Utara yang memliki laporan APBD dan menyajikan data mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal (BM) dan Pendapatan Per Kapita (PKPT).

5.1.2. Deskripsi Statistik Data Penelitian


Berdasarkan hasil pengolahan data, maka deskripsi statistik dari data penelitian dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut ini. Tabel 5.1. Deskripsi Statistik

Variabel

N

Maks

Min

Mean

Standar Deviasi

DAU

69

6.E11

3.E10

2.28E11

1.357E11

BM

69

8.E11

2.E8

6.57E10

9.844E10

PKPT

69

2.E7

4.143.009

9.33E6

3756282.722

Sumber: lampiran 2

5.1.2.1. Perkembangan Dana Alokasi Umum Dana

Alokasi

Umum

yang

diberikan

pemerintah

kepada

seluruh

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan Dana Alokasi Umum itu sendiri, dimana pada tahun 2004 jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 4.181.824.000.000,kemudian pada tahun 2005 sebesar Rp. 4.258.385.000.000,- dan pada tahun 2006 sebesar Rp. 7.305.426.580.000,-. Sebagaimana dijelaskan oleh sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah tahun 2001 (Mardiasmo, 2002:158) bahwa perhitungan Dana Alokasi Umum didasrakan pada dua faktor, yaitu: faktor murni dan faktor penyeimbang. Faktor murni adalah perhitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan formula. Faktor Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah. Dengan demikian, DAU menempati posisi yang sangat strategis dalam kerangka desentralisasi. Berikut ini merupakan tabel perkembangan Dana Alokasi Umum mulai dari tahun 2004-2006.

Tabel 5.2. Perkembangan Dana Alokasi Umum (dalam jutaan rupiah) Kabupaten/Kota

2004

2005

2006

Perkembangan 2005

2006

Asahan

274.447

292.231

493.235,660

6.47 %

68.78 %

Dairi

131.494

138.511

272.429,820

5.33 %

96.60 %

Deli Serdang

485.416

330.429

637.495,440

-31.92 %

92.92 %

Tanah Karo

179.845

194.397

334.102,410

8.09 %

71.86 %

Labuhan Batu

268.127

286.548

471.211,480

6.87 %

64.44 %

Langkat

273.583

293.755

484.070,350

7.37 %

64.78 %

Mandailing Natal

168.144

183.019

298.969,300

8.84 %

63.35 %

Nias

155.786

172.962

315.773,040

11.02 %

82.56 %


Simalungun

299.970

313.639

528.357,670

4.55 %

68.46 %

Tapanuli Selatan

252.889

265.560

455.036,160

5.01 %

71.34 %

Tapanuli Tengah

134.817

153.475

226.434,560

13.44 %

47.53 %

Tapanuli Utara

139.276

149.607

286.277,250

7.41 %

91.35 %

Toba Samosir

159.848

108.378

210.441,640

-32.20 %

94.17 %

Binjai

132.050

140.594

226.846,850

6.47 %

61.34 %

Medan

404.990

426.572

574.568,430

5.32 %

34.69 %

Pematang Siantar

140.229

149.682

251.255,370

6.74 %

67.86 %

93.121

101.569

163.030,760

9.07 %

60.51 %

Tanjung Balai

103.860

106.177

174.380,120

2.23 %

64.23 %

Padang Sidempuan

110.115

128.044

200.748,520

16.28 %

56.78 %

Tebing Tinggi

110.041

114.202

179.084,720

3.78 %

56.81 %

71.368

83.584

199.863,170

17.11 %

139.11 %

Pakpak Barat

25.942

43.399

127.756,250

67.29 %

194.37 %

Nias Selatan

66.466

82.051

194.107,410

23.44 %

136.57 %

Sibolga

Humbang Hasundutan

Sumber : Lampiran 1 5.1.2.2. Perkembangan Belanja Modal Belanja Modal yang diberikan pemerintah kepada seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan Belanja Modal dimana pada tahun 2004 jumlah Belanja Modal untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 1.628.567.830.000,- kemudian pada tahun 2005 sebesar Rp. 1.169.530.410.000,- dan pada tahun 2006 sebesar Rp. 1.706.569.160.000,-.


Berikut ini merupakan tabel perkembangan Belanja Modal mulai dari tahun 2004-2006. Tabel 5.3. Perkembangan Belanja Modal (dalam ribuan rupiah) Kabupaten/Kota

2004

2005

2006

Perkembangan 2005

Asahan

2006

751.110.630

79.705.410

149.049.580

- 89.38 %

87 %

8.138.670

14.264.950

9.901.940

75.27 %

-30.58%

Deli Serdang

25.242.240

31.000.660

167.718.370

22.81 %

441 %

Tanah Karo

33.136.870

42.067.870

68.385.860

26.95 %

62.56 %

Labuhan Batu

82.698.600

80.961.000

239.930.720

-2.10 %

196.35 %

Langkat

70.472.300

76.059.720

104.393.240

7.92 %

37.25 %

Mandailing Natal

55.721.740

50.588.710

20.202.380

-9.21 %

-60.06 %

Nias

12.163.970

174.573.500

12.495.580

135.51 %

-92.84 %

Simalungun

45.145.460

40.052.360

12.208.800

-11.28 %

-69.51 %

Tapanuli Selatan

52.901.150

67.189.360

4.770.270

27 %

-92.90 %

Tapanuli Tengah

70.274.330

47.157.450

101.318.350

-32.89 %

114.85` %

Tapanuli Utara

14.243.260

36.805.710

77.921.370

158.40 %

111.71 %

Toba Samosir

25.572.160

15.283.680

71.602.890

-40.23 %

368.49 %

Binjai

18.737.040

23.247.490

47.606.200

24.07 %

104.77 %

Medan

123.039.120

185.514.330

234.490.320

50.77 %

26.40 %

Pematang Siantar

47.410.340

35.617.170

76.984.040

-24.87 %

116.14 %

Sibolga

43.719.080

42.604.460

2.936.140

-2.55 %

-93.10 %

Tanjung Balai

60.954.720

35.757.820

86.093.550

-41.33 %

140.76 %

Padang

30.006.290

186.080

7.275.880

-99.37 %

97 %

Dairi

Sidempuan Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

Tebing Tinggi

32.774.930

24.768.280

75.917.300

-24.42 %

206.51 %

Humbang

17.637.620

11.657.470

98.926.000

-33.90%

748.60 %

Pakpak Barat

19.258.480

29.684.020

24.782.910

54.13 %

-16.51 %

Nias Selatan

18.208.830

24.782.910

11.657.470

36.10 %

-52.96 %

Hasundutan

Sumber : Lampiran 1

5.1.2.3. Perkembangan Pendapatan Per Kapita Pendapatan Per Kapita di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan Pendapatan Per Kapita stiap tahunnya, dimana pada tahun 2004 rata-rata Pendapatan Per Kapita untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 9.741.566,- kemudian pada tahun 2005 sebesar Rp. 11.326.516,- dan pada tahun 2006 sebesar Rp. 12.684.532,-. Berikut ini merupakan tabel perkembangan Pendapatan Per Kapita mulai dari tahun 2004-2006.

Tabel 5.4. Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota Asahan

2004

2005

14.375.987 15.158.399

2006 16.030.346

Perkembangan 2005 2006 5.44 %

5.75 %


Dairi

7.928.545

8.816.326

9.538.398

11.19 %

8.19 %

Deli Serdang

10.348.860 12.191.491

13.131.921

17.80 %

7.71 %

Tanah Karo

10.471.676 11.647.499

11.615.077

11.22 %

-0.27 %

Labuhan Batu

10.102.015 11.471.610

12.757.621

13.55 %

11.21 %

Langkat

7.705.527

8.721.307

9.750.050

13.18 %

11.79 %

Mandailing Natal

4.726.961

5.179.346

5.464.263

9.57 %

5.50 %

Nias

4.861.036

5.482.325

6.247.937

12.78 %

13.96 %

Simalungun

6.812.099

7.574.084

8.180.743

11.18 %

8%

Tapanuli Selatan

5.427.688

5.869.857

6.705.768

8.14 %

14.24 %

Tapanuli Tengah

4.143.009

4.573.080

4.866.083

10.38 %

6.40 %

Tapanuli Utara

6.838.788

8.412.454

9.430.734

23.01 %

12.10 %

11.104.905 11.947.356

12.542.335

7.58 %

4.98 %

Binjai

9.043.204 10.485.688

11.831.812

15.95 %

12.83 %

Medan

16.469.758 21.015.994

23.629.967

27.60 %

12.43 %

Pematang Siantar

11.549.649 11.092.900

11.682.694

-3.98 %

5.31 %

9.313.593

10.242.151

13.09 %

9.96 %

10.547.967 11.536.909

12.606.793

9.37 %

9.27 %

Toba Samosir

Sibolga Tanjung Balai

8.235.156

Padang Sidempuan

6.504.332

6.429.077

7.262.703

-1.15 %

12.96 %

Tebing Tinggi

8.120.264

9.253.513

10.266.704

13.95 %

12.96 %

Humbang

7.318.274

9.022.287

10.052.446

23.28 %

11.41 %

Pakpak Barat

4.947.731

5.456.927

5.961.444

10.29 %

9.24 %

Nias Selatan

4.746.768

5.060.626

5.725.088

6.61 %

13.13 %

Hasundutan

5.1.3. Pengujian Asumsi Klasik


Dalam analisis ini perlu dilihat terlebih dahulu apakah data tersebut bisa dilakukan pengujian model regresi. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan syarat persamaan yang ekonometrik. Pengujian

pada model regresi dan dapat diterima secara

asumsi klasik ini terdiri

pengujian normalitas,

multikolineariti, autokorelasi, dan pengujian heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan empat tahap, masing-masing tahap terdiri dari satu model. Berdasarkan hal ini, maka setiap tahapan dilakukan pengujian asumsi klasik. 5.1.3.1. Pengujian Asumsi Model 1 5.1.3.1.1. Pengujian Normalitas Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji KolmogorovSmirnov dan dengan melihat uji grafik, maka dapat disimpulkan bahwa data mempunyai distribusi normal. Hal ini dapat diketahui dengan melihat nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0.623 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.832 (lihat lampiran 3). Jika signifikansi nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa data mempunyai distribusi normal. Hal ini juga didukung dengan grafik dimana data mengikuti garis diagonal. Grafik uji normalitas dapat dilihat pada pada gambar berikut ini.


Gambar 5.1. Pengujian Normalitas Data

Sumber : Lampiran 2. Gambar 5.1. Uji Normalitas 5.1.3.1.2. Pengujian Autokorelasi Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson, karena uji ini yang umum digunakan. Nilai Durbin watson yang diperoleh sebesar 1.911, ternyata berada diantara nilai du dan 4 – du. Nilai du berdasarkan tabel adalah 1.546. Berarti 1,546 <1.911<2,454 yang berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi. Ringkasan hasil pengujian Durbin-Watson dapat dilihat pada lampiran 3

5.1.3.1.3. Pengujian Heterokedastisitas Model 1


Pengujian asumsi heterokedastisitas menyimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Dengan kata lain terjadi kesamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kesimpulan ini diperoleh dengan melihat penyebaran titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y . Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut ini.


Sumber : Lampiran 2. Gambar 5.2. Uji Heterokedastisitas

5.1.3.2. Pengujian Asumsi Klasik model 2 sampai model 4


Hasil pengujian asumsi klasik untuk model 2 sampai dengan model 4 dapat dilihat pad lampiran 3 sampai lampiran 4. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh model tidak melanggar asumsi klasik. 5.1.4. Pengujian Hipotesis Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan diperoleh kesimpulan bahwa model sudah dapat digunakan untuk melakukan pengujian analisa regresi berganda, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis. Tabel 5.5. Ringkasan Pengujian Hipotesis

Koefisien

Prob

Persamaan 1 Konstanta

a

6.117.000

0.000

DAU

b1

0.000014

0.000

R

0.508

R2

0.258

F

23.329

Prob. F

0.000 Persamaan 2

Konstanta

c

DAU

d1

9.108.000.000

0.006

0.248

0.000

R

0.324

R2

0.117


F

8.875

Prob. F

0.004 Persamaan 3

Konstanta

e

8.208.000

0.000

Belanja Modal

f

0.00001702

0.000

R

0.446

R2

0.199

F

16.648

Prob. F

0.000 Persamaan 4

Konstanta

g

6.010.000

0.000

DAU

h1

0.0000112

0.000

Belanja Modal

i

0.0000177

0.005

R

0.585

R2

0.342

F

17.171

Prob. F

0.000

Sumber : Lampiran 3 Model pertama yang akan diuji adalah pengaruh dana alokasi umum terhadap pendapatan perkapita. Ringkasan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut ini.


Tabel 5.6. Ringkasan Pengujian Hipotesis 1 Unstandardized Coefficient Model Β

Std Error

Constant

6.117.000

771.783

DAU

0.000014

0.000

Standardized Coefficient Beta

0.508

t

Sig

7.926

0.000

4.830

0.000

R = 0,508 R2 = 0,258 F = 23.329 Sig. F = 0,000 Sumber: Lampiran 3 Nilai R pada intinya untuk mengukur seberapa besar hubungan antara independen variabel dengan dependen variabel. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai R sebesar 0,508, hal ini menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan pendapatan perkapita Sedangkan nilai R square (R2) atau nilai koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 adalah diantara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum R2 untuk data silang (crossection) relatif


rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai koefisien determinasi yang tinggi. Nilai R2 sebesar 0,258 mempunyai arti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 25,8%. Dengan kata lain 25,8 % perubahan dalam pendapatan perkapita mampu dijelaskan variabel dana alokasi umum, dan sisanya sebesar 74,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini. Dari uji ANOVA atau F test, didapat F hitung dengan tingkat signifikan 0,000. Karena probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh dana alokasi umum terhadap pendapatan perkapita. Dari uraian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh dana alokasi umum terhadap pendapatan perkapita. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan maka model 1 penelitian untuk kualitas audit adalah sebagai berikut: Pendapatan Perkapita = 6.117.000 + 0.000014 DAU+ e Dari persamaan diatas, dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel DAU menunjukkan angka positip. Berarti bahwa hubungan antara DAU dengan pendapatan perkapita adalah positip yaitu semakin besar DAU yang diberikan pemerintah pusat maka akan semakin besar pendapatan perkapita masyarakat. Pada persamaan 2, disimpulkan bahwa ada pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal.

Dan pada persamaan 3 dapat disimpulkan bahwa ada

pengaruh belanja modal terhadap pendapatan perkapita. Berdasarkan hasil pengujian Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

pada persamaan satu sampai 3 dapat dikatakan bahwa belanja modal memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai intervening variabel antara pengaruh pemberian dana alokasi umum terhadap pendapatan perkapita. Selanjutnya untuk memastikan apakah belanja modal merupakan variabel intervening penuh, atau sebahagian atau bukan variabel intervening, maka dilakukan analisis lebih lanjut dengan melihat hasil pengujian pada persamaan 4. Dari tabel 5.5

dapat dibuat sesuatu kesimpulan bahwa Belanja Modal

merupakan partial intervening variabel (variable intervening sebahagian). Sesuai kriteria yang diajukan di bab 4, bahwa Sesuatu Variabel dikatakan sebagai variabel intervening sebahagian jika b≠0 d≠0 f ≠ 0 dan i ≠ 0 h ≠ 0 tetapi h < b

5.2. Pembahasan Penerapan otonomi daerah/desentralisasi fiscal oleh pemerintah pusat Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian dalam pengeloaan rumah tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan didaerahnya.


Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya kemandirian ini, pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sector pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas diberbagai sector, produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan perkapita. Pembangunan dalam sektor pelayanan publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dalam bekrja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai dan dengan tersedianya fasilitas para investor juga akan tertarik untuk menanam modal didaerah itu. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada didaerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi didaerah yang berarti meningkatkan pendapatan per kapita. Hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menemukan bahwa dana alokasi umum dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita di kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Secara individual Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita, yaitu semakin besar DAU yang diberikan pemerintah pusat akan semakin besar pendapatan per kapita masyarakat, sedang belanja modal secara individual berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita. Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

Dari uji yang telah dilakukan bahwa ada pengaruh yang signifikan dana alokasi umum terhadap pendapatan perkapita , dana alokasi umum terhadap belanja modal. Dan ada pengaruh belanja modal terhadap pendapatan perkapita. Berdasarkan hasil pengujian pada persamaan satu sampai tiga diatas dapat dikatakan bahwa belanja modal memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai intervening variabel antara pengaruh pemberian dana alokasi umum terhadap pendapatan perkapita.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan Hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menemukan bahwa: 1. Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan per Kapita. 2. Belanja Modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan per Kapita. Hasil penelitian ini kontradiktif dengan temuan Haryanto dan Adi (2007) yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita. 3. Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja modal. 4. Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan per Kapita. Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

5. Belanja modal merupakan Intervening variabel dalam hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Pendapatan per Kapita.

6.2. Keterbatasan Penelitian 1. Penelitian ini dibatasi hanya dengan melihat Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan pengaruhnya terhadap Pendapatan per kapita, 2. Populasi dalam penelitian ini hanya meliputi satu propinsi yaitu Sumatera Utara, dengan menggunakan data sekunder runtut waktu (time series) selama 3 tahun dari tahun 2004-2006 yang keseluruhannya menjadi sampel dalam penelitian ini.

6.3. Saran 1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, maka untuk penelitian selanjutnya dapat memasukkan Kabupaten/Kota di luar Provinsi Sumatera Utara dan kemudian membandingkan keduanya. 2. Dalam penelitian ini tidak memberikan secara rinci alokasi penggunaan Dana Alokasi Umum, dan sektor Belanja Modal manakah yang memberikan kontribusi yang besar tehadap pendapatan per kapita. 3. Data yang digunakan adalah data time series untuk tiga tahun, sehingga belum bisa dilakukan analisa dan perbandingan yang lebih komprehensif dan akurat terkait dengan pertumbuhan pendapatan per kapita. Maka untuk penelitian Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan jangka waktu yang lebih lama agar menghasilkan data yang lebih komprehensif dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Admin. 2007. Distribusi Pendapatan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1996-2000. Bastian, Indra. 2002.” Sistem Akuntansi Sektor Publik”. Penerbit Salemba Empat. Darwanto, Yustikasari Yulia.” Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar. Dewi, Elita. 2002. “Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Digitized by USU digital Library. Harianto David, Adi Priyo Hari, 2007.” Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan PerKapita”. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang. Indrianto Nur, Supomo Bambang, 1999. “ Penelitian Bisnis untuk Akuntansi Manajemen”. Penerbit BPFE, Yogyakarta. Kuncoro, Mudrajat. Ph.D. 2004.” Otonomi dan Pembangunan Daerah : reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga.


Kuncoro, Haryo, 2007.” Fenomena Flypaper Effect pada kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia”. Simposium Nasional Akuntansi X. Maimunnah, Mutiara, 2006.” Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera”. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang. Mardiasmo, 2002.” Akuntansi Sektor Publik”. Penerbit Andi Yogyakarta. Nordiawan, Dedi. 2006.” Akuntansi Sektor Publik”. Penerbit Salemba Empat Yogyakarta. Republik Indonesia, 2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 29 tahun 2002.” Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah”. ............., 2004. Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004.” Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah”. .............., 2005. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2005.” Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan”. .............., 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 tahun 2006.” Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”. Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia. Sularso, Sri. 2003. Metode Penelitian Akuntansi: Sebuah Pendekatan Replikasi. Penerbit BPFE Yogyakarta. www.sikd.djapk.go.id/apbd/index.html.


Lampiran 1 Tabel Tabulasi Data Normal Kabupaten/Kota Asahan

Tahun 2004

DAU

BM

PKPT

274.447.000.000

751.110.630.000

14.375.987

Dairi

131.494.000.000

8.138.670.000

7.928.545

Deli Serdang

485.416.000.000

25.242.240.000

10.348.860

Tanah Karo

179.845.000.000

33.136.870.000

10.471.676

Labuhan Batu

268.127.000.000

82.698.600.000

10.102.015

Langkat

273.583.000.000

70.472.300.000

7.705.527

Mandailing Natal

168.144.000.000

55.721.740.000

4.726.961

Nias

155.786.000.000

12.163.970.000

4.861.036

Simalungun

299.970.000.000

45.145.460.000

6.812.099


Tapanuli Selatan

252.889.000.000

52.901.150.000

5.427.688

Tapanuli Tengah

134.817.000.000

70.274.330.000

4.143.009

Tapanuli Utara

139.276.000.000

14.243.260.000

6.838.788

Toba Samosir

159.848.000.000

25.572.160.000

11.104.905

Binjai

132.050.000.000

18.737.040.000

9.043.204

Medan

404.990.000.000

123.039.120.000

16.469.758

Pematang Siantar

140.229.000.000

47.410.340.000

11.549.649

93.121.000.000

43.719.080.000

8.235.156

Tanjung Balai

103.860.000.000

60.954.720.000

10.547.967

Padang Sidempuan

110.115.000.000

30.006.290.000

6.504.332

Tebing Tinggi

110.041.000.000

32.774.930.000

8.120.264

71.368.000.000

17.637.620.000

7.318.274

Pak-Pak Barat

25.942.000.000

19.258.480.000

4.947.731

Nias Selatan

66.466.000.000

18.208.830.000

4.746.768

Sibolga

Humbang Hasundutan

Sumber : BPS Sumut (2008)

Kabupaten/Kota Asahan

Tahun 2005

DAU

BM

PKPT

292.231.000.000

79.705.410.000

15.158.399

Dairi

138.511.000.000

14.264.950.000

8.816.326

Deli Serdang

330.429.000.000

31.000.660.000

12.191.491

Tanah Karo

194.397.000.000

42.067.870.000

11.647.499

Labuhan Batu

286.548.000.000

80.961.000.000

11.471.610

Langkat

293.755.000.000

76.059.720.000

8.721.307

Mandailing Natal

183.019.000.000

50.588.710.000

5.179.346

Nias

172.962.000.000

174.573.500.000

5.482.325

Simalungun

313.639.000.000

40.052.360.000

7.574.084

Tapanuli Selatan

265.560.000.000

67.189.360.000

5.869.857


Tapanuli Tengah

153.475.000.000

47.157.450.000

4.573.080

Tapanuli Utara

149.607.000.000

36.805.710.000

8.412.454

Toba Samosir

108.378.000.000

15.283.680.000

11.947.356

Binjai

140.594.000.000

23.247.490.000

10.485.688

Medan

426.572.000.000

185.514.330.000

21.015.994

Pematang Siantar

149.682.000.000

35.617.170.000

11.092.900

Sibolga

101.569.000.000

42.604.460.000

9.313.593

Tanjung Balai

106.177.000.000

35.757.820.000

11.536.909

Padang Sidempuan

128.044.000.000

186.080.000

6.429.077

Tebing Tinggi

114.202.000.000

24.768.280.000

9.253.513

83.584.000.000

11.657.470.000

9.022.287

Pak-Pak Barat

43.399.000.000

29.684.020.000

5.456.927

Nias Selatan

82.051.000.000

24.782.910.000

5.060.626

Humbang Hasundutan


Kabupaten/Kota Asahan

Tahun 2006

DAU

BM

PKPT

493.235.660.000

149.049.580.000

16.030.346

Dairi

272.429.820.000

9.901.940.000

9.538.398

Deli Serdang

637.495.440.000

167.718.370.000

13.131.921

Tanah Karo

334.102.410.000

68.385.860.000

11.615.077

Labuhan Batu

471.211.480.000

239.930.720.000

12.757.621

Langkat

484.070.350.000

104.393.240.000

9.750.050

Mandailing Natal

298.969.300.000

20.202.380.000

5.464.263

Nias

315.773.040.000

12.495.580.000

6.247.937


Simalungun

528.357.670.000

12.208.800.000

8.180.743

Tapanuli Selatan

455.036.160.000

4.770.270.000

6.705.768

Tapanuli Tengah

226.434.560.000

101.318.350.000

4.866.083

Tapanuli Utara

286.277.250.000

77.921.370.000

9.430.734

Toba Samosir

210.441.640.000

71.602.890.000

12.542.335

Binjai

226.846.850.000

47.606.200.000

11.831.812

Medan

574.568.430.000

234.490.320.000

23.629.967

Pematang Siantar

251.255.370.000

76.984.040.000

11.682.694

Sibolga

163.030.760.000

2.936.140.000

10.242.151

Tanjung Balai

174.380.120.000

86.093.550.000

12.606.793

Padang Sidempuan

200.748.520.000

7.275.880.000

7.262.703

Tebing Tinggi

179.084.720.000

75.917.300.000

10.266.704

Humbang

199.863.170.000

98.926.000.000

10.052.446

Pak-Pak Barat

127.756.250.000

24.782.910.000

5.961.444

Nias Selatan

194.107.410.000

11.657.470.000

5.725.088

Hasundutan


Lampiran 2 Deskriptip Data Descriptives Descriptive Statistics Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

DAU

69

3.E10

6.E11

2.28E11

1.357E11

BM

69

2.E8

8.E11

6.57E10

9.844E10

PKPT

69

4143009

2.E7

9.33E6

3756282.722

Valid N (listwise)

69

Lampiran 3 Pengujian /Hipotesis 1/Model 1

NPar Tests Walidi : Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Sumatera Utara), 2009 USU Repository © 2008

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N

69

Normal Parametersa

Mean

.0000000

Std. Deviation Most Extreme Differences

3.23505088E6

Absolute

.075

Positive

.075

Negative

-.042

Kolmogorov-Smirnov Z

.623

Asymp. Sig. (2-tailed)

.832

a. Test distribution is Normal.

Regression Variables Entered/Removedb Model 1

Variables Entered

Variables Removed

DAUa

Method . Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: PKPT

Model Summaryb Std. Error of the Model 1

R

R Square .508a

.258

Adjusted R Square .247

Estimate 3259103.638

Durbin-Watson 1.911

a. Predictors: (Constant), DAU b. Dependent Variable: PKPT


ANOVAb Model 1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Regression

2.478E14

1

2.478E14

Residual

7.117E14

67

1.062E13

Total

9.595E14

68

Sig.

23.329

.000a

a. Predictors: (Constant), DAU b. Dependent Variable: PKPT

Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model 1

B (Constant) DAU

Std. Error

Coefficients

Collinearity Statistics t

Beta

6.117E6 771782.840 1.407E-5

.000

.508

Sig.

7.926

.000

4.830

.000

Tolerance

VIF

1.000

a. Dependent Variable: PKPT

Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions

Dimensio Model

n

Eigenvalue

Condition Index

1

1

1.861

1.000

.07

.07

2

.139

3.661

.93

.93

(Constant)

DAU



1.000


Dimensio Model

n

1

1

1.861

1.000

.07

.07

2

.139

3.661

.93

.93

Eigenvalue

Condition Index

(Constant)

DAU

Residuals Statisticsa Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

N

Predicted Value

6.48E6

1.51E7

9.33E6

1908954.076

69

Std. Predicted Value

-1.490

3.016

.000

1.000

69

3.924E5

1.255E6

5.281E5

171393.834

69

6.56E6

1.54E7

9.32E6

1908438.239

69

-5.812E6

9.430E6

.000

3235050.884

69

Std. Residual

-1.783

2.894

.000

.993

69

Stud. Residual

-1.835

3.068

.001

1.014

69

-6.154E6

1.060E7

3.935E3

3380323.118

69

-1.869

3.284

.005

1.034

69

Mahal. Distance

.000

9.097

.986

1.591

69

Cook's Distance

.000

.583

.023

.075

69

Centered Leverage Value

.000

.134

.014

.023

69

Standard Error of Predicted Value Adjusted Predicted Value Residual

Deleted Residual Stud. Deleted Residual


Charts





Lampiran 4 Pengujian Model 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N

69

Normal Parameters

a

Mean

.0000010


9.24995762E10

Absolute

.268

Positive

.268

Negative

-.190


2.228


.000


Regression Variables Entered/Removedb Variables Model

Variables Entered

1

DAUa

Removed

Method . Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: BM


Model Summaryb Std. Error of the Model

R

R Square .342a

1

Estimate

Adjusted R Square

.117

.104

Durbin-Watson

9.319E10

1.233

a. Predictors: (Constant), DAU b. Dependent Variable: BM

ANOVAb Model 1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

7.707E22

1

7.707E22

Residual

5.818E23

67

8.684E21

Total

6.589E23

68

F

Sig. .004a

8.875

a. Predictors: (Constant), DAU b. Dependent Variable: BM

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients Model 1

B (Constant)

Collinearity

Coefficients

Statistics

Std. Error

9.108E9

2.207E10

.248

.083

DAU

Standardized

t

Beta

.342

Sig. .413

.681

2.979

.004

Tolerance

1.000

a. Dependent Variable: BM


Dimensi Model

on

Eigenvalue

Condition Index

(Constant)

DAU


VIF

1.000

1

1

1.861

1.000

.07

.07

2

.139

3.661

.93

.93


Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value

Maximum

Mean

Std. Deviation

N

1.55E10

1.67E11

6.57E10

3.367E10

69

-1.490

3.016

.000

1.000

69

1.122E10

3.588E10

1.510E10

4.901E9

69

1.54E10

1.67E11

6.58E10

3.387E10

69

-1.280E11

6.739E11

.000

9.250E10

69

Std. Residual

-1.373

7.232

.000

.993

69

Stud. Residual

-1.437

7.291

.000

1.004

69

-1.401E11

6.850E11

-9.513E7

9.471E10

69

-1.449

15.923

.125

1.985

69

Mahal. Distance

.000

9.097

.986

1.591

69

Cook's Distance

.000

.438

.012

.055

69


.000

.134

.014

.023

69

Std. Predicted Value Standard Error of Predicted Value Adjusted Predicted Value Residual



Charts





Lampiran 5 Pengujian Model 3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N

69

Normal Parametersa

Mean

.0000000


3.36176670E6

Absolute

.078

Positive

.078

Negative

-.037


.647


.796



Variables Entered

1

BMa

Removed

Method . Enter


Model Summaryb


Std. Error of the Model

R

R Square .446a

1

Adjusted R Square

.199

Estimate

.187

Durbin-Watson

3386761.594

1.169

a. Predictors: (Constant), BM b. Dependent Variable: PKPT

ANOVAb Model

Sum of Squares

1

df

Mean Square

F

Regression

1.910E14

1

1.910E14

Residual

7.685E14

67

1.147E13

Total

9.595E14

68

Sig. .000a

16.648

a. Predictors: (Constant), BM b. Dependent Variable: PKPT Coefficientsa

Model 1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B (Constant ) BM

Std. Error

8.208E6

t

Beta

491347.74

1.702E-5

0 .000

Collinearity Statistics

.446

Sig.

16.706

.000

4.080

.000

Tolerance

1.000

a. Dependent Variable: PKPT Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions

Dimensi Model

on

Eigenvalue

Condition Index

1

1

1.558

1.000

.22

.22

2

.442

1.878

.78

.78

(Constant)

BM



VIF

1.000


Maximum

Mean

Std. Deviation

N

8.21E6

2.10E7

9.33E6

1675763.863

69

-.666

6.963

.000

1.000

69

4.078E5

2.889E6

4.919E5

302981.173

69

8.22E6

3.87E7

9.57E6

3649376.268

69

-6.619E6

1.143E7

.000

3361766.702

69

Std. Residual

-1.954

3.375

.000

.993

69

Stud. Residual

-3.744

3.477

-.024

1.078

69

-2.429E7

1.213E7

-2.443E5

4460034.273

69

-4.178

3.812

-.023

1.127

69

Mahal. Distance

.000

48.481

.986

5.828

69

Cook's Distance

.000

18.704

.285

2.251

69


.000

.713

.014

.086

69




Charts





Lampiran 6 Pengujian Model 4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N

69

Normal Parametersa

Mean

.0000000


3.04641431E6

Absolute

.079

Positive

.079

Negative

-.055


.658


.780



Variables Entered

1

BM, DAUa

Removed

Method . Enter



Model Summaryb Std. Error of the Model

R

R Square .585a

1

Estimate

Adjusted R Square

.342

.322

Durbin-Watson

3092227.618

.872

a. Predictors: (Constant), BM, DAU b. Dependent Variable: PKPT

ANOVAb Model 1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Regression

3.284E14

2

1.642E14

Residual

6.311E14

66

9.562E12

Total

9.595E14

68

Sig. .000a

17.171

a. Predictors: (Constant), BM, DAU b. Dependent Variable: PKPT

Coefficientsa

Model 1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B (Constant)

Std. Error

Collinearity Statistics t

Beta

6.010E6 733195.591

Sig.

8.197

.000

Tolerance

VIF

DAU

1.115E-5

.000

.403

3.791

.000

.883

1.132

BM

1.177E-5

.000

.308

2.903

.005

.883

1.132




Dimensi Model

on

Eigenvalue

Condition Index

1

1

2.372

1.000

.04

.04

.07

2

.494

2.190

.10

.04

.88

3

.134

4.207

.86

.93

.05

(Constant)

DAU

BM



Maximum

Mean

Std. Deviation

N

6.53E6

1.79E7

9.33E6

2197503.075

69

-1.275

3.905

.000

1.000

69

3.778E5

2.760E6

5.602E5

321522.812

69

6.60E6

3.18E7

9.53E6

3320871.307

69

-4.860E6

8.456E6

.000

3046414.305

69

Std. Residual

-1.572

2.734

.000

.985

69

Stud. Residual

-2.534

2.918

-.020

1.044

69

-1.738E7

9.632E6

-1.993E5

3795545.981

69

-2.647

3.103

-.018

1.064

69

Mahal. Distance

.029

53.197

1.971

6.509

69

Cook's Distance

.000

8.393

.138

1.010

69


.000

.782

.029

.096

69





Charts





Akt

Recommend Documents